Top Banner
18

mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah

May 28, 2019

Download

Documents

buihuong
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Page 1: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 2: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 3: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 4: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 5: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 6: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 7: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 8: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 9: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 10: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 11: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 12: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 13: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 14: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 15: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 16: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 17: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah
Page 18: mkri.id - Pemda Kab. Buru, dkk.pdf · T entang Pemerintahan Daerah (Selanjutnya disebut "UU Pemerintahan Daerah"), dalam mana disebtltkan pada Pasal 1 angle 2 "Pemerintahan Daerah