4 | Politik & HAM SABTU, 9 0KTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA Pembelaan diri jangan menggunakan forum resmi DPR, tetapi cukup di pengadilan. P OLITIKUS PDIP Panda Nababan dianggap tidak etis karena me- manfaatkan forum Ra- pat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas masalah pribadi. “Tindakan Panda tidak patut karena dia sudah tersangka. KPK sudah menjerat dia de- ngan dua alat bukti, tetapi dia sudah kalap sehingga tidak beretika di forum,” ujar pakar politik Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, ke- marin. Menurutnya, Panda tidak perlu panik dengan pemberian status tersangka karena Panda memiliki forum tersendiri un- tuk membela diri, yakni di Pengadilan Tindak Pidana Ko- rupsi (Tipikor). “Di pengadilan sajalah membela diri, jangan menggunakan forum DPR.” Adapun mengenai per- temuan antara Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Panda Nababan sebelum uji kelayakan dan kepatutan pim- pinan KPK, menurutnya, ada- lah hal yang wajar. “Tidak ada salahnya, boleh saja asalkan tidak ada janji apa- apa. Tidak ada negosiasi perka- ra,” ujarnya. Tetapi, menurutnya, pihak Chandra M Hamzah juga harus dipertanyakan mengenai per- temuan itu. Karena, imbuhnya, bisa saja pertemuan itu hanya klaim sepihak dari Panda Na- baban. Dalam RDP yang berlang- sung pada 7 Oktober, Panda menggunakan forum resmi itu untuk membahas kasus yang melilit dirinya. Panda adalah salah satu dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 yang ditetap- kan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 September. Kasus yang melilit anggota dewan itu adalah dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004. Panda juga sempat menying- gung kasus itu bermula dengan pertemuan F-PDIP dengan Miranda Goeltom di Hotel Dharmawangsa pada 29 Mei 2004. Ia juga menyamakan pertemuan itu dengan per- temuan antara dirinya dan Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK. Kepentingan pribadi Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emer- son Yuntho menambahkan, seharusnya Panda bisa membe- dakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat. “Apa yang dilakukannya tidak tepat. Karena forum ter- sebut untuk kepentingan DPR sebagai representasi rakyat, bukan kepentingan Panda,” tegasnya. Ia juga menilai Panda sudah tidak kapabel untuk turut me nguji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. “Karena dia ada kepentingan,” imbuh- nya. Anggapan itu disangkal oleh anggota Komisi III dari F-PDIP Trimedya Panjaitan. Menurut- nya, pernyataan Panda dalam RDP masih dalam kerangka kerja Komisi III DPR yang membidangi hukum. “Tidak ada masalah dan tidak melanggar tata tertib. Justru Pak Panda siap men- jalani proses hukum. Hanya saja ada kritik terhadap proses penegakan hukum yang di- lakukan KPK dan Pengadilan Tipikor,” ujarnya. Ia menambahkan, Panda berhak melakukan fungsi pe- ngawasan terhadap KPK. “Ka- rena itu salah satu tugas dewan. Buktinya Pak Panda banyak mendapat simpati dari anggota Komisi III dan pengunjung de- ngan keberanian mengkritik secara terbuka terhadap KPK,” tandasnya. (P-1) nurulia@ mediaindonesia.com Nurulia Juwita Sari Sikap Panda Nababan tidak Etis PROTES TERHADAP BELANDA: Demonstran membakar bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di depan Kedubes Belanda di Jakarta, kemarin. Protes ini terkait dengan gugatan kelompok RMS di Pengadilan Den Haag, Belanda, yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditangkap saat berkunjung ke Belanda pada 6-8 Oktober. MI/SUMARYANTO BRONTO Aturan Pengadaan Barang Memperluas Peluang Korupsi PERATURAN Presiden (Per- pres) No 54/2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Peme- rintah ternyata tidak jauh lebih baik dari Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 yang digantikannya. Aturan perun- dangan yang diharapkan jauh lebih sempurna itu ternyata justru membuka celah ter- jadinya korupsi karena meng- izinkan penunjukan langsung sebuah proyek pengadaan yang bernilai hingga Rp100 miliar. “Aturan baru ini lebih buruk dari Keppres No 80/2003. Pres- iden harus menunda pelaksan- aannya. Jika diberlakukan, itu sama saja dengan melegalkan korupsi,” papar peneliti pen- gadaan TII Heni Yulianto dalam konferensi pers di Jakarta, ke- marin. Dipaparkannya, perpres yang rencananya akan diber- lakukan mulai 1 Januari 2011 itu hanya mempertimbangkan upaya memaksimalkan serapan dana, tanpa memperhatikan upaya pencegahan korupsi. Aturan itu diterbitkan semata- mata hanya untuk menjawab keinginan pejabat pemerintah, di pusat dan daerah, yang kerap mengeluhkan ketatnya prosedur pengadaan barang dan jasa. Ketatnya prosedur itu sering kali membuat pembangunan menjadi berjalan lambat. Para pejabat beralasan itu akibat dari prosedur yang panjang. Karena itu, perpres tersebut diharapkan dapat memperce- pat proses pengadaan sehingga serapan dana dapat segera tercapai. “Tapi tidak juga bijaksana jika pada akhirnya diperboleh- kan adanya penunjukan lang- sung atas sebuah proyek yang bernilai hingga Rp100 miliar. Harusnya tetap lewat tender. Di mana letak transparansinya kalau lewat penunjukan lang- sung,” kritik Heni. Dari kasus korupsi yang di- tangani KPK dan telah masuk ke pengadilan serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) di Mahkamah Agung selama 2005–2009, ka- sus korupsi pada proyek peng- adaan mencapai Rp689,19 miliar dari nilai proyek Rp1,9 triliun. Dari nilai korupsi itu, kerugian negara sebesar Rp647 miliar (94%) akibat penunju- kan langsung, sedangkan si- sanya, Rp41,3 miliar (6%), disebabkan oleh praktik mark up. (CC/P-2) DINAMIKA Nasdem Serahkan Bantuan Gempa NASIONAL Demokrat (Nasdem) memberi bantuan Rp100 juta kepada korban bencana gempa bumi di Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Nasdem Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, ke- marin, menyerahkan bantuan itu kepada Bupati Mamuju Utara Agus AJ dengan disaksikan sekitar 300 warga korban gempa. Ali menjelaskan, Nasdem sejak awal telah menyiapkan dana ban- tuan terhadap korban gempa yang terjadi pada 16 Juni itu. “Sejak awal, Nasdem menyiapkan bantuan untuk meringankan beban para korban. Namun, selama ini menunggu waktu yang tepat,” ujar Ali. (FH/P-1) MA Kabulkan Kasasi Perdata Prita MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Prita Mulyasari terkait gugatan yang dilakukan Rumah Sakit Omni Internasional. “Gugatan Omni terhadap Prita di tingkat kasasi ditolak. Kalau di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi gugatan perdata Omni terhadap Prita kan diterima,” kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin A Tumpa di Jakarta, ke- marin. Namun Harifin tidak dapat memberikan informasi lebih detail soal putusan tersebut, termasuk pertimbangan hakim yang membuat gugatan Omni ditolak. “Kalau detailnya saya tidak ingat,” katanya. Sebelumnya RS Omni menggugat Prita Mu- lyasari karena menganggap Prita telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik. (Ant/P-1)
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
4 | Politik & HAM SABTU, 9 0KTOBER 2010 | MEDIA INDONESIA
Pembelaan diri jangan menggunakan forum resmi DPR, tetapi cukup di pengadilan.
POLITIKUS PDIP Panda Nababan dianggap tidak etis karena me-manfaatkan forum Ra-
pat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPR dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk membahas masalah pribadi.
“Tindakan Panda tidak patut karena dia sudah tersangka. KPK sudah menjerat dia de-ngan dua alat bukti, tetapi dia sudah kalap sehingga tidak
beretika di forum,” ujar pakar politik Universitas Indonesia Iberamsjah di Jakarta, ke-marin.
Menurutnya, Panda tidak perlu panik dengan pemberian status tersangka karena Panda memiliki forum tersendiri un-tuk membela diri, yakni di Pengadilan Tindak Pidana Ko-rupsi (Tipikor). “Di pengadilan sajalah membela diri, jangan menggunakan forum DPR.”
Adapun mengenai per-temuan antara Wakil Ketua KPK Chandra M Hamzah dan Panda Nababan sebelum uji kelayakan dan kepatutan pim-
pinan KPK, menurutnya, ada-lah hal yang wajar.
“Tidak ada salahnya, boleh saja asalkan tidak ada janji apa-apa. Tidak ada negosiasi perka-ra,” ujarnya.
Tetapi, menurutnya, pihak Chandra M Hamzah juga harus dipertanyakan mengenai per-temuan itu. Karena, imbuhnya, bisa saja pertemuan itu hanya klaim sepihak dari Panda Na-baban.
Dalam RDP yang berlang-sung pada 7 Oktober, Panda menggunakan forum resmi itu untuk membahas kasus yang melilit dirinya. Panda adalah
salah satu dari 26 anggota DPR periode 1999-2004 yang ditetap-kan sebagai tersangka oleh KPK pada 1 September. Kasus yang melilit anggota dewan itu adalah dugaan suap dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) pada 2004.
Panda juga sempat menying-gung kasus itu bermula dengan pertemuan F-PDIP dengan Miranda Goeltom di Hotel Dharmawangsa pada 29 Mei 2004. Ia juga menyamakan pertemuan itu dengan per-temuan antara dirinya dan Wakil Ketua KPK Chandra M
Hamzah sebelum uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK.
Kepentingan pribadiWakil Koordinator Indonesia
Corruption Watch (ICW) Emer-son Yuntho menambahkan, seharusnya Panda bisa membe-dakan antara kepentingan pribadi dan kepentingan rakyat.
“Apa yang dilakukannya tidak tepat. Karena forum ter-sebut untuk kepentingan DPR sebagai representasi rakyat, bukan kepentingan Panda,” tegasnya.
Ia juga menilai Panda sudah tidak kapabel untuk turut me nguji kelayakan dan kepatutan terhadap dua calon pimpinan KPK, Busyro Muqoddas dan Bambang Widjojanto. “Karena dia ada kepentingan,” imbuh-nya.
Anggapan itu disangkal oleh anggota Komisi III dari F-PDIP Trimedya Panjaitan. Menurut-nya, pernyataan Panda dalam RDP masih dalam kerangka kerja Komisi III DPR yang membidangi hukum.
“Tidak ada masalah dan tidak melanggar tata tertib. Justru Pak Panda siap men-
jalani pro ses hukum. Hanya saja ada kritik terhadap proses penegak an hukum yang di-lakukan KPK dan Pengadilan Tipikor,” ujarnya.
Ia menambahkan, Panda berhak melakukan fungsi pe-ngawasan terhadap KPK. “Ka-rena itu salah satu tugas dewan. Buktinya Pak Panda banyak mendapat simpati dari anggota Komisi III dan pengunjung de-ngan keberanian mengkritik secara terbuka terhadap KPK,” tandasnya. (P-1)
Nurulia Juwita Sari
Sikap Panda Nababan tidak Etis
PROTES TERHADAP BELANDA: Demonstran membakar bendera Republik Maluku Selatan (RMS) di depan Kedubes Belanda di Jakarta, kemarin. Protes ini terkait dengan gugatan kelompok RMS di Pengadilan Den Haag, Belanda, yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ditangkap saat berkunjung ke Belanda pada 6-8 Oktober.
MI/SUMARYANTO BRONTO
Aturan Pengadaan Barang Memperluas Peluang KorupsiPERATURAN Presiden (Per-pres) No 54/2010 tentang Penga daan Barang/Jasa Peme-rintah ternyata tidak jauh lebih baik dari Keputusan Presiden (Keppres) No 80/2003 yang digantikannya. Aturan perun-dangan yang diharapkan jauh lebih sempurna itu ternyata justru membuka celah ter-jadinya korupsi karena me ng-izinkan penunjukan langsung sebuah proyek pengadaan yang bernilai hingga Rp100 miliar.
“Aturan baru ini lebih buruk dari Keppres No 80/2003. Pres-iden harus menunda pelaksan-aannya. Jika diberlakukan, itu
sama saja dengan melegalkan korupsi,” papar peneliti pen-gadaan TII Heni Yulianto dalam konferensi pers di Jakarta, ke-marin.
Dipaparkannya, perpres yang rencananya akan diber-lakukan mulai 1 Januari 2011 itu hanya mempertimbangkan upaya memaksimalkan serapan dana, tanpa memperhatikan upaya pencegahan korupsi. Aturan itu diterbitkan semata-mata hanya untuk menjawab keinginan pejabat pemerintah, di pusat dan daerah, yang kerap mengeluhkan ketatnya prosedur pengadaan barang
dan jasa. Ketatnya prosedur itu sering
kali membuat pembangunan menjadi berjalan lambat. Para pejabat beralasan itu akibat dari prosedur yang panjang.
Karena itu, perpres tersebut diharapkan dapat memperce-pat proses pengadaan sehingga serapan dana dapat segera tercapai.
“Tapi tidak juga bijaksana jika pada akhirnya diperboleh-kan adanya penunjukan lang-sung atas sebuah proyek yang bernilai hingga Rp100 miliar. Harusnya tetap lewat tender. Di mana letak transparansinya
kalau lewat penunjukan lang-sung,” kritik Heni.
Dari kasus korupsi yang di-tangani KPK dan telah masuk ke pengadilan serta sudah memiliki kekuatan hukum tetap (incracht) di Mahkamah Agung selama 2005–2009, ka-sus korupsi pada proyek peng-adaan mencapai Rp689,19 miliar dari nilai proyek Rp1,9 triliun. Dari nilai korupsi itu, kerugian negara sebesar Rp647 miliar (94%) akibat penunju-kan langsung, sedangkan si-sanya, Rp41,3 miliar (6%), disebabkan oleh praktik mark up. (CC/P-2)
DINAMIKA
Nasdem Serahkan Bantuan Gempa NASIONAL Demokrat (Nasdem) memberi bantuan Rp100 juta kepada korban bencana gempa bumi di Desa Kasano, Kecamatan Baras, Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat. Ketua Dewan Pengurus Wilayah Nasdem Sulawesi Barat Ali Baal Masdar, ke-marin, menyerahkan bantuan itu kepada Bupati Mamuju Utara Agus AJ dengan disaksikan sekitar 300 warga korban gempa. Ali menjelaskan, Nasdem sejak awal telah menyiapkan dana ban-tuan terhadap korban gempa yang terjadi pada 16 Juni itu. “Sejak awal, Nasdem menyiapkan bantuan untuk meringankan beban para korban. Namun, selama ini menunggu waktu yang tepat,” ujar Ali. (FH/P-1)
MA Kabulkan Kasasi Perdata Prita
MAHKAMAH Agung (MA) mengabulkan kasasi yang diajukan Prita Mulyasari terkait gugatan yang dilakukan Rumah Sakit Omni Internasional. “Gugatan Omni terhadap Prita di tingkat kasasi ditolak. Kalau di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi gugatan perdata Omni terhadap Prita kan diterima,” kata Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifi n A Tumpa di Jakarta, ke-marin. Namun Harifi n tidak dapat memberikan informasi lebih detail soal putusan tersebut, termasuk pertimbangan hakim yang membuat gugatan Omni ditolak. “Kalau detailnya saya tidak ingat,” katanya. Sebelumnya RS Omni menggugat Prita Mu-lyasari karena menganggap Prita telah melakukan perbuatan melawan hukum dan pencemaran nama baik. (Ant/P-1)
Related Documents
