UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK FILIPINA DAN MORO ISLAMIC LIBERAL
FRONT TAHUN 2012-2014
Di ajukan untuk mata kuliah Seminar Hubungan Internasional
Disusun Oleh :Achmad Faisal1102045176
PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONALFAKULTAS ILMU SOSIAL
Dan ILMU POLITIKUNIVERSITAS MULAWARMANSAMARINDA2015
UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK FILIPINA DAN MORO ISLAMIC LIBERAL
FRONT TAHUN 2012-2014
A. Latar Belakang
MILF (Moro Islamic Liberation Front) awalnya bernama MNFL adalah
gerakan sebuah pemberontak berbasis Islam di Filipina. Kelompok ini
dikenal dengan Bangsamoro nama asli dari kelompok pemberontak MNLF
dan hidup di bagian selatan Mindanao kepulauan Sulu, Palawan,
Basilan di Filiphina Selatan. Dulu, Filipina berada di bawah
kerajaan spanyol selama lebih dari 300 tahun,muncul nama Moro yang
disebut sebagai pusat Muslim Filipina yang berakar
kerajaan-kerajaan Islam Moro yang terpecah belah. Namun saat
Kerajaan Spanyol berkuasa, bagian selatan tidak diakui bagian dari
Spanyol Hindia. Saat Filiphina diambil ahli dari Spanyol Ke Amerika
Serikat,MNLF yang merasa sebagai korban utama dalam pencarian
kekuasaan daerah untuk etnisnya yaitu Moro, dirugikan oleh AS pada
saat kemerdekaan Filipina. Dimana, AS memberikan kekuasaan
mayoritas yang lebih kepada penduduk kristen. Rakyat Bangsamoro
terutama yang tinggal di provinsi Basilan, Lanao del Sur,
Maguindanao, Sulu, dan Tawi-Tawi merasa bahwa cita-cita etnis
mereka belum ditangani.Walaupun pemukiman Kristen dicegah
pemerintahan Muslim,mereka merasa, tak ada pertimbangan akan
otoritas kekuasaan mereka. Oleh karena itu, mulailah level
ketegangan meningkat dan otonomi Muslim menjadi kurang
tercapai.Karena hal tersebut adaasumsi untuk membentuk kelompok
pemberontak.
MNLF dibentuk pada tahun 1971 oleh kelompok lumad dan moro, pada
mula orang Moro merasa mendapatkan sebuah tekanan dari kegoisan
Pemerintah Pusat,karena moro dibayangi rasa ketakutan oleh adanya
ekspansi orang-orang kristen ke Mindanao dan dominasi
berkepanjangan tentara Filipina di tanah mereka. Karena hal
tersebut tidak ingin terjadi terus-menerus,akhirnya MNLF cenderung
separatis dan mulai melakukan serangan teroris dan pembunuhan
sebagai langkah awal dari pemberontakan dan untuk mengupayakan
membentuk negara sendiri di Filiphina Selatan. Pemerintah Filiphina
seperti sudah mulai beradu kekuatan dengan pemberontak dan
mengendalikan pemberontakan. Pada tahun 1976, adanya pihak ke-3
yaitu pemimpin Libya Muammar Qaddafi yang menengahi konflik mereka
dan melakukan perundingan antara pemerintah Filipina(GRP) dan MNLF
yang diwakili oleh Pemimipinnya Nur Misuari dan menandatanganani
Tripoli Agreement MNLF-GRPH 1976 dimana dari hasil perundingan
tersebut MNLF mendapatkan sebagian otonomi daerah dalam
sengketaannya dari GRP.Hasil dari perundingan tersebut juga
merupakan kesepakatan MNLF melakukan gencatan
senjata.Namun,kenyataan tersebut tidak diterima oleh semua anggota
MNLF.Pemboikotan akhirnya membentuk sebuah kelompok yang memisahkan
diri pada tahun 1977 oleh Hashim Salamat dan 57 perwira MNLF.
Kelompok ini awalnya dikenal sebagai "The New Leadership". Misuari
diusir Salamat pada Desember 1977 dan membentuk kelompok
pemberontak terbaru sekaligus merupakan garda utama gerakan
saparatis terbesar di Filipina yaitu MILF (Moro Islamic Liberal
Front) pada tahun 1981 yang dipimpin oleh Salamat Hashim dengan
tujuan jangka panjang untuk menciptakan sebuah negara Islam
terpisah di Filipina selatan.Walaupun MNLF sudah mengibarkan
bendera putih dan melaksanakan perjanjian Tripoli Agreement
MNLF-GRPH 1976,akan tetapi MILF tetap bersikeras akan mengikuti
keinginannya.Dalam kekuatan militer, MILF sejauh ini memiliki
jumlah [footnoteRef:2]anggota mencapai 15.000 personil lebih
sedikit daripada personil Pemerintah Filpina.WalaupunMIFL memiliki
kelemahan dalam hal kuantitas akan tetapi militer Filipinapun tak
bisamemendungdan sedikit terdesak dengan kualitas persenjataan
milik MIFL yang luar biasa, kemampuannya bisa menandingi kualitas
personil yang dimiliki Pemerintah Filipina. [2: ]
Negosiasi resmi awal antar Pemerintah Filipina dan Moro Islamic
Liberal Front mulai dilakukan pada tahun 1997, namun perundingan
terus menerus terjadi tanpa sebuah terobosan besar. Akhirnya
perjanjian ini dihapuskan pada tahun 2000 oleh Angkatan Darat
Filipina di bawah pemerintahan Presiden Filipina Joseph Estrada
MILF.Pada tahun yang sama MLLF menyatakan jihad terhadap Pemerintah
Filipina.Meskipun presiden saat itu Gloria Arroyo Magapagal telah
menandatangani gencatan senjata dengan MILF, mereka terus melakukan
serangan kekerasan tetoris sebelum perjanjian gencatan tersebut
dihapuskan.Setelah terjadi Insiden pemboman di Davao City pada 2003
dimana pemerintah Filipina menyalahkan anggota MILF. MILF membantah
hal tersebut, karena kesalahpahaman itu membuat sebuah anggapan
bahwa perundingan tak kan berjalan efektif dalam membawa kedamaian
di Mindanao. Ada juga dugaan tertentu mengenai status MILF dimana
mereka memiliki hubungan baik dengan Jaringan Teroris Al-Qaeda
meskipun mereka telah mengaku mengirim sekitar 600 relawan ke
kamp-kamp pelatihan Al-Qaeda di Afghanistan dan Osama Bin Laden
mengirimkan uang ke Filipina dan kelompok langsung menyangkal
menerima pembayaran apapun,terkait hubungan baiknya merekapun
menyangkalnya.Pembicaraan damai resmi selanjutnya antara MILF dan
pemerintah mulai di bulan April 2004,ketika kesepakatan damai
dijadwalkan akan ditandatangani pada bulan September 2006. Di
tengah-tengah proses perdamaian sedang berjalan terjadi lagi sebuah
insiden lagi dari tanggal 28 Juni sampai dengan 6 Juli 2006 konflik
antara MILF dan relawan sipil bersenjata di bawah Gubernur
Maguindanao Anda lAmpatuan Provinsi yang didukung oleh Angkatan
Darat Filipina telah dilaporkan. Pertempuran dimulai setelah
Gubernur Ampatuan menyalahkan MILF melakukan serangan bom pada 23
juni.MILF tak mau bertanggung jawab, saat itu Ampatuan mengirim
polisi dan sukarelawan sipil untuk menangkap anggota MILF terhubung
ke serangan. Empat ribu keluarga dilaporkan terlibat akibat
pertempuran yang diikuti dan diikuti dengan berakhirnya perjanjian
gencatan senjata yang akan ditandatangani pada Sebtember 2006
mendatang.Pada Maret 2007, pemerintah Filipina ditawarkan untuk
mengakui hak penentuan nasib sendiri bagi rakyat Moro yang belum
pernah dilakukan dalam tiga dekade konflik. Namun pada tanggal 12
Juli 2007, militan Islam di Basilan di Filipina selatan menewaskan
14 marinir Filipina.Pertempuran terjadi ketika tentara sedang
mencari pendeta Italia yang diculik Giancarlo Bossi, pada tanggal
10 Juni 2007. Pejabat pemerintah menyalahkan seorang komandan
pemberontak MILF terhadap penculikan Bossi, tapi ternyata mereka
membantah keterlibatan apapun. Sementara itu, MILF memilki tanggung
jawab atas kematian 14 prajurit Marinir Filipina. Dalam
perjanjiansebelumnya, kedua kelompok telah melakukan negosiasi
tentang menghormati kamp-kamp MILF serta berupaya untuk menghindari
konflik tersebut.Tanggal 4 Agustus 2008, Mahkamah Agung Filipina
mengeluarkan perintah penahanan sementara mereka.Pada saat yang
sama Pemerintah dan MILF resmi menandatangani Memorandum of
Agreement on Ancestral Domain, yang akan menjelaskan semua sengketa
dan akan memulai pembicaraan formal yang akan mengarah pada
penyusunan yang dan penandatanganan Komprehensif antara dua kubu,
pengadilan diterima.Dalam perjanjian MOA-AD tersebut memungkinkan
orang- orang Moro menguasai wilayah di bawa prinsip hak asasi
manusia dengan hak untuk mendirikan pasukan polisi dan mengontrol
sumber daya alam.MOA-AD itu diparaf oleh mantan gubernur dan
perdamaian kursi panel Rodolfo Garca dan Penasehat Presiden tentang
Proses Perdamaian Hermogenes Esperon.Sesaat setelah ratifikasi
perjanjian itu beberapa komandan MILF melawan pejabat pemerintah
sebagai kampanye ofensif. Hal ini direspon oleh Angkatan Bersenjata
Filipina, yang segera mengerahkan sepuluh batalyon terdiri dari
total 6.000 tentara ke Mindanao di bawah komando Letnan Jenderal
Cardozo Luna.Kekerasan pada pengungsi lebih dari 600.000 orang dan
menyebabkan sekitar 300 tewas. Organisasi masyarakat sipil seperti
Konsorsium Masyarakat Sipil Bangsamoro telah mengajukan petisi
untuk Peninjauan Kembali terhadap perjanjian MOA-AD.Pada Tahun
2009, Menyatakan bahwa Pemerintah bisa menghidupkan kembali
perundingan perdamaian antara pemerintah dan Front Pembebasan Islam
Moro (MILF). Draf perjanjian Filipina akan meninjau pada konstitusi
dan undang-undang yang ada untuk memberikan otonomi yang lebih
bermakna Muslim Mindanao di bawah struktur pemerintahan baru,
tetapi kemungkinan besar tidak akan memperluas wilayah yang
diusulkan melampaui batas-batas saat ini seperti Daerah Otonomi di
Mindanao Muslim (ARMM). Pada bulan Juni 2010, pemerintah Benigno
Aquino III baru mengisyaratkan maksud untuk menempa perdamaian di
wilayah yang kaya sumber alam untuk menarik investasi asing lebih
banyak ke negara itu dan memasukan draf utama perdamaian itu ke
panel Aquino pada bulan Februari 2011, MILF tetap mengklaim tanah
mereka mereka sebagai bagian dari negara filipina dan menyatakan
diri sebagai warga negara Filipina dengan tetap mengakui identitas
muslim mereka. Pada 4 Agustus 2011 Presiden Filipina Benigno Aquino
bertemu dengan ketua Front Pembebasan Islam Moro (MILF), di tengah
perundingan perdamaian antara kedua belah pihak. Ini adalah pertama
kalinya seorang presiden Filipina bertemu dengan kepala kelompok
gerilyawan Muslim terbesar negara itu. Kelompok Muslim datang ke
pertemuan itu bukan sebagai separatis tetapi sebagai orang
Filipina.Pada tanggal 7 Oktober 2012, Presiden Benigno Aquino
mengumumkan kesepakatan damai dengan MILF dan bahwa perjanjian
kerangka kerja ini membuka jalan bagi perdamaian akhir dan abadi di
Mindanao. Kesepakatan itu ditandatangani pada tanggal 15 Oktober
2012 dengan mediasi dari pihak Malaysia serta Sekjen Organisasi
Kerjasama Islam (OKI). Tujuannya adalah untuk membuka jalan untuk
perdamaian abadi antara kedua pihak secara resmi. Sementara itu
pada tanggal 13 Juli 2013 Kepala perunding perdamaian Miriam
Coronel Ferrer mengatakan bahwa pemerintah optimis untuk
kesepakatan akhir. Perjanjian ini akan melihat tunjangan dari
pemerintah untuk MILF yang memiliki kredibilitas 75 persen dari
pendapatan dari sumber daya alam dan mineral logam yang akan
dialokasikan di daerah otonomi yang diusulkan. Serta sebuah entitas
pembagian kekuasaan politik serta hukum baru yang akan dibuat di
Mindanao, entitas ini akan di berikan kepada masyarakat mayoritas
Muslim. Entitas baru berupa wewenang untuk meningkatkan
sumber-sumber pendapatan sendiri dan memungut pajak.Sistem
pengadilan sipil di daerah dikembangkan, sedangkan sistem peradilan
syariah bagi umat Islam diperluas. Segala kesepakatan tersebut
dimediasi oleh Malaysia dan masih menuai proses pembicaraan panjang
sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani pada 15 oktober 2012.
Pemerintah Filipina (GRPH) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF)
akhirnya Menandatangani perjanjian damai komprehensif yang telah
diupayakan sejak 17 tahun lalu pada 27 Maret 2014 yang dimediasi
oleh Malaysia.Nota Kesepakatan ini merupakan proses perundingan
yang panjang menyertai isi perjanjian yang telah disepakati pada 15
oktober 2012 lalu dalam kerangka pertama perundingan perdamaian
yang dimediasi oleh Malaysia serta Sekjen Organisasi Kerjasama
Internasional,mengakhiri konflik 40 tahun antara pemerintah dan
bangsa Muslim Moro yang telah menewaskan lebih dari 120 orang.
Berdasarkan isi perjanjian pada 2012 lalu dimana MILF mendapatkan
wewenang lebih di bidang politik dan hukum untuk di terapkan di
kawasan baru otonomi yang diusulkan antara pemerintah Filipina dan
pemimpin-pemimpin MILF dan akan dibicarakan bersama pada Pemilu
Pemerintahan Daerah tahun 2016 mendatang merupakan pengganti lima
kawasan otonomi yang ada pada daerah di kawasan Mayoritas Muslim di
Filipina Selatan. Perkara utama dalam pemberehentian konflik
berkepanjangan ini adalah dengan adanya kesadaran Pemerintah
Filipina sendiri akan terpuruknya salah satu wilayah negaranya
yaitu Mindanao.Pualu tersebut terletak di selatan Filipina menjadi
keterbelakangan akibat konflik bersenjata jangka panjang antara
Pemerintah Filipina dan MILF. Kenyataan tersebut membuat pemerintah
harus mengalokasikan dana lebih besar di bidang militer ketimbang
bidang yang lain,konflik tersebutpun mempengaruhi laju pertumbuhan
ekonomi negara. Dengan adannya penandatanganan perjanjian
komprehensif ini bisa dikatakan merupakan keberhasilan pemerintahan
Aquino.Serta dengan bebasnya pertikaian yang terjadi di kawasan
selatan.Pemerintah akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk
mencari solusi permasalahan ekonomi tersebut.
B. Batasan Masalah1. Batasan MasalahPada batasan masalah kali
ini penulis memberi batasan pada upaya penyelesaian konflik
Filipina-Moro Islamic Liberal Front pada tahun 2012-20142. Rumusan
MasalahBagaimana Upaya Penyelesaian Konflik Filipina dan Moro
Islamic Liberal Front Tahun 2012-2014 ?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitan Untuk mengetahui sejauh mana penyelesaian
konflik filipina dan moro islamic liberal front dalam upaya-upaya
perdamaian yang dilakukan dan diharapkan oleh kedua pihak.2.
Manfaat Penelitian Praktis : Manfaat dari penelitian yang penulis
angkat ini adalah memberikan informasi sekaligus untuk menambah
wawasan kepada pihak lain agar mengetahui permasalahan dan
pemecahan masalah yang diangkat. Akademis : Manfaat khusus yang
penulis angkat terhadap penstudi HI adalah untuk memberikan
gambaran konflik bersenjata non-Internasional serta tindakan
separatis pada satu pihak di penelitian..D. Landasan Teori Dan
Konsep1. Konsep Perjanjian InternasionalPerjanjian
internasionaladalah kesepakatan resmi antara dua atau lebih subjek
(negara,lembaga negara dan lain-lain) hukum internasional yang
dilaksanakan yang bersumber pada timbulnya pelaksanaan hukum
internasional sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para
pihak yang terlibat dalam hubungan internasional. Perjanjian
internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu:
Perjanjian Internasional berdasarkan jumlah peserta: perjanjian
yang disepakati oleh dua pihak atau dua negara perjanjian bilateral
untuk mengukur skala kepentingan kepada kedua pihak disebut
perjanjian bilateral. Kesepakatan yang berisi perjanjian resmi dari
negosiasi banyak negara untuk kepentingan bersama disebut
perjanjian multilateral. Perjanjian Internasional berdasarkan
strukturnya:perjanjian yang bersifat law making perjanjian yang
memuat kaidah hukum yang dapat mengikat secara universal bagi semua
bangsa di dunia yang menyepakatinya. Perjanjian yang bersifat
contract perjanjian yang menimbulkan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban yang disepakati bagi para pihak yang
mengadakannya. Perjanjian Internasional berdasarkan
objeknya:perjanjian yang berisi soal-soal politik dan perjanjian
yang berisi persoalan pada soal non-politik. Perjanjian
Internasional berdasarkan cara berlakunya: memfokuskan pada
karakteristik suatu jenis perjanjian perjanjian yang bersifatself
executingperjanjian yang berlaku dengan sendirinya sesuai dengan
gejala yang timbul dengan adanya penyimpangan dari isi perjanjian
dan perjanjian yang bersifatnon-self executing.perjanjian yang
pemberlakuannya membutuhkan ratifikasi terlebih dulu. Perjanjian
Internasional berdasarkan instrumennya:perjanjian tertulis dan
perjanjian lisan. Perjanjian internasional tertulis adalah
perjanjian yang dituangkan secara tertulis dan formal dalam bentuk
tertentu, contoh perjanjian internasional tertulis:Treaty,
Convention, Agreement, Arrangement, Charter.Sedangkan, perjanjian
internasional lisan adalah perjanjian internasional yang terwujud
pada pembicaraan mengenai kesepakatan dalam sifat non tertulis ,
seperti: deklarasi sepihak, persetujuan diam-diam.Dalam melakukan
pembuatan perjanjian internasional, tahapan umum yang sering
dilakukan menurut prosedur klasik (normal) adalah:
Perundingan(negotiation) Penandatanganan(signature) Persetujuan
parlemen(the approval of parliament),dan
Ratifikasi(ratification).Sedangkan, pembuatan perjanjian
internasional menurut prosedur yang
disederhanakan(simplified)adalah: Perundingan(negotiation)
Penandatanganan(signature)Selain itu, pembuatan perjanjian
internasional menurut UU No. 24 Tahun 2000 adalah: Penjajakan
Perundingan Perumusan naskah perjanjian Penerimaan naskah
perjanjian Penandatanganan(signature) Pengesahan naskah
perjanjian(authentication of the text)
Pada kasus ini saya melihat banyak rangkaian sebuah perjanjian
baik tertulis maupun instrumen lisan yang di lakukan oleh kedua
pihak Filipina dan Moro Islamic Liberal Front.Seperti perjanjian
tertulis pada masa awal pemberontakan separatis,perjanjian itu
disepakati dan dipatuhi oleh kedua pihak. Dimana perjanjian
tersebut memang di tujukan untuk Moro Nation Liberal Front yang
akan mengurangi aksi bersenjata dan dengan adanya pembagian otonomi
kepada MNLF yang akan mendapatkan sebagian otonomi daerah dalam
sengketaannya dari GRP melalui perjanjian Tripoli Agreement
MNLF-GRPH 1976 .MNLF mampu mematuhinya. Tetapi kenyataannya di
tubuh MNLF sendiri ada yang memboikoti dan itu akan menjadi asal
muasalnya terbentuknya gerakan separatis terbaru yaitu Moro Islamic
Liberal Front yang menjadi salah satu fokus penelitian pada
proposal ini.Seiring berjalan waktu dan kedua pihak sadar akan
adanya pemberhentian aksi bersenjata di Filipina,kedua bersepakat
untuk berdamai. Negosiasi awal dimulai tahun 1997 dengan
pembicaraan kesepakatan perdamaian.Namun,pada tahun 2000 MILF
menyatakan jihad untuk berperang dengan Pemerintah Filipina secara
terus-menerus,perjanjian gencatan senjata dihapuskan oleh Angkatan
Darat Filipina di bawah pemerintahan Presiden Filipina Joseph
Estrada ditahun yang sama . Perjanjian yang sama terus dilakukan
selama 15 tahunan terakhir baik itu lisan maupun tertulis,akan
tetapi belum menemui jalan yang terang. Tahun 2012-2014 mungkin
menjadi penantian yang panjang akan terciptanya perdamaian
komprehensif. Pada tanggal 7 Oktober 2012, Presiden Filipina
Benigno Aquino mengumumkan kesepakatan damai dengan MILF dan bahwa
perjanjian kerangka kerja ini menjadi perdamaian abadi di
Mindanao.Kesepakatan ini ditandatangani pada tanggal 15 Oktober
2012 yang dimediasi oleh Malaysia serta Sekjen Organisasi Kerjasama
Islam (OKI).Isi perjanjian tersebut menjelaskan akan entitas politk
dan hukum untuk masyarakat muslim di Filipina Selatan dan Mindanao
khususnya demi terciptanya perdamaian yang di damba-dambakan serta
membuat kekuasaan politik dan hukum yang di terapkan di Filipina
bisa di bagi dan dimiliki oleh Mindanao serta daerah otonominya
Hasil dari perundingan yang cukup panjang dari kedua pihak yang
dimediasi oleh Malaysia menuai hasil terbaik. Pada Tanggal 27 Maret
2014,Filipina dan Moro Islamic Liberal Front menandatangani
perjanjian komprehensif di Manila,Filipina. Dimana hasil perjanjian
tersebut akan disertai dengan isi perjanjian yang lama pada tanggal
15 oktober 2012. Kesepakatan tersebut meliputi pelucutan senjata
oleh MILF dan sebagai gantinya, mereka akan di beri otonomi
didaerah Selatan menggantikan lima otonomi lama.Berupa kewenangan
politik dan hukum di kawasan muslim Filipina tersebut. Rangkaian
hal yang disekati akan memfokuskan untuk perdamaian seutuhnya di
kawasan Filipina Selatan dan Filipina itu sendiri.2. Teori Konflik
Unsur-unsur dalam timbulnya suatu konflikPertama, situasi dimana
warga negara bisa terlibat dan bertikai dengan pihak lain atau
negara lain terkait sejumlah isu dan mengharuskna pemerintah untuk
melakukan perlindungan atau ganti rugi terhadap mereka yang bisa di
sebut perselisihanKedua, cakupan dasar yang disebut dengan
persaingan internasional, dimana suatu tindakan berupa
gerakan-gerakan yang dilakukan oleh satu negara bisa menimbulkan
bidang isu yang bisa dianggap suatu ancaman oleh pihak lain.
Timbulnya Konflik InternasionalMunculnya situasi dimana dua atau
lebih negara melakukan ancaman dengan beberapa instrumen seperti
kekuatan (dalam bentuk lisan) dan blokade atau menggunakan kekuatan
untuk perang. Hasil Yang Timbul Dari Konflik InternasionalUntuk
membedakan hasil atau penyelesaian sesuai dengan prosedur
perundingan diplomatik resmi,suatu konflik dapat dikatakan selesai
jika melalui penaklukan tanpa diplomasi,terkecuali dalam merumuskan
konsep persyaratan atau konflik dapat diatasi melalui suatu
kompromi resmi yang akan di capai setelah perundingan dan
mediasi.Dengan demikian kita dapat menerapkan istilah hasil atau
penyelesaian yang menjabarkan berbagai hasil dari akhir konflik
terlepas bagaimana hasil yang tercapai.Sebaliknya istilah prosedur
hanya mengacu pada perumusan suatu cara diplomatik tertentu untuk
merencanakan jenis kompromi tertentu.Kompromi hanya satu dari
beberapa enam dari perkara hasil atau penyelesaian yang hendak di
capai.Lima lainnya adalah penghindaran atau penarikan diri
sukarela, penaklukan dengan kekerasan, penundukan paksa atau
penangkal,imbalan,dan penyelesaian pasif yang efektif.1.
Penghindaran diriBila ketidaksesuaian sasaran, nilai, kepentingan
serta pandangan yang dirasakan oelh kedua pihak.Pemecahan masalah
bagi satu atau kedua pihak adalah menarik diri pada suatu posisi
fisik,berunding,atau menghentingkan.2. PenaklukanMengharuskan
konflik yang bertikai menghasilkan lawan yang banyak dengan
penggunaan kekuatan. Terminasi penaklukan kejam melibatkan sebuah
perjanjian dan perundinagn yang tecipta di antara kedua pihak.3.
Penundukan atau PenangkalanUkuran yang digunakan pada perbedaan
penundukan atau penangkalan dengan penaklukan adalah apakah ancaman
untuk menggunakan kekuatan dilaksanakan atau tidak.Dalam penundukan
atau penangkalan, satu pihak menarik diri posisi dan kepentingan
yang dipertahankan yang akan membuat lawan membuat ancaman yang
efektif untuk menarik minat lawan untuk bertikai dengan menggunakan
kekuatan.Meskipun tidak mungkin terjadi kekerasan, kita dapat
menganggap suatu penundukan yang dihasilkan dari ancaman militer
sebagai suatu cara penyelesaian konflik yang tak bersifat
perdamaian.4. KompromiTerjadinya Kompromi tertentu di mana kedua
belah pihak menyetujui kembali sebagian tujuan, kedudukan, klaim,
atau permulaan tindakannya.Penarikan diri tak perlu mempunyai nilai
yang sama besar bagi kedua belah pihak (simetris). Suatu
penyelesaian pada pengorbanan pada posisi awal oleh kedua pihak
dapat dianggap sebagai kompromi. Walaupun satu pihak terlihat
memperoleh sesuatu yang lebih baik dari persetujuan itu.5.
ImbalanHasil yang rumit pada suatu kompromi sebelumnya adalah
imbalan, dimana lawan menyetujui penyelesaian yang akan dicapai
melalui prosedur nonperundingan.Suatu imbalan merupakan keputusan
mengikat yang dilakukan oleh pihak ketiga yang bebas (misalnya
pengadilan) atau kriteria (misalnya aturan mayoritas) menetapkan
syarat-syarat mutlak penyelesaian itu.6. Penyelesaian Pasif
Teori konflik menurut K.J HolstiKonflik yang cenderung menuju
kearah kekerasan yang dilakukan oleh suatu tindakan yang muncul
secara terkait dalam suatu sistem dari posisi yang saling
bertentangan antar lawan dengan tindakan militer atau diplomatik
dari beberapa kelompok dari suatu masalah. Kelompok yang terlibat
bukan hanya dari skala besar yaitu pemerintah negara bangsa
terkecuali PLO,Vietkong, dan Sekjen PBB.Kelompok ini bertujuan
misalnya saja, mempertahankan atau bahkan memperluas wilayah,
keamanan, pasar, prestise, sekutu, revolusi dunia, meruntuhkan
pemerintah yang lalim, mengubah prosedur dalam PBB, dan
sebagainnya. Untuk mencapai dan mempertahankan itu,maka tindakan
mereka akan sangat bertentangan dengan tujuan dan kepentingan
kelompok yang lainnya.Holsti mempublikasikan 7 jenis konflik
menurut persepsinya, yaitu:1. Konflik teritorial terbatas .
Maksudnya adalah konflik yang terjadi pada timbulnya pertentangan
posisi yang menyangkut status klaim pemilikan teritorial: misalnya
timbul pernyataan klaim suatu negara terhadap wilayah yang berada
dekat wilayah negara lain. Masalah kedaulatan atas minoritas etnis
sering dikaitkan dengan klaim suatu negara untuk mengontrol wilayah
tersebut,karena itu disebut konflik teritorial terbatas.2. Konflik
yang timbul karena susunan pemerintahan. Misalnya Intervensi AS,
Cina dan Soviet, dalam perang saudara di Laos (1959-1962) pada
awalnya tercipta akibat perbedaan persepsi tentang siapa
pemerintahan yang absah di negara tersebut.3. Komflik yang tercipta
pada usaha suatu negara mempertahankan hak atau privilese dari
suatu teritorial negara lain demi menjaga keutuhan kepentingan
keamanannya.Contohnya, tuntutan Soviet pada 1939 untuk membangun
pangakalan militernya di negara Baltik dan Finlandia,dan konflik
semacam ini disebut sebagai imperialisme strategis.4. Konflik
melindungi kehormatan nasional. Fokus konflik ini pemerintah
melakukan ancaman atau menggunakan militer untuk membersihkan
beberapa insiden yang bersifat kecil menjadi krisis dan besar.
Contohnya : invasi Yunani ke Bulgaria tahun 1925, yang menewaskan 2
orang penjaga di perbatasan Yunani dalam suatu insiden di
perbatasan kedua negara itu.5. Konflik Imperialisme terbatas .
konflik ini tercipta karena tujuan suatu pemerintah yang ingin
menghancurkan kemerdekaan negara lain,karena alasan yang beragam
dan terkombinasi dari tujuan ideologis, keamanan, dan perdagangan.
Contohnya adalah pada kasus penyatuan Austria oleh Nazi Jerman
1938.6. Konflik bertujuan karena liberal, atau perang revolusioner
suatu negara untuk membebaskan masyarakat negara lain.7. Konflik
yang mucul sebagai akibat dari usaha suatu negara untuk
mempersatukan negara yang terpecah belah.
E. Metode Penelitian
1. Tipe PenelitianTipe peneltian yang penulis gunakan adalah
tipe penulisan Deskritif,untuk memberikan gambaran mengenai
permasalahan yang ditelii2 . Teknik Pengumpulan DataUntuk
mendapatkan data yang jelas dan terpublikasikan secara
nyata,penulis menggunakan telaah pustaka (Library Research) dengan
mencari dan mengumpulkan data dari yang bersifat sekunder bersumber
dari buku-buku,dan artikel,berita secara online (internet)3 .
Teknik Analisis DataAnalis data yang digunakan penulis pada
penulisan ini adalah Content Analysis berupa penyajian dalam bentuk
analisa dan data kualitatif4 . Jenis DataJenis data yang digunakan
dalam penulisan proposal ini adalah data sekunder dengan
menggunakan litelatur buku-buku dan internet yang berkaitan dengan
masalah yang diangkat.5. Definisi OperasionalA .Perjanjian damai
komprehensif awalnya disepakati dan ditandatangani pada tanggal 15
Oktober 2012 yang dimediasi oleh Malaysia.Isi kesepakatan tersebut
mengenai pembagian anggaran pemerintah untuk dialokasikan pada
sumber daya alam dan mineral di daerah baru di Mindanao.
Pembicaraan terus dilakukan hingga ditandatanganinya perdamaian
komprehensif sebagai kesepakatan solusi untuk berdamai pada tanggal
27 Maret 2014 yang merupakan hasil dari proses perundingan pada
kerangka pertama tahun 2012. Entitas politk dan hukum yang
diberikan kepada MILF akan di terapkan pada daerah baru di lima
kawasan di Filipina Selatan yang akan di beri otonomi nantinya.
Pembicaraan mengenai lebih lanjut mengenai daerah baru akan di
bicarakan pemerintah dan MILF pada Pemilu Daerah 2016 mendatang.B.
Konflik Filipina dan MILF dilatarbelakangi oleh diskriminasi,
karena tak ada pertimbangan otoritas otonomi mereka . Dan mereka
merasa otonomi Muslim kurang tercapai di Mindanao .Pasca
Kemerdekaan, kenyataannya daerah Mindanao belum terjamah akan
kejaminan etnis yang mereka cita-citakan.Mereka merasa terpojok
dengan tindakan yang dilakukan AS sebagai negara kolonial yang
memerdekakan Filipina. Sikap egois tersebut menurun ke Filipina .
Dengan derasnya penyebaran masyarakat Kristen ke Mindanao dan
dominasi tentara Filipina di Mindanao, Tindakan tersebut tak bisa
di tolerir. Akhirnya masyarakat Moro memberontak dan membentuk
gerakan separatis di Filipina bernama MNLF (Moro National Liberal
Front), tak lama setelah itu bubar karena perjanjian terikat antara
kedua pihak. Kemudian muncul MILF dari pecahan MILF. Kelompok
inilah yang bertikai dengan Pemerintah Filipina selama kurang lebih
40 tahun dan merupakan garda utama gerakan Separatis di
Filipina.
F. Sistematika Penulisan
BAB I Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan
Manfaat Penelitian, Landasan Teori, dan Metode Penelitian
BAB II Terdiri dari Pembahasan
BAB III Terdiri dari Tinjauan Pustaka
BAB IV Terdiri dari Penutup, Kesimpulan, dan Daftar Pustaka
G. Daftar Pustaka
Buku :K.J.Holsti Dan M.Tahir Azhari,Politik Internasional
Kerangka Untuk Analisis Jilid 2,Penerbit Erlangga,Jakarta,1988,hal
172-173,180-183Internet
:https://www.usfca.edu/uploadedFiles/Destinations/College_of_Arts_and_Sciences/Undergraduate_Programs/Peace_and_Justice_Studies/Student_Research/Philippines2.pdf
The Mindanao Conflict: Ethnic Tensions in the Southern Philippines
diakses 13 juli
2014http://pcdspo.gov.ph/downloads/.../Tripoli-Agreement-December-23-1976.pdf
Perjanjian Tripoli 1976 diakses 16 juli
2014http://www.globalsecurity.org/military/world/para/milf.htm MILF
diakses 9 juli
2014http://en.wikipedia.org/wiki/Moro_Islamic_Liberation_Front Moro
Islamic Liberal Front diakses 9 juli
2014http://indonesian.irib.ir/fokus/-/asset_publisher/v5Xe/content/id/5671723
Perjanjian Damai Komprehensif antara Filipina dan MILF diakses 13
juli
2014http://www.pengertianahli.com/2014/01/pengertian-perjanjian-internasional.html
Pengertian perjanjian internasional diakses 15 juli 2014