MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA SALIN AN...pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan atas pelayanan administrasi perpajakan tersebut

MENTERIKEUANGAN REPUBUK INDONESIA

SALIN AN

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 29 /PMK.03/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DALAM KEADAAN KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang a. bahwa penyebaran pandemic Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) telah berimplikasi pada pelayanan

administrasi pemerintahan termasuk di bidang

perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai

ketentuan umum dan tata. cara perpajakan, Undang­

Undang mengenai pajak penghasilan, Undang-Undang

mengenai pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan

pajak penjualan atas barang mewah, Undang-Undang

mengenai bea meterai dan Undang-Undang mengenai

pajak bumi dan bangunan;

b. bahwa ketentuan perundang-undangan di bi dang

perpajakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum

memberikan pengaturan terkait pelayanan administrasi

perpajakan dalam keadaan kahar yang berdampak secara

nasional terhadap wajib pajak dan Direktorat Jenderal

Pajak, sehingga perlu pengaturan mengenai pelayanan

administrasi perpajakan kepada wajib pajak sebagai

akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

Mengingat

- 2 -

c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam

pelayanan kepada wajib pajak akibat pandemi Corona

Virus Disease 2019 (COVID-19), perlu memberikan

pedoman pelaksanaan pelayanan administrasi

perpajakan dan penerbitan produk hukum perpajakan atas pelayanan administrasi perpajakan tersebut di

Direktorat Jenderal Pajak;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam

Keadaan Kahar Akibat Pandemi Corona Virus Disease

2019;

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan

Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang

Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6

Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia

A

- 3 -

Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51 Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang­ Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5069);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak

Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun

1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea

Meterai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1985 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3313);

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4 723);

8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Menetapkan

- 4 -

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PELAKSANAAN

PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM KEADAAN

KAHAR AKIBAT PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalarn Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

I. Pelayanan Administrasi Perpajakan adalah kegiatan atau

rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka

pemenuhan kebutuhan pelayanan eksternal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan untuk pelaksanaan hak dan

pemenuhan kewajiban perpajakan yang mengharuskan

penerbitan produk hukum oleh Direktorat Jenderal Pajak. 2. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi

pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak,

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di

bidang perpajakan.

3. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT

adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk

melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran pajak,

objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta

dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perpajakan. 4. Keadaan Kahar Aki bat Pan demi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19), yang selanjutnya disebut Keadaan Kahar

adalah periode kejadian darurat atau luar biasa yang

berdarnpak pada pelaksanaan administrasi pemerintahan

sebagai akibat pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah

melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

J

- 5 -

5. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah DJP, adalah instansi

vertikal Direktorat J enderal Pajak yang berada di bawah

dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur J enderal Pajak.

6. Kantor Pelayanan Pajak, yang selanjutnya disingkat KPP, adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.

7. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi

Perpajakan, yang selanjutnya disingkat KP2KP, adalah

instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di

bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratarna.

8. Bukti Penerimaan Surat, yang selanjutnya disingkat BPS, adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP atas

permohonan dari Wajib Pajak yang disarnpaikan secara

langsung, melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, terkait dengan permohonan Wajib Pajak yang telah

diterima secara lengkap.

9. Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik

yang dibuat, diteruskan, dikirim, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, dan/ atau ditarnpilkan, melalui komputer atau sistem elektronik, yang berupa tulisan, garnbar, peta, rancangan, foto atau sejerusnya, huruf, tanda, angka, kode akses, atau simbol.

10. Dokumen Persyaratan adalah dokumen yang harus

dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

- 6 -

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN ADMINISTRASI PELAYANAN PERPAJAKAN

penyelesaian

diperpanjang

Pasal 2

Dalarn Keadaan Kahar, jatuh tempo Pelayanan Administrasi Perpajakan dapat untuk jangka waktu penyelesaian tertentu.

(2) Jangka waktu penyelesaian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan

(1)

Direktur J enderal Pajak.

(3) Penetapan jangka waktu penyelesaian tertentu

sebagaimana ayat (2) dapat dibedakan menurut tingkat kedaruratan atau bencana pada masing masing daerah

berdasarkan keputusan kepala daerah atau pejabat instansi yang berwenang.

(4) Perpanjangan jangka waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tidak berlaku jika mengakibatkan

penyelesaian atas Pelayanan Administrasi Perpajakan

melarnpui jangka waktu penyelesaian yang telah diatur

dalarn undang-undang, peraturan pemerintah pengganti

undang-undang, atau peraturan pemerintah.

Pasal 3

Dalarn Keadaan Kahar, ketentuan mengenai keharusan untuk

memperpanjang atau mengajukan permohonan kembali

produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan tidak

berlaku.

Pasal 4

Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud

dalarn Pasal 2 dan Pasal 3 tidak termasuk Pelayanan

Administrasi Perpajakan yang:

a. jatuh tempo penyelesaian, atau ketentuan perpanjangan atau permohonan kembali telah diatur dalarn undang­

undang, peraturan pemerintah pengganti undang­

undang, atau peraturan pemerintah; atau

b. penerbitan produk hukum atas permohonan Pelayanan

Administrasi Perpajakan telah dapat dilakukan secara

- 7 -

daring melalui saluran tertentu yang ditentukan oleh

Direktur Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang terintegrasi dengan sistem informasi Direktorat Jenderal

Pajak.

Pasal 5

(1) Dalam Keadaan Kahar, Wajib Pajak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan secara

elektronik kepada Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP

tempat Wajib Pajak terdaftar, atau Kepala KP2KP di bawah

KPP Pratama tempat Wajib Pajak terdaftar dan dilampiri dengan Dokumen Persyaratan.

(2) Permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan secara

elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan:

a. mengisr formulir permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan;

b. mengunggah salinan digital (softcopy) formulir

permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan

yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak beserta

Dokumen Persyaratan; dan

c. mengirimkan Dokumen Elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf b ke alamat posel (email) KPP,

KP2KP dan/atau Kantor Wilayah DJP yang telah

terdaftar atau melalui saluran tertentu yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(3) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

hurufb dapat dilakukan dengan tanda tangan biasa, tanda

tangan stempel, atau tanda tangan elektronik atau digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang mengatur mengenai informasi dan transaksi

elektronik.

(4} Atas permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor

Wilayah DJP, Kepala KPP tempat Wajib Pajak terdaftar,

atau Kepala KP2KP di bawah KPP Pratama tempat Wajib

- 8 -

Pajak terdaftar melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen yang diunggah.

(5) Berdasarkan basil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau

Kepala KP2KP menerbitkan produk hukum dalam jangka waktu penyelesaian tertentu, dalam hal Dokumen

Persyaratan yang diunggah telah memenuhi ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

(6) Dalam hal Dokumen Persyaratan yang diunggah tidak

lengkap, Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau

Kepala KP2KP meminta klarifikasi kepada W ajib Pajak

dengan menyampaikan Surat Permintaan

Klarifikasi/ Pemenuhan Kelengkapan Dokumen

Persyaratan.

(7) Klarifikasi kelengkapan Dokumen Persyaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan melalui:

a. cara elektronik yang dikirimkan dari alamat posel

(email) KPP, KP2KP dan/atau Kantor Wilayah DJP

yang telah terdaftar atau melalui saluran tertentu

yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak;

b. pos dengan menyertakan bukti pengiriman surat;

dan/atau c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.

(8) Wajib Pajak harus menyampaikan klarifikasi kelengkapan Dokumen Persyaratan secara elektronik ke alamat posel

(emaiij Kantor Wilayah DJP, KPP tempat Wajib Pajak

terdaftar, dan/atau KP2KP di bawah KPP Pratama tempat

W ajib Pajak terdaftar atau melalui saluran tertentu yang

ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak paling lama

15 (lima belas) hari kalender setelah menerima permintaan

klarifikasi.

(9) Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau Kepala

KP2KP menerbitkan produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan dalam jangka waktu

penyelesaian tertentu setelah menerima klarifikasi Wajib

- 9 -

Pajak, dalam hal Wajib Pajak memberikan klarifikasi

kelengkapan Dokumen Persyaratan.

(10) Dalam hal Wajib Pajak tidak memberikan klarifikasi atau

memberikan klarifikasi tetapi tidak memenuhi ketentuan,

Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP, atau Kepala KP2KP menolak permohonan Pelayanan Administrasi

Perpajakan.

(11) Penerbitan produk hukum Pelayanan Administrasi

Perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat

(9) dapat dilakukan dengan tanda tangan biasa, tanda

tangan stempel, atau tanda tangan elektronik yang semuanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

(12) Kepala Kantor Wilayah DJP, Kepala KPP tempat Wajib

Pajak terdaftar, atau Kepala KP2KP di bawah KPP Pratama

tempat Wajib Pajak terdaftar mengirimkan dokumen

berupa produk hukum Pelayanan Administrasi Perpajakan

dan/ atau Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan

kepada Wajib Pajak melalui:

a. cara elektronik yang dikirimkan dari alamat posel

(email) yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal

Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan oleh

Direktur Jenderal Pajak; b. pos dengan bukti pengiriman surat; dan/ atau

c. perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan

bukti pengiriman surat.

(13) Alamat posel (email) KPP, KP2KP, dan/atau Kantor

Wilayah DJP yang telah terdaftar se bagaimana dimaksud

pada ayat (2), ayat (7), ayat (8), dan ayat (12) yaitu alamat

posel (email) yang tercantum

https:/ I pajak.go. id/ id/ unit-kerja. pad a lam an

Pasal 6

(1) Jangka waktu penyelesaian tertentu sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung sejak tanggal

diterima ( received date) dalam posel (email) permohonan

Pelayanan Administrasi Perpajakan yang disampaikan

- 10 -

secara elektronik dan diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

(2) Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan secara elektronik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) namun

melalui pos atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau

jasa kurir dengan bukti pengiriman surat, jangka waktu

penyelesaian tertentu dihitung sejak diterbitkan BPS atas

permohonan Wajib Pajak yang telah diterima secara

lengkap.

Pasal 7

( 1) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan permohonan

Pelayanan Administrasi Perpajakan sebagaimana

dimaksud dalam Pas al 2 ayat ( 1) melalui SPT,

penyampaian SPT terse but harus dilakukan melalui

saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pajak.

(2) Dalam hal Wajib Pajak menyampaikan SPT melalui pos

atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir

dengan bukti pengiriman surat, jangka waktu penyelesaian

tertentu atas Pelayanan Administrasi Perpajakan dihitung

sejak diterbitkan BPS atas permohonan Wajib Pajak yang telah diterima secara lengkap sebagaimana ketentuan

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

(3) Tata cara penerimaan dan penelitian atas SPT yang

disampaikan oleh Wajib Pajak dilaksanakan sesuai dengan

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Surat

Pemberitahuan (SPT} beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 8

(1) Wajib Pajak tetap mendapatkan hak Pelayanan

Administrasi Perpajakan sampai dengan berakhirnya

Keadaan Kahar atas produk hukum sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3.

(2) Wajib Pajak harus mengajukan permohonan perpanjangan atau permohonan kembali atas Pelayanan Administrasi

i

- 11 -

Perpajakan setelah berakhirnya Keadaan Kahar

se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1).

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

(1) Terhadap permohonan Pelayanan Administrasi Perpajakan yang diajukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku dan

belum diselesaikan dalam periode Keadaan Kahar, jangka waktu penyelesaian permohonan terse but mengacu

kepada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.

(2) Periode Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) mengacu kepada penetapan Pemerintah melalui Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

BABIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku, ketentuan mengenai

tata cara penyampaian permohonan, penerbitan produk

hukum dan jangka waktu penyelesaian Pelayanan

Administrasi Perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri

dan/ atau Peraturan Direktur Jenderal Pajak dinyatakan tidak

berlaku sampai dengan periode Keadaan Kahar berakhir.

Pasal 11

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

)

- 12 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 April 2020

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 7 April 2020

DIREKTUR JENDERAL PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 342

Salinan sesuai dengan aslinya