MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALINAN PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 44 /PMK.03/2015 Menimbang TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nom01- 16/PMK.03/2011 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nom01- 185/PMK.03/2015; b. bahwa untuk menyelaraskan ketentuan tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem perbendaharaan dan anggaran negara, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran pak; \ www.jdih.kemenkeu.go.id
45
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALIN AN · PDF filepajak dengan perundang-undangan ... kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak ... menolak, atau menambah
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 244 /PMK.03/2015
Menimbang
TENT ANG
TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak telah diatur
Perpaj akan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2 . Undang-Undang Paj ak Pertambahan Nilai yang
selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PPN
adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang
Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paj ak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009.
3. Undang-Undang Paj ak Bumi dan Bangunan yang
selanjutnya disingkat dengan Undang-Undang PBB
adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Paj ak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
4. Utang Paj ak adalah paj ak yang masih harus dibayar
termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau
kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan paj ak
atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpaj akan .
5. Kantor Pelayanan Paj ak yang selanjutnya disingkat
dengan KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan
Direktorat Jenderal Paj ak tempat Wajib Pajak terdaftar ,
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 4 -
tempat Pengusaha Kena Paj ak dikukuhkan , dan / atau
tempat obj ek paj ak diadministrasikan .
6 . Kuasa Bendahara Umum Negara yang selanjutnya
disebut Kuasa BUN adalah pej abat yang diangkat oleh
BUN untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan APBN dalam wilayah kerj a yang
ditetapkan .
7 . Kan tor Pelayanan Per bendaharaan Negara yang
selanjutnya disingkat dengan KPPN adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang
memperoleh kuasa dari BUN untuk melaksanakan
sebagian fungsi Kuasa BUN .
8 . Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Paj ak Bumi dan
Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan SKKP PBB
adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah
kelebihan pembayaran PBB .
9 . Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Paj ak yang selanjutnya disingkat dengan SKPKPP adalah
surat keputusan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat
10 .
Perintah Membayar Kelebihan Paj ak.
Surat Perintah Membayar Kelebihan Paj ak yang
selanjutnya disingkat dengan SPMKP ad al ah surat
perintah dari Kepala KPP kepada KPPN untuk
menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagai
dasar kompensasi Utang Paj ak dan/ atau paj ak yang
akan terutang, dan/ atau dasar pembayaran kembali
kelebihan pembayaran paj ak kepada Waj ib Paj ak.
11. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya
disingkat dengan SP2 D adalah surat perintah yang
diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk
pelaksanaan pengeluaran atas be ban Anggaran
Pendapatan dan Belanj a Negara berdasarkan SPMKP.
12 . Paj ak Penghasilan yang selanjutnya disingkp_t dengan
PPh adalah paj ak sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Paj ak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 .
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 5 -
1 3. Paj ak Pertambahan Nilai dan / atau Paj ak Penjualan atas
Barang Mewah yang selanjutnya disingkat dengan PPN
dan / atau PPnBM adalah paj ak sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1 983 tentang
Paj ak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Paj ak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 42 Tahun 2009.
1 4. Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkebunan ,
perhutanan, dan pertambangan yang selanjutnya
disingkat dengan PBB adalah paj ak sektor perkebunan ,
perhutanan , dan pertambangan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 985 tentang
Paj ak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 1 2 Tahun 1 994.
1 5 . Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya
disingkat dengan NTPN adalah nomor yang tertera pada
bukti penerimaan negara yang diterbitkan melalui Modul
Penerimaan Negara.
1 6 . Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat dengan
ADK adalah arsip data dalam bentuk softcopy yang
disimpan dalam media penyimpanan digital .
BAB II
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 2
( 1 ) Kelebihan pembayaran PPh , PPN , dan/ atau PPnBM dapat
dikembalikan dalam hal terdapat:
a . Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum
dalam Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat ( 1 )
Undang-Undang KUP;
b . Paj ak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana
tercantum dalam Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7 ayat (2 )
Undang-Undang KUP;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 6 -
c . Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum
dalam Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 7B Undang
Undang KUP;
d . Paj ak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7C Undang-Undang KUP;
e . Paj ak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 7D Undang-Undang KUP;
f. Pajak yang telah dibayar atas pembelian Barang
Kena Paj ak yang dibawa ke luar Daerah Pabean oleh
orang pribadi pemegang paspor luar negeri
se bagaimana ditmaksud dalam Pas al 1 7E
Undang-Undang KUP dan Pas al 1 6 E
Undang-Undang PPN;
g. Paj ak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum
dalam Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN;
h . Paj ak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan , Putusan Banding, atau
Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah
Agung;
i. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 6 Undang-Undang KUP;
J. Paj ak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau
Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 )
huruf a Undang-Undang KUP;
k. Pajak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Paj ak atau
Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 7 -
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 )
huruf b Undang-Undang KUP; atau
1. Paj ak yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Paj ak atau
Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Paj ak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 )
huruf c Undang-Undang KUP.
(2) Tata cara pengajuan dan penyelesaian permintaan
kembali PPN barang bawaan orang pribadi pemegang
paspor luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )
huruf f mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri
Keuangan yang mengatur mengenai tata cara pengajuan
dan penyelesaian permintaan kembali PPN barang
bawaan orang pribadi pemegang paspor luar negeri .
Pasal 3
Kelebihan pembayaran PBB dapat dikembalikan dalam hal
terdapat:
a. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan SKKP PBB;
b. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Keberatan , Putusan Banding, atau Putusan
Peninj auan Kembali oleh Mahkamah Agung;
c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pemberian Pengurangan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 9 Undang-Undang PBB;
d. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan
sebagaimana dimaksud
Undang-Undang PBB;
Denda
dalam
Administrasi
Pasal 2 0
e . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 6 Undang-Undang KUP;
f. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat
Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 )
huruf a Undang-Undang KUP;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 8 -
g . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB atau
Surat Keputusan Pembatalan Surat Ketetapan Paj ak PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf b
Undang-Undang KUP; atau
h . PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat
Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Paj ak PBB atau
Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Paj ak PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat ( 1 ) huruf c
Undang-Undang KUP.
Pasal 4
Tata cara permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
PBB mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
yang mengatur mengena1 permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
BAB III
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN
PEMBAYARAN PAJAK
Pasal 5
( 1 ) Kelebihan pembayaran paj ak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 , harus diperhitungkan terlebih
dahulu dengan Utang Paj ak yang diadministrasikan di
KPP domisili dan/ atau KPP lokasi , sebagaimana
tercan tum dalam :
a . Surat Tagihan Paj ak;
b . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Paj ak Kurang Bayar Tambahan, dan
Surat Keputusan Keberatan , yang menyebabkan
jumlah paj ak yang harus dibayar bertambah , untuk
Masa Paj ak, Bagian Tahun Paj ak, atau Tahun Paj ak
2007 dan sebelumnya;
c . Surat Ketetapan Paj ak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan yang telah
disetujui dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan, dan Surat Keputusan Keberatan yang
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 9 -
tidak diajukan banding, yang menyebabkan jumlah
pajak yang harus dibayar bertambah, untuk Masa
Paj ak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Paj ak 2008
dan sesudahnya;
d . Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan atas
jumlah yang tidak disetujui dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan , untuk Masa Paj ak, Bagian
Tahun Paj ak, atau Tahun Paj ak 2008 dan
sesudahnya, dalam hal :
1 ) tidak diajukan keberatan;
2) diajukan keberatan tetapi Surat Keputusan
Keberatan mengabulkan sebagian , menolak,
atau menambah jumlah paj ak terutang dan
atas Surat Keputusan Keberatan tersebut tidak
diajukan banding; atau
3) diajukan keberatan dan atas Surat Keputusan
Keberatan tersebut diajukan banding tetapi
Putusan Banding
menambah jumlah
menolak;
mengabulkan sebagian ,
paj ak terutang, atau
e. Surat Pemberitahuan Paj ak Terutang, Surat
Ketetapan Paj ak PBB , atau Surat Tagihan Paj ak
PBB;
f. Surat Keputusan Keberatan untuk PBB yang
menyebabkan jumlah paj ak yang masih harus
dibayar bertambah tetapi tidak diajukan banding;
g . Putusan Banding atau Putusan Peninj auan Kembali
yang menyebabkan jumlah paj ak yang masih harus
dibayar bertambah; dan / atau
h . Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan
jumlah paj ak yang masih harus dibayar bertambah .
(2 ) Jika setelah dilakukan perhitungan sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1 ) masih terdapat sisa kelebihan
pembayaran paj ak, atas permohonan Waj ib Paj ak, sisa
kelebihan pembayaran pajak terse but dapat
diperhitungkan dengan:
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 0 -
a . paj ak yang akan terutang atas nama Wajib Paj ak
yang menerima kelebihan pembayaran paj ak;
dan / atau
b . Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang
atas nama Waj ib Pajak lain .
(3) Pelunasan Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan
terutang melalui perhitungan kelebihan pembayaran
pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 )
diakui pada saat diterbitkan SKPKPP.
Pasal 6
( 1 ) Perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran paj ak
dengan Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang
dituangkan dalam nota penghitungan .
(2 ) Formulir nota penghitungan sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) dibuat sesuai dengan contoh format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini .
(3) Bagi Wajib Paj ak yang menggunakan pembukuan dengan
mata uang Dollar Amerika Serikat , pengembalian
kelebihan pembayaran pajak dalam mata uang Dollar
Amerika Serikat diberikan dalam mata uang rupiah , yang
dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang
ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang berlaku pada
saat:
a. diterbitkannya Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf
a, huruf b , dan huruf c;
b . diterbitkannya Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan. Kelebihan Paj ak sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf d dan
huruf e;
c . diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan ,
diucapkannya Putusan Banding, a tau
Putusan Peninj auan Kembali sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h; atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 1 -
d . diterbitkannya surat keputusan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf i, huruf j ,
huruf k, dan huruf 1.
Pasal 7
( 1 ) Perhitungan kelebihan pembayaran paj ak dengan Utang
Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ditindaklanjuti dengan
kompensasi ke Utang Pajak dan / atau paj ak yang akan
terutang.
(2) Dalam hal tidak ada Utang Paj ak dan / atau paj ak yang
akan terutang, seluruh kelebihan pembayaran paj ak
dikembalikan kepada Wajib Paj ak bersangkutan .
(3) Kompensasi ke Utang Paj ak dan / atau paj ak yang akan
terutang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan
melalui potongan SPMKP.
(4) Potongan SPMKP dianggap sah dalam hal telah
mendapatkan NTPN sesuai ketentuan yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang
perbendaharaan .
Pasal 8
Dalam rangka memperoleh pengembalian kelebihan
pembayaran paj ak, Waj ib Paj ak harus menyampaikan
rekening dalam negeri atas nama Waj ib Paj ak.
Pasal 9
( 1 ) Kepala KPP atas nama Direktur Jenderal Paj ak
menerbitkan SKPKPP berdasarkan nota penghitungan
se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 .
(2 ) Dalam hal Waj ib Paj ak tidak menyampaikan rekening
dalam negeri atas nama Waj ib Pajak, Kepala KPP tetap
menerbitkan SKPKPP sebagaimana dimaksud pada
ayat ( 1 ) .
(3) Atas dasar SKPKPP, Kepala KPP atas nama Menteri
Keuangan menerbitkan SPMKP.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 2 -
(4) Dikecualikan dari penerbitan SPMKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dalam hal S KPKPP diterbitkan
tanpa rekening atas nama Waj ib Paj ak.
(5) Atas SKPKPP yang tidak diterbitkan SPMKP sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diberitahukan kepada Waj ib
Paj ak.
(6) Setelah Waj ib Paj ak menyampaikan rekening, Kepala KPP
melengkapi SKPKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan rekening yang diberitahukan oleh Wajib Pajak.
(7) Berdasarkan SKPKPP yang telah dilengkapi dengan
rekening sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) , Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan
menerbitkan SPMKP.
(8) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (3 ) dan
ayat (7) , Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan
membetulkan SPMKP sepanj ang belum diterbitkan SP2 D.
(9) SKPKPP, SPMKP, dan Surat Pemberitahuan Tidak
Diterbitkan SPMKP dibuat sesuai contoh format:
a. untuk SKPKPP sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini;
b. untuk SPMKP sebagaimana tercantum
Lampiran III yang merupakan bagian
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan
dalam
tidak
c. untuk Surat Pemberitahuan Tidak Diterbitkan SPMKP
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini .
( 1 0) SPMKP sebagaimana dimaksud pada ayat
ayat (7) dibuat dalam rangkap 4 (empat)
peruntukan sebagai berikut:
a. lem bar ke- 1 dan lem bar ke-2 un tuk KPPN;
b . lembar ke-3 untuk Waj ib Paj ak; dan
c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.
(3) dan
dengan
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 13 -
Pasal 10
SPMKP dibebankan pada akun pendapatan pajak tahun
anggaran berj alan , yaitu pada akun yang sama dengan akun
pada saat diakuinya pendapatan paj ak semula.
Pasal 1 1
SPMKP dan SKPKPP beserta ADK disampaikan ke KPPN
secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.
Pasal 1 2
(1) Berdasarkan SPMKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (3) dan ayat (7) , Kepala KPPN atas nama Menteri
Keuangan menerbitkan SP2 D dengan ketentuan:
a. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran paj ak
dikompensasikan ke Utang Paj ak dan / atau pajak yang
akan terutang melalui potongan SPMKP, KPPN
menerbitkan SP2 D Nihil;
b. dalam hal seluruh kelebihan pembayaran
dikembalikan kepada Waj ib Paj ak, Kepala
paj ak
KPPN
menerbitkan SP2 D sesuai dengan rekening Waj ib
Paj ak bersangkutan;
c. dalam hal masih terdapat sisa kelebihan pembayaran
paj ak yang harus dikembalikan kepada Waj ib Paj ak
setelah dikompensasikan ke Utang Paj ak dan / atau
paj ak yang akan terutang melalui potongan SPMKP,
Kepala KPPN menerbitkan SP2 D sesuai dengan
rekening Waj ib Paj ak bersangkutan.
(2 ) Kepala KPPN menerbitkan bukti penerimaan negara
dalam hal kelebihan pembayaran paj ak dikompensasikan
ke Utang Paj ak dan/ atau paj ak yang akan terutang
melalui potongan SPMKP.
(3) Bukti penerimaan negara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2 ) merupakan sarana administrasi lain yang
dipersamakan dengan Surat Setoran Paj ak.
(4) KPPN menyampaikan:
a. Daftar SP2D;
b. Lembar ke-2 SPMKP; dan
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 14 -
c. Bukti penerimaan negara dalam hal terdapat
kelebihan pembayaran paj ak yang dikompensasikan
ke Utang Paj ak dan/ atau pajak yang akan terutang
melalui potongan SPMKP,
ke KPP Penerbit SPMKP.
Pasal 13 Bukti penerimaan negara atas potongan SPMKP disampaikan
oleh KPP penerbit SPMKP kepada Waj ib Pajak.
Pasal 14 (1) Pej abat yang diberi wewenang untuk menandatangani
SKPKPP dan SPMKP menyampaikan spesimen tanda
tangan kepada Kepala KPPN setiap awal tahun anggaran.
(2) Dalam hal terj adi perubahan pej abat yang berwenang
menandatangani SKPKPP dan SPMKP, pej abat pengganti
harus menyampaikan spesimen tanda tangan kepada
Kepala KPPN sej ak yang bersangkutan menj abat.
BAB IV
JANGKA WAKTU PENGEMBALIAN
Pasal 1 5
(1) Kelebihan pembayaran PPh , PPN , dan / atau PPnBM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) setelah
diperhitungkan dengan Utang Pajak dan / atau paj ak yang
akan terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
dikembalikan dalam j angka waktu paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sej ak:
a. permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
sehubungan diterbitkannya Surat Ketetapan Paj ak
Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ( 1 ) huruf a diterima;
b. Surat Ketetapan Paj ak Lebih Bayar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf b a tau huruf
c diterbitkan;
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 5 -
c. Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat ( 1 ) huruf d, huruf e, atau huruf g diterbitkan;
d . Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf h diterbitkan;
e. Putusan Banding atau Putusan Peninj auan Kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf
h diterima kantor Direktorat Jenderal Paj ak yang
berwenang melaksanakan Putusan Banding atau
Putusan Peninj auan Kembali;
f. Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) huruf i diterbitkan;
g . Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat ( 1 ) huruf j diterbitkan;
h . Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan
Paj ak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat
Ketetapan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 ayat ( 1 ) huruf k diterbitkan; atau
i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak
atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan
Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1 )
huruf 1 diterbitkan.
(2 ) Kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 setelah diperhitungkan dengan Utang
Paj ak dan / atau paj ak yang akan terutang, dikembalikan
dalam j angka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sej ak:
a . SKKP PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diterbitkan;
b. Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 huruf b diterbitkan;
c. Putusan Banding atau Putusan Peninj auan Kembali
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
diterima kantor Direktorat Jenderal Pajak yang
berwenang melaksanakan Putusan Banding atau
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 16 -
Putusan Peninj auan Kembali;
d . Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
diterbitkan;
e. Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d
diterbitkan;
f. Surat Keputusan Pembetulan PBB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf e diterbitkan;
g . Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi
atau Surat Keputusan Penghapusan Sanksi
Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf f diterbitkan;
h . Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan
Pajak atau Surat Keputusan Pembatalan Surat
Ketetapan Paj ak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf g diterbitkan; atau
i. Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak
PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat
Tagihan Paj ak PBB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 huruf h diterbitkan .
(3) SP2 D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 2 ayat (1)
diterbitkan oleh KPPN sesuai peraturan perundang
undangan di bidang perbendaharaan .
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. terhadap permohonan kelebihan pembayaran paj ak yang
telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini
dan belum diselesaikan;
b . terhadap penerbitan SKPKPP yang belum ditindaklanjuti
dengan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini ,
tata cara penyelesaiannya mengikuti Peraturan Menteri ini .
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 18 -
Agar setiap orang mengetahuinya, memerin tahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 29 Desember 2015
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd .
BAMBANG P.S. BRODJONEGORO
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1964
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 7 -
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 1 7
Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan
Menteri ini , Direktur Jenderal Paj ak dan Direktur Jenderal
Perbendaharaan dapat mengatur ketentuan lebih lanjut yang
diperlukan , sesuai bidang tugas dan kewenangannya masing
masmg, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri
sendiri.
Pasal 1 8
Pada saat Peraturan Menteri ini berlaku:
1 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 6 / PMK. 03 / 2 0 1 1
tentang Tata Cara Penghitungan dan Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Paj ak;
2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1 85 / PMK. 03 / 2 0 1 5
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 1 6 / PMK. 03 / 20 1 1 tentang Tata Cara
Penghitungan dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran
Paj ak,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 1 9
Peraturan Menteri m1 mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
www.jdih.kemenkeu.go.id
- 1 9 -
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 244 / PMK. 03 / 2 0 1 5 TENT ANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
\·A � , ,�t DIREKTORAT JENDERAL PAJAK .,.,.�� . 4
\'rri;,.._:_.:' KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK . . . . ( 1 )