MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALINAN PETURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 184/P.05/2016 TENT ANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI Menimbang DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah N omor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum · sebagaimana telah diubah den g an Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor: 25/M/11/2016 tanggal 23 Februari 2016, telah mengukan usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal .
12
Embed
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA SALIN ANpusdokkum.unsoed.ac.id/sites/default/files/PMK No 184-05... · 2019. 9. 25. · menterikeuangan republik jndonesia salin an peraturan menter!
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MENTERIKEUANGAN REPUBLIK JNDONESIA
SALIN AN
PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/PMK.05/2016
TENT ANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
Menimbang
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum · sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum
Universitas Jenderal Soedirman pada Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah mempunyai tarif
layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal
Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
melalui Surat Nomor: 25/M/11/2016 tanggal
23 Februari 2016, telah mengajukan usulan perubahan
tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal (/J,..
Mengingat
- 2 -
Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, clan
Pendidikan Tinggi;
c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan
Um um Universitas Jenderal Soedirman pada
Kementerian Riset, Teknologi, clan Pendidikan Tinggi,
telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
d. bahwa berkenaan dengan huruf b clan huruf c tersebut
di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan
Layanan Umum Universitas Jenderal Soedirman pada
Kementerian Riset, Teknologi, clan Pendidikan Tinggi
yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 22/PMK.05/2015 tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal
Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif
Layanan Badan Layanan Umum Universitas Jenderal
Soedirman pada Kementerian Riset, Teknologi, clan
Pendidikan Tinggi;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340) ;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016
tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan
Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia fJ,.;.. Tahun 2016 Nomor 915) ;