MENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES DI · PDF fileMENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI DAERAH Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan pada Rapat

MENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI DAERAH

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

Disampaikan pada

Rapat Kerja Kesehatan Nasional Tahun 2017

Jakarta, 27 Februari 2017

SUSUNAN PRESENTASI

PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, DAN GERMAS

AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES

UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES

1

2

3

PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, DAN GERMAS1

1 Pelayanan antenatal

2 Pelayanan persalinan

3 Pelayanan kesehatan BBL

4 Pelayanan kesehatan balita

5 Skrining kesehatan pd usia pendidikan dasar

6 Skrining kesehatan usia 15-59 th

7 Skrining kesehatan usia > 60 th

8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi

9Pelayanan kesehatan penderitaDM

10 Pelayanan kesehatan ODGJ

11 Pelayanan TB sesuai standar.

12 Pemeriksaan HIV utk org berisiko.

FORNAS

Penyediaan obat dan alkes yang dibutuhkan:

- Obat Program

- PPK-I (PKD, kapitasi),

- PPK-II & PPK-III (Ina-CBGs & klaim)

- Obat PRB: Apotek & FKTP Pemda*

Pelayanan kefarmasian,

GEMA CERMAT

Monitoring serta evaluasi pengelolaan &

penggunaan obat

PENCAPAIAN SPM, PIS-PK, & GERMAS

Pendekatan Keluarga

*Pengaturan tata kelola keuangan sedang disiapkanGERMAS

SPM

2 AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES

Profil Ketersediaan Obat dan Vaksindi Puskesmas Tahun 2016

= < 80% (14)

= ≥ 80% (20)

INDIKATOR PERSENTASE KETERSEDIAAN OBAT & VAKSIN ESENSIAL DI PUSKESMAS (NASIONAL) TAHUN 2016

81,5780

- -Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan

KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN ESENSIALDI PUSKESMAS PER PROVINSI TAHUN 2016

= < 80% = ≥ 80%

≥ 80 % ≤ 80 % TDK MELAPOR

ACEH

SUMUT

SUMBAR

RIAU

KEPRI

JAMBI

SUMSEL

BABEL

BENGKULU

LAMPUNG

DKI JAKARTA

JABAR

BANTEN

JATENG

DIY

JATIM

BALI

Provinsi

KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

44% 56%

50%

83%

78%

40%

50%

46%

25%

30%

50%

100%

35%

50%

67%

100%

15%

100%

50 %

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

50%

17%

22%

60%

12.5%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

37.5%

44%50%

56%44%50%

56%44%17%

56%44%60%

19%

85%

44%54%

44%50 %

44%70%

44%50%

44%0%

44%46%

44%50%

44%33%

44%0%

44%0%

44%0%

25%

≥ 80 % ≤ 80 % TDK MELAPOR

NTB

NTT

KALBAR

KALTENG

KALSEL

KALTIM

KALTARA

SULUT

SULBAR

SULTENG

SULTRA

SULSEL

GORONTALO

MALUKU

MALUT

PAPUA

PAPUA BARAT

Provinsi

KETERSEDIAAN OBAT DAN VAKSIN

88%

22.9%

55%

73%

100%

86%

50%

0%

56%

100%

25%

84%

67%

50%

44%

55%

60%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

44%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

56%

77%

37.5%

17%

44%12%

44%0.1%

44%45%

44%27%

44%0%

44%14%

44%50%

44%100%

44%11%

44%0%

44%58%

44%16%

44%33%

44%50%

44%12.5%

44%45%

44%40%

33%

50% 44%56%44%50%


Keterangan:

- Score Standar Minimal: 70- Target: 60%- IF sesuai standar: 326

Kab/Kota (63,88%)

Profil Instalasi Farmasi Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 2016

Profil IF Kab/Kota yang Melakukan Manajemen Pengelolaan Obat dan Vaksin Sesuai Standar 2016


No Provinsi ≥ 70 < 70

1 ACEH

2 SUMUT

3 SUMBAR

4 RIAU

5 KEPRI

6 JAMBI

7 SUMSEL

8 BABEL

9 BENGKULU

10 LAMPUNG

11 DKI JAKARTA

12 JABAR

13 BANTEN

14 JATENG

15 DIY

16 JATIM

17 BALI

78 22

12

79

67

68

100

89

86

80

74

77

75

100

100

90

100

88

21

33

42

11

14

20

26

100

23

25

10

No Provinsi ≥ 70 < 70

18 NTB

19 NTT

20 KALBAR

21 KALTENG

22 KALSEL

23 KALTIM

24 KALTARA

25 SULUT

26 SULBAR

27 SULTENG

28 SULTRA

29 SULSEL

30 GORONTALO

31 MALUKU

32 MALUT

33 PAPUA

34 PAPUA BARAT

78 22127967681008986807477751001009010090

45

60

79

100

80

40

40

16

85

65

16

67

27

60

80

14

882133421114202610023251010

55

40

21

20

60

60

84

15

35

84

33

73

40

20

86

= Jumlah Apotek (25.339)= Jumlah PBF (2.047)

SEBARAN SARANA APOTEK DAN PEDAGANG BESAR FARMASI (PBF) SELURUH INDONESIA

348

27

1277

90

702

50

511

52354

38

418

60223

26

522

52

239

38

154

12

230

48

72

1

305

9

580

50

379

46

1002

604141

235

3467

241

627

50

2529

207

3673

286

600

68

291

32

186

30

121

8

339

27105

1

675

89

340

18

103

4

139

14

279

26

122

15

286

37


0

100

200

300

400

500

600

2015 2016 - 31Jan 2017

Jenis produkalkes

255 541

Jenis produk alkes

AKSESIBILITAS ALAT KESEHATAN


DATA SARANA PRODUKSI DAN

DISTRIBUSI ALAT KESEHATAN DAN

PKRT

Pengawasan saranaproduksi dandistribusi alat

kesehatan dan PKRT

1. Inspeksisarana produksi

dan distribusialkes dan PKRT

2. Audit investigasi

sarana produksidan distribusi

Sumber : e – info

Koordinasi pusatdan Daerah

0

0

0

1

3

5

6

9

10

10

18

21

23

24

26

29

31

32

35

35

36

37

42

42

45

49

71

76

124

125

141

276

316

1070

0 200 400 600 800 1000 1200

KALIMANTAN UTARA

SULAWESI BARAT

GORONTALO

PAPUA BARAT

BANGKA BELITUNG

KALIMANTAN TENGAH

MALUKU UTARA

MALUKU

SULAWESI TENGAH

SULAWESI TENGGARA

SULAWESI UTARA

KEPULAUAN RIAU

BENGKULU

JAMBI

PAPUA

KALIMANTAN SELATAN

LAMPUNG

NUSA TENGGARA BARAT

RIAU

DI YOGYAKARTA

NUSA TENGGARA TIMUR

KALIMANTAN TIMUR

ACEH

SUMATERA BARAT

KALIMANTAN BARAT

BALI

SUMATERA SELATAN

SUMATERA UTARA

SULAWESI SELATAN

BANTEN

JAWA TENGAH

JAWA TIMUR

JAWA BARAT

DKI JAKARTA

PENYALUR ALKES

SARANA PRODUKSI PKRT

SARANA PRODUKSI ALKES


UPAYA MENINGKATKAN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES3

Sistem pelayanan dan manajemen logistik

Penggunaan yg rasional

Pembiayaan Harga

Produksi dan Distribusi

Manajemen Logistik

Pelayanan kepada

Masyarakat / Pasien

UPAYA AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN


E-FORNASe-fornas.binfar.kemkes.go.id

Penanganan keluhan / pertanyaan Masyarakat seputar Fornas secara cepat dan tepat

Terdiri dari :

• Kelas Terapi : 29

• Sub kelas terapi : 96

• 586 item obat/zat aktif

(dalam 1036kekuatan/bentuksediaan)

TersierTIPE A dan B Pendidikan

586/1036

SekunderRS Tipe D, C dan B Non Pendidikan

467/849

PrimerPuskesmas, Praktek Dokter Umum/Gigi, Klinik

237/380

Sebaran Kebutuhan Obat Berdasarkan Tingkat danModel Pelayanan Obat

FORMULARIUM NASIONAL


Perencanaan kebutuhan obat yang kuat(termasuk untuk kebutuhan pemenuhan SPM dan PIS-DPK)

Manajemen pengelolaan obat sesuaistandar, monev penggunaan obat (termasuk kepatuhan, EPO)

Perencanaan dan proses pengadaansesuai ketentuan (E-Purchasing berbasise-Katalog), serta monev pengelolaan

Manajemen pengelolaan keuanganyang baik

Upaya untuk Menjamin Aksesibilitas Obat


E-Monev Katalog Obat


http://monevkatalogobat.kemkes.go.id/

- Pengajuan RKO melalui Dinkes

Kab/Kota, Dinkes Prov

- Penerimaan obat

- Pembayaran

- Data komitmen IF

- Data pemesanan obat e-purchasing dari LKPP

- Pengiriman obat ke PBF

- Pengiriman obat ke faskes dan satker

Pemantauan secara berjenjang oleh Dinkes Kab/Kota, Dinkes Prov, Farmalkes

FaskesSatker

Industri Farmasi

PBF

Upaya Mengatasi Keluhan Ketersediaan Obat Saat Ini

• Crash program RKO 2017:- Baru 37% RS yg menyerahkan RKO dari seluruh RS mitra BPJS Kes.- Akses e-purchasing thd faskes swasta (rekomendasi KPK).- Pengajuan RKO menggunakan sistem elektronik e-monev oleh faskes

melalui Dinkes Kab/Kota dan Dinkes Provinsi secara berjenjang.• Program RKO 2018:

- Pengajuan RKO oleh faskes menggunakan sistem elektronik e-monev paling lambat akhir April 2017.

• Rencana pengaturan tata kelola keuangan pelayanan PRB agar obat PRB dapat dilayani oleh FKTP milik Pemda (puskesmas), disamping oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kes melayani resep PRB (termasuk dari puskesmas).Dalam hal ruang farmasi puskesmas belum dapat melakukan pelayanan obat PRB, pelayanan obat PRB di puskesmas obatnya disediakan oleh apotek yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Permenkes 52/2016: Std.Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan JKN)


DinkesProv, Kab/Kota

530/548

ApotekPRB

61/2102

RS712/1882

GERAKAN MASYARAKAT CERDAS MENGGUNAKAN OBAT (GEMA CERMAT)

• Gema Cermat: Upaya bersamapemerintah dan masyarakat melaluirangkaian kegiatan dalam rangkamewujudkan kepedulian, kesadaran, pemahaman dan keterampilanmasyarakat dalam menggunakanobat secara tepat dan benar. Merupakan bagian dari Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)

Tujuan GeMa CerMat

Meningkatnya pemahaman dan

kesadaran masyarakat tentang

pentingnya penggunaan obat secara

benar melalui AoC Apoteker di

apotek

Ruang Lingkup• Peningkatan kesadaran, pengetahuan dan

keterampilan masyarakat tentang : penggunaan obat secara benar, termasuk cara memilih, memperoleh, menyimpan dan membuang obat secara benar di rumah tangga perilaku

• Termasuk obat bebas (OTC) dalam swamedikasi danobat keras (ethical) yang diperoleh melalui resepdokter

• Prinsip BENAR --> sesuai petunjuk tenaga kesehatan dan referensi yang tepat dan akurat, bukti ilmiah terkini, informasi pada kemasan obat, termasuk HET

Tempat Pelaksanaan:- 25 KAB/KOTA (APBN) - 54 KAB/KOTA (DEKON)


PENDEKATAN KELUARGA

Sertifikasi Sarana Produksi Distribusi

No. Pemerintah IFPBF IOT/

IEBAUKOT UMOT IKOS

Pusat Cabang

1 Pusat - - -

2 ProvinsiRekomen-

dasiRekomen

-dasi

Rekomen-dasi

-Rekomen-

dasi

3 Kab/Kota - -Rekomen-

dasi-

Rekomen-dasi

-


SARANA PRODUKSI DISTRIBUSI

Dinkes Provinsi

PusatDinkes Kab/Kota

Pembinaan Berjenjang

APOTEK DAN PELAYANAN KEFARMASIAN

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2017 tentangApotek

Dasar Hukum

1

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016 tentangStandar Pelayanan Kefarmasian di Apotek

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 98 Tahun 2015tentang Pemberian Informasi HET Obat

2

3

Surat Edaran Menteri Nomor HK.03.03/MENKES/704/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri KesehatanNomor 53 Tahun 2016

4


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentangPencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat

5

APOTEK

TOKO OBAT

Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek

Permenkes 167 Tahun 1972 sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkes 1331 Tahun 2002

APOTEK RAKYAT

Paling lambat dalam jangka waktu 6 bulan sejak diundangkan

(18 Mei 2017)

PENYESUAIAN IZIN APOTEK RAKYAT(sesuai Permenkes No. 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Apotek Rakyat dan

SE Menkes No. HK.03.03/Menkes/704/2016)

PENYESUAIAN

IZIN

Tindak Lanjut

Ditjen Farmalkes melakukan Koordinasi dengan Dinkes Provinsi

Dinkes Provinsi Sosialisasi kepada Dinkes Kab/Kota, Balai POM dan Stakeholder terkait

Dinkes Kab/Kota berdasar permohonan Apotek Rakyat melaksanakan proses penyesuaian izin

Dinkes Kab/Kota melaksanakan pencabutan izin Apotek Rakyat bagi yang tidak melakukan penyesuaian

Dinkes Kab/Kota melaporkan proses penyesuaian izin kepada Dirjen Farmalkes, dg tembusan Dinkes Provinsi (bulanan)

Pembinaan dan pengawasan secara berjenjang.

1 2 3

4 5 6


Koordinasidengan KorwasPPNS Bareskrim

UPAYA PENINGKATAN PERAN PPNS :1. PEMBENTUKAN

STRUKTUR PPNS2. PENINGJKATAN

KOORDINASI3. PENINGKATAN KUALITAS

PPNS

PENGUATAN SDM PENGAWASAN ALKES & PKRT

UU NO. 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN

PASAL 183 : Menteri atau kepala dinas dalam melaksanakantugasnya dalam pengawasan dapat mengangkat tenagapengawas dengan tugas pokok melakukan pengawasanterhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan sumberdaya dibidang kesehatan.

UU NO. 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH LAMPIRAN PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAH BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT :Pemerintahan pusat : penyelenggaraan pendidikan danpelatihan dan pengangkatan PPNS penegakan perdaDaerah Provinsi : pembinaan PPNS provinsiDaerah kabupaten /kota : pembinaan PPNS kab/kota

2016 2017

PPNS 11 orang (belum diangkat dan

dilantik)

Calon PPNS 30 orang (akan mengikuti

Diklat PPNS tanggal 6 Maret 2017)

• Ditwas Alkes dan PKRT : 4 orang

• Setditjen Farmalkes : 1orang

• Dit Yanfar : 1 orang

• Dit Prodis : 1 orang

Sedang dalam proses verifikasi 39

orang, berasal dari :

• Ditwas Alkes dan PKRT : 8 orang

• Setditjen Farmalkes : 3 orang

• Dit Yanfar : 2 orang

• Dit Prodis : 1 orang

• Dit Oblik : 1 orang

• Dinkes Jateng : 2 orang

• Dinkes DKI : 1 orang

• Dinkes Kab. Bungo Jambi : 1 orang

• Daerah : 15

PENGUATAN SDM 2016 2017 2018 2019

INSPEKTUR CPAKB, CDAKB - 65 124 124

SURVEILANCE - 54 103 103

PPNS 27 30 30 30

PENGAWASAN PRODUK ALKES DAN PKRT

SAMPLING PRODUK ALKES DAN PKRT

PROYEK PRIORITAS NASIONAL

Dukungan Provinsi danKabupaten/Kota


PENGAWASAN PRODUK ALKES DAN PKRT

NO PRODUK JUMLAH SAMPLE

SESUAI TIDAK SESUAI

JUMLAH % JUMLAH %

1 ALKES 724 680 93.92 % 41 6.08 %

2 PKRT 561 528 94.12 % 33 5.88 %

TOTAL 1285 1208 94.01 % 74 5.99 %


Sistem pelayanan dan manajemen logistik:

FORNAS, RKO, e-logistic, e-katalog & e-monev, pengawasan mutu produk

Penggunaan yg rasional:

POR, AMR, Gema Cermat

Pembiayaan:

JKN, Program Nasional (APBN), PKD (APBD & DAK)

Harga:Pengadaan terkonsolidasi

nasional, informasi HET, obat generik

Produksi dan Distribusi

Manajemen Logistik

Pelayanan kepada

Masyarakat / Pasien

UPAYA AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN


Terima Kasih

MENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALKES DI · PDF fileMENJAMIN AKSESIBILITAS OBAT DAN ALAT KESEHATAN DI DAERAH Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Disampaikan pada Rapat

Documents