KEMENTERIAN AGAMA INSPEKTORAT JENDERAL MENEGUHKAN KOMITMEN PENCEGAHAN DALAM PENGAWASAN RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018 Oleh Prof . Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Grand Sahid Jakarta, 29-31 Januari 2018 1
12
Embed
MENEGUHKAN KOMITMEN PENCEGAHAN DALAM PENGAWASANrb.kemenag.go.id/files/rb/file/file/DokumenLainnya/Materi_Irjen.pdf · berhubungan dengan pengawasan seperti permintaan untuk melakukan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
KEMENTERIAN AGAMAINSPEKTORAT JENDERAL
MENEGUHKAN KOMITMEN PENCEGAHAN DALAM PENGAWASAN
RAPAT KERJA NASIONAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018
OlehProf . Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, M.A
Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI
Grand Sahid Jakarta, 29-31 Januari 2018
1
2
CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA INSPEKTUR JENDERAL TAHUN 2017
Berbasis Satuan Kerja4. Pemantapan Pelaksanaan Audit
dengan Pengelompokan Auditor berdasarkan Bidangnya
5. Early Warning System
Langkah-Langkah Reformasi Birokrasi
Mendapatkan komitmen pemimpin yang kuat
Melibatkan seluruh pemangku kepentingan
Membentuk TimReformasi Birokrasi
Menetapkan Road Map(8 area perubahan)
Menerapkan Manajemen Berbasis
Kinerja
Menginformasikan upaya dan hasil secara berkala,
termasuk quick wins
Melaksanakan monitoring dan evaluasi
Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi
1 2 3 4
5678
5
MENTAL APARATUR
ORGANISASIOrganisasi yang tepat fungsi
dan ukuran
PERATURANRegulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang tindih, dan kondusif
SDMAparatur yang berintegritas, netral,
kompeten, kapabel, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
PENGAWASANMeningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bebas KKN
AKUNTABILITASMeningkatnya kapasitas dan kapabilitas kinerja birokrasi
PELAYANAN PUBLIKPelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat
BUDAYA APARATURBirokrasi dengan integritas
dan kinerja tinggi
TATALAKSANASistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas,
efektif, efisien, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance
8 PROGRAM REFORMASI BIROKRASI
DAN HASIL YANG DIHARAPKAN(Perpres 81/2010)
6
7
TABEL HASIL PMPRB KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2017
NO PROSES NILAI
1 MANAJEMEN PERUBAHAN (5) 4,40
2 PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)
3,34
3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI 5,00
4 PENATAAN TATALAKSANA (5) 3,88
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) 13,75
6 PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) 4,78
7 PENGUATAN PENGAWASAN (15) 9,44
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
4,08
TOTAL PROSES (60) 48,66
A. Pengungkit B. Hasil
PROSES NILAI
1 KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI (20)
13,66
2 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (10)
8,07
3 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10)
8,43
TOTAL HASIL (40) 30,16
INDEKS RB (100) 78,82
HASIL AKSELERASI RB TAHUN
2017
GRATIFIKASI
SPIP
ZonaIntegritas
Aparat Pengawas
Internal Pemerintah
Benturan Kepentingan
PENGADUAN MASYARAKAT
8
9
PERMASALAHAN AKTUAL
1. Tingginya permintaan dari Unit Eselon I lainnya untukmelakukan tugas pengawasan yang bersifat tematik sepertireviu tunggakan PNBP-NR, reviu penggunaan dana SBSN, danlain-lain, namun tidak disertai dengan anggaran yang memadai;
2. Belum optimalnya informasi terkait Rencana Strategis dankegiatan penting lainnya dari Unit Eselon I Pusat yang berhubungan dengan pengawasan seperti permintaan untukmelakukan reviu terkait pembayaran tunggakan TPG;
3. Koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan yang berhubungandengan penetapan hukuman disiplin pegawai belum optimal seperti proses penjatuhan hukuman disiplin dalam sidang DPK yang pelaksanaanya tidak terencana dengan baik.
ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN TAHUN 2018
1. Pengawasan diarahkan pada peningkatan akuntabilitas keuanganKementerian Agama.
2. Orientasi audit diarahkan pada peningkatan mutu kinerja KementerianAgama dengan penetapan sasaran pengawasan berbasis analisis resikoaudit.
3. Pengawasan bersifat preventif/pencegahan lebih diarahkan untuk tujuanearly warning system melalui kegiatan reviu, pendampingan, dan layanankonsultasi. Prioritas pengawasan diarahkan pada program pendidikan yangmemiliki anggaran terbesar dan berisiko tinggi.
4. Terwujudnya reformasi birokrasi pada Kementerian Agama terutama dalamupaya peningkatan kualitas pelayanan publik percepatan reformasibirokrasi di Kementerian Agama.
5. Penguatan integritas aparatur Kementerian Agama melalui ZI WBK, SPAK,penegakan disiplin PNS, dan peningkatan kepatuhan pelaporan hartakekayaan.
6. Peningkatan efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.7. Percepatan akselerasi tindak lanjut hasil pengawasan.
10
SASARAN PENGAWASAN TAHUN 2018
1. Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Kementerian Agama;
2. Meningkatnya Mutu Kinerja Kementerian Agama;
3. Terwujudnya Reformasi Birokrasi di Kementerian Agama;
4. Meningkatnya Integritas Aparatur Kementerian Agama;
5. Meningkatnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;