PROGRAM - Kemenagrb.kemenag.go.id/files/rb/file/file/DokumenLainnya/5F._BAB_6_ok.pdf · 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Laporan Reformasi Birokrasi Kementerian Agama Tahun 2016

105

Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih

dan bebas KKN dengan “Tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan” dan “Pengelolaan keuangan Kementerian Agama yang andal dan terpercaya.”

Pada Tahun 2016, Kementerian Agama selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan

kegiatan koordinasi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Agama Tahun 2017, sebagaimana amanah PP Nomor 20 Tahun 2004 Tentang Rencana Kerja Pemerintah dan PP Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga. Selanjutnya dalam Rencana Kerja Kementerian Agama 2017, Kementerian Agama menetapkan 11 program yang masing-masing program tersebut mempunyai beberapa kegiatan prioritas/pokok, yaitu: (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya; (2) Program Kerukunan Umat Beragama; (3) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur; (4) Program Penelitian Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan; (5) Program Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah; (6) Program Pendidikan Islam; (7) Program Bimbingan Masyarakat Islam; (8) Program Bimbingan Masyarakat Kristen; (9) Program Bimbingan Masyarakat Katolik; (10) Program Bimbingan Masyarakat Hindu; dan (11) Program Bimbingan Masyarakat Buddha.

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pada tahun 2017, mengacu pada program dan kegiatan yang tertuang pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019. Penyesuaian/pemutakhiran dilakukan pada level Indikator Kinerja dan Target Kinerjanya.

PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN

1. PROSES PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU


106


Dalam penyusunan Renja Tahun 2017 tersebut, dilaksanakan Pertemuan Tiga Pihak (Trilateral Meeting) antara Pihak Kementerian Agama, Bappenas dan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Rencana Kerja Kementerian Agama tahun 2017 tersebut disusun selain berpedoman pada Renstra Kementerian Agama Tahun 2015-2019, juga mengacu pada dokumen perencanaan yang lebih tinggi diantaranya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja Kementerian yang telah selesai disusun akan menjadi bahan masukan RKP sebelum ditetapkan.

Dalam rangka meningkatkan efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas Laporan

Keuangan Kementerian Agama (LKKA), Kementerian Agama telah menetapkan KMA Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Kementerian Agama. KMA ini berisi Kebijakan Akuntansi Kementerian Agama dan Sistem Akuntansi Kementerian Agama (SAKA).

Dalam KMA tersebut dijelaskan bahwa Laporan Keuangan Kementerian Agama (LKKA) adalah bentuk pertanggungjawaban Kementerian Agama atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. LKKA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Basis akuntansi kas digunakan dalam penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan basis akuntansi akrual digunakan dalam penyusunan Laporan Operasioanal (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LKKA serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan LKKA yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap LKKA oleh Aparat Pengawas Internal pada Kementerian Agama. Hasil reviu atas LKKA dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu yang akan dilampirkan pada LKKA Semesteran dan Tahunan.

Laporan Keuangan Kementerian Agama disusun berdasarkan kebijakan akuntansi Kementerian Agama, yaitu prinsip-prinsip, dasar dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh Kementerian Agama sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan LKKA untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Setidaknya, terdapat tiga kendala umum dalam penyusunan LKKA, yaitu: 1. SDM penyusun laporan keuangan pada tingkat satuan kerja belum memadai. Hal ini

terindikasi sebagai berikut; satker tidak tertib menyampaikan data laporan keuangan, satker tidak melakukan telaah atas data laporan keuangan sebelum disampaikan ke tingkat wilayah. Satker kurang atau belum sepenuhnya memahami akuntansi berbasis akrual sehingga terjadi penginputan jurnal yang tidak lazim;

2. LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN AGAMA


107


2. SDM penyusun laporan keuangan pada tingkat wilayah belum memadai, hal ini, terindikasi sebagai berikut; fungsi penyaringan tidak berjalan baik, wilayah tidak melakukan telaah; dan

3. Komitmen yang belum memadai.

Sepanjang tahun 2016, telah dilakukan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas LKKA, antara lain: 1. Pembangunan Klinik Akuntansi dan BMN di Kantor Kementerian Agama Lantai III Jalan

Lapangan Banteng Barat 3-4 Jakarta. Maksud pembuatan klinik ini adalah sebagai sentral sarana pra sarana konsultasi seputar pelaporan keuangan dan lainnya yang terkait. Isi dari klinik ini sebagai media dan tempat konsultasi masalah keuangan di satker-satker dan akan dilayani oleh ahlinya untuk menjelaskan hal ihwal masalah seputar keuangan dan yang terkait.

2. Dalam rangka meningkatkan penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA), Kementerian Agama telah melantik Duta Akrual pada unit Eselon I Pusat dan Kanwil Kemenag Provinsi. Adapun tugas para Duta Akrual, antara lain: - menjadi agen pembaharu dan pemberi solusi dalam implementasi akuntansi

berbasis akrual di lingkungan unit kerjanya; - menjalin komunikasi dan koordinasi dengan satuan kerja di lingkungan unit kerjanya

untuk mendukung penerapan akuntansi berbasis akrual; - memperbaiki kualitas LKKA; dan - mengimplementasikan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan Satker di

lingkungan unit kerjanya.


108


3. Pelaksanaan Bimbingan Teknis Akuntansi Berbasis Akrual, pada Bulan September 2016 di Kota Cirebon, dengan tujuan peningkatan kualitas SDM Penyusun Laporan Keuangan. Kegiatan ini diikuti 120 peserta yang menjadi penyusun laporan keuangan dan operator SAIBA di satuan kerja wilayah III Provinsi Jawa Barat meliputi Kabupaten Kuningan, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, dan sejumlah peseta dari Kabupaten dan Kota Bekasi.

Tahun 2016, banyak yang telah dicapai oleh Kementerian Agama terkait dengan

laporan keuangan Kementerian Agama, yaitu: 1. Kementerian Agama meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan

Keuangan Kementerian Agama (LKKA) Tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini ini meningkat statusnya dibanding LKKA Tahun 2015 yang meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni

a. Wajar Tanpa Pengecualian (unqualified opinion) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji


109


material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan. Selain opini WTP ada pula opini WTP Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP). Opini WTP-DPP dikeluarkan karena dalam keadaan tertentu auditor harus menambahkan suatu paragraf penjelasan dalam laporan audit, meskipun tidak mempengaruhi pendapat wajar tanpa pengecualian atas laporannya. Ada beberapa keadaan yang menyebabkan ditambahkannya paragraf penjelasan. Keadaan itu, misalnya, adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi, adanya keraguan tentang kelangsungan hidup lembaga pengelola keuangan. Selain itu, bisa juga karena auditor setuju dengan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau adanya penekanan atas suatu hal. Dan bisa juga karena laporan audit yang melibatkan auditor lain.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 dari anggota V BPK RI Isma Yatun

b. Wajar Dengan Pengecualian (qualified opinion) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan jika sebagian besar informasi dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali untuk rekening atau item tertentu yang menjadi pengecualian. Sebagian akuntan memberikan julukan little adverse (ketidakwajaran yang kecil) terhadap opini jenis ini, untuk menunjukan adanya ketidakwajaran dalam item tertentu, namun demikian ketidakwajaran tersebut tidak mempengaruhi kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.


110


c. Tidak Wajar (adversed opinion) Opini tidak wajar adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan mengandung salah saji material, atau dengan kata lain laporan keuangan tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Jika laporan keuangan mendapatkan opini jenis ini, berarti auditor menyakini laporan keuangan perusahaan/pemerintah diragukan kebenarannya, sehingga bisa menyesatkan pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan.

d. Tidak menyatakan pendapat (disclaimer of opinion) Opini tidak menyatakan pendapat (TMP) oleh sebagian akuntan dianggap bukanlah sebuah opini, dengan asumsi jika auditor menolak memberikan pendapat artinya tidak ada opini yang diberikan. Opini jenis ini diberikan jika auditor itidak bisa meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak. Opini ini bisa diterbitkan jika auditor menganggap ada ruang lingkup audit yang dibatasi oleh perusahaan/pemerintah yang diaudit, misalnya karena auditor tidak bisa memperoleh bukti-bukti yang dibutuhkan untuk bisa menyimpulkan dan menyatakan laporan sudah disajikan dengan wajar.

Kementerian Agama, sejak tahun 2011 s.d. 2014 mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP DPP). Tahun 2015 turun menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP), ini disebabkan awal masa transisi penerapan sistem akuntansi berbasis akrual pada tahun 2015 membuat Kementerian Agama harus bekerja keras membenahi seluruh laporan keuangan pada tidak kurang dari 4.557 satuan kerja.

Selain LKKA Tahun 2016, Opini WTP juga diraih untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Dana Abadi Umat (DAU) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) Tahun 2016.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2OO4 tentang

Percepatan Pemberantasan Korupsi, Kementerian Agama telah menerbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Kementerian Agama.

Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

3. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS


111


Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja zona integritas, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan,

Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Sepanjang tahun 2016, telah dilakukan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, antara lain:

1. Dalam rangka implementasi pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, pada tahun 2016 telah ditetapkan KMA Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penetapan Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama Tahun 2016.

Dalam KMA ini telah ditetapkan 210 Satuan Kerja sebagai Pilot Project Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama Tahun 2016 yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Tim Kerja Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM untuk selanjutnya dilakukan penilaian mandiri (self Assessment) oleh Tim Penilai Internal sebagai Unit Penggerak Integritas, yaitu Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.


112


Berikut adalah daftar 210 Satuan Kerja yang menjadi Pilot Project Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM pada Kementerian Agama Tahun 2016:


113



114



115



116



117



118



119


Selanjutnya 210 Satuan Kerja tersebut dilakukan evaluasi pembangunan zona integritas

oleh TPI dengan hasil sebagai berikut:


120



121



122


Dari hasil evaluasi TPI di atas Kementerian Agama telah mengusulkan 17 satuan kerja

sebagai Satuan Kerja WBK kepada Kementerian PAN dan RB, melalui Surat Menteri Agama Nomor B-53/MA/OT.00/02/2017 tanggal 9 Februari 2017 perihal Usulan Penetapan Satuan Kerja/Organisasi/UPT WBK pada Kementerian Agama.

17 Satuan Kerja/Organisasi/UPT WBK adalah:


123


Selain kegiatan di atas, pada tahun 2016 Kementerian Agama memperoleh penghargaan capaian kinerja terkait dengan Program Penguatan Pengawasan, antara lain:

1. Kementerian Agama menerima PNBP Awards 2016, untuk kategori Kementerian/Lembaga dengan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar dalam acara Penganugerahan PNBP Awards, yang dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta.

Kepala Biro Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) Syihabuddin Latief mewakili Sekjen Kemenag menerima PNBP Awards 2016 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa (06/12) untuk kategori Kementerian/Lembaga dengan Kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Terbesar dalam acara Penganugerahan PNBP Award.

Penghargaan ini diberikan Kementerian Keuangan kepada Kementerian/Lembaga dan stakeholder lainnya yang berkontribusi pada peningkatan pendapatan negara. Kategori penghargaan meliputi 5 kategori: Kementerian/ Lembaga Pengelola PNBP terbaik, Bank atau Pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP Online (SIMPONI), Mitra pengelola PNBP terbaik, Kementerian/ Lembaga dengan kontribusi PNBP terbesar, dan BUMN dengan kontribusi PNBP terbesar.

Selain Kementerian Agama, terdapat 12 kementerian lain yang memperoleh penghargaan untuk kategori Kementerian/ Lembaga dengan PNBP Terbesar, yakni Kementerian ESDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Perhubungan, Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kementerian Hukum dan HAM, Kemenristekdikti, Kementerian Agraria dan Pertanahan Nasional, Kementerian Kesehatan, Kemenakertrans, dan Kementerian Luar Negeri.


124


Sedangkan PNBP Awards dengan kategori Kementerian/ Lembaga Pengelola PNBP terbaik diberikan kepada Kementerian Perindustrian, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan dan Kementerian Perhubungan.

Untuk kategori Bank atau Pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) Kategori Bank atau Pos persepsi yang berperan aktif dalam implementasi sistem informasi PNBP Online (SIMPONI) diterima oleh Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Pos Indonesia.

Kategori BUMN dan wajib bayar dengan kontribusi PNBP terbesar adalah PT Pertamina dan PT Kaltim Prima Coal. Pada kesempatan yang sama, SKK Migas juga memperoleh PNBP Awards dalam kategori Mitra instansi pengelola PNBP terbaik

2. Kementerian Agama menerima penghargaan sebagai Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek Infrakstruktur yang dibiayai dengan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Penghargaan ini diberikan kepada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani disaksikan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta.

Menteri Agama menerima penghargaan sebagai pemrakarsa proyek infrakstruktur yang dibiayai SBSN dari Menteri Keuangan.

Selain itu, Kementerian Agama juga menerima penghargaan sebagai Investor Utama Sukuk Negara Domestik. Penghargaan yang juga diberikan oleh Menteri Keuangan ini diterima oleh Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin. Dalam rangka memenuhi beragam kebutuhan terhadap instrumen likuiditas dan investasi, Kementerian Keuangan telah menerbitkan Sukuk Negara dalam berbagai variasi instrumen, antara lain: project based sukuk (PBs), Surat Perbendaharaan Negara


125


Syariah (SPN-s), Sukuk Negara Ritel (SUKRI dan Sukuk Tabungan), Sukuk Dana Haji Indonesia (sDH), dan Sukuk Global.

Sukuk diterbitkan pertama kali pada tahun 2008. Sejak itu, Kementerian Keuangan mengklaim perkembangan Sukuk Negara sangat menggembirakan. Penerbitan Sukuk Negara dari tahun ke tahun mengalami peningkatan hingga secara total terakumulasi penerbitan Sukuk Negara dari 2008 - 2016 mencapai Rp565,7 triliun, dengan outstanding saat ini sebesar Rp 411,7 triliun.

Adapun daftar lengkap penerima penghargaan: a) Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) atas Dukungan

Fatwa, Opini, dan Edukasi Sukuk Negara. b) Peserta Lelang Sukuk Negara Terbaik 2016: PT Bank central Asia, Tbk., PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

c) Agen Penjual Sukuk Ritel dan Sukuk Tabungan Terbaik 2016 (1) Agen Penjual Sukuk Negara Ritel Seri SR-008 Terbaik: PT Bank Central Asia Tbk PT Bank Panin, Tbk. PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

(2) Agen Penjual Sukuk Tabungan Seri ST-001 Terbaik: PT Bank Central Asia, Tbk PT Bank Mandiri (Persero). Tbk PT Bank Syariah Mandiri, Tbk

d) Investor Utama Sukuk Negara Domestik: Kementerian Agama PT Bank Central Asia, Tbk BPJS Ketenagakerjaan PT Taspen (Persero).

e) Kementerian/Lembaga Pemrakarsa Proyek Infrastruktur Dibiayai dengan SBSN: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kementerian Perhubungan, Kementerian Agama.

PROGRAM - Kemenagrb.kemenag.go.id/files/rb/file/file/DokumenLainnya/5F._BAB_6_ok.pdf · 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada

Documents