DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN Mendorong Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah Laporan Tahunan Annual Report 2019
DIREKTORAT JENDRAL PERIMBANGAN KEUANGAN
Mendorong Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah
Laporan TahunanAnnual Report
2019
Public policy in the twentieth century was about protecting and expanding the social compact, based on recognition that effective government at the federal level provides rules and services and safety measures that contribute to a better society.
(Carl Bernstein, Author)
Kata PengantarForeword
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salam sejahtera untuk kita semua,
Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya,
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)
telah mampu menyelesaikan pelaksanaan tugas, fungsi
dan kinerja tahun 2019 dalam mengelola hubungan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah dengan optimal sebagaimana tertuang dalam
Laporan Tahunan ini dengan tema “Mendorong
Akselerasi Peningkatan Kinerja Daerah”. Berbagai
capaian, inovasi, dan terobosan positif telah dilakukan
secara terstruktur dan terukur, baik dari perspektif
organisasi maupun kebijakan untuk mendukung
terwujudnya tujuan bernegara, yaitu masyarakat adil
dan makmur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Best
wishes to all of us,
Let us extend our praise and gratitude to the
Almighty God for His grace and blessings, Directorate
General of Fiscal Balance (DJPK) was able to execute
the implementation of its duties, functions and
performance in 2019 in optimally managing financial
relations between the Central Government and
Regional Governments as stated in this Annual
Report with the theme "Encouraging the Acceleration
of Regional Performance Improvement". Various
achievements, innovations and positive breakthroughs
were carried out in a structured and measured manner,
both from an organizational and policy perspective to
support the realization of the goal of a state, namely a
just and prosperous society.
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
Kata PengantarForeword
In its work in overseeing the fiscal decentralization
policy for almost two decades, DJPK is increasingly
required to be able to bring about policy changes and
innovations that continue to encourage improvements
in governance and development in the regions. The
budget for transfers to regions and village funds
(TKDD), which continues to increase, should be
followed by improvements in the quality of financial
management and community services in the regions.
However, various development challenges remain,
including development inequality between regions,
slowing poverty reduction, particularly in rural areas,
high stunting rates, inefficient and ineffective regional
spending patterns, and the capacity of regional
financial managers that still needs to be improved.
In facing these development challenges and making it
an opportunity to strengthen fiscal decentralization,
during 2019 various policies have been formulated and
implemented, including (i) performance-based TKDD
management, (ii) strengthening affirmation for villages,
sub-districts, and marginal areas, (iii) support for human
resource development, strengthening infrastructure,
and increasing regional competitiveness, as well as,
(iv) improvement of regional financial management
regulations, including the completion of PP No.12/2019
concerning Regional Financial Management, and
the initiation of several regulations to encourage
improvements in the quality of spending such as
the Presidential Regulation on Regional Unit Price
Standards, RPP for Regional Standard Accounts Chart,
and RPP for Regional Performance Allowances.
In addition, in terms of organization, DJPK has made
various innovations and breakthroughs, including: (i)
programs to strengthen the quality of human resources
for regional financial management, namely through
the Internships and Secondment (IdS) program, (ii)
dissemination of Village Funds with a new approach,
namely training for village heads in several college
campuses, (iii) improving information technology-
Dalam kiprahnya mengawal kebijakan desentralisasi
fiskal selama hampir dua dasawarsa, DJPK semakin
dituntut untuk mampu membawa perubahan dan
inovasi kebijakan yang terus mendorong perbaikan
tata kelola dan pembangunan di daerah. Anggaran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang terus
mengalami peningkatan, semestinya dapat diikuti
dengan perbaikan kualitas pengelolaan keuangan dan
pelayanan masyarakat di daerah. Namun demikian,
masih terdapat berbagai tantangan pembangunan,
antara lain ketimpangan pembangunan antar wilayah,
pelambatan penurunan kemiskinan, khususnya di
pedesaan, masih tingginya angka stunting, pola belanja daerah yang belum efisien dan efektif, serta kapasitas
pengelola keuangan daerah yang masih perlu diperkuat.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan tersebut
dan menjadikannya sebagai suatu peluang dalam
penguatan desentralisasi fiskal, selama tahun 2019
telah dilakukan penyusunan dan pelaksanaan berbagai
kebijakan, di antaranya (i) pengelolaan TKDD berbasis
kinerja, (ii) penguatan afirmasi bagi desa, kelurahan, dan
daerah-daerah marginal, (iii) dukungan pembangunan
SDM, penguatan infrastruktur, dan peningkatan daya
saing daerah, serta (iv) perbaikan regulasi pengelolaan
keuangan daerah, meliputi penyelesaian PP Nomor
12/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan
inisiasi beberapa regulasi untuk mendorong perbaikan
kualitas belanja seperti Perpres Standar Harga Satuan
Regional, RPP Bagan Akun Standar Daerah, dan RPP
Tunjangan Kinerja Daerah.
Selain itu, dari sisi organisasi, DJPK telah melakukan
berbagai inovasi dan breakthrough, antara lain: (i) program penguatan kualitas SDM pengelola keuangan
daerah, yaitu melalui program Internships dan Secondment (IdS), (ii) diseminasi Dana Desa dengan pendekatan baru, yakni training kepala desa di beberapa kampus perguruan tinggi, (iii) penguatan layanan
informasi dan komunikasi berbasis teknologi informasi,
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report1
Kata PengantarForeword
serta (iv) penguatan penerapan good governance, yakni transparency, accountability, responsibility, independent, dan fairness dalam pelaksanaan tugas dan fungsi keseharian. Pelaksanaan berbagai inovasi
tersebut, alhamdulillah, telah mendapatkan pengakuan dan apresiasi, seperti Program IdS yang menjadi
salah satu top 45 inovasi pelayanan publik, Layanan
komunikasi dan informasi DJPK menjadi salah satu
layanan informasi yang paling informatif di lingkungan
Kementerian Keuangan, dan Sekretariat DJPK
mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi.
Tercapainya beberapa milestones pada tahun 2019
tentunya tidak terlepas dari kerja keras dan sinergi
semua pihak. Untuk itu, kami menyampaikan
penghargaan yang setinggi-tingginya kepada segenap
jajaran Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
atas segala kontribusi dan kinerjanya, serta apresiasi
kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah
mendukung, bersinergi dan bekerja sama. Semoga
Allah SWT senantiasa meringankan langkah kita untuk
terus melakukan inovasi kebaikan dan berkontribusi
bagi bangsa dan Negara, karena kita “jangan pernah lelah mencintai negeri ini” (Sri Mulyani Indrawati, 2019).
Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
based communication and information services, as
well as, (iv) improving the implementation of good
governance, namely transparency, accountability,
responsibility, independent, and fairness in carrying
out daily tasks and functions. The implementation of
these various innovations, thank God, has received
recognition and appreciation, such as the IdS Program
which became one of the top 45 public service
innovations, DJPK communication and information
services being one of the most informative information
services within the Ministry of Finance, and the DJPK
Secretariat was awarded the Corruption Free Zone
predicate.
The achievement of several milestones in 2019 is, of
course, inseparable from the hard work and synergy
of all parties. Therefore, we would like to express our
highest appreciation to all levels of the Directorate
General of Fiscal Balance for all their contributions and
performance, as well as appreciation to all stakeholders
who have supported, synergized and cooperated. May
God always lighten our steps to continue to innovate
and contribute to the nation and the State, because
we "never tire of loving this country" (Sri Mulyani
Indrawati, 2019).
Wassalamuálaikum warahmatullahi wabarakaatuh.
AsterA PrimAnto BhAktiDirektur Jenderal Perimbangan keuangan
Director General of Fiscal Balance
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
2
Executive Summary
ebagaimana kita ketahui bersama, bahwa pembangunan daerah merupakan bagian penting dari berhasilnya pembangunan
nasional. oleh karena itu, keberhasilan pembangunan daerah merupakan salah satu target dari nawacita Pemerintah,
yaitu membangun indonesia dari Pinggiran. namun demikian, kita memahami
bahwa mewujudkan nawacita tersebut bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Berbagai tantangan pembangunan daerah seperti: (i) ketimpangan layanan publik antar daerah yang masih terlihat, misalnya kualitas jalan mantap di kota Blitar telah mencapai 99,0%, sedangkan di kabupaten Dogiyai baru mencapai 5,2%; (ii) permasalahan stunting yang masih cukup tinggi (30,8% di tahun 2018); (iii) nilai Program for International Student Assessment (PisA Score) tahun 2018 yang menurun; dan (iv) angka tingkat kemiskinan yang cenderung melambat di periode 2012-2017, memerlukan strategi yang tepat untuk dapat menjawab permasalahan tersebut.
Dengan memperhatikan berbagai tantangan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan desentralisasi fiskal melalui penyempurnaan kebijakan pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa (tkDD) dan pengelolaan keuangan daerah. oleh karena itu, Laporan tahunan DJPk tahun 2019 mengambil tema “mendorong Akselerasi Peningkatan kinerja Daerah”.
Pada bagian pertama Laporan tahunan ini diuraikan kilas kinerja tahun 2019. salah satu agenda utama yang penting di sepanjang tahun 2019 adalah keberlanjutan program reformasi DJPk dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan tkDD secara lebih kredibel dan berintegritas. Program ini mencakup 4 (empat) aspek, meliputi kelembagaan, sumber Daya manusia, kebijakan, dan Pelayanan. selain melanjutkan program reformasi internal, DJPk juga mengedepankan aspek inovasi dan kreativitas dalam pelaksanaan kegiatan sepanjang
As we all know, regional development plays a significant
role in the success of national development. Therefore,
successful regional development is one of the targets
of the Government’s Nawacita program, namely
Building Indonesia from the Periphery. However, we
understand that realizing that nawacita is no easy feat.
Various regional development challenges such as: (i)
striking public service disparities between regions, for
example quality roads in Blitar City has reached 99.0%,
while in Dogiyai Regency it only reached 5.2%; (ii) high
rate stunting (30.8% in 2018); (iii) decreasing score of
2018 Program for International Student Assessment
(PISA Score); and (iv) declining poverty rates in the
2012-2017 period, all required the right strategy to be
well overcome
By paying attention to these challenges, it is necessary
to strengthen fiscal decentralization policies by
improving the management of Regional Transfer and
Village Funds (TKDD) as well as regional financial
management. Therefore, the DJPK Annual Report 2019
raises the theme "Encouraging the Acceleration of
Regional Performance Improvement".
The first part of this Annual Report outlines
Performance Review of 2019. One of the main important
agendas throughout 2019 is the sustainability of DJPK
Reform program in order to increase the efficiency and
effectiveness of TKDD management in a more credible
and integrity manner. This program covers 4 (four)
aspects, namely Institution, Human Resources, Policy,
and Services. In addition to continuing the internal
reform program, DJPK also put forward innovation and
creativity aspects in the implementation of activities
throughout 2019 with various stakeholders. One of
3KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
Executive Summary
the innovations carried out by DJPK is the Regional
Government's Internship and Secondment program to
improve the capacity of regional financial managers.
The performance achievements of these innovations
have received recognition and awards as the 2019 Top-
45 Public Service Innovation Competition from the
Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform of
the Republic of Indonesia.
In the next chapter, this Annual Report describe DJPK’s
Profile in 2019 which includes Ministry of Finance
Values, DJPK’s Vision and Mission, Organizational
Duties and Functions, DJPK’s Organizational Structure,
and HR Profile. At the end of 2019, DJPK was reorganized
to establish agile, adaptive, and responsive institutions
through the implementation of PMK 217/PMK.01/2018.
The reorganization is supported by Human Resources
by stationing employees according to the principle of
"the right man, on the right place, at the right time"
based on their capacity and competence. As part of the
efforts to improve DJPK’s HR capacity, various efforts
have been made to strengthen technical and soft
competency, including through the implementation
of various formal and informal education and training,
internalization of the Ministry of Finance's values, and
other soft competency development. Furthermore,
the Secretariat of the Directorate General is also the
Supervisor of functional positions of Central and
Regional Financial Analysts, which has given the best
performance by becoming one of the 10 (ten) Best
Technical Supervisor of Functional Position Evaluation
units.
Moreover, the policy section sets out various thematic
policies in 2019 related to DJPK's core business, including
the contribution of TKDD, Regional Taxes and Regional
Retribution, Regional Expenditure Management,
Regional Financing, and Regional Financial Information
tahun 2019 dengan berbagai pemangku kepentingan. salah satu inovasi yang dilakukan oleh DJPk adalah program Internship dan Secondment Pemda dalam rangka peningkatan kapasitas pengelola keuangan daerah. Capaian kinerja atas inovasi tersebut telah mendapatkan pengakuan dan penghargaan sebagai top-45 kompetisi inovasi Pelayanan Publik tahun 2019 dari kementerian PAn dan rB.
Pada bagian berikutnya, Laporan tahunan ini mendeskripsikan Profil DJPK pada tahun 2019 yang mencakup nilai-nilai kementerian keuangan, Visi dan misi DJPk, tugas dan Fungsi organisasi, struktur Organisasi DJPK, serta Profil SDM. Pada akhir tahun 2019, dilakukan reorganisasi DJPk sebagai perwujudan dari kelembagaan yang agile, adaptative, dan responsive melalui implementasi Pmk 217/Pmk.01/2018. reorganisasi didukung dengan sumber Daya manusia dengan menempatkan para pegawai sesuai prinsip “right man, on the right place, at the right time” berdasarkan kapasitas dan kompetensinya. Dalam rangka peningkatan kapasitas sDm DJPk telah dilakukan berbagai upaya penguatan technical and soft competency, antara lain melalui pelaksanaan berbagai pendidikan dan pelatihan formal dan informal, internalisasi nilai-nilai kementerian keuangan, dan pembinaan soft competency lainnya. selain itu, sekretariat Ditjen juga merupakan Pembina jabatan fungsional Analis keuangan Pusat dan Daerah, telah memberikan hasil yang terbaik dengan menjadi bagian dari 10 (sepuluh) unit Pembina teknis terbaik evaluasi Jabatan Fungsional.
selanjutnya, pada bagian kebijakan diuraikan berbagai kebijakan tematik pada tahun 2019 terkait dengan core business DJPk, antara lain kontribusi tkDD, Pajak Daerah dan retribusi Daerah, Pengelolaan Belanja Daerah, Pembiayaan Daerah, serta sistem informasi
4KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
Executive Summary
keuangan Daerah terhadap pembangunan daerah. kebijakan-kebijakan ini merupakan bagian dari upaya DJPk dalam rangka mendukung tujuan utama dari Desentralisasi Fiskal, yaitu meningkatkan pelayanan kepada publik dan kesejahteraan masyarakat.
Bagian akhir Laporan tahunan ini memuat tata kelola Pemerintahan yang merupakan penjabaran hal-hal yang telah dilaksanakan oleh DJPk pada tahun 2019 dalam rangka mendukung penerapan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Adapun kegiatan-kegiatan tersebut adalah implementasi sistem pengendalian intern DJPk, termasuk di dalamnya adalah manajemen resiko dan keterbukaan informasi Publik, serta Pengelolaan Layanan informasi. Dalam rangka memperkuat layanan informasi kepada para pemangku kepentingan dan publik telah dikembangkan berbagai inovasi layanan informasi yang cepat dan akurat, yaitu Call Center Dering DJPk 1500420, Redesign Website DJPk, media sosial DJPk, Video Conference, dan ruang Layanan informasi. selain itu, sejak April 2019, ditambahkan satu layanan yakni whatsapp call center DJPk, hal ini mengikuti perkembangan kebiasan pengguna yang sudah beralih berkonsultasi melalui chat daripada telepon.
Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi terhadap pencapaian kinerja DJPk sepanjang tahun 2019 dan sekaligus menjadi salah satu sumber referensi dalam pencapaian prestasi dan kinerja di masa yang akan datang. Dengan adanya Laporan tahunan ini diharapkan para pemangku kepentingan juga dapat lebih memahami mengenai tugas dan fungsi DJPk, serta peran strategis DJPk dalam pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Systems to regional development. These policies are
part of DJPK’s efforts to support the main objective of
Fiscal Decentralization, which is to improve services to
the public and public welfare.
The last chapter of this Annual Report presents
Governance which is a description of governance
matters that have been carried out by DJPK in 2019 in
order to support the application of good governance
principles. These activities are the implementation
of DJPK’s internal control system, including Risk
Management and Public Information Disclosure,
and Management of Information Services. In order
to strengthen information services to stakeholders
and the public, various fast and accurate information
service innovations have been developed, namely DJPK
Ring Call Center 1500420, DJPK Website Redesign,
DJPK Social Media, Video Conference, and Information
Service Room. In addition, since April 2019, DJPK added
one service, namely DJPK whatsapp call center, in
response to user’s shifting current trend which shows
consultation preference via chat app to telephone.
This Annual Report is prepared as a form of
documentation on the achievement of DJPK’s
performance throughout 2019 and at the same time
becomes one of the sources of reference in achieving
future performance and accomplishments. With this
Annual Report, it is expected that the stakeholders
will also be able to better understand the duties and
functions of DJPK, and DJPK’s strategic role in managing
financial relations between the Central Government
and the Regional Governments.
5KEMENTERIAN KEUANGAN
Direktorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
Kilas Kebijakan 2019Policy Highlights 2019
Sumber Daya ManusiaHuman Resources
Profil Direktorat Jenderal Perimbangan KeuanganProfile of Directorate General of Fiscal Balance
10 Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat Ditjen
Award on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General
12 Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019
Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019
14 Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019
Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019
16 Peristiwa Penting Event Highlights16 Diseminasi Dana Desa Dissemination of Village Funds17 Pelantikan Direktur Pembiayaan
dan Transfer Non Dana Perimbangan dan Direktur Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Keuangan Daerah
Ina uguration of the Director of Financing and Transfer of Non - Balance Fund and Director of Mana gement Eval uation and Local Finance Information
19 Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah Mass Rapid Transit (MRT)
Signing of Regional Grants of Mass Rapid Transit (MRT)
20 Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020
Dissemination of Transfer to Region and Village Fund of 2020
21 Internship dan Secondment Pemda Internship and Secondment of
Regional Government23 Keberlanjutan Reformasi DJPK Sustainability of DJPK’s Reformation24 Pengelolaan Kinerja Organisasi dan
Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019 Management of Organization
Performance and Achievements of DJPK in 2019
70 Kebijakan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa
Regional Transfer and Village Funds Policies
70 Kebijakan Pengelolaan Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Regional Financial Management Policy
73 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
Regional Financial Management Policy
78 Kebijakan Penguatan Infrastruktur Daerah
Regional Infrastructure Strengthening Policy
81 Mandatory Spending Dana Transfer Umum (DTU)
Mandatory Spending of General Transfer Funds (DTU)
83 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik untuk Pembangunan Infrastruktur
Physical Allocation Fund (DAK) for Infrastructure Development
93 Capaian DID Kategori Kualitas Layanan Publik
DID Achievements in the Public Service Quality Category
97 Capaian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan
Achievements of Additional DAU of Sub-District Fund Assistance
97 Hibah Daerah Regional Grants109 Pembiayaan Daerah Regional Financing112 Kebijakan Pembangunan Sumber
Daya Manusia Human Resource Development
Policy114 Dukungan Transfer ke Daerah
untuk Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan
Transfer to Regional Support for Educational and Cultural Development
115 Dana Transfer Khusus dan Pembangunan SDM
Special Transfer Funds and HR Development
52 Statistik Sumber Daya Manusia DJPK
Statistics of DJPK Human Resources55 Pembinaan Jabatan Fungsional
Analis Keuangan Pusat dan Daerah (JF AKPD)
Development of Center-Regions Fiscal Anal yst Functional
59 Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi
Implementation of Competency Development
36 Nilai-Nilai Kementerian Keuangan Values of The Ministry of Finance37 Tugas dan Fungsi Organisasi Duties and Functions of
Organization39 Visi dan Misi DJPK Vision and Mission of DJPK42 Struktur Organisasi DJPK Organization Structure of DJPK44 ProfilPejabatEselonIdanII ProfilesofEchelonIandIIOfficials
28 Highlight Laporan Keuangan Highlights of Financial Statements29 Laporan Realisasi Anggaran Budget Realization Report30 Neraca Balance Sheet32 Laporan Operasional (LO) Statement of Operations32 Laporan Perubahan Ekuitas Statement of Changes in Equity33 Catatan atas Laporan Keuangan Notes to Financial Statements
Kata Pengantar Foreword3 Executive Summary Executive Summary 6 Daftar Isi Table of Contents
0104
03
02
Daftar ISITable of Contents
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
6
tata Kelola PemerintahanGood Governance
192 Implementasi Sistem Pengendalian Internal DJPK Tahun 2019
Implementation of Internal Control System of DJPK in 2019
204 Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKPL)
Customer Satisfaction Survey (SKPL)
209 Manajemen Risiko Risk Management212 Keterbukaan Informasi Publik Public Information Transparency214 Pengelolaan Layanan Informasi Information Service Management215 Website dan Media Sosial DJPK Website and Social Media of DJPK215 Layanan Call Center Dering DJPK
1500420 134 DJPK Ring Call Center 1500420218 Layanan Video Conference Video Conference Service219 Ruang Layanan Informasi Information Services Room
177 Kebijakan Penyelesaian Kewajiban Hibah/Bantuan Pendanaan Daerah Induk, Provinsi, dan/atau Daerah Lain kepada Daerah Otonom Baru
Policy Concerning Settlement of Grant/Funding Aid Obligati ons from Parent Regions, Provinces, and/or Other Regions to New Autonomous Regions
180 Penyusunan Rekomendasi Menteri Keuangan tentang Keseimbangan Pendanaan di Daerah untuk Perencanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Preparation of the Minister of Finance 's Recommendation Concerning Balanced Fund in Regions for Deconcentration and Supporting Duties
123 Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DK DIY)
Special Fund for Yogyakarta Special Region
127 Kebijakan Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
Policy on Equitable Development and Poverty Alleviation
127 Dukungan Transfer ke Daerah dan Dana Desa
Transfer to Regional and Village Fund Support127 Kontribusi Dana Desa Dalam
Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
Village Fund Contribution in Equitable Development and Poverty Alleviation
133 Kontribusi Dana Otonomi Khusus Dalam Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
ContributionofAffirmativePhysicalDAK in Equitable Development and Poverty Alleviation
135 KontribusiDAKFisikAfirmasiDalam Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan
ContributionofAffirmativePhysical DAK in Equitable Development and Poverty Alleviation
136 Kebijakan Peningkatan Kualitas Kesehatan
Policy on Improvement of Health Quality
137 Dukungan Transfer ke Daerah untuk Peningkatan Kualitas Kesehatan
Transfer Supp ort to Regions for Health Quality Improvement137 DAK Fisik dan Peningkatan
Kualitas Kesehatan Physical DAK and Health
Quality Improvement139 DAK Non Fisik dan Peningkatan
Kualitas Kesehatan Non-Physical DAK and Health
Quality Improvement141 Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBH CHT) Tobacco Prod ucts Excise Reven ue
Sharing Funds (DBH CHT)141 Kebijakan Peningkatan Daya Saing
Daerah dan Pengembangan Sektor Unggulan Daerah
Policies on Improvin g Regional Competitiveness and Regional Leading Sector Development
142 Penambahan Kriteria Utama Ketersediaan PTSP pada Pengalokasian DID
Addition of Main Criteria of PTSP Availability in the DID Allocation
142 KebijakanDAKNonfisikPK2UKM PK2UKM Non-Physical DAK Policy143 KebijakanDAKNonfisikPelayanan
Kepariwisataan Non-Physical DAK Tourism Services
Policy144 Pengalokasian Dana Desa untuk
Meningkatkan Potensi Desa Allocation of Village Funds to
Enhance Village Potential145 Kebijakan Pelayanan Bidang Sosial
dan Pemeliharaan Lingkungan Policy on Social Services and
Environmental Maintenance146 Dukungan dan Capaian DAK
NonfisikBantuanBiayaLayananPengelolaan Sampah
Non-Physical DAK Support and Achievements for Waste Management Service Costs Assistance
147 Dukungan dan Capaian DAK NonfisikPelayananAdministrasiKependudukan
Non-Physical DAK Support and Achievements for Pop ulation Administration Services
148 Kebijakan Perbaikan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Policy on Improving the Quality of Regional Financial Management
148 Evaluasi APBD 2019 Evaluation on 2019 Regional
Expenditure151 Capaian Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah 2019 Milestones in Regional Financial
Management Policies in 2019155 Tantangan Pengelolaan Keuangan
Daerah Challenges in Regional Financial
Management159 Kebijakan Perbaikan Pengelolaan
Keuangan Daerah Tahun 2019 Improvement of Regional Financial
Management Policy in 2019160 Kebijakan Konversi Penyaluran
DBH dan/atau DAU dalam Bentuk Nontunai
Conversion Policy for the Distribution of DBH and/or DAU in Non-Cash Forms
161 Kebijakan Sistem Informasi Keuangan Daerah
Regional Financial Information System Policy
05
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report7
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) merupakan predikat
yang diberikan kepada unit-unit kerja pelayanan
yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen
kuat untuk memberantas korupsi serta peningkatan
pelayanan melalui reformasi birokrasi. Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB) menerbitkan Permenpan dan RB
Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan
Wilayah Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi
Pemerintah sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga
dan Pemerintah Daerah dalam rangka Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi.
Corruption-Free Zone (WBK) and Serving and Clean
Bureaucracy Zone (WBBM) are the titles given to
service work units whose leaders and staff have a
strong commitment to eradicating corruption and
improving services through bureaucratic reform. The
Minister of Administrative and Bureaucracy Reform
(PAN-RB) issued Permenpan and RB Number 52 of
2014 concerning Guidelines for the Development of
Integrity Zones Towards Corruption-Free Zone and
Serving and Clean Bureaucracy Zone in Government
Agencies as a reference for Ministries/Institutions and
Regional Governments in supporting the development
of the Integrity Zones Towards Corruption-Free Zone.
Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat DitjenAward on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General
Sertifikat WBK Sekretariat Ditjen PK yang ditetapkan oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi / WBK Certificate of the Secretariat of the Directorate General of Fiscal Balance
established by the Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform
Gambar 1.1 / Figure 1.1
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
10
Diantaranya ada enam tahapan dalam pembangunan
Zona Integritas (ZI). Pertama adalah pencanangan
ZI pada unit kerja. Tahap kedua, yakni pembangunan
terhadap enam area perubahan yang meliputi
manajemen perubahan, penguatan tata laksana,
penguatan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas
kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan
kualitas pelayanan publik. Kemudian tahap ketiga,
penilaian oleh Tim Internal.
Tahap keempat yaitu evaluasi oleh Tim Penilai Nasional.
Kemudian dilanjutkan tahap kelima, penetapan
predikat unit kerja pelayanan WBK/WBBM. Sedangkan
tahap terakhir adalah penyerahan penghargaan WBK/
WBBM kepada unit kerja pelayanan tersebut.
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah
mencanangkan sebagai ZI mengusulkan salah satu
unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas dari
Korupsi. DJPK melalui Sekretariat Direktorat Jenderal
berhasil mendapatkan prestasi sebagai unit kerja
pelayanan berpredikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Hasil penilaian dari Tim Penilai Internal (Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan) adalah sebesar 96,72
dari nilai maksimal 100 sedangkan hasil penilaian Tim
Penilai Nasional (TPN) adalah sebesar 76,63 dari nilai
maksimal 100. Nilai tersebut yang menjadi acuan
penyelenggara dalam memberikan predikat Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) pada Sekretariat Direktorat
Jenderal. Predikat ini diberikan oleh Kementerian PAN-
RB kepada unit yang memiliki komitmen kuat untuk
memberantas korupsi, serta meningkatkan pelayanan
melalui reformasi birokrasi.
There are six stages in the development of Integrity
Zone (ZI). The First is the launching of ZI in the work
unit. The second phase, namely the development of six
areas of change which include change management,
strengthening governance, strengthening HR
management, strengthening performance
accountability, strengthening supervision, and
improving the quality of public services. Then the third
stage, assessment by the Internal Team.
The fourth stage is the evaluation by the National
Assessment Team. Then, the fifth stage, which is the
determination of predicate for WBK/WBBM service
working unit. The last stage is the awarding of WBK/
WBBM awards to the service work unit.
Ministries/Institutions and Regional Governments
which have been designated as ZI propose one of their
work units to become a Corruption-Free Zone. DJPK
through the Secretariat of the Directorate General
managed to acquire Corruption-Free Zone (WBK)
service working unit. The results of the assessment
from the Internal Assessment Team (Inspectorate
General of the Ministry of Finance) was 96.72 out
of a maximum score of 100 while the results of the
National Assessment Team (TPN) was 76.63 of the
maximum value of 100. This score was the reference
for the award presenter in providing the Corruption-
Free Zone (WBK) predicate for the Secretariat of the
Directorate General. This tile was given by the Ministry
of PAN-RB to units that have a strong commitment to
eradicating corruption and improving services through
bureaucratic reform.
Penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Sekretariat DitjenAward on Corruption-Free Zone (WBK) Secretariat of the Directorate General
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report11
Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019
Kementerian Keuangan sejak tahun 2012 telah
mengimplementasikan keterbukaan Informasi Publik
sesuai ketentuan perundang-undangan. Implementasi
tersebut dilakukan dengan menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 tentang
Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Keuangan pada tanggal 6 September 2019 sebagai
pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/
PMK.01/2016 dan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 132/PMK.01/2012. Selain itu, telah ditetapkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 89/KMK.01/2017
The Ministry of Finance has been implementing Public
Information disclosure since 2012 in accordance with
the provisions of the KIP Law. The implementation was
carried out by stipulating Regulation of the Minister of
Finance No. 200/PMK.01/2016 concerning Guidelines
for Public Information Services by the Ministry of
Finance Information and Documentation Management
Officer and the Ministry of Finance Information and
Documentation Management Apparatus, in lieu of
Regulation of Ministry of Finance No. 132/PMK.01/2012
concerning Guidelines for Information Services in the
Ministry of Finance. In addition, the Decree of the
Minister of Finance No. 89/KMK.01/2017 concerning
the Establishment of the Ministry of Finance
Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan menerima Penghargaan PPID Tingkat I dari Menteri Keuangan / The Secretary of the Directorate General of Fiscal Balance received a Level I PPID Award from the Minister
of Finance
Gambar 1.2 / Figure 1.2
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
12
tentang Penetapan Atasan Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Keuangan, Atasan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tingkat
I, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Keuangan, dan Perangkat Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Keuangan, sebagai pengganti Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 278/KMK.01/2012.
Pengelolaan PPID di antaranya meliputi kegiatan
pengumpulan Informasi Publik, yaitu terdiri dari
informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta
merta, dan informasi yang dikecualikan. Kewajiban
memberikan Informasi Publik yang disediakan dan
diumumkan secara berkala dilakukan paling singkat 6
(enam) bulan sekali dan selambat-lambatnya satu kali
dalam setahun. Informasi Publik yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh
pengguna dan pemohon Informasi Publik pada website DJPK (www.djpk.kemenkeu.go.id). Selain Informasi
Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara
berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan
secara serta merta juga dapat diakses oleh pengguna
dan Pemohon Informasi Publik.
DJPK sebagai institusi yang melaksanakan kebijakan
di bidang desentralisasi fiskal di Indonesia,
menyadari bahwa keterbukaan informasi kepada
publik merupakan salah satu langkah mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna
menjaga kepercayaan dari publik. Berkenaan dengan
hal tersebut, DJPK pada tahun 2019 memperoleh
Peringkat II, sebagai pengelola PPID Informatif di Level
Kementerian Keuangan.
Information and Documentation Management Officer,
Level I Information and Documentation Management
Officer, the Ministry of Finance Information and
Documentation Management Officer, and the
Information Management Officer and Apparatus of the
Ministry of Finance documentation, in lieu of Decree of
the Minister of Finance No. 278/KMK.01/2012.
PPID management includes activities to collect Public
Information which consists of information that must be
provided and announced periodically, information that
must be announced immediately, and information that
is excluded. Obligation to provide Public Information
that is provided and announced periodically is carried
out at least once every six months and no later than
once a year. Public information that must be made
available and announced periodically can be accessed
by users and Public Information Applicants on the
DJPK website (www.djpk.kemenkeu.go.id). In addition
to Public Information that must be provided and
announced periodically, Public Information that must
be announced immediately can also be accessed by
users and Public Information Applicants.
DJPK as an institution that implements policies in the
field of fiscal decentralization in Indonesia, realizes
that disclosure of information to the public is one
step towards realizing clean and good governance in
order to win the trust of the public. In this regard, in
2019, DJPK received Rank II, as the Informative PPID
manager at the Ministry of Finance level.
Meraih Peringkat II Kategori Informatif Tingkat Kemenkeu Tahun 2019Achieved Rank II in the Informative Category in the Ministry of Finance in 2019
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report13
Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019
Program Internship dan Secondment bagi Pemerintah Daerah (Program IDS) dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan untuk merespon belum optimalnya kinerja
pengelolaan keuangan pada sebagian pemerintah
daerah (Pemda) sejak implementasi kebijakan
desentralisasi fiskal pada tahun 2001. Dimulai sejak
tahun 2017 dengan diikuti oleh 5 (lima) daerah piloting dengan 15 (lima belas) orang peserta dan kemudian
dilanjutkan pada tahun 2018 yang dilaksanakan
sebanyak 3 (tiga) batch sebanyak 33 (tiga puluh tiga) daerah dan 74 (tujuh puluh empat) peserta yang terdiri
dari para pejabat Pemda.
The Internship and Secondment Program for Regional
Governments (IDS Program) was developed by the
Directorate General of Fiscal Balance (DJPK) of the
Ministry of Finance to respond to less optimum
financial management performance of numerous
regional governments (LGs) since the implementation
of the fiscal decentralization policy in 2001. Started
in 2017 and participated by 5 (five) piloting areas with
15 (fifteen) participants and then continued in 2018
with 3 (three) batches of 33 (thirty three) regions and
74 (seventy four) participants consisting of Regional
Government officials.
Perwakilan Kemenkeu menerima penghargaan Top 45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 dari (Mantan) Wakil Presiden Jusuf Kalla / Ministry of Finance representatives received the 2019 Top 45 Public
Service Innovation Competition award from (Former) Vice President Jusuf Kalla
Gambar 1.3 / Figure 1.3
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
14
Meraih Top-45 Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019Won the Top-45 Public Service Innovation Competition in 2019
Kenapa dinamakan IDS? Sebenarnya kegiatan ini
merupakan arahan Menteri Keuangan dan hingga saat
ini agak sulit untuk diterjemahkan dengan bahasa yang
pas. Kalau secara terjemahan, artinya magang. Namun,
pada saat diimplementasikan, ternyata kegiatannya
bukan hanya magang tapi merupakan inovasi sistem
pembelajaran dengan menggabungkan berbagai metode
yang kreatif, sistematis, aplikatif, dan tepat sasaran
sesuai dengan tema permasalahan yang dihadapi
oleh masing-masing Pemda. Inovasi dalam Program
IDS ini adalah sebagai berikut: 1. Penyusunan materi
program internship didasarkan pada permasalahan Pemda (tailor made); 2. Penyampaian materi berupa sharing knowledge atas best practice kebijakan dan proses pencapaian keberhasilan pengelolaan keuangan
daerah; 3. Pembekalan materi bersifat dua arah karena
peserta dapat secara langsung berkonsultasi dengan
narasumber yang kompeten; 4. Study visit ke daerah sukses terkait pengelolaan keuangan daerah, inovasi
pelayanan publik, dan pengembangan potensi ekonomi
daerah; 5. Penyusunan, pemantapan, penetapan,
penerapan, dan monitoring implementasi rencana aksi melalui pendampingan mentor; serta 6. Penetapan
MoU antara DJPK dan Pemda sebagai bentuk komitmen atas implementasi rencana aksi di daerah.
Why is it called IDS? This activity is actually directed
by the Minister of Finance and up until now, it is
rather difficult to express it into the right words.
Translation-wise, it means internship. However, in its
implementation, it turns out that the activity is not only
an internship but also a learning system innovation
that combines various methods that are creative,
systematic, applicable and well-designed in accordance
with the issue faced by each regional government.
The innovations in the IDS Program are as follows: 1.
The preparation of internship program material is
based on regional government’s issues (tailor made);
2. Material presentation is in the form of knowledge
sharing on best practice of policies and processes
in the achievement of successful regional financial
management; 3. Provision of material is conducted
in two-way manner to enable the participants to
directly consult with competent speakers; 4. Study
visit to areas deemed successful in the regional
financial management, public service innovation,
and development of regional economic potential; 5.
Preparation, stabilization, determination, application
and monitoring of the implementation of the action
plan through mentoring; and 6. Establishment of MoU
between DJPK and the Regional Government as a form
of commitment to the implementation of action plans
in the regions.
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report15
DiseminAsi DAnA DesASejak awal tahun 2019, kurang lebih 50 (lima puluh)
kota/kabupaten di 15 (lima belas) provinsi telah
menjadi lokasi terselenggaranya Diseminasi Dana
Desa dengan tema “Pengelolaan Dana Desa yang
Transparan dan Akuntabel untuk mewujudkan
Kesejahteraan Masyarakat Desa”. Peserta diseminasi
tersebut mayoritas merupakan camat dan kepala
desa di masing-masing kota/kabupaten yang menjadi
lokasi pelaksanaan. Dalam diseminasi tersebut, peserta
diberikan penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur
pengelolaan Dana Desa oleh para narasumber yang
berasal dari tiga kementerian yaitu Kementerian
Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan
DisseminAtion oF ViLLAge FunDsSince the beginning of 2019, approximately 50 (fifty)
cities/regencies in 15 (fifteen) provinces have become
the locations for Village Fund Dissemination activity
with the theme of “Transparent and Accountable
Village Funds Management to create Welfare for
Village Community”. The majority of participants in the
dissemination were the sub-district heads and village
heads in each city/district where the dissemination is
implemented. In the dissemination, the participants
were given an explanation of the policies and procedures
for the management of Village Funds by speakers from
three ministries, namely the Ministry of Finance, the
Ministry of Home Affairs, and the Ministry of Villages,
Peristiwa PentingEvent Highlights
Selama kurun waktu Tahun 2019, serangkaian kegiatan
atau peristiwa penting dilaksanakan sebagai salah satu
upaya DJPK dalam meningkatkan kualitas kinerja dan
memperkuat pelayanan kepada stakeholder.
During 2019, a series of event highlights were carried
out as one of DJPK’s efforts to improve the quality of
performance and strengthen service to stakeholders.
Dirjen Perimbangan Keuangan (pertama dari kiri) mendampingi Menteri Keuangan (tengah) dalam kegiatan Diseminasi Dana Desa di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur / The Director General of Fiscal Balance
(first from left) accompanies the Minister of Finance (center) in the Dissemination of Village Fund activities in Kupang, East Nusa Tenggara Province
Gambar 1.4 / Figure 1.4
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
16
PeLAntikAn Direktur PemBiAyAAn DAn trAnsFer non DAnA PerimBAngAn DAn Direktur eVALuAsi PengeLoLAAn inFormAsi DAn keuAngAn DAerAhPada tanggal 19 September 2019 dilaksanakan Upacara
Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Direktur
Pembiayaan dan Transfer Non Dana Perimbangan,
Adriyanto yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala
Pusat di Badan Kebijakan Fiskal menggantikan Ubaidi
Socheh Hamidi yang berpindah tugas menjadi Kepala
Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara pada Badan Kebijakan Fiskal dan jabatan
Direktur Evaluasi Pengelolaan Informasi dan Keuangan
Daerah, Agung Widiadi yang sebelumnya menjabat
sebagai salah satu Direktur di Direktorat Jenderal
Anggaran menggantikan Lisbon Sirait yang berpindah
tugas menjadi Direktur Sistem Penganggaran pada
Direktorat Jenderal Anggaran.
Dalam sambutannya, Menteri Keuangan berpesan “Di
manapun Anda berada, Anda harus memahami kondisi
makro ekonomi dan menggunakannya dalam mengelola
keuangan negara”. Menteri Keuangan juga berharap
para pejabat Eselon II Kemenkeu mampu membangun
inAugurAtion oF the DireCtor oF FinAnCing AnD trAnsFer oF non-BALAnCe FunD AnD DireCtor oF mAnAgement eVALuAtion AnD LoCAL FinAnCe inFormAtionOn September 19, 2019, the Inauguration Ceremony and
Handover of the Position of the Director of Financing
and Transfer of Non-Balance Fund, Adriyanto, who
previously served as the Head of Fiscal Policy Agency,
replaced Ubaidi Socheh Hamidi, who was assigned
as the Head of the State Revenue Policy Center
and Spending of Fiscal Policy Agency and Director
of Regional Finance and Information Management
Evaluation, Agung Widiadi, who previously served
as one of the Directors in the Directorate General of
Budget to replace Lisbon Sirait who was assigned as
Director of the Budgeting System at the Directorate
General of Budget.
In his speech, the Minister of Finance advised "Wherever
you are, you must understand macroeconomic
conditions and use them in managing state finances."
The Minister of Finance also hopes that Echelon II
officials of the Ministry of Finance are able to build
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi. Sesuai temanya, diseminasi ini
menekankan pada mekanisme pengelolaan Dana Desa
melalui Program Padat Karya Tunai atau Cash for Work yang merupakan salah satu terobosan kebijakan pemerintah di tahun 2019 ini. Strategi pemanfaatan
Dana Desa melalui Padat Karya Tunai dapat menyerap
tenaga kerja dalam jumlah besar dengan pemberian
upah langsung secara harian atau mingguan, yang
nantinya memperkuat daya beli masyarakat, serta
mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Pelaksanaan diseminasi ini merupakan
pembaruan kegiatan setelah sebelumnya sejak tahun
2015 sampai dengan 2017 dilakukan Sosialisasi Dana
Desa, sebagai bentuk penyebarluasan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Disadvantaged Regions, and Transmigration. In line
with the theme, this dissemination emphasized the
mechanism of managing Village Funds through the Cash
for Work Program, which was one of the breakthroughs
of government policy in 2019. The strategy of utilizing
Village Funds through Cash for Work can absorb large
numbers of workers by providing direct wages on
a daily or weekly basis, which, in turn, strengthens
people’s purchasing power and encourages economic
growth and community welfare. This dissemination
is a renewal of Village Fund dissemination activity
which was previously conducted from 2015 to 2017, as
a form of dissemination of Law No. 6 of 2004 regarding
Villages.
Peristiwa PentingEvent Highlights
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report17
pemahaman masyarakat tentang pengelolaan keuangan
negara. Sehingga masyarakat bisa memahami arti
pentingnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) dalam membangun perekonomian negara.
“APBN merupakan instrumen yang luar biasa penting
di dalam upaya negara ini mencapai tujuannya.” ujar
Menteri Keuangan. Untuk itu, keuangan negara harus
dikelola oleh orang-orang yang kompeten, memiliki
profesionalisme, berintegritas dan memiliki komitmen
yang kuat. Situasi perkembangan jaman berubah
sangat cepat, ekonomi selalu bergerak, ketegangan
antar negara juga terjadi. Selain itu, dunia sedang
mengalami perlambatan pertumbuhan. Indonesia
harus waspada, bersiap dengan segala kemungkinan
dengan memperkuat fondasi perekonomian. Ini harus
menjadi perhatian kita semua. “Kita sebagai pengelola
keuangan negara saat ini mendapatkan tantangan
untuk menjaga keuangan negara pada saat ekonomi
dunia makin melemah. Kita harus berpikir dan bekerja
keras untuk menggunakan instrumen fiskal untuk
menjaga stabilisasi”. Selain itu, Pemerintah juga harus
terus mengupayakan agar distribusi dan alokasi
anggaran adil, sehingga masyarakat mampu merasakan
adanya kemajuan di dalam kehidupan.
public understanding on state finance management so
that the public is able to understand the importance of
State Budget in developing the country's economy. "The
State Budget is an extremely important instrument in
the country's efforts to achieve its objectives," said the
Minister of Finance. Therefore, state finance must be
managed by competent people, with professionalism,
Integrity, and strong commitment. Meanwhile, time
develops so fast, and the economy continues to evolve,
yet the world’s economy is experiencing a downturn.
mIndonesia must be vigilant, prepare for all possibilities
by strengthening economic foundation. All of us shall
pay much concerns on this. "We as the state finance
managers currently face challenges of safeguarding
state finance at a time when the world economy is
weakening. We must think and work hard to use fiscal
instruments to maintain stabilization". In addition, the
Government must also continue to strive for equitable
distribution and budget allocation, so that people can
experience improvement in their lives.
Peristiwa PentingEvent Highlights
Gambar 1.5 / Figure 1.5
Dirjen Perimbangan Keuangan berpose bersama para Pejabat Eselon II DJPK yang baru dan yang berpindah tugas ke unit lain / The Director General of Fiscal Balance poses with the new Echelon II Officials of DJKP
and who transferred to other units
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
18
PenAnDAtAngAnAn PerJAnJiAn hiBAh DAerAh MASS RAPId TRAnSIT (mrt)Pada hari Rabu, 13 Februari 2019 telah dilaksanakan
Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD)
untuk Kegiatan Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Fase II untuk Koridor Utara – Selatan. Perjanjian tersebut
ditandatangani oleh Direktur Pembiayaan dan Transfer
Non Dana Perimbangan Kementerian Keuangan, Ubaidi
Socheh Hamidi bersama Gubernur DKI Jakarta, Anies
Baswedan.
Acara Penandatanganan Perjanjian tersebut pada
hakikatnya merupakan cerminan atas upaya bersama
dalam pencapaian tujuan dan prioritas pembangunan
nasional, terutama untuk mendukung pendanaan
pembangunan MRT di Provinsi DKI Jakarta. Pemberian
Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tersebut menunjukan kepedulian
dan tanggung jawab kita semua, baik Pemerintah Pusat,
Pemerintah Daerah, maupun pihak-pihak lainnya
untuk lebih peduli dalam mengatasi permasalahan
transportasi massal. “Kami mengharapkan seluruh
pihak yang terlibat dalam pengelolaan Hibah
signing oF regionAL grAnts oF mAss rAPiD trAnsit (mrt)On Wednesday, February 13, 2019 a Regional Grant
Agreement (PHD) was signed for the Jakarta Phase II
Mass Rapid Transit (MRT) Activity for the North - South
Corridor. The agreement was signed by the Director
of Financing and Transfer of Non-Balance Fund of the
Ministry of Finance, Ubaidi Socheh Hamidi, with the
Governor of DKI Jakarta, Anies Baswedan.
The signing of the Agreement was essentially a reflection
of joint efforts in achieving national development goals
and priorities, particularly to support funding for MRT
development in DKI Jakarta Province. The provision
of grants from the Central Government to the DKI
Jakarta Provincial Government shows the concern and
responsibility of all of us, both the Central Government,
Regional Government, and other parties to be more
concerned in overcoming mass transportation
problems. "We hope that all parties involved in the
management of the Grants for Phase II Jakarta MRT
Activities, especially the Provincial Government of DKI
Peristiwa PentingEvent Highlights
Gambar 1.6 / Figure 1.6
Dirjen Perimbangan Keuangan beramah-tamah dengan Gubernur DKI Jakarta / The Director General of Fiscal Balance has a friendly meeting with the Governor of DKI Jakarta
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report19
untuk Kegiatan MRT Jakarta Fase II ini, khususnya
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selaku Implementing Agency di daerah dan Kementerian Perhubungan selaku Executing Agency, dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Dibutuhkan
kerja keras, komitmen, integritas, dan kerjasama yang
baik dari semua pemangku kepentingan, sehingga
seluruh kegiatan ini, mulai dari tahap perencanaan,
pengelolaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban,
dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, serta pada
akhirnya manfaat yang kita harapkan dan cita-citakan
bersama dapat terwujud,” tutur Dirjen Perimbangan
Keuangan, Astera Primanto Bhakti.
Jakarta as the Implementing Agency in the regions
and the Ministry of Transportation as the Executing
Agency, can perform their duties and functions as well
as possible. It takes hard work, commitment, integrity,
and good cooperation from all stakeholders, so that
all of these activities, starting from the planning,
management, implementation, and accountability
stages, can run well and on time, and ultimately, the
benefits we expect and our shared aspirations can
be realized," said Director General of Fiscal Balance,
Astera Primanto Bhakti.
sosiALisAsi trAnsFer ke DAerAh DAn DAnA DesA tA 2020Pada tanggal 14 November 2019, bertempat di Aula
Chakti Buddhi Bhakti Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menggelar Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana
DisseminAtion oF trAnsFer to region AnD ViLLAge FunD oF 2020On November 14, 2019, at the Chakti Buddhi Bhakti
Hall, Headquarters of the Directorate General of
Taxes, the Directorate General of Fiscal Balance held
Dissemination program on Transfer to Regions and
Peristiwa PentingEvent Highlights
Menteri Keuangan menyampaikan keynote speech dalam acara Sosialisasi TKDD TA 2020 / The Minister of Finance delivered a keynote speech at the TKDD Dissemination event for the 2020 Fiscal Year
Gambar 1.7 / Figure 1.7
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
20
Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2020. Sosialisasi ini
diselenggarakan sebagai sarana penyebarluasan
informasi terkait kebijakan TKDD, sekaligus memberi
pemahaman kepada pemerintah daerah dalam
menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDes) di tahun 2020. Menteri Keuangan menyatakan,
tahun depan merupakan awal kabinet Indonesia Maju
dalam melaksanakan program yang tertuang dalam
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024. Untuk itu APBN 2020 memiliki
peran strategis bagi Pemerintah dalam mencapai
sasaran pembangunan nasional. Berkenaan dengan
hal tersebut, para kepala daerah agar dapat mengelola
anggaran yang disalurkan untuk melaksanakan
program yang tertuang dalam rencana pembangunan
nasional.
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan TKDD 2020 ini hanya
dilaksanakan di Jakarta yang dihadiri oleh para Kepala
Daerah, Kepala Badan/Dinas PPKAD, Kepala BPMD,
dan Inspektorat Daerah.
Village Funds (TKDD) for the Fiscal Year 2020. This
dissemination was held as a means of disseminating
information related to TKDD policies, as well as
providing understanding to the regional government in
preparing the Regional Budget (APBD) and the Village
Budget (APBDes) in 2020. The Minister of Finance stated
that the following year was the beginning of the cabinet
of Indonesia Maju in implementing the programs set
out in the National Medium-Term Development Plan
(RPJMN) 2020-2024. To that end, the State Budget 2020
has a strategic role for the Government in achieving
national development goals. In this regard, regional
heads should be able to manage the budget that is
channeled to implement the programs set forth in the
national development plan.
The TKDD 2020 Policy Dissemination activity was only
carried out in Jakarta, which was attended by Regional
Heads, Head of PPKAD Agency/Office, Head of BPMD,
and Regional Inspectorate.
InTeRnShIP DAn SeCondMenT PemDA
Program internship dan secondment DJPK kepada pemerintah daerah, yang lebih familiar dengan istilah
program IDS, merupakan salah satu bentuk inovasi
program dan kegiatan yang dilakukan oleh DJPK
dalam rangka membangun sinergi, komunikasi, dan
kolaborasi antara Kementerian Keuangan selaku
pengelola kebijakan fiskal dengan Pemerintah Daerah
dalam upaya mendorong perbaikan pengelolaan
keuangan daerah, peningkatan pelayanan publik,
dan pengembangan ekonomi daerah. Framework program ini selaras dengan salah satu misi DJPK yaitu
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Secara lebih sempit, program ini juga bagian dari
implementasi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara
(UU Nomor 5 Tahun 2014) dalam rangka pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara.
internshiP AnD seConDment oF regionAL goVernmentDJPK’s internship and secondment program to regional
governments, familiarly known as the IDS program, is
one of the innovation programs and activities carried
out by DJPK in order to build synergy, communication,
and collaboration between the Ministry of Finance
as the manager of fiscal policy with the Regional
Government in an effort to encourage improvements
in regional financial management, improvement of
public services, and development of regional economy.
This program framework is in line with one of DJPK’s
missions to improve the quality of regional financial
management. More narrowly, this program is also
part of the implementation of the Law on State Civil
Apparatus (Law Number 5 of 2014) in the development
of the competence of the State Civil Apparatus.
Peristiwa PentingEvent Highlights
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report21
Pada tahun 2019, telah dilaksanakan program IDS
sebanyak 5 (lima) batch dengan jumlah peserta sebanyak 33 (tiga puluh tiga) pemda. Pelaksanaan program IDS
dimulai dengan Internship pemda ke DJPK dan study visit ke pemda yang berprestasi. Kemudian, pemda akan menyusun rencana aksi yang dilanjutkan dengan
secondment DJPK ke pemda untuk menindaklanjuti dan monitoring pelaksanaan rencana aksi.
In 2019, 5 (five) batches of IDS programs were held
with 33 (thirty-three) participants from the regional
government. The implementation of the IDS program
began with the internship of regional governments
to DJPK and study visits to high achieving regional
governments. Then, the regional government will
prepare an action plan followed by DJPK’s secondment
to the regional government to follow up and monitor
the implementation of the action plan.
Peristiwa PentingEvent Highlights
Kunjungan Peserta IDS ke Pemprov Jawa Barat sebagai bagian dari rangkaian kegiatan IDS / IDS Participant Visit to West Java Provincial Government as part of a series of IDS activities
Gambar 1.8 / Figure 1.8
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
22
Keberlanjutan Reformasi DJPKSustainability of DJPK’s Reformation
Pada 23 Juli 2018, DJPK memulai melaksanakan
reformasi yang didesain secara komprehensif dengan
mencakup empat aspek strategis, yaitu Kelembagaan,
Sumber Daya Manusia (SDM), Kebijakan, dan Pelayanan,
dimana setiap aspek terdiri atas beberapa milestones dan quick wins. Memasuki tahun 2019, Reformasi DJPK tetap dilanjutkan untuk mencapai target zero fraud, SDM professional, pelayanan berkualitas, peningkatan
local tax ratio, belanja daerah lebih produktif, tingkat kemiskinan perdesaan turun, dan tingkat ketimpangan
antardaerah turun.
On July 23, 2018, DJPK began conducting a Reformation
comprehensively designed to cover four strategic
aspects, namely Institution, Human Resource (HR),
Policy, and Service, in which each aspect consists of
several milestones and quick wins. Entering 2019,
DJPK’s reformation will continue to achieve the target
of zero fraud, professional human resources, quality
services, increased local tax ratio, more productive
regional spending, decreasing rural poverty rates and
inter-regional disparity.
Capaian Reformasi Birokrasi Tahun 2019 /
Achievement of Bureaucracy Reformation in 2019
PeningkAtAn kAPAsitAs, integritAs, DAn kinerJA / IMPROVING CAPACITY, INTEGRITY, AND PERFORMANCE
kAPAsitAs / CAPACITY
• Pendidikan formal, training, secondment (44 pegawai), penempatan, sharing knowledge internal pegawai. / Formal education, training, secondment (44 employees), placement, internal employee knowledge sharing.
integritAs / INTEGRITY
• Pelaksanaan internalisasi nilai-nilai Kemenkeu (DJPK Open Day, DJPK Camping, sosialisasi dengan KPK dan IBI serta sarasehan integrity day, dan townhall meeting. / The internalization of Ministry of Finance's values (DJPK Open Day, DJPK Camping, dissemination with KPK and IBI as well as integrity day workshop, and townhall meeting.
• Penetapan Kepdirjen mengenai Peta Rawan Gratifikasi, Kepdirjen Kode Etik Pegawai DJPK dan Kepdirjen Satgas Pemberantasan Pungli. / Determination of the Decree of the Director General on Gratification Vulnerability Maps, the Director General Code of Conduct for the DJPK Employees and the Director General Extortion Extermination Task Force.
• Program DJPK Bersih: Pembangunan dan Penerapan Aplikasi PEKA (Pengaduan DJPK), Kajian keagamaan, DJPK Bertilawah (18 kali). / Clean DJPK Program: Development and Application of PEKA Applications (DJPK Complaints), Religious Studies, DJPK Recit (18 times).
• Pembelajaran investigasi UKI DJPK melalui internship 5 pegawai ke Itjen. / UKI DJPK investigation learning through internship of 5 employees to the IG.
• Perbaikan Tusi dan Penguatan fungsi check & balance, kepatuhan internal serta pengelolaan TKDD dan PKD. / Improvement of tasks and functions and strengthening of check & balance functions, internal compliance and management of TKDD and PKD.
• Penetapan SE tentang standar dan kode etik Perjadin (sentralisasi penetapan ST, tidak menerima fasilitas, Pakta Integritas. / Determination of the Circular Letter regarding the standard and code of conduct of the Ministry of Justice (centralization of the determination of ST, not receiving facilities, Integrity Pact).
• Analisis profil pegawai dan monitoring serta pengendalian aktivitas pegawai di luar kantor (medsos). / Analysis of employee profiles and monitoring and controlling employee activities outside the office (social media).
kinerJA / PERFoRMAnCE
• Peningkatan kinerja dan efektivitas jam kerja melalui aplikasi Logbook, pengembangan Sistem Organisasi Matriks / Improve the performance and effectiveness of working hours through the Logbook application, the development of the Matrix Organization System
PeningkAtAn kAPAsitAs, integritAs, DAn kinerJA / IMPROVING CAPACITY, INTEGRITY, AND PERFORMANCE
internAL / INTERNAL
• Pembenahan Sistem Layanan Tamu: tambahan CCTV. barrier gate, maksimal tamu, appointment (reservasi tamu). / Improve the Guest Service System: additional CCTV, barrier gate, maximum guests, appointments (guest reservations).
• Pengembangan program DeJPK Digital (DeDi): e-planning, e-budgeting, public knowledge sharing, e-tutorial. / Digital DeJPK (DeDi) program development: e-planning, e-budgeting, public knowledge sharing, e-tutorial.
• Program DJPK PELITA (Peduli Lingkungan dan Kesehatan): Program med-check up, Bincang Pagi, DJPK Peduli, Jumat Ceria. / Pelita DJPK Program (Environmental and Health Awareness): Med-check-up program, Morning Talk, DJPK Cares, Happy Friday.
eksternAL / ExTERNAL
• Peningkatan kinerja dan efektivitas jam kerja melalui aplikasi Logbook, pengembangan Sistem Organisasi Matriks. / Improve the performance and effectiveness of working hours through the Logbook application, the development of the Matrix Organization System.
• Publikasi & edukasi secara intensif dan masif via medsos (pengikut Instagram: 28,4k) & DJPK Goes to Campus (13 lokasi). / Intensive and massive publication & education via social media (Instagram followers: 28.4k) & DJPK Goes to Campus (13 locations).
• Layanan konsultasi dan edukasi kepada Pemda melalui Video Confrence (15 daerah). / Consultation and education services to regional governments via Video Conference (15 regions).
• Redesign Website DJPK (Pengunjung Jan-Jun 2019: 390,7 ribu). / DJPK Website Redesign (Visitor Jan-Jun 2019: 390.7 thousand).
• Pelaksanaan program Internship dan Secondment untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah (2018-2019: 320 peserta). / Implementation of the Internship and Secondment program to improve regional financial management (2018-2019: 320 participants).
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report23
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019Management of Organization Performance and Achievements of DJPK in 2019
Sejalan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi
di lingkungan Kementerian Keuangan, DJPK telah
menerapkan metode Balance Score Card (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Kinerja DJPK diukur
berdasarkan penilaian indikator kinerja utama (IKU)
yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian
sasaran strategis (SS) yang tertuang dalam peta
strategis di dokumen Perjanjian Kinerja DJPK Tahun
2019.
Selanjutnya, DJPK telah berupaya memberikan
kontribusi yang optimal dalam rangka mendukung
terwujudnya Nawa Cita selaras dengan arah kebijakan
dan strategi Kementerian Keuangan dalam kurun
waktu 2015-2019. Kontribusi tersebut diwujudkan
dalam perbaikan kebijakan dan standardisasi teknis di
bidang desentralisasi fiskal, perimbangan keuangan,
dan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan
pemerintahan daerah.
Arah perbaikan yang dilakukan oleh DJPK adalah agar
kebijakan desentralisasi fiskal tidak hanya semata-
mata berfokus pada perimbangan keuangan, namun
harus lebih mampu menjawab berbagai tantangan
untuk dapat memberikan kontribusi yang positif
dan signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat melalui terciptanya keseimbangan
kapasitas fiskal, pemerataan layanan publik, belanja
daerah yang berkualitas, transparansi dan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mencapai hal tersebut dan mendukung pencapaian
Nawa Cita terutama Nawa Cita-3 dan Nawa Cita ke-
7, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan pada
tahun 2015-2019 mempunyai program “Peningkatan
Kualitas Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah”.
Program tersebut selaras dengan visi DJPK, yaitu
“Menjadi Pengelola Hubungan Fiskal Pusat Dan Daerah
Berkelas Dunia Yang Adil Dan Transparan”. Empat misi
DJPK dalam rangka mewujudkan visi tersebut, yaitu
In line with bureaucratic reform practice within
the Ministry of Finance, DJPK has applied the
Balanced Score Card (BSC) method as a performance
management tool. DJPK’s performance is measured
based on Key Performance Indicators (KPI) assessment
serving as indicator of success for the accomplishment
of Strategic Goals formulated on the strategic map in
the 2019 DJPK Performance Agreement document.
Furthermore, DJPK has attempted to provide an
optimum contribution in order to promote the
actualization of Nawa Cita in accordance with the
orientation of policy and strategy of the Ministry
of Finance for the period of 2015-2019. Such
contribution is realized through the improvement of
policy and technical standardization regarding fiscal
decentralization, fiscal balance, and fiscal relation
between central and regional governments.
DJPK kept improving in order to make fiscal
decentralization policy not only focusing on fiscal
balance, but also responding better against various
challenges. DJPK should be able to provide positive
and significant contribution to community welfare
improvement through the actualization of fiscal
capacity balance, public service equality, quality
regional expenditure, transparency and good
governance. In order to achieve such target as well as
to support the accomplishment of Nawa Cita (points
3 and 7), the Directorate General of Fiscal Balance has
launched a program entitled “Quality Improvement of
Central-Regional Government Fiscal Relation” for the
period of 2015-2019. Such program is in accordance
with DJPK’s vision, namely “To Become a World-Class
Administrator of Fiscal Relation between Central
Government and Regional Government in a Fair and
Transparent Manner”. This vision is manifested through
four missions, namely: to actualize the formulation of
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
24
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019Management of Organization Performance and Achievements of DJPK in 2019
mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan
pusat dan daerah yang transparan dan akuntabel,
melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
hubungan keuangan pusat dan daerah yang efektif,
menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah
yang akurat, transparan, dan tepat waktu serta
meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Dalam pencapaian visi dan misi serta melaksanakan
peranannya, pada tahun 2019 DJPK telah menetapkan
15 (lima belas) IKU sebagai alat pengukur pencapaian
kinerja. Sebanyak 3 (tiga) IKU merupakan IKU yang
diamanatkan dalam Rencana Strategis DJPK Tahun
2015-2019 dan sebanyak 12 (dua belas) IKU lainnya
merupakan hasil penyempurnaan dan penyesuaian
mengikuti arah kebijakan terkini. Sampai dengan
saat ini, DJPK terus berupaya melakukan perbaikan
dan meningkatkan kinerjanya dengan mengambil
langkah-langkah strategis yang berpedoman terhadap
peraturan yang berlaku sehingga pencapaian kinerja
secara keseluruhan sesuai dengan target pencapaian
yang telah ditentukan.
tabel 1.1Capaian IKU DJPK Tahun 2019
no. sasaran strategis / Strategic Targets indikator kinerja / Performance Indicators targetrealisasi / Realization
Capaian / Achievement
nilai / Score
STAKehoLdeRS PeRSPeCTIVe (Bobot / score: 25%)
1. Pengelolaan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah Yang berkualitas untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan / Quality Management of Central-Regional Financial Relation to increase public service and welfare
1a-CP Indeks pemerataan kemampuan keuangan antar daerah / Index of equality of Inter-regional financial capability
0,55 0,53 103,64 103,12
1b-N Persentase belanja infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan Dana Desa untuk kemiskinan terhadap TKDD / Percentage of infrastructure, education, health spending, and Village Funds to alleviate poverty against TKDD
78% 88,07% 112,91
1c-N Rasio PDRD terhadap PDRB / PDRD to PDRB Ratio
2,70 2,57 95,19
Customer PersPeCtiVe (Bobot / score: 15%)
2. Pelayanan Publik yang Prima / Excellent Public Service
2a-CP Indeks Kepuasan Publik atas Layanan DJPK / Index of Public Satisfaction with DJPK’s Services
4,47 4,60 102,91 102,91
3. Kepatuhan publik yang tinggi terhadap kebijakan HKPD / High Compliance with HKPD policy
3a-CP Tingkat kepatuhan daerah terhadap kualitas pemenuhan belanja wajib / Regional compliance level to the quality of mandatory spending fulfillment
90% 105,72% 117,47 120
central-regional fiscal relation policy to be transparent
and accountable; to perform monitoring and evaluation
of an effective central-regional fiscal relation practices;
to carry out fiscal information system of regional
government in an accurate, transparent, and timely
manner; as well as to enhance the quality of regional
fiscal management.
In achieving such vision and mission and carrying
out its role, DJPK set 15 (fifteen) KPIs in 2019 as a
measurement of performance achievement. 3 (three)
KPIs are those mandated in the 2015-2019 DJPK
Strategic Plan while the other 12 (twelve) KPIs are the
results of improvements and adjustments following
the most recent policy direction. Up to present, DJPK
continuously strives to improve its performance by
taking strategic steps based on applicable regulations
so that the overall performance achievement is in
accordance with the predetermined achievement
targets.
table 1.1Accomplishment of IKU DJPK in 2019
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report25
no. sasaran strategis / Strategic Targets indikator kinerja / Performance Indicators targetrealisasi / Realization
Capaian / Achievement
nilai / Score
internAL ProCess PersPeCtiVe (Bobot / score: 30%)
4. Kebijakan HKPD yang efisien / Efficent HKPD Policy
4a-CP Tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa untuk mengurangi kemiskinan / Effectiveness level of the use of Village Funds to alleviate poverty
0,50% 0,50% 100 101,05
4b-N Indeks ketepatan waktu penyelesaian kebijakan HKPD / Index of timeliness of completion of HKPD policy
100 102,48 102,48
5. Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa yang optimal / Optimum management of transfer to Region and Village Funds
5a-CP Rata-rata persentase pencapaian output TKDD / Average percentage of TKDD output achievement
100% 106,42% 106,42% 106,42
6. Pengawasan dan pengendalian mutu yang efektif / Effective supervision and quality control
6a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti / Percentage of BPK’s recommendation to LKPP and LK BUN that have been followed up
89,5% 98,34% 109,88% 109,88
6al-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan LK BUN yang telah ditindaklanjuti / Percentage of BPK’s recommendation to LKPP and LK BUN that have been followed up
89% 96,67% - -
6a2-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LK BA 15 / Percentage of quality of follow-up completion on BPK’s findings on LK BA 15
90% 100% - -
LeArning & groWth PersPeCtiVe (Bobot / score: 30%) 109,17
7. SDM yang kompeten / Competent HR
7a-CP Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan / Percentage of Officials Meeting Standard Positional Competence
99% 100% 101,01 103,63
7b-N Persentase proses penempatan talent pada jabatan target / Percentage of talent stationing process on targeted position
80% 85% 106,25
8. Organisasi yang fit for purpose / Fit-for-purpose organization
8a-CP Indeks Integritas Organisasi / Organizational Integrity Index
93,82 95,60 101,90 110,95
8al-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK / Index of Work Unit Fulfillment to Corruption-Free Integrity Zone Unit
100 100 -
8a2-CP Indeks Persepsi Integritas / Integrity Perception Index
87,65 91,19 -
8b-CP Persentase penyelesaian program transformasi digital / Percentage of digital transformation program completion
80% 96% 120,00
9. Sistem Manajemen Informasi yang Andal / Reliable Information Management System
9a-CP Tingkat downtime sistem TIK / Information Technology system downtime rate
0,10% 0,0004% 120 120
10. Pengelolaan anggaran yang berkualitas / Quality budget management
10a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran / Percentage of budget absorption quality
95% 96,98% 102,08 102,08
nilai kinerja organisasi / organization Performance score 106,79
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019Management of Organization Performance and Achievements of DJPK in 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan KeuanganLaporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report
26
Pengelolaan Kinerja Organisasi dan Capaian Kinerja DJPK Tahun 2019Management of Organization Performance and Achievements of DJPK in 2019
Dari 15 (lima belas) IKU tersebut, 14 (empat belas)
IKU mendapatkan status hijau (mencapai target yang
ditetapkan) dan 1 (satu) IKU berstatus kuning (belum
dapat memenuhi target yang ditetapkan). Satu IKU yang
mendapatkan kuning adalah IKU Rasio PDRD terhadap
PDRB yang memperoleh capaian sebesar 95,19 dan
tidak dapat memenuhi nilai target yang ditetapkan pada
tahun tersebut. Hal ini disebabkan masih rendahnya
komitmen dari Kepala Daerah terhadap peningkatan
pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kurangnya
kompetensi Sumber Daya Manusia pengelola keuangan
daerah yang ada di Pemerintah Daerah dan Struktur
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum sesuai
dengan fungsi perpajakan.
Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPK Tahun 2019 adalah
sebesar 106,79 dengan rincian nilai sebesar 103,12 dari
bidang stakeholder perspective (25%), 110,19 dari bidang customer perspective (15%), 105,78 dari bidang internal process perspective (30%), dan 109,17 dari bidang learning and growth perspective (30%).
Of the 15 (fifteen) KPIs, 14 (fourteen) KPIs gained green
status (reaching the determined targets) while the
remaining 1 (one) KPIs gained yellow status (unable to
meet the determined targets). One KPI that received
yellow status was the KPI of PDRD to PDRB ratio which
gained the score of 95.19 and could not meet the year’s
determined target. This was due to the low commitment
of the Regional Head to increase the collection of
Locally-Generated Regional Revenue (PAD), the lack
of Human Resources’ competence in terms of regional
financial management in the Regional Government,
and the Organizational Structure of Regional Apparatus
(OPD) that had not been in line with the tax function.
The Organization Performance Score (NKO) obtained
by DJPK in 2019 was 106.79 with the following details:
103.12 from the stakeholder perspective (25%), 110.19
from the customer perspective (15%), 105.78 from the
internal process perspective (30%), and 109.17 from the
learning and growth perspective (30%).
Kilas Kinerja 2019Performance Highlights 2019
KEMENTERIAN KEUANGANDirektorat Jendral Perimbangan Keuangan
Laporan Tahunan 2019 • 2019 Annual Report27
Highlight Laporan KeuanganHighlights of Financial Statements
Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016
tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat Pasal 28 ayat (3), Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi
Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional,
Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas
Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan unaudited Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun
2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).
Pursuant to Article 55 paragraph (2) of the Law No.
1 of 2004 regarding State Treasury and Article 28
paragraph (3) of the Regulation of Minister of Finance
of the Republic of Indonesia No. 215/PMK.05/2016
regarding Accounting System and Financial Reporting
of the Central Government, the Minister/Head of
Institution as Budget User/Property User is obliged
to prepare and submit Financial Statements of
State Ministry/Ins