Membedah Dunia Intelijen & Terorisme

Page Name: Greet terror. Kiss your freedom goodbye. url name: Assessing the World of Intelligence

Membedah Dunia Intelijen Oleh Sando Sasako

Lead Consultant Advanced Advocacy Plus

1

Jakarta, 28 December 2012 08.23 This writing is dedicated to: The Late Letkol Inf. (Purn) TNI-AD YM, NRP: 25678. GBU. RIP, pa. Memahami dunia intelijen akan menjadi lebih mudah bila kita tahu proses operasi intelijen. Langkah awal dan yang pertama harus dilakukan adalah mendefinisikan dan memberikan arti dari kata intelijen. Intelijen Didefinisikan Dalam Naskah Akademis RUU Intelijen Negara per Juli 2011, Sherman Kent mengartikan intelijen atas 3 hal, yakni sebagai organisasi, aktivitas, dan pengetahuan. Sebagai pengetahuan, intelijen meliputi pengetahuan tentang kemampuan, kelemahan atau kerawanan, serta kemungkinan adanya niat dan cara bertindak suatu negara/bangsa atau sasaran yang ditetapkan. Pengetahuan yang sudah diolah melalui proses/tahapan intelijen, selanjutnya digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Sebagai organisasi, intelijen adalah suatu badan yang digunakan sebagai alat untuk menggerakkan kegiatan atau operasi intelijen sesuai fungsinya, guna mencapai tugas pokok. Prinsip organisasi pada umumnya berlaku juga bagi organisasi intelijen sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan untuk mencapai tujuan, serta prinsip kekenyalan dan kesinambungan. Sebagai aktivitas, intelijen adalah semua usaha, pekerjaan dan tindakan penyelenggaraan kegiatan atau operasi intelijen yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan nasional. Sebagai fungsi aktivitas, intelijen merupakan upaya terorganisir dalam mengumpulkan informasi, menilainya sedikit demi sedikit (appraise it bit by bit), dan menyatukannya dalam bentuk/gambaran yang lebih besar dan pola yang lebih jelas guna memudahkan penilaian bentuk atas hal-hal yang akan muncul. Sifat operasi intelijen bisa terbuka (overt), terselubung (covert), atau tertutup dan rahasia (clandestine). Spionase Didefinisikan Spionase merupakan bagian dari (pengumpulan) intelijen, tetapi bukan sebaliknya. Kegiatan intelijen disebut spionase (espionage) dengan pelakunya disebut mata-mata (spy), ketika kegiatan pengumpulan intelijen bersifat rahasia atau terkait masalah konfidensil dan tanpa izin pemilik/pemegang informasi. Sifatnya yang tertutup (clandestine) membuat spionase sering dihujat banyak pihak, dianggap ilegal (melanggar hukum), dan bisa dihukum menurut undang-undang. Spionase sering disponsori oleh suatu pemerintah atau perusahaan. Salah satu tujuan utama spionase adalah untuk keperluan militer (khususnya mencuri teknologi) dan merekrut pihak yang berkonflik (dengan pimpinan) menjadi pembelot serta melakukan gerakan bawah-tanah (subversi). Pemberian informasi yang keliru merupakan tujuan utama kontra-intelijen. Selain infiltrasi, tujuan lain dari kontra-intelijen adalah sabotase yang bisa bersifat fisik maupun non-fisik (mis-information, fabricated, falsified information).

Sando Sasako

2

Dulu, pada masa perang dingin, spionase terkait dengan rahasia senjata nuklir. Dewasa ini, spionase terkait dengan: 1. perdagangan obat terlarang, 2. rahasia keamanan nasional (informasi, rencana, teknologi, aktivitas, operasi, dan lainnya), 3. manipulasi dan distorsi realita rencana dan pelaksanaan strategi keamanan nasional,

pengembangan teknologi, dan ekonomi, termasuk cacat intelijen dan operasi intelijen. 4. memutus (disrupt) dan meng-counter operasi keamanan nasional seperti operasi

terselubung (covert action), operasi khusus (special ops), dan berbagai aktivitas militer dan diplomatik yang sensitif.

5. mendapatkan teknologi AS dan informasi sensitif lainnya dalam rangka peningkatan kemampuan militer suatu negara atau kelompok atau untuk mendapatkan keuntungan ekonomi, dan

6. hal lainnya yang dianggap aksi terorisme. Beberapa bidang keahlian yang menjadi target spionase adalah sebagai berikut: 1. Identifikasi dan penilaian (assessment) produksi sumber daya alam yang strategis, seperti

makanan, energi, bahan baku. Agen mata-mata direkrut dari kalangan birokrat yang mengadministrasikan sumber daya di dalam negeri.

2. Kekuatan ekonomi strategis mencakup produksi, riset, manufaktur, prasarana. Agen mata-mata direkrut dari kalangan akademis di bidang pengetahuan (sains) dan teknologi, perusahaan swasta, dan sangat jarang dari pakar teknologi militer.

3. Sentimen popularitas menyetir kebijakan dalam negeri dan luar negeri seperti kebijakan populis, kelas menengah, elit. Agen mata-mata yang direkrut bisa berprofesi sebagai kru jurnalistik di lapangan, pertukaran mahasiswa pasca-sarjana dan peneliti sosiologi.

4. Intelijen kemampuan militer mencakup kekuatan ofensif, defensif, manuver, laut, udara, angkasa. Agen mata-mata dilatih di fasilitas pendidikan spionase militer khusus dan ditempatkan di bidang operasi dengan identitas terselubung (covert) untuk mencegah tuntutan hukum.

5. Kontra-intelijen. Operasi dengan target yang dispesifikasi pada layanan intelijen lawan seperti penyadapan komunikasi rahasia (confidential), merekrut pembelot (defector) atau tikus (mole).

Beberapa sebutan untuk agen mata-mata mencakup agen utama (principal, blue chip), agen ganda (double agent), agen digandakan (re-doubled agent), agen akses, agen fasilitas, agen berpengaruh (agent of influence), agen provokator, agen pembingung (confusion), agen intelijen, agen tidur (sleeper), agen ilegal. Siklus Manajemen Intelijen Intelijen Manusia merupakan tahapan pertama dalam siklus manajemen intelijen dengan sebutan identifikasi atau manajemen pengumpulan intelijen (intelligence collection management). Intelijen di sini diartikan sebagai pengetahuan. Beberapa bentuk intelijen lainnya mencakup: 1. Signals Intelligence (SIGINT). SigInt biasanya dilakukan aliansi, negara, dan industri.

Sementara platform operasi ditentukan oleh suatu negara, termasuk didalamnya memakai tempest, pencarian arah, dan analisis lalu lintas sinyal. SigInt di AS dilakukan oleh NSA (National Security Agency).

2. Measurement and Signature Intelligence (MASINT) mencakup electro-optical, nuklir, geofisik, radar, frekuensi radio (RF), material, estimasi korban.

3. Codebreaking atau cryptanalysis (COMINT) 4. Open source intelligence (OSINT) 5. Imagery intelligence (IMINT) 6. Geospatial intelligence (GEOINT)

Membedah Dunia Intelijen

7. Financial intelligence (FININT) 8. Technical intelligence (TECHINT) 9. Market Intelligence (MARKINT) 10. Cultural intelligence (CULTINT) Tahap kedua dalam manajemen siklus intelijen adalah manajemen analisis (pengetahuan) intelijen. Penilaian intelijen (intelligence assessment) dimulai dari jebakan kognitif untuk analisis intelijen, kata-kata dengan peluang yang bisa diestimasi, analisis hipotesis yang mungkin (competing hypotheses), dan siklus intelijen (pendekatan target-sentris). Tahap ketiga dalam manajemen siklus intelijen terkait masalah keamanan (security) siklus intelijen, oeprasi kontra-intelijen, dan kegagalan kontra-intelijen. Operasi kontra-intelijen secara spesifik terbagi atas dua hal, yakni netralisasi dan eksploitasi. Pemakaian Pengetahuan Intelijen Tahapan kritis pasca pengumpulan pengetahuan intelijen adalah penganalisaan dan produksi yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakai di tingkat strategis, operasional, atau taktis. Hasil analisis intelijen berbentuk rekomendasi taktik, teknik, dan prosedur yang dibutuhkan untuk mengidentifikasi, menetralisir, dan mengeksploitasi berbagai upaya intelijen musuh (enemy, adversary, belligerent) dalam melaksanakan operasi di suatu wilayah. Operasi kontra-intelijen mencakup investigasi, operasi ofensif dan defensif, analisis keamanan dan kerawanan, pengumpulan intelijen secara damai, di semua tingkat konflik, pada masa perang, dan/atau pada masa selain perang, guna mendukung kebutuhan komando dalam mengatasi ancaman intelijen.

Bagan – 1. Lingkungan pendukung intelijen Sumber: Roberto Desimone and David Charles, Towards an Ontology for Intelligence Analysis and

Collection Management, QinetiQ.com, Malvern, Worcs, UK, 7 Feb. 2002.

Sando Sasako

4

Keterangan: CCIRM: Collection co-ordination and intelligence requirements management. Informasi intelijen yang dikumpulkan pada operasi kontra-intelijen tidak terbatas pada situasi pengumpulan intelijen musuh, tetapi juga informasi yang dibutuhkan dalam meng-counter aktivitas (dinas) intelijen lawan yang dinilai bisa (memberikan dan/atau) melaksanakan ancaman. Produk intelijen yang diterima komandan berupa informasi intelijen dalam bentuk briefing dan ringkasan (INTSUMs), laporan (INTREPs), dan estimasi intelijen lainnya. Komandan lapangan (battlefield) menerima dokumen yang lebih spesifik, seperti info tentang intelijen persiapan medan tempur (IPB, intelligence preparation of the battlefield). Berbagai asumsi dalam pembuatan interpretasi dicatat guna membenarkan interpretasi yang bisa rancu, menyusul adanya laporan intelijen baru. Komunikasi yang konstan dengan analis intelijen perlu dilakukan setiap saat, terutama pada masa-masa kritis. Akibatnya, detil analisis intelijen sering tidak tercatat, termasuk didalamnya hipotesa dan interpretasi alternatif. Cacat Intelijen Cacat intelijen sangat bisa terjadi dalam siklus intelijen, mulai dari perencanaan dan pengarahan sampai pada pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penyebaran. Termasuk didalamnya pemakaian sumber daya, informasi, komunikasi, dan prilaku (attitudes) didalam dan diantara birokrasi intelijen serta pengambil-keputusan. Pembuat kebijakan sering mencoret-coret atau teralihkan (OBE, overtaken by events) oleh tinta di seluruh laporan intelijen. Termasuk didalamnya pada penentuan prioritas intelijen dan proses penilaian ancaman dimulai dari paling berbahaya (Tiers 1A-1B) sampai yang tidak berbahaya (Tier 4). Bias, unsur tebak-tebakan (guesswork), dan ketidakpastian merupakan faktor utama penyebab cacat intelijen. Bahkan laporan intelijen sering dipelintir agar bisa sesuai dengan preferensi, pandangan politik dan/atau ideologi pembuat kebijakan (personal agenda). Politisasi laporan intelijen, terutama pada aspek fakta, merupakan hal yang lazim dilakukan para birokrat. Selain itu, seluruh badan intelijen (AS) gagal mengklarifikasi informasi apa yang dibutuhkan selama perencanaan dan pengarahan dalam siklus intelijen, kecuali berdasarkan instruksi istana presiden (Gedung Putih) dan anggota kabinet terkait masalah keamanan nasional dan luar negeri. Cacat intelijen lainnya terkait intelijen manusia dalam bentuk aset lokal. Aset lokal sering tidak bisa dipercaya dalam hal laporan yang mengada-ada, menjual informasi ke pihak lain, membelot bohong-bohongan, atau menjadi agen ganda. Di sisi lain, hanya segelintir orang non-pribumi yang mengerti bahasa, sejarah, dan budaya negara-negara non-komunis seperti Pashto, Arab, atau Farsi. Ketiadaan aset lokal di Irak dan Al-Qaeda membuat CIA sering dimanipulasi oleh kalangan birokrat maupun di lapangan. 1. WMD di Irak difabrikasi oleh Curveball, aset Jerman. 2. Pengakuan yang difabrikasi pengungsi Irak di Jerman. 3. Pengakuan yang difabrikasi Ibn al-Shaykh al-Libi, anggota Al-Qaeda, saat diinterogasi

DIA (Defense Intelligence Agency). 4. Pengakuan yang difabrikasi Ahmed Chalabi, pemimpin partai Iraqi National Congress

yang mengungsi, ke badan intel AS bahwa Saddam Hussein memiliki senjata nuklir. 5. Wapres Dick Cheney memaksa analis intelijen CIA untuk menulis keberadaan WMD di

Irak dalam NIE (National Intelligence Estimate) 2002 dan keterkaitan signifikan antara Al-Qaeda dengan pemerintah Irak.

6. Menhan Collin Powell memaksa analis intelijen di INR (Bureau of Intelligence and Research), salah satu biro Dephan, untuk menguatkan tuduhan keberadaan WMD di Irak.

Membedah Dunia Intelijen

Tentangan terhadap pemaksaan Powell juga berasal dari satuan intelijen yang lebih kecil seperti unit intelijen Departemen Energi dan intelijen Angkatan Udara.

Operasi Intelijen 1. Mole dan Agen Ganda Mole dan agen ganda merupakan bagian dari operasi eksploitasi, dan sifatnya ofensif dalam operasi kontra-intelijen. Mole merupakan jargon atau istilah bagi penetrasi di suatu organisasi (seperti pemerintah asing, dinas intelijen asing, atau bahkan organisasi teroris) yang dilakukan intelligence officer pihak lawan dan biasanya mengacu pada intelligent officer itu sendiri. Pendeteksian penyusup bisa dilakukan atas agen yang memiliki dan/atau bisa mengakses intelijen lebih dari prinsip need-to-know yang dimilikinya. Indikator ini bisa menjadi dasar kecurigaan dan aktivitas bermusuhan. Pengorganisasian arus informasi dan delegasi otoritas merupakan kuncinya. Sharing informasi dan penggabungan intelijen merupakan aktivitas yang paling rawan disusupi. Akibatnya, risiko yang tinggi bagi kegagalan penyusup membuat operasi intelijen (AS) semakin mengandalkan kerja alat pengumpulan teknis, ketimbang pemanfaatan intelijen manusia (HumInt). Ekstraksi intelijen sangat tergantung pada teknologi pintar arus kerja (workflow) yang diterapkan pada manajemen pengumpulan intelijen. Perangkat analisis arus kerja dewasa ini belum bisa menangani sistem intelijen yang majemuk dan sangat dinamis, kecuali proses yang sudah didefinisikan. 2. Special Ops dan Paramiliter Strategi (AS) dalam memerangi terorisme internasional melibatkan berbagai misi yang dilakukan personel intelijen militer dan sipil yang dicirikan sebagai operasi khusus (special ops) atau operasi paramiliter. Pada praktek operasi paramiliter, tanggung jawab dilimpahkan oleh Dewan Keamanan Nasional (National Security Council) atas dasar kasus (case-by-case). Dephan AS mendefinisikan operasi khusus sebagai operasi yang dilaksanakan di lingkungan secara politik sensitif, bermusuhan, disangkal, dalam rangka mencapai tujuan (objectives) militer, diplomatik, informasi, dan/atau ekonomis, tanpa menggunakan senjata konvensional. Sementara kekuatan paramiliter didefinisikan sebagai kekuatan atau kelompok yang berbeda dari angkatan bersenjata yang resmi di satu negara, tetapi memiliki kesamaan dalam organisasi, perlengkapan, pelatihan, atau misi. Dalam operasi yang diselenggarakan CIA, staf dan karyawannya bukan merupakan bagian dari angkatan bersenjata AS. Dalam prakteknya, personel militer bisa ditugaskan ke CIA dan personel CIA bisa bertugas langsung dibawah komando militer. Seperti halnya operasi militer AS sejak Perang Korea sampai Perang Teluk II, CIA bekerja sama erat dengan personel Dephan AS dalam operasi militer. Kadang operasi militer CIA bersifat rahasia (clandestine) dan tidak melibatkan tentara. Pada umumnya, operasi khusus berbeda dari operasi militer biasa menurut tingkatan risiko fisik dan politik, teknik operasi, dan mode penggunaan faktor. Operasi khusus Dephan sering bersifat rahasia (clandestine), yang dirancang untuk memastikan penyembunyian, biasanya tidak tertutup (covert) dalam hal identitas. Sebaliknya, operasi CIA bersifat tertutup dan rahasia guna menghindari implikasi langsung terhadap pemerintah AS. USSOCOM (US Special Operations Command) dibentuk DPR AS di tahun 1987 (P.L. 99-661, 10 U.S.C. §167) dengan pernyataan misinya untuk merencanakan, mengarahkan, dan melaksanakan operasi khusus dalam upaya Perang terhadap Terorisme dalam rangka

Sando Sasako

6

mengacaukan (disrupt), mengalahkan, dan menghancurkan jaringan teroris yang mengancam AS. Pelaksana Aktivitas Intelijen Bagi organisasi (CIA) yang melaksanakan intelijen, tingkatan pelaksana terbagi atas officers (operation o. atau case o., reporting o., operational targetting o., language o., special skills o.) dan agen. Keberadaan intelligent officer bisa resmi (official cover) dan tidak resmi (Non-Official Covers, NOCs), insidentil atau laten (resident spy). Intelligence officer bertanggungjawab atas manajemen aset (agent handling) yang terdiri dari agen utama (principal agents), agen biasa, dan jaringan agen. NOCs sering disebut strawperson atau sockpuppet. Termasuk didalamnya pemakaian tradecraft (teknik dan teknologi intelijen). Beberapa teknik intelijen atau spionase yang terkenal: 1. Operasi Intelijen 2. Komunikasi Rahasia (clandestine)

a. Front organization b. Black operation c. Black bag operations d. False flag operations e. Operation Tempest f. Wetwork g. Industrial espionage h. Elicitation i. Surveillance j. Countersurveillance k. Eavesdropping (SigInt, MASInt) l. Honey trap (honeypot) m. Intelligence Assessment n. Special reconnaissance (organizations)

a. Concealment device b. Dead drop c. Cut-out d. Steganography e. Cryptography f. One-time pad g. One-way voice link h. Numbers station i. Tempest Codename

Praktek-praktek spionase diatas sering dikelompokkan sebagai Human Intelligence (HumInt). Termasuk didalamnya perekrutan agen dengan sistem sel. Perekrutan dimulai dengan identifikasi (agent spotting), verifikasi, pelatihan, dan pengujian (recruitment pitch). Sifat perekrutan bisa disadari atau tidak (wittingly or unwittingly), mau atau tidak (willingly or unwillingly), atau lewat ancaman, paksaan, pemerasan, rangsangan (sexual approaches). Penggabungan Intelijen Penggabungan berbagai badan intelijen di suatu negara tidak berbeda jauh dengan upaya merger dan akuisisi yang dilakukan oleh suatu perusahaan terhadap perusahaan target. Polemik dalam bentuk pro-kontra merupakan suatu keniscayaan tidak terelakkan. Banyak yang mendeskripsikan dalam bentuk makro seperti keuntungan sinergis maupun keuntungan individual. Aspek Sinergi Operasi (kelima) badan kontra-intelijen (AS) bersifat kasuistik, bottom-up, ketimbang terencana dan top-down. Dampak operasi tersebut jarang memperlihatkan dampak potensil dari upaya sinergis. Walau interaksi bilateral sudah ada sejak 9/11, kontak yang ada jarang bersifat kohesif dan terintegrasi secara keseluruhan. Semua badan intel berkonfederasi tidak mengikat dari organisasi yang independent dan perbedaan dalam hal tanggung jawab, yurisdiksi, kerjasama, kemampuan, bahasa, doktrin, budaya, inter-operabilitas, standar, database, dan sistem informasi. Termasuk didalamnya

Membedah Dunia Intelijen

pemakaian (incorporating) dan pembagian (sharing) pengetahuan intelijen. Fakta yang aktual adalah kebanyakan negara bagian dan otoritas lokal tidak memiliki akses terhadap informasi keamanan nasional yang telah diklasifikasi. Ketidaksamaan standar terdapat dalam aspek pelatihan, teknis, sistem informasi, dan profesionalisasi membuat kerjasama inter-agency menjadi sulit. Termasuk didalamnya komunikasi dan kerjasama antar-kantor. Salah satu solusi atas perbedaan tersebut adalah penyediaan ‘best practices’. Walau secara individual pengumpul, investigator, operator, analis, dan personel pendukung kontra-intelijen dapat bekerja luar biasa, secara keseluruhan upaya mereka jauh dari potensi dan kebutuhan yang ada. Pun halnya saat agen, investigator, dan intelligence officer dapat sangat pro-aktif dan melakukan inisiatif serta kreativitas yang tinggi, secara keseluruhan, tidak bisa memberikan keuntungan ofensif yang strategis. Aspek Operasi Intelijen yang Ofensif Tersentralisir Operasi netralisasi dan eksploitasi merupakan operasi kontra-intelijen yang ofensif, rahasia, jahat, dan paling sensitif. Aktivitas operasi (yang mencakup penetrasi, mole, agen ganda, dangle dan sejenis) harus disentralisir. Aspek lainnya adalah operasi kontra-intelijen yang ofensif harus dilakukan oleh satu badan baru dan berdiri sendiri. Walau memiliki kekuasaan yang tersentralisir, NCIX justru tidak memiliki gigi dalam mendikte kebijakan terhadap komunitas intelijen. Menurut PDD-75, sentralisasi kekuasaan NCIX berbentuk petunjuk dan arahan (guidance and direction), pengembangan dan menjaga strategi tetap tersentralisir Walau demikian NCIX tidak memiliki wewenang atas operasi dan anggaran sebagai ‘gigi’ dan 2 aspek paling penting dalam kontrol organisasi. NCIX juga tidak memiliki posisi dalam menyelesaikan sentralisasi operasi yang dibutuhkan guna memastikan keamanan pemerintah (USG), komunitas intelijen, atau sektor swasta. Ketiadaan gigi NCIX pada anggaran terlihat pada klausul harus bekerjasama dengan staf DCI dalam melakukan review, evaluasi, dan koordinasi atas integrasi anggaran kontra-intelijen dan rencana-rencana sumber seperti Dephan, CIA, dan FBI. Demikian pula halnya tentang tingkat kontrol aktual NCIX terhadap koordinasi atas anggaran. Aspek Wilayah Yurisdiksi: Antara Kontra-Intelijen dengan Penegakan Hukum Kontra-intelijen dan penegakan hukum merupakan 2 hal yang berlawanan dan tidak bisa cocok satu sama lain, baik dalam hal budaya, maupun dalam praktek keduanya. Kedua hal tersebut bisa diibaratkan seperti 2 sisi mata uang yang berbeda arah. Kesamaan terdapat pada penggunaan taktik, teknik, dan prosedur. Berdasarkan budaya organisasi intelijen, kontra-intelijen menuntut kerahasiaan, kesabaran, keraguan (ambiguities), cenderung menghindari publisitas, sangat memperhatikan intrik dan keribetan jaringan intelijen rahasia (clandestine). Sementara aparat penegak hukum lebih menyukai liputan aktivitas yang luas dan terbuka, dan gemar melakukan penangkapan cepat. Penangkapan cepat bersifat sangat kontra-produktif dalam pengembangan pemahaman yang lebih baik tentang operasi intelijen lawan yang membutuhkan waktu lama, beroperasi sangat lamban, dan investigasi yang bisa tahunan. Masalah kontra-intelijen dan penegakan hukum berputar pada penggunaan sumber dan metode yang digunakan kontra-intelijen secara domestik. Termasuk didalamnya penggunaan alat pengumpulan intelijen yang bersifat intrusif dan metode analisis kontra-intelijen. Alat intrusif mencakup deteksi atau pengawasan dalam memonitor orang yang dicurigai bersikap mengancam dan menggunakan metode tertentu dalam mendapatkan informasi (atau bukti) dalam rangka melaksanakan investigasi kejahatan atau selama operasi pengumpulan intelijen.

Sando Sasako

8

Aspek HAM dan kenyamanan warga Dalam sistem federal, pemerintah pusat dan warga negara barat sangat menjunjung tinggi prinsip kebebasan hidup yang luas dari intrusi tanpa dasar (unwarranted intrusion). Pun halnya di AS dan Eropa, khususnya di Jerman, Spanyol, dan Italia. Pasca 9/11, prinsip ini nampaknya mulai tererosi. Hal ini ditandai dengan semakin maraknya diskusi penguatan kebijakan yang memastikan keamanan domestik diiringi kutukan publik terhadap praktek kontra-intelijen. Diskusi biasanya terkait keseimbangan antara kebijakan peningkatan keamanan dan penghargaan terhadap kebebasan sipil (civil liberties). Pemerintah AS semakin meningkatkan kerahasiaannya, ekspansi kekuasaan pengumpulan intelijen dan pengawasan yang semakin melebar, dan erosi terhadap mekanisme checks and balances antara badan legislatif dan badan eksekutif. Perancis yang sangat menjunjung tinggi kebebasan berbicara dan beragama, pun mulai mengedepankan perlunya ketertiban umum dengan semakin meningkatkan keamanan dalam negerinya. Aplikasi Intelijen 1. Kontra-Intelijen Menurut Robin Winks, setiap operasi intelijen memiliki kepentingan (objek) politis. Peran kontra-intelijen adalah mencari-tahu tujuan (objektif) tersebut, dan ketika perlu, diberikan pilihan untuk mengurangi arti pentingnya (dalam bentuk netralisasi atau eksploitasi). Sementara organisasi kontra-intelijen bertujuan untuk memberikan dukungan operasi kontra-intelijen yang ofensif dengan melaksanakan investigasi awal seperti pembuatan analisa kontra-intelijen dan penilaian ancaman terhadap suatu organisasi tertentu. Menurut Roy Godson, kontra-intelijen, yang dipraktekan banyak negara, merupakan upaya untuk melindungi rahasia mereka, untuk melindungi diri dari manipulasi, dan (kadang) untuk mengeksploitasi aktivitas intelijen pihak lain demi keuntungan (benefit) (negara) pelaku yang melakukan kontra-intelijen. Menurut Bernard C. Victory, kontra-intelijen didefinisikan sebagai intelijen yang dikumpulkan tentang aktivitas dan kemampuan intelijen musuh. Dengan kata lain, fungsi kontra-intelijen adalah tidak lebih dari mengumpulkan informasi untuk membuka operasi dan kemampuan intelijen musuh. Menurut Todd E. Gleghorn, kontra-intelijen didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan untuk mengidentifikasi, menilai (assess), menetralisir, dan mengeksploitasi tindakan jahat (hostile) dari biro intel asing (FIS, foreign intelligence services) dan organisasi teroris. Penetrasi dilakukan terhadap organisasi musuh dalam rangka mengurangi risiko aktivitas musuh dengan menetralisir atau mengeksploitasi operasi musuh. Menurut Executive Order 12333, kontra-intelijen merupakan informasi yang dikumpulkan dan aktivitas yang dilakukan untuk melindungi dari upaya spionase, aktivitas intelijen lainnya, sabotase, atau aktivitas teroris internasional, tetapi tidak termasuk program personel, fisik, dokumen, atau keamanan komunikasi.

Counterintelligence means information gathered and activities conducted to protect against espionage, other intelligence activities, sabotage, or assassinations conducted for or on behalf of foreign powers, organizations or persons, or international terrorist activities, but not including personnel, physical, document or communications security programs.

Definisi kontra-intelijen dari EO12333 dinilai tidak jauh beda dengan definisi yang diberikan UU~1947 tentang Keamanan Nasional (National Security Act of 1947).

The term ‘counterintelligence’ means information gathered and activities conducted to protect against espionage, other intelligence activities, sabotage, or

Membedah Dunia Intelijen

assassinations conducted by or on behalf of foreign governments or elements thereof, foreign organizations, or foreign persons, or international terrorist activities.

Menurut NCIX, Counterintelligence means 1. information gathered and 2. activities conducted to identify, assess, neutralize, and exploit the intelligence activities and capabilities of foreign powers, terrorist groups, and other foreign entities that harm U.S. national security at home and abroad. These foreign intelligence activities include espionage, technical collection, sabotage, influence operations, and manipulation of, or interference with U.S. defense and intelligence activities.

Badan dan departemen yang membentuk komunitas kontra-intelijen mendapatkan otoritas dari UU~1947 tentang Keamanan Nasional, XO No.12333, UU~2002 tentang Peningkatan (enhancement) Kontra-Intelijen, dan UU~2004 tentang Reformasi Intelijen dan Pencegahan Terorisme. Setiap unit intelijen dan/atau kontra-intelijen bersifat paroki, terfragmentasi, tidak kompeten, dan berkeahlian minim (karena spesialisasi kerja).

Bagan – 2. Definisi kontra-intelijen dianotasi Sumber: Michelle K. Van Cleave, Counterintelligence and National Strategy, School for National

Security Executive Education, National Defense University Press, Washington, D.C., April 2007.

2. Kontra-Spionase Kontra-spionase dalam kenyataannya menyempitkan fungsi kontra-intelijen, yakni mencegah pencurian rahasia negara oleh dinas rahasia asing dan menggunakan agen-agennya sebagai alat untuk menipu mereka dengan sengaja. Sementara kontra-intelijen memiliki fungsi lebih dari sekedar menipu pihak (mata-mata) musuh, tetapi sebagai disiplin dan aktivitas melakukan penetrasi pada kelompok musuh (seperti teroris) dalam rangka menghalangi atau menggagalkan keberhasilan upaya mereka. 3. Kontra-Terorisme Dalam sejarahnya, kontra-intelijen diterapkan sebagai alat untuk meng-counter terorisme. Walau demikian, kontra-intelijen tidak bisa disamakan dengan kontra-terorisme. Kontra-terorisme merupakan bagian dari aktivitas kontra-intelijen, tetapi tidak sebaliknya.

Sando Sasako

10

Dalam kebijakan kontra-terorisme AS, kontra-terorisme merupakan fungsi umum yang menegaskan upaya komprehensif komunitas intelijen, militer, dan penegak hukum untuk: 1. secara awal dan secara agresif merespon secara militer terhadap tindakan terorisme. 2. mencegah, menghalangi (deter), atau menetralisir operasi teroris melalui operasi intelijen. 3. menggunakan penegakan hukum untuk menangkap (apprehend) dan menuntut teroris

yang berencana dan melaksanakan serangan. 4. Kontra-Pemberontakan (Counter-Insurgency) Kontra-Pemberontakan memiliki beberapa nama seperti kelompok perlawanan (resisten), counter-insurgency, kontra-revolusi, counter-revolutionary, perang sipil, perang internal. Di Indonesia, beberapa nama yang terkenal mencakup GAM, OPM, RMS, NI DI/TII, PRRI, APRA. Dasarnya adalah failed state dan failing state. Tujuan pemberontakan adalah untuk mendongkel pemerintahan yang sedang berkuasa, secara keseluruhan maupun secara parsial di bidang tertentu atau dalam bentuk kewilayahan. Caranya tidak terbatas pada kudeta maupun aksi-aksi militer yang bersifat frontal, melainkan bisa berbentuk gerilya, kegiatan sipil, aksi propaganda di bidang ekonomi, sosial, politik, ataupun psikologis. Berbagai gerakan perlawanan ini sering ditunggangi dan diprovokasi oleh pihak lain dalam bentuk TNO (Trans-National Organisations), MNCs, intelijen asing, negara asing, negara tetangga, atau lainnya. ‘Pendekatan’ asimetris oleh negara melalui berbagai aparatnya perlu diberdayakan dalam rangka menciptakan ketertiban dan ‘menekan’ kekacauan (chaos). Terorisme Negara Pemakaian istilah ‘perang melawan teror’ (war on terror) sering dimanipulasi negara dalam rangka pembenaran penyalahgunaan aksi militer, paramiliter, dan/atau polisi dalam meredam pemberontakan dalam negeri (domestic insurgencies). Berbagai aksi penembakan dan pembunuhan terhadap orang sipil merupakan hal yang wajar dan perlu. Bentuk lain daripada terorisme yang dilakukan negara adalah untuk mengeliminasi pemimpin dan staf di berbagai organisasi politik dan militer. Tujuannya adalah untuk melabilkan pemerintah; mendapatkan dukungan publik (nasional dan internasional) untuk memberikan perlindungan (sanctuary), uang, dan kader; meningkatkan disiplin dan mencegah cacat (moral) dalam organisasi. Beberapa bentuk aksi terorisme yang dilakukan negara mencakup pemboman kantor polisi, pembunuhan prajurit jaga, atau lainnya. Strategi dan taktik ini juga sering dipakai gerilyawan terhadap anggotanya yang dinilai ‘cacat’, pun dalam rangka mendulang simpati, provokasi, intimidasi, dan identifikasi. Tujuan Terorisme Korban bukanlah target utama aksi terorisme, melainkan berupa harapan adanya dampak terhadap perubahan sosial dan politik. Bagi pelaku terorisme, aksinya dianggap sebagai bentuk demonstrasi atau perwujudan perhatian atau kebutuhannya terhadap satu sistem sosial. Kekerasan dalam suatu aksi terorisme bisa didasari oleh berbagai emosi seperti rasa marah, hasil pencucian otak, atau murni psikopat. Pelaku kekerasan demikian biasanya bersikap agresif dan berani mati (high mortality salient). Bagi pelaku, aksi martir mereka didasari oleh sebab yang baik (a good cause) untuk kebaikan yang lebih besar (for a greater good). Ideologi dan keyakinan buta (blind faith) para pelaku merupakan hasil pencucian otak bahwa hidup mereka tidak berarti dan kematian mereka bisa lebih berarti. Politisasi aksi teror bukanlah hal yang pertama. Hal ini sudah lama dilakukan sejak manusia ada dan sejak setiap manusia memiliki kepentingan, ideologi, dan keyakinan yang bisa sangat

Membedah Dunia Intelijen

berbeda dengan manusia lainnya. Dasar perbedaan tidak terbatas pada stempel dan stigma bernama kelompok nasionalis, religi, etnis, revolusioner. Aplikasi Terorisme Teror dan terorisme tidak harus berdampak pada kekerasan dan kematian yang penuh dengan lumuran darah, tetapi bisa juga berupa kehancuran dan/atau ancaman pada sumber daya dan prasarana yang secara ekonomi bersifat esensil. Berbagai unjuk rasa, protes publik, dan aksi buruh (industrial action) merupakan bentuk lain daripada teror bernama keresahan sosial. Adagium yang berlaku umum di dunia adalah one man's terrorist is another man's freedom fighter. Pelaku teror dan terorisme bisa individu, kelompok terkait pemerintah, atau kelompok anti-pemerintah. Bagi penguasa, teror bermakna ganda. Pertama, teror sebagai alat pemerintah untuk menekan/mengintimidasi masyarakatnya yang tidak mendukung kebijakan pemerintah; atau kedua, untuk membenarkan aksi pemerintah mengeluarkan kebijakan tertentu. Bagi lawan politik penguasa, terorisme menjadi alat untuk melabilkan atau melengserkan institusi politik yang ada. Mereka biasanya menyerang berbagai pihak yang berkolaborasi dengan pemerintah. Tujuannya adalah untuk menciptakan stigma ketidakmampuan atau tidak-kompetennya pemerintah dalam melindungi negara dan masyarakatnya. Terorisme merupakan praktek yang umum dilakukan organisasi politik dengan tujuan-tujuan politik haluan kiri maupun kanan., oleh kelompok nasionalis dan religi, oleh revolusioner, dan bahkan oleh institusi negara seperti tentara, dinas intelijen, dan polisi. Penggunaan kekerasan yang sistematis untuk menciptakan iklim ketakutan dalam suatu populasi yang berdampak pada pembenaran tujuan politik tertentu merupakan definisi umum daripada terorisme ala Encyclopædia Britannica. Bagi oposisi haluan keras, teror dan terorisme merupakan strategi dan alat untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa. Propaganda aksi teror yang dilakukan gerilyawan bertujuan mengintimidasi dan menimbulkan dekadensi moral. Perang psikologis teroris biasanya bersifat dramatis, penuh kekerasan, dan high-profile. Sifatnya yang high-profile dapat dilihat pada berbagai kasus pembajakan, penyanderaan, penculikan, bom mobil, dan terutama bom bunuh diri. Tujuan utama daripada berbagai aksi teror dan terorisme adalah untuk menghilangkan rasa aman di tempat-tempat umum, vital, dan strategis. Korban dan lokasi serangan teroris sering dipilih dengan seksama demi nilai kejutannya. Sekolah, pusat perdagangan, terminal bis dan kereta, restoran, dan night-club merupakan target utama karena merupakan tempat umum dan selalu dipadati oleh masyarakat biasa. Termasuk didalamnya sarana dan prasarana militer maupun politik. Terorisme: Efek Personal Efek (langsung dari aktivitas) terorisme bersifat personal. Bentuknya berupa rasa atau emosi takut, ngeri yang mencekam dan membuat gemetar, gentar, terintimidasi, terancam oleh suatu bahaya kejadian bencana alam atau buatan manusia. George W. Bush merupakan contoh salah satu pemimpin AS yang mempropagandakan rasa takut mati kepada masyarakat dunia dan mengontrolnya serta ‘memaksa’ dunia mendukung agenda jahatnya, menguasai minyak Irak dan sumber cannabis terbaik dunia di Afganistan. Baca: Greet terror. Kiss your freedom goodbye.

Today the terror alert is red, so we must invade another country that harbors terrorists (and incidentally owns a great amount of non-renewable natural resourses). Be scared, very scared, but fear not, for we will prevail against terror. But be warned, you will have to give up many of your liberties for this great cause of evil. Ummm, I mean "freedom". by carpentertom Jul 11, 2006.

Sando Sasako

12

Beberapa sinonim teror dalam bahasa Inggris mencakup frighten, afraid, fear, terrified, terrible, tremble, shaken, anxiety, worry, dread, horror, panic, scare, trepidation, affliction, hang-up, torment. Beberapa kata terkait teror: phobia; creeps, jitters, nervousness, willies; pang, qualm, twinge; agitation, apprehension, consternation, discomposure, disquiet, funk, perturbation; concern, dismay, worry; cowardice, faintheartedness, timidity, timorousness Beberapa antonim dari teror: aplomb, assurance, boldness, confidence, self-assurance, self-confidence; bravery, courage, courageousness, daring, dauntlessness, doughtiness, fearlessness, fortitude, gallantry, hardihood, intrepidity, intrepidness, stoutness, valor; audacity, guts, nerve Dua hari libur teror: (1) Ramadan- consists of fasting and praying (2) September 11th- citizens are required to dance in the streets with joy and shout "Death to America". Beberapa contoh kalimat/frase terkait teror: 1. The sound of guns being fired fills me with terror. 2. Many civilians fled in terror. 3. a terror that is still fresh in her memory. 4. the terrors of life in the jungle. 5. a regime that rules by terror. 6. bombings and other acts of terror. 7. These people have been living with terror and the threat of terror for many years. 8. a campaign of terror against ethnic minority groups. Terorisme: Respon, Dampak, Efek Politis Ketika suatu aksi teror/terorisme wujud, bentuk respon yang sangat diharapkan dan sudah diantisipasi sebelumnya dalam bentuk pre-meditated dan engineered skenario (terbaik dan terburuk) adalah sebagai berikut: 1. Penyesuaian spektrum politik. 2. Penilaian kembali nilai-nilai fundamental. 3. Perubahan hukum, prosedur kriminal (HAP), deportasi, dan peningkatan kekuasaan

dan/atau kekuatan polisi. 4. Pencegahan aksi terorisme dalam bentuk target hardening seperti pengisolasian wilayah. 5. Aksi pencegahan atau reaksi militer. 6. Peningkatan aktivitas intelijen dan pengawasan. 7. Aktivitas pencegahan bersifat kemanusiaan. 8. Kebijakan interogasi dan penahanan yang lebih permisif. Secara material dan moneter, dampak langsung dari mencuatnya isu terorisme adalah semakin besarnya alokasi dana untuk kegiatan intelijen dan penegakan hukum melawan terorisme di dalam negeri. Dana tersebut tidak mencakup kebijakan penguatan keamanan transportasi, peningkatan kesiapan dan respon tanggap-darurat, meng-counter insiden bio-kimia, dan melindungi prasarana nasional yang kritis. Di AS, dampak lain dari terorisme adalah dalam bentuk reorganisasi besar-besarnya terhadap sistem keamanan dalam negeri dan perlindungan perbatasan. Sementara di Eropa, dampaknya berupa penggalian lebih dalam terhadap arsitektur institusi yang ada dalam memerangi terorisme dan respon terhadap tantangan dan bencana keamanan buatan manusia atau alam. Propaganda peningkatan aktivitas kontra-intelijen bisa berupa percepatan upaya perlindungan domestik, mengurangi kerentanan masyarakat, menguatkan kontrol perbatasan dan keamanan transportasi, mendorong wilayah pertahanan sejauh mungkin, penyatuan program kontra-terorisme dan kesiapan kedalam upaya manajemen tanggap-darurat, fleksibilitas merespon berbagai tantangan keamanan dengan keterbatasan sumber daya personel dan finansil.

Membedah Dunia Intelijen

Konflik sebagai Cikal-bakal Terorisme Internet dan perkembangan teknologi komunikasi yang lebih maju memungkinkan berbagai aktor negara maupun aktor non-negara berkolaborasi secara langsung maupun tidak langsung terorganisir dalam satu jaringan atau lebih. Konflik antara satu negara dengan negara lain atau aktor non-negara mengejawantah kedalam bentuk perang generasi ke-4 (4GW). Konflik yang berkepanjangan berpotensi menjadi ancaman. Ancaman permusuhan (hostile, subversive, inimical) terhadap kepentingan keamanan nasional bisa berasal dari luar maupun dari dalam negeri, berbentuk negara atau bukan-negara. Ancaman bisa berbentuk terorisme, spionase, subversi, pembelotan atau provokasi (sedition), sabotase, pembunuhan. Berbagai ancaman tersebut bersifat melebar (terdiversifikasi) dan dinamis. Spionase rahasia dagang, korporasi, militer, ekonomi, industri, informasi dan/atau teknologi sensitif memiliki nilai dan biaya yang sangat tinggi. Pelakunya bisa dibedakan antara aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara bisa berupa negara bagian lain, rogue states, atau musuh lama (traditional foes). Aktor non-negara bisa berupa teman atau sekutu dalam perusahaan, organisasi, lembaga riset. Mendisain Sistem Anti-Terorisme Secara kenegaraan, khususnya bagi penguasa, sistem perlindungan anti-terorisme mencakup intelijen, berbagai misi pengawasan dan reconnaisance, dan tindakan potensil. Hal ini belum termasuk dan sangat tidak terlepas dari berbagai intrik dan konflik kepentingan yang sifatnya personal maupun institusional. Berbagai upaya ramifikasi politik dan diplomatik merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan tidak bisa segera diselesaikan. Pekerjaan paling mudah bagi pemerintah dalam melawan aksi teror adalah membentuk unit khusus yang sifatnya menindak aksi terorisme yang sudah terjadi maupun sedang direncanakan, khususnya kelompok teroris yang sengaja dibentuk dan direkayasa oleh pemerintah demi menggolkan tujuan politik yang tersembunyi. Unit taktis elit khusus kontra-terorisme bisa berperan dan terlibat langsung dengan teroris, mencegah serangan teroris, penyelamatan sandera. Kontak senjata (CQB, Close Quarters Battle) dilakukan secara rahasia demi meminimkan korban. Termasuk didalamnya tim serbu (assault teams, take-over force), penembak jitu, pakar EOD (Explosive Ordnance Disposal, jihandak), anjing pengendus (K-9), dan staf intel. Praktek Intelijen di Indonesia Masa Orde Lama Satuan intel pertama bernama Badan Istimewa dipimpin dan dilatih langsung oleh Zoelkifli Loebis, bekas perwira Peta yang mendapatkan pendidikan intel dari Seinen Dojo, Pusat Penggemblengan Pemuda, di Singapura. Awalnya, Zoelkifli merekrut 40 orang, kebanyakan perwira Peta gyugun. Sebelum terjun ke lapangan, mereka dibekali latihan soal informasi militer, sabotase dan perang urat syaraf. Pendidikannya cuma satu minggu. Badan Istimewa tersebut menginduk pada Badan Keamanan Rakyat (BKR), cikal bakal TNI. Ketika pusat pemerintahan pindah ke Yogya, Badan Istimewa berubah menjadi BRaNI (Badan Rahasia Negara Indonesia), dan menginduk ke Kementerian Pertahanan, tapi punya jalur langsung ke Presiden Soekarno. Pemimpinnya tetap Zoelkifli Loebis. Brani terus merekrut ratusan pemuda, mendidik dengan latihan kilat dan membentuk satuan FP (Field Preparation). Tugas FP tidak terbatas pada aksi sabotase, psywar, penggalangan perlawanan terhadap Belanda, menyusup ke lawan, dan penyelundupan senjata. FP merangkap kerja sebagai intelijen tempur dan teritorial. Semasa Amir Sjarifoeddin menjadi perdana menteri, April 1947, satuan intel menjadi KP-V (Kementerian Pertahanan-V). KP-V berada di luar struktur militer dan beranggota bekas

Sando Sasako

14

jaksa dan polisi pada zaman Belanda. Seksi A (bekas Brani) dipimpin Kol. Abdoerahman, orang kepercayaan Amir Sjarifoeddin, dengan Zoelkifli Loebis sebagai wakil. Di tahun 1948, Amir dan Abdoerahman merupakan pelaku aktif pemberontakan PKI (Madiun Affair) 1948. Semasa Hatta menjadi perdana menteri, KP-V dibubarkan. Satuan intel berada di bawah Bagian I SUAD (Staf Umum Angkatan Darat) dipimpin Kol. Zoelkifli Loebis. Pasca penyerahan kedaulatan pada pertengahan 1949, satuan intel berubah nama menjadi IKP (Intelijen Kementerian Pertahanan) yang dipimpin Sri Sultan Hamengku Buwono sebagai Menteri Pertahanan dengan Zoelkifli Loebis sebagai tokoh utama. Sebagai Kepala IKP, Zoelkifli membentuk BIsAP (Biro Informasi Angkatan Perang), yang bertugas menyiapkan info strategis untuk Menteri Pertahanan dan pemimpin militer. Keberadaan IKP digembosi menyusul kepergian Zoelkifli setelah berkonflik dengan AH Nasoetion. Pada Aksi 17 Oktober 1952, kelompok Nasoetion berdemo dengan mengarahkan meriam ke istana dan menuntut pembubaran DPR. Zoelkifli lari kemudian bergabung dalam aksi PRRI. Keberadaan intel kembali menonjol setelah PM Soebandrio diizinkan Soekarno memimpin BPI (Biro Pusat Intelijen), yang membawahi kesatuan intel di tiga angkatan, yakni kepolisian negara, kejaksaan, serta intelijen Hankam. Laporan intelijen Hankam tentang PKI sering dipelintir agen-agen BPI. Di tahun 1965, dokumen Gillchrist merupakan bukti rekayasa laporan intel BPI yang paling ternama. Selaku Dubes Inggris di Jakarta, Gillchrist mengabarkan Harolg Garcia bahwa Dewan Jenderal merupakan teman sejawat dalam mengkudeta Soekarno. Selain berhasil memojokkan Angkatan Darat, dokumen tersebut juga berhasil memprovokasi Pemoeda Rakjat, kelompok militan asuhan PKI. Masa Orde Baru Pasca pemberontakan G30S/PKI di tahun 1965, BPI dibekukan dan diganti KIN (Komando Intelijen Negara). Belum genap setahun, KIN berganti nama menjadi BAKIN (Badan Koordinasi Intelijen Negara) dengan Mayjen Soedirgo sebagai Kepala Bakin. Karena diduga bersimpati terhadap PKI, Soedirgo diganti Yoga Sugama. Bakin dan Intel G-1 Hankam serta berbagai satuan intel menjadi pelaksana operasi pokok di dalam negeri dalam rangka mengamankan Orde Baru. Dengan statusnya sebagai Waka Bakin, Asintel Hankam, dan Kepala Seksi Intel Kopkamtib, Ali Moertopo menjadi orang yang sangat berpengaruh. Kekuasaan Ali Moertopo bertambah luas setelah diangkat sebagai Sekretaris Pribadi (Sespri) dan kemudian sebagai Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto. Perannya terlihat dalam 2 satuan intel khusus dengan nama panji Operasi Khusus (Opsus) yang bertugas menjalankan operasi pembebasan Irian Barat (1961) dan menyelesaikan konfrontasi dengan Malaysia (1966). Ali Moertopo juga berperan dalam mendudukkan J. Naro dan HMS Mintaredja sebagai pimpinan Parmusi, mendongkel Djarnawi Hadikoesoemo dan Loekman Haroen. Kekuasaan Ali Moertopo tidak bertahan lama dan lembaga Aspri dibubarkan menyusul meletusnya peristiwa Malari, 15 Januari 1974. Ditengarai sebagai dalang pengerahan sejumlah orang GUPPI melakukan pembakaran di sela-sela aksi demo itu, Ali Moertopo diduga berkonflik dengan Panglima Kopkamtib Jendral Soemitro dan Kepala Bakin Soetopo Joewono. Ketiganya kemudian dilengserkan Soeharto. Benny Moerdani dan Yoga Soegama dipanggil pulang dari luar negeri untuk membenahi dinas intelijen Indonesia. Yoga ke Bakin dan lebih memfokuskan diri pada pemantauan dan penganalisaan masalah secara nasional. Laporan dan perkiraan BAKIN disampaikan setiap sidang kabinet paripurna tutup tahun.

Membedah Dunia Intelijen

Peran Moerdani Reorganisasi intelijen organik Hankam dilakukan Benny dengan mulai memperbaiki mutu anggota dan perangkat pendukungnya. Karier Benny meroket menjadi Asintel Mabes ABRI di tahun 1974, Asintel Hankam, dan Kepala Pusintelstrat (Pusat Intelijen Strategis) di rahun 1977. Di ujung tahun 1970-an dan awal 1980-an itu, ia dipercaya memegang dua jabatan penting lainnya di bidang intelijen, yakni Wakil Kepala Bakin dan Kepala Intelijen (Komandan Satgas Intel) Kopkamtib (Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban). Setelah menjadi Panglima ABRI di tahun 1983, Benny meningkatkan status Pusintelstrat menjadi BAIS. Benny mencoba menciptakan badan intelijen ABRI yang terpusat dan profesional. Tujuannya adalah dalam rangka mengawasi kegiatan yang sekecil-kecilnya dan kesanggupan untuk mencegah atau -kalau perlu- mengambil tindakan yang tidak direstui pemerintah. Walau sudah menjadi Menhankam dan pensiun dari kemiliteran serta tidak lagi menjadi menjabat sebagai Pangab dan Pangkopkamtib, Moerdani ditengarai masih tetap memiliki kuku di BAIS. Intelijen Hankam Pada mulanya, BAIS merupakan satuan intel Mabes TNI-AD (MBAD, MaBAD) dengan nama PSiAD (Pusat Psikologi Angkatan Darat). PSiAD merupakan organisasi tandingan BPI Soebandrio. Di awal orde baru, PSiAD dilikuidasi dan diganti menjadi Pusintelstrat yang berada di bawah Departemen Hankam. Pusintelstrat tetap dipimpin Brigjen LB Moerdani selaku Ketua G-I Hankam sampai menjadi Panglima ABRI. Pada era ini, intelijen militer memiliki badan intelijen operasional yang bernama Satgas Intelijen Kopkamtib, dengan kewenangan yang sangat superior. Kewenangan Kopkamtib terlihat pada peran aktif dalam menangani konflik dalam partai, melakukan screening terhadap calon anggota DPR/MPR, calon pejabat tinggi negara, diplomat yang akan ditugaskan di luar negeri dan bahkan para pejabat BUMN; mengawasi bekas tahanan politik PKI, memberantas pungli, dan urusan tanah. Di tahun 1980, Pusintelstrat dan Satgas Intel Kopkamtib dilebur menjadi BIA (Badan Intelijen ABRI). Jabatan Kepala BIA dipegang oleh Panglima ABRI, sedangkan kegiatan operasional BIA dipimpin oleh Wakil Kepala. Setelah menjabat sebagai Panglima ABRI, Pusintelstrat dikembangkan Benny menjadi BAIS (Badan Intelijen Strategis) TNI di tahun 1986. Tugas BAIS mencakup dan menganalisis semua aspek Strategis Pertahanan Keamanan dan Pembangunan Nasional dalam bentuk analisis-analisis intelijen dan strategis yang aktual maupun perkiraan ke depan kepada Panglima TNI dan Departemen Pertahanan. Komentar Benny tentang ambisi bisnis anak Soeharto membuat Soeharto mendepak Benny terlempar dari singgasana kemiliterannya. Walau sudah pensiun, sampai tahun 1987, Benny ditengarai masih memiliki ruang khusus di Kompleks BAIS (sekarang Balai Sudirman, Tebet, Jakarta Selatan). Kampanye de-Benisasi membuat fungsi dan nama BAIS dikembalikan menjadi BIA. Kepala BIA tidak lagi dirangkap oleh Panglima ABRI, melainkan secara ex officio oleh Asintel Kasum ABRI. BIA ditetapkan sebagai organisasi yang khusus menangani (operasi) intelijen kemiliteran dan berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI). Di tahun 1999, BIA kembali menjadi BAIS TNI. Perubahan ini sebenarnya telah direncanakan sejak Feisal Tanjung menjadi Panglima ABRI, seusai Sidang Umum MPR Maret 1993. Perubahan sosok BAIS diarahkan supaya lebih berdaya guna, khususnya dalam hal tindakan pencegahan terhadap gangguan stabilitas

Sando Sasako

16

politik, ekonomi, dan sosial. BAIS tidak lagi bisa bertindak langsung terhadap mereka yang dianggap sebagai "musuh negara", misalnya penahanan tanpa proses peradilan. Kopkambtib Kopkamtib merupakan jantung kekuasaan Orde Baru yang mengkoordinasi sejumlah badan intelejen, mulai dari Bakin sampai dengan intelejen dalam setiap bagian ABRI. Kopkamtib dapat menggunakan seluruh aset dan personalia pemerintahan sipil di Indonesia demi kepentingan mempertahankan pelaksanaan pembangunan yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kopkamtib juga memiliki kekuasaan untuk memberi perintah kepada polisi dalam melakukan proses interogasi, penangkapan, penahanan yang tidak diatur dalam peraturan nasional yang ada. Pada kasus-kasus yang dinilai dapat mengganggu stabilitas politik dan ekonomi, Kopkamtib dapat menerobos wewenang departemen sipil, bahkan wewenang ABRI sekalipun. Dengan personel militer terpercaya untuk melaksanakan tugas-tugas yang bertujuan politik dalam artian luas dan luar biasa, Kopkamtib merupakan inti pemerintah Indonesia yang militeristik pada masa hukum darurat perang yang permanen dengan melaksanakan kegiatan keamanan dan intelejen. Di jajaran teritorial, Kopkamtib bisa memanfaatkan perangkat ABRI yang ada, mulai dari kodam, korem, kodim, koramil, bahkan sampai babinsa di tingkat pedesaan. Sementara itu, Bakin, sebagai koordinator, tidak bisa mengakses dan tidak memiliki jaringan tersebut, walau mempunyai sejumlah "koresponden" di lapangan secara terbatas. TAP/MPR No.X/MPR/1973 tentang Peraturan dan Fungsi Kopkamtib dalam Sistem Keamanan Nasional memberikan kekuasaan kepada presiden sebagai mandataris MPR untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk suksesnya mengawal pembangunan nasional yang berdasarkan demokrasi Pancasila dan konstitusi UUD 1945 dengan: 1. Menjaga keamanan nasional, 2. Memelihara persatuan dan kesatuan bangsa, 3. Mencegah bangkitnya gerakan G30S/PKI dan ancaman subversi lainnya. Berdasarkan Keppres No.47/1978, Kopkamtib mempunyai 4 fungsi utama: 1. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaksanaan dalam pemeliharaan stabilitas keamanan

dan ketertiban nasional. 2. Mencegah kegiatan dan menumpas sisa-sisa G30S/PKI, subversi dan golongan ekstrem

lainnya yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat yang membahayakan keselamatan dan keutuhan negara, bangsa yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

3. Mencegah pengaruh moral dan mental yang di timbulkan oleh peristiwa G 30 S PKI dan aliran kebudayaan lainnya yang bertentangan dengan moral, mental dan kebudayaan berdasarkan Pancasila.

4. Membimbing masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dan ikut bertanggung jawab dalam memelihara keamanan dan ketertiban.

Kopkamtib dibentuk dan langsung di bawah komando Presiden Soeharto sejak 5 Oktober 1965 sampai 19 November 1969. Jabatan ini kemudian dipegang Jen. Maraden Panggabean sampai 27 Maret 1973; diteruskan oleh Jen. Soemitro sampai 28 Januari 1974. Peristiwa Malari membuat jabatan Panglima Kopkamtib diambil-alih lagi oleh Soeharto dengan Laks Soedomo sebagai Pelaksana Tugas Harian sampai 17 April 1978. Jabatan penuh sebagai Pangkopkamtib diemban Soedomo sampai 29 Maret 1983; dan diteruskan oleh Jen. LB Moerdani sampai 5 September 1988. Sejak 1982, Kopkamtib berubah menjadi lembaga militer yang benar-benar tidak bisa dikontrol masyarakat dengan tidak disebutnya lembaga tersebut dalam UU Hankam yang digodok DPR. Di tahun 1988, konfliknya dengan Moerdani membuat Soeharto membubarkan

Membedah Dunia Intelijen

institusi ini dan menggantikannya dengan Bakorstanas (Badan Koordinasi Bantuan Pemantapan Stabilitas Nasional). Selain bertujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan stabilitas nasional, Bakorstanas juga bertindak sebagai penasehat. Termasuk didalamnya penyerapan hampir seluruh peran dan staf Kopkamtib. Dikepalai oleh Panglima ABRI, Bakorstanas melapor langsung kepada presiden. Menhankam/Pangab Rangkap jabatan Menhankam/Pangab mulai dilakukan Soeharto sejak resmi menjadi Presiden sampai tahun 1983. Ketika Moerdani menjadi Panglima ABRI (28 Maret 1983 sampai 27 Februari 1988), dia enggan menjabat sebagi Menhankam. Moerdani lebih memilih rangkap jabatan sebagai Pangkopkamtib. Setelah dilengserkan dari Pangab/Pangkopkamtib dan penghapusan institusi Kopkamtib, Moerdani diangkap menjadi Menhankam (21 Maret 1988 sampai 17 Maret 1993), menggantikan Jen. S. Poniman (19 Maret 1983 sampai 21 Maret 1988). Rangkap jabatan Menhankam/Pangab kemudian juga dilakukan KSAD Jen. Edi Sudrajat (19 Februari 1993 sampai 21 Mei 1993) dan Wiranto (16 Februari 1998 sampai 26 Oktober 1999). Panglima ABRI Periode Jabatan Lain Periode Menhankam Soeharto 06.1968 – 03.1973 Presiden 28.08.1966 – 09.09.1971 Soeharto Maraden Panggabean 03.1973 – 04.1978 09.09.1971 – 29.03.1978 Maraden Panggabean Andi M. Yusuf 04.1978 – 28.03.1983 29.03.1978 – 19.03.1983 Andi M. Yusuf LB Moerdani 28.03.1983 – 27.02.1988 Pangkopkamtib 19.03.1983 – 21.03.1988 S. Poniman Try Sutrisno 27.02.1988 – 19.02.1993 21.03.1988 – 17.03.1993 LB Moerdani Edi Sudrajat 19.02.1993 – 21.05.1993 KSAD 17.03.1993 – 17.03.1998 Edi Sudrajat Feisal Tanjung 21.05.1993 – 12.02.1998 17.03.1998 – 21.05.1998 Wiranto Wiranto 16.02.1998 – 26.10.1999 21.05.1998 – 26.10.1999 Wiranto Panglima TNI Periode Periode Menhan Laks. Widodo A.S. 26.10.1999 – 07.06.2002 26.10.1999 – 26.08.2000 Juwono Sudarsono 26.08.2000 – 09.08.2001 Moh. Mahfud M.D Jen. Endriartono Sutarto 07.06.2002 – 13.02.2006 09.08.2001 – 20.10.2004 Matori Abdul Djalil Mars. Djoko Suyanto 13.02.2006 – 28.12.2007 20.10.2004 – 22.10.2009 Juwono Sudarsono Jen. Djoko Santoso 28.12.2007 – 28.09.2010 20.10.2004 – sekarang Purnomo Yusgiantoro Laks. Agus Suhartono 28.09.2010 – sekarang Praktek Intelijen di AS Di AS, perbedaan antara intelijen dan penegakan hukum dibuat dengan sangat hati-hati. Beberapa organisasi pengawasan (supervisory) dan koordinasi memberikan laporan ke presiden, khususnya ke Direktur Intelijen Nasional (DNI, Director of National Intelligence) dan Kantor Pelaksana Kontra-Intelijen Nasional (NCIX, Office of the National Counterintelligence Executive). Strategi Kontra-Intelijen Nasional (NCS, National Counterintelligence Strategy) merupakan laporan implementasi aktivitas yang dilakukan komunitas kontra-intelijen yang ditulis NCIX (National CounterIntelligence Executive) untuk presiden. Definisi teknis ancaman strategis digunakan NCIX dari: 1. Kerangkakerja Prioritas Intelijen Nasional (National Intelligence Priorities Framework,

NIPF), 2. Penilaian terhadap Identifikasi dan Priotisasi Ancaman Nasional (NTIPA, National Threat

Identification and Prioritization Assessment), dan 3. otoritas lainnya. Mekanisme pembuatan NCS dilakukan National Counterintelligence Policy Board (NCPB), khususnya pada aspek pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mendapat persetujuan presiden. Tujuan NCS adalah untuk memberikan peringatan dan mencegah serangan teroris

Sando Sasako

18

di dalam negeri, terlibat dengan ancaman asimetris, dan menyediakan intelijen yang bisa dipercaya terhadap isu-isu strategis tradisional dan yang berkelanjutan. Pengintegrasian aktivitas komunitas kontra-intelijen perlu dilakukan melalui kebijakan, doktrin, standar, dan teknologi yang tepat, dan menyesuaikan kebijakan dan praktek dengan prioritas anggaran dan operasional dari DNI (Director of National Intelligence). Seluruh laporan intelijen dari komunitas intelijen dikirimkan ke NCC (National Counterterrorism Center), untuk diteruskan ke DNI. NCC dioperasikan oleh FBI dan CIA secara bersama. Walau demikian, CIA tidak dibolehkan melakukan operasi lapangan di wilayah AS. Komunitas intelijen di AS yang terdiri dari 15 organisasi merupakan bagian dari NCPB. Komunitas intelijen itu pun juga berfungsi sebagai komunitas kontra-intelijen.

Bagan – 3. Komponen utama komunitas kontra-intelijen AS Sumber: Todd E. Gleghorn, Exposing The Seams: The Impetus for Reforming US Counterintelligence,

Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Sept. 2003. Keterangan: PFIAB = President’s Foreign Intelligence Advisory Board FBI merupakan badan utama (lead agency) bagi penegakan hukum terorisme. Dukungan bisa didapat dari DHS (Department of Homeland Security). Restrukturisasi membuat DHS juga membawahi INS (US Immigration and Naturalization Service), yang dulunya dibawah Depkeh. CFSO (Counterintelligence Force Protection Source Operations) merupakan badan kontra-intelijen yang berfungsi khusus untuk melindungi aset-aset militer. CFSO memberikan laporan ke rantai komando militer untuk mendapat dukungan langsung. Setiap angkatan memiliki fungsi kontra-intelijennya masing-masing.

Membedah Dunia Intelijen

Fungsi kontra-intelijen Angkatan Darat disebut US Army Counter Intelligence atau lebih dikenal dengan sebutan INSCOM (Intelligence and Security Command), Angkatan Udara dengan AFOSI (Air Force Office of Special Investigations),dan Angkatan Laut dengan NCIS (Naval Criminal Investigative Service), dulunya NIS. Selain NCIS, Korps Marinir (USMC) juga memiliki CI/HUMINT (Counterintelligence/Tactical HUMINT) assets dan CIFA (Defense-wide Counterintelligence Field Activity).

Bagan – 4. Struktur Komunitas Intelijen Pelaksana di AS [PDD-75] Sumber: Todd E. Gleghorn, Exposing The Seams: The Impetus for Reforming US Counterintelligence,

Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Sept. 2003. Berdasarkan laporan CFSO, aktivitas ofensif dikoordinir oleh NCS (National Clandestine Service), termasuk didalamnya kontra-spionase ofensif (tapi tidak bersifat tempur) terhadap teroris. NCS merupakan bagian dari CIA, yang mana dulunya di bawah Direktorat Operasi. Biro HumInt Pertahanan (Defense HUMINT Service) dilebur kedalam NCS.

Sando Sasako

20

Bagan – 5. Pembagian struktural dan tumpang tindih operasi organisasi komunitas intelijen di AS Sumber: Todd E. Gleghorn, Exposing The Seams: The Impetus for Reforming US Counterintelligence,

Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Sept. 2003. 1. FBI Sebelum PD-II di tahun 1939, Presiden FDR (Franklin Delano Roosevelt) memberikan FBI tanggung jawab utama untuk menangani kontra-spionase. Di tahun 1941, FDR membentuk OSS (Office of Strategic Services), cikal bakal CIA, untuk bertanggungjawab mengkoordinir segala bentuk intelijen, termasuk operasi ofensif, yang sifatnya positif dan operasi kontra-intelijen di luar negeri. Kebijakan ini menjadi dasar sekaligus gejala kegagalan sistemik atau organisasi pada aspek kontra-intelijen di komunitas intelijen, bahwa FBI dan CIA tidak bisa bekerja sama secara efektif. Sekitar tiga perempat anggaran kontra-intelijen AS sejak PD-II dialokasikan ke FBI, sementara sisanya diberikan ke CIA, Dephan, dan badan intel lainnya. Struktur komunitas intelijen mulai diformilkan sejak 1947 dengan FBI diberikan kewenangan sebagai lead agency di bidang intelijen, counter-sabotage, counter-espionage. Serangan WTC di tahun 1993 dan pemboman Oklahoma di tahun 1995 membuat dana segar ke FBI semakin bertambah besar dalam rangka memerangi ancaman terorisme, termasuk didalamnya pemenuhan tuntutan kepemimpinan dan harapan kinerja. Kasus 9/11 di tahun 2001 membuat FBI menambah divisi baru dengan nama National Security Branch, yang sarat

Membedah Dunia Intelijen

misi kontra-terorisme. Program kontra-intelijen yang tidak terkait terorisme semakin terfokus pada upaya kontra-spionase dan menjadi misi dengan kolateral yang dikurangi. Walau demikian, FBI tetap menjadi aparat penegak hukum yang pertama dan utama, yang bertanggungjawab menginvestigasi pelanggaran hukum kriminil, termasuk didalamnya peraturan spionase. Keahlian kontra-intelijen FBI didapat dari teknik dan pelatihan investigas kejahatan. Orientasi dan produk utama FBI adalah sebagai intelligence officer dan aparat penegak hukum. 2. CIA CIA merupakan dinas intelijen AS di luar negeri dan dilarang beroperasi terhadap warganya di wilayah AS, kecuali atas izin dan koordinasi ketat dari FBI. Aksi CIA dibatasi oleh cakupan misi, yakni: 1. mengumpulkan intelijen asing di luar negeri. 2. melaksanakan operasi kontra-intelijen di luar negeri dalam rangka melindungi AS dan

mungkin secara mengejutkan. 3. melaksanakan operasi kontra-intelijen di dalam negeri dalam upaya melindungi dirinya. 4. diberikan kelonggaran lebih pada alat pengumpulan intelijen, seperti antitesis (melanggar

hukum negara asing dalam rangka mengumpulkan intelijen) seperti halnya ilegal pada misi penegakan hukum FBI.

Prominent Spies 1. Aldrich Ames handed a stack of dossiers of CIA agents in the Eastern Bloc to his KGB-

officer "handler". 2. Aldrich Hazen Ames. 3. Allan Pinkerton, in the American Civil War. 4. Belle Boyd , in the American Civil War. 5. Charles-Louis Schulmeister, in the Napoleonic Wars. 6. Christiaan Snouck Hurgronje aka Haji Abdul Ghaffar, ending the 40 year Aceh War. 7. Cold War espionage. 8. Espionage in Norway during World War I. 9. Father Coughlin in WWII. 10. Fritz Joubert Duquesne, the German Duquesne Spy Ring, in the Second Boer War. 11. Fritz Joubert Duquesne, the German Duquesne Spy Ring, in World War I. 12. Hans Ferdinand Mayer sent the Oslo Report, November 1939. 13. Ho Liang-Shung, in The Russo-Japanese War. 14. Howard Burnham, in World War I. 15. Hugh Francis Redmond, a CIA officer in China. 16. James Armistead, in the American Revolution. 17. James Hall III. 18. John Andre, in the American Revolution. 19. John Anthony Walker. 20. John Kiriakou, the whistleblowers. 21. Jonathan Pollard. 22. Jules C. Silber, in World War I. 23. Klaus Fuchs, Soviet spying on the US Manhattan project. 24. Mata Hari, in World War I. 25. Nathan Hale, in the American Revolution. 26. Red Orchestra, Soviet spying on Nazi Germany 27. Réseau AGIR, a French network in Occupied France for the British. 28. Robert Lee Johnson.

Sando Sasako

22

29. Robert Philip Hanssen. 30. Rosenbergs, The Rosenberg ring. 31. Sidney Reilly, in The Russo-Japanese War. 32. Sidney Reilly, in the Second Boer War. 33. Sidney Reilly, in World War I. 34. Sir Francis Walsingham, a spy of Elizabeth I of England 35. Soble spy ring. 36. Stephen Jin-Woo Kim, an official communicated with journalists for innocuous reasons. 37. T.E. Lawrence, in World War I. 38. Thomas Andrews Drake, the whistleblowers. 39. Thomas Knowlton, The First American Spy in the American Revolution. 40. William Wickham, in the Napoleonic Wars. 41. Valerie Plame. Prominent Fictional Spies 1. The Spy, a 1821 classic novel of James Fenimore Cooper, a spy in New York during the

Revolutionary War. 2. Kim, a fictional spy of the English novelist Rudyard Kipling, of the Great Game between

the UK and Russia in 19th century Central Asia. 3. Allen Dulles: Master of Spies, of James Srodesin in 2000. 4. C.C. Taylor, the last sanctioned assassin of the U.S. government. 5. Canaris: Hitler's Master Spy of Heinz Hohne in 1979. 6. Casey: The Lives and Secrets of William J. Casey-From the OSS to the CIA, of Joseph

Persico in 1991. 7. Chekisty: A History of the KGB, of John J. Dziak in 1988. 8. Counterfeit Hero: Fritz Duquesne, Adventurer and Spy, of Art Ronnie in 1995. 9. George Smiley of Le Carre. 10. Harry Palmer of Le Carre. 11. James Bond. 12. Johnny Fedora, a fictional agent of early Cold War espionage. 13. Stasi: The Untold Story of the East German Secret Police, of John O. Koehler in 1999. 14. The Baroness. 15. The Sword and the Shield: The Mitrokhin Archive and the Secret History of the KGB, of

Christopher Andrew and Vasili Mitrokhin in 1991, 2005. 16. Venona: Decoding Soviet Espionage in America, of John Earl Haynes and Harvey Klehr

in 1999. Soviet and Russian spies In the US, up to 1940s:

1. Alexander Ulanovsky 2. Alfred Sarant 3. Alger Hiss 4. Anatoli Yatskov 5. Bill Weisband 6. Boris Bykov 7. David Greenglass 8. Donald Hiss 9. Flora Wovschin 10. George Koval 11. Harold Glasser

Membedah Dunia Intelijen

12. Harold Ware 13. Harry Dexter White 14. Harry Gold 15. Hede Massing 16. Isaiah Oggins 17. J. Peters 18. Joel Barr 19. John Abt 20. John Herrmann 21. Judith Coplon 22. Julian Wadleigh 23. Julius Rosenberg 24. Klaus Fuchs 25. Lee Pressman 26. Lona Cohen 27. Mihail Gorin 28. Morris Cohen 29. Morton Sobell 30. Nathan Witt 31. Nathaniel Weyl 32. Noel Field 33. Saville Sax 34. Theodore Hall 35. Victor Perlo 36. Vincent Reno 37. Ward Pigman 38. Whittaker Chambers 39. William Malisoff 40. William Perl.

In the US, 1950s to 1960s: 1. Jack Dunlap 2. Jack Soble 3. Myra Soble 4. Robert Lee Johnson 5. Robert Soblen 6. Vilyam Genrikhovich Fisher

In the US, from 1970s and beyond: 1. Aldrich Ames 2. Andrew Daulton Lee 3. Anna Chapman 4. Christopher John Boyce 5. Clayton J. Lonetree 6. David Sheldon Boone 7. Earl Edwin Pitts 8. Edward Lee Howard 9. George Trofimoff 10. Harold James Nicholson 11. Illegals Program 12. James Hall III 13. John Anthony Walker

Sando Sasako

24

14. Maria Wicher 15. Richard Miller 16. Robert Hanssen 17. Robert Thompson 18. Ronald Pelton 19. Thomas Patrick Cavanaugh.

In the UK: 1. Cambridge Five comprises of

a. Anthony Blunt, b. Donald Maclean, c. Guy Burgess, d. John Cairncross, e. Kim Philby

2. Portland Spy Ring comprises of a. Ethel Gee, b. Harry Houghton, c. Konon Molody, d. Lona Cohen, e. Morris Cohen.

3. Alan Nunn May 4. Arthur Wynn 5. Dave Springhall 6. David Crook 7. Edith Tudor Hart 8. Geoffrey Prime 9. George Blake 10. Goronwy Rees 11. John Alexander Symonds 12. John Peet 13. John Vassall 14. Klaus Fuchs 15. Litzi Friedmann 16. Melita Norwood 17. Michael Bettaney 18. Michael John Smith.

In Canada: 1. Sam Carr, 2. Fred Rose.

Elsewhere: 1. Alexander Gregory Barmine 2. Dieter Gerhardt 3. Fyodor Raskolnikov 4. Ignace Reiss 5. Richard Sorge 6. Vitaly Shlykov 7. Walter Krivitsky

Membedah Dunia Intelijen

References Bernard C. Victory, Modernizing Intelligence: Structure and Change for the 21st Century

with a Note from LTG William E. Odom, USA (ret) Study Chairman. (Fairfax: National Institute for Public Policy, 2002), 99.

David H. Petraeus dan James F. Amos, Counterinsurgency, A Joint Publication of US Army and US Marince Corps., Field Manual (FM) No.3-24 of US Army HQ and Marine Corps Warfighting Publication (MCWP) No.3-33.5 of Marine Corps Combat Development Command HQ of US Navy HQ, Washington DC, 15 Dec. 2006.

Encyclopædia Britannica Ultimate Reference Suite, "terrorism", Chicago: Encyclopædia Britannica, 2012. (MLA Style)

Kelly Mitchell dan Shari R. Veil, Promoting Violence: Terror Management Theory and Campus Safety Campaigns, 10 Aug. 2009.

Kristin Archick et al, European Approaches to Homeland Security and Counterterrorism, Congressional Research Service: Report for Congress # RL33573, The Library of Congress, 24.07.2006.

Loch K. Johnson, A Framework for Strengthening U.S. Intelligence, Yale Journal of International Affairs, Winter | Spring 2006, hal.116-131.

Merriam-Webster, terrorism, http://www.merriam-webster.com/concise/terrorism. Michelle K. Van Cleave, Counterintelligence and National Strategy, School for National

Security Executive Education, National Defense University Press, Washington, D.C., April 2007. Source 1, 2, 3.

ratical.org, The 9-11 bombings Were Not Acts of War. The 9-11 bombings Were Crimes Against Humanity, http://ratical.org/ratville/CAH/.

Roberto Desimone and David Charles, Towards an Ontology for Intelligence Analysis and Collection Management, QinetiQ.com, Malvern, Worcs, UK, 7 Feb. 2002.

Roy Godson, Dirty Tricks or Trump Cards: U.S. Covert Action & Counterintelligence. Washington, D.C. and London: Brassey’s, 1995.

Sherman Kent, “The Need for an Intelligence Literature,” Studies in Intelligence (Washington, DC: Center for the Study of Intelligence, Fall 1955).

Jack Davis, Improving CIA Analytic Performance: Strategic Warning, Occasional Papers 1, no. 1 (Washington, DC: The Sherman Kent Center for Intelligence Analysis, September 2002).

The National Counterintelligence Policy Board , The National Counterintelligence Strategy of the United States of America 2007, 27.03.2007.

Todd E. Gleghorn, Exposing The Seams: The Impetus for Reforming US Counterintelligence, Thesis, Naval Postgraduate School, Monterey, California, Sept. 2003.

National Security Act of 1947, US Code, vol.50, secs.401a-3 (1947). US President Executive Order, United States Intelligence Activities, Executive Order 12333,

Federal Register 46, no.59941, 4 Dec. 1981. US President, Presidential Decision Directive 39, US Counterterrorism Policy, Washington,

D.C.: Government Printing Office, 21 June 1995. US Army, Regulation 381-20, The Army Counterintelligence Program, Washington, DC:

Department of the Army, 15 Nov. 1993. US Federal Bureau of Investigation, Attorney General Guidelines for Foreign Intelligence

Collection and Foreign Counterintelligence Investigations, Washington, DC: Government Printing Office, 18.04.1983. This declassified FBI directive was made available to Cryptome through a FOIA request via Jeffery Richelson and Michael Evans of the National Security Archive.

Sando Sasako

26

US Marine Corps, Marine Corps Warfighting Publication 2-14. Counterintelligence. Washington, D.C.: Headquarters of the Marine Corps., 5 Sept. 2000.

US Department of the Army, Field Manual 34-60: CounterIntelligence, Headquarters, Washington, DC, 3 Oct. 1995. a. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/ b. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60p.htm c. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/f34-60_1.htm d. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/f34-60_2.htm e. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/f34-60_3.htm f. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/f34-60_4.htm g. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/f34-60_5.htm h. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60a.htm i. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60b.htm j. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60c.htm k. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60g.htm l. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm34-60/fm34-60r.htm

Links 1. http://www.intelligence.gov/1-definition.shtml [22 April 2003]. 2. http://205.254.131.69/HQSecOp/operations_security/History_of_OPEC.pdf 3. http://sill-www.army.mil/FAMAG/Go_to_War_Primer/pdf_files/ATACMS.pdf 4. http://www.aiai.ed.ac.uk/project/coalition/KSCO/ksco-2002/pdf-parts/F-ksco-2002-

paper-11-desimone.pdf 5. http://www.armed-services.senate.gov/press/01mark.pdf 6. http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/acsc/02-059.pdf 7. http://www.csus.edu/indiv/c/carrollt/Site/Welcome_files/Gov%27t%20139G%20class%

20notes%20Fall%202006%20-%2024%20Oct.pdf 8. http://www.dod.gov/pubs/foi/joint_staff/jointStaff_jointOperations/913.pdf 9. http://www.dtic.mil/cgi-bin/GetTRDoc?AD=ADA418554 10. http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/ 11. http://www.dtic.mil/doctrine/new_pubs/jp1_02.pdf 12. http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp2_0.pdf 13. http://www.fas.org/irp/doddir/dod/jp3_07_1.pdf 14. http://ra.defense.gov/documents/rtm/jp1_02.pdf 15. http://www.fas.org/irp/doddir/army/fm3-24.pdf 16. http://www.fas.org/irp/ops/ci/cistrategy2007.pdf 17. http://www.fas.org/sgp/crs/intel/RS22017.pdf 18. http://www.nps.edu/Academics/Schools/SIGS/DegreeProg/NSA/ 19. http://www.uscrest.org/CMOfinalReport.pdf 20. http://www.yale.edu/yjia/articles/Vol_1_Iss_2_Spring2006/johnson217.pdf 21. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/kent-

csi/vol6no1/pdf/v06i1a05p.pdf 22. https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/csi-publications/books-

and-monographs/U-Oct%20%201993-%20Of%20Moles%20-%20Molehunters%20-%20A%20Review%20of%20Counterintelligence%20Literature-%201977-92%20-v2.pdf

23. https://www.cia.gov/library/publications/historical-collection-publications/creation-of-ic-founding-documents/CI%20Booklet%20Web%20Version%20%20-%202%20July.pdf

24. http://www.cicentre.com/Documents/DOC_Hanssen_1.htm 25. http://www.cicentre.com/Documents/DOC_SSCI_Ames_Assessment.htm