Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik P E D O M A N B A G I M A S Y A R A K A T Menghadapi Sengketa Informasi Publik Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) Desember 2013
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
P E D O M A N B A G I
M A S Y A R A K A T Menghadapi Sengketa Informasi Publik
Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)
Desember 2013
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Daftar Isi
1. Mengenal Sengketa Informasi Publik
2. Keberatan di Badan Publik
3. Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi
4. Sengketa Informasi di Pengadilan Negeri atau PTUN & Kasasi di MA
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Pengantar
Semenjak berlaku efektif pada tahun 2010, Indonesia telah menyaksikan berbagai upaya yang dilakukan
baik oleh masyarakat sipil, pemerintah, maupun komunitas internasional dalam mendorong
implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu jaminan
hak akses masyarakat.
Sebuah mekanisme yang dijamin oleh UU KIP adalah Sengketa Informasi, yang diharapkan dapat
menjembatani masyarakat untuk mempertahankan hak atas informasinya secara hukum dengan cara
dan jangka waktu yang jelas serta kepada petugas yang tepat. Akan tetapi, masih sedikit masyarakat
yang mengetahui, memahami, dan memiliki keinginan untuk memanfaatkan mekanisme ini dalam
mempertahankan hak atas informasi. Berbagai pihak, baik di level pusat maupun daerah, seringkali
melakukan konsultasi dengan ICEL ketika akan berhadapan dengan sengketa informasi publik. Hal ini
mengindikasikan adanya kebutuhan akan peningkatan kapasitas bagi masyarakat mengenai sengketa
informasi publik.
Pedoman ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan pemahaman yang lebih
mendalam dan akurat mengenai sengketa informasi publik sebagai suatu cara mempertahankan hak atas
informasi melalui dua alur besar. Pertama, pedoman ini menjelaskan sisi normatif dari Sengketa
Informasi secara singkat beserta tahapan-tahapannya sebagaimana ditentukan oleh hukum. Kedua,
Pedoman ini juga mencoba memberikan gambaran nyata mengenai sengketa informasi publik dalam
praktek, baik secara deskriptif maupun aspek formil penulisan dokumen-dokumen hukum yang
dibutuhkan dalam proses sengketa.
Agar dapat menggunakan Pedoman ini dengan optimal, kami menghimbau pembaca untuk terlebih
dahulu memahami dasar-dasar keterbukaan informasi publik. Kami berharap Pedoman ini dapat
memberikan kontribusi terhadap perkembangan hak atas informasi di Indonesia. Kami mengharapkan
pula masukan dari berbagai pihak untuk menyempurnakan Pedoman ini.
Jakarta, Desember 2013,
Tim Penyusun
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Memahami
Sengketa Informasi Publik
Apakah Sengketa Informasi Publik itu?
“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik
dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang
berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik
berdasarkan peraturan perundang-undangan” – Pasal 1 angka 5 UU KIP,
Pasal 1 angka 3 Perki 1/2013.
Artinya, jika masyarakat tidak mendapatkan informasi yang seharusnya
mereka dapatkan, maka mereka dapat mengajukan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagai upaya hukum untuk
menjamin hak atas informasinya. Dalam konteks ini, sengketa informasi
tidak hanya diartikan sebagai sengketa di Komisi Informasi, melainkan
rangkaian upaya hukum mulai dari Keberatan Internal hingga upaya
hukum kasasi di Mahkamah Agung.
Informasi publik didapatkan dengan cara:
1. Mengakses suatu informasi tertentu dengan skema permohonan;
2. Mencoba mencari informasi melalui media massa, website resmi
pemerintah atau media lain yang dapat menjangkau publik.
UU KIP dan Perki 1/2010 telah menetapkan kategori informasi, yang
berpengaruh pada cara mendapatkan informasi tersebut. Karena itu,
langkah pertama dalam mengajukan sengketa informasi adalah
mengetahui kategori dan cara mendapatkan informasi yang diinginkan.
Hal ini akan penting untuk mengajukan alasan permohonan penyelesaian
sengketa dan langkah yang dapat ditempuh sebagaimana akan dibahas di
bawah ini.
Dasar Hukum:
1. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (“UU KIP”)
2. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik
(“Perki 1/2010)
3. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2013 tentang Sengeketa Informasi Publik1 (“Perki
1/2013”)
4. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi
di Pengadilan (“Perma 2/2011”)
1 Menggantikan Perki 2/2010 sejak 29 April 2013, hanya mengatur mengenai proses penyelesaian Sengketa Informasi di
Komisi Informasi (Pusat maupun Daerah).
Pertahankan Hak Anda untuk
Tahu!
Mengajukan permohonan
penyelesaian Sengketa Informasi
merupakan cara mempertahankan
hak atas informasi apabila Badan
Publik belum memenuhi
kewajibannya dalam penyediaan
informasi. Akan tetapi, tidak jarang
masyarakat menghindari sengketa
informasi karena persepsi umum
terhadap prosedur hukum yang
dianggap „menakutkan‟ dan berbelit-
belit.
Sengketa informasi pada dasarnya
berbeda dengan sengketa perdata
ataupun perkara pidana di
Pengadilan. Tidak seperti prosedur
hukum lain di mana masyarakat
dihadapkan pada polisi, jaksa, hakim,
ataupun pengacara, proses
penyelesaian sengketa informasi lebih
santai, dan tidak wajib didampingi
pengacara. Khusus sengketa di KI,
bahkan tidak dibutuhkan biaya, dan
Pemohon dapat meminta persidangan
dilakukan di tempat kedudukan
Pemohon. Pada tahap awal,
Pemohon hanya perlu menempuh
proses keberatan di internal Badan
Publik. Pada tahap selanjutnya di
Komisi Informasi, suasana sidang
cenderung cair dan berfokus pada
argumentasi hukum, bahkan apabila
menempuh mediasi akan terasa
seperti negosiasi biasa. Cukup jarang
sengketa informasi yang memerlukan
upaya hukum hingga ke tingkat
Pengadilan, kurang dari 5% putusan
Komisi Informasi yang dibanding ke
pengadilan.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Dalam hal apa terjadi Sengketa Informasi Publik?
Sengketa Informasi Publik terjadi jika pengguna informasi mengalami hambatan dalam mendapatkan
informasi, baik melalui permohonan informasi publik ataupun tanpa permohonan informasi publik.
Lihat: Box Dasar Sengketa Informasi Publik.
Box 1: Dasar Sengketa Informasi Publik
“Hambatan-hambatan dalam memperoleh informasi publik” sebagaimana disebutkan di atas dikenal sebagai “dasar sengketa informasi publik” – dapat terjadi
apabila setelah mengajukan permohonan informasi ke badan publik, didapatkan
respon sebagai berikut:2 a. Penolakan atas permohonan informasi berdasarkan alasan rahasia; b. Permohonan informasi tidak ditanggapi; c. Permohonan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta atau
penghitaman informasi; d. Permohonan informasi tidak dipenuhi; e. Pengenaan biaya yang tidak wajar; f. Penyampaian informasi melebihi jangka waktu yang diatur dalam UU KIP. Sedangkan hambatan dalam memperoleh informasi publik tanpa terlebih dahulu
melakukan permohonan informasi publik terjadi apabila badan publik tidak
menyediakan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta.
Jika hal-hal di atas terjadi dalam proses mendapatkan informasi publik, pengguna informasi publik
berhak untuk mengajukan sengketa informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Lih: Tahapan
Sengketa Informasi Publik, Objek & Subjek Sengketa Informasi Publik, Prosedur Permohonan
Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).
Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa terdapat perbedaan prosedur penyelesaian sengketa informasi
bagi (i) Pihak yang mengajukan permohonan informasi; dan (ii) Pihak yang mendapati bahwa badan
publik yang dituju tidak menyediakan secara pro-aktif informasi berkala, setiap saat dan serta merta
padahal informasi tersebut berdasarkan Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP wajib untuk dipublikasikan di
website resminya maupun di media lain.
Terhadap informasi berdasarkan permohonan dan informasi berkala, maka apabila Badan Publik
tidak menyediakan informasi tersebut, pengguna tetap wajib menempuh prosedur keberatan di internal
Badan Publik. Apabila proses keberatan ditanggapi namun tetap tidak memuaskan barulah dapat
diajukan permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi.
Terhadap informasi serta-merta upaya yang paling mungkin dan logis ditempuh bukanlah upaya
penyelesaian sengketa informasi ke Komisi Informasi. Mengapa? Karena sekalipun informasi tersebut
diumumkan, mengingat jenis informasinya adalah informasi yang berkaitan dengan hajat hidup orang
banyak dan hanya akan bermanfaat apabila diumumkan sesegera mungkin setelah suatu kejadian atau
ancaman terjadinya peristiwa tersebut diketahui (misalnya informasi tentang potensi adanya tsunami,
gunung meletus, gempa bumi dan keadaan darurat lainnya) maka pengumuman yang terlambat akan
2 Pasal 35 ayat (1) UU KIP
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
membuat informasi tersebut menjadi tidak berguna. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah
melaporkan badan publik tersebut ke polisi dengan dalil Pasal 52 UU KIP yang berbunyi:
“Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi
Publik berupa Informasi Publik secara berkala, Informasi Publik yang wajib diumumkan secara sertamerta,
Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat, dan/atau Informasi Publik yang harus diberikan atas dasar
permintaan sesuai dengan Undang-Undang ini, dan mengakibatkan kerugian bagi orang lain dikenakan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”
Kedudukan Hukum: Siapakah yang Boleh Mengajukan
Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi?
UU KIP memberikan hak untuk mendapatkan dan menyengketakan informasi publik secara eksklusif
kepada Warga Negara Indonesia, baik individual maupun badan hukum, dengan keharusan
memberikan bukti identitas, baik dalam pengajuan permohonan informasi maupun dalam setiap
tahapan sengketa informasi. Kedudukan hukum berbicara mengenai apakah suatu subjek hukum telah
memenuhi syarat untuk dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
Box 2: Kedudukan Hukum – Individu & Badan Hukum Pemeriksaan terhadap subjek hukum yang mengajukan permohonan sengketa informasi dilakukan sebagai tahap awal sebelum membahas substansi sengketa. Penting untuk diperhatikan bahwa subjek yang mengajukan sengketa harus konsisten, artinya jika permohonan informasi dilakukan atas nama individu, maka proses sengketa juga diproses atas nama individu yang sama, demikian pula bagi Badan Hukum. Lebih rinci, pembuktiannya adalah sebagai berikut:
Individu: Dibuktikan dengan KTP atau bukti identitas lainnya seperti SIM atau Paspor. Jika Pemohon diwakili oleh kuasa, maka surat kuasa harus dilampirkan.
Badan Hukum: 3 Dibuktikan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. UU KIP maupun Perki 1/2013 sebenarnya tidak memberikan ketentuan lengkap mengenai Badan Hukum yang dapat menjadi Pemohon
Informasi. Perki 1/2013 hanya mensyaratkan Badan Hukum yang dapat menjadi Pemohon Informasi adalah Badan Hukum yang akta pendiriannya telah mendapatkan pengesahan Kementerian Hukum & HAM.
Tahapan Sengketa Informasi Publik
Secara sederhana, sengketa Informasi Publik merupakan upaya hukum yang terdiri atas 3 tahapan, yang
hanya dapat ditempuh apabila salah satu pihak tidak puas dengan keputusan dari upaya hukum pada
tahap sebelumnya. 3 (tiga) tahap tersebut adalah:
1. Keberatan Internal di Badan Publik;
2. Sengketa di Komisi Informasi;
3 Pengaturan ini belum mencakup perkumpulan. Untuk perkumpulan, Komisi Informasi Pusat memberikan pendapat
hukum (menjawab pertanyaan dari Komisi Informasi Prov Kepulauan Riau bahwa untuk perkumpulan maka pembuktian status sebagai perkumpulan yang sah di Indonesia apabila akta pendiriannya disahkan oleh pengadilan. (Staatsblad 1870 No. 64).
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
3. Sengketa di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tata Usaha Negara;
4. Kasasi di Mahkamah Agung
Lebih jauh dalam Bab-bab selanjutnya, Pengguna Informasi Publik akan dipandu untuk memahami
prosedur dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menempuh tiap tahapan di atas, dimulai dari proses
keberatan di internal Badan Publik.
Untuk memudahkan Pembaca, keempat proses di atas dapat digambarkan sebagai berikut:
Panduan Lapangan: Membangun Argumentasi
Bagaimana suatu informasi dinyatakan Terbuka / Tertutup?
Apabila keberatan ataupun upaya hukum selanjutnya dilakukan atas dasar “penolakan karena informasi
tertutup” (artinya informasi tersebut dianggap bersifat rahasia), maka pemahaman mengenai dasar
kerahasiaan suatu informasi merupakan suatu hal yang penting untuk dipahami oleh Pemohon.
Secara sederhana, Badan Publik hanya dapat mengecualikan suatu informasi sesuai dengan ketentuan
Pasal 17 UU KIP. Akan tetapi, interpretasi pemohon dengan Badan Publik mengenai dasar-dasar
pengecualian dalam Pasal 17 ini belum tentu sama. Tahap selanjutnya jika Pemohon menganggap
pengecualian yang dilakukan Badan Publik salah, atau jika ada kepentingan yang lebih tinggi atas
dibukanya informasi tersebut, dilakukanlah Uji Konsekuensi, yaitu pengujian terhadap “konsekuensi
yuridis” di mana penolakan informasi dilakukan hanya jika membuka informasi tersebut akan
merugikan kepentingan yang telah ditentukan secara yuridis. Hal ini dilakukan dengan menelusuri
perundang-undangan yang menentukan kepentingan yang dilindungi oleh informasi tersebut. Tahap
yang lebih tinggi adalah Uji Kepentingan Publik yang dilakukan oleh Komisi Informasi, di mana suatu
informasi harus selalu dibuka ketika hal ini terkait dengan kepentingan publik, walaupun ini mungkin
dapat menyebabkan kerugian terhadap suatu kepentingan hukum yang dilindungi. Sebaliknya, jika
berdasarkan hasil Uji Kepentingan Publik ini kepentingan publik yang lebih besar mengharuskan
informasi dirahasiakan, maka keputusan Badan Publik untuk menutup informasi dapat diperkuat.
30
har
i Keberatan Internal:
Ditujukan kepada Atasan PPID, proses seperti surat menyurat administratif biasa.
10
0 h
ari Penyelesaian
Sengketa di Komisi Informasi:
Didahului pemeriksaan kelengkapan dokumen formil. Mediasi dan adjudikasi akan menghasilkan putusan yang harus ditaati oleh Badan Publik.
60
har
i Keberatan di PN / PTUN:
Hakim masih akan memeriksa kebenaran materiil (judex factii) dari putusan KI untuk menentukan apakah putusan KI akan dibatalkan atau diperkuat.
30
har
i Kasasi di Mahkamah Agung:
Lebih bersifat telaah dokumen, karena yang diperiksa adalah fakta hukum (judex juris).
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Poin-poin kunci dalam beracara:
Persiapkan kelengkapan dokumen. Setiap tahapan Sengketa Informasi memiliki formulir
standarnya masing-masing yang akan dijelaskan dalam Contoh 1-3. Dalam sengketa informasi,
akan lebih baik jika setiap proses yang dilalui oleh pemohon atau pengguna informasi dilakukan
dengan melampirkan bukti-bukti yang mendukung pemohon/pengguna telah menempuh
prosedur yang seharusnya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk
mengantisipasi Badan Publik tidak memberikan tanda bukti penerimaan, sebaiknya Pemohon
membuat sendiri yang berisi nama dan nomor kontak penerima dokumen serta tanggal terima.
Pahami dasar hukum informasi. Memahami konteks perundang-undangan serta aspek
kepentingan publik yang terkait dengan suatu informasi yang dimohon akan memberikan posisi
tawar yang lebih tinggi bagi pemohon dalam menyampaikan argumen.
Persiapkan argumentasi yang kuat mengenai pentingnya membuka informasi tersebut.
Argumentasi non-hukum, terutama yang menyangkut kesejahteraan masyarakat dan
akuntabilitas pemerintahan penting pula untuk dirumuskan dalam cara yang meyakinkan,
terstruktur, dan koheren. Pertimbangan pro dan kontra politik, ekonomi, sosial, pertahanan
keamanan, maupun aspek-aspek lainnya akan membantu pemohon informasi dalam
berargumentasi.
Beban pembuktian pada Badan Publik. Beban pembuktian seharusnya dibebankan kepada
pihak yang mengecualikan informasi. Pemohon sebaiknya menanyakan dengan kritis dasar
hukum pengecualian dalam UU KIP maupun UU lain yang terkait, dan uji konsekuensi,
Ketahui Preseden. Informasi yang sudah dinyatakan terbuka berdasarkan prosedur keberatan,
sengketa informasi di KI, maupun pengadilan harus dicatat dan catatannya disediakan setiap
saat oleh Badan Publik. Dalam rezim KIP berlaku preseden, bahwa jika suatu informasi telah
diputuskan terbuka oleh lembaga hukum yang berwenang, maka informasi tersebut selanjutnya
berstatus terbuka pula. Oleh karena itu, dalam proses sengketa informasi, akan sangat baik bagi
pemohon informasi untuk mengetahui kasus-kasus di mana informasi sejenis telah dinyatakan
terbuka.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Panduan Lapangan: Bagaimana Mengajukan Keberatan yang Baik?
Belajar dari pengalaman di lapangan, hal-hal di bawah akan memberikan
posisi tawar yang lebih baik bagi pengaju keberatan:
Pahami dan cantumkan alasan pengajuan keberatan (Lih: Dasar
Sengketa)
Dalam hal keberatan dilakukan atas permohonan informasi, catat dan
rujuk proses permohonan informasi Anda, termasuk bukti-buktinya (mis:
tanda terima)
Menyasar tujuan yang tepat: caritahu siapa (personal maupun jabatan)
yang merupakan Atasan PPID di lembaga yang bersangkutan
Perhatikan jangka waktu: keberatan dapat diajukan maksimal 30 hari
kerja setelah ditemukannya dasar pengajuan keberatan (Lih: Dasar
Sengketa)
Tahap 1: Keberatan di Badan Publik
Apakah Keberatan Internal di Badan Publik?
Keberatan Internal merupakan upaya hukum pertama yang dapat ditempuh oleh Pemohon Informasi
Publik dalam hal akses informasi publiknya mengalami hambatan sebagaimana diuraikan dalam Dasar
Sengketa Informasi. Proses ini terjadi di Badan Publik yang bertanggung jawab atas informasi yang
disengketakan, prosesnya dimulai dengan mengajukan pernyataan keberatan baik secara lisan ataupun
tertulis kepada Atasan PPID.
Bagaimana Proses Mengajukan Keberatan?
Sebagaimana dapat dilihat dalam Diagram 1: Alur Sengketa Informasi Publik, Keberatan Internal seharusnya merupakan proses yang sederhana.
Kapan boleh diajukan? Pengajuan keberatan dapat dilakukan maksimum hingga 30 hari kerja
setelah diketahuinya alasan pengajuan keberatan.
Panduan Lapangan: Dalam kaitannya dengan batas waktu pengajuan permohonan informasi, jika permohonan sama
sekali tidak direspon maka Pemohon boleh langsung mengajukan keberatan setelah 10 hari kerja terhitung dari
pengajuan keberatan tersebut, dan jika permohonan direspon namun tidak dipenuhi, Pemohon dapat mengajukan
keberatan setelah 17 hari kerja terhitung dari pengajuan keberatan tersebut. Sementara itu, keberatan yang diajukan
terhadap tidak disediakannya informasi publik secara berkala atau alasan keberatan lainnya dapat diajukan 30 hari
setelah alasan keberatan tersebut ditemukan.
Siapa yang dituju? Atasan PPID. Dalam konteks lembaga pemerintahan, biasanya dijabat oleh atasan struktural dari pemegang jabatan PPID. Misal: Jika PPID dijabat oleh Kepala Bagian
Humas Pemerintahan Provinsi, maka atasan PPID adalah Sekretaris Daerah atau Gubernur.
Panduan Lapangan: Permasalahan umum di Indonesia adalah:
(1) Badan Publik yang dituju belum memiliki struktur PPID. Biasanya ketika Pemohon mengajukan permohonan ke
satuan kerja yang tidak tepat, Badan Publik akan membuat hal tersebut sebagai alasan tidak merespon informasi. Oleh karena itu, sebaiknya Pemohon mencari tahu informasi tersebut kemungkinan dikuasai oleh bagian apa
sehingga lebih mudah menyasar Atasan PPID dari pejabat di bagian tersebut. Jika tidak paham, sebaiknya tujukan
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
kepada pimpinan dari Badan Publik tersebut disertai keterangan “atau Atasan PPID”.
(2) Badan Publik mensyaratkan penanganan informasi secara terpusat dalam salah satu unitnya (mis: Biro Humas
atau Dinas Infokom). Dalam hal ini, Pemohon dapat mengajukan keberatan ke Atasan dari unit pelayanan informasi
tersebut.
Dengan media apa? Mengajukan surat keberatan secara tertulis atau menyampaikan secara lisan.
Panduan Lapangan: Lampiran VII Perki 1/2010 memberikan bentuk baku yang dapat digunakan Pemohon apabila
Badan Publik yang disasar belum siap dengan pelayanan informasi yang baik. Terkait penyampaian keberatan secara
lisan, penting untuk memastikan dokumentasi keberatan dilakukan oleh Badan Publik secara tertulis. Jika tidak ada
jaminan, sebaiknya ajukan secara tertulis saja.
Berapa lama waktu Badan Publik untuk merespon? Badan Publik harus memberikan tanggapan maksimal 30 hari kerja setelah keberatan diterima dan dicatat dalam register.
Lebih Jauh tentang Keberatan:
► UU KIP Pasal 35 dan 36
► Perki 1/2010:
Pengajuan Keberatan – Pasal 30 dan 31
Registrasi Keberatan – Pasal 32 dan 33
Tanggapan atas Keberatan – Pasal 34 dan 35
Keputusan tertulis – pernyataan suatu informasi tertutup dalam semua tingkat harus dilakukan dengan
keputusan tertulis dari institusi tersebut, dengan menjelaskan alasan pengecualian dan dasar hukumnya.
Hal ini penting dalam proses hukum selanjutnya. Apabila Badan Publik tidak membuat keputusan
tertulis yang disertai penjelasan ini, sebaiknya Pemohon Badan Publik melengkapinya. Jika tidak
dilengkapi, sampaikan perihal tersebut pada saat proses pemeriksaan di Komisi Informasi, dan lembaga
penyelesaian sengketa tingkat selanjutnya.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Contoh 1: Panduan Pengisian Formulir Permohonan Informasi Publik
(Lampiran III Perki 1/2010)
FORMAT FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK
(RANGKAP DUA)
[nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email (jika ada)]
FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI
No. Pendaftaran (diisi petugas) Diisi oleh petugas berdasarkan nomor registrasi permohonan Informasi Publik
Nama: Terkait dengan identitas pemohon sebagai individu atau Badan Hukum, maka
cantumkan nama sesuai dengan yang tertera di bukti identitas. Perlu disertai
dengan fotokopi bukti identitas. Lihat: Bagian „Kedudukan Hukum‟.
Nama dan pekerjaan sesuai identitas. Alamat, e-mail dan nomor telepon riil
yang berlaku pada saat mengajukan permohonan. Alamat tidak harus persis sama dengan alamat yang tertera di KTP.
Alamat:
Pekerjaan:
Nomor Telepon / E-mail:
Rincian Informasi yang dibutuhkan
(tambahkan kertas bila perlu):
Rincian informasi yang dibutuhkan sebaiknya bersifat detail, apabila Pemohon
dapat mengidentifikasi dokumen yang memuat informasi tersebut, cantumkan
pula nama dokumennya. Akan memperkuat Pemohon apabila dasar hukum
informasi yang diminta dapat diidentifikasi dan dicantumkan bersama dengan
rincian informasi yang dibutuhkan.
Tujuan Penggunaan Informasi: Sebaiknya tujuan penggunaan informasi dilengkapi dengan argumentasi yang
kuat mengenai nilai penting informasi tersebut bagi pemohon. Berdasarkan
pengalaman, artikulasi tujuan penggunaan informasi secara persuasif dapat
memperbesar kemungkinan respon yang lebih positif dari Badan Publik.
Cara Memperoleh Informasi**:
1. Melihat / membaca / mendengarkan /
Mencatat***
2. Mendapatkan salinan informasi
(hardcopy/softcopy)***
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
*** Coret yang tidak perlu
Cara Mendapatkan Salinan Informasi** :
1. Mengambil Langsung
2. Kurir
3. Pos
4. Faksimili
5. E-mail
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√)
......................(tempat),
...............................
(tanggal/bulan/tahun)
Petugas Pelayanan Informasi
Pemohon Informasi
(Penerima Permohonan)
(…………………………………………….)
(…………………………………………….)
Nama dan Tanda Tangan
Nama dan Tanda Tangan
[cukup jelas]
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Contoh 2: Panduan Pengisian Formulir Keberatan
(Lampiran VII Perki 1/2010)
FORMAT FORMULIR KEBERATAN
(RANGKAP DUA) [nama badan publik dan alamat, nomor telepon, faksimili, email, dst]
PERNYATAAN KEBERATAN ATAS PERMOHONAN INFORMASI
A. INFORMASI PENGAJU
KEBERATAN
Identitas umum dari orang / lembaga yang mengajukan keberatan
Nomor Registrasi Keberatan : Diisi oleh Petugas Informasi di Badan Publik berdasarkan buku register pengajuan
keberatan. Nomor Pendaftaran
Permohonan Informasi :
Tujuan Penggunaan Informasi
:
Ditulis sebagaimana yang tertera dalam pengajuan permohonan informasi. Apabila tujuan
penggunaan informasi belum jelas atau tidak konsisten dengan permohonan, akan dilakukan klarifikasi di sidang.
Identitas Pemohon Terkait dengan identitas pemohon sebagai individu atau Badan Hukum, maka cantumkan
nama sesuai dengan yang tertera di bukti identitas. Perlu disertai dengan fotokopi bukti identitas. Lihat: Bagian „Kedudukan Hukum‟
Nama : Nama dan pekerjaan sesuai identitas. Alamat dan nomor telepon riil yang berlaku pada
saat mengajukan keberatan. Alamat :
Pekerjaan :
Nomor Telepon :
Identitas Kuasa Pemohon ** Hanya diisi jika proses keberatan diwakili oleh kuasa, dan harus melampirkan surat kuasa. Persiapkan juga bukti identitas penerima dan pemberi kuasa.
Nama : Nama sesuai bukti identitas dan surat kuasa. Alamat dan nomor telepon riil yang berlaku
pada saat mengajukan keberatan. Alamat :
Nomor Telepon :
B. ALASAN PENGAJUAN
KEBERATAN***
a. Permohonan Informasi di tolak. Dapat memilih lebih dari satu alasan, akan tetapi semua alasan pengajuan keberatan harus dibuktikan. Lih: Bagian „Dasar Sengketa Informasi Publik‟ b. Informasi berkala tidak disediakan
c. Permintaan informasi tidak ditanggapi
d. Permintaan informasi ditanggapi tidak
sebagaimana yang diminta
e. Permintaan informasi tidak dipenuhi
f. Biaya yang dikenakan tidak wajar
g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan
C. KASUS POSISI (tambahkan kertas
bila perlu)
Berisi proses yang sudah terjadi:
- Kapan permohonan informasi dimasukkan ke Badan Publik;
- Informasi apa yang diminta;
- Bagaimana tanggapan dari Badan Publik (apakah ada tanggapan, jika ada apa tanggapannya, disampaikan melalui apa);
- Respon pemohon informasi atas tanggapan Badan Publik.
D. HARI/TANGGAL TANGGAPAN
ATAS KEBERATAN AKAN
DIBERIKAN : [tanggal], [bulan], [tahun][diisi oleh petugas]
Diisi sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam KIP
Demikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya, saya
ucapkan terimakasih ...........................(tempat),
...........................[tanggal], [bulan],
[tahun]
Tanggal diisi dengan tanggal diterimanya pengajuan keberatan yaitu sejak keberatan dinyatakan lengkap sesuai dengan buku register pengajuan
keberatan.
Mengetahui,
Petugas Informasi Pengaju Keberatan
Dalam hal keberatan diajukan secara langsung, maka formulir keberatan juga
ditandatangani oleh petugas yang menerima pengajuan keberatan.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
(Penerima Keberatan)
(…………………...............)
( .......................................... )
Nama & Tanda Tangan Nama & Tanda
Tangan
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Tahap 2: Sengketa Informasi
di Komisi Informasi
Apakah Komisi Informasi?
Dalam konteks sengketa, Komisi Informasi merupakan
lembaga yang berwenang mengadili dan memutus Sengketa
Informasi Publik. Sebagai lembaga quasi-judicial, KI memiliki
kewenangan sebagai berikut:
Di tingkat pusat: Komisi Informasi Pusat yang
berwenang mengadili sengketa yang melibatkan Badan
Publik di tingkat nasional (misal: Kementerian,
Mahkamah Agung, dll)
Di tingkat daerah: Komisi Informasi Provinsi jika
sengketa melibatkan Badan Publik di tingkat daerah dan
Badan Publik Pusat namun lingkup kewenangannya di
tingkat daerah (misal: DPRD, Pemerintah Provinsi,
Pemerintah Kabupaten/Kota, BPN Kantor Wilayah,
dll)
Anggota Komisi Informasi Daerah (Provinsi atau
Kabupaten/Kota) terdiri dari 5 Komisioner, sementara KI
Pusat terdiri dari 7 Komisioner, dan keduanya didukung oleh
Sekretariat. Dalam mengadili suatu perkara, Majelis
Komisioner harus berjumlah ganjil dan setidaknya terdiri dari 3
orang.
Dalam hal apa Sengketa bisa diajukan ke Komisi Informasi?
Pertama, jika Pemohon Informasi, apabila setelah melalui mekanisme Keberatan Internal, masih
mengalami hambatan dalam memperoleh informasi Publik. Dengan kata lain, Pemohon masih belum
puas dengan keputusan Atasan PPID atas keberatan terkait Dasar Pengajuan Sengketa (Lih: Box 1).
Kedua, jika pengajuan keberatan tidak direspon dalam jangka waktu 30 hari kerja (terhitung sejak
diterima oleh Atasan PPID). Mekanisme ini hanya dapat diajukan oleh pemohon, yaitu warga negara
dan Badan Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi
Perki 1 Tahun 2013 mengintegrasikan proses mediasi ke dalam ajudikasi. Para pihak yang bersengketa
akan menempuh proses pemeriksaan dalam kerangka besar ajudikasi terlebih dulu untuk menetapkan
layak atau tidaknya sengketa untuk diproses lebih lanjut di KI. Selanjutnya, Majelis akan memeriksa
apakah informasi yang disengketakan dikecualikan atau tidak. Jika tidak, barulah Pemohon akan
menempuh mediasi.
VEXATIOUS REQUESTS
Perki 1/2013 memberikan dasar hukum bagi Komisi Informasi untuk menolak
“permohonan yang tidak dilakukan sungguh-sungguh dan dengan itikad
baik” atau dikenal pula sebagai vexatious requests – yang maksudnya
adalah:
(a) melakukan permohonan dalam jumlah yang besar sekaligus atau
berulang-ulang namun tidak memiliki tujuan yang jelas atau tidak memiliki
relevansi dengan tujuan permohonan.
(b) melakukan permohonan dengan tujuan untuk mengganggu proses
penyelesaian sengketa.
(c) melakukan pelecehan kepada petugas penyelesaian sengketa dengan
perlakuan di luar prosedur penyelesaian sengketa.
Dalam hal suatu pengajuan sengketa dianggap vexatious request, Ketua
Komisi Informasi menetapkan keputusan penghentian proses
penyelesaian sengketa didasarkan pada alasan-alasan di atas. Oleh karena itu,
penting untuk diketahui pemohon sengketa untuk memproses sengketanya
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Sebelum masuk dalam proses Mediasi, KI akan terlebih dahulu menggelar Pemeriksaan Awal untuk
memeriksa kelengkapan formil pendaftaran sengketa. Berikut ini beberapa tips dalam menghadapi
Pemeriksaan Awal:
Panduan Lapangan – Pemeriksaan Awal:
1. Pastikan kelengkapan dokumen identitas Anda. Jika Anda adalah penerima kuasa Pemohon, pastikan Anda membawa
surat kuasa yang ditandatangani oleh pemberi kuasa. Jika Anda adalah perwakilan organisasi, pastikan Anda membawa
surat kuasa untuk menghadiri dan mengambil keputusan di sidang. Selain itu, jangan lupa membawa salinan anggaran
dasar dan rumah tangga yang sah dari organisasi Anda. Terakhir, dokumen yang menunjukkan bahwa pimpinan
organisasi yang menunjuk Anda untuk mewakili organisasi adalah pengurus yang sah pada saat itu. Terakhir, jika Anda
mewakili sekelompok orang pastikan Anda membawa surat kuasa dari kelompok yang Anda wakili disertai tanda tangan
dan fotokopi identitas seluruh anggota kelompok.
2. Pahami bahwa meskipun Anda yakin informasi yang diminta adalah informasi terbuka, Komisi Informasi akan menggelar
sidang pemeriksaan awal terlebih dahulu. Yang diperiksa dalam proses ini adalah:
a. kewenangan Komisi Informasi;
Apakah Anda sudah mengajukan sengketa kepada Komisi Informasi yang tepat? (Pasal 6 dan Penjelasan Pasal 6
Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik).
b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
Apakah Anda sudah melengkapi identitas, bukti telah mengajukan permohonan informasi (kecuali untuk informasi
berkala), dan bukti telah mengajukan keberatan? (Pasal 10 dan Pasal 11 1 Tahun 2013).
c. kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
Apakah instansi yang Anda mintai informasi merupakan Badan Publik? (Pasal 1 angka 3 UU KIP, Pasal 3 Perki 1
Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan Pasal 1 angka 2 Perki 1 Tahun 2013)
d. batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.
Apakah permohonan Anda diajukan dalam tenggang waktu 14 hari setelah Anda menerima respon dari Badan Publik
terhadap permohonan Anda atau setelah batas waktu 30 hari yang dimiliki Badan Publik untuk merespon keberatan
telah terlewati.
Proses akan dilanjukan hanya jika ke-4 syarat tersebut terpenuhi. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, Komisi Informasi
akan mengeluarkan putusan sela yang menolak permohonan penyelesaian sengketa Anda.
3. Begitu ada kesempatan yang diberikan Komisi Informasi kepada Anda untuk berbicara, sampaikan kembali apa alasan
permohonan atau tujuan penggunaan informasi Anda.
4. Di akhir proses pemeriksaan awal, Anda akan ditanyakan apakah Anda bersedia untuk dilanjutkan ke tahap mediasi. Jika
orientasi Anda memang pada informasinya, Anda sebaiknya menjawab bersedia untuk melalui tahap mediasi. Sidang
pemeriksaan awal akan ditunda untuk dilanjutkan ke tahap mediasi, bisa pada hari yang sama atau hari yang ditentukan
kemudian. Jika waktunya memungkinkan, mintalah agar mediasi dilakukan pada hari itu juga untuk mempersingkat
waktu.
5. Bersikaplah sopan.
Tahap selanjutnya setelah melewati Pemeriksaan Awal adalah mediasi (jika penolakan bukan atas dasar
pengecualian) atau pembuktian (jika penolakan atas dasar pengecualian).
Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara para pihak, dimana Majelis Komisioner berfungsi
sebagai mediator yang memfasilitasi para pihak dan bersifat netral. Hasil dari mediasi berupa
kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam bentuk perjanjian, yang kemudian dikukuhkan dalam
Putusan Mediasi. Dalam hal sengketa terjadi karena hal-hal selain penolakan atas dasar pengecualian
(Pasal 35 ayat (1) UU KIP) maka para pihak diberi kesempatan untuk memilih mediasi atau langsung ke
proses adjudikasi. Mediasi berlangsung paling lama 14 hari kerja sejak pertemuan mediasi pertama, dan
dapat diperpanjang maksimal 7 hari kerja berdasarkan kesepakatan para pihak. Berikut ini beberapa tips
dalam menghadapi Mediasi:
Panduan Lapangan – Mediasi:
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
1. Pastikan bahwa kedudukan Anda seimbang dengan kedudukan Badan Publik. Jika Badan Publik diwakili oleh lebih dari
seorang sementara Anda hanya sendirian, minta mediator untuk menyampaikan kepada Badan Publik untuk menetapkan
juru bicara satu orang saja selama mediasi berlangsung.
2. Pastikan poin-poin yang dibahas sesuai dengan permohonan Anda dan tujuan permohonan informasi.
3. Pastikan poin yang Anda inginkan untuk disepakati tertuang seluruhnya di dalam kesepakatan. Periksa kembali isi draft
kesepakatan.
4. Selalu siapkan catatan dan catat proses yang terjadi hari itu. Hal ini untuk antisipasi mediasi tidak selesai sehingga Anda
memiliki catatan khusus ketika memulai mediasi pada hari berikutnya.
5. Jika Badan Publik bersikukuh tidak mau memberikan informasi atau memberikan syarat yang tidak bisa Anda penuhi,
sampaikan kepada mediator bahwa Anda menarik diri dari proses mediasi. Jangan memaksakan diri untuk berlama-lama
dalam proses mediasi yang tidak jelas arahnya tersebut, simpan waktu dan energi Anda untuk melanjutkan proses ajudikasi
dan biar Komisi Informasi saja yang memutus sengketa Anda.
6. Bersikaplah sopan.
Panduan Lapangan – Proses Pembuktian:
1. Sampaikan kepada Majelis Komisioner salinan seluruh bukti yang menunjukkan bahwa Anda pernah mengajukan
permohonan informasi, keberatan, serta bukti regulasi yang menurut Anda mendukung persepsi Anda mengenai status
informasi.
2. Siapkan Daftar Bukti yang menunjukkan urutan bukti yang telah Anda sampaikan ke Komisi Informasi beserta keterangan
kaitan bukti tersebut dengan pendapat Anda.
3. Sampaikan pendapat Anda dengan jelas dan relevan berdasarkan hukum yang berlaku, kaitannya dengan tujuan
permohonan informasi yang Anda lakukan, dan manfaat informasi tersebut bagi Anda.
4. Apabila Anda membutuhkan Ahli atau Saksi untuk mendukung pendapat Anda terkait hal-hal teknis, sampaikan hal
tersebut kepada Majelis Komisioner. Biasanya, untuk menghadirkan ahli dibutuhkan anggaran yang dikeluarkan oleh
pihak yang menghadirkan. Pastikan Anda memilikinya.
5. Di akhir proses pembuktian, Anda akan diminta menyampaikan kesimpulan. Sebaiknya sampaikan kesimpulan Anda
secara tertulis. Kesimpulan berisi argumen Anda, kaitannya dengan regulasi, dan jika ada kaitkan dengan keterangan dan
bukti surat dari Badan Publik Termohon yang bisa saja justru menguatkan dalil Anda.
6. Bersikaplah sopan.
Kelanjutan dari mediasi atau pembuktian dalam ajudikasi adalah proses mengadili suatu sengketa
informasi oleh Majelis Komisioner yang menjatuhkan putusan, sementara para pihak kedudukannya
bukanlah menyepakati suatu hal, akan tetapi sebagai pihak-pihak yang diperiksa dalam suatu sidang
sengketa informasi.
Panduan Lapangan: Pertama, pahamilah proses pembuktian sebagaimana telah dijelaskan dalam tahapan Mediasi. informasi
tambahan lainnya adalah: apabila Pemohon atau Kuasa Pemohon tidak menghadiri persidangan selama 2 (dua) kali tanpa
alasan yang jelas, maka Pemohon dinyatakan gugur. Sebaliknya, jika Termohon tidak menghadiri persidangan, KI tetap dapat
memutus perkara tersebut tanpa kehadiran Termohon. Maka itu, pastikan Anda atau Kuasa Anda menghadiri persidangan.
Bagaimana prosedurnya?
Secara ringkas, prosedur permohonan dapat dilihat dalam Diagram 1: Alur Sengketa Informasi
Publik. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sbb:
Kapan Boleh Diajukan? Permohonan dapat diajukan 30 hari kerja semenjak alasan pengajuan sengketa diketahui. Panduan Lapangan: Tandai kalender Anda! Sebaiknya pengaju keberatan menandai tenggat waktu sudah dapat
diajukannya sengketa informasi maupun tenggat waktu terakhir pengajuan keberatan.
Siapa yang Dituju? Permohonan ditujukan kepada Komisi Informasi yang berwenang sesuai dengan kewenangannya. Panduan Lapangan: Lihat bagian “Apakah Komisi Informasi?” – dan apabila di suatu Provinsi belum ada Komisi
Informasi Daerah, maka pengajuan sengketa dilakukan di tingkat nasional. Lebih lanjut, untuk informasi yang lebih jelas mengenai Badan Publik pusat dan daerah dapat dilihat di Lampiran 1 Perki 1/2010
Dengan Media Apa? Formulir pendaftaran sengketa informasi, surat, atau secara lisan. Ket:
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Pendaftaran lisan hanya untuk orang berkebutuhan khusus. Panduan Lapangan: Komisi Informasi biasanya lebih siap dalam hal kelengkapan prosedural, dan mayoritas telah
menyediakan formulir khusus di Kantor KI untuk pendaftaran Sengketa Informasi. Jika tidak disediakan, bentuk
formulir dapat dicontoh dari Lampiran I Perki 1/2013. Apabila permohonan dibuat dengan surat tertulis, penting untuk memperhatikan persyaratan dengan melihat pada Pasal 10 dan kelengkapan yang dibutuhkan dalam 11 Perki
1/2013. Sebaiknya Pemohon melengkapi salinan berkas-berkas yang dibutuhkan terlebih dahulu (dengan tetap
menyimpan dokumen-dokumen asli) sebelum mengirimkan ke KI, agar permohonan dapat langsung diregistrasi dan dengan demikian menghemat waktu.
Berapa lama waktu Komisi Informasi untuk Menangani Sengketa? Apabila dokumen pendaftaran telah dinyatakan lengkap dan sengketa telah diregistrasi, 100 hari sejak sengketa informasi diregistrasi KI harus memutus perkara tersebut.
Lebih jauh tentang Sengketa Informasi di Komisi Informasi:
► Perki 1/2013
► UU KIP
Umum: Pasal 37,38, 39
Hukum Acara Komisi – Pemeriksaan, Mediasi, Pembuktian, dan Putusan KI: Pasal 40 –
46
Apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi Sengketa Informasi?
No. Form di Komisi Informasi Keterangan
1. Formulir Permohonan
Penyelesaian Sengketa
Selalu digunakan ketika memohon penyelesaian sengketa informasi publik.
Lampiran I Perki 1 Tahun 2013
2. Bukti Identitas a. KTP/SIM/Paspor, jika Pemohon adalah Individu
b. Fotokopi KTP/SIM/Paspor + Surat Kuasa jika Pemohon adalah Kelompok
Masyarakat
c. Akta Pendirian yang disahkan oleh Kemenkumham, jika Pemohon merupakan
Badan Hukum
d. Akta Pendirian yang dilegalisir oleh Pengadilan, jika Pemohon merupakan
perkumpulan
3. Surat Kuasa Sebagai bukti identitas apabila yang memohon informasi adalah Kuasa Pemohon.
Yang paling penting untuk surat kuasa, surat kuasa sebaiknya tidak dibuat hanya untuk 1
x persidangan agar tidak perlu diganti berkali2.
4. Daftar Bukti Bukti yang Pemohon sampaikan untuk diperiksa oleh Komisi Informasi. Untuk
memperkuat bukti tersebut, Pemohon sebaiknya menjelaskan apa kegunaan bukti
tersebut.
5. Bukti Surat Salinan surat yang mendukung argumentasi Pemohon
6. Bukti Ahli Nama dan CV Ahli yang mendikung argumentasi Pemohon
7. Bukti Saksi Siapkan nama dan pandu saksi untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang ia
lihat, alami, atau dengar sendiri terkait sengketa informasi. Bisa pengetahuan tentang
Panduan Lapangan: Mengeksekusi Sengketa Informasi Salah satu permasalahan yang umum ditemui dalam Sengketa Informasi di KI adalah tidak dihormatinya putusan yang dicapai di KI, baik dalam bentuk kesepakatan mediasi maupun putusan
Komisi Informasi, oleh pihak yang dikalahkan. Dalam hal ini, jika dalam 14 hari tidak ada keberatan ke PN atau PTUN oleh pihak yang dikalahkan, maka putusan KI tersebut telah Berkekuatan Hukum Tetap
(BHT). Pemohon Sengketa dapat meminta penetapan eksekusi atas putusan KI yang BHT ke Pengadilan Negeri dalam yurisdiksi di mana sengketa tersebut diputus (Lih: Pasal 60 PERKI 1/2013). Hal ini
dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan KI ke
pengadilan. Pengadilan kemudian akan mengirimkan Aanmaning (surat peringatan) kepada Badan Publik
untuk mematuhi putusan KI. Di beberapa daerah, pihak yang dimenangkan berkonsultasi pula dengan Komisioner KI yang memutus perkara in casu untuk menentukan langkah yang diambil.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
“kebiasaan” akan bagian apa dalam Badan Publik yang biasanya menguasai informasi
tertentu.
8. Bukti Harus dimaterai Keseluruhan bukti yang diajukan di persidangan Komisi Informasi wajib dilegalisir di kantor pos dengan materai yang cukup (saat ini Rp 6000). Lih: Pasal 52 Perki 1 Tahun
2013.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Contoh 3: Panduan Mengisi Formulir Sengketa Informasi
(Lampiran I PERKI 1/2013)
(A) Identitas
Pemohon, (B)
Identitas Kuasa
Pemohon, dan (C)
Mengenai
Permohonan
Informasi secara umum hanya perlu
menuliskan kembali
data-data dan proses-proses yang telah
ditempuh dalam tahapan sebelumnya
(Permohonan & Keberatan). Oleh
karena itu,
dokumentasi yang baik terhadap tanggal,
orang, maupun substansi proses-proses
sebelumnya menjadi penting. Apabila
Pemohon tidak dapat
mengidentifikasi kolom-kolom detail
terkait proses sebelumnya, KI akan
tetap memproses sengketa dan
menentukan kelayakan
sengketa dalam proses awal adjudikasi.
Alasan Permohonan sama dengan proses
pada Keberatan secara substansi, hanya saja
dilakukan terhadap
tanggapan Keberatan.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Dokumen
kelengkapan
permohonan
Perki 1/2013 menjamin Pemohon
tetap dapat diregistrasi apabila ketiadaan
bukti-bukti terkait
proses adalah karena kesalahan /
ketidaksiapan Badan Publik.
Pernyataan Pemohon bertujuan untuk memastikan sengketa
informasi hanya
diselesaikan oleh satu KI, tidak sedang
dselesaikan oleh lembaga lain untuk
menghindari ketidakpastian hukum
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Tahap 3: Sengketa Informasi di Pengadilan
& Kasasi di MA
Dalam Hal Apa Sengketa Informasi Publik diajukan ke Pengadilan?
Apabila pihak yang dikalahkan dalam sengketa informasi tidak menerima putusan KI, keberatan secara
tertulis harus diajukan ke pengadilan yang berwenang dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan
putusan KI diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan (Pasal 60 PERKI 1/2013).
Jika pihak yang berkeberatan lalai mengajukannya dalam jangka waktu ini, maka Putusan KI dianggap
berkekuatan hukum tetap (BHT) dan dengan demikian harus dipatuhi secara sukarela atau dengan
dimintakan eksekusi oleh Pengadilan.
Pengadilan Mana?
Sengketa Informasi di Pengadilan dapat dilakukan di Pengadilan Negeri (PN) atau Pengadilan Tata
Usaha Negara (PTUN):
PN – apabila sengketa menyangkut Badan Publik non-pemerintah (misal: Partai Politik, NGO,
BUMN dan BUMD, dll)
PTUN – apabila sengketa menyangkut Badan Publik pemerintah (misal: Kementerian,
Pemerintah Provinsi, dll)
Sementara itu, berlaku pula aturan mengenai yurisdiksi relatif, yaitu pengadilan di wilayah mana yang
berwenang mengadili, yaitu Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi:
Tempat kedudukan Badan Publik;
Tempat kediaman Pemohon Informasi, dalam hal keberatan Pemohon Informasi berada dalam
wilayah hukum yang berbeda dari Badan Publik. Dalam hal ini, Pengadilan yang menerima
keberatan akan meneruskan kepada pengadilan di yang yurisdiksinya mencakup tempat
kedudukan Badan Publik.
Dasar Hukum:
► UU KIP, pasal 47, 48, dan 49
► Perma 2/2011
Bagaimana Prosesnya?
Registrasi. Total max. 61 hari kerja. 14 hari bagi Pengadilan untuk meminta Komisi Informasi
mengirimkan berkas perkara ke Pengadilan. 14 hari bagi Komisi Informasi mengirimkan berkas perkara
ke Pengadilan. 30 hari bagi termohon untuk menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera. 3
hari setelah lewat tenggat waktu tersebut Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili
perkara.
Pemeriksaan. Total max. 60 hari kerja (terhitung sejak Majelis Hakim ditetapkan). Merupakan proses
acara sederhana tanpa didahului mediasi, terhadap berkas perkara (judex juri – atau pemeriksaan atas
penerapan hukum). Pemeriksaan bukti hanya dilakukan jika ditemukan bukti baru.
Indonesian Center for Environmental Law Peningkatan Kapasitas Sengketa Informasi Publik
Putusan. Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan atau menguatkan Putusan KI (Lihat juga:
Pasal 49 UU KIP mengenai putusan KI).
Pelaksanaan Putusan. Penetapan
eksekusi dapat dimintakan terhadap
Putusan KI yang telah BHT dengan
mengajukan permohonan tertulis
dengan melampirkan salinan resmi
putusan Komisi Informasi yang telah
berkekuatan hukum tetap tersebut ke
Pengadilan dalam wilayah hukum
Badan Publik sebagai Termohon
Eksekusi. Pengadilan akan
memutuskan menolak atau menerima
pemberian penetapan eksekusi dalam
waktu 7 (tujuh) hari.
Apa saja yang perlu dipersiapkan dalam Keberatan ke PN/PTUN?
No. Dokumen Keterangan
1. Surat Keberatan terhadap putusan
Komisi Informasi
Tidak ada kaedah baku atas surat keberatan ini. Yang terpenting
isinya menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan
Komisi Informasi atas sengketa informasi.
2. Dokumen identitas yang lengkap -
3. Dokumen bukti tambahan (Selain
yang pernah diberikan pada saat
proses penyelesaian sengketa di
Komisi Infrmasi
-
Kasasi
Permohonan kasasi dapat diajukan 14 hari semenjak putusan PTUN/PN diberikan, dalam hal Pihak
yang dikalahkan tidak puas dengan putusan PTUN/PN.
Apa saja yang perlu disiapkan dalam menghadapi Kasasi Sengketa Informasi?
No. Dokumen Keterangan
1. Kasasi kepada Mahkamah
Agung
Tidak ada kaedah baku atas kasasi ini. Yang terpenting isinya
menyatakan bahwa Pemohon keberatan terhadap putusan
PTUN/PN atas sengketa informasi.
Panduan Lapangan: Sebelum berlakunya PERKI 1/2013, terdapat permasalahan dalam membawa sengketa informasi yang telah memenangkan Pengguna Informasi akan tetapi tidak dapat dieksekusi. Sebenarnya dalam hal ini, Pemohon secara normative tidak memiliki hak untuk membawa sengketa ke Pengadilan. Seharusnya, yang dilakukan adalah “permohonan eksekusi” kepada Pengadilan, bukan keberatan.