Media Keuangan Mei 2014

1MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

VOLUME IX | NO. 81 / MEI 2014

ISSN 1907-6320

MediaKeuanganVol. IX | No. 81 / Mei 2014

2

FotoLanggeng Wahyu

daftar isi

3MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Dari Lapangan Banteng 5

Eksposur 6-9

Lintas Peristiwa 10-11

Laporan Utama Birokrasi Modern Tujuan Transformasi 13Infografis 16Bangun Momentum Reformasi 18Jangan Ketinggalan, Lakukan Perubahan! 21Satu Pemahaman Transformasi Kelembagaan 23

ReportaseSBR001, Jaga MomentumPertumbuhan Ekonomi 25Lelang Barang Gratifikasi KPK 26

WawancaraPemekaran Daerah Harus Dikendalikan 27

Profil KantorTerbaik di Jakarta Khusus 30

ProfilPerlahan tapi Pasti 32

Info Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Melambat 32

Kolom EkonomPrioritas Kebijakan Makroekonomi dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Global 40

OpiniKritik atas Penerapan New Public Management dari Perspektif Negara Demokrasi 44

ReviewTata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara 46

InspirasiMengenal Pengacara Kementerian Keuangan Lebih Dekat 48

RenunganMenginsafi Hakikat Menulis 50

Resensi Buku 51

Resensi WisataBerburu Mentari Pagi Gunung Bromo 52

CelenganIndustri Radio Tak Akan Mati 54


4

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Arfindo Briyan Santoso, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Dewi Rusmayanti, Wardah Adina. Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected]. Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

Dari Lapangan Banteng

@KemenkeuRI

Kementerian KeuanganRepublik Indonesia

www.kemenkeu.go.id

5MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Transformasi sebagai Kebutuhan Organisasi

B irokrasi adalah unsur penting pembangunan sebuah negara. Birokrasi yang modern menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia—salah satu negara dengan

ukuran ekonomi terbesar di dunia saat ini. Kelahiran Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai sebagai pilar untuk mewujudkan birokrasi modern. Disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014, UU ini menjadi landasan hukum dalam menyiapkan birokrasi Indonesia menyongsong abad ke - 21 atau yang dikenal dengan Abad Asia.

Kementerian Keuangan boleh sedikit berbangga karena telah melakukan serangkaian kerja keras yang lebih dini dalam membangun birokrasi modern melalui program transformasi kelembagaan. Organisasi ini tergolong cepat menyadari bahwa transformasi adalah kebutuhan organisasi. Pada tahun 2014, implementasi cetak biru yang disusun sepanjang tahun lalu siap untuk diimplementasikan. Dalam cetak biru itu, dipaparkan visi baru Kementerian Keuangan serta perubahan kelembagaan yang dibutuhkan.

Dengan 87 inisiatif strategis, implementasi cetak biru transformasi kelembagaan terbagi atas tiga horison, yaitu jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015-2019), dan jangka panjang (2020-2025). Periode jangka pendek adalah era untuk membangun momentum reformasi. Sementara jangka menengah ditetapkan sebagai periode untuk membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar. Pada jangka panjang, melembagakan terobosan akan menjadi agenda utama.

Pekerjaan mentransformasi kementerian ini adalah pekerjaan besar yang tak mungkin ditangani secara terpisah antarunit

eselon I. Spirit program ini sebenarnya tak sesempit menjadikan Kemenkeu sebagai birokrasi yang gesit, tanggap, dan kaya fungsi. Ekspektasi besar atas program transformasi dirumuskan dalam sejumlah sasaran, diantaranya peningkatan rasio pajak mencapai 19 persen terhadap Produk Domestik Bruto, peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95 persen, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dari 3,91 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5).

Pada edisi ini, kami juga menghadirkan sajian lain. Pada kolom Wawancara, kami mengulas inisiatif pemerintah mengajukan revisi atas UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Budiarso Teguh Widodo, pembentukan daerah otonom baru dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir relatif tidak terkendali. Tujuan dari revisi UU tersebut adalah untuk mengendalikan pemekaran. Hal ini dikarenakan dalam konteks perimbangan keuangan dan fiskal nasional, pemekaran daerah sangat berdampak terhadap beban APBN.

Pada rubrik Profil, Anda bisa membaca jejak karier Inspektur VII Inspektorat Jenderal (Itjen), Roberth Gonijaya. Mengawali karier dari bawah sebagai lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Roberth kini menjadi pemimpin di unit yang bertanggung jawab pada pelaksanaan internal audit serta penelitian dan pengembangan di inspektorat. Kami juga menghadirkan cerita Pangihutan Siagian, Kepala Subbagian Bantuan Hukum IIIC Biro Bantuan Hukum, Sekretariat Jenderal. Pangi—akrab dia disapa—baru saja mengikuti program magang di kantor pengacara Rajah & Tann Law Firm di Singapura selama dua bulan. Ceritanya ada di rubrik Inspirasi.

Sebagai sajian penutup edisi ini, jangan lewatkan liputan perjalanan mengunjungi Gunung Bromo yang tersohor di rubrik Resensi Wisata. Selain itu, ada juga cerita Bayu Oktara yang nyaman melakoni profesi penyiar radio selama belasan tahun pada kolom Celengan. Selamat membaca!


6

Eksposur

Di Bawah TerikKegiatan inventarisasi dan penilaian Barang Milik Negara (BMN) berupa aset eks Pertamina mengharuskan pegawai Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe ini bekerja di lapangan di bawah terik matahari. Kegiatan yang menjadi bagian tugas pengelolaan BMN ini juga dilakukan pegawai kantor-kantor vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) lainnya di seluruh Indonesia.

FOTOGRAFERRyan Tyarno

MediaKEUaNgaNVol. IX | No. 81 / Mei 2014

6

7MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Eksposur

7MediaKEUaNgaN

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014


8

FOTOGRAFERMuchamad Ardani

Eksposur

Sekali dalam setahun, langit Borobudur menjelma menjadi cakrawala seribu lentera. Pelepasan lampion sumber lentera itu merupakan salah satu kegiatan yang menandai puncak upacara peringatan Hari Waisak atau disebut Pradaksina, Kamis (15/5). Ritual keagamaan ini tiap tahunnya menyedot antuasiasme pelancong dari dalam dan luar negeri.

Langit1000 Lentera

9MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Eksposur

Lintas Peristiwa


10

12 / 5Pemerintah optimistis kondisi perekonomian nasional akan lebih baik, sehingga target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan nantinya dapat tercapai. Demikian disampaikan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menghadiri peluncuran Mandiri Institute di Hotel Four Season, Jakarta, Senin (12/5). Menkeu memproyeksikan kinerja ekspor Indonesia pada kuartal II-2014 akan membaik sehingga mendorong laju pertumbuhan ekonomi, inflasi akan tetap terkendali, konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga serta current account deficit akan lebih baik.

Fundamental RI Terjaga, Target Pertumbuhan Berpeluang Tercapai

Teks Amelia Safitri

FotoKukuh Perdana

19 / 5

Menteri Keuangan Chatib Basri hadir di Kantor Badan Pemeriksan Keuangan (BPK) untuk menyampaikan pokok-pokok tanggapan pemerintah terhadap temuan pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2013 di Kantor Pusat BPK RI pada Senin (19/05). Dalam rapat yang dibuka oleh Ketua BPK RI Rizal Djalil tersebut, Menteri Keuangan selaku wakil pemerintah menyampaikan tanggapan mengenai beberapa temuan oleh BPK atas LKPP Tahun 2013.

Pemerintah Tanggapi Temuan BPK Atas LKPP 2013

Teks Abdul Aziz

FotoHanip Ibrahim

Teks Fahrudi Junaedi

FotoDok. DJPK

13 / 5 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melaksanakan acara Sosialisasi dan Apresiasi Penyampaian Laporan Dana Alokasi Khusus Melalui Web Based Reporting System – Dana Alokasi Khusus (WBRS-DAK) di Jakarta pada Selasa (13/05). Acara tersebut merupakan acara sosialisasi sekaligus ajang pemberian penghargaan oleh Dirjen Perimbangan Keuangan Boediarso Teguh Widodo kepada enam daerah percontohan yang dinilai baik dalam pelaporan penggunaan dana alokasi khusus melalui aplikasi WBRS-DAK.

Rapimnas Ditjen Perbendaharaan Tahun 2014

Lintas Peristiwa

11MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Kementerian Keuangan menyelenggarakan Upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-106 pada Selasa (20/05) di Lapangan Upacara Kementerian Keuangan. Tema peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini yaitu “Maknai Kebangkitan Nasional Melalui Kerja Nyata dalam Suasana Keharmonisan dan Kemajemukan Bangsa”. Menteri Keuangan, dalam sambutannya, mengajak semua pihak untuk bekerja cerdas dalam berstrategi guna mencapai kesinambungan fiskal yang tetap terjaga dan pondasi perekonomian yang tetap kuat.

Kemenkeu Peringati Hari Kebangkitan Nasional ke-106

Teks Abdul Aziz

FotoHadi Siswanto

Teks Anto Baruni

FotoKukuh Perdana

20 / 5

21 / 5

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 bersifat baseline, di mana substansi utama dalam RAPBN 2015 hanya memperhitungkan kebutuhan pokok pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Demikian disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) M. Chatib Basri saat memaparkan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2015 pada rapat kerja Badan Anggaran DPR Rabu (21/05) di Jakarta.

Menkeu: RAPBN 2015 Bersifat Baseline

Sekretariat Jenderal

High Level FGD mengenai Desain Kelembagaan PIP (Retreat PIP), tanggal 4 Juni 2014 di Aula Mezzanine, Gedung Djuanda I, Jakarta.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Seminar kepemimpinan yang diadakan oleh BDK Pekanbaru bertema “Lateral Leadership”, tanggal 5 Juni 2014 di Padang.

Inspektorat Jenderal

Konferensi Auditor Intern Pemerintah bertema ”Penerapan Paradigma Baru Pengawasan untuk Memenuhi Ekspektasi Pemangku Kepentingan dan Mengantisipasi Implikasi Hukum atas Kebijakan Publik”, tanggal 12 Juni 2014 di Gedung Dhanapala, Jakarta.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang

Workshop Palladium, tanggal 4 juni 2014;

Sosialisasi SBSN, tanggal 5 Juni 2014 di Sukabumi;

Sosialisasi SBSN, 11 Juni 2014 di Cilacap;

Meeting dengan HSBC tanggal 16 juni 2014 di RR ORI Dit SUN lt 4 Meeting with HSBC.

Badan Kebijakan Fiskal

Kepala BKF hadir sebagai panelis pada the Indonesia EBTKE Conex 2014 (Sesi 2: Strengthening Commitment to and Accelerate Devlt of Renewable Energy Cinservation to Acieve Energy Security), tanggal 4 Juni 2014 di Plenary Hall, Jakarta Convention hall, Jakarta.

AgendaKementerian KeuanganJuni 2014

Direktorat JenderalAnggaran & Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Rapat koordinasi DJA–DJPB, tanggal 5 s.d. 7 Juni 2014 di Bali.

Direktorat Jenderal Pajak

Lecturer Gathering, minggu ketiga bulan Juni.


12

Teks Diwnanda Ardhi

Foto Dok. BKF, Langgeng Wahyu, Bagus Wjaya

13MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Bersama Ibnu, datang juga beberapa pejabat Kemenkeu, antara lain Staf Ahli Menteri

Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi, Rionald Silaban; Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik Sekretariat Jenderal, Dini Kusumawati; dan Ketua Tim Interim Pengelola Transformasi Kelembagaan (Project Management Office/PMO) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Iyan Rubiyanto. Ibnu mengapresiasi inisiatif penyelenggaraan minilab itu. ”Saya berharap kegiatan ini dapat ditularkan dan diperluas implementasinya ke seluruh dan melibatkan pemangku kepentingan terkait,” kata dia.

Ditemui di tempat terpisah, Mohammad Tsani, PMO Program Transformasi Kelembagaan dari DJBC mengungkapkan

bahwa selain melalui minilab, institusinya juga menggelar berbagai sosialisasi untuk memaparkan isi cetak biru transformasi kelembagaan DJBC kepada seluruh pimpinan satker dan kantor vertikal DJBC di berbagai wilayah. ”Sepanjang bulan Maret dan April, sosialisasi telah dilakukan di Medan, Batam, Surabaya, Makassar, dan Jakarta,” ungkapnya.

BIROKRASI MODERN Kemenkeu boleh sedikit berbangga karena telah melakukan serangkaian kerja keras yang lebih dini dibandingkan kementerian dan lembaga negara lain dalam membangun birokrasi modern. Setelah berhasil melaksanakan program reformasi birokrasi, institusi ini membuat program lanjutan yang diberi nama transformasi kelembagaan. Cita-cita menjadi birokrasi yang modern sangat

penting untuk pembangunan Indonesia masa depan.

Saat ini, Indonesia merupakan salah satu negara dengan ukuran ekonomi terbesar di dunia. Pada tahun 2030, negeri ini diprediksi menjadi salah satu dari tujuh kekuatan ekonomi terbesar bersama China, Amerika Serikat, India, Jepang, Brasil, dan Rusia. Untuk mendukung tercapainya posisi itu, dibutuhkan birokrasi yang gesit, tanggap, dan kaya fungsi.

Pekerjaan mentransformasi kementerian tentu merupakan pekerjaan besar yang tak mungkin ditangani secara terpisah antarunit eselon I. Spirit program ini bahkan sebenarnya tak sesempit menjadikan Kemenkeu sebagai birokrasi yang modern. Ekspektasi besar atas

Birokrasi Modern Tujuan TransformasiRabu (21/5) itu menjadi hari yang sibuk bagi jajaran pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean Tanjung Perak, Surabaya. Mereka tengah menggelar kegiatan mini laboratorium (minilab) untuk membahas upaya efisiensi customs clearance di pelabuhan Tanjung Perak. Pada kegiatan yang menjadi wujud pelaksanaan Inisiatif Strategis (IS) program transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu, Wakil Sekretaris Kabinet Ibnu Purna Mochtar hadir.

Laporan Utama

Laporan Utama


14

program transformasi dirumuskan dalam sejumlah sasaran, diantaranya peningkatan rasio pajak mencapai 19 persen terhadap Produk Domestik Bruto, peningkatan rasio penyerapan anggaran menjadi sekitar 95 persen, Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dan peningkatan kepuasan pengguna layanan Kementerian Keuangan dari 3,91 (skala 5) menjadi 4,2 (skala 5).

Pada tahun 2014, implementasi cetak biru transformasi yang disusun sepanjang tahun lalu siap untuk diimplementasikan. Dalam dokumen pedoman itu, dipaparkan visi baru Kementerian Keuangan serta perubahan kelembagaan yang dibutuhkan. Kementerian ini bertekad menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21. Untuk mencapai visi itu, dibuat juga 5 misi baru, yaitu mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea, dan cukai yang tinggi dengan keunggulan layanan serta penegakan hukum yang ketat; menerapkan kebijakan fiskal yang pruden; mengelola neraca pusat dengan risiko minimal; memastikan dana penerimaan didistribusikan secara efisien dan efektif; serta menarik dan mengembangkan sumber daya manusia terbaik dengan nilai jual yang kompetitif bagi para pegawainya.

TEMA UTAMA Untuk mewujudkan visi dan misi baru, perubahan mendasar harus diimplementasikan di organisasi Kemenkeu. Penyempurnaan dan perampingan cara kerja sangat dibutuhkan agar transformasi terasa dampaknya. Melalu perbaikan proses bisnis utama yang end-to-end dalam tiap bidang operasional inti—pajak, bea dan cukai, penganggaran, serta perbendaharaan, penyempurnaan cara kerja ini dilakukan.

Implementasi program transformasi kelembagaan secara khusus juga tercermin melalui lima tema utama. Pertama, memperkuat budaya

akuntabilitas berorientasi outcome. Kedua, merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala besar. Ketiga, membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif. Keempat, menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital. Kelima, menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholders untuk menghasilkan terobosan nasional. Kelima tema ini menjadi dasar pembangunan keseluruhan transformasi kelembagaan.

PAYUNG HUKUMDengan 87 inisiatif strategis, implementasi cetak biru transformasi kelembagaan terbagi atas tiga horison, yaitu jangka pendek (2013-2014), jangka menengah (2015-2019), dan jangka panjang (2020-2025). Periode jangka pendek adalah era untuk membangun momentum reformasi. Sementara jangka menengah ditetapkan sebagai periode untuk membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar. Pada jangka panjang, melembagakan terobosan akan menjadi agenda utama.

Untuk mendukung pelaksanaan pro-gram transformasi kelembagaan, Menteri Keuangan menerbitkan sejumlah keputusan sebagai payung hukum. Sebagai dasar pembentukan tim pada masing-masing unit eselon I, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 427/KMK.01/2013 tentang Pembentukan Tim Transformasi Kelem bagaan Unit. Sementara untuk pengelo laan di tingkat

pusat, dibentuk Tim Penge lola Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan melalui Kepu tusan Menteri Keuangan Nomor 426/KM.1/2013. Cetak biru program ini sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014.

PERIODISASIProses transformasi tidak terjadi secara instan. Dengan berpedoman pada cetak biru, transformasi akan diimplementasikan melalui tiga fase transformasi sepanjang 2013-2025. Inisiatif-inisiatif implementasi pada jangka pendek akan berfokus pada pembuktian hasil-hasil nyata untuk memperoleh izin dan momentum untuk mengimplementasikan lebih lanjut perubahan dalam skala besar. Fase ini berfokus pada pelaksanaan inisiatif-inisiatif “beach-head” yang mungkin untuk dilaksanakan dan inisiatif-inisiatif transformasi nyata dengan dampak langsung pada para stakeholders utama.

Pada fase jangka menengah, inisiatif-inisiatif akan berfokus pada penetapan keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar. Di samping itu juga pada bagaimana membangun momentum transformasi yang dimulai pada fase jangka pendek. Fase ini diharapkan dapat meningkatkan skala reformasi di seluruh Kemenkeu (seluruh pegawai dan sendi customer service) serta seluruh Indonesia. Periode jangka menengah menjadi “pusat” terjadinya transformasi dan akan menunjukkan awal dari dampak nyata dan berskala besar.

Setelah fase jangka pendek dan jangka menengah dilalui, pada jangka panjang inisiatif-inisiatif akan berfokus pada pelembagaan terobosan-terobosan yang telah diciptakan. Fase ini menitikberatkan pada upaya mempertahankan dampak yang telah diciptakan dan melanjutkan perkembangan yang berkelanjutan. Dalam fase ini, Kemenkeu juga akan mengarah pada reformasi structural substansial lebih lanjut jika dipandang perlu.

Proses transformasi tidak terjadi secara instan.

15MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

PMO DJP:Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Wahyu Karya TumakakaDirektur Jenderal Pajak (DJP) telah memutuskan bahwa semua inisiatif yang ada pada transformasi kelembagaan akan dimasukkan sebagai elemen Rencana Strategis DJP Tahun 2015-2019. Dengan demikian, kesinambungan inisiatif ini dapat terjaga walaupun terjadi perubahan pimpinan di DJP. Selain itu, melalui Keputusan Dirjen Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Tim Implementasi Cetak Biru Transformasi Kelembagaan, semua inisiatif mengikutsertakan pejabat eselon dua sebagai sponsor yang bertanggungjawab secara langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Hal ini agar pelaksanaan semua inisiatif menjadi lebih mudah dalam koordinasi dan pengawasannya.

PMO DJBC:Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai, Mohammad Tsani

Saya rasa sempat ada friksi dan ketidakpahaman yang

menimbulkan salah paham karena tidak semua pihak terlibat sejak awal. Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/

KMK.01/2014 terbit, muncul awareness yang tinggi

dan saya yakin komitmen kami semua penuh. Kami melihat komitmen dari pimpinan tertinggi di DJBC sangat kuat dan merembet ke seluruh jajaran dibawahnya.

PMO Setjen:Tenaga Pengkaji Bidang Perencanaan Strategik, Dini Kusumawati Komitmen dan dukungan dari jajaran pimpinan merupakan salah satu kunci utama bagi keberhasilan pelaksanaan program transformasi kelembagaan. Kita sudah memiliki peta yang akan menunjukkan arah menuju visi Kemenkeu yaitu berupa Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu Tahun 2014-2025. Namun,

KOMITMEN PIMPINAN

Untuk mengawal implementasi cetak biru program transformasi kelembagaan, dibutuhkan komitmen tinggi dari pimpinan setiap unit eselon I. Dalam wawancara media ini dengan beberapa PMO di unit-unit eselon I, tergambar jelas komitmen pimpinan terhadap usaha bersama untuk menjadi lebih baik. Berikut rangkumannya:

peta itu hanya akan menjadi seonggok kertas yang tak berguna apabila tidak ada pembaca petanya. Dalam hal ini, peran pembaca peta itulah yang diemban jajaran pimpinan.

PMO DJPB: Direktur Transformasi Perbendaharaan, Sudarto Komitmen pimpinan luar biasa. Saya mengikuti proses trasformasi yang berjalan di DJPB. Kami sudah memulai proses ini cukup lama. Pada tahun 2007, kami telah melakukan perbaikan cash management. Sementara pada tahun 2008, kami membuat program Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Percontohan. Di DJPB, saya melihat proses perubahan yang sangat cepat dan dilakukan bersama antara pimpinan dan staf. Tuntutan masyarakat terhadap kinerja kami makin tinggi, mau tidak mau kami harus mampu menjawab tuntutan itu dengan melakukan transformasi organisasi.

Laporan Utama


16

17MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

TeksFarida Rosadi, Iin Kurniati

FotoLanggeng Wahyu


18

Ibarat sedang membuat hasta karya dari kertas. Kita mulai dengan menentukan bentuk apa yang akan

dibuat, burung kertas, misalnya. Kertas itu kemudian dilipat, dibalik, diratakan, dilipat kembali hingga menjadi sebuah bentuk burung. Setelah burung kertas terbentuk, barulah bisa dimainkan, diterbangkan atau dibuat hiasan.Mungkin seperti itulah gambaran transformasi, dimana terjadi perubahan rupa baik perubahan bentuk, sifat maupun fungsi. Perubahan ini bisa saja dilakukan dengan menambah, mengurangi, atau menata kembali setiap unsurnya demi tujuan yang lebih baik.

Begitupun yang terjadi di Kementerian Keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, institusi pengelola keuangan dan kekayaan negara ini telah melewati sejumlah periode transformasi menuju lembaga kelas dunia. Langkah pertama yang telah diambil dalam gelombang transformasi baru ialah studi transformasi kelembagaan komprehensif yang dilaksanakan dari bulan April hingga Desember 2013.

Setidaknya, 24 ribu stakeholders internal, 80 stakeholders eksternal, 20 kali kunjungan lapangan, serta ratusan dokumen telah dianalisis guna mengidentifikasi kondisi Kemenkeu dewasa ini. Bahkan, lebih dari 60 sesi kerja dan ‘mini labs’, 300 pegawai Kemenkeu serta 30 pakar bidang studi juga dilibatkan. Seluruhnya ditujukan untuk memecahkan berbagai masalah yang digunakan dalam penyusunan cetak biru transformasi kelembagaan.

Cetak biru ini terdiri atas 3 horison atau periode waktu roadmap strategis. Pertama, membangun momentum untuk reformasi (2013-2014). Kedua, membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar (2015-2019). Ketiga, melembagakan terobosan dalam jangka panjang (2019-2025).

Hasil cetak biru tersebut menghasilkan sejumlah inisiatif strategis dan telah diidentifikasi dengan fokus utama untuk

Bangun Momentum ReformasiTransformasi kelembagaan berarti fase lanjutan pasca reformasi birokrasi. Lalu, sejauh mana kesiapan Kemenkeu membangun transformasi dalam fase momentum reformasi? Berikut ulasannya.

Laporan Utama

Laporan Utama

19MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

menjalankan transformasi melalui lima unit. Kelima unit yang menjadi titik tumpu transformasi Kemenkeu yaitu Pajak, Bea Cukai, Anggaran, Perbendaharaan, serta Sekretariat Jenderal.

Sejumlah langkah awal pun telah disiapkan kelimat unit tersebut dalam fase momentum reformasi. Salah satunya yakni pembentukan Performance Management Office (PMO) dimasing-masing unit yang bertugas memantau implementasi dari prioritas yang telah disepakati.

KONTRIBUSI TAX RATIO 19%Transformasi pajak pada dasarnya ialah sejauh mana upaya yang dilakukan guna berkontribusi terhadap target tax ratio sebesar 19 persen. Pertama, mengumpulkan penerimaan negara dan menegakkan hukum. Kedua, memudahkan wajib pajak untuk patuh. Ketiga, mengedepankan teknologi. Keempat, menarik dan mengembangkan best in class talent.

Direktur Transformasi Proses Bisnis Direktorat Jenderal Pajak, Wahyu

Karya Tumakaka mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan skema perubahan mendasar untuk meningkatkan efektivitas DJP. Diantaranya seperti percepatan pengolahan data SPT dan penyediaan data pihak ketiga, penyediaan risk engine sebagai tools dalam menyusun strategi prioritas.

Lalu, peningkatan fungsi dan kapasitas call center serta website untuk mengurangi beban kantor pelayanan. Tak ketinggalan melakukan penguatan organisasi dengan perbaikan rentang kendali serta mendapatkan fleksibilitas dalam penganggaran, manajemen kepegawaian dan organisasi.

Dalam tahap awal, tutur Wahyu, hal pertama yang akan dilakukan ialah membentuk tim implementasi inisiatif yang diikuti oleh penyusunan project charter. Isinya berupa kesepakatan target dan milestones yang akan dicapai. “PMO memastikan adanya mekanisme monitoring dan controlling atas pencapaian milestones tersebut serta mekanisme debottlenecking atas permasahan-permasalahan atau isu-isu yang dihadapi. Sampai dengan saat ini beberapa milestones telah diselesaikan sesuai dengan rencana, seperti penambahan jumlah agen dan penambahan kapasitas infrastruktur,” ungkap Wahyu.

KANTOR MODERN DAN CALL CENTREBerbeda dengan transformasi pajak yang menitikberatkan pada optimalisasi penerimaan negara, transformasi kepabeanan dan cukai mengedepankan trade facilitator, security dan revenue collector. Fokus tersebut kemudian dijabarkan melalui perbaikan manajemen kinerja, mendirikan kantor pelayanan modern dan mendirikan customs call center.

Lalu, untuk memperkuat risk profiling dikembangkanlah satu risk engine terpusat dan menyederhanakan proses bisnis untuk customs clearance di kantor pos dan EMS. Selanjutnya, melakukan

otomasi administrasi, memperbaiki saluran informasi, memperkuat risk engine, mengurangi waktu impor hingga 40 persen. Terakhir, menyelaraskan kebutuhan organisasi, SDM dan infrastruktur dengan mandat dari DJBC.

Kepala Subdirektorat Otomasi Sistem dan Prosedur, Moh Tsani memaparkan bahwa dalam jangka pendek ini, pihaknya tengah fokus pada pembentukan Tanjung Priok sebagai kantor modern dan mendirikan costums call centre sebagai pusat informasi. Terkait kantor modern, ditargetkan pada pertengahan tahun ini seluruh sistem, dokumentasi hingga dokumen pelengkap telah selesai sehingga akhir tahun ini sudah dapat berjalan. Sedangkan untuk customs call centre, lanjut Tsani, saat ini telah sampai pada tahap pembuatan satu nomor hotline nasional. Namun demikian, belum secara resmi dilakukan launching ke publik.

Secara taktis, kata Tsani, PMO tugasnya men-supervisi debottlenecking dengan proses monitoring. “Kita ingin mengoptimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai. Kita tidak ingin hanya mengejar keuntungan jangka pendek tetapi mengabaikan keuntungan jangka panjangnya. Kalau jangka pendek (penerimaan) cukai sebanyak-banyaknya tapi mengalahkan kesehatan masyarakat, kita nggak mau seperti itu,” kata Tsani.

BERBASIS OUTCOMETransformasi anggaran bermula dari bagaimana meningkatkan peran value of money Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Peran tersebut selanjutnya dititikberatkan pada tiga hal. Pertama, mewujudkan penganggaran yang fokus pada kinerja dan analisis anggaran. Kedua, merampingkan proses dan birokrasi anggaran. Ketiga, memperkuat kapabilitas penganggaran di seluruh pemerintahan.

Menurut Kasubdit Standar Biaya Direktorat Jenderal Anggaran, Langgeng Suwito, tim PMO DJA telah menyiapkan beberapa langkah konkrit dalam waktu

"Kita ingin mengoptimalkan

penerimaan negara di sektor kepabeanan

dan cukai."Moh Tsani,

Kepala SubdirektoratOtomasi Sistem dan Prosedur

Laporan Utama


20

dekat. Pihaknya, lanjut Langgeng, mengutamakan peningkatan awareness seluruh komponen pimpinan dan pegawai serta menyiapkan infrastruktur untuk inisiatif strategis.

Terkait arsitektur anggaran dan monev, saat ini tengah disusun draft pedoman arsitektur anggaran dan draft desain monitoring dan evaluasi anggaran. Terkait end to end process, telah dilaksanakan pembuatan pedoman review baseline anggaran tahun 2015. Terkait hubungan stakeholders, tengah disiapkan pengembangan data warehouse.

Terkait hubungan dengan K/L, telah disiapkan kajian pengembangan penyiapan delivery task force atau SDM yang disiapkan untuk menyampaikan perubahan di K/L. Terakhir, terkait kapabilitas SDM, telah disiapkan desain pengembangan struktur organisasi sebagai infrastruktur budget analyst. Salah satunya dengan menyusun kurikulum pengembangan skill pegawai yang telah diarahkan dari budget administrator menjadi budget analyst.

TARIF BALANCETransformasi perbendaharaan pada dasarnya mencakup delapan fungsi yang menjamin kesinambungan fiskal. Namun demikian, terdapat empat fungsi yang menjadi fokus utama dan diusung oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Fungsi tersebut yaitu penerimaan dan pengeluaran, akuntansi dan pelaporan, likuiditi manajemen serta special mission.

Direktur Transformasi Perbendaharaan, Sudarto menjelaskan bahwa dalam jangka pendek, pihaknya ditargetkan untuk membuat ketetapan tentang deviasi minimum target saldo cadangan kas. Misalnya dalam satu bulan harus ada saldo minimum sebesar Rp50 triliun.

“Artinya, jika dalam bulan itu kurang dari Rp50 triliun, maka akan ada pembiayaan yang kita lakukan. Apakah dari penjualan obligasi atau yang lain. Target tahun ini

pembentukan tarif balance, kemudian 2015 menentukan akuntansi berbasis akrual. Untuk special mission, targetnya mendefinisikan cakupannya,” jelas Sudarto.

MULTI PERANSetjen memiliki peran ganda di Kemenkeu, baik client atau bagian dari unit Eselon I maupun sebagai central yang mengkoordinasikan seluruh unit untuk bersinergi. Transformasi di Setjen fokus pada outcome termasuk mempertahankan peran sebagai penggerak utama demi mencapai tujuan Kemenkeu.

Tenaga Pengkaji bidang Perencanaan Strategik, Dini Kusumawati mengungkapkan bahwa saat ini PMO Setjen secara open clinic rutin membahas inisiatif program transformasi kelembagaan Setjen. Kini, tengah pula dilaksanakan penyempurnaan delapan inisiative charter.

Kedelapan inisiative charter tersebut seperti penguatan organisasi, penguatan fungsi sentra korporat, revitalisasi manajemen kinerja, penyelerasan strategi, perencanaan dan kinerja. Lalu, memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset, memperkuat proses hukum, memperkuat SDM dan memperkuat TIK.

“Untuk tahun 2014, high-level milestones yang ingin dicapai di bidang TIK

yaitu menetapkan standar integrated development environment Kemenkeu, merekrut enterprise architect dan business process architect, serta menyelesaikan rilis SAKTI. Untuk enterprise architect maka telah ditandatangani kontrak dengan World Bank dan dapat mulai dipergunakan pada Bulan September tahun 2014,” ujar Dini.

Sementara terkait SDM, Dini menitikberatkan pentingnya perbaikan kebijakan agar Kemenkeu dapat bersaing dengan pihak lain. Ke depan diharapkan agar Kemenkeu sebagai magnet bagi talent berkaliber tinggi. Sejumlah upaya pun telah disiapkan pertama menstandardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai. Kedua, rekrutmen eksternal untuk jabatan strategis. Ketiga, melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi. Keempat, mendesain dan melembagakan program pengembangan end-to-end talent pool. Kelima, dan rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan pemberdayaan Unit Eselon I.

TANTANGANTantangan terberat dalam transformasi kelembagaan tergantung pada political will dari institusi terkait. Pada tahap awal, sejauh mana blue print yang telah disusun mampu diterjemahkan ke dalam kajian yang lebih teknis. Baru setelah itu, bagaimana upaya PMO dalam mengelola resistensi terhadap perubahan melalui change management.

Pada akhirnya, pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder yang efektif berpotensi menjadi komponen yang paling penting dari keberhasilan suatu rencana change management. Karena itulah, pendekatan terstruktur dan konsistensi penyampaian pesan secara internal maupun eksternal dirasa penting dari waktu ke waktu. Tentunya, komitmen pimpinan dan sinergi seluruh kalangan dibutuhkan guna memastikan keberhasilan pencapaian.

Tantangan terberat dalam transformasi kelembagaan tergantung pada political will dari institusi terkait.

Laporan Utama

Teks Irma Kesuma Dewi

Foto Langgeng Wahyu

21MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

PERLUNYA INISIATIF PERUBAHANTransformasi Kelembagaan yang saat ini dicanangkan memang diprioritaskan pada lima unit yaitu Pajak, Bea Cukai, Anggaran, Perbendaharaan, dan Sekretariat Jenderal. Meski demikian tidak berarti unit Eselon I lainnya berdiam diri. Nyatanya semua unit tetap melakukan intisatif perubahan untuk lebih maju dan berkembang. Ditjen Kekayaan Negara (DJKN), Ditjen Pengelolaan Utang (DJPU), Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Perimbangan Keuangan (DJPK), Inspektorat Jenderal (Itjen), dan Badan Pendidikan Pelatihan Keuangan (BPPK) turut berbenah menghadapi masa depan. Sekretaris DJKN, Dodi Iskandar mengatakan komitmen perbaikan harus berkelanjutan (continuous improvement). “Model kemarin belum tentu fit sekarang, yang sekarang belum tentu pas untuk besok, dan seterusnya,” katanya.

Mengakui kekurangan organisasi dapat menjadi titik awal sebuah transformasi. Walau begitu, Sekretaris BPPK, Agus Hermanto menilai inisiatif perubahan tak selalu didorong adanya kelemahan. Agus memandang ada dinamika global yang menuntut jawaban. Ia mencontohkan, BBPK saat ini harus melakukan akreditasi dan kelembagaan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Jangan Ketinggalan, Lakukan Perubahan!Dinamika dan perubahan dalam masyarakat tidak dapat dielakkan. Oleh karena perubahan selalu terjadi, maka setiap organisasi termasuk Kementerian Keuangan harus memiliki kepekaan terhadap kondisi terkini.

(STAN), mengakomodir Amanat Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), mengelola program berdampak tinggi, dan mewujudkan sistem informasi diklat.

Senada dengan Agus, Sekretaris DJPU Maurin Sitorus juga berpendapat transformasi yang dilakukan lebih ke arah penyempurnaan. Diceritakannya,

DJPU akan segera berganti nama menjadi Ditjen Pembiayaan dan Resiko. Kedepannya Pusat Pengelolaan Resiko Fiskal yang saat ini melekat pada BKF direncanakan bergabung dalam unit baru ini. Resiko utang dan resiko fiskal yang sebelumnya dikelola terpisah akan disatukan. “Dengan demikian pengelolaan resiko menjadi lebih terintegrasi dan holistik”, jelas Maurin

STAKEHOLDER ENGAGEMENTMenilai dan menyikapi suara pemangku kepentingan merupakan aspek penting bagi organisasi. Dodi menuturkan transformasi akan berdampak nyata bagi stakeholder apabila tercipta pemahaman penuh terhadap kebutuhan mereka. Di sisi lain, kepentingan nasional wajib dipertimbangkan sehingga ada hubungan timbal balik yang sehat.

Agus juga meyakini bahwa komunikasi harus dibangun untuk mendapat informasi spesifik akan kebutuhan pengguna. Dengan begitu inisiatif perubahan dapat menyesuaikan dengan karakter masing-masing. “Kami yakini dengan komunikasi terstruktur dan intensif dengan pengguna, kami mendasarkan perencanaan perubahan pada kondisi yang tepat,” tuturnya.

Ditemui di tempat berbeda, Sekretaris DJPK, Heru Subiyantoro menyampaikan

"Kami juga tengah mendorong para pegawai untuk melanjutkan

pendidikan hingga jenjang S3."

Heru Subiyantoro, Sekretaris DJPK

Laporan Utama


22

pelayanan kepada stakeholder secara tak langsung didukung penataan organisasi yang modern dan berteknologi tinggi serta pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia yang handal. Diceritakan Heru, DJPK baru saja merotasi pegawai dalam jumlah besar sebanyak 113 orang sekaligus untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas. “Kami juga tengah mendorong para pegawai untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang S3”, tuturnya.

TANTANGAN Setiap perubahan tidak selalu mudah dan berjalan mulus. Terlebih transformasi kelembagaan menuntut segenap elemen untuk ikut berubah. Bisa saja langkah yang diambil menuai protes dari anggota organisasi atau pihak lain yang merasa posisi organisasi sudah mapan dengan kondisi sekarang. Agus berpendapat sangat wajar bila terjadi resistensi dalam suatu perubahan. “Justru kita patut waspada jika disikapi adem ayem. Jangan-jangan pegawai justru menyembunyikan penolakannya”, kata Agus.

Mengingat kewajarannya, proses antisipasi sudah dilakukan. Dijelaskan Agus lebih lanjut, pemahaman pegawai akan urgensi perubahan menjadi kunci keberhasilan transformasi. Sekretaris Inspektorat Jenderal Sofandi Arifin sepaham dengan hal ini. Ia mencontohkan, saat ini Itjen mulai menerapkan Three Lines of Defense yang merupakan strategi pengawasan di Kementerian Keuangan. Namun pemahaman pegawai terhadap hal ini masih belum masif, baik dari sisi konsep, cara penerapan, maupun manfaat yang diperoleh.

Saat ini semua unit tengah berupaya menyamakan persepsi seluruh anggota organisasi. DJPK misalnya, secara aktif mengikutsertakan pegawai dalam proses transformasi. Mulai dari penyusunan konsep dasar, internalisasi, hingga sosialisasi cetak biru transformasi. Tak sia-sia, sejauh ini tidak ada penolakan besar. Bahkan menurut Heru, inisiatif perubahan ini banyak mendapat dukungan. Sementara itu, untuk menjaga komitmen dan tanggung jawab seluruh jajaran, di DJKN sengaja dikenalkan slogan “change with enthuaism” yang menggambarkan passion untuk berubah ke arah yang lebih baik.

Maurin menambahkan, memang butuh waktu untuk menyamakan pandangan dengan seluruh anggota organisasi. Sosialisasi saja dirasa tidak cukup. Perlu juga diskusi untuk menggali aspirasi semua pegawai. “Ada aspek ownership pegawai yang tentunya menyangkut masa depan mereka juga,” ujarnya.

UKURAN KEBERHASILANMeski tahapan dalam peta Transformasi Kelembagaan masih panjang, bagaimana mengukur keberhasilannya perlu diperhatikan. Apalagi organisasi Pemerintahan tidak memiliki pesaing dan tak ada organisasi yang serupa. Ditambah sifatnya yang multidimensi, mengukur keberhasilan misi transformasi menjadi lebih rumit.

Terkait hal ini, Maurin menyambut baik jika semua inisiatif strategi direfleksikan pada target dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). “Dengan IKU target keberhasilan akan bisa dimonitor dengan baik,” katanya. Sementara itu BPPK membuat dua tolak ukur yaitu kuantitatif dan kualitatif. Agus mencontohkan, ukuran kuantitatif misalnya banyaknya ilmu keuangan yang dapat didesiminasi dan banyaknya kader keuangan yang dicetak BPPK. Sementara ukuran kualitatif diantaranya akurasi program pendidikan/pelatihan yang diselenggarakan dan indeks kepuasan unit pengguna.

Lain halnya dengan DJKN. Menurut Dodi, untuk setiap inisiatif perubahan di DJKN telah disusun manual yang antara lain berisi rumusan expected outcome. “Dengan melihat outcome, menurut hemat saya kita dapat dengan mudah mengukur keberhasilan program ini” katanya. Itjen pun mempunyai cara tersendiri. Sofandi mengungkapkan, untuk mengukur penerapan Three Line Of Defense Itjen telah mengembangkan satu alat ukur yang juga diterapkan oleh organisasi-organisasi profesi internasional.

"Ada aspek ownership pegawai yang tentunya

menyangkut masa depan mereka juga."

Maurin Sitoris , Sekretaris DJPK

Setiap perubahan tidak selalu mudah dan berjalan mulus. Terlebih transformasi kelembagaan menuntut segenap elemen untuk ikut berubah.

Laporan Utama

Teks Arfindo Briyan

Foto Iin Kurniati

23MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Babak baru Kementerian Keuangan telah dimulai. Reformasi birokrasi yang

sudah mulai dijalankan beberapa tahun belakang, dilanjutkan dengan perubahan yang bukan hanya mengacu kepada pola kerja, melainkan perubahan kebijakan strategis. Dalam sebuah kesempatan, Staf Ahli Bidang organisasi, Transformasi, dan Teknologi Informasi memaparkan lebih jauh mengenai implementasi Transformasi Kelembagaan.

Satu Pemahaman Transformasi Kelembagaan

sudah memasuki kuartal pertama dan masing-masing unit sudah mulai tergerak untuk melakukannya. Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan tersebut juga dapat menunjukkan komitmen dari pimpinan terkait implementasi dari Transformasi Kelembagaan, bukan sekedar menuang dalam blueprint.

Kendala apa saja yang mungkin dihadapi dalam implementasi Transformasi Kelembagaan di Kementerian Keuangan?

Hal pertama yang bisa menjadi kendala adalah masalah budget untuk melakukan berbagai kegiatan yang ada dalam blueprint tersebut. Namun sejauh ini, unit-unit Eselon I di Kementerian Keuangan bisa menjalankannya tanpa terganggu dengan isu tersebut. Sebagai contoh Direktorat Jenderal Pajak telah berhasil melaksanakan e-Filing dengan total wajib pajak yang telah menyampaikan SPT melalui aplikasi tersebut lebih dari 700 ribu wajib pajak.

Kemudian, yang mungkin dihadapi adalah masalah SDM. Pelaksanaan transformasi

kelembagaan memungkinkan terjadinya mutasi atau rotasi pegawai dalam skala besar. Tujuannya adalah agar pelaksanaan Transformasi Kelembagaan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi dan komitmen serta fokus dalam menjalankan tugas. Kita harus hati-hati ketika melakukan pertukaran personil ini, agar tidak akan mengurangi semangat untuk menjalankan blueprint. Mungkin kita mempunyai inisiatif strateginya bagus, tapi nanti salah satu indikator keberhasilannya adalah tingkat keterlibatan dari pegawai.

Terkait dengan hal tersebut, kita berharap pimpinan dapat mensosialisasikan kepada pegawai. Tapi menurut saya, itu hanya langkah awal. Outcome yang diharapkan adalah adanya keterlibatan dari pegawai, di mana pegawai menyadari bahwa Transformasi Kelembagaan adalah bagian dari institusinya. Kemudian hal lain yang tidak kalah penting adalah monitoring dan evaluasi secara reguler dan berjenjang. Agar Implementasi Transformasi Kelembagaan pada jalur yang tepat dan sesuai timeline yang sudah ditentukan.

Hal-hal apa yang perlu dilakukan agar implementasi Tranformasi Kelembagaan dapat berjalan secara on-track dan efektif?

Muatan utama dari Transformasi Kelembagaan adalah mengenai perbaikan proses bisnis di Kementerian Keuangan. Dalam blueprint Transformasi Kelembagaan tersebut, terdapat 87 angka inisiatif yang terkait dengan perbaikan proses bisnis tersebut. Yang perlu diingat adalah bahwa dalam menjalankannya, kita tidak boleh melupakan visi Kementerian Keuangan yaitu “Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Kesadaran itu harus ada dan harus merata. Bukan hanya di tingkat level pimpinan, tetapi juga oleh seluruh pegawai.

Kemudian, dilihat dari sisi organisasi, kita perlu segera menetapkan pengorganisasian Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan. Ini merupakan salah satu tools untuk menggerakkan hasil blueprint Transformasi Kelembagaan tersebut. Kita

Laporan Utama


24

Langkah-langkah apa saja yang diperlukan untuk meningkatkan awareness seluruh pegawai?

Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa reformasi hanya mengenai perubahan cara melakukan pekerjaan. Sedangkan transformasi adalah perubahan yang sifatnya lebih kepada policy strategic. Dengan demikian, blueprint ini menjadi penting karena tingkat pimpinan harus menyampaikan bahwa yang akan dicapai dalam periode tertentu adalah kita menuju kepada organisasi yang seperti ini. Sama seperti ngerubah visi kita.

Pertama, kita harus memastikan adanya pemahaman dan komitmen yang sama akan arti pentingnya program Transformasi Kelembagaan di level pimpinan baik itu Eselon I maupun Eselon II. Kedua, perlu adanya engagement dari pimpinan unit Eselon I ke level II, sehingga pemahaman pada level yang lebih rendah sama dengan level yang tinggi. Karena nantinya mereka yang menjadi pendorong ke jenjang di bawahnya.

Berikutnya adalah terkait dengan adanya feedback dari seluruh pegawai dan program dilaksanakan secara transparan sehingga akan mendapatkan perhatian dan dukungan seluruh pegawai.

Apakah Implementasi Program Transformasi Kelembagaan perlu diketahui dan mendapatkan dukungan dari pihak eksternal Kementerian Keuangan?

Kementerian Keuangan memiliki kapasitas yang cukup bagus sebagai organisasi yang merencanakan dan melaksanakan suatu program atau kegiatan tertentu, tapi tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan asistensi dari pihak luar Kementerian Keuangan. Dalam implementasi Program Transformasi Kelembagaan terdapat beberapa quick wins. Salah satu quick wins adalah terkait dengan kegiatan pelayanan yang diberikan

oleh Kementerian Keuangan. Quick wins terkait pelayanan tentunya perlu diketahui oleh pihak luar, untuk menunjukan bahwa Kementerian Keuangan telah melakukan perbaikan-perbaikan dalam memberikan layanan kepada stakeholders.

Dengan memberikan pelayanan yang lebih baik, Kementerian Keuangan akan mendapat kepercayaan dan keyakinan dari para stakeholder. Dengan adanya kepercayaan dan keyakinan tersebut, maka Kementerian Keuangan akan mendapat dukungan dalam melaksanakan setiap programnya.

Apakah Program Transformasi Kelembagaan sudah sejalan dengan Pengelolaan Kinerja berbasis Balanced Scorecard?

Untuk yang ini, saya belum bisa menilai karena kita baru merevisi visinya dan menyesuaikannya dengan peta strateginya. Mungkin itu bisa kita lihat nanti di third quarter. Sejauh ini saya lihat alignment-nya sudah telah dilaksanakan. Namun yang harus kita lihat justru pada learning and growth-nya. Terkait dengan peta strategi yang sekarang, kita harus bersama-sama melihat itu bisa menunjang atau tidak di level learning and growth-nya. Karena saya lihat banyak orang yang menilai learning and growth-nya sebagai pelengkap. Jadi kita harus meningkatkan kesadaran untuk melihat learning and growth sebagai penggerak.

Kemudian, visi Kementerian Keuangan hasil Transformasi Kelembagaan telah diselaraskan dan diterjemahkan dalam penyusunan Peta Strategi Kementerian Keuangan tahun 2014 dan beberapa inisiatif telah diakomodasi menjadi Indikator Kinerja Utama baik pada level Kemenkeu-Wide maupun Kemenkeu-One.

Perbaikan proses bisnis yang dilakukan dalam Transformasi Kelembagaan pada akhirnya dalah untuk mencapai visi Kementerian Keuangan. Untuk dapat mencapai visi Kementerian Keuangan

maka diperlukan elemen-elemen pendukung.

Dalam peta strategi terdapat 4 perspektif, salah satu perspektif tersebut adalah learning and growth perspektif. Pada perspektif ini, terdapat elemen-elemen yang berperan dalam menunjang pencapaian dan sebagai penggerak dalam pencapaian strategi organisasi. Terkait hal tersebut, ke depan perencanaan strategi dan IKU pada learning and growth perspective perlu direncanakan dan dipertajam sehingga benar-benar mendukung pencapaian strategi yang telah ditetapkan.

Salah satu strategi yang perlu mendapatkan perhatian adalah pengelolaan sumber daya manusia. Dengan adanya pengelolaan di bidang SDM ke arah yang lebih baik diharapkan akan tersedia SDM yang memiliki kompetensi dan kinerja yang tinggi sehingga dapat menunjang proses bisnis dan pada akhirnya dapat menunjang pencapaian output yang ditetapkan.

Apakah harapan bapak terhadap implementasi Transformasi Kelembagaan?

Dengan telah diimplementasikannya Transformasi Kelembagaan harapan saya yang pertama adalah Kementerian Keuangan lebih fokus dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Kemudian, Kementerian Keuangan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dan semakin baik. Di Kementerian Keuangan ini kan kita hanya numpang lewat saja. Kelak kita menjadi pengguna jasa Kemenkeu. Selagi kita berada di dalamnya, saatnya untuk membuat perbaikan.

Saya juga berharap Kementerian Keuangan menjadi organisasi yang lebih simpel, fokus, dan efektif, serta tingkat benefit bagi pegawai menjadi lebih baik. Terahir, setiap orang memiliki kepercayaan bahwa merekalah yang mewujudkan keberhasilan Transformasi Kelembagaan.

Reportase

Teks Arfindo Briyan

Foto Hadi Siswanto

25MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

SBR001, Jaga Momentum Pertumbuhan Ekonomi

W akil Menteri Keuangan I, Anny Ratnawati meresmikan pembukaan masa penawaran

Saving Bonds Ritel (SBR) seri SBR001 di auditorium Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, Jakarta, Jum’at (2/5). SBR merupakan pilihan instrumen investasi terbaru dengan masa penawaran mulai tanggal 2 hingga 22 Mei 2014.

Dalam sambutannya, Anny mengungkapkan bahwa SBR merupakan wujud nyata untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah situasi global yang belum pulih pasca krisis. Dengan kata lain, investasi pada SBR dapat menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi nasional paling tidak harus dijaga di atas lima persen. Hal ini penting untuk menyediakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan mengentaskan kemiskinan. “Saving Bond Ritel seri SBR001 merupakan penerbitan pertama kali untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, karena situasi global belum menunjukkan pemulihan

sempurna. Pasca krisis 2008, pernah naik namun menurun kembali,” kata Anny.

Oleh karena itu, lanjut Anny, SBR dapat digunakan untuk pembiayaan defisit pemerintah dalam menjaga keberlangsungan fiskal. “Apabila surat berharga negara dipegang asing, kita harus khawatir apabila ada pembalikan capital outflow sehingga bisa berisiko pada fiskal domestik,” katanya.

Dengan mengusung tema Selamatkan Air Bumi, dalam acara tersebut, Anny melakukan pembuatan lubang biopori secara simbolis. Ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dan agen penjual SBR001 dalam program reservasi tanah melalui pembuatan lubang biopori pada sejumlah lokasi resapan air di Jakarta.

Penerbitan SBR001 sendiri bertujuan untuk memenuhi pembiayaan APBN 2014 dan mengembangkan pasar Surat Utang Negara Domestik. Melalui diversifikasi instrumen sumber pembiayaan dan perluasan basis investor, SBR menjadi pilihan instrumen baru selain Obligasi

Ritel Indonesia yang sudah diterbitkan sejak tahun 2006 lalu.

Jenis kupon SBR001 berupa kupon mengambang yang disesuaikan setiap 3 bulan dengan tingkat kupon minimal 8,75 persen. Pesanan minimal untuk setiap penerbitan SBR 001 ialah sebesar Rp 5juta dengan maksimal pembelian sebesar Rp5 miliar.

SBR001 kini ditawarkan oleh 21 agen penjual, yang terdiri dari 18 bank dan tiga perusahaan sekuritas. Kedelapan belas bank tersebut diantaranya yaitu Citibank, Bank OCBC NISP, Bank Panin, Bank Permata, Bank Rakyat Indonesia, Bank ANZ Indonesia, Bank Bukopin, Bank Central Asia. Bank CIMB Niaga, Bank Danamon Indonesia, Bank DBS Indonesia, Bank Internasional Indonesia, Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Tabungan Negara, Bank UOB Indonesia, Bank Standard Chartered, dan Bank HSBC. Sementara 3 perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual yakni PT Danareksa Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas, dan PT Sucorinvest Central Gani.

Reportase

TeksNovita Asri

FotoDok. DJP


26

Reportase

D irektorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara

dan Lelang (KPKNL) Jakarta V kembali melelang Barang Milik Negara (BMN). Dalam acara yang dilaksanakan di Pendopo Kanwil DJKN DKI Jakarta, Rabu (14/5) ini dilelang sejumlah barang sitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari hasil gratifikasi.

KPKNL Jakarta V melakukan lelang atas 34 lot barang gratifikasi yang terdiri atas baju batik, jam tangan Swiss Army, handphone Blackberry Q10, powerbank, Ipad mini, voucher belanja, parcel, mukena, keramik, parfum, kain sutera, kain songket, kain sasirangan, kain batik, ballpoint, stick golf, tas, dan liontin emas.

Dalam waktu kurang dari 2 jam, 26 lot barang telah laku terjual dengan harga Rp30,48 juta, dari total nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp16,51 juta. Hasil penjualan tersebut, DJKN akan menyetorkan seluruh hasil lelang, baik pokok lelang maupun bea lelang ke kas

negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam lelang kali ini, sejumlah barang terjual dengan harga fantastis. Untuk mukena, misalnya, berhasil terjual dengan harga Rp2 juta atau 910,3 persen dari nilai limit yang ditetapkan sebesar Rp219,7 ribu. Namun demikian, delapan lot barang lainnya gagal terjual dalam lelang. Kedelapan lot barang tersebut yaitu satu buah parcel, dua set keramik, satu buah Chinese ceramic mini tea set, dua buah ballpoint merk Mont Blanc, tiga lembar voucher belanja SOGO, serta satu set stick golf.

Sebelumnya, Direktur Lelang DJKN, Purnama T. Sianturi, menyatakan bahwa penjualan melalui lelang atas barang gratifikasi merupakan salah satu wujud kerja sama dan sinergi antara DJKN dan KPK. Utamanya sebagai upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Purnama juga menegaskan kepada para peserta lelang untuk menawar dengan harga setinggi-tingginya. “Tawarlah

barang yang dilelang dengan harga yang setingi-tingginya, karena ini adalah wujud kontribusi Saudara terhadap penerimaan negara,” tegasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Hukum dan Humas DJKN Tavianto Noegroho pada Selasa (14/5) menjelaskan bahwa selama ini DJKN telah melakukan banyak lelang, termasuk lelang barang gratifikasi. “Untuk lelang gratifikasi, sejak 2011 sampai sekarang, omsetnya 400-an juta. (Sementara) total omset lelang tahun 2013 mencapai 9,4 triliun,” ungkapnya.

Seperti diketahui, gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri. Penerima gratifikasi wajib melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada KPK. Atas laporan tersebut, KPK selanjutnya menetapkan status kepemilikan barang gratifikasi. Setelah ditetapkan sebagai barang gratifikasi, barang itu diserahkan ke DJKN. Selanjutnya, DJKN menetapkan status barang gratifikasi menjadi BMN, apakah akan dimanfaatkan atau dijual. Akan tetapi, selama ini barang gratifikasi cenderung dilelang.

Pelaksanaan lelang atas BMN eks barang gratifikasi sendiri merupakan wujud pengelolaan BMN oleh DJKN selaku Pengelola Barang dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.

Lelang Barang Gratifikasi KPK

Teks Dwinanda Ardhi

Foto Dok. Biro KLI

Implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah telah berjalan selama 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, dinamika ketatanegaraan berubah secara cepat. Pemerintah memandang perlunya mengakomodir sejumlah isu krusial dan strategis yang muncul sebagai bagian dinamika perkembangan di bidang perimbangan keuangan pusat dan daerah melalui perubahan UU tersebut. “Upaya perbaikan kebijakan dalam UU Nomor 33 Tahun 2004 lebih mengarah kepada penggantian dan bukan revisi,” kata Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Budiarso Teguh Widodo, dalam perbincangan dengan Media Keuangan beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.

Pemekaran Daerah Harus Dikendalikan

27MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Wawancara

Bagaimana latar belakang pengajuan revisi UU Nomor 33 Tahun 2004?

Ada empat hal mendasar yang melatarbelakangi perlunya penggantian UU tersebut. Pertama, revisi dilakukan guna merespons rencana perubahan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Revisi UU Nomor 32 tentu berdampak pada pengaturan perimbangan keuangan. Kedua, masih terdapat beberapa kelemahan dalam implementasi desentralisasi fiskal saat ini. Ketiga, pemerintah menerima berbagai kritik yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dana transfer daerah sehingga penyempurnaan

Kami mengusulkan penggantian UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan draft Rancangan UU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (RUU HKPD). Draft RUU ini telah mendapatkan paraf seluruh menteri terkait. Amanat Presiden atas RUU HKPD juga telah ditetapkan pada tanggal 29 April lalu. Saat ini, RUU HKPD telah disampaikan kepada DPR dan selanjutnya menunggu jadwal pembahasan dengan anggota dewan.

Apa saja poin revisi yang diajukan oleh pemerintah?

Dalam RUU HKPD, butir-butir pokok perubahannya meliputi penekanan dan penegasan prinsip “money follows function”. Intinya adalah pembagian keuangan harus mengikuti pembagian urusan. Selain itu, dalam draft RUU HKPD juga ditampung materi lain yang terkait dengan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antara lain yang sebelumnya diatur melalui UU Nomor 28 Tahun 2009 yang menetapkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan sebagai pajak daerah, UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang mengatur tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai, dan UU yang mengatur tentang Otonomi Khusus.

Revisi juga memuat perbaikan penerapan prinsip by origin dalam pelaksanaan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam draft RUU, DBH akan dikembalikan ke daerah penghasil dalam persentase tertentu sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Selanjutnya, RUU juga mengatur penyempurnaan konsep Dana Alokasi Khusus (DAK) yang lebih diarahkan untuk mendanai urusan daerah terkait dengan pelayanan dasar dan pencapaian standar pelayanan minimal (SPM).

peraturan perlu dilakukan. Keempat, beberapa ketentuan mengenai sumber-sumber keuangan daerah memang belum diatur dalam UU perimbangan keuangan dan justru diatur dalam peraturan lain.

Tujuan dari kebijakan ini tidak lain adalah

untuk mengendalikan pembentukan daerah

otonom baru atau pemekaran."


28

Wawancara

Wawancara

Sementara penyempurnaan konsep Dana Alokasi Umum (DAU) ditekankan pada upaya meningkatkan pemerataan antardaerah dan tidak memberikan insentif kepada pembentukan daerah baru serta penambahan jumlah pegawai negeri daerah.

Peningkatan kualitas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prioritas belanja yang diarahkan pada pelayanan dasar dan sektor unggulan daerah menjadi fokus lain draft RUU. Perubahan-perubahan mendasar lainnya terkait dengan pendanaan pemerintahan daerah, pinjaman daerah, obligasi daerah, hibah daerah, dana darurat, pengelolaan keuangan dalam rangka desentralisasi, dana tugas pembantuan, dan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

Apa tujuan pengetatan syarat fiskal pembentukan daerah otonom yang juga diatur dalam RUU HKPD?

Dalam draft revisi, sebelum pembentukan calon daerah otonom baru disahkan melalui UU, calon daerah otonom baru harus melalui tahapan “Daerah Persiapan” selama 3 tahun. Selama kurun waktu itu, calon daerah otonom baru dievaluasi secara kontinu. Daerah persiapan yang dinyatakan layak berdasarkan hasil evaluasi ditingkatkan statusnya menjadi “Daerah Otonom Baru”.

Apabila berdasarkan evaluasi dinyatakan tidak layak, daerah persiapan dicabut statusnya dengan Peraturan Pemerintah dan dikembalikan ke daerah induk. Evaluasi dan penilaian daerah persiapan dilakukan oleh Tim Kajian Independen yang dibentuk oleh pemerintah pusat dengan persetujuan DPR dan DPD. Ke depan, pembentukan calon daerah otonom baru menjadi lebih ketat karena melalui dua tahapan saringan. Pertama akan disaring terlebih dahulu menjadi daerah persiapan selama 3 tahun. Selanjutnya disaring

lagi untuk ditetapkan menjadi daerah otonom baru. Daerah yang lolos menjadi daerah persiapan dengan Peraturan Pemerintah, belum tentu akan lolos menjadi daerah otonom baru yang ditetapkan dengan UU.

Dalam draft RUU HKPD, syarat fiskal merupakan salah satu syarat suatu calon daerah ditetapkan menjadi daerah persiapan dan daerah otonom baru. Syarat fiskal termasuk dalam salah satu persyaratan dasar kapasitas daerah yaitu mengenai keuangan daerah dan potensi ekonomi. Parameter keuangan daerah diukur melalui kapasitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) induk, potensi PAD calon daerah persiapan, dan pengelolaan keuangan dan aset. Parameter ini menggantikan parameter kemampuan keuangan dalam UU Nomor 32 yang terdiri atas Jumlah Pendapatan Daerah Sendiri (PDS), rasio PDS terhadap jumlah penduduk, dan rasio PDS terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) nonmigas.

Berikutnya ada juga parameter potensi ekonomi yang diukur. Parameter ini meliputi pertumbuhan ekonomi dan potensi keunggulan daerah. Parameter ini menggantikan parameter kemampuan ekonomi dalam UU Nomor 32 yang terdiri atas PDRB nonmigas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB nonmigas.

Hal lain dalam pengetatan syarat fiskal adalah bahwa pembentukan daerah otonom baru dilakukan melalui kebijakan pengalokasian dana perimbangan yang akan dilakukan paling cepat 1 tahun setelah UU pembentukannya ditetapkan. Di samping itu, reformulasi DAU melalui penghapusan variabel alokasi dasar diharapkan juga akan menjadi dis-insentif terjadinya pemekaran daerah.

Mengapa pemerintah merasa perlu memasukkan aturan pengetatan syarat fiskal?

Pembentukan daerah otonom baru dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir relatif tidak terkendali. Jumlah daerah baru meningkat dari 367 pada tahun 2001 menjadi 539 daerah baru sampai dengan tahun 2014. Jumlah ini masih akan bertambah karena terdapat 65 usulan pembentukan daerah baru yang sedang dalam proses. Oleh karena itu, tujuan dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mengendalikan pembentukan daerah otonom baru atau pemekaran.

Dalam konteks perimbangan keuangan dan fiskal nasional, pemekaran daerah sangat berdampak terhadap beban APBN. Semakin banyak daerah baru, porsi DAU yang akan diterima oleh seluruh daerah akan semakin kecil karena jumlah daerah sebagai pembagi semakin besar. Hal ini dapat melemahkan fungsi DAU untuk mengurangi ketimpangan fiskal antardaerah.

Bagaimana harapan Anda terhadap proses pembahasan draft RUU HKPD dengan DPR nantinya?

Saya berharap proses pembahasan, baik atas RUU Pemerintah Daerah sebagai revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan RUU HKPD sebagai pengganti UU Nomor 33 Tahun 2004 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan kebijakan otonomi daerah serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dapat meningkatkan pelayanan publik. Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat sebagaimana tujuan dari kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat terwujud.

Selain itu, harapan saya juga kepada para anggota DPR adalah agar dapat dipastikan bahwa kedua paket revisi UU Otonomi Daerah ini akan dibahas bersama dengan para anggota DPR baru hasil Pemilu Legislatif 2014. Semoga pembahasan kedua RUU ini dapat berjalan dalam suasana yang kondusif.

29MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

TeksIin Kurniati

FotoBagus Wijaya

Profil Kantor


30

Terbaik di Jakarta KhususMenggali potensi secara optimal dengan profesionalisme yang tinggi, KPP Migas berupaya mewujudkan kemandirian pembiayaan pembangunan.

Kantor Pelayanan Pajak Minyak dan Gas Bumi

Terbukti, sektor ini masih menjadi primadona dalam penerimaan negara, salah satunya sebagai penyumbang pajak penghasilan (PPh) serta pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas. Kenyataannya, perusahaan-perusahaan migas masih tersebar ke dalam beberapa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Akibatnya, penerimaan pajak disektor ini belum sepenuhnya maksimal.

Untuk itu, mulai April 2012, DJP membentuk KPP Minyak dan Gas Bumi (migas) yang bertujuan mengoptimalkan pengawasan dan penggalian potensi pajak. Ini dilakukan agar dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor hulu migas. Akhirnya kini, seluruh perusahaan migas terdaftar sebagai WP dalam satu atap administrasi KPP Migas.

FokusMenurut Kepala KPP Migas, Budi Suroso, KPP yang lain menangani wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) dan WP Badan yang sifatnya heterogen. “Sementara KPP Migas mengkhususkan diri untuk melayani WP yang bergerak di bidang usaha hulu migas dan jasa penunjang. Artinya, sistem pelayanan lebih fokus, ketentuan lebih spesifik, dan lebih mengetahui kebutuhan apa yang mereka perlukan,” ujarnya.

Bila dilihat dari sistem pembayaran, WP OP atau WP Badan di sektor selain migas membayar pajak melalui bank persepsi. Sementara untuk WP migas, mereka akan membayar di Bank Indonesia melalui rekening Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) lalu ditransfer ke DJP. Dengan kata lain, ada proses

M inyak dan gas bumi merupakan sumber utama energi dunia yang besarannya mencapai

kisaran 65,5 persen. Negara yang memiliki cadangan minyak dan gas tentu menempati posisi menguntungkan atas melimpahnya persediaan energi guna keperluan industri dan transportasi. Tak heran rasanya bila komoditas alam ini bisa menjadi mesin pencetak uang dunia.

Profil Kantor

KPP Migas mengkhususkan diri untuk

melayani WP yang bergerak di bidang usaha hulu

migas dan jasa penunjang. Artinya, sistem pelayanan

lebih fokus, ketentuan lebih spesifik, dan lebih

mengetahui kebutuhan apa yang mereka perlukan."

Kepala KPP Migas, Budi Suroso

31MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

pemindahbukuan dari DJA, baru setelah itu dicatat di penerimaan DJP.

Hingga saat ini, jumlah WP terdaftar di KPP Migas sebanyak 1.544. Berbeda dengan KPP lain, ketentuan perpajakan migas menganut sistem satu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk setiap satu blok wilayah kerja. Sebagai contoh, satu perusahaan memiliki wilayah kerja di dua lokasi, maka perusahaan tersebut akan memiliki dua NPWP.

“Disetiap blok ada perhitungan cost recovery tersendiri, pelaporan kewajiban pajaknya sendiri-sendiri, tidak bisa digabung dengan yang lain. Jangan sampai satu blok sudah untung yang lain rugi lalu perhitungannya dialihkan, jadi tidak kena pajak. Negara bisa jadi tidak dapat apa-apa,” kata Budi.

TerbaikMengusung visi menjadi institusi penghimpun pajak migas yang dapat diandalkan oleh negara dan dipercaya masyarakat, kantor yang baru terbentuk dua tahun ini berhasil menorehkan prestasi. Di tahun 2013, KPP Migas berhasil meraih Piala Bergilir KPP Terbaik Tingkat Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus atas pencapaian penerimaan pajak yang melebihi target.

Tercatat hingga akhir 2013 lalu, realisasi penerimaan pajak di KPP Migas mencapai Rp126,47 triliun atau 110,46 persen dari target sebesar Rp114,50 triliun. Berdasarkan data dari DJP pusat, KPP Migas merupakan salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar di tingkat KPP. Kemudian, untuk tahun 2014, DJP meningkatkan target penerimaan pajak di KPP Migas mencapai sebesar Rp125,45 triliun.

Demi mencapai target tersebut, Budi menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya untuk mengamankan penerimaan

Ketiga, melakukan penegasan regulasi perpajakan industri migas, seperti penerapan tax treaty dalam penghitungan PPh Migas dan perlakuan perpajakan atas TAC/KSO. Selain itu, indikasi transfer pricing dalam transaksi perusahaan jasa penunjang migas serta perlakuan perpajakan atas alokasi biaya overhead dari kantor pusat WP.

Sejumlah terobosan, lanjut Budi, tengah disiapkan, seperti melakukan analisis terhadap transaksi WP yang sudah tercatat dalam laporan keuangan maupun data lainnya. “Misalnya apakah ada transfer pricing atau tidak. Walaupun WP sudah melaporkan tetapi tetap kita analisis. Jika ada potensi bisa ditindaklanjuti dengan himbauan untuk memperbaiki SPT-nya atau kalo perlu kita usulkan untuk diperiksa,” ujarnya.

KPP Migas juga melakukan kajian terkait transaksi yang belum diatur serta cost sharing dari suatu wilayah yang menggunakan jalur transportasi migas milik negara. Hal itu dilakukan untuk dapat menggali potensi dari suatu objek yang mungkin dapat dikenakan pajak.

Pekerjaan rumahPria yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala KPP Madya Tangerang ini mengakui bahwa masih terdapat sejumlah pekerjaan rumah dikantor yang dipimpinnya. Budi menyatakan pentingnya pembenahan berkas dan data WP. Pembenahan ini termasuk pula dalam updating profile WP dan updating WP yang bergerak di bidang usaha hulu migas tetapi masih terdaftar di KPP lain.

“Tiap tahun SKK Migas melelang satu blok, itu pertambahan (perusahaannya) berapa dan pengurangannya berapa. Jadi nanti kita samakan data dengan SKK Migas. Walaupun ada kemungkinan berbeda dalam hal dihapus NPWP nya, tetapi kan harus proses pemeriksaan sehingga butuh waktu,” pungkasnya.

pajak. Pertama, mengawasi terhadap pembayaran masa dengan melakukan monitoring pada tingkat kepatuhan WP baik dari sisi ketepatan waktu dan jumlah. Khusus untuk pajak migas, hal ini disesuaikan dengan hasil pemindahbukuan dari DJA ke DJP.

Kedua, memanfaatkan data dari pihak ketiga terkait transaksi pengalihan interest dan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB). Ini dilakukan melalui mekanisme verifikasi atas inkonsistensi penerapan tarif PPh Pasal 26 ayat (4) oleh WP Migas. Tindakan ini merupakan tindak lanjut dari Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta pelaksanaan pemeriksaan pajak.

Roberth Gonijaya, Inspektur VII

Perlahan tapi Pasti


32

Profil

Pertengahan Mei lalu, Media Keuangan berkesempatan untuk berbincang dengan Roberth

Gonijaya di ruangan kerjanya. Butuh waktu cukup lama untuk dapat berbincang dengannya, “Harusnya (Pejabat) yang lain dulu saja, yang lebih senior,” katanya. Namun, akhirnya kami berhasil meyakinkan Roberth untuk menceritakan rencana apa saja yang ia persiapkan setelah sekitar lima bulan dilantik menjadi Inspektorat VII.

Roberth mengaku, dalam menjalankan jabatan barunya ini, prinsip yang ia pegang adalah adalah membuat perubahan, tetapi masih di dalam kendali. “Kita berubah buru-buru cepat tapi fondasi nggak kuat malah bisa jadi hancur,” katanya. Selain itu, prinsipnya dalam bekerja adalah berusaha memberikan yang terbaik. Itu pula yang ia harapkan dari setiap orang. “Saya berusaha menjadi pemimpin yang memberikan iklim dan suasana dan tempat di mana orang mengeluarkan yang terbaik. Sama dengan saya memberikan yang terbaik dalam organisasi,” katanya.

Sebelum wawancara, Media Keuangan sempat mencari bocoran terkait dengan aktivitas keseharian dari Roberth. Ternyata menurut salah satu staff-nya,

Ia tak ingin membuat gebrakan. Pelan-pelan saja, katanya. Semua ada porsinya.

Roberth rutin berolah raga. “Ya, saya berusaha 3 kali seminggu ke gym,” katanya sambil tertawa, “Dahulu, Roberth rutin bermain pingpong, sekali seminggu, sekarang tidak.”

Roberth menjaga kebugaran tubuhnya bukan tanpa alasan. “Untuk bisa makan saya butuh bekerja, saya butuh kondisi kejiwaan fisik sehat, saya butuh olahraga bukan hanya sekedar makan tapi work-life balance, sesuatu yang sangat penting,” lanjut Roberth.

Roberth selalu menikmati kesenangan dari setiap hal yang ia lakukan. Bahkan untuk hal kecil. Misalnya berhasil mementor seseorang pelaksana,

kemudian menjadi bagus, berkembang dan dipromosikan di tempat lain.

Perjalanan Roberth di kementerian keuangan, dimulai sekitar 28 tahun yang lalu. Lulus dari SMA Negeri 37 Jakarta pada tahun 1986, Roberth memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di Sekolan Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Ia menuntaskan pendidikan diplomanya di kampus tersebut selama tiga tahun. Namun, pada tahun kedua kuliahnya, Roberth terlebih dahulu diangkat menjadi PNS. Baru setelah resmi lulus, ia ditempatkan di Inspektorat Jenderal, “Melaksanakan tugas audit,” katanya.

Tahun tahun bekerja di Inspektorat Jenderal, Roberth berhasil lolos seleksi penerimaan mahasiswa Diploma IV di STAN. Sehingga pada tahun 1992 hingga 1995, ia kembali mengenyam pendidikan di kampus tersebut.

Setelah resmi menyandang gelar sarjana muda, Roberth kembali ditempatan di Inspektorat Jenderal. “Setelah lulus D4, saya menjadi ditugaskan untuk ikut menangani Pengawasan Pajak di Inspektorat 1,” terangnya.

Tak lama berselang, tepatnya dia tahun 1998, Ayah empat anak ini lolos seleksi

Roberth GonijayaTEMPAT/TANGGAL LAHIR: Ambon, 30 Mei 1967 | JABATAN TERAKHIR: Inspektur VII | PENDIDIKAN: SD Persit

kartika Chandra Kirana II (1980), SMP Negeri 4 Ambon (1983), SMA Negeri 37 Jakarta

(1986), D3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1989), D4 Akuntansi Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara (1995), Master of Science in Finance, University of Illions

at Urbana-Champaign

Teks Arfindo Briyan

Foto Bagus Wijaya, Dok. DJKN

33MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Profil

33MediaKEUaNgaN

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Kita berubah buru-buru cepat

tapi fondasi nggak kuat malah bisa jadi

hancur."

Profil


34

untuk mendapatkan beasiswa S2. Namun, ia harus melalui tahap pembekalan selama beberapa bulan sebelum resmi menjadi mahasiswa dari University of Illionis at Urbana-Champaign pada tahun 1999. Kemudian gelar Master of Science in Finance didapatnya setahun kemudian.

Roberth memang tak main-main soal pendidikan. Ia selalu berjuang keras untuk dapat mengenyam pendidikan setinggi mungkin. Lantas apa makna pendidikan bagi Roberth? Baginya, pendidikan adalah salah satu jalan untuk memutuskan rantai kemiskinan. “Kita bisa melihat, di STAN ada banyak mahasiswa dengan latar belakang ekonomi tidak mampu misalnya buruh tani.

Soal nasib, katanya, bukan manusia yang menentukan. Namun banyak orang yang kurang mampu bisa mendapat bea siswa di dalam maupun luar negeri. Banyak yang bekerja ke luar negeri. Hal-hal seperti itu dapat memotivasi orang lain agar keluar dari kemiskinan. “Berat, lho. Orang miskin bisa jadi tidak sehat, lalu makin terpuruk. Pendidikan adalah salah satu jalan keluar dari lingkaran kemisminan itu,” katanya.

Lebih lanjut, Roberth menyayangkan kurikulum pendidikan di Indonesia yang masih sering sekali diubah. “Saya beberapa kali mengalami pergantian Mendiknas dan Kebudayaan, Pendidikan Nasional,” katanya. Setiap kali berganti menteri, Roberth melanjutkan, pasti berganti kurukulum pula. Ia juga menyayangkan semakin sedikitnya memasukkan unsur karakter, kesopanan, memelihara barang bersama maupun pribadi dalam kurikulum pendidikan.

“Dulu saya ingat waktu kecil, kalau pakai pensil sampai habis ampai nggak bisa dipegang lagi. Kita nggak buang sembarangan pensilnya. Sebagai ucapan kita mengunakan sampai habis. Kita sekarang jangankan menghargai milik umum milik sendiri saja nggak kan,” papar Roberth.

Menurut Roberth, pendidikan sekarang hanya untuk mengisi otak tapi tidak mengisi hati. Hal tersebut, menurut Roberth, membuat orang menjadi pintar tapi kejam dan berhati dingin. “Kalau bisa hatinya tetap hangat, menghargai diri sendiri, barang publik, menghargai orang lain dan orang tua,” ujarnya berpesan.

Perjalanan Karir Roberth di Kementerian Keuangan bisa dibilang lancar. Beberapa jabatan pernah diamanahkan kepadanya. Pada tahun 2001, ia dipercaya untuk menjadi Kepala Subbagian Penatausahaan Jabatan Fungsional. Pada tahun 2007, Roberth dipromosikan menjadi Kepala Bagian Analisis Hasil Pengawasan I.

Selang setahun kemudian, ia kembali dilantik menjadi Kepala Bagian Perencanaan yang namanya berubah menjadi Bagian Organisasi dan Tatalaksana beberapa bulan kemudian. Hingga pada bulan Januari tahun ini, Roberth dipercaya untuk memimpin jabatan yang lebih tinggi lagi, yaitu Inspektur VII.

Di jabatan yang baru diembannya selama sekitar lima bulan ini, Roberth tak lantas ingin membuat gebrakan tertentu. Filosofinya adalah membuat perubahan, tapi masih di dalam kendali. “Kita berubah buru-buru cepat tapi fondasi nggak kuat malah bisa jadi hancur,” katanya.

Setidaknya ada dua pendekatan perubahan yang dipelajari oleh

Kita ingin Inspektorat Jenderal tidak hanya menjadi

pengawas, datang dan menyalah-

nyalahkan orang."

Profil

35MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Roberth. Pertama adalah pendekatan model Amerika di mana orang-orang jenius membuat perubahan yang drastis. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan perubahan di Jepang. Di sini, Roberth menjelaskan, perubahan yang terjadi berskala kecil namun lebih sering terjadi. “Model seperti ini membuat perubahan lumayan cepat tetapi dasarnya tidak goyah. Saya berpikir itu yang akan dikembangkan di Inspektorat VII,” katanya.

Roberth ingin membuat suasana kerja di mana semua pegawai lebih nyaman dalam bekerja. Tetapi, bukan berarti orang menikmati suasana nyaman lalu tidak mau perform. “Kita tidak memulai dengan bersikap keras kemudian mendekati orang-orang. Tapi kita mendekati dengan baik. Apabila ada beberapa orang tertentu yang harus diberi perlakuan khusus, kita bisa mendekati dengan lebih keras daripada yang lainnya,” paparnya.

Kerangka besar Inspektorat VII sendiri dibuat saat Roberth menjabat sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Tata Laksana. “Saat itu, kita ingin Inspektorat Jenderal tidak hanya menjadi pengawas, datang dan menyalah-nyalahkan orang,” katanya. Sejak tahun 2001 sudah banyak auditor di Inspektorat Jenderal yang belajar internal audit. Dan masing-masing pegawai mempunyai CIA (Certified Internal Auditor).

“Kita belajar banyak tentang internal audit. Bukan hanya memberikan jaminan misalnya tentang internal audit dan review. Namun, juga memberikan konsultasi. Kemudian untuk mengembangkan, kan tidak langsung berubah. Dari situ, kita sadar bahwa kita membutuhkan bagian Litbang (Penelitian dan Pengembangan). Akhirnya, dibentuklah Inspektorat VII yang salah satu tugas dan fungsinya menjadi litbang,” paparnya menjelaskan asal usul dibentuknya Inspektorat VII. Selain itu, Inspektorat VII yang ia pimpin juga mempunyai fungsi internal audit bagi Itjen.

Roberth menganggap tugas sebagai Litbang di Inspektorat Jenderal sangatlah penting. Terkait dengan pengembangan fungsi insurance dan consulting, kata Roberth, Inspektorat Jenderal tidak bisa menjalankan fungsi consulting apabila tidak ada Litbang. “Dari mana kita mau memulai. Kita yang buat modelnya dan yang pertama kali mengimplementasikan. Kalau inspektorat lain kan langsung menjalankan dan nggak berpikir bagaimana menjalankan itu. Kita sudah jalan bertahun-tahun. Kalau sudah punya litbang, semuanya disiapkan mulai dari pedomannya hingga SOP-nya, hingga akhirnya diimplementasikan,” katanya.

Kemudian, Roberth bercerita bahwa mulai tahun ini, Inspektorat VII mencoba fokus untuk mengembangkan IT audit. IT audit sendiri dikembangkan mulai tahun 2013 dan sudah dilakukan di beberapa tempat, diantaranya adalah Pusintek dan DJPU. “Saat ini, kita punya sekitar 15 orang yang kompeten di bidang tersebut. Kita akan kembangkan dan tidak menutup kemungkinan akan menjadi Inspektorat sendiri. Nanti akan dilihat lagi banyak sekali perkembangannya,” lanjut Roberth.

“Kita punya banyak tugas lain,” kata Roberth ketika ditanya tantangan besar apa yang akan dihadapi tahun ini, “Salah satu yang paling besar penerapan pengendalian intern.” Menurutnya, ada dua hal yang harus dilakukan. Pertama pembentukan unit controlling atau unit kepatuhan internal. Unit ini sudah dibuat dua tahun lalu di kantor-kantor vertical Kementerian Keuangan, tetapi di beberapa unit kantor pusat belum ada. “Hanya beberapa, misalnya di DJP, Bea Cukai, dan DJPU sudah punya bgaian kepatuhan internal,” katanya.

Selain itu, unit controlling di kantor vertikal pun dirasa belum sesuai. Di salah satu unit kantor vertikal, Roberth melanjutkan, ada seksi yang menggabungkan fungsi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. “Harusnya dipantau tapi juga melakukan pemantauan. Ini kan tidak compatible,” tegasnya.

Masalah berikutnya adalah pada Sumber Daya Manusia. Selama dua tahun terakhir, Itjen telah melaksanakan Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kontrol Intern. Tahun lalu, diklat tersebut diikuti oleh sekitar 1.200 orang pegawai Kementerian Keuangan. “Sekarang kita punya target 1.165 orang pegawai yang harus dididik,” katanya. Dalam hal ini, tantangan yang dihadapi bukan hanya bagaimana mendidik orang. Namun, saat melaksanakan tugas tersebut apakah lingkungannya bisa menerima mereka. Salah satu solusinya adalah memberikan pemahaman kepada rekan kerja dan pimpinan agar mendapatkan dukungan.

Tantangan lain datang dari internal Inspektorat Jenderal. Roberth mengaku kekurangan tenaga, khusunya yang menguasai IT Audit. “Saat ini ada 15 orang yang berkonsentrasi kepada IT Audit, dan semuanya anak muda sehingga tidak punya figur ketua tim. Kita memakai koordinator tim kelompok lain untuk mendampingi mereka sambil menumbuhkan kompetensi mereka sebagai ketua tim baru jalan,” lanjut Roberth.

Namun dengan segala keterbatasan yang ada, Roberth mempunyai sebuah harapan. Kemenkeu adalah salah satu institusi yang selalu menjadi sorotan dan dilihat publik. Kondisi ini membawa Roberth pada sebuah harapan di mana dengan pengawasan dan mengembangkan kepatuhan internal pemerintahan dapat berjalan baik. Kementerian Keuangan juga dapat melaksanakan tugas dengan baik. Dengan demikian, tidak banyak kasus timbul.

Roberth mencontohkan, Departemen Pertanian di Australia Barat hanya ada 3 orang pegawai. “Mereka tidak butuh banyak orang Audit, mereka memanggil konsultan. Di sana juga tidak ada berita apa-apa, tidak ada kejadian yang menghebohkan. Sistem sudah jalan dengan bagus. Yang saya ingin lihat, Kementerian Keuangan memiliki pengawasan yang lebih preventif,” pungkasnya.

Teks Iin Kurniati

FotoLanggeng Wahyu


36

Info Kebijakan

Pertumbuhan Ekonomi

M e l a m b a tPertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q1 tahun 2014 mencapai 5,21 persen year on year (yoy). Angka ini melambat dibandingkan Q4 tahun 2013 sebesar 5,72 persen (yoy).

Indikator Nilai Tukar Rupiah Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

16 Mei 2014 16 Mei 2014 (April 2014) (April 2014) (Mei 2014)

Kinerja Nilai tukar Rupiah pada 16 Mei berada pada Rp11.413/US$ mengalami apresiasi 6,60% (ytd).

Periode 2 Januari hingga 16 Mei 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.293/US$ dan level terlemah Rp12.240/US$

IHSG pada 16 Mei 2014 sebesar 5.031,57 menguat 17,7% (ytd). Periode 2 Januari hingga 16 Mei 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.031,57 dan level terendah sebesar 4.175,81

Inflasi per April 2014 mencapai -0,02% (mtm), 1,39% (ytd), atau 7,25% (yoy).

§ ICP per Februari 2014 mencapai US$106,94 per barel.

§ ICP per Januari 2014 sebesar US$105,8 per barel.

§ Saham inflow Rp2,1 triliun, SUN inflow Rp610 miliar (9 Mei)

§ Selama April 2014: Saham inflow Rp8,7 triliun, SUN inflow Rp15,4 triliun (s.d. 15 April)

§ Selama 2014 (ytd): Saham inflow Rp38,6 triliun; SUN mencapai Rp55,8 triliun (s.d. 9 Mei)

§ Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 16 Mei 2014 sebesar Rp379,43 triliun.

Tabel PerkembanganEkonomi Indonesia

Di sisi produksi, sumber utama pendorong pertumbuhan didukung oleh hampir seluruh sektor, kecuali

sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 0,38 persen. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,23 persen.

Di sisi pengeluaran, Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal pertama (Q1) 2014 didorong oleh tiga komponen. Diantaranya yakni, konsumsi rumah tangga sebesar 5,61 persen, konsumsi pemerintah sebesar 3,8 persen dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 5,13 persen. Sementara komponen ekspor dan impor, baik barang maupun jasa masing-masing terkontraksi sebesar 0,78 persen dan 0,66 persen.

Kemudian, terkait nilai tukar Rupiah dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), sejak awal tahun 2014 mengalami penguatan yang cukup baik di antara negara-negara kawasan. Nilai tukar Rupiah pada 16 Mei berada pada Rp11.413/US$ atau mengalami apresiasi 6,60% year to date (ytd). Sementara terkait Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada 16 Mei ditutup menguat 0,8 persen ke level 5.031,57.

Penguatan ini turut dipengaruhi sentimen akibat capital inflow yang masuk ke pasar domestik. Per April, saham inflow sebesar Rp8,7 triliun, dan Surat Utang Negara (SUN) inflow sebesar Rp15,6 triliun. Hingga 9 Mei 2014, saham inflow sebesar Rp38,6 triliun dan SUN inflow sebesar Rp55,8 triliun.

Info Kebijakan

37MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Indikator Nilai Tukar Rupiah Indeks Harga Saham Gabungan

Inflasi Harga Minyak Mentah Indonesia

Arus Modal Masuk

16 Mei 2014 16 Mei 2014 (April 2014) (April 2014) (Mei 2014)

Kinerja Nilai tukar Rupiah pada 16 Mei berada pada Rp11.413/US$ mengalami apresiasi 6,60% (ytd).

Periode 2 Januari hingga 16 Mei 2014 Rupiah mengalami level terkuat Rp11.293/US$ dan level terlemah Rp12.240/US$

IHSG pada 16 Mei 2014 sebesar 5.031,57 menguat 17,7% (ytd). Periode 2 Januari hingga 16 Mei 2014 IHSG mencapai level tertinggi sebesar 5.031,57 dan level terendah sebesar 4.175,81

Inflasi per April 2014 mencapai -0,02% (mtm), 1,39% (ytd), atau 7,25% (yoy).

§ ICP per Februari 2014 mencapai US$106,94 per barel.

§ ICP per Januari 2014 sebesar US$105,8 per barel.

§ Saham inflow Rp2,1 triliun, SUN inflow Rp610 miliar (9 Mei)

§ Selama April 2014: Saham inflow Rp8,7 triliun, SUN inflow Rp15,4 triliun (s.d. 15 April)

§ Selama 2014 (ytd): Saham inflow Rp38,6 triliun; SUN mencapai Rp55,8 triliun (s.d. 9 Mei)

§ Di pasar SUN, posisi kepemilikan asing per 16 Mei 2014 sebesar Rp379,43 triliun.

Yield SUN Pertumbuhan PDB Investasi Langsung Perdagangan Internasional

Neraca Pembayaran

Yield SUN periode 16 Mei 2014: § Yield SUN 10Y sebesar

7,88%, § Yield SUN 5Y sebesar

7,55%

Periode 1 Januari hingga 5 Mei 2014 § Yield SUN 10Y -> Tertinggi

9,18% -- Terendah 7,83%§ Yield SUN 5Y -> Tertinggi

8,67% -- Terendah 7,55%

Pada Q1-2014 PDB tumbuh sebesar 5,21% (yoy).

Sepanjang 2013 : 5,78% (yoy).

PDB nonmigas 6,3%, PDB migas -2,8%.

Sepanjang 2012 : 6,23% (yoy).

PDB nonmigas 6,8%, PDB migas -3,3%

Realisasi investasi selama 2013 mencapai Rp398,6 triliun atau naik 27,3% (yoy)§ PMA : Rp 270,42 triliun naik

22,4% (yoy)§ PMDN : Rp 128,2 triliun naik

39,0%(yoy)

Realisasi investasi Triwulan I 2014 sebesar Rp106,6T atau naik 14,6% (yoy)§ PMA : Rp 72 triliun, naik

9,8% (yoy)§ PMDN : Rp 34,6 triliun, naik

25,9%(yoy)

Maret 2014:§ Ekspor tumbuh

1,2% (yoy) menjadi US$15,2 miliar

§ Impor turun 2,3% (yoy) menjadi US$14,5 miliar

§ Surplus perdagangan Maret 2014 sebesar US$673,2 juta

§ Surplus Q1 2014 mencapai US$1,07 miliar

§ Pada Q4-2013 Defisit transaksi berjalan kembali menyempit menjadi US$4,0 miliar (2.0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$8,5 miliar (3,8% PDB).

§ Surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$9,2 miliar yang berasal dari surplus investasi langsung, portofolio dan lainnya.

§ Akan tetapi BoP 2013 masih defisit US$7,3 miliar dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% PDB

Selanjutnya, di bulan April, terjadi deflasi sebesar 0,02 persen month to month (mtm) atau 7,25 persen year on year (yoy). Angka ini lebih rendah dibanding rerata historis lima tahun terakhir di bulan April sebesar 0,07 persen (mtm) dan bulan yang sama ditahun sebelumnya sebesar 0,10 persen (mtm).

Terjadinya deflasi bulan ini disebabkan oleh lancarnya distribusi dan peningkatan pasokan maupun produktivitas komoditas bahan pangan. Hal ini bersamaan dengan adanya puncak panen raya beras dan kondusifnya cuaca baik terhadap proses produksi dan distribusi bahan pangan. Tercatat, komponen volatile foods mengalami deflasi sebesar 1,26 persen (mtm) dan menyumbang deflasi sebesar 0,22 persen (mtm).

Sementara itu, inflasi di bulan Mei diperkirakan berpotensi mengalami tekanan meningkat (upside risk). Kondisi ini terjadi seiring dengan pelaksanaan kenaikan tarif tenaga listrik (TTL) untuk kelompok I4 dan I3 go public. Ditambah lagi dengan penyesuaian tarif listrik beberapa golongan dengan daya 6.600VA ke atas. Disisi lain, panen raya

komoditas bahan pangan yang masih akan berlangsung hingga akhir Mei diharapkan dapat menjadi faktor penahan (downside risk) tekanan inflasi ke depan.

Terkait neraca perdagangan, pada Maret 2014 neraca perdagangan mencatatkan surplus sebesar US$673 juta. Angka ini berasal dari total ekspor di bulan Maret yang mencapai US$15.221,5 juta dan total impor sebesar US$14.538,3 juta. Dengan kata lain, sepanjang Q1 tahun 2014, neraca perdagangan Indonesia mencatatkan nilai surplus sebesar US$1.072,66 juta.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia periode Januari hingga Maret 2014 mencapai US$44,32 miliar atau menurun 2,42 persen dibanding Q1 tahun sebelumnya. Sama halnya dengan impor yang juga mengalami penurunan sebesar 5,3 persen menjadi US$43,25 miliar.

Terkait defisit transaksi berjalan, pada kuartal keempat (Q4) tahun 2013 kembali menyempit menjadi US$4,0 miliar (2,0% PDB) dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar US$8,5 miliar (3,8% PDB). Tercatat, surplus transaksi modal dan finansial meningkat menjadi US$9,2

miliar yang berasal dari surplus investasi langsung, portofolio dan lainnya. Akan tetapi, BoP 2013 masih mengalami defisit sebesar US$7,3 miliar dengan defisit transaksi berjalan sebesar 3,3% PDB.

Perkembangan ekonomi global

Perkembangan ekonomi global masih menghadapi risiko pelemahan di 2014 walaupun diperkirakan masih lebih baik dibanding 2013. Terbukti, pertumbuhan Amerika mulai mendekati 3 persen serta terdorongnya normalisasi kebijakan akibat berakhirnya perseteruan politik Amerika atas anggaran negara tersebut.

Di Eropa, meskipun tingkat pengangguran dan sektor industri Eropa masih belum pulih siginifkan, tetapi beberapa negara mulai dapat menekan defisit anggarannya. Di Rusia, pertumbuhan ekonominya diperkirakan


38

Info Kebijakan

Dapatkan updateinformasi terkait pengelolaan kekayaan negara,pengurusan piutang negara, dan lelangdari Sabang sampai Meraukedi jejaring sosial!

BMN

KND

PiutangNegara

Penilaian

Lelang

Segera buka gadget Anda,like dan follow kami!

Kementerian KeuanganDirektorat Jenderal Kekayaan Negara

Like halaman Facebook kamifacebook.com/DitjenKekayaanNegara

Follow Twitter kamitwitter.com/DitjenKN atau @DitjenKN

Di bulan Maret 2014, indikator sektor riil di kawasan Eropa menunjukkan penurunan. Tercatat, produksi industri mencapai minus 0,3 persen atau melambat dibandingkan Februari 2014 yang mencapai 0,2 persen. Kondisi ini terjadi karena menurunnya produksi intermediate goods menjadi minus 0,8 persen, capital goods sebesar minus 0,3 persen, dan non-durable consumer goods sebesar minus 0,5 persen.

Terkait tingkat pengangguran zona Eropa, pada Maret 2014 mencapai 11,8 persen atau cenderung stabil sejak Desember 2013. Namun demikian, angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2013 sebesar 12 persen. Kantor Statistik Eropa mengestimasikan jumlah pengangguran di zona Eropa mencapai 18,913 juta jiwa. Diantara kawasan Eropa, tingkat pengangguran terendah berada di Austria (4,9%), Jerman (5,1%) dan Luxemburg (6,1%). Lalu, pengangguran tertinggi berada di Yunani (26,7% di Januari 2014) dan Spanyol (25,3%).

Zona Asia

Pertumbuhan ekonomi Tiongkok pada Q1:2014 sebesar 7,4 persen (yoy),

melambat dibandingkan Q4:2013 sebesar 7,7 persen (yoy). Perlambatan ini terkait dengan upaya pemerintah mengerem lonjakan kredit, sementara pada saat bersamaan pemerintah berupaya mempertahankan ekspansi untuk mendukung penciptaan lapangan kerja.

akan mengalami perlambatan karena sanksi internasional. Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Tiongkok juga diperkirakan masih akan mengalami perlambatan, karena fokus pada struktural.

Karena itulah, maka penting untuk mewaspadai terjadinya exit policy kebijakan moneter longgar di negara-negara maju karena bisa berdampak pada pembalikan arus modal di negara-negara berkembang.

Amerika Serikat

Pertumbuhan ekonomi

Amerika pada kuartal pertama

(Q1) 2014 hanya mampu tumbuh sebesar

0,1 persen quarter to quarter (qoq). Angka ini lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya yang mengalami pertumbuhan sebesar 2,6 persen (qoq).

Berdasarkan hasil rapat Federal Open Market Committee (FOMC) pada April 2014, The Fed kembali mengurangi program pembelian obligasi (QE3) sebesar US$10 miliar menjadi US$45 miliar per bulan. The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga acuan pada semester kedua tahun 2015. Namun tetap akan berpatokan pada kondisi perekonomian serta target angka pengangguran di atas 6,5 persen dan outlook inflasi sebesar 2,5 persen.

Zona Eropa

Pada Q1 tahun 2014, perekonomian zona Eropa tumbuh sebesar 0,2 persen Quarter on Quarter (QoQ). Pada periode yang sama, Gross Domestic Product (GDP) zona Eropa tumbuh sebesar 0,2 persen. Sementara, inflasi meningkat dari sebesar 0,5 persen di Maret 2014 menjadi 0,7 persen di April 2014.

Untuk tetap menumbuhkan perekonomiannya sebesar 7,5 persen di tahun 2014, pemerintah Tiongkok meluncurkan mini stimulus untuk

menopang perekonomiannya. Diantaranya dengan melakukan

pemotongan pajak pada perusahaan kecil,

melakukan rekonstruksi pada kawasan kumuh dan merencanakan percepatan pembangunan rel kereta api.

Berdasarkan rencana kerja lima tahunan, jaringan kereta api nasional Tiongkok direncanakan akan mencapai 120.000 km di tahun 2015 mendatang. Melalui pembangunan jaringan kereta nasional ini diharapkan akan meningkatkan investasi. Sementara terkait rekonstruksi kawasan kumuh, pemerintah berharap akan dapat meningkatkan taraf hidup rakyat, menurunkan rata-rata harga rumah dengan meningkatkan pasokan rumah murah. Melalui kedua hal tersebut, diharapkan dapat meningkatkan konsumsi masyarakat.

Berbeda dengan Tiongkok, kondisi perekonomian Jepang pada Q1 tahun 2014 mampu tumbuh sebesar 5,9 persen quarter on quarter, seasonally adjusted annualized rate (qoq saar). Angka ini lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2013 sebesar 0,7 persen (qoq saar). Pertumbuhan ini didorong oleh kuatnya investasi dan pengeluaran perusahaan dalam antisipasi kenaikan pajak.

Pada 1 April 2014, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan untuk menaikkan pajak penjualan dari 5 persen menjadi 8 persen. Kebijakan tersebut berdampak pada melemahnya beberapa indikator riil di bulan yang sama.

Kebijakan ini kembali memicu kenaikan inflasi, hingga berada di level 2,7 persen year on year (yoy) atau tertinggi sejak tahun 1992. Lalu, untuk mengurangi dampak berkelanjutan, Pemerintah mengeluarkan stimulus sebesar ¥18,6 triliun. Bank of Japan juga akan terus melakukan pembelian terhadap obligasi sebagai bentuk dari stimulus moneter (¥60 hingga ¥70 triliun per tahun).

39MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Dapatkan updateinformasi terkait pengelolaan kekayaan negara,pengurusan piutang negara, dan lelangdari Sabang sampai Meraukedi jejaring sosial!

BMN

KND

PiutangNegara

Penilaian

Lelang

Segera buka gadget Anda,like dan follow kami!

Kementerian KeuanganDirektorat Jenderal Kekayaan Negara

Like halaman Facebook kamifacebook.com/DitjenKekayaanNegara

Follow Twitter kamitwitter.com/DitjenKN atau @DitjenKN

Teks Rakhmindyarto, Peneliti BKF

Foto

M eskipun telah terjadi recovery aktifitas ekonomi global paska krisis 2008, pemulihan kondisi

ekonomi negara-negara terutama negara maju (advanced economies) dinilai masih kurang memuaskan. Walaupun telah terjadi peningkatan nilai GDP setelah resesi, nilai ini dianggap masih berada di bawah tren jangka panjang sebelum terjadinya krisis, khususnya bagi negara-negara maju. Selisih antara nilai output GDP setelah resesi dengan nilai output dari tren jangka panjang sebelum resesi dikenal dengan output loss. Pada tahun 2013, rata-rata output loss untuk negara-negara G20 adalah sebesar 8 persen, dengan output loss terbesar dialami oleh negara maju dengan ekonomi defisit sebesar 11 persen (IMF, 2014).

Para pakar ekonomi global menyatakan sumber terbesar terjadinya output loss berasal dari tiga komponen, yaitu investasi, produktivitas, dan ketenagakerjaan (employment). Ketiga elemen tersebut dapat ditinjau dari dua sisi: sisi penawaran (supply side) dan sisi permintaan (demand side). Dari sisi permintaan, tren investasi di negara-negara G20 setelah krisis adalah 18 persen di bawah investasi sebelum krisis. Konsumsi secara umum mengalami penurunan walaupun dalam level yang moderat, terutama di negara maju yang mengalami defisit ekonomi. Sedangkan dari sisi penawaran, tiga

Prioritas Kebijakan MakroekonomiDalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Global

besar penyumbang utama output loss adalah penurunan nilai produktivitas, partisipasi angkatan kerja, dan ketenagakerjaan. Penurunan terbesar secara umum adalah produktifitas sebesar 5 persen dari tren 2008-2013, sedangkan penurunan partisipasi angkatan kerja dan employment rates menjadi issue di hampir semua negara maju.

Tulisan ini mengangkat pandangan tentang upaya-upaya yang perlu dilakukan agar pertumbuhan ekonomi secara global menjadi semakin kuat, berkelanjutan, dan berimbang. Fokus penulisan adalah negara-negara Forum

G20 yang terdiri atas 20 negara yang secara ekonomi mewakili sekitar 80 persen kekuatan ekonomi dunia.

Kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi globalUntuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan seimbang, negara-negara yang tergabung dalam G20 perlu menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat meningkatkan permintaan eksternal bagi negara-negara yang mengalami defisit ekonomi dan meningkatkan permintaan internal bagi negara-negara yang mengalami surplus ekonomi. Harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter yang diterapkan harus memfokuskan diri mencapai tiga sasaran sebagai berikut:

• mengembalikan potensi nilai output ke level sebelum krisis

Kebijakan moneter berperan penting dalam merangsang permintaan di negara-negara maju. Dengan melakukan pelonggaran moneter (monetary easing), Bank Sentral Eropa (European Central Bank) berusaha untuk mencapai target inflasi yang telah ditetapkan serta memperbaiki neraca keuangan perbankan. Di samping kebijakan moneter, kebijakan fiskal juga berperan signifikan untuk mendorong laju permintaan melalui konsolidasi fiskal, yaitu

Pada tahun 2013, rata-rata output loss untuk negara-negara G20 adalah sebesar

8 persen,dengan output loss

terbesar dialami oleh negara maju dengan

ekonomi defisit sebesar 11 persen

(IMF, 2014).


40

Kolom Ekonom

Kolom Ekonom

keseimbangan antara spending cuts dan penerimaan pajak (tax revenues). Bagi negara berkembang, kebijakan makroekonomi yang kuat sangat diperlukan untuk mengatasi turbulensi yang mungkin terjadi.

• mengembalikan keseimbangan pertumbuhan ekonomi

Konsolidasi fiskal (jumlah penerimaan pajak dan pengeluaran pemerintah) merupakan pekerjaan jangka menengah yang juga harus mendukung tujuan jangka panjang. Konsolidasi fiskal harus mendukung tujuan pertumbuhan ekonomi jangka panjang dengan meningkatkan investasi atas infrastruktur yang pada akhirnya dapat menstimulasi permintaan.

• meningkatkan potensi ekonomi Masing-masing negara yang

tergabung dalam G20 menunjukkan

kinerja ekonomi yang tentunya berbeda. Hal ini menunjukkan tingkat efektivitas penerapan kebijakan yang diambil. Untuk meningkatkan potensi pertumbuhan ekonomi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur penetapan kebijakan. Adanya gap antara capaian kebijakan yang saat ini diambil dengan potensi yang belum tergali dapat dikurangi dengan penerapan kebijakan yang efektif berkaca pada praktek terbaik (best practices) dari negara-negara yang terlebih dahulu berhasil menerapkannya.

Prioritas kebijakan Dalam rangka mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan berimbang, maka negara-negara anggota G20 perlu membuat prioritas kebijakan sebagai berikut:

1. Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi hambatan-hambatan dalam partisipasi angkatan kerja dengan cara:a. Mengurangi pengangguran

jangka panjang dengan mengimplementasikan pendekatan kewajiban yang saling menguntungkan (mutual obligations approach), penerapan program pasar tenaga kerja yang aktif (Active Labour Market Programmes-ALMP), dan membatasi jumlah pensiun dini.

b. Menciptakan lapangan kerja dengan mengurangi biaya-biaya non gaji, seperti dana pensiun, asuransi kesehatan, dan lain-lain.

c. Mengurangi hambatan-hambatan terkait partisipasi pekerja perempuan, kaum muda, dan low-skilled workers.

d. Meningkatkan keterampilan pekerja melalui pelatihan dan

Menciptakan lapangan kerja dan mengurangi hambatan-hambatan dalam partisipasi angkatan kerja merupakan salah satu kebijakan untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat, berkelanjutan dan berimbang.

41MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

akses ke institusi pendidikan.e. Menghilangkan hambatan-

hambatan dalam partisipasi ke lapangan kerja formal.

2. Meningkatkan pembiayaan investasi jangka panjang dan efisiensi modal dengan:a. Mendorong pembiayaan swasta

atas investasi jangka panjang dengan mengurangi hambatan dari sisi regulasi.

b. Menghilangkan hambatan untuk masuknya penanaman modal asing.

c. Meningkatkan investasi publik melalui kerja sama pemerintah dan swasta (Public-Private Partnerships – PPPs).

3. Mengurangi hambatan perdagangan dan pengembangan rantai nilaia. Memperbaiki komitmen G20

terhadap kebijakan perdagangan protectionists.

b. Mengurangi hambatan perdagangan di sektor industri dan pertanian.

c. Liberalisasi sektor jasa.d. Mengurangi hambatan investasi

lintas batas wilayah.

4. Meningkatkan kompetisi guna mendukung produktivitas dan inovasi dengan:a. Regulasi yang mempermudah

terciptanya pasar kompetitif.b. Mengembangkan desain dan

kerjasama regulasi untuk mengurangi biaya pembentukan pasar baru.

c. Memperkuat aturan hukum mengenai kompetisi.

d. Menciptakan iklim bisnis yang sehat.

Tantangan ke depanKesenjangan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi antar negara anggota G20 sangat bervariasi dan menimbulkan tantangan dalam mewujudkan tujuan tersebut. Masing-masing negara memiliki kelebihan di satu area namun memiliki

kekurangan di area lain. Misalnya, beberapa negara memiliki kinerja buruh yang baik namun produktivitasnya memiliki kinerja yang kurang baik, dan sebaliknya. Tantangan bagi negara-negara berkembang adalah mendorong potensi-potensi yang ada untuk mengejar kesenjangan produktivitas dengan negara maju dan memastikan kecukupan dan efisiensi investasi infrastruktur.

Dalam kerangka kerjasama internasional, koordinasi kebijakan dan collective action niscaya diperlukan untuk meningkatkan output dan

Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20, dapat memainkan peranan

aktif dengan serangkaian kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis dengan

prioritas kebijakan G20 tanpa menegasikan kepentingan ekonomi nasional.

investasi pemerintah memberikan kebijakan insentif fiskal untuk kegiatan di bidang usaha tertentu dan yang berada di daerah tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011. Untuk mendorong investasi pemerintah juga memberikan fasilitas bebas PPnBM untuk mobil Low Cost Green Car (LCGC) melalui Peraturan Pemerintah No. 41/2013.

Dalam upaya mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan karyawan, pemerintah memberikan beragam fasilitas perpajakan seperti insentif pajak

menurunkan resiko global secara substansial melalui pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berimbang. Penguatan dan kerjasama yang kooperatif antar negara akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka menengah yang lebih stabil dan tahan terhadap goncangan krisis yang mungkin terjadi lagi. Simulasi yang dilakukan IMF menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pasar barang dan tenaga kerja, bersama dengan kebijakan rebalancing di negara-negara surplus-defisit utama, akan menaikkan GDP global sebesar 2,25 triliun dolar pada tahun 2018 (IMF, 2014). Indonesia, sebagai salah satu negara anggota G20, dapat memainkan peranan aktif dengan serangkaian kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis dengan prioritas kebijakan G20 tanpa menegasikan kepentingan ekonomi nasional. Misalnya, dalam bidang

untuk bidang usaha padat karya, dan peningkatan batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Di samping itu, untuk usaha kecil dan menengah dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Milyar diterapkan PPh sebesar 1 persen dari omset penjualan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong para pengusaha sektor informal beralih ke sektor formal sehingga memiliki akses yang lebih mudah dalam bidang investasi dan layanan jasa keuangan dan perbankan. Walhasil, kredibilitas negara Indonesia di mata internasional akan semakin meningkat melalui kontribusi ekonomi yang diberikan baik secara domestik maupun global.

*) Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.


42

Kolom Ekonom

43MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Teks Syahruddin, SE, MPA

FotoLanggeng Wahyu


44

Opini

Kritik atas Penerapan New Public Management dari Perspektif Negara Demokrasi

M enanggapi maraknya pemberitaan mengenai seminar dan tulisan tentang

Entrepreneurship Government yang juga dikenal dengan Reinventing Government (Osborne dan Gaebler, 1993), telah menyiratkan tentang besarnya harapan masyarakat Indonesia terhadap terwujudnya sebuah pemerintahan yang lebih efisien dan efektif melalui penerapan Entrepreneurship Government. Dalam kesempatan ini kami terpanggil untuk menganalisa penerapan pola baru administrasi publik tersebut agar pembaca mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang apa yang dimaksudkan dengan Entrepreneurship Government (New Public Management) serta bagaimana praktiknya di sejumlah negara.

Entrepreneurship Government (New Public Management)New Public Management (NPM) yang merupakan model paling mutakhir dari sistem administrasi pemerintah merupakan hasil gradual dari usaha perbaikan terhadap penyelenggaraan sistem administrasi publik di beberapa negara maju pada pertengahan dekade 1970an yang dipicu oleh tekanan ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja administrasi negara. Inti dari pelaksanaan sistem NPM adalah penerapan nilai-nilai profesionalitas dan pendekatan manajemen dunia usaha dalam penyediaan pelayanan masyarakat melalui pemanfaatan sistem pasar.

Meskipun implementasi NPM dalam pengelolaan administrasi publik di banyak negara seperti Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggeris dan Singapura telah menghasilkan sebuah pemerintahan yang lebih efisien dan efektif dibanding dengan pola administrasi publik yang pernah ada sebelumnya namun reformasi administrasi publik sebagai akibat penerapan NPM juga telah menyebabkan dilema dari perspektif negara demokrasi.

Elemen Utama Dalam Pelaksanaan Entrepreneurship Government (New Public Management)Beberapa elemen utama dalam penerapan sistem administrasi publik model NPM meliputi desentralisasi kekuasaan pelayanan publik termasuk out-sourcing dan privatisasi; rasionalisasi, deregulasi, dan peningkatan kapasitas bagi staf lembaga pemerintah; berorientasi kepada hasil (kinerja), akuntabilitas pegawai berdasarkan kontrak kinerja;

Opini

45MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

manajemen bergaya dunia usaha; cost recovery, prinsip kewirausahaan (bonus kinerja), kompetisi penyediaan jasa publik; dan budaya manajemen publik yang berorientasi kepada pelanggan (customer) dan akuntabilitas publik berdasarkan kinerja (Pollitt and Bouckaert, 2000).

Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Administrasi PublikDi bawah sistem NPM, standar akuntabilitas publik telah mengalami perubahan secara signifikan sebagai akibat dari terjadinya perubahan tujuan dan norma yang membentuk standar akuntabilitas publik dalam kerangka NPM sehingga norma-norma konvensional dalam pengelolaan administrasi publik seperti kejujuran, integritas dan netralitas menjadi terpinggirkan (Kernaghan, 1997).

Salah satu elemen utama dalam akuntabilitas publik adalah agen/perwakilan yaitu pihak dimana akuntabilitas penyelenggaraan administrasi publik harus di pertanggung jawabkan kepada seluruh warga negara. Namun secara sederhana, di bawah sistem NPM, penyelenggara administrasi publik hanya bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa publik kepada customer atau kelompok masyarakat yang mampu membayar jasa publik dimaksud.

Dari perspektif media akuntabilitas publik, penerapan sistem NPM telah mengaburkan keberadaan media akuntabilitas publik yang telah dijalankan secara luas di hampir seluruh negara demokrasi. Pertama, netralitas penyelenggara administrasi negara umumnya dianggap sebagai dasar dari akuntabilitas publik dalam negara demokrasi. Namun di bawah kerangka NPM pengelolalaan adminsitrasi publik telah menghilangkan azas netralitas dari pegawai publik/pemerintah. Kedua, kewenangan managerial yang luas yang dimiliki oleh manager publik di bawah sistem NPM, dalam kondisi terjadinya kevakuman pengawasan, manager

pendekatan yang berorientasi proses menjadi pendekatan yang berorientasi hasil. Sehingga, akan memaksa para pimpinan lembaga/institusi pemerintah untuk menghalalkan segala macam cara dalam memenuhi target kinerja.

Sehingga secara umum dapat disimpulkan bahwa meskipun pendekatan baru dalam penyelenggaraan administrasi publik yang dikenal dengan new public management, market-based public administration, managerialism, reinventing government dan entrepreneurship government telah menghasilkan sebuah bentuk administrasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan yang jauh lebih baik dalam melayani kepentingan masyarakat karena lebih efisien, efektif, fleksibel dan dinamis namun reformasi administrasi publik sebagai akibat penerapan NPM juga telah menyebabkan perubahan signifikan dalam sistem negara demokrasi khususnya sistem akuntabilitas publik. Pada kondisi yang sangat ekstrim seperti yang diutarakan oleh Barber (1998) bahwa jika suatu hari nanti model NPM tidak lagi diterapkan dalam sistem administrasi publik namun jurang (gap) akuntabilitas publik yang disebabkannya akan terus berkelanjutan dalam waktu yang sangat lama. Untuk itu para pengkritisi penerapan administrasi publik model NPM menyarankan tentang pemberlakuan kembali sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yang konvensional (Westminster System) dengan melakukan perbaikan dalam beberapa aspek sehingga akan menghasilkan suatu model administrasi publik yang optimal dalam pelayanan jasa publik namun tetap mengutamakan asas keadilan bagi setiap warga negara.

Penulis, Alumnus Flinders Institute of Public Policy and Management (FIPPM), the Flinders University of South Australia, Kepala Sub Bagian Tata Laksana, Bagian Organisasi dan Kepegawaian, Setditjen Pengelolaan Utang.

Secara sederhana, di bawah sistem

NPM, penyelenggara administrasi publik hanya

bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa publik kepada customer

atau kelompok masyarakat yang mampu membayar

jasa publik dimaksud.

pelayanan publik sangat mungkin melakukan kesepakatan jahat dan korupsi yang dapat merugikan keuangan negara (Haque, 2000).

Ketiga, di bawah kerangka NPM, kriteria untuk mengevaluasi program kerja administrasi publik mengalami peralihan dari yang berorientasi proses menjadi berorientasi hasil (kinerja). Dikarenakan oleh penekanan yang terlalu berlebihan terhadap kinerja dalam besaran ekonomi, para manager atau eksekutif dari badan-badan otonomi sebagai pelaksana pelayanan publik sangat mungkin akan melakukan cara-cara yang bertentangan dengan kaidah hukum dalam memenuhi pencapaian target kinerja yang telah dikontrakkan kepada mereka (Haque, 2000).

Dilema Penerapan Entrepreneurship Government (New Public Management) dari Perspektif Negara DemokrasiSangat penting untuk diketahui bahwa akuntabilitas sistem administrasi publik di bawah kerangka NPM telah menyebabkan penyelenggara administrasi negara bertanggung jawab dalam pemenuhan jasa publik hanya kepada customer atau kelompok masyarakat yang mampu membayar jasa publik saja. Dari kriteria untuk mengevaluasi program dan performa administrasi publik telah berubah dari

Teks

Review Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.06/2014

Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara

FotoLanggeng Wahyu


46

Review

P engaturan dalam PMK Pemanfaatan tersebut merupakan penjabaran lebih lanjut dari

materi pemanfaatan dalam PP 27/14, adapun bentuk pemanfaatan yang diatur dalam PMK Pemanfaatan terdiri atas:1. Sewa;2. Pinjam Pakai;3. Kerjasama Pemanfaatan (KSP);4. Bangun Guna Serah/Bangun Serah

Guna (BGS/BSG); dan5. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur

(KSPI).

Hal-hal yang diatur terkait masing-masing jenis pemanfaatan sebagamana tersebut di atas, adalah:

1. Sewa Pengaturan atas Sewa dalam PMK

ini hanya sebatas pada pokok-pokok ketentuan Sewa BMN, untuk pengaturan lebih detail atas pelaksanaan Sewa telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara (PMK 33).

2. Pinjam Pakai: Menyempurnakan pengaturan

Pinjam Pakai BMN dengan penambahan ketentuan bahwa BMN objek Pinjam Pakai dapat dilakukan perubahan bentuk sepanjang tidak disertai/mengakibatkan perubahan bentuk atau konstruksi dasar BMN. Selain itu adanya penegasan mengenai jangka waktu pinjam pakai

yang semula ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun dengan perpanjangan yang tidak dibatasi frekuensinya menjadi paling lama 5 (lima) tahun dengan masa perpanjangan hanya 1 (satu) kali (sesuai dengan pengaturan dalam PP 27/14).

3. KSP: Menyempurnakan pengaturan KSP

antara lain: a. Pengaturan secara lebih jelas dan

rinci atas tata cara pelaksanaan KSP BMN.

b. Adanya penambahan ketentuan baru terkait tata cara pemilihan mitra yang dilakukan melalui tender.

c. Penambahan ketentuan baru terkait tata cara pemilihan mitra terkait penunjukan langsung, yaitu penunjukan langsung mitra KSP atas BMN bersifat khusus.

d. Pengaturan secara lebih jelas dan rinci dalam pengaturan mengenai perhitungan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan:1) kotribusi tetap

a) Ketentuan mengenai perhitungan kontribusi tetap yaitu hasil perkalian dari faktor persentase kontribusi tetap dan nilai wajar objek KSP, dengan faktor persentase berdasarkan perhitungan Penilai.

b) Dalam hal nilai BMN berupa tanah dan/

atau bangunan, terdapat ketentuan yang menegaskan penggunaan nilai wajar hasil penilaian dalam rangka pemanfaatan BMN sebagai dasar perhitungan kontribusi tetap apabila terdapat beberapa nilai yang berbeda atas BMN objek pemanfaatan. Adapun alasan penggunaan nilai wajar tersebut adalah adanya ketentuan bahwa penilaian BMN dilakukan antara lain dalam rangka pemanfaatan dan penilaian BMN berupa tanah dan/atau bangunan dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar (vide Pasal 50 ayat (3) PP 27/14).

2) pembagian keuntungan Perhitungan untuk

pembagian keuntungan merupakan presentase perbandingan antara besaran investasi pemerintah dengan besaran investasi mitra KSP dikalikan dengan besaran keuntungan pelaksanaan KSP, didasarkan pada besaran arus kas bersih dari kegiatan operasi dan investasi yang diperoleh dari pelaksanaan KSP setiap tahun yang ditentukan dengan hasil

Review

47MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

audit yang dilakukan auditor independen.

e. Penambahan ketentuan baru terkait bentuk kontribusi tetap dan pembagian keuntungan atas pelaksanaan KSP BMN, yaitu dapat berupa bangunan beserta fasilitasnya yang dibangun dalam satu kesatuan perencanaan tetapi tidak termasuk sebagai objek KSP paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total penerimaan kontribusi tetap dan pembagian keuntungan selama masa KSP.

f. Menambahkan ketentuan mengenai KSP infrastruktur antara lain:1) dalam hal mitra KSP

infrastruktur berbentuk Badan Usaha Milik Negara/Daerah, kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), yang ditetapkan oleh

Pengelola Barang dengan mempertimbangkan usulan Pengguna Barang.

2) jangka waktu 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperpanjang.

g. Penegasan pengaturan mengenai kapan hasil KSP menjadi BMN yaitu sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian.

4. BGS/BSG:a. Menyempurnakan pengaturan

pemanfaatan BMN dalam bentuk BGS/BSG dengan pengaturan secara lebih jelas dan rinci atas tata cara pelaksanaan BGS/BSG.

b. Adanya penambahan ketentuan baru terkait tata cara pemilihan mitra yang dilakukan melalui tender.

c. Ketentuan mengenai perhitungan kontribusi tahunan yaitu hasil perkalian dari faktor persentase

kontribusi tahunan dan nilai wajar objek BGS/BSG, dengan faktor persentase berdasarkan perhitungan Penilai.

d. Penegasan pengaturan mengenai kapan hasil BGS/BSG menjadi BMN yaitu sejak diserahkan kepada pemerintah sesuai perjanjian atau pada saat berakhirnya perjanjian

5. KSPI Pngaturan atas pelaksanaan KSPI

dalam PMK ini hanya sebatas pada pokok-pokok ketentuan pemanfaatan BMN dalam bentuk KSPI, antara lain dasar pertimbangan dilakukan KSPI, subjek dan objek KSPI, serta pembagian kelebihan keuntungan pada KSPI.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemanfaatan BMN dalam rangka KSPI akan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

Inspirasi

Teks Pradany Hayyu

FotoLanggeng Wahyu

T idak banyak pegawai Kementerian Keuangan yang bisa mendapat kesempatan menimba

ilmu hingga negeri seberang. Pangihutan Siagian patut berbangga hati bisa mendapatkan kesempatan mengikuti program magang di Rajah & Tann Law Firm, salah satu law firm terbesar di Asia yang berlokasi di Singapura. Pangi menuturkan bahwa program magang tersebut tidak jauh berbeda dengan pekerjaannya selama ini sebagai pengacara Kementerian Keuangan di Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal.

Program magang yang berlangsung selama dua bulan dari Maret 2014 ini membuat mata Pangi semakin terbuka akan budaya kerja masyarakat Singapura. Menurutnya, Indonesia perlu mencontoh cara kerja masyarakat Singapura yang pekerja keras. “Dari segi pekerjaan sebenarnya tidak ada yang berbeda dari di Indonesia. Hanya saja mereka didukung sistem IT yang bagus. Tidak ada ceritanya mengoreksi surat pakai hardpaper, semuanya pakai sistem komputer”, jelasnya. Meskipun secara pribadi Pangi lebih nyaman bekerja di Indonesia karena faktor susahnya mencari makanan yang sesuai dengan lidah Melayunya.

Selama magang di Rajah & Tann Law Firm Pangi ditempatkan di divisi Commercial Litigation. Seringkali pria lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini mengikuti berbagai persidangan perkara arbitrase internasional di pengadilan Singapura. Ini bukanlah pekerjaan baru bagi Pangi. Di Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal, salah satu akvitasnya adalah menangani berbagai sengketa di dalam negeri.

Setelah program magang tersebut berakhir, Pangi berusaha menerapkan budaya kerja masyarakat Singapura yang sangat concern pada pekerjaan di lingkungan kerjanya. Meskipun demikian, dia tidak sepenuhnya meniru kebiasaan masyarakat Singapura yang kurang bersosialisasi dengan rekan kerja lainnya karena tuntutan pekerjaan mereka yang tinggi.

Mengembangkan diri hingga negeri seberangBerpengalaman dalam menangani berbagai perkara di dalam negeri tak membuat ayah dari seorang putra dan putri ini berhenti mengembangkan diri melalui berbagai seminar dan konferensi. Pangi patut berbangga hati bisa berkesempatan mengikuti

berbagai pelatihan dan konferensi tingkat internasional. Asian Mediation Association Conference adalah konferensi yang pertama kali Pangi ikuti di Singapura. Kemudian dia juga menjadi salah satu anggota delegasi dalam United Nations Convention Againts Corruption di Doha, Qatar. Serta pada 2010 Pangi mengikuti konferensi di Genewa yang ditugaskan oleh Agus Martowardojo, Menteri Keuangan saat itu, bersama beberapa pejabat Kementerian Keuangan lainnya. Acara yang berjudul The 12th International Summit on Transnational Crime itu diikuti berbagai pemimpin negara, mantan presiden, dan mantan perdana menteri dari berbagai negara. Selain itu, Pangi juga turut berpartisipasi dalam proses penyusunan RUU Tindak Pidana Pencucian Uang dalam kegiatan studi banding di New York dan Washington. Kegiatan Comparative Study on Best Practices in Terorism


48

Mengenal Pengacara Kementerian Keuangan Lebih DekatSaat ini masyarakat sudah semakin memahami bahwa semuanya sama di mata hukum. Tak pelak itu membuat masyarakat tak takut untuk menggugat pemerintah. Di sini lah pengacara Kementerian Keuangan bertugas untuk memberikan bantuan hukum kepada semua unit.

Inspirasi

Legislation Counter Terorism and Terorism Financing ini juga diikuti oleh PPATK, Kementerian Luar Negeri, Polisi, dan Kejaksaan.

Di balik layar sengketa NewmontSaat ditanya pengalaman apa yang paling berkesan selama kariernya sebagai pengacara Kementerian Keuangan, Pangi pun dengan cepat menjawab keterlibatannya dalam menangani kasus sengketa Newmont. Masih teringat dalam benaknya ketika dia mengikuti kronologis perkara ini dari awal. Kasus yang bermula dari pembelian 7% saham PT Newmont Nusa Tenggara oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP) ini memberikan cerita yang menjadi highlight perjalanan kariernya. Pangi pertama kali terlibat menangani kasus Newmont saat dalam tahapan perjanjian jual beli dan penandantanganan kontrak terkait penyelesaian sengketa.

Keterlibatan Pangi dalam kasus ini yaitu menyusun legal opinion, memberi masukan kepada pimpinan berdasarkan peraturan perundangan dan tata tertib DPR. Hingga akhirnya kasus ini berakhir pada tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi atau disebut SKLN (Sengketa Kewenangan Lembaga Negara).

Keputusan mengajukan sengketa ini tak serta merta diajukan spontan. Pangi bersama tim terlebih dahulu menggali opini dari para akademisi di berbagai universitas di Indonesia melalui seminar. Proses menyiapkan bahan-bahan untuk SKLN di Mahkamah Konstitusi ini sangat menyita waktu dan energi. Setelah mengumpulkan opini dan hasil seminar dari berbagai universitas, semua bahan dan masukan diajukan ke Menteri Keuangan untuk disetujui. Setelah itu baru mengirimkan surat untuk meminta kuasa Presiden dalam SKLN.

Suka dan duka dilalui Pangi bersama tim dalam mempersiapkan sidang demi sidang kasus PT Newmont. Manajemen kerja pun disusun dengan pembagian waktu yang terinci melalui time table. Menangani kasus sengketa yang terbilang besar dan saat itu menjadi sorotan publik menjadi pembelajaran sendiri bagi pria yang terbiasa bekerja di bawah tekanan ini. Di samping itu dia juga masih menangani perkara rutin dari berbagai daerah di Indonesia. Bagi sebagian orang, bekerja dengan jadwal padat dan berada di bawah tekanan menjadi kesulitan sendiri. Namun berbeda dengan Pangi, alih-alih stress memikirkan tumpukan dokumen perkara dia justru semakin semangat bekerja. “Di

Di sini kita tidak boleh diam.

Semakin nggak ada kerjaan saya justru

makin stress."

sini kita tidak boleh diam. Semakin nggak ada kerjaan saya justru makin stress”, tuturnya.

Setelah perkara PT Newmont ini diputuskan, Pangi belajar banyak hal bahwa keputusan besar tidak hanya didasarkan atas peraturan atau hukum, tapi harus dilihat dari sisi politik. Pemimpin juga harus berani dalam mengambil keputusan, lanjutnya. Jika pemimpin sudah siap bertanggung jawab, bawahan pun akan nyaman dalam bekerja dan memberikan masukan.

Menjadi pengacara Kementerian Keuangan merupakan profesi yang patut dibanggakan. Selain memiliki tantangan tersendiri, pengacara Kementerian Keuangan merupakan ujung tombak keberhasilan negara dalam mengatasi berbagai perkara baik di dalam maupun luar negeri.

49MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

TeksFarida Rosadi

Foto oztypewriter.blogspot.com

Menginsafi Hakikat Menulis

S etiap kita pernah mengalami banyak sekali pengalaman hidup bernilai hikmah. Jika dihitung-

hitung, sejak kita pandai menginsafi tiap reka kejadian dalam hidup, mungkin kisah berhikmah yang kita alami sudah mencapai angka puluhan, bahkan ratusan. Banyak sekali. Mungkin kisah-kisah itu sederhana saja, tapi mampu memberi perubahan luar biasa, mampu menyentil rasa, atau memberi kesan mendalam. Mungkin pula kisah-kisah itu bukan kisah sederhana melainkan peristiwa penting kita dalam hidup yang mampu menyadarkan kita, menjadi titik balik jalan cerita hidup kita, hingga kita melakukan perubahan laku hingga karakter jiwa.

Sejatinya kisah-kisah hidup memberi kita banyak sekali pelajaran, meski tak jarang banyak juga yang terlupa hingga kita melakukan kesalahan berbilang dua atau lebih. Jika boleh menghubungkan, mungkin kuncinya ada pada keengganan kita menulis. Kisah-kisah tadi seandainya dituang dalam tulisan satu-dua dan seterusnya, mungkin bisa menjadi jalan bagi kita memperbanyak kesyukuran. Kesyukuran yang dijawantahkan menjadi tindakan untuk tidak mengulangi kesalahan. Atau ia bisa menjadi jalan bagi kita menuai banyak kebaikan dari mereka yang turut membaca tulisan kita. Hingga pada titik di mana hasilnya bukan hanya dalam bentuk muhasabah diri, tetapi juga melatih kepekaan kita atas segala

yang hadir pada jalan kisah hidup kita selanjutnya.

Menulis, bukan hanya membuat daya pikir lebih cemerlang, tetapi juga membuat jiwa semakin lebih kaya akan hikmah dan pelajaran hidup. Sebab sejatinya, menulis bukanlah menabur kata-kata, melainkan usaha kita memetik dan menangkap apa-apa yang kita lihat, kita rasa, kita baca, dan kita alami. Menulis itu menjemput kemampuan diri untuk lebih peka terhadap kebaikan-kebaikan, peka terhadap sisi baik dan buruk kehidupan, peka atas segala bentuk hikmah dan pesan yang Tuhan titipkan pada kita lewat beragam cara.

Menulis adalah tentang bagaimana kita meramu dan merangkai apa yang telah kita punya tadi sebagai sumber ilmu untuk diteruskan lewat tarikan garis tulisan hingga membentuk sebuah kisah yang utuh. Bukan kisah tak bermakna, melainkan yang memiliki pengaruh pada jiwa hingga mereka yang membacanya ikut pula memetik ilmu darinya. Menulis adalah soal melepaskan diri dari jerat bernama keengganan dan kemalasan untuk bersegera kepada produktivitas yang bermanfaat. Ya, sebab menulis membuat kita “gila” membaca buku dan “gila” memaknai hidup.

Jika kata tak mampu menjamah orang di luar lingkungan kita, maka tulisan mampu. Jika kata tak bisa melintasi

jurang waktu antargenerasi, maka tulisan mampu. Jika kata tak jarang sulit dikendalikan saat emosi, maka tulisan membuat ritmenya menjadi lebih lambat dan membuat kita berpikir dua kali untuk menuliskannya. Bahkan ia memberi kesempatan kepada kita untuk melakukan proses edit, delay hingga delete sebelum dipublikasikan atau dikirim ke tujuan.

Maka menulis adalah soal melatih jiwa lebih peka, lebih berhati-hati, lebih pandai menyikapi hidup, lebih produktif dan bermanfaat. Pada sisi di mana tulisan membawa pengaruh pada jiwa kita, pada karakter kita, pada mereka yang mungkin ikut merasakan hikmah dan rasa yang sama atas tulisan kita. Pada sisi ini, menulis menjadi sesuatu yang tidak hanya menyenangkan tetapi menjadi sebuah kebutuhan dan keharusan. Menginsafi hakikat menulis adalah menginsafi kesadaran untuk menghasilkan tulisan. Jadi, tunggu apalagi? Mari menulis!

Sejatinya, menulis bukanlah menabur

kata-kata, melainkan usaha kita memetik dan

menangkap apa-apa yang kita rasa.


50

Renungan

Resensi Buku

TeksSyahrul Ramadhan

5 Peringkat Teratas Buku Fiksi Terpopuler: April 2014

5 Peringkat Teratas Buku Non-Fiksi Terpopuler: April 2014

Senopati Pamungkas Arswendo Atmowiloto

Semalam Bersama Sang Pangeran

Sabrina Jeffries Rantau 1 Muara

Ahmad Fuadi Sepatu Dahlan

Khrisna Pabichara Sekuntum Nozomi

Marga T.

Cambridge IELTS University of Cambridge

How To Be Brilliant: Change Your Ways in 90 Days

Heppel Michael

Potret Kebijakan Moneter Indonesia

Aulia Pohan

Fairness Opinion: Pendapat Kewajaran Transaksi Korporasi

Saiful M. Ruky

Go Public Hendy M. Fakhruddin

@kemenkeulib

Perpustakaan Kementerian Keuangan

Perpustakaan Kemenkeu

Judul: Milana | Penulis: Bernard Batubara | Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama | Tebal: 192 halaman | ISBN: 9789792295078

Kunjungi Perpustakaan Kementerian Keuangan dan Jejaring Sosial Kami:

www.perpustakaan.kemenkeu.go.id

Gedung Djuanda I Lantai 2Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1Jakarta Pusat

M ilana merupakan buku kumpulan cerpen yang sebagian isi buku ini adalah

cerpen-cerpen lama yang pernah ditampilkan di web pribadi Penulis, yaitu www.bisikanbusuk.com. Sebagian lagi cerpen-cerpen baru yang belum pernah ditampilkan di mana pun.

Buku ini menampilkan ilustrasi yang ciamik, ilustrasi indahnya mendampingi setiap cerita dalam buku ini. Beberapa judul cerpen yang terdapat dalam buku ini, antara lain: Lukisan Kali dan Pohon Tua, Beberapa Adegan yang Tersembunyi di Pagi Hari, Lelaki Berpayung dan Gadis yang Mencintai Hujan, Goa Maria, Tikungan, Jung, Pintu yang Tak Terkunci, Cermin, Malaikat, Surat untuk Fa, Hanya Empat Putaran, Semalam Bersama Diana Krall, The Beautiful Stranger, Semangkuk Bubur Cikini dan Sepiring Red Velvet, Milana. Total cerpen dalam buku ini ada 15 cerita. Halaman buku ini cukup tipis dan dapat dibaca dalam “sekali duduk”.

Cerpen yang berjudul Milana dipilih Penulis menjadi judul cover pada buku ini. Cerpen Milana memiliki judul asli “Senja di Jembrana” dan diletakkan oleh Penulis di bagian akhir cerpen dari buku ini. Tentunya, ada hal menarik yang ingin disampaikan Penulis melalui cerpen ini.

Cerpen ini menceritakan tentang seorang lelaki yang rindu dan rela

menunggu seorang perempuan bernama Milana. Milana selalu melakukan ritualnya, yaitu melukis senja di atas feri yang menyeberangi Selat Bali, dari Banyuwangi ke Jembrana. Rasa penasaran menghinggapi laki-laki itu. Oh ternyata, Milana sedang menunggu kekasihnya bernama Areno, yang ia yakini suatu saat kekasihnya akan datang ke tempat ia menunggu. Tapi, Milana tidak tahu itu kapan. Ia rela menghabiskan waktunya hanya untuk menunggu.

Namun, belakangan diketahui, Milana sedang menunggu seseorang yang tiada. Areno sudah meninggal dalam kecelakaan feri dua tahun lalu. Milana tidak bisa menerima kenyataan dan bersikeras Areno tidak meninggal. Ia terjebak dalam bayangan janji kehadiran Areno kembali. Milana pergi meninggalkan laki-laki itu dan tidak pernah datang.

Kisah Milana menggambarkan kesetiaan yang disajikan Penulis melalui balutan kata “menunggu”. Cerita ini termasuk cerita yang berakhir happy ending. Hanya saja Penulis mengemasnya secara implisit. Ini dapat kita ketahui pada bagian akhir cerpen ini yaitu saat Milana datang kembali menemui laki-laki itu. Akhirnya Milana sadar tidak ingin lagi membiarkan ada seorang laki-laki menunggunya, seperti Milana yang pernah menunggu Areno yang tidak akan pernah kembali.

51MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Siluet keemasan, kepulan asap di tengah kepunden, dan kabut yang seperti hamparan karpet di kaki gunung sungguh pemandangan yang luar biasa. Suasana semakin meriah dengan sorak-sorai dan tepuk tangan anak-anak muda tatkala mentari pagi menampakkan batang hidungnya.

Teks & FotoBagus Wijaya


52

Berburu Mentari Pagi Gunung Bromo

Resensi Wisata

Resensi Wisata

Bromo merupakan salah satu gunung terindah di Indonesia. Keindahannya tak hanya diakui oleh wisatawan domestik saja, bahkan sampai ke

mancanegara. Gunung ini terletak di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang berada di sebelah timur kota Malang.

Gunung Bromo berasal dari bahasa Sansekerta atau Jawa Kuno yaitu Brahma (salah seorang dewa Hindu). Tinggi gunung Bromo mencapai 2.392 meter di atas permukaan laut, yang

mencakup empat wilayah, yaitu Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang. Bentuk gunung ini berupa tautan lembah dan ngarai dengan lautan pasir seluas 10 kilometer persegi di kaki gunung. Gunung Bromo merupakan gunung berapi yang masih dinyatakan aktif oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Jika kita melakukan perjalanan ke gunung Bromo, tak puas rasanya jika tidak menyaksikan terbitnya matahari pagi di penanjakan. Penanjakan merupakan tempat berkumpulnya para wisatawan untuk melihat datangnya sang mentari di atas gunung Bromo. Penanjakan berbentuk sebuah bukit dengan pemandangan langsung ke arah gunung Bromo, Semeru, dan Batok. Di tempat ini disediakan gazebo dan besi-besi berbentuk kursi memanjang yang digunakan sebagai tempat duduk para wisatawan penikmat keindahan Bromo.

Hari masih gelap, namun jajaran hardtop sudah parkir berderet sepanjang jalan menuju pananjakan Bromo. Hardtop ini merupakan alat transportasi yang mengantarkan wisatawan berkeliling menikmati keindahan wisata Bromo. Harga sewanya berkisar antara 300 ribu hingga 500 ribu rupiah per mobil tergantung musim, lebih mahal jika disewa pada musim liburan.

Tua, muda, laki-laki, perempuan, terlihat keluar dari mobil dan jalan berbondong bondong sepanjang urat jalan menuju ke atas penanjakan. Brrr… dinginnya udara sungguh aduhai menusuk- nusuk tulang dan kulit sampai ke daging. Waktu masih menunjukan pukul 4 pagi, namun suasana menuju penanjakan Bromo sudah penuh oleh lautan manusia.

Menyaksikan terbitnya matahari merupakan momen yang banyak diburu oleh para wisatawan. Sejak dini hari para wisatawan sudah berkumpul di penanjakan. Mereka rela menunggu berlama-lama agar tidak kehilangan momen tersebut.

Dengan menghadap ke timur, para wisatawan bersiap-siap melihat munculnya matahari. Diawali oleh sebuah titik kuning keemasan, lama-kelamaan langit yang berwarna gelap berubah menjadi jingga bercampur biru. Secercah cahaya terang mulai merasuki dunia. Hamparan karpet kabut seperti salju tampak menyangga tiga buah gundukan gunung. Gunung-gunung tersebut adalah Bromo, Batok, dan Semeru. Kepulan punden tampak membumbung tinggi di salah satu gunung, mengisyaratkan keperkasaan. Siluet-siluet awan berwarna keemasan melengkapi kecantikan mahkota mereka.

Sorak-sorai dan tepuk tangan terdengar bergemuruh. Senyum dan kedamaian dapat dirasakan antar sesama manusia saat itu. Walaupun tempat ini dipenuhi lautan manusia dari berbagai penjuru, namun hati ini disatukan oleh kemunculan sang mentari di atas gunung Bromo. Wah sungguh pengalaman yang luar biasa, tak terlupakan.

53MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014

Teks Dwinanda Ardhi

Foto Abdul Aziz

B ayu Oktara yakin industri radio tak akan mati. Di tengah persaingan dengan media lain, Bayu melihat jumlah stasiun radio dengan segmen pendengar yang makin

beragam justru bertambah. “Radio masih menjadi sarana utama untuk menciptakan tren di masyarakat,” kata pria 35 tahun tersebut saat ditemui di sela-sela memandu program Good Morning Hard Rockers di kantor Hard Rock FM Jakarta, belum lama ini.

Radio dapat bertahan karena memiliki keunggulan bisa didengarkan sambil melakukan berbagai aktivitas. “Sambil menyetir, olahraga, belajar, atau melakukan apapun siaran radio bisa didengarkan. Itu bikin radio dekat dengan masyarakat pendengarnya,” kata Bayu. Kekhasan radio yang lain adalah mampu menciptakan theater of mind. Informasi yang disampaikan penyiar sering kali menciptakan imajinasi yang berbeda-beda di benak pendengar.

Untuk dapat bersaing dan menjawab tantangan zaman, kini banyak stasiun radio yang menyediakan layanan streaming. Pendengar bisa melihat suasana di ruang siar secara langsung. Strategi lain yang banyak digunakan stasiun radio, kata Bayu, adalah mengurangi porsi bicara penyiar. Hal ini dilakukan agar pendengar mempunyai lebih banyak waktu untuk menikmati lagu dan hiburan lain yang disajikan. ”Radio juga dapat bertahan dan tak pernah kehabisan sumber penghasilan dari iklan karena tarifnya yang lebih murah dibandingkan televisi,” kata pria yang mengaku ketika kecil bercita-cita menjadi menteri riset dan teknologi itu.

Bayu memang sudah nyaman dengan kariernya di industri radio. Mengawali karier sejak tahun 1997, dia telah malang melintang di berbagai stasiun radio seperti Prambors, Ninetyniners Bandung, Ardan Bandung, Hard Rock FM Jakarta, Cosmopolitan Jakarta, dan saat ini kembali ke Hard Rock FM Jakarta. Karier di

Industri Radio Tak Akan Mati

radio inilah yang juga mengantarkan pemeran Gusti dalam serial komedi OB itu menjalani beragam pekerjaan-pekerjaan lain di dunia hiburan. Selain sebagai aktor, Bayu juga melakoni profesi sebagai presenter dan bermain teater.

Menurut Bayu, menjadi penyiar radio tidak semudah yang dibayangkan banyak orang. “Bukan cuma asal ngomong, tetapi bagaimana mendapatkan hati pendengar dengan cara dan materi siaran,” ungkap peraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Trisakti itu. Selama 3 tahun terakhir, Bayu memandu program siaran yang dimulai pukul 6 pagi. Mengalahkan kantuk dan membangun mood pendengar untuk memulai aktivitas menjadi tantangan tersendiri. Pada hari siaran, dia sudah terbiasa bangun pukul setengah lima pagi dan lekas berangkat ke kantor. “Kadang sarapannya di jalan,” ungkap pemeran Fanny Habibie—adik dari B.J. Habibie—dalam Film Habibie & Ainun itu.

HarapanBayu memiliki cita-cita menerbitkan buku yang menceritakan segudang pengalamannya sebagai penyiar radio. “Isinya pengalaman-pengalaman seru seperti lolos seleksi menjadi penyiar, bagaimana menghadapi situasi mesti siaran sendiri, dan bagaimana serunya menjadi reporter serta produser,” kata dia.

Pada jangka panjang, Bayu juga ingin mendirikan sekolah penyiaran. “Saya ingin melihat lebih banyak orang yang menjadikan radio sebagai jalan hidup dan agar jangan ada lagi masyarakat yang melihat sebelah mata terhadap industri radio,” ungkapnya. Apalagi, tambah Bayu, perhatian pemerintah terhadap industri radio kini mulai tinggi. Dia mencontohkan upaya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk membuat blue print industri radio Indonesia masa depan dengan mengundang para pelaku industri radio, termasuk dirinya, beberapa waktu lalu.


54

Celengan

55MediaKeuangan

Vol. IX | No. 81 / Mei 2014


56

Media Keuangan Mei 2014

Documents