Media Keuangan April 2015

1Vol. X No. 91 / April 2015

VOLUME X | NO. 91 / APRIL 2015

ISSN 1907-6320

MediaKeuangan2

Daftar Isi

5 Dari Lapangan Banteng

6 Eksposur

10 Lintas Peristiwa

Diterbitkan oleh: Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. Pelindung: Menteri Keuangan Muhamad Bambang PS Brodjonegoro. Ketua Pengarah: Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Kiagus Ahmad Badaruddin. Pemimpin Umum/Penanggung Jawab: Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Yudi Pramadi. Pemimpin Redaksi: Herry Siswanto. Redaktur Pelaksana: Dianita Suliastuti. Dewan Redaksi: Supriyatno, Rizwan Pribhakti, Agung Ardhianto, Fery Gunawan. Redaktur Unit Eselon I: Arief Rahman Hakim (DJBC), Wawan Ismawandi (BPPK), Windraty Ariane Silagan (Ditjen PBN), Dendi Amrin (DJP), Sri Moedji Sampurnanto (DJA), Budi Prayitno (Itjen), Fachroedy Junianto (DJPK), Adya Asmara Muda (BKF), Syahruddin (DJPU), Dwinanto (DJKN). Redaktur Foto: Gathot Subroto, Muchamad Ardani, Harries Rinaldi, Fr. Edy Santoso, Langgeng Wahyu P, Kukuh Perdana, Faisal ismail, Dito Mahar Putro, Ronald G. Panggabean, Ganang Galih Gumilang, Muhammad Fath Kathin, Yusuf Anggara, Mujaini. Tim Redaksi: Hadi Siswanto, Yeti Wulandari, Rahmat Widiana, Titi Susanti, Budi Sulistyo, Ahmady Muhajiri, Praptono Djunedi, Bagus Wijaya, Iin Kurniati, Dwinanda Ardhi, Farida Rosadi, Irma Kesuma Dewi, Amelia Safitri, Eva Lisbeth, Indri Maria, Danik Sulistyowati, C.S. Purwowidhu, M. Iqbal Pramadi, Rumanty Pardede, Syahrul Ramadhan, Hega Susilo, Qory Kharismawan, Cahya Setiawan, Aris Pramudhityo, Noor Afies Prasetyo, Wahyuddin, Shera Betania, Adhi Kurniawan, Pandu Putra Wiratama, Gondo Harto, Nyoman Andri Juniawan, Victorianus M. I. Bimo Adi. Desain Grafis dan Layout: Arfindo Briyan Santoso, Dewi Rusmayanti, Wardah Adina Alamat Redaksi: Gedung Djuanda 1 Lantai 12, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Telp: (021) 3849605, 3449230 pst. 6328. E-mail: [email protected].

Reportase25 Presiden Serahkan SPT Tahun Pajak 201426 Lima Perusahaan Kantongi Sertifikat Authorized Economic Operator

Wawancara27 Cara Laily Melestarikan Candi

Potret Kantor30 Agar Penyerapan Tepat Waktu

Figur32 MetamorfosisSang Sekretaris

Ekonomi Terkini 32 Tak Gentar Hadapi Dolar

Kolom Ekonom40 Evolusi Hijau Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Generasi Emas44 Nyaris Habis Semangat di Tanah Inggris

Opini46 Dana Desa dan Pembangunan Daerah

Regulasi48 Sukuk Tabungan: Ragam Investasi Halal

Inspirasi50 Iswandi: MC Kebanggaan DJBC

Renungan52 Kegundahan Kita Tentang Rejeki

53 Film

Laporan Utama13 Konsep Ekonomi Birudi Negeri Kolam Susu16 Infografis18 Menyoal Fiskal Negeri Bahari

21 Dukungan Daerah Wujudkan Ekonomi Biru23 Saatnya Kita Merangkul Laut

Wisata54 Orang Kaya Sejati di Medan

Selebriti56 Kurangi Pajak Film Indonesia

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel yang dimuat akan mendapatkan imbalan sepantasnya.

13.


MediaKeuangan4

tweet

Ekonomi Biru Bagi Maritim Indonesia

tweet

Dari Lapangan Banteng

Kementerian Keuangan Republik Indonesia @KemenkeuRI

Apa harapan Anda untuk #EkonomiBiru Indonesia?

pesawat udara internasional. Ketiga ALKI tersebut dilalui 45% dari total nilai perdagangan dunia atau mencapai sekitar 1.500 dolar AS. Sudah selayaknya posisi geografis yang penting tersebut dimanfaatkan dengan baik.

Dengan panjang garis pantai sekitar 95.181km, perairan Indonesia memiliki potensi yang tinggi. Ukuran tersebut merupakan urutan kedua setelah Kanada sebagai Negara yang memiliki garis pantai kedua terpanjang di dunia. Selain itu, nilai perekonomian dari laut ditaksir mencapai US$3 triliun - US$5 triliun atau setara dengan Rp36.000 triliun - Rp60.000 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi lain yang berasal dari kekayaan bioteknologi, wisata bahari maupun pengembangan transportasi laut.

Potensi maritim Indonesia yang demikian besar ditangkap sebagai salah satu visi misi unggulan pada pemerintahan presiden Jokowi. Disamping potensi besar ekonomi dan ekologi yang tersimpan sebagai negara

maritim, potensi kerusakan alam yang dapat ditimbulkan akibat eksplorasi berlebihan yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan hendaknya juga mendapat perhatian.

Untuk itu, saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan ekonomi maritim dengan model ekonomi biru. Pada dasarnya ekonomi biru menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Sumber daya alam dipergunakan seefisien mungkin sehingga minim/tanpa limbah. Sisa produksi misalnya tulang ikan itu dapat diolah untuk dijadikan produk lainnya. Harapannya, nilai ekonomi dari suatu produk tidak memberikan resiko pada lingkungan.

Menurut kacamata beberapa pengamat, setiap daerah punya kekhasan sendiri. Namun, agar dapat diterapkan secara lebih luas maka masih perlu penelitian di setiap daerah. Untuk penerapan industri yang sepenuhnya menggunakan prinsip ekonomi biru butuh waktu yang panjang, sehingga peran Pemerintah Daerah yang paling penting dilaksanakan segera adalah riset.

Setidaknya dengan menerapkan Ekonomi Biru, pengembangan pesisir dan laut tidak hanya akan memungkinkan Indonesia untuk mengatasi masalah kronis seperti pengangguran dan kemiskinan, namun juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap realisasi dari Indonesia maju dan sejahtera.

Indonesia merupakan negara maritim yang mempunyai banyak pulau, luasnya perairan yang dimiliki bangsa Indonesia menjadi modal utama untuk membangun bangsa. Perairan

Indonesia dijadikan ladang mata pencaharian, juga dijadikan sebagai tempat menggalang kekuatan. Dengan mengoptimalkan potensi perairan Indonesia, seharusnya dapat membuat bangsa Indonesia maju pada sektor maritim.

Faktanya, kita bangsa Indonesia yang memiliki berbagai potensi bahari yang besar dan melimpah tidak mampu mewujudkan pada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Salah satu contohnya, banyak nelayan yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan kondisi lingkungan yang mengkhawatirkan.

Sementara itu, Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) 1982, telah menetapkan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) sebagai alur pelayaran dan penerbangan oleh kapal atau

Garin Aulia @rinaulia_ #EkonomiBiru harapan saya sbg pelajar Indonesia dgn adanya Konsep Ekonomi Biru ini dapat memberikan solusi terhadap penyediaan lapangan pekerjaan, ketahanan pangan, melindungi lingkungan dari kerusakan sekaligus memberikan keuntungan kepada masyarakat yang terlibat.

Joko Purbono @purbono19 semoga indonesia dapat mengeksplorasi kekayaan laut yang melimpah ini dg optimal #ekonomibiru #opinianda

Syahrul Ramadhan @iamramadhanIDDengan blue economy semoga hasil manfaatnya kembali ke kesejahteraan rakyat.

Klemensia Erna @klemensie semoga Eko.Biru menjadi lapangan kerja yang menjanjikan bagi para nelayan maupun rakyat umum yang masih hidup miskin.


Eksposur

MediaKeuangan6

Kampanye Simpatik E-Filing DJP

Ribuan pegawai Direktorat Jenderal Pajak turun ke jalan dalam aksi funwalk sekaligus kampanye simpatik e-filing, Minggu (15/3) di area Car Free Day, Jakarta Pusat. Tema utama funwalk ini

adalah e-filing yaitu sarana penyampaian SPT Tahunan secara online. Masyarakat kini dapat mengisi dan melaporkan SPT dari mana saja melalui perangkat mobile berbasis Android yang terhubung dengan internet. Selain diadakan di Jakarta, kampanye e-filing hari ini juga diselenggarakan di tiga belas kota besar lainnya di seluruh Indonesia.

FotoHarris Rinaldi


Eksposur

MediaKeuangan8

Umatyang Khidmat

FotoHarris Rinaldi, Tomy Nurseta, Bina Yumanto, Tiwi

Suasana perayaan tahun baru Imlek di Wihara Dharma Bakti atau yang terkenal dengan sebutan Klenteng Petak Sembilan, Jakarta Barat dan Klenteng Boen Tek Bio, Tangerang berlangsung khidmat. Kamis

(19/2) itu, ratusan kaum Tionghoa silih berganti bermunajat. Hio, lilin, lampion, dan berbagai jenis buah-buahan serta penganan persembahan menjadi bagian tak terpisahkan dari adat. Kepada para dewa, umat berkumpul memanjatkan berkat.


Daerah

Lintas Peristiwa

24/02Sri Sultan Hamengkubuwono X menghadiri sekaligus merestui penetapan KPPN Wates sebagai kantor yang berstandar ISO 9001:2008 di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain KPPN Wates ada tiga KPPN lain yang ditetapkan sebagai KPPN berstandar ISO 9001:2008 yaitu; KPPN Semarang II, KPPN Makassar II; dan KPPN Malang.

Sri Sultan Hamengkubuwono X Restui ISO 9001:2008 di KPPN Wates

04/03Teks Amelia SafitriFotoKukuh Perdana

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo memberikan pengarahan pada kick-off implementasi Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual di Aula Djuanda, Kemenkeu, Rabu (04/03). “Kick-off ini menguatkan komitmen kita semua agar akuntansi berbasis akrual benar-benar dikawal,” katanya. Dengan basis akrual, posisi pendapatan, belanja, aset, serta liabilitas dalam laporan dapat tergambarkan secara utuh dan lengkap. Penyusunan laporan keuangan berbasis akrual merupakan upaya pemerintah untuk perbaikan, guna meningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Negara.

Untuk mengetahui efektivitas kebijakan yang telah diambil, Kementerian Keuangan berusaha membangun hubungan dua arah dengan para ekonom di daerah melalui Forum Ekonom Kementerian Keuangan. Kerja sama ini diawali dengan Kick-off Meeting dan Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan Tahun 2015 pada 4-6 Maret 2015 di Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, berharap, melalui forum ini, Kementerian Keuangan dapat mensosialisasikan kebijakan-kebijakan di level pusat kepada para pemangku kepentingan di daerah.

Workshop Forum Ekonom Kementerian Keuangan

04/03 Teks Bagus Wijaya

FotoAnas Nur Huda

Akuntansi Berbasis Akrual, Komitmen Bersama untuk Wujudkan Opini WTP

Teks Media Center

DJPB

FotoDok. Kanwil

DJPB DIY

MediaKeuangan10

Agenda

23/01

Teks PLI BC Dumai

FotoPLI BC Dumai

Teks Bagus Wijaya

FotoAnas Nur Huda

Petugas Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Dumai melakukan penegahan terhadap bawang merah sebanyak 6.342 bags @ 10 Kg yang diangkut 2 buah Kapal Motor Tanpa Nama di sekitar perairan Selingsing, Pelintung, pada Senin (02/03). Barang larangan pembatasan tersebut tengah dibongkar ketika petugas Bea Cukai Dumai melakukan penegahan. Seluruh awak buah kapal (ABK) melarikan diri dari lokasi. Selanjutnya KPPBC TMP B Dumai melaksanakan pemusnahan terhadap bawang merah eks impor hasil tegahan Bea dan Cukai Dumai di Detasemen Arhanud Rudal 004 Dumai.

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) bekerja sama dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ekonomi dan Manajemen (FEM) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyelenggarakan sosialisasi APBN Perubahan 2015. Acara bertema “Budget Goes to Campus” ini diselenggarakan di Auditorium Andi Hakim Nasution, Institut Pertanian Bogor, Kampus Dramaga, Bogor. Antusiasme acara ini terbukti dengan adanya respon yang luar biasa dari mahasiswa IPB dan perguruan tinggi lainnya di sekitar Bogor.

Bea Cukai Dumai Musnahkan 6.342 Bags Bawang Merah Hasil Tegahan

Budget Goes To Campus 2015

3-9/04

8-10/04

13/04

22/04

22-23/04

17-21/04

28-39/04

29-30/04

Samurai Bonds Roadshow di Jepangdihadiri oleh Kepala BKF.

Rakernas DJKN di Bandung

MoU RI-Belarus antara Menkeu dengan Duta besar di mezanin

Kunjungan Mahasiswa Universitas Kristen Satya Wacana ke DJPP (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko).

Digital day DJKN di Jakarta Roadshow SUKUK pada tangggal 24 maret hingga 2 April 2015.

Kunjungan Mahasiswa Universitas Islam Indonesia ke DJPPR (Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko).

Custom Goes to Campus di Universitas Sumatera Utara Medan.

United Nation ECAP Pacific High Level Consultation on Financing for Development di Aula Mezanine, Kementerian Keuangan

Daerah

10/03

11Vol. X No. 91 / April 2015

Lintas Peristiwa

Daerah

19/03Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro melakukan pengukuhan Robert Pakpahan sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Pinjaman dan Risiko yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Pengelolaan Utang. Upacara dilangsungkan pada Kamis (19/3) di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta. Pengukuhan ini dilakukan atas dasar perubahan nomenklatur dalam organisasi Kementerian Keuangan.

Robert Pakpahan Resmi Dilantik sebagai Dirjen Pengelolaan Pinjaman dan Risiko

15/03Teks DJP

FotoDJP

Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengadakan aksi simpatik Kampanye e-Filing pada acara Car Free Day, bertempat di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman yang merupakan pusat dari acara Car Free Day di Kota Pontianak pada Minggu (15/03). Kanwil DJP Kalimantan Barat memanfaatkan banyaknya masa yang berkumpul di tempat itu untuk melaksanakan acara tersebut. Acara ini juga merupakan acara yang menjadi agenda dari kantor pusat.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pekanbaru memanfaatkan acara car free day di Jalan Diponegoro yang merupakan salah satu jalan protokol di Pekanbaru, pada Minggu (15/03). Acara bertajuk “Fun Auction KPKNL Pekanbaru” itu berlangsung selama dua jam, mulai pukul 07.00 WIB hingga pukul 09.00 WIB. Sesuai namanya, acara lelang ini bertujuan untuk lebih mengenalkan jalannya kegiatan lelang dengan suasana santai dan gembira kepada masyarakat, dengan aneka rupa cupcake dan tas punggung sebagai objek lelangnya.

Fun Auction KPKNL Pekanbaru

Kanwi DJP Kalimantan Barat Gelar Kampanye Simpatik e-Filling Saat Car Free Day

Teks Bagus Wijaya

FotoAnas Nur Huda

Daerah

15/03Teks Alief IN – KPKNL Pekanbaru

FotoAlief IN – KPKNL Pekanbaru

MediaKeuangan12

Laporan Utama

KonsepEkonomi Biru

di NegeriKolam Susu

Bukan lautan hanya kolam susuKain dan jala cukup menghidupimuTiada rotan tiada badai kau temui

Udang dan ikan menghampiri dirimu

13Vol. X No. 91 / April 2015

Petikan lagu berjudul Kolam Susu milik grup band Koes Plus itu menggambarkan betapa nusantara memiliki kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya adalah kekayaan alam dari laut. Kini, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan sektor maritim menjadi

salah satu prioritas.“Sudah saatnya kita merangkul laut,” ujar Menteri Koordinator Bidang Maritim Indroyono Soesilo.

Belum punya kantor dan pegawai yang mencukupi tak menghalangi Indroyono menjalankan tugas dari Presiden Jokowi. Ketika menerima Media Keuangan di ruang kerja sementara di lantai III Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Tekonologi di bilangan Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (18/3), mantan Direktur Food and Agriculture Organization Perserikatan Bangsa Bangsa itu mengungkapkan saat ini hanya ada 27 pegawai lintas kementerian di institusi yang dipimpinnya. Bersama jajarannya itu, Indroyono mengemban tugas berat mewujudkan visi dan misi presiden menjadikan Indonesia poros maritim dunia.

Untuk melaksanakan amanat presiden, Kemenko Bidang Maritim bergerak cepat. Ada empat program yang menjadi fokus utama. Keempat program itu dibuat dengan hasil yang dapat diukur per lima dan sepuluh tahun. Pertama,

meneguhkan kedaulatan maritim. Kedua, memanfaatkan sumber daya alam baik hayati maupun nonhayati secara alami. Ketiga, membangun infrastruktur perhubungan, termasuk di dalamnya pembangunan tol laut yang menjadi cita-cita presiden.”Sementara yang keempat membawa Indonesia menjadi bangsa bahari secara modern dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan inovasi dan kreativitas generasi mudanya,” kata Indroyono.

Potensi sektor maritim Indonesia berasal dari beberapa sumber. Kekayaan alam hayati dari sektor perikanan tangkap dan budidaya masih bisa menjadi andalan. Sementara kekayaan alam nonhayati berupa mineral, minyak, dan gas bumi juga bisa digali lebih optimal. Ini belum termasuk potensi ekonomi yang bisa diraih dari sektor pariwisata dan pembangunan infrastruktur perhubungan.

Menurut Indroyono, sektor perikanan tangkap di dunia selama sepuluh tahun terakhir produksinya mencapai 92 juta ton per tahun. Sementara produksi sektor perikanan budidaya mengalami tren kenaikan sampai delapan persen per tahun dengan produksi sekitar 60-70 juta ton. Indonesia dapat berperan lebih besar dalam produksi perikanan dunia ke depan. Oleh karena itu, saat ini pemerintah memberikan fokus

Indonesia negeri bahari.

FotoTino Adi Prabowo

MediaKeuangan14

pada pengembangan perikanan budidaya, baik laut maupun air tawar. Hasil laut seperti udang, ikan kerapu, ikan hias, kakap merah, hingga rumput laut menjadi prioritas. Sementara untuk pengembangan perikanan budidaya air tawar, yang menjadi fokus adalah ikan lele, ikan patin, ikan hias air tawar, dan lobster air tawar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Dekan Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengungkapkan bahwa pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) perikanan melebihi pertumbuhan PDB nasional. Jika pada 2014 pertumbuhan PDB nasional berada di kisaran 5 persen, pertumbuhan PDB perikanan kumulatif mencapai 7,6 persen.“Saya kira pertumbuhannya luar biasa,” kata Arif.

Di samping memberikan fokus pengembangan sektor perikanan, Kemenko Bidang Maritim juga mengambil kebijakan progresif dalam pengelolaan kekayaan mineral, minyak, dan gas bumi.“ Indonesia akan menjadi pemilik saham mayoritas blok Mahakam per 1 Januari 2018,” ujar Indroyono. Komitmen untuk menjadi tuan di negeri sendiri dalam pengelolaan migas tak berhenti sampai di situ. Pemerintah bertekad untuk meningkatkan kandungan lokal

dalam industri migas dari 50 persen menjadi 70 persen, baik dalam bentuk barang maupun jasa.

Kemenko Bidang Maritim juga akan menggali lebih jauh potensi dari sektor pariwisata. Sebelum memberlakukan kebijakan bebas visa untuk 30 negara, target wisatawan mancanegara pada tahun ini sebesar 10 juta orang dengan nilai devisa 12 miliar dollar Amerika Serikat.“Dengan kita membuat kebijakan membuka beban tambahan visa untuk 30 negara, sehingga total menjadi 45 negara bebas visa, target 10 juta wisatawan meningkat menjadi 11 juta,” ujar Indroyono. Di samping itu, Presiden Jokowi juga sudah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2014 tentang Wisata Bahari yang salah satunya mempermudah izin masuk kapal layar yacht.

Fokus pembangunan infrastruktur perhubungan antara lain akan dilakukan dalam penyediaan energi listrik, pelabuhan, dan galangan kapal. Salah satu kebijakan yang akan ditempuh pemerintah adalah dengan menyederhanakan izin pembangunan pembangkit tenaga listrik. Selain itu, pemerintah akan mendorong perusahaan dalam negeri untuk berinvestasi di sektor energi.

Konsep ekonomi biru Arif Satria menyambut baik program-

program pemerintah untuk mengembangkan sektor maritim. Yang menjadi salah satu catatan adalah perlunya memperbanyak riset soal implementasi konsep ekonomi biru. Menurutnya penelitian tentang hal ini sangat diperlukan di negeri bahari seperti Indonesia.

Banyak manfaat yang bisa didapatkan jika makin banyak penelitian tentan ekonomi biru. Dalam soal program penyediaan energi listrik misalnya, pemerintah perlu memberikan perhatian pada jenis yang ramah lingkungan. Contoh lainnya dalam menangani pengembangan wisata bahari yang kadang kala berbenturan dengan nelayan.“Misalnya area fishing ground dan diving yang kadang sama lokasinya,” kata Arif. Jika konsep ekonomi biru dilaksanakan dengan baik, persoalan-persoalan di atas dapat diminimalisir.

Konsep ekonomi biru, lanjut Arif, pertama kali disampaikan Gunter Pauli pada 2010 dalam buku berjudul Blue Economy. Dia mengoreksi praktek ekonomi hijau dan mengembangkannya menjadi ekonomi biru. Awalnya banyak orang mengira konsep ekonomi biru merupakan wujud ekonomi hijau di sektor kelautan dan perikanan.

Namun, ternyata ada perbedaan mendasar

Teks Dwinanda Ardhi

"Dengan kita membuat kebijakan membuka

beban tambahan visa untuk 30 negara, sehingga

total menjadi 45 negara bebas visa,

target 10 juta wisatawan meningkat menjadi 11

juta."Indroyono

Soesilo

15Vol. X No. 91 / April 2015

di antara keduanya. Konsep ekonomi hijau mendorong transformasi ekonomi ke arah investasi ramah lingkungan, misalnya melalui indikator penggunaan karbon rendah, efisiensi sumber daya, dan kesejahteraan sosial, serta mendorong terciptanya pola konsumsi dan pertumbuhan produksi secara berkelanjutan.

Pendekatan ini dipandang memiliki sejumlah kelemahan, seperti menghasilkan produk yang mahal sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat miskin, perdagangan karbon dipandang tidak adil untuk dunia ketiga, dan sering kali hanya menyentuh solusi permukaan saja. Sementara di dalam konsep ekonomi biru, ada mimpi untuk menciptakan langit dan laut yang tetap biru dan menyejahterakan masyarakat.”Laut dan langit biru itulah simbol lingkungan yang bersih,” kata Arif.

Prinsip pembangunan pada ekonomi biru, lanjut Arif, adalah pembangunan yang didesain sesuai bagaimana ekosistem bekerja. Alam diakui sudah bekerja secara efisien.”Sebagai contoh implementasinya adalah bagaimana mengembangkan sistem pertanian terpadu dengan memanfaatkan limbah peternakan sebagai sumber pupuk organik dan biogas,” ujar Anggota Dewan Kelautan Indonesia itu.

Selain prinsip efisiensi sumber daya, ada sejumlah prinsip yang dianut dalam konsep ekonomi biru. Pertama, nirlimbah (zero waste) dan menekankan sistem siklikal dalam proses produksi sehingga tercipta produksi bersih. Artinya, limbah dari sebuah proses produksi akan menjadi bahan baku atau sumber energi bagi produksi berikutnya.

Kedua, inklusi sosial, yang berarti pemerataan sosial dan kesempatan kerja yang banyak untuk orang miskin.Ketiga, inovasi dan adaptasi, yang memperhatikan prinsip hukum fisika dan sifat alam yang adaptif. Keempat, efek ekonomi pengganda, yang berarti aktivitas ekonomi yang dilakukan akan memiliki dampak luas dan tak rentan terhadap gejolak harga pasar. Hal ini karena ekonomi biru menekankan produk ganda, sehingga tidak bergantung pada satu produk (core business). Contohnya, usaha perikanan mestinya tak hanya menghasilkan produk ikan, tetapi mampu menghasilkan produk turunan yang dapat diambil dari ”limbah” produk awal.”Artinya, ekonomi biru menekankan pentingnya mutliple cashflow,” kata Arif.

Kebijakan kunciDi tempat terpisah, Joko Tri Haryanto,

Peneliti dari Pusat Kebijakan Pembiayaan

Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, sepakat dengan pandangan Arif. Konsep ekonomi biru dapat digunakan untuk mendorong pembangunan sektor maritim dengan tetap menjaga kelestariannya. Dari segi optimaliasi hasil laut, Indonesia dipandang perlu belajar dari Australia. Dengan luas laut yang hanya sepersepuluh dari luas laut kita, kata Joko, Australia mampu meraup pendapatan negara mencapai Rp70 triliun setiap tahunnya.”Sementara pendapatan hanya 300 miliar rupiah, tidak lebih,” ujarnya.

Dalam hal menjaga kelestarian laut, pengelolaan bawah laut Pulau Sipadan yang kini menjadi wilayah Malaysia juga dipandang bisa menjadi contoh.”Di Sipadan, mereka memberlakukan kuota. Penyelam yang boleh diving hanya 120 orang. Semua aktivitas di sana hanya boleh dilakukan dari jam delapan pagi sampai empat sore,” kata pria yang meraih gelar doktor ilmu lingkungan dari Universitas Indonesia itu.

Menurut Joko, ada lima quickwins yang bisa dijalankan pemerintah untuk mewujudkan keberhasilan implementasi konsep ekonomi biru di Indonesia. Tiga hal pertama adalah leadership presiden, kebijakan dan peraturan yang kuat dari kementerian dan lembaga teknis, dan setting kebijakan yang lebih peduli lingkungan. Joko menggarisbawahi keinginan presiden membangun sektor maritim saat ini menjadi modal yang sangat penting. Sementara dua hal selanjutnya adalah ear marking anggaran untuk sektor lingkungan hidup dan kelautan dan valuasi jasa lingkungan.

Yang dimaksud dengan ear marking anggaran adalah metode penandaan anggaran. Implementasi yang dapat dilakukan misalnya adalah menyisihkan pendapatan negara yang diperoleh dari sektor perikanan dan dikembalikan untuk melaksanakan program-program pelestarian. Sementara valuasi jasa lingkungan adalah melakukan penilaian, misalnya menjadikan laut sebagai aset negara yang dapat dihitung nilainya. Selama ini, menurut Joko, kita belum mempunyai neraca sumber daya alam dan lingkungan. Padahal neraca semacam ini sudah awam digunakan di negara-negara maju.

MediaKeuangan16

40 cekungan minyak yang berada di

perairan Indonesia. hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor

dan dimanfaatkan.

21%Besar sumbangan terumbu karang

Indonesia bagi terumbu karang dunia

Total produksi ikan nasional tahun 2013 berada di atas target, yaitu mencapai 19,56 juta ton. Rinciannya, produksi perikanan berasal dari ikan tangkapan 6,08 juta ton dan ikan budidaya sekitar 13,97 juta ton.

Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/tahun).

2/3dari total luas wilayah indonesia

adalah lautan. sisanya adalah daratan.

40 juta orang

Kisaran jumlah kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan.

Saat ini, armada perikanan tangkap didominasi oleh armada tradisional

perahu tanpa motor 50%Motor tempel 26%Kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16%Perahu Modern 8%

± 95.181 kmPanjang garis pantai indonesia. Urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang

kedua di dunia.

Jumlah produksi perikanan Indonesia menempati urutan ke-3 terbanyak dunia di bawah China dan India. nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS-setara sekitar Rp36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun-per tahun.

Potensi

IndonesiaEKONOMI Maritim

32 miliar dolar AS

56 miliar dolar AS

40 miliar dolar AS

2 miliar dolar AS

20 miliar dolar AS

Potensi perikanan Indonesia

Potensi kekayaan pesisir alami

Potensi kekayaan bioteknologi

Potensi kekayaan wisata bahari Potensi pengembangan transportasi laut

PotensiLainnya

dari berbagai sumber

17Vol. X No. 91 / April 2015

40 cekungan minyak yang berada di

perairan Indonesia. hanya sekitar 10 persen yang saat ini telah dieksplor

dan dimanfaatkan.

21%Besar sumbangan terumbu karang

Indonesia bagi terumbu karang dunia

Total produksi ikan nasional tahun 2013 berada di atas target, yaitu mencapai 19,56 juta ton. Rinciannya, produksi perikanan berasal dari ikan tangkapan 6,08 juta ton dan ikan budidaya sekitar 13,97 juta ton.

Potensi produksi lestari ikan laut Indonesia yang dapat dimanfaatkan melalui usaha perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton/tahun, sekitar 8 persen dari total potensi produksi lestari ikan laut dunia (90 juta ton/tahun).

2/3dari total luas wilayah indonesia

adalah lautan. sisanya adalah daratan.

40 juta orang

Kisaran jumlah kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan.

Saat ini, armada perikanan tangkap didominasi oleh armada tradisional

perahu tanpa motor 50%Motor tempel 26%Kapal motor kurang dari lima GT (gross tonage) sebanyak 16%Perahu Modern 8%

± 95.181 kmPanjang garis pantai indonesia. Urutan kedua setelah Kanada sebagai negara yang memiliki garis pantai terpanjang

kedua di dunia.

Jumlah produksi perikanan Indonesia menempati urutan ke-3 terbanyak dunia di bawah China dan India. nilai perekonomian dari laut Indonesia diperkirakan mencapai 3 triliun dollar AS sampai 5 triliun dollar AS-setara sekitar Rp36.000 triliun sampai Rp 60.000 triliun-per tahun.

Potensi

IndonesiaEKONOMI Maritim

32 miliar dolar AS

56 miliar dolar AS

40 miliar dolar AS

2 miliar dolar AS

20 miliar dolar AS

Potensi perikanan Indonesia

Potensi kekayaan pesisir alami

Potensi kekayaan bioteknologi

Potensi kekayaan wisata bahari Potensi pengembangan transportasi laut

PotensiLainnya

dari berbagai sumber

Laporan Utama

MENYOAL FISKAL NEGERI BAHARI

MediaKeuangan18

Kementerian Keuangan seolah

tertantang mewujudkan

Indonesia menjadi Poros Maritim. Pengelolaan keuangan

dan kebijakan fiskal yang

prudent seakan menjadi senjata

pamungkas.

"Harusnya terjadi equity

antara pengeluaran

dan pemasukan

negara dari sektor

kelautan dan perikanan,

bukan hanya jadi beban negara."

FotoAnas Nur Huda

Susi Pudjiastuti

Menarik. Tampak puluhan lelaki berbondong-bondong menuju daerah aliran sungai sambil membawa jala dan perangkap ikan. Mereka hendak memanen ikan. Tanpa racun, tanpa

peledak, tanpa merusak lingkungan. Jika salah seorang diantaranya mendapat ikan besar maka seluruh penduduk akan bersorak riang.

Itulah budaya lubuk larangan, salah satu kearifan lokal di Sumatera, Indonesia dimana penduduk dilarang menangkap ikan sebelum waktu panen yang telah disepakati bersama. Jika ada yang melanggar, maka denda adat dan denda uang siap menghadang. Dengan demikian, habitat ikan terselamatkan, penduduk pun dapat penghasilan tambahan.

Ditelisik lebih dalam, konsep kearifan budaya lokal tadi hanya segelintir dari pengembangan ekonomi kerakyatan yang menggali sumber alam dengan tetap menjaga ekosistem. Konsep ini baru diperkenalkan Gunter Pauli tahun 2010 lalu dengan istilah ekonomi biru (blue economy) dimana ekonomi tumbuh, rakyat sejahtera namun langit dan laut tetap biru.

Secara tujuan, blue economy memiliki kesamaan dengan green economy dalam perhatian terhadap lingkungan. Bila green economy menitikberatkan pada perekonomian yang ramah lingkungan maka blue economy memastikan ekosistem mampu mempertahankan evolusinya (dari alam kembali ke alam).

Berkaca dari konsep blue economy, akhir tahun 2014 lalu, Presiden RI Joko Widodo mengumandangkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim dengan mengusung lima agenda pembangunan nasional. Pertama, membangun kembali budaya maritim Indonesia. Kedua, menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, diplomasi maritim dan kelima, membangun kekuatan pertahanan maritim.

Berbagai pembangunan tersebut tak terlepas dari pendanaan sebagai kebutuhan utama. Peran ini tentu melekat erat dengan Kementerian Keuangan selaku pengelola keuangan dan kebijakan fiskal. Joko Tri Haryanto, peneliti Badan Kebijakan Fiskal menjelaskan bahwa Kemenkeu memegang peranan penting guna mendukung pembangunan nasional sebagai perwujudan dari green dan blue economy.

Oleh karena itu, pemerintah telah menjabarkan kebutuhan pembangunan tersebut dalam Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Kemudian, hasil penjabaran tersebut dirancang dalam dokumen anggaran berbentuk Nota Keuangan dan DIPA pada tahun berjalan.

“DIPA merupakan pengejawantahan dari green dan blue. Duit bukan segalanya tetapi tanpa duit kita tidak bisa apa-apa. Disinilah fungsi dari Kementerian Keuangan karena kita punya APBN. Bisa langsung ada pendapatan, belanja dan pembiayaan dimana kita bisa mendukung green atau blue lewat tiga komponen ini,” jelas Joko.

BerpotensiDengan panjang garis pantai sekitar

95.181km, perairan Indonesia memiliki potensi yang fantastis. Nilai perekonomian dari laut ditaksir mencapai US$3 triliun - US$5 triliun atau setara dengan Rp36.000 triliun - Rp60.000 triliun per tahun. Angka ini belum termasuk potensi lain yang berasal dari kekayaan bioteknologi, wisata bahari maupun pengembangan transportasi laut.

Dari sisi pendapatan negara, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memperkirakan terjadi peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kelautan dan perikanan. Menurut Susi, seperti dikutip dari laman kkp.go.id, setidaknya PNBP akan melonjak sekitar Rp25 triliun per tahun. Angka ini berasal dari sumber daya ikan dan non sumber daya ikan yang belum termanfaatkan.

Nilai tersebut rencananya akan dibebankan kepada kapal berbendera asing diatas 30 Gross Ton (GT) yang beroperasi di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Menurut Susi, hal itu ditempuh sebagai upaya pemerintah dalam mengembalikan uang negara yang hilang. Sektor kelautan dan perikanan telah menghabiskan uang negara sekitar Rp 18 triliun setiap tahunnya.

Nilai tersebut dipakai untuk operasional pengembangan sektor kelautan dan perikanan berupa anggaran KKP sekitar Rp 6,5 trilun serta subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk perikanan sebesar Rp 11,5 triliun. “Harusnya terjadi equity antara pengeluaran dan pemasukan negara dari sektor kelautan dan perikanan, bukan hanya jadi beban negara”, tutur Susi.

Selanjutnya dari sisi belanja negara, pemerintah memprioritaskan pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim melalui proyek pembangunan tol laut, deep seaport, logistik, dan industri perkapalan, dan pariwisata maritim. Proyek-proyek tersebut antara lain, pertama, pembangunan dan pengembangan 24 pelabuhan strategis termasuk pengerukan,

Kapal pengangkut peti kemas.

19Vol. X No. 91 / April 2015

pengembangan terminal kontainer serta lahannya.

Kedua, proyek short sea shipping seperti pengadaan kapal, pelabuhan sumur, Bojonegara, Kenal, Pacitan dan Cirebon. Ketiga, fasilitas kargo umum dan bulk sebagai rencana induk pelabuhan nasional. Keempat, pengembangan pelabuhan non komersial sebanyak 1.481 pelabuhan. Kelima, pengembangan 83 pelabuhan komersial lainnya. Keenam, transportasi multimoda untuk mencapai pelabuhan dengan membangun akses jalan, kereta pelabuhan, kereta pesisir.

Ketujuh, proyek revitalisasi sekitar 12 industri galangan kapal. Kedelapan, pengadaan kapal untuk lima tahun ke depan seperti kapal kontainer, barang perintis, bulk carrier, tug & barge, tanker dan kapal rakyat. Lalu, terakhir pengadaan kapal patroli dari kelas IA sampai dengan kelas V.

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas merinci kebutuhan investasi dari proyek pembangunan tersebut hampir menyentuh angka Rp 700 triliun yang bersumber dari APBN, BUMN maupun swasta. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo berharap agar Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas dan Kemenko Maritim dapat bekerja sama dengan baik. “Mudah-mudahan Kemenkeu bisa mendukung karena membangun kelautan dan perikanan dan maritim mahal,” pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Fithra Faisal Hastiadi, Research and Community Engagement Manager, Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia mengatakan bahwa ini merupakan rencana yang memiliki efek pengganda besar. “Permasalahan kita ada di infrastruktur. Dengan investasi yang Teks Iin Kurniati, Irma Kesuma

Di sisi pembiayaan, Direktur Strategi dan

Portofolio Utang, Schneider Siahaan

memaparkan bahwa pihaknya siap

untuk menyediakan pendanaan,

khususnya dalam konsep ekonomi biru.

memadai di sektor ini akan membantu untuk melancarkan arus produksi barang dan jasa baik domestik dan internasional. Jika hanya mengandalkan APBN mungkin tidak akan cukup. Perlu dikembangkan sistem Public Private Partnership yang efektif sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan infrastruktur di Indonesia,” katanya.

Kemudian di sisi pembiayaan, Direktur Strategi dan Portofolio Utang, Schneider Siahaan memaparkan bahwa pihaknya siap untuk menyediakan pendanaan, khususnya dalam konsep ekonomi biru. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyediakan sejumlah instrumen. “Kita yakin kita bisa mendanai berapapun pendanaan yang dibutuhkan pemerintah. Kita dibatasi 3 persen dari PDB,” ujar Schneider.

Adapun alternatif instrumen yang tersedia seperti penerbitan Surat Utang Negara, Surat Berharga Syariah Negara, pinjaman dalam dan luar negeri, serta pemberian jaminan pemerintah. Di samping itu, terdapat instrumen lain berupa Result Based Landing (RBL) dan penjaminan pemerintah. RBL merupakan instrumen yang dananya baru dapat ditarik/diganti setelah kegiatan berjalan menggunakan biaya sendiri terlebih dahulu. Sementara penjaminan pemerintah merupakan instrumen dimana pemerintah hanya menerbitkan jaminan terhadap satu lembaga ataupun institusi.

Di sisi lain, perbaikan lingkungan dan kelestarian alam sesungguhnya mempunyai nilai ekonomi secara langsung. Sumber daya alam yang terjaga akan meningkatkan kualitas barang yang diproduksi. Dengan sendirinya hal tersebut meningkatkan nilai keuntungan secara ekonomi. Pilihan utama untuk konservasi sumber daya alam dapat diwujudkan melalui berbagai cara, dimulai dengan memberikan nilai valuasi lingkungan.

Setiap kekayaan alam adalah aset bagi negara sehingga seyogianya diperhitungkan nilainya. Joko Tri, peneliti Badan Kebijakan Fiskal menambahkan selama ini Indonesia belum memiliki neraca sumber daya alam dan lingkungan. Hal ini yang akan menjadi tugas Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara serta Kementerian Lingkungan Hidup.

Dalam pandangannya, valuasi ini penting untuk melihat kesempatan dan kerugian yang muncul bila terjadi kerusakan. Bila sudah memiliki memiliki nerasa sumber daya alam dan lingkungan, Indonesia tidak akan hanya sekedar mendapat royalti dan PNBP dari setiap pemanfaatan kekayaan alam.

Indonesia juga akan memiliki perhitungan nilai ekonomi ekosistem dari dampak yang mungkin timbul sebagai akibat dari aktivitas tertentu. “Kalau kita tidak punya hitungan valuasi tambang misalnya, nilai kerusakan dihitung tidak? Kerusakan sosial dihitung tidak? Saat tambang itu mati, pemerintah yang harus ganti rugi karena kita tidak pernah menghitung valuasinya,” tukasnya.

Permasalahan kita ada di

infrastruktur. Dengan

investasi yang memadai di sektor ini akan

membantu untuk

melancarkan arus produksi barang dan

jasa baik domestik dan internasional.

Fithra Faisal Hastiadi

MediaKeuangan20

FotoEko Prihariyanto

Dukungan Daerah

Wujudkan Ekonomi Biru

Laporan Utama

21Vol. X No. 91 / April 2015

Teks Irma Kesuma

Saat ini pemerintah tengah mendorong kebijakan ekonomi

maritim (bahari) dengan model ekonomi biru. Pada dasarnya ekonomi biru

menggabungkan pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Sumber daya alam dipergunakan

seefisien mungkin sehingga minim/

tanpa limbah. Sejatinya sisa

produksi misalnya tulang ikan itu

bisa diolah untuk dijadikan produk

lainnya. Harapannya nilai ekonomi dari suatu produk tidak memberikan resiko pada lingkungan.

Sebenarnya sejak dulu nenek moyang kita sudah melakukan pelestarian lingkungan yang dikenal dengan istilah kearifan lokal. Adat ini secara tradisional diturunkan dari generasi ke generasi. Masyakarat yang

bergantung pada alam sadar bahwa keserasian dan keseimbangan alam perlu dijaga agar dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Hal inilah yang mendorong warga untuk terlibat secara sukarela dan kolektif dalam melestarikan alam sekitarnya. Biasanya, kearifan lokal ini sudah teruji selama berabad-abad saat mengalami bencana akibat kelengahan manusia.

Joko Tri, peneliti Badan Kebijakan Fiskal mengatakan, globalisasi dan konsumerisme membuat sifat kedaerahan dan kearifan lokal semakin pudar. Daerah yang menjaga kearifan lokal dianggap terbelakang karena pemerintah memberlakukan standarisasi nasional. “Padahal act locally and think globally kan enggak masalah”, kata Joko. Ia menambahkan, sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam mewujudkan poros maritim, konsep ekonomi biru akan mendorong pertumbuhan ekonomi maritim yang lebih lestari.

Joko menceritakan, sejak dulu di Aceh ada panglima laut yang merupakan suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan. Selain menjaga kemanan, panglima laut juga mengatur tata cara pengambilan hasil laut (seperti waktu penangkapan ikan) dan pengelolaaan lingkungan laut untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat nelayan. “Pada dasarnya mereka menjaga agar laut supaya tidak dieksplorasi besar-besaran,” jelas Joko.

Peran Pemerintah DaerahDengan adanya otonomi

daerah tentu meningkatkan peran pemerintah daerah untuk mengelola ekonomi berbasis maritim pada tingkat lokal. Pemerintah lokal tidak hanya sekedar melaksanakan kebijakan dan program yang dirancang pemerintah pusat, namun juga memprakarsai inovasi dan kreativitas.

Arif Satria, pengamat ekonomi dari Fakultas Ekologi Manusia Institut Pertanian Bogor (Fema IPB) mengatakan sebenarnya setiap daerah punya kekhasan sendiri. Namun demikian, agar dapat diterapkan secara lebih luas maka masih perlu

penelitian di setiap daerah. “Apa yang ditemukan di Kalimantan belum tentu bisa diterapkan di Jawa. Makanya ekonomi biru itu menghargai keragaman,” jelasnya.

Dijelaskan Arief lebih lanjut, alam sudah bekerja secara efisien dengan caranya sendiri. Ia mencontohkan ikan bisa hidup di laut dan sungai tanpa diberi makan karena makanannya sudah tersedia di ekosistemnya. “Maka dari itu kita perlu belajar prinsip-prinsip bagaimana alam bekerja. Kita harus meneliti bagaimana menciptakan jaring makanan dari ekosistem yang kita buat sendiri, misalnya di kolam. Itu tantangannya,” ujar Arief.

Joko Tri juga mengakui bahwa peran Pemerintah Daerah yang paling penting dilaksanakan segera adalah riset. Menurutnya, penerapan industri yang sepenuhnya menggunakan prinsip ekonomi biru butuh waktu yang panjang. Ia mencontohkan, program bahan

bakar bioethanol di Brazil sudah berjalan hampir empat puluh tahun. Negara ini menjadi model bagi Negara lain dalam memberlakukan ekonomi bahan bakar nabati dari jagung dan tebu yang ekonomis, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. “Program ini berlaku nasional. Sebagian besar penerima beasiswa di Brazil harus mengambil jurusan biological engineering dan diwajibkan meriset jagung,” tuturnya.

Disamping itu, Joko berpandangan bahwa Pemerintah Daerah perlu memberikan perhatian lebih kepada industri yang ramah lingkungan. Menurutnya selama ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) belum banyak bicara mengenai insentif bagi industri ramah lingkungan. “Saya belum melihat hal ini dapat digarap dengan baik, semua tergantung kepiawaian dan leadership kepala daerahnya,” kata Joko.

Joko berharap pemerintah daerah secepatnya melakukan inisiatif yang mendukung industri maritim dalam menjaga ekosistem. Tidak hanya memungut pajak dan retribusi dari sektor bahari, namun juga mengembalikannya kembali untuk program yang berkesinambungan bagi laut Indonesia.

"Maka dari itu kita perlu

belajar prinsip-prinsip

bagaimana alam bekerja.

Kita harus meneliti

bagaimana menciptakan

jaring makanan dari ekosistem yang kita buat

sendiri."Arif Satria

MediaKeuangan22

Laporan Utama

Optimalisasi kekayaan laut Indonesia telah menemukan titik terang. Pemerintah semakin serius menggenjot penerimaan negara dari sektor laut, tentu dengan tetap mengutamakan ekosistem alam.

Penerapan ekonomi maritim sebagai bagian dari penerapan konsep Ekononomi Biru sedang dilaksanakan. Berikut wawancara Media Keuangan dengan Indroyono Soesilo Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman mengenai pembangunan sektor maritim dan optimisme Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri.

Bagaimana awalnya saat Bapak diberi amanah oleh Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman?

Jadi beliau memanggil saya pulang tanggal 18 Oktober 2014 sebagai Direktur FAO (Food and Agriculture Organization) bidang perikanan dan aquakultur di Roma, Italia. Saya pulang dan diminta mengimplementasikan visi dan misi Bapak presiden. Sudah saatnya kita merangkul laut.

Bisa Bapak jelaskan grand design program tersebut?Pertama, Presiden menekankan bahwa Indonesia harus menjadi negara yang berdaulat di bidang kemaritiman. Sejak menandatangani United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Hhukum Laut Internasional pada tahun 1982, luas laut kita menjadi 5,8 juta kilometer persegi. Lautnya teritorialnya 3,11 juta kilometer persegi dan Zona Ekonomi Eksklusif 2,8 juta kilometer persegi. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sejak kita menandatangani konvensi yang diratifikasi tahun 1985 tersebut, ternyata banyak sekali peraturan, kerja sama, dan MoU yang belum diratifikasi. Itu yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan agar wilayah laut Indonesia sesuai dengan hukum laut internasional.

Bagaimana dengan batas laut Indonesia di daerah perbatasan?

Kita memiliki batas laut dengan 10 negara tetangga. Beberapa batas laut sudah selesai.

Saatnya Kita

Merangkul Laut

Rendahnya kesejahteraan para nelayan dan masyarakat pesisir berbanding terbalik dengan potensi kekayaan laut Indonesia. Masih banyak yang perlu dioptimalkan. Pemerintah pun optimis membawa

negeri yang kaya ini sebagai poros maritim dunia.

FotoBagus Wijaya

Indroyono Soesilo.

23Vol. X No. 91 / April 2015

FotoTino Adi Prabowo

"Perintah Pak Jokowi sudah

jelas dan gamblang,

wilayah perbatasan dan pulau

terluar harus lebih bagus dari negara

tetangganya."

Teks Pradany Hayyu

Kalau batas dengan Malaysia, yaitu di Pulau Sebatik, masih belum selesai. Perbatasan dengan Philipina di Pulau Miangas baru selesai. Ini yang menjadi tugas kita ke depan. Menteri Luar Negeri yang nantinya akan melakukan negosiasi dan menyiapkan data serta informasi.

Apa sebenarnya tantangan dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia?

Perintah Pak Jokowi sudah jelas dan gamblang, wilayah perbatasan dan pulau terluar harus lebih bagus dari negara tetangganya. Untuk membangun ini, diperlukan 50 pembangkit listrik di pulau terluar. Diharapkan saat perayaan HUT RI ke-70 saudara-saudara kita di pulau terluar sudah bisa mengakses listrik. Ini yang sedang kita usahakan bersama-sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara. Tantangan lain selain ketersediaan listrik adalah infrastruktur yang mendukung seperti pelabuhan dan bandara. Kami bersama Menteri Perhubungan menyelesaikan bandara-bandara di perbatasan, seperti di Nunukan dan Saumlaki. Selain itu juga membangun pelabuhan di wilayah perbatasan. Kami bercita-cita daerah perbatasan sudah mampu disinggahi pesawat Hercules. Tak cukup sampai di situ, kami juga berupaya menambah frekuensi pelayaran dan penerbangan perintis untuk meningkatkan konektivitas dan sistem logistik.

Akhir-akhir ini media banyak menyoroti tentang pencegahan dan penangkapan illegal fishing. Bagaimana pandangan Bapak terhadap kebijakan Pemerintah terkait hal tersebut?Penanganan illegal fishing dan moratorium perizinan tangkap sebenarnya merupakan bagian dari pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Amerika Serikat membentuk task force untuk penanganan itu. Begitu juga dengan Eropa saja yang membentuk satuan tugas (satgas). Di Australia, kalau ada kapal asing yang masuk ke wilayah perairan mereka pun langsung dibakar.

Sebenarnya seberapa besar potensi perikanan Indonesia?

Mengenai potensi laut Indonesia, sumber daya alam hayati memiliki nilai yang tinggi. Kalau kondisi perikanan tangkap 10 tahun terakhir, produksi ikan sejumlah 92 juta ton per tahun di seluruh dunia. Steady saja, tidak naik karena jumlah ikan di laut terbatas. Yang naik 8% adalah perikanan budidaya. Sekarang perikanan budidaya hampir sama sekitar 60-70 juta ton. Budidaya perikanan laut difokuskan pada udang, ikan kerapu, ikan hias, rumput laut dan kakap merah. Kalau untuk perikanan budidaya ikan air tawar meliputi lele, ikan patin ikan hias air tawar, dan lobster air tawar. Untuk rumput laut basah, targetnya adalah 22 juta ton atau 2,2 juta ton rumput laut kering. Rumput laut kering sekarang dikejar nilai tambahnya. Karena hasil olahan rumput laut itulah yang marginnya besar.

Minyak dan gas bumi juga termasuk dalam sumber daya laut nonhayati. Untuk migas, Indonesia akan menjadi pemilih saham mayoritas Blok Mahakam per 1 Januari 2018. Kita sudah belajar banyak dan sudah saatnya kita memiliki saham mayoritas. Untuk bidang jasa,Pemerintah akan mengangkat wisata bahari Indonesia di dunia internasional. Presiden sudah menandatangani Perpres No 180 Tahun 2014 Tentang Wisata Bahari, izin masuk cruise ship (kapal pesiar) dipermudah, termasuk kapal layar atau yacht. Perizinan yang membutuhkan 30 hari bisa dipangkas menjadi satu hari secara online. Beberapa wilayah seperti Tanjung Lesung, Batam, dan Labuan Bajo sudah membangun marina sebagai tempat bersandar kapal pesiar. Biaya ‘parkir’ saja bisa mencapai 400 USD per hari. Kalau ada 100 kapal saja bisa menghasilkan setengah miliar.

Dukungan apa yang diharapkan dari Kementerian Keuangan untuk program-program pengembangan sektor maritim tersebut?

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih karena Menteri Keuangan sudah memberikan dana untuk kementerian baru ini. Saya sangat berharap Kementerian Keuangan bersama-sama dengan Bappenas bisa mendukung program-program kelautan dan maritim yang sudah masuk RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2014-2019. Pembangunan kelautan, perikanan, dan maritim tentu membutuhkan banyak biaya.

MediaKeuangan24

Reportase

Presiden Serahkan SPT Tahun Pajak 2014

FotoKukuh Perdana

Presiden menunjukkan

bukti pelaporan SPT

Tahunan setelah

melaporkan via e-filling

Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun Pajak 2014 di Kantor Pusat

Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (19/3). Didampingi Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro, presiden menyampaikan SPT-nya melalui e-filing atau pelaporan SPT secara online.

Diakui Presiden, e-filing merupakan proses yang tergolong baru bagi dirinya, karena tahun-tahun sebelumnya, ia menyampaikan SPT melalui drop box. “Waktu Gubernur, saya menyampaikan SPT di drop box Tanah Abang tapi sekarang dengan sistem yang lebih baik melalui e-filling,” kata Presiden setelah menerima bukti penyerahan SPT oleh petugas pajak.

Setelah menyelesaikan proses pelaporan SPT-nya, Presiden juga

menyempatkan diri mengunjungi Center for Tax Analysis (CTA) di lantai 10 gedung utama kantor pusat DJP. Dalam kunjungannya, Presiden memperoleh penjelasan mengenai profil penerimaan pajak tahun 2015 serta profil CTA dari Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan. Dalam kesempatan yang sama, presiden juga melakukan teleconference dengan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Aceh dan Kanwil DJP Kalimantan Timur.

Pada akhir kunjungannya, Presiden memberikan pengarahan kepada para pegawai DJP. Dirinya menegaskan bahwa melalui kerja keras dan pembangunan sistem yang lebih baik, ia optimistis target penerimaan pajak akan tercapai. Rasa optimis ini juga kembali ia tegaskan saat menjawab pertanyaan dari wartawan mengenai target penerimaan pajak untuk tahun 2015. Presiden yakin Teks Amelia Safitri

bahwa target penerimaan pajak tahun ini dapat teralisasi dengan baik, ia juga mengapresiasi kinerja DJP dalam usaha mengumpulkan pajak.

Dalam APBN-P 2015, penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.489,3 triliun. Angka tersebut meningkat Rp109,3 triliun dibanding target penerimaan perpajakan dalam APBN 2015 yang sebesar Rp1.380 triliun. Pada acara tersebut, selain Menteri Keuangan, hadir pula mendampingi presiden yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Direktur Jenderal Pajak Sigit Priadi Pramudito.

25Vol. X No. 91 / April 2015

Reportase

Teks Novita A.H.

Lima Perusahaan Kantongi Sertifikat AEO

FotoAnas Nur Huda

Dirjen Bea dan Cukai

dan Menteri Keuangan

pada penyerahan

sertifikasi AEO.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memberikan sertifikasi Authorized Economic Operator (AEO) kepada lima perusahaan selaku operator ekonomi di

Indonesia pada Selasa (17/3) di Kantor Pusat DJBC, Jakarta. Kelima perusahaan tersebut yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Unilever Indonesia, PT Nestle Indonesia, PT LG Electronic Indonesia, dan PT Indah Kiat Pulp & Paper.

Setelah mengantongi sertifikat AEO, kelima perusahaan tersebut berhak memperoleh fasilitas dan perlakuan kepabeanan khusus dalam proses kepabeanan, seperti percepatan proses ekspor dengan kemudahan penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik, kemudahan tata cara pembayaran serta kemudahan kepabeanan lainya. Dengan sertifikat AEO ini pula, perusahaan dapat menikmati kemudahan dalam kegiatan ekspor dan impor antar-perusahaan di negara lain.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menilai, penerapan sertifikasi AEO dapat mendorong kegiatan ekspor oleh banyak perusahaan di Indonesia. “Dengan adanya fasilitas ini, maka ekspor makin lebih mudah, dan kita harapkan juga perusahan-perusahan di Indonesia makin tertarik untuk melakukan ekspor,” katanya.

Sebelumnya, pada 17 Desember 2013, sembilan perusahaan telah menjadi pilot project penerapan AEO tahap I. Namun, dari kesembilan perusahaan tersebut, hanya lima di antaranya yang dianggap layak memperoleh sertifikat AEO.

Plt. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai DJBC, Oza Olavia dalam keterangan resminya menyatakan, untuk menjadi AEO, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh operator ekonomi. Persyaratan tersebut yakni menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dan/atau cukai; mempunyai sistem pengelolaan data

perdagangan; mempunyai kemampuan keuangan, mempunyai sistem konsultasi, kerja sama dan komunikasi; mempunyai sistem pendidikan, pelatihan, dan kepedulian; serta mempunyai sistem pertukaran informasi, akses dan kerahasiaan.

Sebagai informasi, AEO adalah program di bawah World Customs Organization (WCO) yang menjadikan sebuah operator ekonomi memperoleh pengakuan dari DJBC, sehingga mendapatkan perlakuan kepabeanan tertentu. Operator ekonomi dimaksud dapat terdiri atas importir, eksportir, Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan, pengangkut, pengusaha Tempat Penimbunan Sementara, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat, atau pihak lainnya yang terkait dengan pergerakan barang dalam fungsi rantai pasokan global.

MediaKeuangan26

Wawancara

Setelah meninggalkan Jakarta lebih dari setahun yang lalu, suasana kerja di lingkungan yang asri, dikelilingi pepohonan, dan tak banyak polusi kini

begitu dinikmati Laily Prihatiningtyas. Nama Tyas, biasa dia disapa, menjadi fenomena setelah dilantik oleh mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan sebagai Direktur Utama PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko (PT TWCBPRB) pada Desember 2013.Usianya saat itu baru 28 tahun. Tyas, yang merampungkan program master di Tillburg University, Belanda, kini memimpin perusahaan plat merah

FotoAnas Nur Huda

Laily Prihatiningtyas.

Cara Laily Melestarikan Candi

dengan total pegawai mencapai sekitar 1400 orang. Perempuan yang pernah menjadi pejabat eselon IV termuda di Kementerian BUMN itu menerima wawancara Media Keuangan di kantornya yang berada di kompleks Candi Prambanan, Magelang, belum lama ini.

Anda memiliki pencapaian yang besar dengan menjadi direktur utama perusahaan BUMN pada usia sangat muda. Apa sebenarnya prinsip Anda dalam bekerja?

Prinsip saya, dimana pun kita bekerja harus memiliki kemauan untuk melakukan yang terbaik. Bukan

untuk mendapatkan promosi.Lakukan kewajiban dengan sebaik mungkin. Saya rasa itu yang membuat banyak pihak memberikan kepercayaan.

Sebelum menjadi direktur utama, Anda bekerja di kantor pusat Kementerian BUMN selama hampir tujuh tahun. Apa yang pertama kali Anda lakukan ketika sampai di sini?

Yang saya lakukan pertama kali adalah konsolidasi direksi secara internal, yaitu dengan para senior leaders. Saya perlu mendalami proses bisnis perusahaan. Secara on paper, proses bisnisnya ada. Namun, itu kurang

27Vol. X No. 91 / April 2015

mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Pimpinan sebetulnya tidak dibutuhkan untuk tahu segala hal secara detil dengan manajerial yang sangat teknis. Namun, pemahaman atas proses bisnis perusahaan sangat diperlukan. Namanya pimpinan itu kan man of competence, dia harus tahu benar-benar kompetensi yang dibutuhkan dari bawah sampai ke atas. Saya sering datang ke unit-unit di lapangan agar tahu secara langsung dan untuk berkomunikasi dengan bawahan.

Yang kedua adalah memetakan masalah. Taman wisata itu stakeholders-nya sangat banyak. Di antaranya UNESCO, Kementerian Pendidikan sebagai regulator, Kementerian Pariwisata, Kementerian BUMN, akademisi, hingga kalangan lembaga swadaya masyarakat peminat sejarah dan seniman.Saya mendatangi mereka satu per satu. Mulai dari institusi pemerintah, organisasi internasional, sampai tokoh masyarakat.Saya datangi

untuk, paling tidak, mendengar aspirasi dan memperbaiki hubungan dengan mereka.

Bagaimana Anda membuat strategic planning untuk perusahaan ini?Selama satu tahun kemarin, kami baru menyelesaikan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) dan RKAP (Rencana Kerja Anggaran Perusahaan) untuk 2015. Di dalam RJPP itu sebenarnya termuat keinginan kami untuk mengembalikan perusahaan ini sesuai dengan tujuan

awal pembentukkannya.Ada semacam stigma dari

pemangku kepentingan bahwa taman wisata sudah mulai meninggalkan tujuan pembentukkannya. Tujuan utama didirikan perusahaan ini adalah untuk pelestarian. Kami tidak murni mengambil profit. Profit itu memang diperlukan karena kami diminta mampu membiayai sendiri seluruh kegiatan. Namun, di samping itu kami mempunyai misi-misi lain, seperti pelestarian, edukasi publik, promosikan aset nasional, dan diplomasi kebudayaan yang sebenarnya lebih strategis. Hal-hal semacam ini mungkin tidak tersentuh sebelumnya.

Selanjutnya, kami juga melakukan reorganisasi. Kami membuat struktur baru yang lebih ramping agar bisa bekerja lebih efektif. Kami baru saja menerapkan meryt system untuk promosi jabatan.

FotoAnas Nur Huda

Candi Prambanan.

MediaKeuangan28

Teks Anas Nur Huda

Apa tantangan memimpin perusahaan taman wisata?

Ada tantangan besar dengan perubahan Undang-Undang tentang Cagar Budaya. Dulu, pengelolaan taman wisata menggunakan Keputusan Presiden. Dengan adanya perubahan undang-undang itu, perusahaan swasta bisa masuk untuk mengelola.

Menurut kami, ini merupakan threat sekaligus opportunity. Ancamannya, jika BUMN taman wisata tidak melakukan tugas dengan baik, maka pengelolaannya bisa dialihkan ke swasta. Eksistensi perusahaan di situ menjadi threat bagi kami.Namun, ini juga menjadi opportunity. Kalau taman wisata bisa meyakinkan stakeholders dengan memperlihatkan kinerja yang lebih baik, akan sangat memungkinkan bagi kami untuk masuk mengelola cagar budaya lainnya.

Dalam kondisi seperti ini, memperbaiki hubungan dengan stakeholders sangat penting. Peran PT TWCBPRB sangat penting sebagai BUMN yang mengelola aset nasional yang vital, pelaku diplomasi kebudayaan, dan pendampingan kepada masyarakat lokal. Apalagi keberadaan Candi Borobudur memang menjadi sumber yang menggerakkan ekonomi masyarakat lokal.

Saat ini, Anda memimpin lebih dari seribu pegawai.Apakah ada pola kepemimpinan khusus yang dijalankan?

Pola kempemimpinannya bersifat terbuka dan demokratis.Seluruh keputusan biasanya harus dibicarakan melalui rapat direksi atau diambilsecara circular dengan keterlibatan seluruh direksi.Kemudian, pasti ada beberapa hal yang diberikan pendelegasian kewenangan kepada masing-masing kepala satuan kerja.

Saya mempromosikan adanya komunikasi aktif dari bawahan keatasan dan juga kalau bisa ada kordinasi yang lebih dekat dengan satuan kerja.Oleh karena itu, saya memang lebih sering datang kebawah untuk berkomunikasi. Mulai dari tahun kemarin, kami juga lebih sering mengadakan FGD (focus group discussion) yang didalamnya ada

masing-masing satuan kerja atau kalau dilihat dari posisinya, di dalam FGD itu ada peserta dari level pemimpin senior hingga staf.

Apa tantangan menjalankan pola kepemimpinan yang seperti itu?

Pola komunikasi di sini sebelumnya bersifat sangat up down.Mengubah pola komunikasi menjadi dua arah itu salah satu tantangan.Saya rasa caranya adalah dengannguwongke uwong.Walaupun masih butuh waktu yang panjang, paling tidak sekarang sudah lebih sering ada forum dengan partisipasi aktif dari bawahan ke atasan.Inisiatif-inisiatif baru yang muncul dari tidak harus melulu dari senior manager tetapi juga bawahan.

Apa saja terobosan yang disiapkan perusahaan pada 2015?

Kami masih fokus untuk mengatasi masalah sosial. Di Borobudur, misalnya, keramaian pedagang saat ini sudah sangat tidak sehat. Ini bukan persoalan kami sendiri. Oleh karena itu, kami menggalang kerja sama dengan stakeholders untuk mengantisipasi persoalan ini dalam jangka panjang. Dulu, saat merestorasi Borobudur dan membuat taman wisata, pemerintah menggusur penduduk yang tinggal di sekitarnya tanpa melakukan pendampingan yang cukup. Akhirnya ada perbedaan pola hidup yang mereka jalani.

Masyarakat yang tinggal di sekitar Candi Borobudur seperti kehilangan value. Misalnya, sektor pertanian di sini tidak berkembang dengan baik. Pelatihan keterampilan juga tidak dilakukan dengan baik. Akhirnya Candi Borobudur menjadi satu-satunya income source, mereka tidak punya pilihan selain mengasong. Pada 1998, jumlah pengasong sekitar 600 orang. Tahun 2000 meningkat menjadi 1400 orang. Saat ini jumlahnya melonjak sampai 4000 orang. Kami tidak bisa sendirian memecahkan persoalan ini karena push factor-nya bukan taman wisata.

Di samping itu, kami juga ingin memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pengunjung. Kami melakukan

perbaikan di visit store center. Bukan hanya infrastrukturnya, melainkan juga kontennya. Kami membuat konten-konten audio visual yang baru untuk membantu pengunjung mendapatkan interprestasi dan pemahaman yang lebih baik. Pengunjung datang ke sini, kemudian berfoto, tapi tidak mengetahui sebenarnya apa itu Borobudur. Pengunjung datang ke Candi Prambanan, lalu memegang patung Roro Jongrang dan setelah itu pulang tanpa tahu sejarahnya. Penyediaan informasi tentang hal-hal semacam itu sangat penting.

Kami juga akan melakukan perbaikan museum yang ada di kompleks Candi Borobudur dan Prambanan. Di Belanda, museum bisa menjadi tempat yang sangat menarik. Orang datang ke museum dengan membayar tiket yang mahal. Di sini, tiketnya gratis pun kadang orang suka malas datang. Dari situ, mungkin ada yang salah. Apakah cara memajang benda-bendanya atau cara mengelola museumnya. Di samping itu, perbaikan hubungan dengan stakeholders juga masih menjadi pekerjaan rumah kami.

Di tengah rutinitas pekerjaan, katanya Anda suka naik gunung. Mengapa?

Saya memang suka naik gunung, tapi saat ini sudah tidak sering. Dulu tiga bulan sekali pasti naik. Setiap pendakian memberikan pelajaran yang berbeda. Misalnya waktu mendaki Gunung Semeru, saat itu kondisi badan saya sedang agak sakit. Saya mendapatkan pelajaran bahwa manusia itu memang mempunyai keterbatasan yang tidak bisa dipaksakan.

Saya juga pernah naik gunung berdua dengan adik. Pendakian itu sangat mengikat persaudaraan kami. Naik gunung mengajarkan kita untuk lebih menghormati alam dan sesama manusia. Bagaimana mengontrol emosi, mengukur diri, dan menghadapi ketakutan juga merupakan hal yang saya banyak belajar dari naik gunung.

29Vol. X No. 91 / April 2015

Potret Kantor

Agar Penyerapan Tepat Waktu

Kanwil Ditjen Perbendaharaan DIY

FotoDok. Kanwil Ditjen

Perbendaharaan DIY

Menjadi salah satu instansi vertikal Kanwil Ditjen Perbendaharaan, Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta terus berupaya meningkatkan penyerapan sesuai dengan target triwulan. Tugas Alfiah sang Kepala Kantor, juga bertambah setelah ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan di sana.

Hujan lebat selama sekitar satu jam menyisakan sedikit genangan air di depan Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta

(Kanwil DJPB DIY), pada awal bulan maret siang itu. Alfiah, Kepala Kanwil tersebut, menyambut tim redaksi Media Keuangan yang datang sesaat setelah hujan reda. Ia menceritakan bagaimana kesibukan kerja di Kanwil tersebut dalam hal implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah.

Kanwil ini pertama kali berdiri pada tahun 2002 dengan nama Kantor Wilayah XIV Direktorat Jenderal Anggaran. Selanjutnya, pada tahun 2004 Kanwil XIV Ditjen Anggaran mengalami perubahan nomenklatur

Alfiah bersama Sri Sultan HB X dan

Dirjen Perbendaharaan Marwanto dalam acara

penyerahan sertifikat ISO KPPN Wates.

Suasana front office Kanwil DJPB DIY.

MediaKeuangan30

"Di sini banyakan pegawai

perempuannya, dan kebanyakan

‘Jelita’, Jelang Lima Puluh Tahun."

Alfiah

Teks Arfindo Briyan

dan berganti nama menjadi Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan. Di awal tahun 2009 Kanwil XIV Ditjen Perbendaharaan kembali mengalami perubahan nama menjadi Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I Yogyakarta hingga saat ini.

Menurutnya Alfiah, salah satu hal yang menarik di Kanwil ini adalah mayoritas pegawainya yang berjenis kelamin perempuan. “Di sini banyakan pegawai perempuannya, dan kebanyakan ‘Jelita’, Jelang Lima Puluh Tahun,” katanya sambil tertawa kecil. Dari total pegawai yang ada, 61 persennya adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Ditambah lagi, tiga KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) di bawah Kanwil DJPB DIY—yaitu KPPN Yogyakarta, Wonosari, dan Wates—juga dikepalai oleh perempuan. “Tadinya jabatan Kepala Bidang juga banyak diisi oleh perempuan, tapi sekarang sudah banyak pergantian,” lanjutnya.

Ditanya terkait dengan adanya kendala dalam bekerja di lingkungan yang mayoritas diisi oleh perempuan, Alfiah buru-buru membantahnya. Ia sama sekali tidak merasa bahwa hal tersebut menjadi kendala dalam bekerja. “Kalau menurut saya perempuan itu lebih teliti, lebih hati-hati memutuskan segala sesuatu. Koordinasinya selama ini juga lebih gampang. Jadi saya kalau rapat rakor wilayah itu kan banyak perempuannya, kita lebih bisa memberi suara, ide-ide kita lebih banyak keluar,” ujar perempuan kelahiran Blitar itu.

Meningkatkan penyerapan belanja negara Setiap akhir tahun, permasalah yang

hampir selalu terulang adalah terkait dengan tingkat penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L. Selain itu, pola penyerapannya tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Permasalahan serupa pun dialami oleh Kanwil DJPB DIY. Memang, realisasi DIPA di akhir tahun anggaran 2014 bisa mencapai target. Namun, Alifah memaparkan, pada triwulan I dan II penyerapan anggaran pada wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi D.I. Yogyakarta cukup rendah, “Tidak mencapai target triwulan yang

bersangkutan,” lanjutnya. Menurut Alifah, ada beberapa kendala yang dihadapi satuan kerja (Satker) sehingga menyebabkan tidak tercapainya target penyerapan triwulanan tersebut.

Beberapa masalah teknis di antaranya adalah terkait dengan keterlambatan penerbitan petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teksis, pemahaman sumber daya manusia yang belum maksimal, pemblokiran DIPA oleh DPS atau Kementerian Keuangan (DJA), hingga proses lelang pengadaan barang/jasa yang belum selesai. Selain itu, masalah lain yang tak kalah krusial diklasifikasikan oleh alifah sebagai masalah kultural. “Satker ini kebiasaan menumpuk (pekerjaan maupun berkas pencairan) di akhir tahun. Pada bulan November atau Desember, KPPN seperti pasar saja. Ini lah kebiasaan satker yang belum bisa kita ubah,” ucapnya.

Namun, Alifah dan jajaranya terus melakukan berbagai upaya agar pencapaian kinerja penyerapan anggaran lebih maksimal. Secara rutin mereka mengadakan Rapat Koordinasi bersama KPPN dan K/L lain untuk mencegah risiko tidak tercapainya target penyerapan pagu belanja nonpegawai pada Kanwil selaku satker. Selain itu, Kanwil DJPB DIY serta KPPN di DIY selalu memberikan layanan yang baik pada front office dan customer service officer untuk satker yang memerlukan bantuan informasi dan pelayanan. “Dengan berbagai upaya tersebut terbukti capaian kinerja untuk penyerapan anggaran tahun 2014 bisa mencapai target dan pelaksanaan akhir tahun anggaran berjalan lancar,” ungkap Alifah.

Tantangan ke depan Selain implementasi SPAN dan

Modul Penerimaan Negara Generasi 2 (MPN-G2), penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual menjadi isu penting yang menjadi perhatian Alifah. Pasalnya, kendala di lapangan masih ditemui di lapangan. “Tahun 2015, seluruh K/L wajib menggunakan akuntansi basis akrual, yang tadinya basis kas tahun lalu cash toward accrual. Tahun ini, sudah tidak bisa ditawar lagi, harus sudah menggunakan basis akrual

secara murni. Inilah tantangan bagi kami untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk mengajari satker-satker yang ada dibawah kita. Satker kita ini banyak yang sudah WTP, jangan sampai nanti dengan adanya accrual basis ini akan turun menjadi WDP, bahkan disclaimer,” lanjutnya.

Pada aspek pelaksanaan anggaran, Alifah melanjutkan, sebagai instansi vertikal Kanwil Ditjen Perbendaharaan, KPPN merupakan ujung tombak dalam implementasi kebijakan fiskal, khususnya belanja pemerintah. Oleh sebab itu, baik buruknya kualitas pelaksanaan tugas dan kualitas pelayanan di KPPN akan cukup mempengaruhi tingkat penyerapan serta pola penyerapan belanja pemerintah.

FotoDok. Kanwil Ditjen

Perbendaharaan DIY

31Vol. X No. 91 / April 2015

Figur

MediaKeuangan32

MetamorfosisSang SekretarisAhmad YaniPutra Bangka yang bermetamorfosis. Mulanya pemeriksa sekarang sekretaris.

FotoBagus Wijaya

33Vol. X No. 91 / April 2015

Ruangan bernuansa krem dan coklat tampak begitu kental dari dinding hingga ke lantai parket. Kumpulan miniatur pesawat serta puluhan souvenir khas dari

berbagai daerah dan negara berjejalan di atas sebuah lemari kayu pendek. Tak hanya itu, ratusan buku tampak berjajar rapi dalam bufet kaca di ruang kerja Sekretaris Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Ahmad Yani.

Hangat dan bersahabat, sepertinya kesan itulah yang hendak dibangun oleh putra Bangka yang gemar membaca ini di tempat yang hampir menghabiskan sepertiga waktu hidupnya. Ramah dan humoris menjadi ciri khas pria yang tahun depan akan berusia setengah abad ini. Tiada seorangpun yang mengira anak kedua dari sembilan bersaudara ini bermetamorfosis dari seorang auditor atau pemeriksa menjadi sekretaris.

Tahun 1984 menjadi titik tolak pria kelahiran Petaling, 49 tahun lalu ini menjalani hidup di ibu kota. Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) menjadi pilihan pasca menamatkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Sungai Liat, Bangka, Kepulauan Bangka Belitung. Tepat tiga tahun kemudian, Yani ditempatkan sebagai auditor di Keinspekturan Pajak Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Jakarta. Kesempatan ini lantas dimanfaatkan Yani untuk menimba ilmu Hukum Ekonomi di Universitas Indonesia.

Jelang tahun 1988, Yani diperbantukan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai tenaga ahli pemeriksaan khusus. “Di BPKP inilah saya banyak menimba ilmu audit karena sehari-hari bertugas melakukan pemeriksaan atas restitusi pajak yang dilakukan wajib pajak,” ujarnya.

Penggemar buku sejarah, ekonomi, sosial politik dan hukum ini benar-benar haus akan ilmu. Seusai diperbantukan, Yani kembali meneruskan pendidikan akuntansi Diploma IV Akuntansi STAN hingga tahun 1993. Setelah lulus, Yani diberi amanah untuk menjabat sebagai pemeriksa pembantu pajak wilayah IV 2.1. Sejak saat itulah, Yani terus

mendalami bidang auditor hingga diangkat sebagai Pemeriksa Keuangan Wilayah V.5.

Waktu terus berjalan. Pada tahun 2001, bergulirnya era otonomi menuntut peran pemerintah dalam menentukan kebijakan dan melakukan koordinasi (hubungan) keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Lalu, Kementerian Keuangan membentuk Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD).

“Melihat ada kesempatan untuk mengembangkan diri lebih maju lagi saya memutuskan untuk bergabung dengan DJPKPD. Beralihlah pekerjaan saya yang tadinya Auditor menjadi

Auditee.” Karier suami dari Maya Widyaning Nugroho ini bagai air yang mengalir. Setelah mendapat amanah sebagai Kepala Seksi Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah I tahun 1993, Yani diangkat sebagai Kepala Subdirektorat Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah di tahun 1998.

Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri. Mungkin ungkapan ini cocok disandingkan pada Yani yang sejak tahun 2001 hingga kini menjadi saksi hidup metamorfosis organisasi. Beberapa kali ia mengalami perubahan organisasi dari Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan (DJAPK) hingga berubah menjadi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

Pada tahun 2013, ketika menjabat sebagai Kepala bagian perencanaan dan organisasi, Yani dipercaya menjadi

ketua tim penyusunan Cetak Biru Transformasi Kelembagaan DJPK. Menurut Yani, kala itu dirinya merasa memiliki tantangan terberat sepanjang karirnya. Meskipun DJPK masuk dalam agenda cetak biru transformasi kelembagaan, kata Yani, tetapi belum ada quick wins yang signifikan.

“Oleh karena itu, Pak Dirjen memerintahkan segera memetakan persoalan untuk diformulasikan dalam tema transformasi dan merancang inisiatif strategis serta menentukan objektif dan langkah utama yang akan diambil. Selain waktu yang diberikan hanya tiga bulan, DJPK tidak memiliki anggaran sepeserpun untuk mendanai

penyusunan cetak biru transformasi kelembagaan DJPK tersebut,” jelas Yani.

Namun demikian, berkat arahan Dirjen Perimbangan Keuangan, semangat pantang menyerah, serta bantuan dari sejumlah pihak maka tugas tersebut dapat diselesaikan tepat waktu. Alhasil, Yani kemudian ditunjuk sebagai manajer kinerja yang bertugas mengawal

reformasi birokrasi. Kemudian pada 12 Agustus 2014, dirinya diamanahkan sebagai Sekretaris Ditjen Perimbangan Keuangan.

Yani menjelaskan bahwa sekretariat DJPK memiliki fungsi yang cukup vital dalam pergerakan roda organisasi. “DJPK menjadi tangan kanan Menteri Keuangan selaku Chief Financial Officer (CFO) Pemerintah Republik Indonesia. Memiliki ruang gerak yang cukup untuk berperan aktif melakukan pengendalian fiskal di daerah, sehingga seluruh target ekonomi makro dan kebijakan fiskal nasional yang ditetapkan dapat diwujudkan. (Sementara itu), Sekretariat bertugas sebagai supporting pimpinan sekaligus prime mover bergeraknya roda organisasi,” paparnya.

Pusat tata suryaBila mendengar nama Ahmad Yani,

"Melihat ada kesempatan untuk mengembangkan diri lebih maju lagi saya memutuskan untuk bergabung dengan DJPKPD. Beralihlah pekerjaan saya yang tadinya Auditor menjadi Auditee."

MediaKeuangan34

Teks Iin Kurniati

pasti langsung teringat sosok pahlawan revolusi yang gugur saat peristiwa Gerakan 30 September tahun 1965 silam. Anak pasangan Usmanu dan Rosinah ini lahir empat bulan setelah kejadian tersebut. Nama Ahmad Yani ini pun dipilih karena memiliki arti terpuji dan cahaya/kedamaian. Mereka mungkin berharap kelak anaknya akan memberi cahaya atau kedamaian bagi kehidupan keluarganya.

Bagi Yani, keluarga ialah pusat tata surya kehidupan. Selain untuk beribadah, ayah dari Gege, Maura dan Lila ini mengaku bahwa tujuan ia bekerja untuk mensejahterakan keluarga. Yani yakin bahwa keluarga berpengaruh besar pada dirinya. Ia banyak bercermin dan merefleksikan diri dari kehidupan keluarga. Bahkan kedua orangtuanya, lanjut Yani, merupakan orang yang paling berpengaruh dalam hidupnya.

Dahulu diakui Yani, kehidupannya jauh dari kata berkecukupan tetapi semua itu justru menjadi pemicu agar dirinya menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui bapak dan ibunya, Yani belajar tentang arti kehidupan yang tak ada dibangku sekolah manapun. Mereka merupakan tempat berlabuh dan menyampaikan keluh kesah saat menghadapi masalah.

Setelah menikah, Yani tak mau pengalaman yang kurang baik dulu berulang pada anak-anaknya. Demi meningkatkan kualitas kehidupan, Yani tak segan melakukan pekerjaan sampingan. “Sesibuk-sibuknya saya bekerja saya masih menyisakan waktu

untuk keluarga. Tidak jarang waktu istirahat malam saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan agar tidak mengganggu quality time dengan keluarga,” ceritanya.

Bagaikan roda yang terus menggelinding, dipenuhi asa dan harapan yang menggelegak. Yani sadar betul bahwa ambisinya untuk menjadi seseorang yang terbaik selalu memenuhi pikiran

dan hatinya. Karena itulah, Yani selalu membaca dan berbagi ilmu yang ia dapatkan pada orang lain dengan cara

TTL: Petaling, 1 Januari 1966PENDIDIKAN:

D3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Jakarta (1987), Sarjana Hukum

Ekonomi Universitas Indonesia (1991), Sarjana Akuntansi

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Jakarta (1993), Magister Manajemen Keuangan Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi Jakarta (2002), Doktor

Ilmu Pemerintahan Universitas Padjajaran

Bandung (2010).

"Sesibuk-sibuknya saya bekerja saya masih menyisakan waktu untuk keluarga. Tidak jarang waktu istirahat malam saya gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan agar tidak mengganggu quality time dengan keluarga."

menulis maupun mengajar. Lebih dari 500 artikel telah ia tulis diberbagai media massa nasional. Bahkan setidaknya sepuluh judul buku telah diterbitkan.

“Saya masih menyempatkan diri paling tidak seminggu sekali mengajar di Program Pasca Sarjana Magister Manajemen, Magister Hukum dan Magister Ilmu Administrasi. Semua itu memberikan warna dan nuansa yang berbeda-beda dalam hidup saya. Kadang-kadang saya menjadi public speaker pada seminar atau workshop untuk sharing pengalaman dan pengetahuan,” ungkapnya.

35Vol. X No. 91 / April 2015

Info Kebijakan

Tak Gentar Hadapi Dolar

Rupiah termasuk salah satu dari berbagai mata uang yang melemah akibat menguatnya dolar Amerika Serikat (AS) belakangan ini. Bahkan pada penutupan perdagangan hari Senin (9/3), rupiah jatuh ke level psikologis Rp13.047 per dolar AS. Dolar diprediksi masih akan mengalami rally bertahap sebagai konsekuensi natural dari kebijakan normalisasi Bank Sentral AS, The Fed. Namun, Pemerintah Indonesia tak gentar menghadapi laju penguatan mata uang Negeri Paman Sam. Pada Senin (16/3), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil mengumumkan paket kebijakan ekonomi untuk memperkuat nilai tukar mata uang dalam negeri.

Secara historis, depresiasi rupiah pernah terjadi pada saat krisis global 2008-2009 serta waktu isu tapering off mulai bergulir. Namun, saat itu arus foreign direct investment (FDI) masih tetap masuk ke

Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah karena aktivitas investasi di Indonesia, baik asing maupun domestik, banyak yang dikategorikan investasi mendukung konsumsi domestik.

Dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/3), Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro menjelaskan bahwa, tren depresiasi nilai tukar rupiah Indonesia kali ini berbeda dengan kondisi pada saat krisis keuangan tahun 1997-1998 dan krisis 2008-2009. Kondisi perekonomian Indonesia saat ini jauh lebih baik. Beberapa indikator lain seperti indeks harga saham gabungan (IHSG) dan posisi cadangan devisa menunjukan tren peningkatan. Hal ini berbeda dibandingkan dengan kondisi pada saat dua krisis terdahulu terjadi.

Fundamental ekonomi baikBerdasarkan data perkembangan ekonomi

makro dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) Badan Kebijakan Fiskal per tanggal 17 Maret 2015, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2015 telah mengalami depresiasi terhadap dolar AS sebesar 5,89 persen. Depresiasi itu seiring dengan tren penurunan mata uang yang dialami oleh negara-negara lain. Tren penurunan itu sendiri tak bisa dilepaskan dari faktor eksternal di luar negara-negara itu, termasuk perbaikan

Untuk memitigasi risiko eksternal yang berasal dari dinamika sektor keuangan global seperti rencana kenaikan suku bunga The Fed, Menkeu mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan beberapa langkah-langkah antisipasi sebagai berikut:

1Membentuk protokol managemen krisis nasional di dalam wadah FKSSK yang beranggotakan Kementerian Keuangan,

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan serta Lembaga Penjamin Simpanan;

2Menyiapkan implementasi Bond Stabilization Framework (BSF) dengan beberapa lapisan pencegahan (lines of

defense), di antaranya pembelian kembali (buyback) sekuritas utang, penggunaan dana investasi BUMN, termasuk BPJS serta Saldo Anggaran Lebih/SAL;

3Membentuk beberapa currency swap line, antara lain di level bilateral (non-USD denominated), di antaranya

dengan China, Jepang, dan Korea Selatan, dan di level regional ASEAN+3 (non-USD denominated) melalui CMIM disertai perjanjian pengumpulan cadangan devisa secara kolektif (pooled FX reserve);

4Menyiapkan Deferred Draw Down Option (DDO) bekerja sama dengan World Bank, Asian Development Bank, Australia serta

Jepang (JBIC) senilai total USD 5 miliar yang diperuntukan untuk mengantisipasi dampak ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia khususnya pembiayaan APBN.

MediaKeuangan36

Pelemahan rupiah bukan hal baru karena harga USD yang telah naik sejak awal tahun 2014 dimana terjadi perkembangan signifikan dari perekonomian AS. Dengan demikian, perlu dicapai kesepahaman di

masyarakat bahwa dolar akan terus mengalami rally secara bertahap sebagai konsekuensi natural dari normalisasi ini. Namun demikian, perlu dilihat pula bahwa fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih baik dari yang lain, yang dapat dilihat dari performa rupiah yang menguat terhadap Jepang, Eropa, dan Negara-negara Fragile Five, serta kenyataan bahwa dana asing masih terus masuk ke Indonesia. Dengan kondisi inisial yang baik ini, dan mengingat luasnya potensi transmisi dampak normalisasi kebijakan the Fed, para otoritas di sisi lain perlu lebih fokus ke early intervention disamping pembangunan lines of defense, karena “the perfect time to build the roof is when the sun is shining”. Salah satu kebijakan yang baik adalah terkait sikap ‘membiarkan’ rupiah mengambang dan, instead, mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga. Hal ini kami pandang sebagai langkah BI yang lebih fokus pada ultimate goal, yaitu perbaikan perekonomian dibandingkan stabilisasi rupiah dalam jangka lebih pendek yang memang bergerak sesuai fundamentalnya. Dengan sikap

ini, cadangan devisa dipupuk agar intervensi baru dilakukan ketika benar-benar diperlukan. Selain kebijakan suku bunga, inisiatif strategis pendalaman pasar keuangan dan pendorongan transaksi ‘lindung nilai’ (hedging) bagi pihak swasta (oleh BI dan BUMN) dan pemerintah terhadap fluktuasi valas juga termasuk sangat baik karena selain menjadi instrumen pengendalian risiko dari fluktuasi rupiah yang berasal dari pasar valuta asing, jugadiharapkan mampu berpotensi meningkatkan kedalaman pasar keuangan Indonesia.

Perlu dicermati pula bahwa early intervention penting mengingat profil neraca pembayaran Indonesia banyak ditopang oleh investasi portofolio yang cenderung kurang stabil dan rawan spekulasi. Dengan prospek ekonomi yang masih baik, reformasi struktural perlu terus di-enforce, terutama di sektor pembiayaan yang selama ini belum berperan secara optimal dengan meningkatkan partisipasi di pasar perdana saham dan obligasi. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi paket kebijakan yang sudah ada, seperti kebijakan mendorong FDI melalui pemberian insentif yang baik dan terukur serta kebijakan reformasi pengelolaan anggaran melalui penekanan pencapaian efisiensi, produktivitas, dan keberpihakan pada sektor-sektor strategis.

Adelia SafitriPeneliti BKF

KOMENTAR PAKAR

perekonomian AS serta kebijakan normalisasi moneter Bank Sentral.

Namun, Kepala PKEM Luky Alfirman dalam Seminar Perkembangan Perekonomian dan Fiskal Indonesia di Yogyakarta, Kamis (19/3), menyatakan bahwa dari indikator Real Effective Exchange Rate (REER), yang mengukur kondisi perekonomian suatu negara dengan memperhatikan pergerakan nilai tukar, pergerakan REER Indonesia masih sejalan dengan arah pergerakan negara emerging markets lainnya. Meskipun rupiah melemah, posisi REER Indonesia juga masih berada level yang cukup kompetitif, khususnya dibandingkan dengan negara ASEAN-5.

Adelia Pratiwi, Peneliti dari Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF mengungkapkan bahwa

pelemahan rupiah bukan hal baru. Dolar AS telah naik sejak awal tahun 2014. Menurut Adelia, perlu dicapai kesepahaman di masyarakat bahwa dolar akan terus mengalami rally secara bertahap sebagai konsekuensi natural dari normalisasi perekonomian AS.

Yang cukup melegakan, fundamental ekonomi Indonesia relatif lebih baik dibandingkan negara lain. Rupiah menguat terhadap mata uang Jepang, Eropa, dan negara-negara Fragile Five. Ditambah fakta bahwa dana asing masih terus masuk ke Indonesia, Adel berpandangan bahwa para otoritas di sisi lain perlu lebih fokus kepada early intervention di samping pembangunan lines of defense.”The perfect time to build the roof is when the sun is shining,” kata Adelia.

"The perfect time to build the roof is

when the sun is shining."

37Vol. X No. 91 / April 2015

Teks Dwinanda Ardhi

Salah satu kebijakan yang baik adalah terkait sikap ‘membiarkan’ rupiah mengambang, dibandingkan dengan mengeluarkan kebijakan penurunan suku bunga.“Hal ini kami pandang sebagai langkah BI yang lebih fokus pada ultimate goal, yaitu perbaikan perekonomian dibandingkan stabilisasi rupiah dalam jangka lebih pendek,” ujar Adelia.Dengan sikap ini, cadangan devisa dipupuk agar intervensi baru dilakukan ketika benar-benar diperlukan.

Selain kebijakan suku bunga, Adelia menilai inisiatif strategis pendalaman pasar keuangan dan pendorongan transaksi ‘lindung nilai’ (hedging) bagi pihak swasta (oleh BI dan BUMN) dan pemerintah terhadap fluktuasi valas juga termasuk sangat baik. Kebijakan ini menjadi instrumen pengendalian risiko dari fluktuasi rupiah yang berasal dari pasar valuta asing. Dari situ juga diharapkan mampu berpotensi meningkatkan kedalaman pasar keuangan Indonesia.

Adelia menggarisbawahi bahwa early intervention penting mengingat profil neraca pembayaran Indonesia banyak ditopang oleh investasi portofolio yang cenderung kurang stabil dan rawan spekulasi.“Dengan prospek ekonomi yang masih baik, reformasi struktural perlu terus di-enforce,” kata Adelia.Utamanya di sektor pembiayaan yang selama ini belum berperan secara optimal dengan meningkatkan partisipasi di pasar perdana saham dan obligasi. Hal ini dimaksudkan untuk melengkapi paket kebijakan yang sudah ada, seperti kebijakan mendorong FDI melalui pemberian insentif yang baik dan terukur serta kebijakan reformasi pengelolaan anggaran melalui penekanan pencapaian efisiensi, produktivitas, dan keberpihakan pada sektor-sektor strategis.

Untuk menghadapi penguatan laju dolar, pemerintah mengeluarkan tujuh paket kebijakan ekonomi. Menko Perekonomian Sofyan Djalil didampingi Menteri Keuangan, Menteri ESDM, dan Menteri Pariwisata mengumumkan paket kebijakan untuk memperkuat nilai tukar rupiah itu di kantor Presiden, Jakarta, Senin (16/3). Ketujuh kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

Paket Kebijakan Ekonomi

1Fasilitas pajak atau yang kita kenal tax allowances untuk perusahaan yang melakukan investasi, devidennya di-

reinvest di Indonesia; kemudian perusahaan yang menciptakan lapangan kerja; perusahaan export oriented; dan perusahaan yang melakukan R&D (Research and Development);

2Pemerintah juga memberikan insentif Pajak Penjualan (PPn) terhadap industri galangan kapal dan beberapa industri

produk pertanian;

3Pemerintah melakukan kebijakan tentang antidumping, mengenakan bea masuk antidumping sementara, dan bea masuk

tindak pengamanan sementara terhadap produk-produk industri nasional, terhadap produk impor yang unfair trade karena ada dumping;

4Pemerintah juga memberikan bebas visa kunjungan singkat untuk wisatawan kepada 30 negara baru. Dengan adanya

kebijakan ini, secara total akan ada 45 negara yang warganya berhak berkunjung ke Indonesia untuk turis tanpa visa;

5Menteri ESDM sudah mengeluarkan peraturan menteri untuk mewajibkan penggunaan biofuel sampai dengan 15

persen;

6Pemerintah juga melakukan penerapan LC untuk produk-produk Sumber Daya Alam (SDA), yaitu produk batubara,

migas, CPO;

7Pemerintah melakukan restrukturisasi dan revitalisasi industri reasuransi domestik.

Tren depresiasi nilai tukar

rupiah Indonesia

kali ini berbeda dengan

kondisi pada saat krisis keuangan

tahun1997-1998 dan krisis

2008-2009.

FotoKukuh Perdana

MediaKeuangan38

39Vol. X No. 91 / April 2015

Opini

Evolusi Hijau Pelaporan Kewajiban Perpajakan

Oleh: Yuventus Effendi*

Beberapa waktu lalu pegawai Kementerian Keuangan (KemenKeu) disibukkan dengan himbauan dari Menteri Keuangan untuk melaporkan SPT

Tahunan dengan menggunakan e-SPT. Kegiatan mengisi SPT secara online ini merupakan yang kedua kalinya bagi seluruh pegawai KemenKeu. Kegiatan rutin yang dahulu relatif merepotkan, sekarang sudah menjadi relatif lebih mudah.

Penerapan e-SPT ini merupakan perubahan yang mendasar dalam konsep pelaporan perpajakan yang menuju ke arah paperless reporting. Dari sisi administrasi, paperless reporting sangat membantu mengurangi beban administrasi KPP, mulai dari proses pengadaan formulir SPT, distribusi SPT, penerimaan SPT yang telah diisi oleh Wajib Pajak (WP) sampai dengan proses menginput SPT tersebut ke dalam sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Namun ada sisi lain yang memberikan dampak positif yang lebih luas yaitu pelaporan pajak yang meminimalkan penggunaan kertas ini sangat berdampak positif bagi lingkungan hidup karena meminimalisir penggunaan kertas.

Perubahan Mendasar Pelaporan SPTSejak pengenalan e-SPT yang

dimulai beberapa tahun yang lalu, pada dasarnya DJP telah melakukan perubahan mendasar, secara perlahan-lahan, dalam hal pelaporan kewajiban

perpajakan. Impelementasi e-SPT dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 2007, dimana DJP memperkenalkan e-filing SPT Masa PPN. Aplikasi e-SPT (SPT Elektronik) seperti dikutip dari situs DJP, merupakan aplikasi yang khusus yang dapat digunakan oleh WP untuk mengisi SPT dengan beberapa kelebihan seperti aplikasi e-SPT mampu menyimpan data perpajakan dalam jangka panjang, mudah dalam pelaporan, mengurangi terjadinya kesalahan hitung, dan lebih hemat kertas.

Seperti yang diharapkan, pengguna aplikasi e-SPT meningkat setiap tahunnya. Terjadi peningkatan pengguna e-SPT yang signifikan pada tahun 2007 dan 2010. Misalnya, di tahun 2006, jumlah pengguna e-SPT hanya berkisar pada 12 ribu WP, meningkat sebesar 137 persen pada tahun berikutnya.

Walaupun terjadi peningkatan pengguna aplikasi yang signifikan dalam kurun

waktu 2010-2012, namun secara relatif peningkatan tersebut masih kecil apabila dibandingkan dengan jumlah SPT yang dilaporkan yang berkisar 1 sd 2 % dari total pelaporan SPT setiap tahunnya. Compliance ratio juga masih belum mampu mencapai tingkat yang diharapkan. Dari sekitar 17 juta WP yang terdaftar pada tahun 2012, hanya separuhnya yang telah menyampaikan SPT.

IlustrasiArfindo Briyan

MediaKeuangan40

SPT Elektronik:Pelaporan Perpajakan yang Lebih Ramah Lingkungan

Apabila DJP mewajibkan semua pelaporan perpajakan dalam bentuk SPT Elektronik atau e-SPT maka secara matematis akan menyelamatkan lebih dari 8 ribu pohon setahunnya seperti yang ditampilkan pada Tabel 1. Asumsi yang digunakan dalam melakukan penghitungan adalah hanya mencakup SPT Tahunan PPh OP dan Badan serta PPN Masa. Jumlah WP yang melaporkan SPT dan PKP merupakan jumlah WP PKP yang masih aktif melapor seperti dicantumkan dalam Laporan Tahunan DJP Tahun 2012. Tabel 2 juga menunjukkan bahwa SPT Masa PPN memiliki jumlah penggunaan kertas yang signifikan karena dilaporkan 12 kali dalam satu tahun pajak. Apabila SPT Masa PPN dikeluarkan dari perhitungan, maka jumlah pohon yang ditebang masih sekitar 3.700 batang.

Apabila diasumsikan satu pohon membutuhkan tanah sebesar 2x2 meter, maka dalam satu hektar akan mampu menampung 2.500 pohon. Dengan mewajibkan penggunaan e-SPT maka akan menyelamatkan lebih dari 3 hektar pepohonan setiap tahunnya.

Memperbaiki Dua Sisi Paperless ReportingPada dasarnya, penggunaan e-SPT masih relatif rendah karena masih kurangnya insentif bagi WP untuk beralih ke pelaporan yang paperless, sehingga DJP perlu melakukan pembenahan tidak hanya di sisi penawaran saja namun juga dari sisi permintaan.

Saat ini, WP yang diwajibkan menyampaikan e-SPT adalah WP yang telah menyampaikan SPT Masa PPh 21 dan atau PPN dalam bentuk elektronik, WP yang pernah menyampaikan SPT elektronik, atau WP yang terdaftar

2006 2009 2012

Grafik Perkembangan Pengguna Aplikasi e-SPT

dan e-Filing

SumberDiolah dari Laporan Tahunan DJP 2008 dan 2012

di KPP dan Kanwil tertentu. Untuk mendorong sisi permintaan, DJP dapat mewajibkan penggunaan e-SPT dalam ruang lingkup WP yang lebih luas lagi. Hal ini pernah dilakukan dengan mewajibkan PKP tertentu untuk menyampaikan SPT Masa PPN secara elektronik.

Dari sisi penawaran, DJP dapat melakukan penyempurnaan pelayanan dengan menyediakan fasilitas untuk melakukan pengisian e-SPT di setiap kantor DJP di seluruh Indonesia. Fasilitas tersebut dapat berupa terminal yang terhubung dengan server lokal KPP ataupun langsung ke Kantor Pusat DJP. DJP juga perlu mempersiapkan pegawai yang mampu memberikan bantuan untuk pengisian e-SPT bagi WP yang baru pertama kali melakukan pengisian SPT elektronik. Diharapkan bahwa setelah melakukan pelaporan pertama kali, maka WP akan memahami

41Vol. X No. 91 / April 2015

proses pengisian SPT dan akan mampu mengisi sendiri untuk masa atau tahun pajak berikutnya. Biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan fasilitas tersebut juga minimal mengingat hampir semua kantor DJP sudah memiliki fasilitas yang memadai untuk pengisian e-SPT.

DJP juga dapat mepermudahkan pelaporan pajak yang tidak hanya melalui komputer namun dengan menggunakan media komunikasi lainnya seperti hand phone. Contoh yang terkini adalah peresmian penggunaan Aplikasi e-Filing 1770SS berbasis android yang tersedia sejak 9 Maret 2015 memungkinkan WP untuk melaporkan SPT secara online dengan mudah dengan hanya menggunakan hand phone. Dalam jangka panjang, DJP dapat meningkatkan jenis SPT yang berbasis android dengan terus meningkatkan faktor keamanan dalam melaporkan SPT secara mobile.

Selain itu, dengan berkembangnya penggunaan e-SPT, maka dalam jangka panjang dapat mengatasi masalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) di DJP yang beberapa waktu lalu sempat menjadi isu hangat. Beban administrasi DJP yang terkait dengan administrasi SPT akan berkurang dan SDM yang ada dapat dioptimalisasi untuk meningkatkan pengawasan dan konsultasi, serta pemeriksaan Penutup

Inovasi Aplikasi e-SPT tentunya merupakan salah satu terobosan yang signifikan yang tidak hanya memudahkan DJP dan WP namun secara tidak langsung mengurangi kebutuhan akan kertas. DJP hanya perlu melakukan perubahan minimal untuk mendorong penggunaan e-SPT secara optimal dan tentunya sosialisasi kepada publik mengenai tersedianya fasilitas seperti e-SPT merupakan salah satu unsur penting disamping isu keamanan penyampaian data WP melalui internet.

serata dengan

8.277pohon**

PPh Tahunan Badan(8 lembar x 547.659 WP/KPP)

4.381.272 lembar kertas

PPh Tahunan OP(3 lembar x 8.934.821 WP/KPP)

26.804.463 lembar kertas

PPN Masa(7 lembar x 450.000 WP/KPP)

37.800.000lembar kertas

TOTAL: 68.985.735 LEMBAR KERTAS

Estimasi Penggunaan Kertas untuk Pelaporan

Pajak Tahunan*

SumberDiolah dari Laporan Tahunan DJP 2012

* Belum termasuk SPT Masa PPh, bukti pungut atau potong, faktur pajak, dan SSP

** Satu pohon menghasilkan 8.335 lembar kertas (berdasarkan estimasi yang dipublikasikan oleh Conservatree, sebuah institusi yang berfokus kepada lingkungan dan penggunaan kertas. Info lebih lanjut di http://conservatree.org/learn/EnviroIssues/TreeStats.shtml.)* Pegawai BKF Kementerian Keuangan

MediaKeuangan42

43Vol. X No. 91 / April 2015

Generasi Emas

dari Universitas Indonesia itu mengaku mereka tak punya banyak waktu untuk terlalu bersedih.”Banyak yang harus kami pikirkan.”ujarnya. Kelanjutan studi dan program beasiswa, proses operasi dan berbagai kemoterapi agresif yang harus dijalani Sani, hingga bagaimana mengabarkan keluarga di tanah air memenuhi pikiran keduanya.

Pantang pulang sebelum lulus, pasangan yang menikah pada 2012 itu memutuskan untuk tetap tinggal di Inggris. Ditemani sang istri, Sani bertekad untuk menyelesaikan seluruh tahapan pengobatan. Dia juga ingin melanjutkan tesisnya yang saat itu sudah separuh jalan.

Cobaan terberat dilalui Sani saat

Nyaris Habis Semangat di

Tanah Inggris

Mendapatkan diagnosis kanker saat sedang berada jauh di negeri orang

tak pernah terbayang di benak Muhamad Sani dan istrinya, Uti

Nilamsari. Di pengujung program master yang dijalani pasangan

peraih beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di The

University of Glasgow, Inggris itu, Sani mesti menjalani operasi dan serangkaian kemoterapi penyakit

kanker testis yang dideritanya. Hari-hari sebelum kepulangan ke tanah

air adalah perjuangan yang luar biasa bagi mereka.

“Waktu pulang ke Jakarta, rambut saya cuma sedikit. Ini baru mulai tumbuh lagi,” kata Sani sambil memegang

kepalanya saat menyambut Media Keuangan di kantornya. Lulusan ilmu komputer Universitas Indonesia itu baru dua bulan kembali ke Indonesia. Jika Sani menyelesaikan program master di bidang Mobile Design and Engineering, sang istri mengambil jurusan Medical Visualisation and Human Anatomy.

Begitu divonis menderita kanker, dokter sempat menanyakan rencana mereka.“Banyak orang yang sakit ingin kembali kepada keluarga,” kata Uti. Perempuan lulusan pendidikan dokter

MediaKeuangan44

Teks Dwinanda Ardhi

Gedung A.A. Maramis II Lt. 2Jl. Lap. Banteng Timur No. 1 Jakarta 10710T. (021) 3846474 F. (021) [email protected]

merasakan berbagai efek samping kemoterapi, termasuk ‘Chemo Brain’ atau gangguan fungsi otak. Keadaan tersebut menyebabkan lelaki kelahiran Medan, 20 September 1989 itu kesulitan untuk berpikir, berkonsentrasi, dan membuat keputusan, bahkan untuk hal-hal yang paling sederhana sekali pun. Uti masih bisa mengingat dengan jelas bagaimana suaminya beberapa kali menangis dan nyaris kehabisan semangat.“Aku kayaknya enggak akan bisa menyelesaikan tesisku. Aku merasa enggak sanggup kerja lagi. Enggak tahu bagaimana cara aku nanti mencari nafkah,” ujar perempuan kelahiran Padang, 8 Maret 1987 itu menirukan perkataan suaminya.

Setelah operasi, Sani sempat menjalani bedrest total selama enam minggu. Proses pengobatan juga pernah membuatnya cegukan selama tujuh hari berturut-turut. Kondisi itu membuatnya sangat kelelahan, tapi tidak bisa beristirahat.”Sampai saya dikasih obat agar bisa tidur dan relaksasi otot,” kata Sani.

Dalam kondisi yang berat, Uti menjadi sosok yang kuat.”Untuk merawat Abang, secara psikologis saya tidak boleh sedih,” ujarnya. Bolak-balik dari tempat tinggal mereka ke rumah sakit sudah menjadi hal biasa bagi Uti. Tesis dikerjakannya sedikit demi sedikit sambil mendampingi sang suami. Suatu hari, Uti pernah harus berada di laboratorium sampai tengah malam untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Setelah seluruh data didapatkan, dia kembali ke rumah sakit dan mengolahnya di sana.

Mereka memang pasangan yang gigih. Dalam masa pengobatan, Sani sering kali tak bisa berpikir normal. Namun, pada masa-masa dimana dia bisa melakukannya, anak pertama dari tiga bersaudara itu tetap berusaha menyelesaikan tesis.

Memaknai kehidupan Bagi Sani, hidup adalah rangkaian

ujian.“Habis satu ujian datang, nanti datang ujian yang lain,” katanya. Perjuangan menghadapi kanker

bukanlah satu-satunya cobaan yang pernah dilaluinya. Dibesarkan dari keluarga yang sederhana, Sani mempunyai pengalaman masa kecil yang membentuknya menjadi sosok kuat dan mandiri.

Dulu, ayah Sani adalah seorang karyawan di sebuah perusahaan swastwa di Bekasi. Krisis moneter 1998 membuat perusahaan tempat ayahnya bekerja bangkrut dan tutup. Setelah beberapa tahun orang tuanya tidak memiliki pekerjaan, keluarga Sani memutuskan untuk pindah ke Medan, kampung halaman ayahnya. Di sana, mereka tinggal menumpang di rumah nenek Sani.

Sang ayah beralih profesi mejadi supir angkutan. Sementara ibunya menjadi ibu rumah tangga. Sani dan dua orang adik laki-lakinya dibesarkan dalam kondisi ekonomi keluarga yang sangat sederhana. Meskipun begitu, Sani sangat bersyukur karena sang ibu tak pernah membiarkan cerita pliu hadir dalam keluarga mereka.”Mama melindungi kami dari kesedihan,” ujarnya.

Sani tumbuh menjadi remaja dengan semangat tinggi. Pada 2007, dia dinyatakan lulus tes Saringan Penerimaan Mahasiswa Baru UI. Ibunya menangis saat mengetahui hal itu. Untuk berangkat ke Jakarta, seorang tetangga memberikan pinjaman biaya tiket pesawat.

Sani menjalani kuliah berbekal surat miskin dari kelurahan. Dengan itu, dia mendapatkan keringanan tidak membayar uang pangkal dan SPP yang mencapai 25 juta rupiah. Untuk memenuhi sisa biaya pendidikan, sang ibu meminjam uang dan menghubungi sanak keluarga.”Pokoknya bagaimana caranya agar saya bisa kuliah,” kata Sani. Sejak tahun kedua kuliah, ia memperoleh beasiswa hingga lulus.

Beasiswa kebanggaan Buah kegigihan dan kerja keras

telah dipetik Sani dan Uti. Dari The University of Glasgow, Sani berhasil lulus dengan predikat merit. Bahkan dia sempat mendapatkan tawaran bekerja di kantor Facebook Eropa, tetapi

memutuskan untuk pulang. Sementara Uti lulus dengan predikat distinction dan menjadi orang Indonesia pertama yang memiliki spesialisasi di bidang visualisasi medis. Keduanya mengaku bangga mendapatkan gelar S2 di tanah Inggris dengan beasiswa LPDP. ”Ini uang rakyat yang harus kami kembalikan melalui kontribusi, bagaimana pun caranya,” kata Uti.

Di samping itu, dengan beasiswa LPDP, Uti merasa mendapatkan kesempatan yang sangat jarang dan mungkin tidak bisa diraih orang lain. Meskipun berlatar belakang pendidikan sebagai dokter umum, Uti sebenarnya memiliki passion di bidang desain grafis. Jurusan visualisasi medis seperti pertemuan antara latar belakang pendidikan dan passion-nya. Ke depan, Uti ingin menyumbangkan ilmu yang dimilikinya untuk pengembangan edukasi kesehatan di Indonesia. Dia bercita-cita menjadi akademisi.

Sementara Sani saat ini menjadi Direktur Operasional Badr Interactive, sebuah perusahaan mobile IT yang didirikannya bersama dua teman, Yuwono Mujahidin dan Andreas Senjaya pada tahun 2011. Badr Interactive dibangun dari ‘nol’, tanpa modal dan tanpa kantor.

Saat ini fokus perusahaan makin mengerucut dengan menjadi inkubator pembuatan startup IT yang handal di kancah nasional dan internasional.”Target Badr Interactive adalah menjadi perusahaan mobile IT yang berkelas di Asia Tenggara,” ujar Sani sambil menutup perbincangan.

45Vol. X No. 91 / April 2015

Kolon Ekonom

Kebun

Stroberi

FotoPutu Chandra

Dana Desa dan Pembangunan DaerahOleh: Joko Tri Haryanto*

Pembangunan desa dan daerah jelas menjadi prioritas utama pemerintahan baru. Kue pembangunan yang awalnya hanya berkutat di ibu kota, akan

dicoba untuk lebih diratakan ke seluruh Indonesia. Hal tersebut tak lepas dari fenomena ketimpangan pendapatan antar daerah yang stagnan 0,41 dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Jika ditelusuri lebih lanjut, persoalan serius yang muncul adalah tingkat kesenjangan yang terjadi di dalam satu wilayah itu sendiri. Persoalan anggaran sering dianggap sebagai masalah utama, meskipun banyak pihak justru tidak mempermasalahkan.

Namun demikian, pemerintah tetap concern dengan persoalan

ini, dibuktikan dengan mulai dialokasikannya anggaran Dana Desa untuk tahun 2015. Pengalokasian Dana Desa tersebut merupakan amanat Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN. Saat ini pemerintah juga telah menyiapkan mekanisme pengalokasian dana tersebut ke provinsi, kabupaten dan kota.

Berdasarkan hasil perhitungan pemerintah, Pulau Jawa dan Sumatera memperoleh alokasi terbesar Rp3,6 triliun dan Rp1,86 triliun. Menyusul kemudian Provinsi Papua Rp1,37 triliun, Sulawesi Rp878,6 miliar, Kalimantan Rp852,7 miliar, kemudian

Bali,NTT,NTB sebesar Rp500,3 miliar. Di Pulau Jawa sendiri, Provinsi Jawa Timur mendapatkan alokasi terbesar Rp1,16 triliun dengan jumlah kabupaten/kota sebanyak 30. Dengan mempertimbangkan jumlah daerah, maka Provinsi Papua memperoleh alokasi terbesar Rp1,17 triliun untuk 29 kabupaten/kota.

Dalam pasal 2 PP No 60 Tahun 2014, disebutkan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat kepada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Dalam regulasi juga disebutkan bahwa

MediaKeuangan46

penyelenggaraan pemerintahan Desa menganut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Asas desentralisasi menimbulkan pendanaan internal Desa (APBD Desa), sementara asas tugas pembantuan memberikan peluang bagi Desa memperoleh sumber pendanaan dari pemerintahan yang ada diatasnya (APBN, APBD Provinsi, APBD Kab/Kota).

Mendukung pembangunan daerahSebelum akhirnya disahkan,

beberapa pihak juga sempat berpolemik mengenai UU Desa ini. Pihak yang mendukung merasa bahwa selama ini desa menjadi bagian wilayah yang selalu terpinggirkan. Desa kemudian identik dengan keterbelakangan, penduduk usia renta, profesi tak mentereng serta kemiskinan. Yang terjadi kemudian penduduk usia produktif di desa berbondong-bondong pindah ke kota, dengan harapan memperbaiki tingkat kesejahteraannya. Akibatnya desa semakin terpinggirkan sementara kota mengalami over population. Karenanya mereka menilai guyuran dana diharapkan mampu mengubah wajah desa, minimal menghambat meledaknya arus urbanisasi di kemudian hari.

Persoalannya, pihak yang menentang merasa bahwa persoalan utama desa bukan sekedar tidak adanya anggaran. Bagaimana mengubah sistem, mind-set dan perilaku masyarakat justru menjadi agenda lebih krusial. Ketika persoalan ini belum teratasi, ditambah dengan masalah kualitas manusia yang masih terbatas, alokasi dana yang melimpah justru akan menimbulkan

moral hazard baru di kalangan aparat desa. Dengan menggunakan asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.944 desa, maka tiap-tiap desa diperkirakan akan mengelola dana sebesar Rp1,4 miliar. Dibandingkan kondisi yang ada saat ini, penambahan alokasi dana tersebut tentu sangat luar biasa.

Dalam beberapa analisis, penulis setuju dengan argumentasi pihak yang berkeberatan. Indonesia sebetulnya memiliki contoh terbaik dalam kasus implementasi otonomi daerah di level kabupaten/kota. Otonomi yang sudah hampir menginjak usia hampir 15 tahun, justru terasa semakin jauh dari harapan awalnya. Aspek kemandirian, kematangan daerah serta daya saing justru tenggelam oleh arus birokrasi yang semakin kompleks, budaya korupsi yang merajalela serta pembentukan dinasti di daerah yang makin menggurita.

Hal ini sebetulnya tak lepas dari adanya perbedaan cara pandang diantara pemerintah. Awalnya otonomi diagendakan bersifat bersifat a-simetris dengan tetap mengakui andanya kemajemukan daerah-daerah di Indonesia. Sayangnya konsep desentralisasi a-simetris ini justru justru diterjemahkan menjadi konsep a-simetris desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memandang otonomi sebagai sistem yang mampu menciptakan kemandirian daerah, sementara daerah memandang otonomi justru sebagai mekanisme potong kompas (short-cut) demi mendapatkan alokasi anggaran mandiri.

Pemekaran merupakan contoh sederhana terjadinya kondisi ini. Pemerintah Pusat mendesain pemekaran sebagai sebagai alat untuk memutus mata rantai birokrasi dalam pelayanan publik demi meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepada masyarakat. Sebaliknya Pemda memandang pemekaran sebagai

solusi singkat mendapatkan alokasi anggaran mandiri lepas dari daerah induknya, serta menciptakan eselonisasi pejabat baru di daerah.

Sebagai kesimpulan, Dana Desa sebetulnya memiliki potensi luar biasa dalam upaya mempercepat pertumbuhan dan pembangunan Desa dalam rangka mengatasi berbagai persoalan yang selama ini ada. Namun bagaimana menjaga supaya pemanfaatan tersebut tetap di koridor yang diharapkan, menjadi PR bersama seluruh elemen bangsa di Indonesia. Harapannya, dengan anggaran yang meningkat maka desa dapat mengembangkan kualitas dan kesejahteraan masyarakatnya. Masyarakat desa yang berkualitas tentu menjadi input yang bermanfaat baik bagi desa itu sendiri maupun bagi daerah lainnya. Desa yang maju ditunjang oleh perkembangan kota yang bijak, akan membawa Indonesia ke arah masa depan yang lebih gemilang. Untuk itu mari kita wujudkan seluruh mimpi-mimpi tersebut, mumpung belum terlambat.

Perkiraan jumlah dana yang dikelola masing-masing desa pada tahun 2015, dengan menggunakan asumsi data jumlah desa tahun 2014 sebanyak 72.944 desa.

* Peneliti BKF Kementerian Keuangan

Alokasi Dana Desa

47Vol. X No. 91 / April 2015

Regulasi

Riviu PMK Nomor 19/PMK.08/2015 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Tabungan

Sukuk Tabungan: Ragam Investasi Halal

MediaKeuangan48

Pemerintah kembali memberikan alternatif instrumen investasi halal bagi warga negara Indonesia. Sebelumnya, investor ritel yang menginginkan investasi

minim risiko bisa memilih Obligasi Ritel (ORI), sukuk ritel atau Saving Bond Ritel (SBR). Tahun depan, Pemerintah memberikan pilihan lain dengan akan menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) tabungan atau sukuk tabungan. Untuk itu pada 3 Februari 2015, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.08.2015 sebagai payung hukum sukuk tabungan.

KarakteristikSukuk tabungan memiliki

karakteristik yang serupa dengan saving bond yang tidak bisa ditransaksikan di pasar sekunder, berbeda dengan sukuk ritel yang bisa diperjualbelikan. Sementara karakteristik yang mirip dengan tabungan dalam sukuk tabungan ialah tidak dapat dialihkan kepada pihak lain dan bisa dicairkan sebelum jatuh tempo (early redemption).

Sukuk tabungan juga memiliki beberapa pilihan akad agar lebih fleksibel, seperti akad ijarah, istisna,

musyarakah, mudarabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Secara umum, Sukuk Ritel memiliki karakteristik yang sama dengan ORI, sedangkan sukuk tabungan mirip dengan SBR.

Penerbitan dan penjualanPenerbitan sukuk tabungan

dapat dilakukan secara langsung oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (Ditjen P2R), Kementerian Keuangan. Sukuk tabungan juga dapat diterbitkan oleh perusahaan penerbit SBSN tetapi kegiatan persiapan dan pelaksanaannya dibantu Ditjen P2R.

Selanjutnya, penjualan sukuk tabungan hanya bisa dilakukan melalui agen penjual. Sisi menariknya agen penjual sukuk tabungan tidak hanya dilakukan oleh bank maupun perusahaan efek. Pihak lain yang secara perundang-undangan dapat melakukan penjualanan produk keuangan ritel dapat berperan menjadi agen penjual.

Kantor Pos, Pegadaian, dan mini market juga bisa menjadi agen penjual sukuk tabungan, setelah diatur dalam Peraturan Ditjen P2R. Bahkan untuk memperluas pangsa pasar, agen penjual

dapat bekerja sama dengan pihak lain sebagai sub agen. Adapun syaratnya minimal berbadan hukum dan memiliki jaringan pemasaran dengan tanggung jawab jual beli tetap berada di tangan agen penjual.

Ada beberapa persyaratan harus dipenuhi agen penjual, seperti memiliki jaringan pemasaran yang tersebar luas serta memiliki komitmen terhadap pemerintah untuk mengembangkan pasar SBSN. Agen penjual juga harus memiliki sistem informasi dan teknologi yang memadai serta rencana kerja dan strategi penjualan.

Setelah syarat-syarat beserta proposal dan dokumen pendukung terpenuhi, maka tahap selanjutnya yakni seleksi oleh panitia pengadaan. Tahapan tersebut mulai dari pengumuman pengadaan sampai dengan pengumuman pemenang, dilanjutkan dengan masa sanggah dan sanggahan banding jika diperlukan. Peserta pengadaan yang memenuhi persyaratan administratif akan dipilih untuk mengikuti proses klarifikasi teknis (beauty contest) dan negosiasi fee.

Setelah itu, peserta pengadaan yang lolos seleksi ditunjuk sebagai agen penjual. Lalu, pejabat pembuat

Teks Budi Sulistyo

Matrix perbedaan antara ORI/Sukuk

Ritel dengan Savings Sukuk

IlustrasiWardah Adina

49Vol. X No. 91 / April 2015

ORI/Sukuk Ritel Savings Sukuk

Tradable Non Tradable dengan opsi early redemption

Agen Penjual: bank dan perusahaan sekuritas

Agen Penjual: bank dan perusahaan sekuritas ditambah kemungkinan institusi lain seperti Pegadaian, Kantor pos, mini market

Kepemilikan dapat dialihkan ke pihak lain dengan cara dijual

Kepemilikan tidak dapat dialihkan ke pihak lain sampai jatuh tempo

Jika investor meningggal: kepemilikan dapat dialihkan ke ahli waris

Jika investor meninggal: dapat dicairkan sebelum jatuh tempo (mekanisme early redemption akan diatur dalam perdirjen).

Sumber: Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, 2015

komitmen akan menindaklanjuti penunjukkan tersebut dengan penandatanganan perjanjian kerja. Perjanjian tersebut memuat beberapa hal, yaitu: 1) ketentuan penjualan; 2) pelaporan hasil penawaran dari calon pembeli; 2) kepastian kecukupan dana di bank untuk pembeli yang mendapatkan penjatahan; 3) kepastian pencatatan sukuk tabungan hasil penjatahan dalam rekening surat berharga pembeli; dan 4) pengembalian semua dana calon pembeli yang tidak mendapatkan penjatahan dari pemerintah.

Untuk membantu penyusunan dokumen hukum penerbitan sukuk tabungan, PMK ini juga mengatur penunjukan konsultan hukum. Konsultan yang ditunjuk harus

merupakan partner yang terdaftar dalam profesi penunjang pasar modal, berpengalaman dalam penerbitan sukuk/obligasi syariah, dan lulus proses seleksi yang diadakan oleh panitia pengadaan.

PenutupSukuk tabungan merupakan salah

satu instrumen yang dapat dijadikan pilihan investasi terbaru. Munculnya produk ini tentu saja akan dinanti oleh investor, khususnya investor awam yang ingin berinvestasi di instrumen obligasi.

Dengan karakteristiknya yang tidak memungkinkan untuk diperjualbelikan di pasar sekunder, investor tidak akan bisa mendapatkan keuntungan dari kenaikan harga (capital gain). Namun

bila melihat sisi lain, instrumen investasi ini dinilai menarik dan menguntungkan sehingga diprediksi akan menjaring lebih banyak investor.

Pertama, adanya fitur yang memudahkan penarikan dana sebelum jatuh tempo (minim pinalti, harga early redemption). Kedua, imbal hasil yang lebih menguntungkan investor daripada investasi di instrumen sejenis (deposito maupun sukuk ritel). Ketiga, tingkat imbal hasil kupon yang menarik (baik fixed rate maupun floating rate) dan fasilitas pajak. Aturan teknis tersebut lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Ditjen P2R.

ORISBR SBSN

Inspirasi

Iswandi: MC Kebanggaan DJBC

Dari Pemalang, Jawa Tengah, kicauannya di sebuah radio lokal menjadi titik awal ketertarikannya di dunia public speaking. Belasan tahun kemudian, kini ia telah menjadi seorang master of ceremony

(MC) andal yang dibanjiri banyak tawaran.

Iswandi menjadi MC pelantikan para pejabat

Eselon III DJBC.

FotoDok. Pribadi

Memasuki ruang Bagian Kepegawaian Sekretariat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Media Keuangan disambut oleh Iswandi dengan

ramah. Sorot matanya lugas, gaya berbicaranya tertata dan penuh percaya diri. Tak salah lagi, Iswandi memang seorang MC kebanggaan DJBC.

Saat SMA, pria kelahiran 4 Februari 1984 ini sudah menunjukkan ketertarikannya pada dunia public speaking. Saat itu ia menerima tawaran dari seorang guru untuk mengisi sebuah acara berbahasa Inggris untuk pelajar di Radio Widuri, sebuah radio lokal di Pemalang. Durasi siaran selama satu jam membuatnya jatuh cinta dan ingin menekuni lebih dalam dunia ini. Iswandi menyadari, ia harus memperbanyak ‘jam terbang’ demi mengembangkan minatnya. Beruntung saat melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada tahun 2002, ia beberapa kali didaulat sebagai pengisi acara kampus. Tidak hanya sebagai MC beberapa acara di lingkup STAN, namun juga mengisi acara pada sebuah radio komunitas keislaman.

Kiprah sebagai MCIswandi menyelesaikan kuliahnya

dengan lancar pada tahun 2005. Lulusan terbaik dari jurusan Bea dan Cukai STAN ini semakin aktif di dunia public speaking pada tahun 2007, yakni saat ditempatkan di DJBC. Pengalaman sebagai MC di beberapa event membuat jam terbangnya semakin tinggi, khususnya permintaan sebagai MC di luar lingkungan kantor. Terlebih saat Iswandi bergabung di radio Nuris FM Tangerang. Ia sangat menikmati rutinitas sebagai penyiar radio. Iswandi merasa telah menemukan passion-nya.

MediaKeuangan50

"Coaching dari MC senior di DJBC yang pernah saya

dapatkan ini saya tularkan lagi ke adik-adik CPNS dan PNS baru."

Iswandi

Teks Pradany Hayyu

Ia juga pernah mewakili Aliansi Radio Tangerang untuk mewawancarai Maher Zein dalam bahasa Inggris.

Banyaknya tawaran mengisi acara membuat Iswandi semakin piawai sebagai seorang MC. Seringkali ia menjadi MC untuk acara pernikahan, peluncuran produk dari suatu perusahaan, hingga gathering. Acara pernikahan meliputi pernikahan nasional dan internasional, beberapa di antaranya menggunakan bilingual Indonesia dan Inggris. Baginya, kemampuan berbahasa Inggris yang mumpuni merupakan modal utama.

Sebagai pegawai dan sebagai MCBagi Iswandi, tentu tak mudah

membagi waktu antara rutinitas di kantor dengan kesibukannya sebagai penyiar dan MC. Sepulang kantor ia segera menuju stasiun radio tempatnya bekerja dengan jadwal siaran dari pukul

19.00 hingga 22.00. Setelah menikah ia menghentikan aktivitas malam hari sebagai penyiar radio. Namun tawaran untuk menjadi MC saat akhir pekan pun tak henti mengalir.

Pria yang sempat melanjutkan kuliah di Universitas Budi Luhur ini menganggap coaching dari MC senior di DJBC sangatlah penting. Merekalah yang mengingatkan Iswandi untuk tidak hanya mengambil tawaran dari luar, namun juga berkontribusi untuk internal DJBC. Untuk itu, sejak tahun 2011 ia mulai aktif malang melintang sebagai MC berbagai acara penting di DJBC, seperti pelantikan pejabat, apel bulanan, rapat para pejabat Eselon II, pelepasan pejabat Eselon II, peresmian gedung baru, dan berbagai kegiatan DJBC di daerah.

Iswandi yang tinggal di Bintaro ini turut memiliki andil dalam regenerasi para calon MC di DJBC. Pada tahun 2011 ia turut memberi pelatihan pada diklat Public Speaking Protokoler yang diikuti oleh 60 pegawai DJBC. Ia juga pernah memberikan pelatihan singkat kepada para pegawai baru demi menjaring bakal calon MC. “Coaching dari MC senior di DJBC yang pernah saya dapatkan ini saya tularkan lagi ke adik-adik

CPNS dan PNS baru. Saya memberikan materi selama 3 hari. Intinya kita harus berani ngomong tidak hanya

saat sebagai MC, tetapi juga saat rapat,

presenting, atau menyajikan data,” jelasnya.

Pengalaman berkesanSaat ditanya pengalaman paling

berkesan selama menjadi MC, Iswandi menyebutkan saat memandu acara pelepasan Heri Kristiono, Direktur Teknis Kepabeanan DJBC. Setahun sebelum memasuki masa pensiun, Heri mengalami sakit cukup parah. Acara pelepasan Heri saat itu mengundang kesedihan mendalam bagi seluruh pegawai DJBC. Iswandi menambahkan, tidak hanya para undangan yang menitikkan air mata pada saat acara berlangsung, namun juga MC dan seluruh panitia. Heri dikenal sebagai pejabat yang sangat baik dan dekat dengan banyak kalangan.

Iswandi berbagi dengan Media Keuangan mengenai kiat-kita menjadi seorang public speaker yang baik. Perperawakan tinggi, wajah menawan, dan suara merdu bukanlah jaminan. Attitude yang baik lah yang lebih diutamakan. “Skill bukanlah segala-galanya, yang utama adalah attitude, yaitu bagaimana menyikapi sebagai public speaker yang baik,” jelasnya. Attitude ini meliputi self confidence, disiplin, dan cara membawakan acara.

HarapanPria yang mengidolakan Ryan

Seacrest, host American Idol, dan Oprah Winfrey ini memiliki banyak mimpi yang ingin diraih. Ia bercita-cita bisa melanjutkan S2 di luar negeri. Terkait urusan karier, ia ingin kelak bisa mengembangkan diri dalam dunia kehumasan dan kepegawaian. Untuk rencana panjang, Iswandi berharap bisa bergabung sebagai Widyaiswara. Tak cukup sampai di situ, pria yang juga menjadikan Tantowi Yahya sebagai role model ini berharap DJBC bisa memiliki sistem komunikasi yang lebih efektif kepada masyarakat. Selama ini komunikasi yang dibangun sudah berjalan dengan baik, hanya saja perlu diperkuat dan dibuat road map ke depan.

FotoBagus Wijaya

51Vol. X No. 91 / April 2015

Renungan

Ilustrasithirdage.com

Kegundahan Kita Tentang Rejeki

Teks Farida Rosadi

Lapis-Lapis Keberkahan karya Salim A. Filah dalam salah satu babnya menuliskan kisah yang apik. Sebutir garam mendapat titah dari Tuhan. Sederhana saja:

mengasinkan mulut fulan bin fulan. Sayangnya, tugas ini menjadi berat manakala keduanya terpisah jarak yang jauh. Saat itu, sang garam masih terombang-ambing di laut lepas.

Begitu banyak proses yang perlu dijalani: sampai ke pesisir, masuk tambak, megalami penguapan penggaruan, pengeringan, dan pengepakan, hingga terlempar dari pasar ke pasar. Distribusi ke sejumlah kota, membawa sang garam sampai ke sebuah toko kelontong. Qadarullah, tepat di sebelah rumah fulan bin fulan yang dituju. Istri fulan bin fulan meramu masakan tepat dengan garam yang ia beli di toko sebelah. Segala puji bagi-Nya, sesendok suapan makan malam oleh fulan bin fulan tanda sang garam menuntaskan tugasnya, sebagaimana titah Tuhan.

Kisah ini sesungguhnya jauh lebih panjang dan lebih berkesan. Melalui kisah di atas kita diajak untuk kembali mentafakuri makna rejeki. Bahwa nikmat sekecil apapun itu, ternyata mengalami proses panjang dan berliku. Tak serta merta ia sampai kepada kita. Juga bukan semata karena upaya kita yang tak seberapa, melainkan atas jalan dan kuasa Tuhan yang membuatnya terjadi.

Rejeki sejatinya adalah sebentuk keajaiban dan kemurahan Tuhan yang dianugerahkan kepada kita. Bahkan

Meski kita tidak tahu di mana keberadaan

rejeki kita, tapi rejeki kita tahu

dimana kita berada. Ia akan

datangi kita sebagaimana titah Tuhan kepadanya.

Imam Al-Ghazali

atas rejeki sebutir garam saja, Tuhan mengirimkannya dengan cara yang luar biasa. Begitu rumit, begitu teliti.

Selain kesyukuran, kisah ini juga mengajak kita kembali mengeja ulang makna rejeki. Paradigma bahwa kemiskinan yang terjadi pada seseorang adalah karena kurangnya usaha, kemalasan dan kepandiran boleh jadi benar, boleh jadi salah. Sebab rejeki adalah ketetapan Tuhan. Dia memberi kelebihan kepada sebagian dan memberikan kekurangan kepada sebagian yang lain. Oleh sebab itu, justifikasi yang secara tidak sadar kita berikan kepada mereka yang kekurangan serta jumawa hati atas kelebihan yang kita miliki, sudah sepatutnya dihindari.

Kita cukup mengusahakan yang terbaik. Selanjutnya biarlah sunatullah berlaku, beriringan dengan ketetapan Tuhan. Sebagaimana Imam Al-Ghazali menerangkan: Meski kita tidak tahu di mana keberadaan rejeki kita, tapi rejeki kita tahu dimana kita berada. Ia akan datangi kita sebagaimana titah Tuhan kepadanya.

Sebab itu atas kegundahan kita tentang rejeki, pastikan bahwa kita mensyukuri setiap nikmat sekecil apapun itu serta meyakini bahwa Tuhan menjaminkan ia datang di manapun kita berada. Sementara atas kesyukuran kita akan rejeki, pastikan ia bebas dari rasa ke-aku-an dan tanpa merendahkan mereka yang kekurangan.

MediaKeuangan52

Film

Judul: Love and Faith Production: E-Motion

Entertainment & Majalah Marketing

Produser: Frans LimasnaxPenulis: Benni Setiawan

Sutradara: Benni SetiawanPemain: Rio Dewanto,

Laura Basuki, Dion Wiyoko, Ferry Salim, Iszur Mochtar

Durasi: 94 menit

Peresensi Syahrul Ramadhan

Love and Faith:Tak Ada

Kesuksesan Instan dan

Tidak Ada Yang Tidak Bisa

Film Love and Faith diangkat dari kisah nyata Bapak Kwee Tjie Hoei atau Karmaka selama masa 1944-1967 yang diperankan oleh Rio Dewanto dan Laura Basuki.

Film ini sarat akan cerita perjuangan dan romantisme. Film ini terinspirasi dari sebuah buku yang ditulis Dahlan Iskan berjudul Tidak Ada Yang Tidak Bisa. Penonton akan dibawa pada tapak sejarah awal berdirinya sebuah bank keluarga hingga meraksasa. Kwee, demikian sapaannya, adalah sosok di balik bertahannya bank NISP di Indonesia. Kegigihan dan perjuangannya membersihkan bank dari segala bentuk korupsi dilakukan perlahan namun pasti. Perjalanan hidup yang terjal dilalui oleh Kwee saat berada di dua kondisi ekonomi yang sulit, yaitu krisis di tahun 1966 dan 1998. Film ini akan menginspirasi penonton, bagaimana Kwee melalui badai kehidupan dengan cinta dan keyakinan.

Penonton di Indonesia tentunya akan melihat aksi Rio Dewanto dalam memerankan sosok pemuda yang gigih. Sejak kecil Kwee telah menjadi tulang punggung keluarga. Berbagai profesi telah dilaluinya seperti menjadi guru, buruh pabrik, dan pengajar les privat demi mencukupi kebutuhan keluarga

dan membiayai kuliah adiknya, Kwee Tjie Ong (Dion Wiyoko).

Kwee yang latar belakangnya hanya lulusan SMA diberi kepercayaan oleh mertuanya, pemilik saham sebuah bank, untuk memperjuangkan keberlangsungan perusahaan yang dipimpinnya. Bank tersebut tidak hanya terancam bangkrut, tapi permasalahan juga datang dari para nasabah dan serikat pekerja. Beruntung Kwee mempunyai Lim Kwee Ing (Laura Basuki), seorang istri yang sempurna. Di samping sangat menyayangi keluarganya, Ing juga sebagai sosok yang tegar dan sangat mendukung suaminya ketika Kwee menghadapi saat-saat sulit dan penuh tekanan dalam hidup selama membangun bank warisan dari mertuanya itu kembali.

Berkat kerja keras Kwee, bank tersebut kini telah menjadi sebuah bank raksasa dengan aset lebih dari 100 triliun. Film ini didukung oleh aktor dan aktris terbaik di Indonesia, sebut saja Ferry Salim, Dion Wiyoko, Verdi Solaiman, Iszur Muchtar, Hengky Solaiman, Epy Kusnandar, dan lain-lain. Film yang ber-setting di kota Bandung di sekitar tahun 50-an ini akan memotivasi siapapun yang menyaksikannya. Mari menonton Film Indonesia!

53Vol. X No. 91 / April 2015

Wisata

Salah satu sudut di dalam rumah

Tjong A Fie.

FotoAri Kuncoro

Gerbang rumah Tjong A Fie

Rupanya leluhur bangsa serumpun Melayu itu dulunya hilir mudik menyeberangi selat Malaka. Saya taksir mereka terpesona keindahan Teluk Belawan kemudian menetap di kota Medan. Jika

anda bertandang ke kota Medan, mungkin saja imajinasi anda berkata demikian. Bisa jadi begitu ceritanya, hingga pemandu wisata di rumah Tjong A Fie menjelaskan dengan singkat duduk perkaranya.

Sekilas cerita tentang Tjong A Fie berawal ketika ada seorang bernama Tjong A Fie alias Tjong Fung Nam yang dilahirkan pada tahun 1860 di Sung Kow, sebuah desa di Cina. Tjong A Fie tumbuh sebagai pemuda dan merantau

There on the earth where

I stand I hold the sky, success and glory consists not in what I have gotten but in what I have given.

Tjong A Fie

MediaKeuangan54

Konon Kota Medan, bersaudara dengan Kota Georgetown di pulau Penang, Malaysia. Suku melayu dengan leluhurnya dari keturunan Cina Peranakan menyemarakkan peninggalan bersejarah di dalam kota. Pernah sekali waktu saya mengunjungi kota Georgetown dan disana ada rumah yang sangat cantik berciri khas “Baba Nyonya”. Ternyata rumah peninggalan keturunan Cina Peranakan bak pinang dibelah dua itu juga terdapat di kota Medan, mari mampir ke rumah Tjong A Fie.

Teks Ari Kuncoro

Orang Kaya Sejati di Medan

diberikan kepercayaan untuk mengurusi pemerintahan di bidang sosial terutama yang menyangkut keturunan Tionghoa.

Selanjutnya Tjong A Fie membangun kota Medan dengan mendirikan masjid, kuil, gereja, rumah sakit, panti asuhan, dan pemukiman penduduk. Karena jasanya, Tjong A Fie juga mendapatkan penghargaan dari Cina pada masa Dinasti Ching. Mansion-nya sendiri dibangun pada areal kurang lebih satu hektar pada tahun 1895 dan selesai pada tahun 1900. Tjong A Fie meninggal pada 4 Februari 1921 dalam usia 61 tahun.

Tjong A Fie’s mansion yang lebih

dikenal sebagai rumah Tjong A Fie sudah berumur 115 tahun, namun kondisi bangunan dan perabotannya masih terawat sangat baik. Keturunan Tjong A Fie juga masih tinggal di rumah tersebut dan membantu mengelola asetnya. Kini, warga Medan mengenal Tjong A Fie sebagai orang paling kaya di kota Medan. Warisannya tidak hanya menjadi milik pribadi keturunan Tjong A Fie, tapi merupakan kebanggaan dan warisan Indonesia yang bersejarah.

Medanpunya cerita.

FotoAri Kuncoro

keluar dari daratan Cina hingga sampai di pesisir timur laut Sumatera atau yang sekarang bisa juga disebut sebagai Selat Malaka. Saat itu tahun 1877 ketika dirinya berlabuh di Belawan. Tjong A Fie memulai membangun kehidupannya dibawah kesultanan Deli. Hidupnya dimulai dengan berdagang dan ternyata sukses. Kala itu pemerintahan Belanda yang berkuasa dan mereka melihat bakat yang dimiliki Tjong A Fie, sehingga kemudian mengangkatnya sebagai pegawai pemerintah dengan pangkat Letnan. Karir Tjong A Fie terus menanjak hingga berpangkat Mayor, lantas dia

55Vol. X No. 91 / April 2015

Selebriti

Kurangi Pajak Film Indonesia

FotoBagus Wijaya

Berani. Mungkin kata itulah yang pantas diberikan pada Rio Dewanto saat menerima tantangan dari film berlatar kisah nyata seorang bankir pemilik aset 100 triliun di Indonesia.

Pria kelahiran 28 Agustus 1987 ini mengatakan bahwa ini kali pertama dirinya memerankan tokoh yang masih ada, bukan tokoh fiktif. Rio merasa memiliki tanggung jawab besar dibandingkan peran lain yang selama ini dimainkan. Terlebih lagi, film Love and Faith besutan sutradara Benni Istiawan ini mempunyai nilai-nilai yang mampu memotivasi dan memberikan pesan moral tersendiri.

“Sesuai novelnya, Tidak Ada yang Tidak Bisa. Kita harus terus berusaha sampai kita bisa. Kalaupun sampai titik akhir kita tidak bisa, setidaknya kita sudah melewati banyak proses yang membuat kita semakin dewasa, menjadi lebih baik lagi,” ujarnya.

Selain itu, Rio juga merasa bahwa tokoh Kwee Tjie Hoei atau Karmaka Surjaudaja yang dimaikannya memiliki kemiripan karakter dengan dirinya dalam kehidupan pribadi. Dalam film digambarkan tentang pengorbanan Karmaka yang mengalah demi adiknya agar dapat meneruskan pendidikan tinggi.

Namun demikian, Karmaka tetap gigih dan tidak menyerah mencari berbagai jalan menuju kesuksesan. Karmaka pernah bekerja sebagai guru, tukang reparasi elektronik, bahkan buruh pabrik tekstil. Sampai akhirnya, Karmaka harus mendalami dunia perbankan karena mandat mertuanya.

“Ketika saya benar-benar down, sempet pindah-pindah sekolah, pernah drop out akhirnya (ada satu titik) saya memutuskan bahwa saya tidak bisa begini terus. Saya harus gigih, saya tidak boleh bertopang pada orang tua lagi. Saya harus mandiri, saya harus sendiri. Akhirnya saya bisa,” kenang Rio dengan mata yang berkaca-kaca.

Menilik film Indonesia yang semakin hari semakin berkualitas, dari situlah suami dari Atiqah Hasiholan ini memandang bahwa pemerintah sebaiknya mengurangi pajak film domestik. Ditambah lagi, persaingan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean. “Kurangilah pajak film Indonesia. Seharusnya pajak film Hollywood diperbesar. Apalagi dengan adanya pasar bebas, perusahaan luar bisa punya aset besar. Jadi film Indonesia harus diprioritaskan,” katanya.

Teks Iin Kurniati

MediaKeuangan56

57Vol. X No. 91 / April 2015

MediaKeuangan58

Media Keuangan April 2015

Documents

arief rahman hakim djbc

sri moedji sampurnanto

adya asmara muda bkf

tanah inggrisopini46

total nilai perdagangan

layanan informasi yudi

wardah adina alamat

redaktur unit eselon