2013 2014 2015 2013 2014 2015 PROGRAM Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6.855.819.100.000 7.068.272.801.807 7.288.113.772.557 7.288.113.772.557 Lainnya Kementerian Keuangan 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100% quick win ke pihak eksternal 2. Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85,00% 85,00% standar kompetensi jabatannya (JPM 72%) (JPM 74%) (JPM 74%) (JPM 74%) 3. Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 4. Persentase Pencapaian Service Level 95% 96% 96% 96% Agreement (SLA) KEGIATAN 1. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan 1 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa 60.989.556.000 64.222.002.468 67.625.768.599 67.625.768.599 Biro Perencanaan NP Pengelolaan Anggaran Keuangan (Opini dari BPK) Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian dan Keuangan / WDP (LKKL / WDP (LKKL / WTP (LKKL / WTP (LKKL 2011) 2012) 2013) 2014) 2 Persentase realisasi belanja terhadap 80% 80% 80% 80% pagu (non Belanja Pegawai) Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun 2011 2012 2013 2014 2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan 1 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 6.567.086.000 6.915.141.558 7.281.644.061 7.281.644.061 Biro Organta NP Jabatan Fungsional penataan/modernisasi organisasi Kementerian Keuangan 2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 3 Persentase pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100% fungsional 3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan 1 Penyelesaian Peraturan Menteri 9.652.146.000 10.163.709.738 10.702.386.354 10.702.386.354 Biro Hukum NP Perundang-undangan Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan: - Bersifat Administratif 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja - Bersifat Kebijakan 6 Hari Kerja 6 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 2 Penyelesaian Legal Opinion 100% 100% 100% 100% 3 Jumlah Peraturan Perundang- undangan 80% 80% 100% 100% di bidang Keuangan dan Kekayaan Negara yang terdokumentasi 4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 1 Persentase penyelesaian penanganan 100% 100% 100% 100% 3.714.581.000 3.911.453.793 4.118.760.844 4.118.760.844 Biro Bantuan Hukum NP perkara hukum 2 Waktu rata-rata penyelesaian konsep 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja jawaban perkara perdata di pengadilan tingkat pertama 3 Persentase pendampingan 95% 95% 95% 95% pejabat, pegawai, mantan pegawai di lingkungan Kemenkeu, eks BPPN dan eks BDL PRAKIRAAN MAJU Rencana 2012 PRAKIRAAN MAJU KET *) MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012 SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR TARGET ALOKASI UNIT PELAKSANA Rencana 2012
31
Embed
MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN … kemenkeu 2012.pdf · dan loan akan berakhir tahun 2013) 13. Pengelolaan Investasi Pemerintah 1 Jumlah penyaluran investasi reguler
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
2013 2014 2015 2013 2014 2015
PROGRAM
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 6.855.819.100.000 7.068.272.801.807 7.288.113.772.557 7.288.113.772.557
Lainnya Kementerian Keuangan 1. Rasio realisasi dari janji layanan 100% 100% 100% 100%
quick win ke pihak eksternal
2. Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85,00% 85,00%
4. Persentase Pencapaian Service Level 95% 96% 96% 96%
Agreement (SLA)
KEGIATAN
1. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pembinaan dan 1 Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Wajar Dengan Wajar Dengan Wajar Tanpa Wajar Tanpa 60.989.556.000 64.222.002.468 67.625.768.599 67.625.768.599 Biro Perencanaan NP
Pengelolaan Anggaran Keuangan (Opini dari BPK) Pengecualian Pengecualian Pengecualian Pengecualian dan Keuangan
/ WDP (LKKL / WDP (LKKL / WTP (LKKL / WTP (LKKL
2011) 2012) 2013) 2014)
2 Persentase realisasi belanja terhadap 80% 80% 80% 80%
pagu (non Belanja Pegawai) Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun Realisasi Tahun
2011 2012 2013 2014
2. Pembinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan 1 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 6.567.086.000 6.915.141.558 7.281.644.061 7.281.644.061 Biro Organta NP
Jabatan Fungsional penataan/modernisasi organisasi
Kementerian Keuangan
2 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100%
3 Persentase pengembangan jabatan 100% 100% 100% 100%
fungsional
3. Pembinaan dan Koordinasi Perumusan Peraturan 1 Penyelesaian Peraturan Menteri 9.652.146.000 10.163.709.738 10.702.386.354 10.702.386.354 Biro Hukum NP
Perundang-undangan Keuangan/Keputusan Menteri
Keuangan:
- Bersifat Administratif 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja
- Bersifat Kebijakan 6 Hari Kerja 6 Hari Kerja 4 Hari Kerja 4 Hari Kerja
2 Penyelesaian Legal Opinion 100% 100% 100% 100%
3 Jumlah Peraturan Perundang- undangan 80% 80% 100% 100%
di bidang Keuangan dan Kekayaan
Negara yang terdokumentasi
4. Pembinaan dan Koordinasi Pemberian Bantuan Hukum 1 Persentase penyelesaian penanganan 100% 100% 100% 100% 3.714.581.000 3.911.453.793 4.118.760.844 4.118.760.844 Biro Bantuan Hukum NP
perkara hukum
2 Waktu rata-rata penyelesaian konsep 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja
jawaban perkara perdata di pengadilan
tingkat pertama
3 Persentase pendampingan 95% 95% 95% 95%
pejabat, pegawai, mantan pegawai
di lingkungan Kemenkeu, eks BPPN
dan eks BDL
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJU KET *)
MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANARencana 2012
2013 2014 2015 2013 2014 2015
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJU KET *)PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANARencana 2012
5. Pembinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM 1 Persentase pengelolaan kinerja pegawai 90% 90% 90% 90% 24.529.921.000 25.830.006.813 27.198.997.174 27.198.997.174 Biro SDM NP
2 Persentase jumlah pegawai baru sesuai 100% 100% 100% 100%
kebutuhan
3 Persentase pejabat yang telah memenuhi 82,50% 82,50% 85% 85%
4 Penyelesaian SK mutasi jabatan tepat 100% 100% 100% 100%
waktu
5 Penyelesaian SK kepangkatan tepat waktu 100% 100% 100% 100%
6 Persentase penyelesaian kasus 100% 100% 100% 100%
pelanggaran disiplin
6. Peningkatan Citra Positif dan Kepercayaan Publik 1 Persentase ketepatan waktu pelaksanaan 100% 100% 100% 100% 36.586.319.000 38.525.393.907 40.567.239.784 40.567.239.784 Biro Komunikasi dan NP
Kepada Kementerian Keuangan kegiatan komunikasi publik Layanan Informasi
2 Jumlah hasil monitoring publik 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan 583 Laporan
3 Jumlah kegiatan pembinaan hubungan 25 Frekuensi 26 Frekuensi 27 Frekuensi 28 Frekuensi
dengan stakeholders
7. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan 1 Persentase BMN berupa tanah yang telah 70% 80% 90% 90% 8.466.975.000 8.915.724.675 9.388.258.083 9.388.258.083 Biro Perlengkapan NP
Perlengkapan memiliki dokumen kepemilikan
(sertifikat)
2 Persentase penyelesaian data 30% 50% 70% 70%
perencanaan BMN strategis di lingkungan
Kemenkeu
3 Jumlah kelulusan peserta ujian 120 Orang 120 Orang 120 Orang 120 Orang
sertifikasi keahlian pengadaan
barang/jasa di Lingkungan Kemenkeu
4 Persentase verifikasi database aset 50% 75% 90% 90%
strategis Kemenkeu
8. Pembinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan 1 Persentase kinerja teknis gedung 85% 85% 85% 85% 5.803.564.379.000 5.961.289.650.742 6.123.537.852.693 6.123.537.852.693 Biro Umum NP
Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kementerian dan sarananya di lingkungan Kantor
Pusat Kementerian Keuangan
2 Waktu rata-rata respon atas 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja 5 Hari Kerja
permintaan barang operasional
kantor
9. Koordinasi dan Pengembangan Sistem Informasi dan 1 Persentase Integrasi TIK 60% 80% 90% 100% 587.898.963.000 618.894.908.554 651.525.536.788 651.525.536.788 PUSINTEK NP
Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan
2 Jumlah Kebijakan TIK di tingkat 12 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan 10 Kebijakan
Kementerian Keuangan
3 Persentase Pencapaian Service 95% 96% 96% 96%
Level Agreement (SLA)
10. Pembinaan dan Pengawasan Profesi Akuntan Publik 1 Waktu rata-rata penyelesaian izin 12 Hari Kerja 12 Hari Kerja 11 Hari Kerja 11 Hari Kerja 16.284.064.000 17.029.558.551 17.811.178.561 17.811.178.561 PPAJP NP
dan Penilai Publik Akuntan Publik dan Penilai Publik
2 Persentase analisis atas Laporan 90% 91% 92% 93%
Tahunan yang wajib disampaikan
KAP dan KJPP
3 Persentase Akuntan Publik dan Penilai 85% 86% 88% 90%
Publik yang telah mengikuti Pendidikan
Profesional Berkelanjutan
4 Waktu rata-rata penyelesaian Laporan 30 Hari Kerja 25 Hari Kerja 20 Hari Kerja 20 Hari Kerja
3. Pengelolaan Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Pengalokasian belanja pemerintah pusat yang 100% 100% 100% 100% 4,00 6,80 7,20 7,90 Dit. Anggaran I, Dit. N
(ABPP) tepat waktu dan efisien Anggaran II, dan Dit.
Anggaran III
4. Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan Laporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja 100% 100% 100% 100% 1,30 1,90 2,10 2,30 Dit. Anggaran III N
Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (BSBL) Lain-lain (BSBL) yang lengkap dan tepat waktu
3. Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 1 Jumlah Penerimaan Remunerasi 3,1 Triliun 3,2 Triliun 3,3Triliun 3,4 Triliun 14.198.255 15.743.011 16.577.391 17.455.992 Dit. Pengelolaan Kas B
Atas Penyimpanan, Negara
Penempatan, dan Investasi
Jangka Pendek (Idle Cash KUN)
2 Persentase (%) ketepatan 98 % 99 % 100% 100 %
penyediaan dana untuk
pengeluaran negara
3 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100%
penyajian saldo harian Rekening
Kas Umum Negara dalam
rangka Saldo Kas Minimal
4 Persentase (%) Tingkat Akurasi 85% 90% 95% 96%
Perencanaan Penerimaan Kas
5 Persentase (%) tingkat akurasi 85% 90% 95% 100%
perencanaan pengeluaran kas
6 Tingkat efektivitas edukasi dan 80 80 80 80
komunikasi terkait pengelolaan
kas negara
7 Persentase (%) ketepatan 100% 100% 100% 100%
penerbitan warkat yang tepat
waktu dan tepat jumlah
4. Manajemen Investasi dan Penerusan Pinjaman 1 Persentase pemenuhan target 81% 82% 83% 84% 89.500.000 99.237.592 104.497.184 110.035.535 Dit. Sistem B
5. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 1 Persentase (%) satker BLU yang 70% 75% 80% 85% 6.794.241 7.533.450 7.932.723 8.353.157 Dit. Pembinaan NP
Umum kinerja keuangannya baik Pengelolaan
2 Indeks kepuasan satker BLU 3 3 3 3 Keuangan BLU
terhadap penetapan dan
pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLU
3 Persentase (%) rancangan 96% 97% 98% 99%
penetapan satker BLU sesuai
batas waktu Yang ditetapkan
4 Persentase (%) satker BLU yang 70% 75% 85% 90%
menyampaikan laporan
keuangan sesuai ketentuan
6. Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Pelaksanaan 1 Penyelesaian LKPP dan 3 3 3 3 81.512.809 95.775.989 102.038.944 108.909.654 Dit. Akuntansi dan B
Anggaran Rancangan Undang-Undang PP Pelaporan Keunagan
APBN Secara Tepat Waktu
2 Indeks Kepuasan Stakeholder 3,16 3,17 3,18 3,19
terhadap Layanan Pelayanan
Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan
3 Persentase (%) Rekonsiliasi 100% 100% 100% 100%
Realisasi APBN yang andal
dan tepat waktu
4 Indeks Jumlah LK K/L dan LK WTP : 70 WTP : 79 WTP : 81 WTP : 82
BUN yang andal dengan opini LK, WDP : LK, WDP : 4 LK, WDP : 2 LK, WDP : 1
audit yang baik 13 LK LK LK LK
5 Tingkat efektivitas edukasi dan 80 81 81 81
komunikasi terkait
pertanggungjawaban
pengelolaan keuangan negara
6 Persentase (%) monitoring dan 100% 100% 100% 100%
evaluasi Rekomendasi BPK atas
LKPP yang telah ditindaklanjuti
2013 2014 2015 2013 2014 2015
ALOKASI
UNIT PELAKSANA KET *)Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJUPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET
7. Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis 1 Persentase sistem basis data 80% 81% 82% 83% 20.835.275 22.175.963 23.351.289 24.588.907 Dit. Sistem NP
Perbendaharaan yang terintegrasi pada KPPN Perbendaharaan
dan Kantor Pusat DJPBN
2 Indeks kepuasan satker K/L 3 3 3 3
terhadap implementasi sistem
perbendaharaan
3 Persentase (%) jumlah 90% 92% 95% 96%
peraturan yang dihasilkan
melalui harmonisasi
4 Persentase (%) jumlah sistem 96% 97% 98% 99%
perbendaharaan yang
dihasilkan sesuai dengan
kebutuhan stakeholders
5 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100%
rekomendasi perbaikan sistem
perbendaharan yang
ditindaklanjuti
8. Pengembangan Sistem Perbendaharaan 1 Persentase (%) jumlah 100% 100% 100% 100% 128.732.848 139.751.813 147.158.659 154.958.068 Dit. Transformasi NP
rincian/manual dari business Perbendaharaan
process perbendaharaan yang
direkomendasikan
2 Persentase (%) penyelesaian 100% 100% 100% 100%
laporan site survey ke Rollout
site SPAN
3 Persentase (%) tingkat 100% 100% 100% 100%
penyelesaian rancangan
(desain) strategi pengelolaan
perubahan
9. Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan di Wilayah 1 Persentase (%) rekonsiliasi 95% 96% 97% 98% 263.971.374 274.023.681 277.291.301 280.626.116 Kantor Wilayah DJPB NP
realisasi APBN yang andal dan
tepat waktu
2 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100%
yang dokumen pelaksanaan
anggaran diselesaikan tepat
waktu
3 Persentase (%) jumlah satker 100% 100% 100% 100%
yang revisi dokumen
pelaksanaan anggaran
diselesaikan tepat waktu
4 Tingkat efektivitas edukasi dan 80 81 82 83
komunikasi
10. Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum Negara 1 Persentase (%) jumlah SP2D 100% 100% 100% 100% 518.047.514 537.863.778 544.841.910 551.990.465 Kantor Pelayanan NP
yang diterbitkan secara tepat Perbendaharaan
waktu Negara
Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas%100___/_ ___&____/ xsirekonsiliaseharusnyayangLKJumlah waktutepatandalsirekonsiliamelakukanyangLK %100_____ ___&_____ xsirekonsiliaseharusnyayangBUNPAJumlah waktutepatandalsirekonsiliamelakukanyangBUNPA %100________._______/_ ________.______/_ xLKPPterhadapBPKTPatasLanjutTindakmonitoringLapanmenyampaikseharusnyayangBUNPAdanLKJumlah LKPPterhadapBPKTPatasLanjutTindakmonitoringLapanmenyampaikyangBUNPAdanlKJumlah
9 Peningkatan Kualitas Pelayanan serta Efektivitas 1 Indeks tingkat kepercayaan 70 70 70 70 87.282.573.000 96.010.830.300 105.611.913.330 105.611.913.330 Direktorat B
Penyuluhan dan kehumasan masyarakat dari hasil survei Penyuluhan,
2 Indeks kepuasan pengguna 3,9 3,9 3,9 3,9 Pelayanan dan
layanan Hubungan
3 Persentase jumlah Wajib Pajak 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% Masyarakat
yang komplain
10 Pembinaan Pemantauan dan Dukungan Teknis di Penurunan jumlah pengaduan 8% 8% 8% 8% 108.073.358.000 118.880.693.800 130.768.763.180 130.768.763.180 Direktorat NP
Bidang Teknologi, Komunikasi dan Informasi Teknologi Informasi
Perpajakan Perpajakan
11 Penigkatan, Pembinaan dan Pengawasan SDM, dan 1 Indeks PIAK (Penilaian Inisiatif 8,18 8,18 8,18 8,18 21.213.626.000 23.334.988.600 25.668.487.460 25.668.487.460 Direktorat NP
Pengembangan Organisasi Anti Korupsi) Kepatuhan Internal
2 Persentase pejabat yang telah 80% 80% 80% 80% dan Transformasi
memenuhi standar kompetensi Sumber Daya
jabatannya Aparatur
3 Persentase UPR yang 60% 60% 60% 60%
menerapkan manajemen risiko
4 Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100%
penataan organisasi terhadap
rencana
12 Perencanaan, Pengembangan, dan Evaluasi di Bidang Persentase penyelesaian 100% 100% 100% 100% 146.423.919.000 161.066.310.900 177.172.941.990 177.172.941.990 Direktorat B
Teknologi, Komunikasi dan Informasi pembangunan dan pengembangan Transformasi
modul sistem informasi yang dapat Teknologi
dikaitkan dengan rencana strategi Komunikasi dan
DJP Informasi
2013 2014 2015 2013 2014 2015Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJU KET *)PROGRAMKEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANARencana
2012
PRAKIRAAN MAJU
13 Pelaksanaan Reformasi Proses Bisnis 1 Persentase penyelesaian SOP 100% 100% 100% 100% 414.468.165.000 267.145.778.100 335.117.311.200 120.761.512.200 Direktorat B
14 Pengelolaan Data dan Dokumen Perpajakan 1 Indeks kepuasan pengguna 65% 65% 65% 65% 59.606.409.000 140.567.049.900 119.123.754.890 172.123.754.890 Pusat Pengolahan B
terhadap hasil proses Data dan Dokumen
pemindaian dokumen dan Perpajakan
perekaman data yang
ditransfer ke Direktorat TIP
2 Persentase penyelesaian 87% 87% 87% 87%
pemrosesan dokumen di PPDDP
15 Pembinaan Penyelenggaraan Perpajakan dan 1 Persentase pertumbuhan 20,06% 20,06% 20,06% 20,06% 521.895.220.000 456.341.447.100 501.975.591.810 501.975.591.810 Kantor Wilayah NP
Penyelesaian Keberatan di Bidang Perpajakan di realisasi penerimaan pajak (non DJP
2. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Frekuensi pemutakhiran pada Data Base Harga I 12 12 21 21 3.286.424 3.460.576 3.643.987 3.643.987 DIT TEKNIS B
Teknis Bidang Kepabeanan 2 Persentase rumusan peraturan yang menjadi 77% 79% 80% 80% KEPABEANAN
keputusan di bidang teknis kepabeanan
3 Persentase ketepatan waktu penyelesaian 78% 79% 80% 80%
penetapan nilai pabean dan klasifikasi barang
3. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Persentase realisasi dari janji pelayanan yang 85% 90% 90% 90% 753.134 793.043 835.074 835.074 DIT FASILITAS N
Teknis Fasilitas Kepabeanan tepat waktu KEPABEANAN
2 Persentase penyelesaian rancangan peraturan di 100% 100% 100% 100%
bidang fasilitas kepabeanan
4. Perumusan Kebijakan dan Bimbingan 1 Tingkat ketepatan waktu penyediaan pita 25 hari 25 hari 20 hari 20 hari 300.367.501 349.961.139 368.509.079 368.509.079 DIT CUKAI NP
3 Persentase cukai yang dibayar tepat waktu 99% 99% 99% 99%
dibandingkan dengan jumlah cukai keseluruhan
5. Pelaksanaan Pengawasan dan 1 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60% 64.137.179 67.535.901 71.115.304 71.115.304 DIT Penindakan dan B
Penindakan Atas Pelanggaran Peraturan dan cukai yang diserahkan ke Kejaksaan Penyidikan
Perundangan, Intelijen dan Penyidikan 2 Persentase pengguna jasa kepabeanan dan cukai - - 9% 9%
Tindak Pidana Kepabeanan dan Cukai yang diblokir kegiatannya dibandingkan dengan
jumlah perijinan
3 Persentase Penegahan Barang Larangan dan 70% 75% 80% 80%
8. Perumusan Kebijakan dan Peningkatan 1 Jumlah penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 5.527.550 5.820.462 6.128.946 6.128.946 DIT PPKC B
Pengelolaan Penerimaan Bea dan Cukai 2 Persentase penyelesaian rancangan dan legalisasi 75% 75% 80% 80%
peraturan pelaksanaan UU Kepabeanan dan UU
Cukai
3 Persentase penyelesaian tagihan 57% 58% 60% 60%
9. Perumusan Kebijakan dan 1 Persentase sistem aplikasi dan infrastruktur TI 100% 100% 100% 100% 247.826.672 266.258.514 280.370.215 285.670.215 DIT IKC N
Pengembangan Teknologi Informasi yang sesuai dengan proses bisnis DJBC
Kepabeanan dan Cukai 2 Persentase downtime sistem informasi 1% 1% 1% 1%
dan Cukai di Daerah 2 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60%
dan cukai yang diproses diserahkan ke Kejaksaan
3 Realisasi audit dibandingkan dengan rencana 92% 93% 95% 95%
12 Pembinaan Penyelenggaraan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 101.475.423 103.748.276 109.246.935 109.246.935 KPU NP
Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Realisasi dari janji layanan terhadap pelayanan 95% 100% 100% 100%
jalur prioritas dan jalur hijau ke pihak eksternal
3 Persentase tindak pidana di bidang kepabeanan 55% 60% 60% 60%
dan cukai yang diproses diserahkan ke kejaksaan
13. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Pencapaian target penerimaan bea dan cukai 100% 100% 100% 100% 441.604.769 452.063.511 476.022.877 476.022.877 KPPBC B
Kepabeanan dan Cukai di Daerah 2 Indeks kepuasan pelayanan bea dan cukai 62 63 65 65
3 Persentase temuan pelanggaran kepabeanan dan 85% 87% 90% 90%
cukai
14. Peningkatan Pelayanan dan Pengawasan 1 Persentase jumlah kapal patroli yang siap untuk 70% 75% 80% 80% 77.181.274 82.243.769 86.602.689 86.602.689 PANGSAROP NP
Kepabeanan dan Cukai di Daerah berlayar dibandingkan dengan jumlah kapal
dalam kondisi baik
2013 2014 2015 2013 2014 2015
ALOKASI
UNIT PELAKSANA KET *)Rencana
2012
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJUKEGIATAN INDIKATOR
TARGET
15. Peningkatan Pelayanan Kepabeanan dan 1 Persentase jumlah pengajuan yang dapat 84% 86% 90% 90% 7.905.609 8.159.877 8.592.350 8.592.350 BPIB NP
Cukai di Daerah terlayani untuk uji laboratorium
2 Persentase jumlah ketepatan waktu hasil uji 85% 90% 100% 100%
laboratorium dibandingkan dengan target
penyelesaian
3 Persentase status akreditasi ISO 17025 sebagai 100% 100% 100% 100%
laboratorium penguji yang berhasil
dipertahankan
4 Persentase jumlah instrumen analisa yang 90% 95% 100% 100%
tersedia dibandingkan dengan target
16. Peningkatan Pengawasan dan Pelayanan 1 Persentase rumusan masukan untuk kerjasama 77% 78% 80% 80% 4.117.881 4.336.093 4.565.906 4.565.906 PERWAKILAN LUAR NP
Kepabeanan dan Cukai pada Perwakilan internasional di bidang kepabeanan dan cukai NEGERI
LN terhadap isu yang diidentifikasi
Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas
teknis dan evaluasi di bidang Barang Milik Negara. Barang Milik2 Jumlah laporan BMN yang disusun tepat waktu 3 3 3 3 Negara3 Persentase Kepatuhan pelaporan BMN oleh K/L. 92% 95% 100% 100%4 Persentase Kementerian / Lembaga yang menyusun 40% 100% 100% 100%
Teknis, Perencanaan, dan Evaluasi atas di bidang piutang negara dan kekayaan negara Piutang NegaraPelaksanaan Pengurusan Piutang Negara dan dan KekayaanPengelolaan Kekayaan Negara Lain-Lain 2 Jumlah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara 44,65 M 58,5 M 63 M 63 M Negara Lain-Lain
3 Jumlah piutang negara yang dapat diselesaikan 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 Mdalam satuan rupiah
4 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN
5 Jumlah aset KKKS yang dimanfaatkan 5 5 5 5
6 Persentase persetujuan/penolakan atas permohonan 80% 80% 80% 80%pengelolaan di bidang KKKS/ PKP2B / KKOB Panas Bumi
kinerja BUMN
dan prasarana
lain-lain.
BMN oleh K/L
di bidang KND
di bidang BMN
KET *)Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJU
Pokok Lelang.
MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANA
2013 2014 2015 2013 2014 2015
KET *)Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJUPROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANA
5 Pelaksanaan Kebijakan dan Standardisasi Teknis 1 Nilai Kekayaan Negara yang diutilisasi 102 T 103 T 105 T 105 T 38.070.850.000 50.110.399.000 52.766.250.000 52.766.250.000 Direktorat B
di Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara dan 2 Jumlah penerimaan kembali (recovery) yang berasal 200 M 175 M 135 M 100 M PengelolaanSistem Informasi dari pengeluaran APBN Kekayaan
3 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,80% 87,80% Negara danpengelolaan kekayaan negara tepat waktu Sistem Informasi
4 Jumlah penyelesaian berkas Kekayaan Negara 395 350 355 200
5 Persentase sistem aplikasi yang terimplementasi 90% 95% 100% 100%
Bantuan Hukum serta Penyediaan Informasi 2 Persentase penyelesaian permohonan bantuan 100% 100% 100% 100% Hukum danhukum dan pendapat hukum Hubungan
3 Persentase layanan informasi yang disediakan. 100% 100% 100% 100% Masyarakat
9 Pengelolaan Kekayaan Negara, Penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M 149.799.870.000 167.309.580.000 174.838.511.100 174.838.511.100 Kantor Wilayah NP
Pengurusan Piutang Negara dan Pelayanan Lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% DJKNdi wilayah kerja Kanwil DJKN. pengelolaan kekayaan negara tepat waktu
3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100%4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang
negara dan bea lelang
a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 Mb. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M
5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan
(PNDS) dan pokok lelang
a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 Mb. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T
6 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN
10 Pengelolaan Kekayaan Negara, penyelesaian 1 Nilai kekayaan negara yang diutilisasi 88,63 M 101,45 M 114,68 M 114,68 M 281.923.450.000 309.817.725.000 323.449.704.900 Kantor NP
pengurusan Piutang Negara, dan pelayanan lelang 2 Persentase persetujuan/penolakan permohonan 80% 85% 87,8% 87,8% Pelayanandi wilayah kerja KPKNL pengelolaan kekayaan negara tepat waktu Kekayaan
3 Persentase penyelesaian permohonan penilaian aset 100% 100% 100% 100% Negara dan4 Jumlah biaya administrasi pengurusan piutang Lelang
negara dan bea lelang
a. Biaya administrasi pengurusan piutang negara. 44,65 M 58,5 M 63 M 63 Mb. 51,37 M 55,99 M 61,04 M 61,04 M
5 Jumlah Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS)
a. Piutang Negara yang Dapat Diselesaikan (PNDS) 990 M 1.300 M 1.400 M 1.400 Mb. 3,67 T 4 T 4,35 T 4,35 T
6 Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN 25.000 BKPN 45.000 BKPN 65.000 BKPN 65.000 BKPN
Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas
dan pokok lelang
Pokok Lelang.
323.449.704.900
Bea lelang.
Bea lelang.
Pokok Lelang.
Jumlah PSBDT dalam satuan BKPN
4.255.631.000 4.255.631.000
dimutakhirkan
di bidang lelang
Jumlah Bea Lelang
3.838.149.000 4.041.435.000
di bidang penilaian
2013 2014 2015 2013 2014 2015
PROGRAM
Peningkatan Pengelolaan Perimbangan Keuangan Antara 1 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100% 75.928.307.000 114.812.607.000 120.553.237.350 120.553.237.350
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah transfer ke daerah
2 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan 70% 70% 70% 70%
peraturan perundang-undangan
3 Persentase penyajian informasi keuangan 100% 100% 100% 100%
daerah tepat waktu
4 Persentase ketersediaan informasi keuangan 100% 100% 100% 100%
daerah sesuai rencana
5 Indeks kepuasan pengguna layanan 4 4 4 4
6 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100%
7 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100%
2. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, dan 1 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100% 11.694.678.000 35.603.707.000 37.383.892.350 37.383.892.350 Direktorat Dana N
pengelolaan transfer ke daerah 2 Persentase jumlah konsep/perumusan kebijakan 100% 100% 100% 100% Perimbangan
yang direalisasikan
3 Persentase ketepatan jumlah penyaluran dana 100% 100% 100% 100%
transfer ke daerah
4 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4 4 4 4
3. Perumusan kebijakan, bimbingan teknis, monitoring 1 Persentase Perda PDRD yang sesuai dengan 70% 70% 70% 70% 23.898.775.000 29.443.283.000 30.915.447.150 30.915.447.150 Direktorat PDRD N
dan Evaluasi di Bidang PDRD peraturan perundang-undangan
2 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 4 4 4 4
3 Persentase jumlah kebijakan yang direalisasikan 100% 100% 100% 100%
4 Rata-rata persentase realisasi janji layanan 100% 100% 100% 100%
4. Pelaksanaan Audit Investigasi dan Edukasi anti KKN 1. Jumlah informasi gratifikasi, pungutan liar, 5 5 5 5 3.698.806 3.894.843 4.101.269 4.101.269 Inspektorat Bidang NP
kolusi, dan perbuatan korupsi Investigasi
2. Jumlah kasus yang diusulkan untuk diserahkan 5 5 5 5
kepada instansi penegak hukum yang berwenang
3. Persentase permintaan pengawasan yang direspon 90% 90% 90% 90%
maksimal dalam 4 hari kerja
4. Persentase investigasi yang terbukti 80% 80% 80% 80%
5. Persentase surveillance yang berhasil 35% 35% 35% 35%
6. Jumlah tema pengawasan unggulan untuk tahun 4 4 4 4
berikutnya
7. Jumlah telaahan 3 3 3 3
8. Jumlah pedoman baru 3 3 3 3
9. Nilai hasil reviu penerapan SAINS 73,21 73,21 73,21 73,21
10. Jumlah aktivitas sosialisasi 10 10 10 10
11. Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi 70
(efektif)
70
(efektif)
70
(efektif)
70
(efektif)
12. Rasio jam pelatihan pegawai terhadap jam kerja 7% 7% 7% 7%
3 Persentase Rekomendasi Audit yang selesai 75% 75% 75% 75%
ditindaklanjuti
2. Perumusan kebijakan pajak,kepabeanan,cukai Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi tentang 70 70 70 70 16.300.439 17.930.483 19.723.531 21.695.884 B
6. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Jumlah usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi 15 15 15 15 39.296.020 43.225.622 47.548.184 52.303.003 NP
Sama Internasional dalam kerja sama internasional
Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas
Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara
ALOKASI
UNIT PELAKSANA KET *)Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJURencana 2012
PRAKIRAAN MAJU
Pusat Kebijakan
Kerjasama
Internasional
Sekretariat Badan
Pusat Kebijakan
APBN
MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012
BADAN KEBIJAKAN FISKAL KEMENTERIAN KEUANGAN
ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET
Pusat Pengelolaan
Risiko Fiskal
Pusat Kebijakan
Ekonomi Makro
2013 2014 2015 2013 2014 2015
PROGRAM
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Keuangan 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 420.483.000 572.320.320.725 566.987.908.451 601.007.182.958
Terhadap Peningkatan Kompetensi
2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5%
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian Keuangan 85% 87,5% 90% 90%
dengan Predikat Minimal Baik
KEGIATAN
1 Penyelenggaraan dukungan manajemen dan 1 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan 70% 75% 80% 85% 49.229.173 67.125.621.085 71.121.839.893 75.389.150.287 SEKRETARIAT BADAN NP
dukungan teknis lainnya bagi unit kerja di lingkungan Sekretariat
BPPK
2 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 120.004.311 152.336.130.304 116.323.942.771 123.303.379.337 PUSDIKLAT NP
kepemimpinan dan manajemen serta pendidikan Terhadap Peningkatan Kompetensi PENGEMBANGAN
pascasarjana bagi Pegawai Departemen Keuangan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% SDM
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
3 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 18.143.480 22.644.065.334 24.444.827.721 25.911.517.384 PUSDIKLAT NP
teknis dan fungsional di bidang anggaran dan Terhadap Peningkatan Kompetensi ANGGARAN DAN
perbendaharaan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5,0% 5% PERBENDAHARAAN
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
4 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 25.835.274 36.937.881.403 39.891.622.925 42.285.120.301 PUSDIKLAT PAJAK NP
teknis dan fungsional di bidang perpajakan Terhadap Peningkatan Kompetensi
2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5%
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
5 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 17.718.025 28.352.250.212 30.620.191.388 32.457.402.871 PUSDIKLAT BEA DAN NP
teknis dan fungsional di bidang kepabeanan dan cukai Terhadap Peningkatan Kompetensi CUKAI
2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5%
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
6 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90% 11.808.389 33.032.707.977 34.760.063.854 36.845.667.685 PUSDIKLAT NP
teknis dan fungsional di bidang kekayaan negara dan Terhadap Peningkatan Kompetensi KEKAYAAN NEGARA
perimbangan keuangan 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% DAN PERIMBANGAN
Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
KEUANGAN
7 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan diklat 1 Pesentase Program Diklat yang Berkontribusi 85% 87,5% 90% 90%
teknis dan fungsional di bidang selain anggaran, Terhadap Peningkatan Kompetensi 20.234.588 26.820.070.559 28.416.761.489 30.121.767.178 PUSDIKLAT NP
perbendaharaan, perpajakan, kepabeanan, cukai, 2 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% KEUANGAN UMUM
kekayaan negara dan perimbangan keuangan Pegawai Kementerian Keuangan
3 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
Rencana 2012PRAKIRAAN MAJU
MATRIKS RENCANA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2012
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN
KET *)ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANARencana 2012
PRAKIRAAN MAJU
2013 2014 2015 2013 2014 2015Rencana 2012
PRAKIRAAN MAJU KET *)ROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR
TARGET ALOKASI
UNIT PELAKSANARencana 2012
PRAKIRAAN MAJU
8 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan 1 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja 3% 4% 5% 5% 69.865.971 105.421.110.722 112.720.256.807 119.483.472.215 BALAI DIKLAT NP
pendidikan dan pelatihan Keuangan Negara di daerah Pegawai Kementerian Keuangan KEUANGAN
2 Persentase Lulusan Diklat Kementerian 85% 87,5% 90% 90%
Keuangan dengan Predikat Minimal Baik
9 Pengembangan SDM melalui penyelenggaraan 1 Jumlah peserta edukasi publik tentang Keuangan 7.749 7.835 7.955 7.955 87.643.789 99.650.483.129 108.688.401.603 115.209.705.699 Sekolah Tinggi B
pendidikan proogram Diploma Keuangan Negara Akuntansi Negara
2 Rasio Jam pelatihan terhadap jam kerja 1.40% 1.50% 1,60% 1,60%
3 Jumlah kerjasama pendidikan dan pelatihan 5 mitra 5 mitra 8 mitra 8 mitra
skala nasional, regional dan internasional
Keterangan *) N = Prioritas Nasional B = Prioritas Bidang NP = Non Prioritas
2013 2014 2015 2013 2014 2015
PROGRAM
PENGATURAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 1 Jumlah emiten baru sesuai target 26 26 26 26 193.350 203.017 213.168 223.826 PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NON 2 Persentase pertumbuhan dana 20% 20% 20% 20%
BANK investasi yang dikelola oleh
perusahaan asuransi dan
perusahaan reasuransi
3 Persentase pertumbuhan 16% 16% 16% 16%
Investasi Jangka Panjang dari
Portofolio Investasi Dana Pensiun
4 Persentase pertumbuhan jumlah 0,08% 0,08% 0,08% 0,08%
pemegang Unit Penyertaan
Reksadana
5 Persentase Perusahaan Efek yang 90% 90% 90% 90%
memenuhi MKBD
6 Persentase nilai transaksi 10% 10% 10% 10%
Perusahaan Efek yang tidak
memenuhi persyaratan minimum
MKBD yang berpotensi
mengganggu perdagangan saham
di Bursa
7 Persentase perusahaan 95% 95% 95% 95%
pembiayaan yang memenuhi
rasio permodalan
8 Perusahaan asuransi dan 93% 93% 93% 93%
reasuransi yang memenuhi
persyaratan minimum RBC (Risk
Based Capital )
9 Tingkat Penetrasi Asuransi 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%