Materi X Smt 2

MAN 1 KOTA SUKABUMI

BAB 4. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI A. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI Setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda. Indonesia memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yg dipilih o/ wakil rakyat dlm sidang PPKI 18 agustus 1945. Pancasila yg dimaksud adalah yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945, berarti sejak itu penyelenggaraan sistem administrasi negara harus sesuai dgn Pancasila & UUD 1945. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (way of life), artinya Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup & kehidupan di dlm segala bidang. Pancasila merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia karena sebenarnya nilai-nilainya telah tertanam sejak zaman dulu, dan terbukti mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yg berdimensi pluralis. Sejak disahkan tgl 18 agustus 1945, menjadi bukti UUD 1945 diakui sebagai konstitusi negara. UUD 1945 merupakan sumber motivasi & aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Selain itu juga merupakan sumber cita-cita hukum dan cita-cita moral yang ingin ditegakan baik dilingkungan nasional maupun dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Pengertian Konstitusi sebagai Dasar Negara Constituer (Fr): membentuk, Constitutiones Principum (perintah kaisar Romawi), Diritto Constitutionale (UUD). Gunadi S. Diponolo, Constitution (Fr/Ing), Constitutio (Ltn): dasar susunan badan (satu rangkaian kerjasama yang harmonis. Sri Soemantri Martosoewignjo, Constitution, Groundwet (Bld): UUD. Bagi Indonesia ada dua pengertian; pertama, menggambarkan keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara. Peraturan tsb ada yg tertulis sbg keputusan badan yg berwenang, & ada yg tdk tertulis yg berupa usages, understanding, customs, atau conventions. Kedua, dlm pengertian sempit, konstitusi tdk menggambarkan keseluruhan kumpilan peraturan baik yg tertulis maupun yg tdk tertulis (legal & nonlegal), melainkan dituangkan dalam suatu dokumen ttt, seperti di Amerika.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

1

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Usep Ranawidjajayg tdp dlm Undang-Undang Dasar Undang-Undang Organik Peraturan per-UUngan lain Kebiasaan atau Konvensi

ARTI LUAS

mencakup sgl ketentuan yg berhubungan dgn keorganisasian negara.

ARTI KONSTITU SI

memberi makna kpd dokumen pokok yg berisi aturan mengenai susunan organisasi negara beserta cara kerja organisasi itu. ARTI SEMPIT sama dengan

Undang-Undang Dasar

Herman Heller (Verfassunglehre/ajaran ttg konstitusi), membagi konstitusi dlm tiga tingkat, yaitu: Konstitusi sebagai Pengertian Sosial Politik, mencerminkan keadaan sosial politik bangsa itu sendiri. Pengertian hukum adalah political decision (merupakan keputusan masyarakat itu sendiri); Konstitusi sebagai Pengertian Hukum, keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan normatif yg harus berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai eine seine (suatu kenyataan yg harus berlaku & dibeerikan sanksi kalau dilanggar); Konstitusi sebagai Suatu Peraturan Hukum, Undang-Undang Dasar adalah salah satu bagian dari konstitusi & bukan sebagai persamaan pengertian menurut pengertian sebelumnya. Kesamaan pengertian adalah pendapat yang keliru & jika ada kesamaan pengertian adalah akibat pengaruh dari aliran kodifikasi (aliran modern). Selain itu kesamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar terjadi sejak Oliver Cromwell menjadi Lord Protectorat tahun 1660.

Ciri Khas Konstitusi di Indonesia Juniarto:RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

2

MAN 1 KOTA SUKABUMI Hukum Tata Negara (Constitutional Law) ARTI KONSTIT USI

=

Hukum Dasar (Fundamental Law) Undang-Undang Dasar (Constitution)

Aturan dasar Tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar (Constitutional) Aturan Dasar Tidak Tertulis, yaitu Konvensi (Convention)

Selain itu, konstitusi dapat dikaji dari bbg disiplin ilmu spt berikut ini:Konstitusi sbg keputusan politik tertinggi

Undang-Undang Dasar Undang-Undang Organik Peraturan Per-UUlainnya

Hukum Dasar Tertulis Konstitusi sbg Hukum Dasar Hukum Dasar Tidak Tertulis

ARTI KONSTIT USI

Kebiasaan Kesepakatan Adat istiadat Konvensi

Konstitusi sbg lembaga kemasyarakatan

Konstitusi dapat dikaji pula dari segi etika, ekonomi, psikologi sosial, dll

B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA Kedudukan Konstitusi dalam Susunan Ketatanegaraan M. Solly Lubis : Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari norma-norma yg mengatur hubungan tata negara. Secara terperinci UUD mengatur bentuk dan susunan negara, alat-alat perlengkapan di pusat dan daerah, mengatur tugas-tugas alat perlengkapan, serta hubungan satu sama lain. Berdasarkan susunan ketatanegaraan, UUD menjadi hukum dasar negara. UUD merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah yg harus mengikat seluruh rakyat dgn tdk membeda-bedakan manusia. Dlm UU setiap org mempunyai persamaan derajat & memperoleh perlindungan.


3

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Hans Kelsen (Stufenbau des Recht), mengemukakan bahwa hukum bersifat hierarkis artinya, hukum tidak bertentangan dengan ketentuan yg lebih atas derajatnya. Grundnorm Konstitusi Undang-Undang & Kebiasaan Putusan Badan Pengadilan Berdasarkan hal tsb, setiap norma hukum merupakan susunan dari norma-norma (stufenbau). Di puncak stufenbau terdapat grundnorm (norma dasar) dari suatu tata norma hukum nasional yang bukan merupakan suatu norma hukum positif yg dibentuk oleh suatu tindakan legislatif, tetapi hanya merupakan hasil analisis pemikiran yuridis. Jadi hanya diterjemahkan oleh pikiran manusia. Norma dasar (basic norm) merupakan dasar dari segala pandangan yang bersifat yuridis. Grundnorm Negara Republik Indonesia adalah Pancasila. Fungsi Konstitusi dalam Negara Membagi kekuasaan dalam negara. Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan azas yg menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan. Dengan kata lain, konstitusi berfungsi serta mengatur pembagian kekuasaan dalam dua bentuk, secara vertikal (menurut tingkatannya) dan horizontal (menurut fungsinya).

Bentuk Konstitusi Suatu Negara KONSTITU SI

TERTULIS RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

TIDAK TERTULIS

4

MAN 1 KOTA SUKABUMI

DLM DOKUMEN KHUSUS

DLM PERATURAN PER-UU-LAINNYA

UUD 45 UUD RIS UUD AS 1787

Ketentuan konstitusi terdapat dalam kaidah hukum adat Ketentuan konstitusi terdapat dalam konvensi atau kebiasaan ketatanegaran Adat istiadat

UU TAP MPR

Ada beberapa negara yg tdk mempunyai konstitusi tertulis dlm salah satu atau beberapa dokumen khusus. Negara tsb adalah Inggris, Israel, Selandia Baru. Negara tsb hanya mempunyai konstitusi tertulis dalam peraturan perundang-undangan biasa. Syarat dari eksistensi suatu Undang-Undang Dasar adalah mencakup bentuk dan isi dari undang-undang dasar (rechtverfassung). Dalam kenyatannya, undang-undang dasar yg berlaku dalam suatu negara bentuknya selalu tertulis, sedangkan isinya merupakan peraturan yg bersifat fundamental. Artinya tidak seluruh maslah-masalah yg dianggap penting dalam suatu negara dimasukan dalam undangundang dasar, Beberapa pendapat mengenai substansi kontitusi, diantaranya A.A. Struycken. Menurutnya UUD berisi: hasil perjuangan politik di masa lampau; tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa; pandangan tokoh-tokoh bangsa yg hendak diwujudkan pd masa sekarang & masa datang; keinginan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa. Wiryono Prodjodikoro Konstitusi memuat suatu peraturan poko (fundamental) mengenai sokoguru atau sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar bernama negara. Miriam Budiardjo UUD memuat ketentuan mengenai soal-soal, antara lain ; organisasi negara, misalnya adanya pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. hak-hak asasi manusia. prosedur mengubah undang-undang dasar. memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD. G.S. Diponolo Menguraikan bahwa biasanya pasal-pasal pertama konstitusi itu mulai dengan memperkenalkan identitas negara, daerahnya, bangsanya, benderanya, lagu kebangsaannya, lambang negaranya, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kedaulatannya, cara menjalankannya,RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

5

MAN 1 KOTA SUKABUMI

jaminan-jaminan bagi hak asasi dan kebebasan dasar manusia, namanama lembaga negara di bidang legislatif; eksekutif; dan yudikatif, susunan organisasi, cara pembentukannya, wewenang-wewenangnya, serta kedudukan dan hubungannya satu sama lain. C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945 Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah atau pokok negara yang bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yg tetap, & melekat bagi negara Republik Indonesia. Mengubah Pembukaaan UUD 1945 berarti membubarkan negara Republik Indonesia. Hal ini disebabkan Pembukaan UUD 1945 merupakan: sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia, sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yg ingin ditegakkan dlm lingkingan nasional & internasional, mengandung nilai-nilai universal & lestari. Universal artinya nilai-nilai tsb dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat. Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 bermakna: menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia menghadapi masalah kemerdekaan, penjajahan tdk sesuai dgn perikemanusiaan & perikeadilan, oleh karena itu harus dihapuskan, adanya aspirasi bamngsa Indonesia utk membebaskan diri dari penjajahan, pendirian bangsa Indonesia tsb menjadi landasan pokok politik luar negeri yg mengakui hak-hak asasi manusia utk merdeka. Alinea kedua menunjukan kebanggaan & penghargaan atas para pejuang. Artinya ada kesadaran bahwa keadaan sekarang tdk dpt dipisahkan dari masa lalu & masa sekarang menentukan masa yg akan datang. Alinea ketiga menunjukan bahwa bangsa Indonesia mendambakan kehidupan berkesinambungan antara kehidupan material & spiritual, rohaniah & jasmaniah. Selain itu membuktikan ketaqwaan bangsa Indonesia thd Tuhan Yang Maha Esa. Alinea keempat tujuan dan prinsip dasar yg hendak dicapai oleh bangsa Indonesia. Tujuan yg hendak dicapai tsb adalah: Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah Indonesia (tujuan keamanan). Memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsa (tujuan kesejahteraan & keadilan). Ikut melaksanakan ketertiban dunia (tujuan persahabatan). Prinsip dasar meliputi hal-hal sbb: Menyusun kemerdekaan dgn UUD negara Indonesia. Susunan negara berbentuk negara Republik Indonesia.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

6

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Negara yg berkedaulatan rakyat & berdasarkan Pancasila. Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sbb: Persatuan, Keadilan sosial, Kedaulatan rakyat, Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil & beradab.

PETA KONSEPDASAR NEGARA & KONSTITUSI PEMBUKAAN UUD 1945memuat

terdiri atas

FUNGSI KONSTITUSI

ARTI KONSTITUSI

POKOKPOKOK PIKIRAN

PRISIP DASA R

MAKN A Membagi kekuasaan dlm negara Membatasi kekuasaan pemerintahan dlm negara

Sempi tterdiri atas

Luas

UUD

berisi berisi

dala m

UUD UU Organik Peraturan Per-UU Konvensi

Persatuan Keadilan sosial Kedaulatan rakyat Ketuhanan YME Kemanusiaan yg adil & beradab

Menyusun kemerdekaan dgn UUD Negara Indonesia Susunan Negara Indonesia Negara berdasarkan Pancasila

Alinea I Alinea II Alinea III Alinea IV

BAB 5. KEDUDUKAN WARGA NEGARA A. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA 1. Hakikat Warga Negara Ketentuan utk menjadi warga negara (UUD 45 pasal 26 ayat 1) yg menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa lain yg disahkan dgn UU sebagai warga negara.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

7

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Konferensi Meja Bundar (27 desember 1949) memuat persetujuan perihal kewarganegaraan antara RI dan Kerajaan Belanda. WNI adalah sbb: a. Penduduk asli Indonesia (pribumi yg berdiam di wil. Indonesia). Jika lahir di luar Indonesia& bertempat tinggal di Belanda atau negara lain, berhak memilih kewarganegaraan Belanda dlm waktu dua tahun setelah KMB. b. Orang Indonesia, abdi negara Belanda yg bertempat tinggal di Suriname atau Antilent. Jika lahir di luar Belanda berhak memilih kewarganegaraan Belanda dlm waktu dua tahun setelah KMB. Jika lahir di wil. Belanda, memperoleh kewarganegaraan RI dalam waktu dua tahun setelah KMB. c. Orang Cina & Arab yg lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia sedikitnya enam bulan, jika dalam waktu dua tahun setelah KMB tdk menolak kewarganegaraan Indonesia. d. Orang Belanda yg lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia sedikitnya enam bulan, dalam waktu dua tahun setelah KMB menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia. e. Orang asing (abdi negara Belanda bukan org Belanda yg lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia jika dlm waktu dua tahun setelah KMB tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.

UU No. 62 Thn. 1958, WNI adalah : a. Mereka yg telah menjadi warga negara berdasarkan UU atau peraturan perjanjian yg lebih dahulu berlaku; b. Mereka yg memenuhi syarat-syarat tertentu yg ditetapkan dalam UU No. 62 Thn. 1958, yakni : pd waktu lahirnya mempunyai hubungan keluarga dgn seorang WNI; lahir dlm waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia & pd waktu meninggal ayahnya adalah WNI; lahir dlm wil. Indonesia selama orangtuanya tdk diketahui; memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 Thn. 1958.

UU No. 62 Thn. 1958, mereka yg dpt memperoleh kewarganegaraan Indonesia adalah: a. Mereka yg menjadi warga negara menurut UU atau peraturan atau perjanjian yg terlebih dahulu berlaku. b. Kelahiran (asas ius soli). c. Adopsi melalui pengadilan. d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia. e. Naturalisasi. f. Setiap orang yg kawin dgn seorang lelaki Indonesia. g. Anak-anak yg belum berumur 18 thn atau belum kawin mengikuti ayah atau ibunya (asas ius sanguinis). h. Anak orang asing & tdk mempunyai hubungan hukum dgn ayah atau ibunya yg orang asing itu dpt menjadi WNI setelah berumur 21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan.

2. Pewarganegaraan di IndonesiaRINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

8

MAN 1 KOTA SUKABUMI

a. Cara Pewarganegaraan Negara Indonesia memberikan kesempatan kpd orang asing u/ menjadi WNI dgn cara pewarganegaraan (naturalisasi). Mereka harus mengajukan permohonan kpd Menteri Kehakiman & HAM dgn syarat sbb: sudah berumur 21 tahun; lahir di wil. RI atau bertempat tinggal terakhir terakhir 5 thn berturut-turut di wil. RI; jika telah menikah, ia hrs mendapatkan persetujuan dari istrinya; dapat berbahasa indonesia & mengetahui pengetahuan sejarah Indonesia serta tdk pernah dihukum karena melakukan kejahatan yg merugikan RI; dlm keadaan sehat jasmani & rohani; bersedia membayar kas negara, bergantung pd penghasilan setiap bulannya; mempunyai mata pencaharian tetap; tdk mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan kewarganegaraan RI. Permohonan kewarganegaraan dpt dilakukan sbb: permohonan diajukan scr tertulis & bermaterai kpd Menteri Kehakiman & HAM melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan RI di tempat tinggal si pemohon; permohonan harus ditulis dlm bahasa Indonesia disertai bukti ttg umur, persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dll.

Menteri Kehakiman dan HAM dapat mengabulkan dan menolakpermohonan tsb. Jika diterima, si pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji di PN. Menteri Kehakiman dan HAM kemudian menempatkan keputusannya dlm berita negara. Jika ditolak, permohonan tsb dpt diajukan kembali. b. Akibat Pewarganegaraan Pewarganegaraan dpt mengakibatkan hukum bagi setiap orang menjadi warga negara sebagaimana yg tercantum dlm UU No. 3 Thn. 1976 tentang kewarganegaraan sbb : Seorang perempuan asing yg kawin dgn seorang WNI. Pada umumnya, kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang suami dgn sendirinya berlaku thd istrinya. Sebaliknya, jika seorang suami kehilangan kewarganegaraan RI, dengan sendirinya istrinya pun kehilangan kewarganegaraan itu. Anak yg berumur 18 tahun & belum kawin yang mempunyai hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum ayahnya memperoleh kewarganegaraan RI, turut memperoleh kewarganegaraan RI. Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dgn ayahnya, jika anak tersebut belum berumur 18 thn atau belum kawin.


9

MAN 1 KOTA SUKABUMI

a. Pewarganegaraan Istimewa Pewarganegaraan istimewa adlh pewarganegaran yg diberikan oleh pemerintah atas persetujuan DPR dgn alasan kepentingan negara atau yg bersangkutan telah berjasa thd negara. Mereka tdk dikenakan syarat-syarat u/ mengajukan permohonan pewarganegaraan biasa. Mereka hanya dihrskan mengucapkan sumpah atau janji setia. b. Kehilangan Kewarganegaraan Seorang WNI dpt kehilangan kewarganegaraan karena hal-hal sbb: memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri; diakui oleh orang asing sebagai anaknya (jika belum berumur 18 thn); diangkat dgn sah oleh orang asing sebagai anknya (jika anak tsb belum 5 tahun); kewarganegaraannya dinyatakan hilang o/ Menteri Kehakiman & HAM; masuk dlm dinas tentara asing tanpa izin Menteri Kehakiman & HAM; mengangkat sumpah atau janji kpd negara asing; turut serta dlm pemilihan umum negara asing; mempunyai paspor dari negara asing atas namanya; bertempat tinggal di luar negeri selama 5 thn. berturut-turut dgn tdk menyatakan keinginannya u/ tetap menjadi WNI, kecuali jika ia dlm tugas dinas negara RI; seorang wanita berkebangsaan Indonesia kawin dgn laki-laki asing; putusnya perkawinan seorang wanita asing dgn laki-laki WNI; anak dari orangtua yg kehilangan kewarganegaraan RI; tdk menolak u/ melepaskan kewarganegaraan lain. B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERBEGARA 1. Hak Warga Negara Sebagai konsekuensi logis & yuridis dlm suatu negara hukum, HAM sbg warga negara akan dijamin sepenuhnya sesuai dgn ciri negara hukum yg ketentuannya telah dimuat dlm UUD 1945, yakni adanya pengakuan & perlindungan thd HAM.

U/ mengimbangi pengakuan tsb, setiap WN hrs mampu sepenuhnya melaksanakan kewajiaban yg dibebankan negara. Dgn kata lain setiap WN harus mengetahui hak & kewajiban yg hrs dijalankan. George Jellinek berpendapat bahwa setiap WN mempunyai empat status atau kedudukan hukum, yaitu sbb : status positif, yaitu status yg memberikan hak kpd WN u/ menuntut tindakan positif dari negara berupa perlindungan atas jiwa, hak milik, & kemerdekaan.

status negatif, yaitu status yg memberikan jaminan bahwanegara tdk akan campur tangan thd hak asasi WN u/ mencegah tindakan sewenang-wenang dari negara.


10

MAN 1 KOTA SUKABUMI

status aktif, yaitu status yg memberikan hak kpd WN u/ ikut sertadlm pemerintahan.

status pasif, yaitu status yg mewajibkan WN u/ taat & tundukpada negara.

Beberapa hak dasar yg dimiliki oleh WN, antara lain hak kemerdekaan atau kemerdekaan seseorang, hak mendapat kedudukan yg sama dlm hukum, hak perlindungan, hak politik, dan hak sosial. Setiap WN bersamaan kedudukannya dalam hukum & pemerintahan serta wajib menjunjung tinggi hukum & pemerintahan dgn tdk ada kecualinya, & berhak atas pekerjaan u/ penghidupan yg layak bagi kemanusiaan. Negara menjamin hak WN u/ berserikat, berkumpul, & mengeluarkan pendapat, baik dgn lisan maupun tulisan (pasal 28 UUD 1945). Hak berserikat yg dimaksud dlm pasal tsb adalah hak berpolitik rakyatnya atau kebebasan u/ mendirikan partai politik. Pengakuan partai politik o/ pemerintah tdk dikaitkan dgn program partai tsb, artinya pemerintah membebaskan kepada partai untuk menentukan sikapnya (pendukung atau oposan). Berdasarkan pengelompokannya, HAM terdiri atas enam bagian sbb : Hak asasi pribadi (Personal Rights), meliputi : kebebasan menyatakan pendapat; kebebasan memeluk agama; kebebasan bergerak, melakukan aktivitas.

Hak asasi ekonomi (Proverty Rights), meliputi: hak u/ memiliki sesuatu; hak u/ membeli sesuatu; hak u/ menjual sesuatu & memanfaatkannya.

Hak asasi u/ mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum &pemerintahan (Rights of Legal Quality)

Hak asasi politik (Political Rights), meliputi : hak u/ ikut serta dlm pemerintahan; hak pilih pasif & hak pilih aktif; hak mendirikan partai politik.

Hak asasi sosial dan kebudayaan

(Social and Culture Rights) meliputi: hak u/ memilih pendidikan; hak u/ mengembangkan kebudayaan; hak u/ berkreasi. perlindungan (Procedural Rights) meliputi : perlakuan dlm hal penangkapan; penggeledahan; peradilan.

Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan


11

MAN 1 KOTA SUKABUMI

2. Kewajiban Warga Negara Kewajiban WN dpt dikelompokan menjadi kewajiban thd negara, kewajiban thd sesama, & kewajiban thd diri sendiri. Setiap WN wajib menjunjung tinggi hukum & pemerintahan yg diatur dlm UUD 1945 pasal 27 ayat 1. Pada hakikatnya tujuan hukum disamping u/ mencapai keadilan dan ketertiban juga u/ mengatur kehidupan manusia dlm bermasyarakat & bernegara. Menaati hukum berarti telah menaati pemerintahan. Menjunjung hukum berarti menjunjung pemerintahan. Dengan demikian, hukum dan pemerintahan merupakan suatu kesatuan yg tdk bisa dipisahkan dari kerangkanya. C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS, AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA, SUKU 1. Prinsip Persamaan Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945 merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu kepentingan rakyat harus didahulukan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia harus diutamakan.

Tujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata, baik material maupun spiritual berarti bahwa pembangunan nasional yg dilakukan di Indonesia berasaskan pada keadilan sosial. Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pertama bangsa Indonesia harus dpt meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian mengusahakan agar pendapatan ansional itu dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia secara merata. Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ingin mewujudkan kesejahteraan yg merata bagi seluruh rakyat Indonesia, baik material maupun spiritual atau masyarakat adil dan makmur seutuhnya dgn cara mengabdikan segala kemampuan yg dimiliki scr gotong royong & kekeluargaan dari semua pihak demi kesejahteraan bersama. Manusia diciptakan sebagai mahluk monodualisme, yaitu sebagai mahluk pribadi (manusia memiliki kepentingan tersendiri yg mungkin berbeda dgn manusia lainnya) dan mahluk sosial (manusia adalah pribadi yg sangat membutuhkan bantuan & dukungan orang lain atau orang banyak demi kehidupan yg sejahtera. Nilai keadilan sosial dari sila kelima mencakup : Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial kemasyarakatan yg meliputi seluruh rakyat Indonesia. atas

Keadilan dlm kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidangideologi, politik, ekonomi, sosial kebudayaan, & hankam. Cita-cita masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual yg merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hakorang lain.

Cinta akan kemajuan & pembangunan.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

12

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Nilai sila kelima ini diliputi & dijiwai oleh sila I, II, III, & IV.

Kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yg terkandung dlm sila kelima yaitu : menyadari adanya hak yg sama untuk menciptakan keadilan sosial dlm hidup bermasyarakat; menyadari adanya kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial dlm hidup bermasyarakat; mengembangkan perbuatan luhur; menjunjung tinggi sikap kekeluargaan; menjunjung tinggi suasana kekeluargaan; menjunjung tinggi sikap gotong royong; menjunjung tinggi suasana yg penuh kegotongroyongan; bersikap adil terhadap sesama; harus menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban; menghormati hak orang lain; menolong orang lain agar orang itu dapat berdiri sendiri; tidak menggunakan hak milik kita untuk memeras orang lain; hemat & tidak bermewah-mewahan; tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dgn kepentingan umum; suka bekerja keras; menghargai hasil karya orang lain; selalu mencari kemajuan; selalu mengusahakan kesejahteraan bersama; mewujudkan kemajuan yg merata; mewujudkan keadilan sosial.

2. Sikap Warga Negara di Berbagai Bidang Kehidupan Untuk meningkatkan kemampuan dlm melaksanakan prinsip keadilan sosial, setiap warga negara dituntut untuk mengembangkan sikap & perilaku sbb : tenggang rasa dan tepa selira thd nasib sesamanya atau sikap kepedulian sosial atau kepekaan sosial terutama kepede yang menderita atau yg belum sejahtera;

hemat, cermat, dan tepat dalam memilih & menggunakan suatubarang atau kekayaan alam sesuai dgn manfaat & kebutuhannya

disiplin untuk menjaga & memelihara kelestarian lingkunganhidup & kekayaan alam;

ikhlas menolong sesama, baik keluarga, teman, & masyarakat; ikut aktif dalam kegiatan gotong royong demi kesejahteraanbersama;

menghindari sikap tdk adil, pemerasan thd org lain, & perbuatanyg merugikan kepentingan umum;

menghormati hak milik orang lain;


13

MAN 1 KOTA SUKABUMI

mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadiatau golongan.

Sikap-sikap yg mengandung persamaan warga negara dapat diterapkan di : Lingkungan Keluarga membiasakan sikap gotong royong dlm kegiatan keluarga; patuh kepada ketentuan keluarga & menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban; hemat, sederhana, menabung; tanggap & santun kpd semua anggota keluarga termasuk kpd pembantu; menyadari & mampu menempatkan diri sbg mahluk Tuhan; saling menghormati antara anggota keluarga; menghormati hak pribadi yg tdk boleh dicampuri pihak org lain; saling membantu dlm kesulitan & bersama dlm kegembiraan. Lingkungan Sekolah menjaga kebersihan, keutuhan sarana belajar, & saran umum; kerja bakti dan gotong royong dlm memelihara kebersihan & keindahan; hemat dlm menggunakan alat pelajaran; aktif dlm kegiatan sosial; saling membantu dlm memahami pelajaran dgn sesama siswa; menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah; mengembangkan sikap kekeluargaan antara sesama warga sekolah; aktif dlm kegiatan religius, PMR, UKS, & Pramuka; saling menghormati & menghargai serta bertanggung jawab thd sekolah; Lingkungan Masyarakat ikut aktif dlm kegiatan gotong royong; aktif menggalakan kegiatan koperasi; menyumbang & mengumpulkan dana sosial masyarakat untuk membantu warga yg mendapat musibah; aktif memanfaatkan lahan agar produktif; ikut mengembangkan pengetahuan atau keterampilan warga masyarakat; menyantuni fakir miskin & yatim piatu; aktif mendukung & menyukseskan program pemerintah; mengutamakan kepenmtingan umum di atas kepentingan pribadi; menyadari kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yg mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Lingkungan Bangsa dan Negara melaksanakan pembangunan di segala bidang bagi seluruh rakyat Indonesia; melaksanakan delapan jalur pemerataan dgn jujur & adil;


14

MAN 1 KOTA SUKABUMI

memajukan usaha koperasi; mengabdi kepada kepentingan negara dan masyarakat; menindak tegas orang-orang yg merugikan kepentingan umum; menyempurnakan pelaksanaan transmigrasi; meningkatkan pengetahuan & keterampilan masyarakat dlm upaya meningkatkan taraf hidup; disiplin kepada ketentuan yang berlaku dan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. PETA KONSEP

PASAL 26 UUD 1945 UU NO. 62 TAHUN 1958 UU NO. 3 TAHUN 1976

DASAR HUKU M

KEDUDUKA N WARGA NEGARA

WARG A NEGAR A

Pribadi Ekonomi Perlakuan yg sama dlm hukum & pemerintahan Politik Sosbud Perlakluan tata cara peradilan & perlindungan menghormati hak-hak orang lain; menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban; mengakui persamaan hak & kewajiban antar sesama manusia; tidak semena-mena thd orang lain; Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan; bersikap adil; berani membela kebenaran & keadilan; saling mencintai sesama manusia; mengembangkan sikap tenggang rasa; menjauhi sikap pemerasan thd orang lain; tdk melakukan perbuatan yg merugikan kepentingan umum; tdk memaksakan kehendak kpd orang lain.

PERSAMAAN WARGA NEGARA DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN


15

MAN 1 KOTA SUKABUMI

BAB 6. SISTEM POLITIK DI INDONESIA Sistem politik merupakan seperangkat mekanisme yg mempunyai fungsi dan peranan dlm struktur politik. Fungsi & peranan ini memiliki hubungan yg erat satu sama lainnya sehingga mewujudkan suatu proses yg langgeng. Suatu sistem politik yg berlaku di suatu negara adalah keseluruhan proses sejarah dari saat berdirinya suatu negara sampai saat negara itu melakukan hubungan dengan negara lain. A. SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTUKTUR POLITIK DI INDONESIA 1. Suprastruktur Politik di Indonesia a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Susunan MPR diatur dlm UUD 1945 pasal 2 ayat 1. Terdiri atas anggota-anggota DPR & anggota-anggota DPD. Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara (pasal 2 ayat 2). Jika diperlukan, dpt bersidang lebih dari sekali dg mengadakan sidang istimewa. UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD., yaitu: MPR terdiri atas anggota anggota DPR & DPD yg dipilih melalui pemilu. Jumlah anggota MPR adalah 700 orang dgn rincian anggota DPR 550 orang dan anggota DPD 150 orang. Tata cara pemilihan anggota DPD diatur dlm UU. DPR menetapkan jenis & jumlah wakil dari setiap golongan. Masa jabatan keanggotaan adalah 5 tahun & berakhir bersamasama saat anggota MPR yg baru mengucapkan sumpah. UU No. 23 tahun 2003 pasal 10 menyatakan bahwa MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yg berkedudukan sebagai lembaga negara. Dengan demikian, kedudukan MPR bukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, tetapi hanya sebagai lembaga negara. UUD 1945 pasal 3 ayat 1, 2, & 3, MPR mempunyai tugas dan wewenang, yaitu berwenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan Wapres dan hanya dapat memberhentikan presiden & Wapres dlm masa jabatannya. Hak MPR (UU No. 22 Thn. 2003) mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD; menentukan sikap & pilihan dalam pengambilan putusan; memilih & dipilih; membela diri; immunitas; protokoler; keuangan & administratif. Kewajiban anggota MPR mengamalkan Pancasila; melaksanakan UD 1945 & peraturan perundang-undangan; menjaga keutuhan NKRI & kerukunan nasional;


16

MAN 1 KOTA SUKABUMI

mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi; melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. b. Presiden Merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD. Dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wapres UUD 1945 pasal 7, presiden & wapres memegang jabatan selama lima tahun & sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yg sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan dalam kabinet presidensial, disamping sbg kepala negara juga sebagai kepala eksekutif. Untuk menjalankan UU, presiden mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah (PP). Walaupun memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan, namun tetap saja presiden mempunyai batasan sesuai dengan UUD 1945 yg menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat). Selain sebagai eksekutif, presiden bersama DPR menjalankan legislatif power. UUD 1945 pasal 5 ayat 1, presiden berhak mengajukan RUU kepada DPR. Setiap RUU yg telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden, kemudian disahkan oleh presiden sbg UU. Jika RUU tdk mendapat persetujuan bersama, rancangan tsb tdk boleh diajukan lagi dlm masa persidangan DPR waktu itu. Sbg kepala negara, presiden mengangkat duta dan konsul dgn memperhatikan pertimbangan DPR. Dlm menerima penempatan duta & konsul negara lainpun, berlaku hal yg sama. Presiden mempunyai tugas lain yaitu memberikan grasi dan rehabilitasi (memperhatikan pertimbangan MA), serta amnesti dan abolisi (memperhatikan pertimbangan DPR). UUD 1945 pasal 6 ayat 2 mengatur pemilihan presiden & wapres. TAP MPR No. VI/MPR/1999 pasal 1 dikatakan bahwa calon presiden & wapres adalah orang Indonesia asli & harus memenuhi syarat sbb : WNI. Telah berusia 40 tahun. Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam pemilu. Bertaqwa kepa Tuhan YME. Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila & UUD 1945. Memiliki visi kenegarawanan yg berdasar pada komitmen yang kuat thd persatuan & kesatuan bangsa. Bersedia menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar yg telah ditetapkan oleh Majelis & putusan-putusan Majelis. Berwibawa.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

17

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Jujur. Adil. Cakap. Dukungan dari rakyat yg tercermin dlm MPR. Tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tdk langsung dlm setiap kegiatan yg menghianati NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD 1945, seperti G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya. Tidak sedang menjalankan hukuman pidana berdasarkan keputusan pengadilan yg tdk dpt diubah lagi karena tindak pidana yg diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun. Tidak terganggu jiwa dan ingatannya. Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan capres dan cawapres juga harus melaporkan daftar seluruh kekayaannya. Dalam hal pemilihan, presiden dan wapres dipilih dalam satu pasangan scr langsung oleh rakyat. Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Pasangan capres & cawapres yg mendapatkan suara lebih dari 50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dgn sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden & wapres. Jika dlm pemilu tdk ada pasangan capres dan cawapres terpilih, 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama & kedua dlm pemilu dipilih oleh rakyat scr langsung, & pasangan yg memperoleh suara terbanyak dilantik sbg presiden & wapres. c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua & tiga orang wakil ketua yg dipilih dari & oleh anggota DPR dlm sidang paripurna DPR. Tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPR. DPR terdiri atas fraksi-fraksi, pimpinan DPR, badan musyawarah, komisi-komisi, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama antar parlemen, & panitia khusus. DPR mempunyai sebuah sekretariat sbg unsur pelayanan. Kedudukan DPR sbg lembaga negara, & tdk bisa dibubarkan oleh presiden. DPR dpt senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh melanggar haluan negara yg telah ditetapkan MPR maka presiden dapat diundang dlm Sidang Istimewa untuk dimintakan pertanggungjawabannya. Tugas & wewenang DPR : membentuk UU yg dibahas dgn presiden; membahas & memberikan persetujuan PERPU; menerima & membahas usulan RUU yg diajukan oleh DPD; memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU;


18

MAN 1 KOTA SUKABUMI

menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD; melaksanakan pengawasan; membahas & menindaklanjuti hasil pembahasan yang diajukan oleh DPD thd pelaksanaan UU mengenai otda, pemekaran, pembentukan daerah, dsb; memilih anggota BPK dgn memperhatikan pertimbangan DPD; membahas & menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK; memberikan persetujuan kpd presiden atas pengangkatan dan pemberhentian komisi yudisial. Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai hak interpelasi, angket, & menyatakan pendapat. Selain itu, mengajukan RUU, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, immunitas, protokoler, serta keuangan & administratif. d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemerikasaan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai sesuai dgn kewenangannya. Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah, tetapi kedudukannya tidak berdiri di atas pemerintah. BPK diatur dalam UU No. 5 Tahun 1973. Tugas, kewajiban, dan wewenang BPK dlm pasal 2 adalah sbb : bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab pemerintah tentang keuangan negara; bertugas memeriksa semua pelaksanaan APBN; pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2 tsb dilakukan berdasarkan ketentuan UU; hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kpd DPR. Berkedudukan di ibu kota negara & memiliki perwakilan di setiap provinsi. Berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, & lima orang anggota. Keputusan diambil atas dasar musyawarah u/ mufakat. Seluruh anggota BPK diangkat oleh presiden selaku kepala negara atas usul DPR. Untuk setiap lowongan keanggotaan BPK, DPR mengusulkan lima orang calon. Syarat yg harus dipenuhi antara lain : WNI; bertaqwa kpd Tuhan YME; sekurang-kurangnya berusia 35 tahun; setia thd NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD 1945; mempunyai kecakapan & pengalaman dlm bidang keuangan & administrasi negara; tidak diragukan ttg integritas & kejujurannya.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

19

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Anggota BPK diangkat u/ masa jabatan lima tahun dan dapat diangkat kembali u/ masa jabatan lima tahun mendatang. Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, BPK mempunyai satu sekretariat yg dipimpin oleh seorang sekjen. Sekjen diangkat & diberhentikan oleh presiden atas usul BPK. Sekjen & pegawai sekjen lainnya adalah pegawai negeri. e. Mahkamah Agung (MA) Adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Dlm pelaksanaan tugasnya, MA terlepas kekuasaan pemerintah & pengaruh lainnya. dari pengaruh

MA memberikan pertimbangan hukum pada presiden dalam permohonan grasi & rehabilitasi. Mempunyai wewenang menguji scr materil terhadap peraturan perundangan di bawah UU. UUD 1945 pasal 24 : ayat 1: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka u/ menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum & keadilan. ayat 2 : kekuasaan kehakiman dilakukan o/ sebuah Mahkamah Agung & badan peradilan yg berada dibawahnya dlm lingk. peradilan umum, lingk. peradilan agama, lingk. peradilan tata usaha negara, & oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. UUD 1945 pasal 25 : Syarat-syarat u/ menjadi & diberhentikan sbg hakim ditetapkan dgn UU. UU yg mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 5 Tahun 2004. MA bertugas & berwenang memeriksa & memutus : permohonan kasasi; sengketa ttg kewenangan mengadili; permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. f. Mahkamah Konstitusi (MK) Berwenang : mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final u/ menguji materi UU thd UUD 1945. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan ttg hasil pemilu. Wajib : memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran o/ presiden dan/atau wapres menurut UUD 1945.


20

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yg ditetapkan oleh presiden, yg diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga org oleh DPR, & tiga org oleh presiden. Ketua & wakil ketua MK dipilih dari & oleh hakim konstitusi. Hakim konstitusi hrs memiliki integritas & kepribadian tidak tercela, adil, negarawan yg menguasai konstitusi & ketatanegaraan, serta tdk merangkap sbg pejabat negara. g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sbg lembaga negara. Terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yg dipilih melalui pemilu. Setiap provinsi ditetapkan empat org anggota DPD. Keanggotaan DPD diresmikan dgn keputusan presiden. Masa jabatan anggota DPD selama lima tahun dan berakhir bersamaan saat anggota DPD yg baru mengucapkan sumpah. Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua & sebanyak-banyaknya dua org wakil ketua. Tugas pimpinan DPD yaitu : memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; menyusun rencana kerja; menjadi jubir DPD; melaksanakan & memasyarakatkan putusan DPD; mengadakan konsultasi dengan presiden & pimpinan lembaga lainnya; menetapkan arah & kebijakan umum DPD; mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. DPD juga mempunyai fungsi, yaitu : pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan pertimbangan yg berkaitan dgn bidang legislasi tertentu. pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu. h. Komisi Yudisial (KY) UUD 1945 pasal 24B : KY bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dlm rangka menjaga & menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas & kepribadian yang tidak tercela. Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. 2. Infrastruktur Politik di Indonesia Semangat & isi UUD 1945 pasal 28 merupakan pengamalan sila kedua & keempat, yaitu mengakui & menjamin HAM atas dasar kesamaan dlm bidang politik, organisasi, & dlm pengajuan pendapat.


21

MAN 1 KOTA SUKABUMI

UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, menjamin sepenuhnya kpd warga negara u/ dpt mengemukakan pandangan, pemikiran, & gagasan scr bebas. Peran serta WN dlm memantapkan pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah dgn mengembangkan sistem politik yg menjunjung tinggi hal sbb : semangat kebersamaan; kekeluargaan, dan; keterbukaan yg bertanggung jawab. Dengan adanya sistem politik tsb, kepentingan utk persatuan bangsa dpt terwujud melalui cara sbb : dapat menumbuhkan solidaritas antar sesama warga sehingga dpt terhindar dari perpecahan; dgn adanya penghargaan thd orang lain maka akan terdapat sikap saling menolong & meringankan kesulitan hidup serta dapat menunjang proses pemantapan kehidupan bermasyarakat. Peran serta masyarakat dlm organisasi kemasyarakatan sangat diperlukan dlm sistem politik. Organisasi kemasyarakatan diluar struktur lembaga negara disebut sebagai infrastruktur politik. Artinya, organisasi atau lembaga ini berperan sebagai pengawas thd jalannya lembaga negara (suprastruktur). Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Indonesia berdasarkan ketentuan yg berlaku serta scr sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, & kepercayaan thd Tuhan YME u/ berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan Pancasila. Berikut ini beberapa ormas (infrastruktur) di Indonesia, yaitu : organisasi pemuda : AMPI, KNPI, KOSGORO, HMI, GPP, dsb; organisasi profesi : IDI, PGRI, IAI, ISPI, PWI, dsb; organisasi keagamaan : NU, Muhammadiyah, PERSIS, MUI, DGII, WALUBI, dsb. B. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA 1. Macam-Macam Sistem Politik Suatu negara tdk akan terlepas dari sistem politik yg dijalankan dan warga negara yg menjalankan sistem tsb. Sistem politik tdk akan terlepas dari pemerintah & masyarakat. a. Pengertian Sistem Politik David Easton Sistem politik dpt diperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikan dari seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara otorotatif kpd masyarakat.

Robert Dahl Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar manusia serta melibatkan sesuatu yg luas & berarti ttg kekuasaan, aturan-aturan, & kewenangan.


22

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Almond Sistem politik adalah sistem interaksi yg ditemui dalam masyarakat merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi integrasi (mencapai kesatuan & persatuan dlm masyarakat yang bersangkutan), fungsi adaptasi (fungsi adaptasi thd lingkungan). Rusandi Sumintapura Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dlm struktur politik dlm hubungan satu sama lain yang menunjukan suatu proses yg langgeng. Sukarna Sistem politik ialah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur hub. pemerintah & rakyat atau sebaliknya, & mengatur hubungan antar negara dengan negara, atau sebaliknya dengan rakyatnya. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata cara mengatur negara. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, sistem politik diartikan sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas perilaku sosial melalui nilai-nilai yg disebarkan u/ masyarakat.

Suatu sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk mempertahankan kehidupan (vibiality), langgeng, berkelanjutan, mempunyai dorongan alamiah (provensity), serta bertahan (persisting), dlm segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai batas ttt. Pemerintah dlm sistem politik merupakan mekanisme formal atau mesin resmi negara disamping pranata (asosiasi) sosial politik lainnya yg kurang atau tdk resmi. Dlm setiap sistem politik paling tidak mencakup : fungsi integrasi dan adaptasi thd masyarakat, baik ke dlm maupun ke luar; penerapan nilai-nilai dlm masyarakat berdasarkan kewenangan; penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah ataupun tidak. Dari uraian di atas, dalam suatu negara akan ada dua hal, yaitu masyarakat yg melaksanakan nilai-nilai, & negara sebagai pihak yang memberlakukan nilai. Dengan demikian, bicara sistem politik sama halnya dengan bicara kehidupan politik masyarakat (social political life, infrastruktur), dan kehidupan politik pemerintah (governmental political life, suprastruktur). b. Ciri-Ciri Sistem Politik Almond (The politics of developing areas) Semua sistem politik termasuk yg paling sederhana mempunyai kebudayaan politik yg dapat diperbandingkan satu sama lain sesuai dgn tingkatan & bentuk pembidangan kerja yg teratur. Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama walaupun tingkatannya berbeda-beda.


23

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Semua struktur politik dispesialisasikan, baik pada masyarakat yg primitif maupun modern. Semua sistem politik adalah sistem campuran dlm pengertian kebudayaan.

David Easton adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batasbatas pengaruhnya; adanya input & output dlm sistem, yaitu keputusan-keputusan yg dibuat (output), & proses pembuatan keputusan, (input); adanya jenis & tingkatan differensiaisi dlm sistem; adanya tingkat integrasi sistem politik yg mencerminkan pula tkt efisiensinya.

Hoogerwerf berpendapat bahwa input bisa berasal dari dari sistem lain, misalnya sistem ekonomi. Sistem ekonomi yang terkena dampak dari kebijaksanaan pemerintah akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau bertentangan. Reaksi ini merupakan input bagi sistem politik untuk diproses lebih lanjut. Disamping itu, input juga bisa berasal dari perilaku politik berupa unjuk rasa/demonstrasi atau tindakan makar sebagai dampak dari output sistem politik. 2. Analisis Sistem Politik Demokrasi Pancasila Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yg digali dari kepribadian rakyat Indonesia sendiri. Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan yang mengandung semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Isi pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah : Pelaksanaan demokrasi hrs berdasarkan Pancasila sebagaimana disebut dlm Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya dalam batang tubuh & penjelasan UUD 1945.

Demokrasi ini hrs melindungi & menghargai hak-hak asasi manusia. Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas kelembagaan (institusional). Melalui kelembagaan ini diharapkan segala sesuatunya dpt diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu sesuai dgn UUD 1945. Demokrasi ini hrs bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di dalam penjelasan UUD 1945.

Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi bercorak khas Indonesia yg mengandung prinsip-prinsip sbb : Pemerintahan Berdasarkan Hukum


24

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Pemerintahan harus benar-benar menjunjung tinggi hukum (rechtstaate) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka (machstaate).

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Negara wajib menghargai dan melindungi HAM (warga negara) sebab HAM merupakan hak-hak yang dianugrahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia sbg mahluk ciptaan-Nya. Jaminannya tertuang dlm Pembukaan & Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan MPR RI No. XVII/MPR/1998 ttg HAM, UU No. 39 Tahun 1999, & UU No. 26 Tahun 2000 ttg peradilan HAM. Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah Dalam setiap pengambilan keputusan diusahakan melalui musyawarah u/ mencapai mufakat. Jika musyawarah tdk tercapai maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting). Peradilan yang Merdeka Badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya (pasal 24 & 25 UUD 1945) Partai Politik & Organisasi Sosial Politik Keberadaan parpol/orsospol berfungsi menyalurkan aspirasi atau kehendak rakyat, serta membina pendidikan politik para kader & simpatisannya (UU No. 31 Tahun 2002 tentang parpol). Pelaksanaan Pemilihan Umum Pemilu merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Pemilu diatur dlm UU No. 12 tahun 2003.

3. Perbedaan Sistem Politik Pendekatan Dalam Sistem Politik Pendekatan Sejarah Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa. Tiga faktor yg mempengaruhi pendekatan ini yaitu: masa silam (the past), masa sekarang (the present), dan masa yg akan dtg (the future).

Pendekatan Sosiologis Mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di negara tsb. Pendekatan Kultural/Budaya Dilihat dari pendidikan & budaya masyarakatnya. Pendekatan Psycho-Social Dipelajari dari sikap-sikap masyarakat dalam menerima segala perubahan atau pengaruh dari luar. Pendekatan Filsafat Dilihat dari filsafat yg menjadi way of life suatu masyarakat atau bangsa. Pendekatan Ideologi Dilihat dari ideologi bangsa/negara yg berlaku di dlm negara tsb. (Dengan kata lain, sistem politik tdk bisa lepas dari doktrin politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diterima oleh sebagian besar rakyatnya. 25


MAN 1 KOTA SUKABUMI

Pendekatan Konstitusi & Hukum Dilihat dari konstitusi & UU serta hukum yg berlaku di dlm negara tsb. (Dengan demikian, segala kegiatan dari sistem politik akan selalu bersumber dan berpedoman kpd UUD dan UU yg dpt mencerminkan apakah sistem politik yg berlaku di negara itu demokratik atau kediktatoran.

Analisis Sistem Politik dari Faktor Struktur dan Fungsi Tiga fungsi politik yg tdk secara langsung terlibat dlm pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (public policy), tetapi sangat penting dlm menentukan cara bekerjanya sistem politik, yaitu sbb : Sosialisasi Politik Setiap sistem politik merupakan fungsi pengembangan dan memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum, bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk menjalankan peranan politik, adm., dan judiasial ttt. Fungsi ini melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, lembaga keagamaan, pekerjaan & bbg struktur politik.

Rekrutmen Politik (political recruitment} Merupakan fungsi penyeleksian rakyat u/ kegiatan politik & masa jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri u/ jabatan ttt, pendidikan, & ujian ttt. Komunikasi Politik Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan melalui bbg struktur yg ada dlm sistem politik.

C. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA 1. Sikap Positif terhadap Pengembangan Demokrasi di Indonesia Sikap positif warga negara dalam pengembangan nilai-nilai demokrasi Pancasila & UUD 1945, yaitu : melaksanakan hak pilih & dipilih dlm pemilu; menjunjung tinggi hukum & pemerintahan RI; menyukseskan pemilu yg jujur & adil; melaksanakan GBHN & ketetapan MPR lainnya; bermusyawarah untuk mufakat dlm mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama; saling mendukung dlm usaha pembelaan negara; saling menghormati kebebasan dlm hidup beragama. Contoh hak dan kewenangan WNI dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia : Di bidang politik, berhak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan memasuki suatu organisasi sospol, & ikut serta dlm pemerintahan.

Di bidang pendidikan, mempunyai hak memperoleh pendidikan, mengembangkan karir pend., mendirikan lembaga pendidikan swasta, & ikut serta menangani pendidikan. Di bidang ekonomi, berhak memperoleh pekerjaan, memperoleh penghidupan yg layak, memiliki barang, & untuk berusaha.


26

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Di bidang sosial budaya, berhak mendapatkan pelayanan sosial, kesehatan, mengembangkan bahasa, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing, & mendirikan lembaga sosial budaya.

UUD 1945 & peraturan per-UU-lainnya menjamin sepenuhnya kepada warga u/ dpt mengemukakan pandangan, pemikiran, & gagasan scr bebas. Kebebasan yang dimiliki harus dapat keseimbangan, keserasian, keselarasan. memenuhi unsur

Peran serta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan demokrasi Pancasila, diantaranya adalah dengan melambangkan budaya politik yg menjunjung tinggi hal-hal berikut ini : semangat kebersamaan; kekeluargaan; keterbukaan yg bertanggung jawab. Jika ditinjau dari kepentingan untuk persatuan bangsa, pola hidup kekeluargaan ini sangat menunjang terwujudnya persatuan bangsa karena : dapat menumbuhkan solidaritas antar sesama warga sehingga dpt terhindar dari perpecahan; dengan adanya penghargaan thd org lain, akan tdp sikap saling tolong menolong & meringankan kesulitan hidup serta dapat menunjang proses pemantapan kehidupan bermasyarakat. Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi Pancasila, antara lain : Setiap WNI bertanggung jawab thd pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila.

Setiap WNI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu scr langsung, umum, bebas, & rahasia. Setiap WNI bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan pemerintahan RI. Setiap WNI bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara. Setiap WNI bertanggung jawab atas pelaksanaan mempertahankan, & mengisi kemerdekaan Indonesia. HAM,

2. Sistem Politik Demokrasi Pancasila Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah perluasan keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara yg ditentukan dlm peraturan per-UU yg berlaku. Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sbb : Apek formal, yaitu aspek yg mempersoalkan proses & cara rakyat dlm menunjuk wakil-wakilnya dlm badan-badan perwakilan rakyat & pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat scr bebas, terbuka, & jujur untuk mencapai konsensus bersama.

Aspek materiil, yaitu aspek yg mengemukakan gambaran manusia & mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya manusia Indonesia sesuai dgn gambaran, harkat, dan martabat manusia. 27


MAN 1 KOTA SUKABUMI

Aspek normatif (kaidah), yaitu aspek yang mengungkapkan seperangkat norma-norma atau kaidah-kaidah yang menjadi pembimbing & kriteria dlm mencapai tujuan kenegaraan.

Dalam demokrasi Pancasila ada beberapa norma penting yg harus diperhatikan, yaitu keadilan, keterbukaan, dan kebenaran. Ketiga norma tsb dpt menjadi aturan main dalam melaksanakan demokrasi Pancasila yg harus ditaati oleh siapapun. Norma tsb harus didukung oleh aspek-aspek sbb : Aspek optatif Mengetengahkan tujuan/keinginan yg hendak dicapai. Tujuan itu adalah terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan, & negara kebudayaan.

Aspek organisasi Mempersoalkan organisasi sbg wadah pelaksanaan demokrasi Pancasila. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan atau lembaga-lembaga negara dan organisasi sosial politik di masyarakat. Aspek Kejiwaan Adalah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara & semangat para pemimpin pemerintahan. Dalam jiwa demokrasi Pancasila dikenal beberapa aspek kejiwaan, yaitu : jiwa demokrasi Pancasila pasif, yakni hak untuk mendapat perlakuan secara demokrasi Pancasila; jiwa demokrasi Pancasila aktif, yakni jiwa yang mengandung kesediaan u/ memperlakukan pihak lain sesuai dgn hak-hak yg diberikan oleh demokrasi Pancasila; jiwa demokrasi Pancasila nasional, yakni jiwa obyektif & masuk akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan masyarakat; jiwa pengabdian, yaitu kesediaan berkorban demi menunaikan tugas jabatan yg dipangkunya & jiwa kesediaan berkorban u/ sesama manusia & warga negara.

Aturan-aturan pelaksanaan musyawarah yg sesuai dengan demokrasi Pancasila : mengutamakan kepentingan negara & masyarakat; tdk memaksakan kehendak kpd orang lain; mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama; musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan; dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah; musyawarah dilakukan dgn akal sehat & sesuai dgn hati nurani yg luhur; keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan scr moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran & keadilan. Tata cara musyawarah dalam berbagai bidang kehidupan harus mengandung prinsip-prinsip sbb : Musyawarah bersumber pd paham kerakyatan yg dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan.RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP

28

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Setiap putusan yg diambil hrs selalu dpt dipertanggungjawabkan & sama sekali tdk boleh bertentangan dgn Pancasila & UUD 1945 beserta penjelasannya. Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yg sama dlm mengeluarkan pendapat. Hasil musyawarah atau setiap putusan, baik sabagai hasil mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan dilaksanakan. Apabila cara musyawarah u/ mufakat tidak dpt mempertemukan pendapat yg berbeda & hal ini sdh diupayakan berkali-kali, maka dapat digunakan cara lain, misalnya cara pengambilan dengan keputusan suara terbanyak (voting).

Voting dlm demokrasi Pancasila dilakukan dgn persyaratan sebagai berikut : Jika jalan musyawarah u/ mufakat sudah ditempuh scr maksimal, ttp tdk berhasil mencapai mufakat. Musyawarah untuk mufakat tdk mungkin diusahakan lagi karena terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tdk mungkin lagi ditemukan atau didekatkan. Karena faktor waktu yang mendesak sehingga hrs segera diambil keputusan. Sebelum dilakukan voting, kepada semua peserta rapat diberikan kesempatan untuk mempelajari pendirian atau pendapat yang berbeda itu. Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah jika diambil dlm rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) jml anggota rapat (kuorum) dan disetujui oleh lebih dari separuh jml anggota yg hadir memenuhi kuorum. Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang menjadi tugas utamanya bukan sekedar ikut musyawarah, melainkan turut bertanggung jawab atas terlaksananya semua keputusan musyawarah. Nilai-nilai luhur yg terkandung dalam setiap pengambilan keputusan adalah sbb : Legawa atau berlapang dada, artinya bahwa setiap peserta musyawarah hrs scr sadar menerima & melaksanakan keputusan musyawarah dgn sepenuh hati. Religius, artinya bahwa hasil musyawarah itu harus dapat dipertanggungjawabkan scr moral terhadap Tuahan YME. Tenggang rasa, artinya bahwa dalam pelaksanaan musyawarah setiap peserta harus mau mendengarkan pendapat orang lain walaupun pendapatnya tsb kurang berkenan dgn pendapat kita. Keadilan, artinya bahwa dlm pengambilan keputusan hendaknya setiap peserta musyawarah diperlakukan scr adil. Maksudnya, seluruh peserta diikutsertakan scr layak sbg peserta lainnya. Kemanusiaan, artinya bahwa keputusan yang diambil hendaknya menjunjung tinggi harkat & martabat manusia. 3. Partisipasi Politik Sesuai dengan Aturan Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat mempunyai hak dalam bbg bidang kehidupan, baik bidang politik (pemerintahan), ekonomi,


29

MAN 1 KOTA SUKABUMI

sosbud, maupun hankam. Namun dalam menyalurkan hak itu ada aturan yg harus ditaati yg merupakan kewajiban kita. Pasal 28 UUD 1945 mengatur ttg hak kemerdekaan atau kebebasan mengemukakan pendapat (Kemerdekaan berserikat & berkumpul, mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan dsb. diatur dgn UU). Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan partisipasi politik, seperti pemilu, penyampaian pendapat, baik secara langsung maupun tdk langsung, serta partisipasi melalui masyarakat di lingkungan keluarga & kemasyarakatan. Kegiatan partisipasi politik tsb harus sesuai dengan aturan yg berlaku, seperti yg tdp dalam : UU No. 23 Tahun 2002, tentang parpol; UU No. 31 Tahun 2003, tentang pemilu; UU No. 22 Tahun 2003, tentang susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD Provinsi serta DPRD kabupaten/kota; UU No. 9 Tahun 1998, ttg kemerdekaan menyampaikan pendapat. Sikap & perbuatan yg demokratis dlm kehidupan sehari-hari adalah sbb : Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrim, dan meremehkan orang lain/kelompok

Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis, kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, dan tenggang rasa.

Contoh musyawarah u/ mufakat di lingkungan sekolah adalah sbb : pemilihan ketua kelas; pemilihan anggota MPK; pemilihan ketua OSIS; rapat OSIS u/ membuat program. Musyawarah di lingkungan masyarakat : pemilihan ketua RT/RW; pemilihan kepala desa; musyawarah u/ mendirikan pos ronda; musyawarah u/ mendirikan tempat ibadah; musyawarah u/ memperbaiki jalan; musyawarah u/ mengadakan peringatan hari besar nasional dan hari besar agama. Prinsip musyawarah untuk mufakat dapat dilaksanakan dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia yaitu setelah selesai pemilu, diantaranya MPR sesuai dgn Pasal 3 UUD 1945 menetapkan GBHN. Usaha MPR u/ melaksanakan tugas tsb adalah melalui musyawarah u/ mencapai mufakat dengan tujuan agar keputusan yang diambil merupakan hsl kemufakatan bersama sehingga tujuan mewujudkan masyarakat adil & sejahtera dpt diwujudkan sesuai dengan cita-cita negara & kehendak rakyat. 4. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan Pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yg menekankan pada empat prinsip penting sbb :


30

MAN 1 KOTA SUKABUMI

Kesimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu prinsip dalam melaksanakan musyawarah ketika setiap orang mengetahui apa yg menjadi hak pribadi, hak orang lain, dan kewajiban thd orang lain. Persamaan, yakni prinsip yang menekankan bahwa setiap orang memiliki kedudukan, hak, & kewajiban yg sama. Kebebasan yg bertanggung jawab, artinya bahwa setiap orang bebas u/ mengemukakan pendapat. Mengutamakan persatuan & kesatuan, yakni setiap pelaksanaan musyawarah harus mengutamakan kepentingan umum.

Berdasarkan hal tsb, contoh pelaksanaan pengambilan keputusan berbentuk demokrasi Pancasila adalah pemilu yang dilaksanakan di Indonesia tahun 1999 dan 2004. PETA KONSEPDIKTATOR MACAMMACAM SISTEM POLITIK DEMOKRASI MONARKI

PENDEKATAN SEJARAH SISTEM POLITIK PENDEKATAN SISTEM POLITIK PENDEKATAN SOSIOLOGI PENDEKATAN KULTURAL PENDEKATAN FILSAFAT PENDEKATAN KONSTITUSI SOSIALISASI POLITIK FUNGSI SITEM POLITIK REKRUITMEN POLITIK KOMUNIKASI POLITIK


31

Materi X Smt 2

Documents