Materi Pertemuan Koordinasi dengan Sektor Jasa Keuangan-publik ...

Pertemuan dengan Sektor Jasa Keuangan dalam rangka Penguatan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan

Terorisme (APU-PPT) Sektor Jasa Keuangan

Grup Penanganan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

2016

GrupPenangananAPUPPT

2GrupPenangananAPUPPT

•  Pengantar

•  PersiapanMutualEvalua2onIndonesia2017

•  RencanaKedepan

1

2

3

3

Otoritas Jasa Keuangan bertanggung jawab dalam pengawasan dan pengaturan sektor jasa keuangan

UU No.8 Tahun 2010TentangPencegahandanPemberantasan TindakPidanaPencucianUang

UUNo.9Tahun2013TentangPencegahandanPemberantasanTindakPidanaPendanaanTerorisme

UUNo.8Tahun2010Ps 1 (17) Lembag a Pengawas dan Pengatur adalahlembaga yang memiliki kewenangan pengawasan,pengaturan dan/atau pengenaan sanksi terhadapPihakPelaporPs 18 (1) Lembaga Pengawas dan Pengaturmenetapkan ketentuan prinsip mengenali PenggunaJasaPs 18 (4) Lembaga Pengawas dan Pengatur wajibmelaksanakan pengawasan atas kepatuhan PihakPelapor dalam menerapkan prinsip mengenaliPenggunaJasaPs 31 (3) Hasil pelaksanaan Pengawasan KepatuhanyangdilakukanolehLembagaPengawasdanPengaturdisampaikankepadaPPATK

UUNo.9Tahun2013Ps 1 (12) Lembaga Pengawas dan Pengatur yangselanjutnya disingkat LPP adalah lembaga yangmemilikikewenanganpengawasan,pengaturandan/ataupengenaansanksiterhadapPJK

1

2

JasaKeuangan=PihakPelapor=PenyediaJasaKeuangan

(Ps17(a)UUNo.8Tahun2010)

PencucianUangdanPendanaanTerorismemenggunakanjasakeuangansebagai

saranamelakukanNndakpidana

1.   Bank2.   Perusahaanpembiayaan3.   Perusahaanasuransidanperusahaan

pialangasuransi4.   DanaPensiunlembagakeuangan5.   Perusahaanefek6.   Manajerinvestasi7.   Kustodian8.   Waliamanat9.   Perposansebagaipenyediajasagiro10.   Pedagangvalutaasing11.   Penyelenggaraalatpembayaran

menggunakankartu12.   Penyelenggarae-moneydan/ataue-

wallet13.   Koperasiyangmelakukankegiatan

simpanpinjam14.   Perusahaanyangbergerakdibidang

perdaganganberjangkakomodiN15.   Penyelenggarakegiatanusaha

pengirimanuang

UUNo.21Tahun2011TentangOtoritasJasaKeuangan

1 Ps5OJKberfungsimenyelenggarakansistempengaturandanpengawasanyangterintegrasiterhadapkeseluruhankegiatandidalamsektorjasakeuangan

2 Ps6OJKmelaksanakantugaspengaturandanpengawasanterhadapkegiatanjasakeuangandisektor(a)perbankan,(b)pasarmodaldan(c)perasuransian,DanaPensiun,LembagaPembiayaan,danLembagaJasaKeuanganlainnya

3Ps7(c)pengaturandanpengawasanmengenaiaspekkehaN-haNanbank,melipuN:BuNr3:PrinsipmengenalnasabahdananNpencucianuangBuNr4.Pencegahanpembiayaanterorismedankejahatanperbankan

1 Pengawasan

2 Pengaturan

3Kerjasama(Koordinasi)

4 Ps47(1)OJKdapatmelakukankerjasamadenganotoritaspengawasLembagaJasaKeuangandinegaralainsertaorganisasiinternasionallainnyaBuNrC:Kerjasamadalamrangkapemeriksaandanpenyidikansertapencegahankejahatandisektorkeuangan

3besarantugas

AkhirThn2015pembentukanGrupPenangananAnN

PencucianUangdanPencegahanPendanaanTerorisme(APU

PPT)*)

SatgasAPUPPTKDKOJKNo.KEP-04/D.01/2014tgl19/11/2014tentangPembentukanSatuanTugasPencegahanTPPU/TPPTdiSektorJasaKeuangan

*)dibawahManajemenStrategis1C

GrupPenangananAPUPPT

Organisasi Grup Penanganan APU PPT didirikan Desember 2015 dengan lingkup tanggung jawab pengawasan, pengaturan, pengembangan dan koordinasi antar lembaga

PengendalianKualitasdanMonitoringPengawasan

Sektoral

Pengaturan,RisetdanPengembangan

Depu2KomisionerManajemenStrategis1C

4

KepalaGrupPenangananAn2PencucianUangdanPencegahanPendanaanTerorisme

KoordinasidanKerjasamaantarLembaga

SubBagianAdministrasiFungsi:1.  Pemberiandukungandenganmelakukankoordinasiperencanaan,penyusunandanpengembangan

standar,ketentuan,pedomanmengenaiarahdankebijakanTPPU/TPPTsektorjasakeuanganbaikinternalOJKmaupuneksternal,pengkajian,penilaianrisikonasional(na.onalriskassesment)

2.  PengawasandanpemberianrekomendasiterkaitpenangananAPUPPTsetorkeuangan

GrupPenangananAPUPPT

Misi

Memperkuat serta mengembangkan pelaksanaan fungsi pengawasan, pengaturan dan koordinasi antar sektoral serta kerjasama antar lembaga dalam pencegahan TPPU-TPPT didukung oleh SDM yg kompeten dan memiliki integritas

Visi

Menjadi satuan kerja yang handal dan terpercaya di dalam melaksanakan aktivitas penanganan pencegahan TPP U – TPPT guna mendukung stabilitas sistem keuangan

Amanat Undang-Undang 1.  UU No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 2.  UU No.21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan 3.  UU No.9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

5GrupPenangananAPUPPT

•  Pengantar•  MutualEvalua2onIndonesia2017

•  RencanaKedepan

1

2

3

6GrupPenangananAPUPPT

SektorJasaKeuanganmerupakanmediayangdigunakansebagaisaranadalampencucianuang*)

PIHAKPELAPORBERISIKOTINGGI

ANCAMANYANGMUNCUL

TINDAKPIDANAASALBERISIKOTINGGI

NARKOTIKA

KORUPSIPERPAJAKAN

1

2

3

BANKPASARMODALPROPERTI

1

2

3

VIRTUALCURRENCY(BitCoin)

1

*)PPATK

ModusPendanaanTerorismeBerisikoTinggi1

Sumbangankeyayasan,berdagang/kegiatanusaha,ak2vitaskriminal

……..sertadijadikansebagaimediauntukPendanaanTerorisme*)

ProfilBerisikoTinggi

WilayahBerisikoTinggi

2

3

Pelajar/Mahasiswa,Yayasan/OrganisasiNirlaba

DKIJakarta,JawaBarat,JawaTengah,Banten,SumateraUtara,NanggroeAcehDarussalam,SulawesiSelatan,NTB

PemindahanDanaBerisikoTinggi

InstrumenTransaksiBerisikoTinggi

4

5

SistemPembayaranElektronik,SistemPembayaranOnline,NewPaymetMethod

Tarik/SetorTunai

7GrupPenangananAPUPPT

OlehkarenaitudilakukanpemantauanberkalaterkaitpenerapanAPUPPTdalamsuatunegarayangmengacupadaStandar

Internasional

Mutual Evalua2on Indonesia direncanakan akan dilaksanakan pada Q4 (September-Desember2017)oleholehAsiaPacificGrouponMoneyLaunderingterhadapkepatuhanIndonesia Asia Pacific Group on Money Laundering atas pelaksanaan 40 RekomendasiFATF.Rekomendasi FATF merupakan serangkaian standar dalam upaya pencegahan danpemberantasanTindakPidanaPencucianUang(TPPU)

MutualEvaluaNonIndonesia2017

8GrupPenangananAPUPPT

TheFATFRecommendaNons*)

*)Interna2onalStandardsonComba2ngMoneyLaunderingandTheFinancingofTerrorism&Prolifera2on–FinancialAc2onTaskForce

A–AML/CFTPOLICIESANDCOORDINATION1-Assessingrisks&applyingarisk-basedapproach2R.31Na2onalcoopera2onandcoordina2onB–MONEYLAUNDERINGANDCONFISCATION3R.1&R.2Moneylaunderingoffence4R.3Confisca2onandprovisionalmeasuresC–TERRORISTFINANCINGANDFINANCINGOFPROLIFERATION5SRIITerroristfinancingoffence6SRIIITargetedfinancialsanc2onsrelatedtoterrorism&terroristfinancing7Targetedfinancialsanc2onsrelatedtoprolifera2on8SRVIIINon-profitorganisa2onsD–PREVENTIVEMEASURES9R.4Financialins2tu2onsecrecylawsCustomerduediligenceandrecordkeeping10R.5Customerduediligence11R.10RecordkeepingAddi7onalmeasuresforspecificcustomersandac7vi7es12R.6Poli2callyexposedpersons13R.7Correspondentbanking14SRVIMoneyorvaluetransferservices15R.8Newtechnologies16SRVIIWiretransfersReliance,ControlsandFinancialGroups17R.9Relianceonthirdpar2es18R.15&R.22Internalcontrolsandforeignbranchesandsubsidiaries19R.21Higher-riskcountriesRepor7ngofsuspicioustransac7ons20R.13&SRIVRepor2ngofsuspicioustransac2ons21R.14Tipping-offandconfiden2alityDesignatednon-financialBusinessesandProfessions(DNFBPs)22R.12DNFBPs:Customerduediligence23R.16DNFBPs:Othermeasures

E–TRANSPARENCYANDBENEFICIALOWNERSHIPOFLEGALPERSONSANDARRANGEMENTS24R.33Transparencyandbeneficialownershipoflegalpersons25R.34TransparencyandbeneficialownershipoflegalarrangementsF–POWERSANDRESPONSIBILITIESOFCOMPETENTAUTHORITIESANDOTHERINSTITUTIONALMEASURESRegula7onandSupervision26R.23Regula2onandsupervisionoffinancialins2tu2ons27R.29Powersofsupervisors28R.24Regula2onandsupervisionofDNFBPsOpera7onalandLawEnforcement29R.26Financialintelligenceunits30R.27Responsibili2esoflawenforcementandinves2ga2veauthori2es31R.28Powersoflawenforcementandinves2ga2veauthori2es32SRIXCashcouriersGeneralRequirements33R.32Sta2s2cs34R.25GuidanceandfeedbackSanc7ons35R.17Sanc2onsG–INTERNATIONALCOOPERATION36R.35&SRIInterna2onalinstruments37R.36&SRVMutuallegalassistance38R.38Mutuallegalassistance:freezingandconfisca2on39R.39Extradi2on40R.40Otherformsofinterna2onalcoopera2on

9GrupPenangananAPUPPT

•  Pengantar

•  MutualEvalua2onIndonesia2017

•  RencanaKedepan

1

2

3

10GrupPenangananAPUPPT

SektorJasaKeuanganperlumelakukanbeberapaupayadalamrangkapenguatanpencegahanTPPU-TPPT

Compliance

Target

Timeline

MembandingkanpelaksanaanpenerapanAPUPPTyangtelahdilakukandenganregulasiyangada

MenyusundanmenetapkantargetsertarencanakerjapenyesuaianpenerapanAPUPPT

Menepa2waktupenyesuaianpelaksanaanpenerapanAPUPPTdengan2melineyangdirencanakan

1

2

3

PenguatanPencegahanTPPUTPPT

KOORDINASIdanKERJASAMAdenganregulatordansektorjasakeuangan

JangkaPendek JangkaPanjangMutualEvalua2onIndonesia2017 Stabilitasperekonomiandanintegritassistemkeuangan

11GrupPenangananAPUPPT

Koordinasi dan Kerjasama Sektor Jasa Keuangan penting dalam mendukung upaya penguatan pencegahan TPPU dan TPPT sebagaimana diamanatkan

oleh Undang-Undang dan untuk memenuhi standar internasional

PELAKSANAANPERWAKILANBENTUK

PertukaranInformasi

Penyusunanketentuanhukumdan/ataupedomanEdukasidan/atausosialisasi

Peneli2andanRiset

1

2

3

4

Perbankan

PasarModalIndustriKeuanganNonBank(IKNB)

1

2

3

ForumKoordinasidanKerjasamaSektorJasaKeuangan

ForumKoordinasidanKerjasamaSektorPerbankan/PasarModal/IKNB

1

2

12

TERIMAKASIH

GrupPenangananAPUPPT