Regulasi Dan Standar Di Sektor Publik Pertemuan II

REGULASI DAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

PERKEMBANGAN REGULASI DI SEKTOR PUBLIK

Organisasi Sektor Publik(Mengelola Dana Masyarakat/Pemerintah)

Memberikan Pertanggungjawaban Publik Melalui Laporan Keuangan

Agar Pembaca Laporan Keuangan dapat Memahami Laporan Keuangan yang Telah Disusun Maka Diperlukan Suatu

Regulasi dan Standar Pelaporan

Organisasi Nirlaba

(PSAK 45)Organisasi

Pemerintahan (PP 71)

PENGERTIAN REGULASI SEKTOR PUBLIK

Regulasi Regulation Peraturan

Regulasi Sektor Publik merupakan ketentuan yang harus dijalankan dan dipatuhi dalam proses pengelolaan organisasi sektor publik, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Organisasi Politik, Yayasan, LSM, Organisasi Keagamaan, Sosial Masyarakat, dan lain-lain.

TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI PUBLIK

Pendahuluan

Mengapa diatur ?

Bagaimana mengaturnya

Pemasalahan dan Misi

Dengan apa diatur ?

Diskusi/Musyawarah

Catatan

TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI PUBLIKPendahuluan

Perancangan regulasi publik wajib mampu mendeskripsikan latar belakang perlunya disusun regulasi publik. Regulasi publik disusun karena adanya pemasalahan atau tujuan yang ingin dicapai.

Mengapa diaturRegulasi publik disusun karena adanya berbagai isu terkait yang membutuhkan tindakan khusus dari organisasi publik. Hal yang perlu dilakukan adalah mencari jawaban atas pertanyaan mengapa isu tersebut harus diatur atau regulasi harus disusun

TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI PUBLIKPermasalahan dan Misi

Sebuah regulasi publik disusun dan ditetapkan jika sebuah solusi alternatif atas suatu permasalahan telah dirumuskan. Penyusunan dan penetapan regulasi publik dilakukan dengan misi tertentu sebagai wujud komitmen, serta langkah organisasi publik menghadapi solusi permasalahan yang ada.

Dengan apa diatur ?a. UUD 1945 c. Perpu e. Kepmenb. UU d. Kepres f. SE, dll

TEKNIK PENYUSUNAN REGULASI PUBLIK Bagaimana mengaturnya ?

Regulasi publik disusun benar-benar merupakan wujud kebijakan organisasi publik dalam menghadapi berbagai permasalahan publik yang ada.

Diskusi/MusyawarahMateri regulasi publik harus disusun dan dibicarakan melalui mekanisme forum diskusi.

CatatanHasil catatan akan menjadi wujud tindak lanjut dari keputusan organisasi publik, menyangkut bagaimana regulasi publik akan dihasilkan dan dilaksanakan.

PERKEMBANGAN REGULASI TERKAIT ORGANISASI NIRLABA

REGULASI TENTANG YAYASANYayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaanyang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuantertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yangtidak mempunyai anggota.

Regulasi yang terkait dengan yayasan adalah - UU No. 16 Tahun 2001 diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004.

Undang-Undang ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan dapat berfungsi sesuai dengan maksud dan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat.

- Selain dua Undang-Undang tersebut, untuk lebih menjamin kepastian hukum pemerintah juga mengeluarkan PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Peraturan Pemerintah ini memberikan penjelasan yang lebih detail dan aplikasi dari ketentuan yang telah diataur dalam undang-undang tentang yayasan.

REGULASI TENTANG PARTAI POLITIKRegulasi yang terkait dengan partai politik:

Menurut UU 2/2008 , partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional

dan dibentuk oleh sekelompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaankehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentinganpolitik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara

keutuhanNKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sumber-Sumber keuangan partai politik, yaitu:a. Iuran anggotab. Sumbangan yang sah menurut hukumc. Bantuan keuangan dari APBN/APBD

UU No. 2 Tahun 1999

UU No. 31 Tahun 2002

UU No. 2 Tahun 2008

REGULASI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DAN BADAN HUKUM PENDIDIKANBadan Hukum Milik Negara (BHMN) adalah salah satu bentuk

badan hukum di Indonesia yang awalnya dibentuk untuk mengakomodasi kebutuhan khusus dalam rangka “privatisasi” lembaga pendidikan yang memiliki karakteristik tersendiri, khususnya sifat non-profit meski berstatus sebagai badan usaha.

Penetapan sebuah Universitas menjadi berstatus BHMN ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Contoh Universitas yang berstatus BHMN, yaitu:UI, UGM, IPB, ITB, USU, UPI, Unair.

Ciri-ciri Universitas yang berstatus BHMN, adalah:a. Memiliki Majelis Wali Amanat (MWA)b. Memiliki Senat Akademik (SA)c. Memiliki Otonomi manajemen dana dan akademik

REGULASI BADAN HUKUM MILIK NEGARA DAN BADAN HUKUM PENDIDIKAN

Pada akhir tahun 2008, disahkannya undang-undang tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). BHP adalah badan hukum penyelenggaraan pendidikan formal dengan prinsip nirlaba yang memiliki kemandirian dalam pengelolaannya dengan tujuan memajukan satuan pendidikan.

Dalam pengelolaannya, BHP berdasarkan pada sepuluhprinsip berikut.a. Nirlaba f. Layanan primab. Otonom g. Akses yang berkeadilanc. Akuntabel h. Keberagamand. Transparan i. Keberlanjutane. Penjaminan mutu j. Partisipasi atas

tanggungjawab negara

REGULASI TENTANG BADAN LAYANAN UMUM (BLU)

BLU adalah instansi di lingkungan pemerintah yang dibentuk untuk memberikan

pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual

tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Dalam melakukan kegiatannya, BLU

didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Yang dapat menjadi BLU adalah satker pemerintah operasional yang melayani

publik. Kriterianya:1. Bukan kekayaan negara/daerah yang dipisahkan sebagai satker

instansi pemerintah;2. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan poduktivitas ala

korporasi;3. Berperan sebagai agen dari menteri/pimpinan lembaga induknya:

a. Kedua belah pihak menandatangani kontrak kinerja,b. Menteri/pimpinan lembaga bertanggungjawab atas kebijakan

layanan yang hendak dihasilkan,c. BLU bertanggungjawab menyajikan layanan yang diminta.

BLU dibentuk untuk mempromosikan peningkatan layanan publik melaluifleksibilitas pengelolaan keuangan BLU yang dikelola secara profesional

denganmenonjolkan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas.

PERKEMBANGAN REGULASI TERKAIT KEUANGAN NEGARA

Keuangan Negara

Adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut

A. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara Penyusunan dan penetapan APBN Penyusunan dan penetapan APBD Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, Pemerintah Daerah serta Pemerintah/Lembaga Asing Hubungan keuangan antara Pemerintah dan Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Perusahaan Swasta, serta Badan Pengelola Dana Masyarakat Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD

B. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Ruang lingkup dan asas umum perbendaharaan negara Kewenangan pejabat perbendaharaan negara Pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/daerah Pengelolaan uang negara/daerah Pengelolaan piutang dan utang negara/daerah Pengelolaan investasi dan barang milik negara/daerah Penatausahaan dan pertanggungjawaban APBN/APBD Pengendalian intern pemerintah Penyelesaian kerugian negara/daerah Pengelolaan keuangan badan layanan umum

C. UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuagan Negara Pemeriksaan terdiri atas: pemeriksaan keuangan (pemeriksaan atas laporan keuangan), pemeriksaan

kinerja (pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negarayang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan efektivitas) , dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pelaksanaan Pemeriksaan: pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah. Pemeriksa dapat melakukan pelaksanaan investigatif guna mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana.

Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut., terdiri atas: Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah membuat opini; Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi; Laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu memuat kesimpulan.

PERKEMBANGAN REGULASI TERKAIT OTONOMI DAERAH

PERKEMBANGAN STANDAR DI SEKTOR PUBLIK

STANDAR YANG ADAIAI PSAK 45 organisasi nirlabaPemerintah Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintah (PSAP)IFAC International Public Sector

Accounting Standards (IPSAS)USA GASB dan FASAB

PSAK 45 (MENGATUR PELAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA)Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang

yang tidak mengharapkan pembayaran kembali/manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan.

Menghasilkan barang dan/atau jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka jumlahnya tidak dibagikan kepada para pendiri/pemilik entitas tersebut.

Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Hal itu berarti kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya entitas pada saat likuidasi/pembubaran entitas.

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH (PSAP)

Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah (KSAP) wewenang untuk menyusun dan menerbitkan PSAP

Kedudukan SAP : dibutuhkan dalam rangka penyusunan lapora pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan; digunakan oleh penyusun laporan keuangan dalam Pengembangan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah; digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk memahami informasi keuangan.

Kerangka Konseptual

PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan PemerintahPSAP 02 Laporan Realisasi AnggaranPSAP 03 Laporan Arus KasPSAP 04 Catatan Atas Laporan KeuanganPSAP 05 Akuntansi PersediaanPSAP 06 Akuntansi InvestasiPSAP 07 Akuntansi Aset TetapPSAP 08 Akuntansi Konstruksi dlm PengerjaanPSAP 09 Akuntansi KewajibanPSAP 10 Kebijakan Akuntansi, Dan Peristiwa Luar Biasa PSAP 11 Konsolidasi