Materi Pembelajaran Pendidikan K ewarganegaraan

Materi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan

OTONOMI DAERAH

Peta Konsep

OTONOMI

DAERAHPELAKSAN

AAN OTONOMI DAERAH

PARSI[ASI MASAYARA

KAT DALAM

PERUMUSAN

INSTRUMEN HUKUM

HAKIKAT OTONOMI DAERAH

Dasar Hukum

DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998

UUD 1945 pasal 18

. UU No. 32 Tahun 2004 dan UU no. 33 tahun

2004

OTONOMI DAERAH

KOMPETENSI DASAR2.1.

MENDESKRIPSIKA PENGERTIAN OTONOMI

DAERAH

INDIKATORMendefinisikan

pengertian otonomi daerah

Menjelaskan asas-asas otonomi daerah

Menjelaskan tujuan otonomi daerah

MATERI PEMBELAJARAN 1. Pengertian otonomi daerah.

2. Asas-Asas otonomi daerah

3. Tujuan otonomi daerah.

4. Dasar hukum otonomi daerah.

Pengertian Otonomi DaerahOtonomi Daerah adalah

hak, wewenang, dan kewajiban daerah

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai peraturan perundang-

undangan.

Istilah otonomi berasal dari bahasa

Yunani yaitu autos yang artinya

sendiri dan nomos yang

artinya aturan

Asas-Asas

Desentralisasi

Dekonsentrasi

Tugas

Perbantuan

Desentralisasi

penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada

daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dalam system NKRI.

DekonsentrasiPelimpahan wewenang

pemerintah oleh pemerintah pusat kepada

gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan

atau kepada instansi vertical di wilayah

tertentu.

Tugas PerbantuanPenugasan dari pemerintah

pusat kepada daerah atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten / kota dan

atau desa. Serta dari pemerintahan kabupaten /

kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

TUJUAN OTONOMI DAERAHMeningkatkan

pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Memberi kesempatan pada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai tradisi dan adat istiadatnya.

Meringankan beban pemerintah.

Memberdayakan potensi alam agar daerah mampu bersaing dan professional.

KEWENANGANPemerintah Pusat : 1. Politik Luar negeri2. Pertahanan dan

keamanan3. Ekonomi, Fiskal

(mata uang)4. Agama/ religi5. Hukum/ peradilan

Pemerintah Daerah :1. Pajak retribusi

daerah2. PILKADA3. SDA yang ada

didaerah4. PAD (Pendapatan

Asli Daerah)5. Aturan daerah

(perda)

SYARAT MENJADI DAERAH OTONOM :Syarat

administrasi :1. Adanya

persetujuan DPRD dan Kepala daerah

2. Rekomendasi dari menteri dalam negeri

Syarat teknis :1. SDM dan SDA2. Sosial budaya3. Luas daerah4. Politik dan hankamSyarat fisik wilayah :

1. Lima kabupaten untuk propinsi

2. Lima kecamatan untuk kabupaten

3. Empat kecamatan untuk kota.

Macam –macam bentuk otonomi daerah

1. Otonomi luas :

Kewenangan mengatur daerahnya sendiri seluas

luasnya

2. Otonomi nyata :

Keleluasaan daerah untuk mengatur daerahnya

sendiri berupa tugas, wewenang dan kewajiban

3. Otonomi bertanggung jawab :

Penyelengaraan daerah harus sesuai dengan

tujuan dan maksud pemberian otonomi.

PELAKSANAAN OTONOMI DAERAHOTDA dilaksanakan oleh pemerintah

daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)

Lembaga eksekutif daerah : Gubernur dan wakil

Lembaga legislatif daerah : DPRD dan perangkatnya

Gubernur terpilih akan dilantik dan diambil sumpahnya didepan anggota DPRD atas izin dari presiden melalui menteri dalam negeri

Masa jabatan gubernur dan wakil adalah 5 tahun, maksimal berkuasa 2 priode (10 tahun)

FUNGSI DAN HAK DPRD :Fungsi :1. Legislasi : membuat peraturan/ perda2. Anggaran : menyusun APBN/APBD3. Pengawasan : pengawasan kinerja

gubernurHak :1. Interplasi : meminta keterangan tentang

kebijakan2. Angket : melakukan penyelidikan kasus

tertentu3. Berpendapat : menyatakan pendapatnya

Faktor keberhasilan OTDA :SDM (sumber daya Manusia)Keuangan daerahSarana dan prasaranaPengelolaan daerah dan manajemenPERSOALAN YANG SERING MUNCUL

DALAM OTDA :1. Konflik antar daerah2. Ketimpangan kemajuan daerah yang

miskin dan kaya3. Terjadinya KKN didaerah.

Latihan soal : Bab II1. Pada masa pemerintahan siapa otonomi

daerah dilaksanakan dan siapa yang bertanggungjawab ?

2. Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah?

3. Sebutkan asas dalam pelaksanaan otonomi daerah ?

4. Apakah yang dimaksud dengan asas desentralisasi ?

5. Sebutkan syarat fisik wilayah berdirinya daerah otonom ?

6. Sebutkan kewenangan daerah otonom ?7. Sebutkan tujuan dari pelaksanaan

otonomi daerah?

Kompetensi Dasar 2.2Menjelaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik di daerah.

KEBIJAKAN PUBLIKKebijakan publik (policy) adalah : rangkaian

konsep atau dasar yang dijadikan pedoman dalam pemerintah daerah bagi masyarakat secara umum

Tujuan : mewujudkan ketertiban,hak dan kesejahteraan dalam masyarakat

Partsispasi masyarakat dalam kebijakan publik yaitu ikut serta/ Berperan aktif dalam kegiatan/Program

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PUBLIK Dipengaruhi oleh :1. Kebutuhan masyarakat2. Interest/ kepentingan masyarakat3. Adat istiadat setempat4. Sifat-sifat komunal didaerahBentuk partisipasi masyarakat dalam :1. Perda (peraturan daerah)2. PerGub (peraturan gubernur)3. KepGub (keputusan gubernur)4. InsGub (instruksi gubernur)

Macam-macam bentuk kebijakan publik :

1. Kebijakan ekstratif : berupa penyerapan sumberdaya yang ada didaerah/masyarakat (pajak)

2. Kebijakan distributif : kebijakan pelaksanaan distribusi sumberdaya alam didaerah (BBM)

3. Kebijakan regulatif : kebijakan yang mengatur prilaku dimasyarakat (Perda)

Proses Perumusan Kebijakan

Dampak partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik :

Positif :1. Kebijakan publik didukung oleh masyarakat2. Program pembangunan berjalan lancar3. Meminimalisir terjadinya KKN4. Kehidupan masyarakat yang demokratisNegatif :1. Kebijakan publik tidak didukung oleh

masyarakat2. Program pembangunan kurang berhasil3. Timbulnya KKN4. Kehidupan masyarakat yang tidak

demokratis

Kesesuaian otonomi daerah dengan Nilai Pancasila :1. Ketuhanan yang maha esa2. Kemanusiaan yang adil dan beradab3. Persatuan Indonesia4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

TERIMA KASIH

Erwin Marwiansyah, S.Pd