MATERI MUATAN KRP YANG BERDAMPAK/ BERISIKO Disampaikan Oleh: Dr. Ir. Fatma Djuwita, M. Si / NIP. 19640419 199203 2 002 HP. 085281579297 ([email protected]) Kepala Sub Direktorat Pengembangan Kebijakan Lingkungan Hidup Wilayah dan Sektor Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Hidup Kebijakan Wilayah dan Sektor Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta ⊡ Dalam Rangka Pelatihan Penyusunan KLHS VIA ONLINE ⊡ Jakarta, Juni 2020
35
Embed
materi Muatan KRP yang Berdampak/ Berisiko€¦ · MATERI MUATAN KRP YANG BERDAMPAK/ BERISIKO Disampaikan Oleh: Dr. Ir. Fatma Djuwita, M. Si / NIP. 19640419 199203 2 002 HP. 085281579297
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MATERI MUATAN KRP YANG BERDAMPAK/ BERISIKO
Disampaikan Oleh:
Dr. Ir. Fatma Djuwita, M. Si / NIP. 19640419 199203 2 002
Definisi KLHS : Rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau KRP
KLHSKLHS
Sistematis
MenyeluruhPartisipatif
Pembangunan Berkelanjutan
Ekonomi SosialEkologi
Sekarang
Prediksi Masa
MendatangMasa Lalu
Rangkaian Analisis
Ps 16 UU
32/2009
Proses Iteratif
KLHS DALAM UU NO. 32/2009
Pasal 14: KLHS adalah salah satu
Instrumen pencegahan
pencemaran dan/atau
kerusakan Lingkungan Hidup
Pasal 15 : pemerintah dan pemerintah
daerah wajib menyusun KLHS:
• RTRW beserta rencana rincinya,
• RPJPN, RPJPD, RPJMN, dan RPJMD
• RZWP3K beserta rencana rincinya,
RZ KSN, RPKKP, RZKKP
• KRP yang berpotensi menimbulkan
dampak dan/atau risiko LH
Pasal 16: Muatan KLHS
a. kapasitas daya dukung
dan daya tampung
Lingkungan Hidup untuk
pembangunan;
b. perkiraan mengenai
dampak dan risiko
Lingkungan Hidup;
c. kinerja layanan atau jasa
ekosistem;
d. efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam;
e. tingkat kerentanan dan
kapasitas adaptasi
terhadap perubahan
iklim; dan
f. tingkat ketahanan dan
potensi keanekaragaman
hayati.
Pasal 17:
(1) Hasil KLHS menjadi dasar
bagi KRP pembangunan
dalam suatu wilayah.
(2) Apabila hasil KLHS
menyatakan bahwa
DDDT sudah terlampaui,
a. KRP wajib diperbaiki
sesuai rekomendasi
KLHS; dan
b. segala usaha
dan/atau kegiatan
yang telah
melampaui daya
dukung dan daya
tampung lingkungan
hidup tidak
diperbolehkan lagi.
Pasal 18: Keterlibatan
masyarakat
Pasal 19:
(1) Untuk menjaga
kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan
keselamatan
masyarakat, setiap
perencanaan tata
ruang wilayah wajib
didasarkan pada
KLHS.
(2) Perencanaan tata
ruang wilayah
ditetapkan dengan
memperhatikan DDDT
LH. Pasal 15: Mekanisme KLHS:
a. Mengkaji KRP;
b. Merumusan Alternatif
c. Rekomendasi Perbaikan KRP
KERANGKA PIKIR
RZWP3K RPJP/M KRP lainnya RTRW KRP Masy
Identikasi Isu PB Identifikasi Materi
Muatan KRP
Isu PB Yang Paling
Strategis
Isu PB Prioritas
Materi Muatan KRP
yang berdampak
Analisis Pengaruh
Resiko JE SDA DDDT PI KEHATI
Rumusan
Alternatif
Rekomendasi
Perbaikan KRP
Konsultasi Publik
Penjaminan
Kualitas
Pendoku-
mentasian VALIDASI
1
2
3
4
5
6
7
8 9
10 11
Identifikasi Materi
Muatan KRP dari SDGs
1. Indikator Tercapai
2. Indikator tidak Tercapai
3. Indikator tidak ada
Data 4. Indikator tidak ada data
di wilayah kajian
1
KLHS DALAM PP NO. 46/2016
KEBIJAKAN, RENCANA DAN PROGRAM ADALAH
Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan
Pembangunan Berkelanjutan.
3.Rencana adalah hasil suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan
yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia termasuk RTRW beserta rencana rincinya, RPJP nasional, RPJP
daerah, RPJM nasional, dan RPJM daerah.
3.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang
dilaksanakan oleh instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau
kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Arah/ tindakan untuk
mencapai TPB
TPB sesuai KepPres No.
59/2017 ada 17 TPB
RTRW beserta Rencana Rincinya
RPJP Nasional / Daerah
RPJMD Nasional / Daerah
Satu atau lebih kegiatan
Untuk mencapai Sasaran / Tujuan
Ada alokasi Anggaran
MENGENAL JENIS KRP
RTRW beserta rencana rincinya
RPJP Nasional / Daerah
RPJMD Nasional /
Daerah
RTRW Nasional
RTRW Provinsi
RTRW Kabupaten
RTRW Kota RTR Kawasan
Strategis Nasional
RTR Kawasan Strategis Provinsi
RTR Kawasan Strategis
Kabupaten
RTR Kawasan Strategis
Kota RDTR
RTRW Pulau Kepulauan
PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang
JENIS KRP YANG WAJIB KLHS
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
RTR Pulau/Kepulauan;
Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis
Nasional;
Rencana Tata Ruang Laut Nasional;
Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan
Pulau pulau kecil beserta rencana
rincinya;
Rencana Zonasi Kawasan Strategis
Nasional Tertentu Untuk Pulau-Pulau Kecil
Terluar;
Rencana Pengelolaan dan Zonasi
Kawasan Konservasi Perairan;
Rencana Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Tingkat Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional;
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional; dan
KRP yang berpotensi dampak dan/atau
risiko Lingkungan Hidup lainnya di tingkat
nasional atau lintas provinsi.
RTRW Provinsi;
Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Provinsi;
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan
Pulau-pulau Kecil;
Rencana Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Provinsi;
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Provinsi;
Rencana Pembangunan Pusat
Pertumbuhan Ekonomi Tingkat
Provinsi;
Rencana Perubahan Peruntukan
dan Fungsi Kawasan Hutan Tingkat
Provinsi; dan
KRP yang berpotensi dampak
dan/atau risiko Lingkungan Hidup
lainnya di tingkat provinsi, atau
lintas kabupaten/kota
RTRW Kabupaten/Kota;
Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis Kabupaten/Kota;
Rencana Detail Tata Ruang
Kabupaten/Kota;
Rencana Tata Ruang Kawasan
Perkotaan yang merupakan
bagian wilayah kabupaten;
Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Kabupaten/Kota;
Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Kabupaten/Kota; dan
KRP yang berpotensi dampak
dan/atau risiko Lingkungan Hidup
lainnya di tingkat kabupaten/kota
MUATAN KRP?
RTRW Nasional
PP No. 13 Tahun
2017
RTRW Provinsi
Permen ATR No. 1/ 2018
RTRW Kabupaten
Permen ATR No. 1/ 2018
RTRW Kota
Permen ATR No. 1/ 2018
RTR Kawasan Strategis Nasional
Permen PU No.
1/PRT/M Tahun 2012
RTR Kawasan Strategis Provinsi
Permen ATR No. 37 Tahun
2016
RTR Kawasan Strategis
Kabupaten
Permen ATR No. 37 Tahun
2016
RTR Kawasan Strategis
Kota
?
RDTR
Permen ATR No. 16 Tahun
2018
RTRW Pulau
Kepulauan
=> dalam PerPres
PP NO. 13 TAHUN 2017, PP NO. 26 TAHUN 2008 TENTANG RTRW NASIONAL
KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MUATAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MUATAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL
MUATAN RTRW PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA (PERMEN
ATR/BPN NO. 1 TAHUN 2018)
MUATAN KAWASAN STRATEGIS NASIONAL (PERMEN PU NO. 1/PRT/M TAHUN 2012 )
MUATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
DAN MUATAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
MUATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN MUATAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
MUATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN MUATAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
MUATAN KAWASAN STRATEGIS PROVINSI DAN MUATAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN
MUATAN RDTR dan Aturan
Zonasi Kabupaten
/Kota (Permen ATR No. 16 Tahun 2018)
MUATAN KLHS RPJMD DAN RPJPD (PERMENDAGRI NO. 7
TAHUN 2018)
MUATAN RPJMD REALISASI RPJMD PERIODE SEBELUMNYA DENGAN INDICATOR CAPAIAN TUJUAN
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PER PRES NO 59
TAHUN 2017
TENTANG TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
17
TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
MENGHASILKAN
KONDISI CAPAIAN
TUJUAN
PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN
1. TERCAPAI
2. BELUM TERCAPAI
3. TIDAK ADA DATA
4. TIDAK ADA DI
WILAYAH KAJIAN
DAMPAK DAN RESIKO ADALAH
Yang dimaksud dengan "dampak Lingkungan Hidup" adalah pengaruh perubahan pada Lingkungan Hidup
yang diakibatkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program.
Yang dimaksud dengan "risiko Lingkungan Hidup" adalah
kemungkinan atau tingkat kejadian bahaya, dan/atau konsekuensi yang
ditimbulkan oleh suatu kondisi Lingkungan Hidup yang menjadi
ancaman terhadap ekosistem dan kehidupan dan/atau terhadap
kesehatan dan keselamatan manusia.
Pengaruh Perubahan Tingkat kejadian bahaya yang menjadi
ancaman
IDENTIFIKASI MATERI MUATAN KRP (PASAL 10 PP NO 46 TAHUN 2016)
1.(1) Identifikasi materi muatan KRP yang berpotensi menimbulkan
pengaruh terhadap kondisi LH dilakukan untuk menemukan dan menentukan muatan KRP yang
harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kondisi LH.
1.(2) Identifikasi materi muatan KRP dilakukan dengan menelaah konsep rancangan KRP yang akan
disusun, atau menelaah seluruh materi KRP berlaku yang akan
dievaluasi.
IDENTIFIKASI MUATAN KRP YANG BERPOTENSI MENIMBULKAN PENGARUH LINGKUNGAN HIDUP
(PASAL 22 PERMEN LHK NO. P. 69/2017)
dilakukan untuk menemukan dan
menentukan muatan KRP yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kondisi LH
Hasil penelaahan dijadikan dasar untuk
analisis pengaruh muatan KRP yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap konisi LH
IDENTIFIKASI MUATAN KRP YANG DIPERKIRAKAN MENIMBULKAN DAMPAK/ RISIKO LINGKUNGAN HIDUP :
Dampak dan/atau risiko lingkungan hidup yang dimaksud meliputi: