MATERI MENTERI DALAM NEGERI

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

EMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGISDIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN

UMUMTAHUN 2010 – 2014

(REVISI TAHUN 2011)

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUMKEMENTERIAN DALAM NEGERI

2011

DAFTAR ISIDAFTAR ISI

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 050-222 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2010 – 2014.

I. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2010 -2014…………….4

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ 4A. Revisi Renstra pada Tahun 2011

………………………………….. 7B. Kondisi Umum

…………………………………………………………….7C. Potensi dan

Permasalahan…………………………………………… 16

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 24

A. Visi ................................................................................................ 24B. Misi ................................................................................................ 25C. Tujuan ......................................................................................... 25D. Sasaran ...................................................................................... 25

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN....30

A. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional ..................... 30B. Arah Kebijakan dan Strategi Ditjen PUM ................ 31

BAB IV PENUTUP .................................................................... 45

II. KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DITJEN PUM TAHUN 2010-2014…………………………………………………

LAMPIRAN IKEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMORTANGGAL

::

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

TAHUN 2010 - 2014

BAB I PENDAHULUANPENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG

Memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, yang selanjutnya dalam dokumen ini disebut Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014. Penyusunan Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 mengacu pada agenda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010–2014, sebagai rencana pembangunan tahap kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025 yaitu “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”, serta keberlanjutan program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung fungsi Ditjen Pemerintahan Umum lima tahun ke depan.

Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan gambaran arahan kebijakan dan strategi pembangunan pada tahun 2010-2014 sebagai tolak ukur dan alat bantu dalam melaksanakan tugas dan fungsi Ditjen Pemerintahan Umum dalam menyelenggaraan sebagian tugas pemerintahan dibidang urusan dalam negeri. Dokumen ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara kegiatan dilingkungan Ditjen Pemerintahan Umum untuk secara konsisten melaksanakan program

4

dan kegiatan pembangunan sesuai tugas dan fungsi yang diemban dibidang pemerintahan umum.

Penyusunan Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 dimaksudkan untuk menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan, serta bertujuan untuk memantapkan terselenggaranya kegiatan-kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Ditjen Pemerintahan Umum dalam periode lima tahun ke depan, yang disesuaikan dengan dinamika dan tuntutan perubahan yang dalam masyarakat, serta sinkronisasi perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan terintegrasi dalam mendukung kebijakan Kementerian Dalam Negeri khususnya dan kebijakan pembangunan nasional pada umumnya.

Sesuai rumusan RPJMN Tahun 2010-2014, telah ditetapkan 11 (sebelas) Prioritas Pembangunan Nasional, meliputi: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; serta (11) Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi. Dari kesebelas prioritas Pembangunan Nasional dimaksud, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Penanggulangan Kemiskinan; (3) Infrastruktur; (4) Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta (5) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik. Sejalan dengan penetapan 5 (lima) prioritas pembangunan tersebut, terdapat pula prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan sebagai tindak lanjut Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri. Kedudukan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum, memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pemerintahan umum serta melaksanakan fungsi berupa:1) Perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum;2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum;3) Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang

pemerintahan umum;4) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pemerintahan umum;5) Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum.Berdasarkan fungsi dimaksud, Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum dalam pelaksanaan tugas pokoknya berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan, melaksanakan sebagian urusan Menteri Dalam Negeri dalam rangka penetapan kebijakan dan regulasi, pembinaan dan pengawasan, fasilitasi, monitoring dan evaluasi, supervisi kepada pemerintah daerah, Keseluruhan fungsi dimaksud, secara lebih lanjut dijabarkan dalam dokumen Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-2014 yang memuat rencana program dan kegiatan, serta indikasi alokasi pendanaannya sampai 5 (lima) tahun kedepan, dengan sistematika sebagai berikut:BAB I : PENDAHULUAN, yang berisi Revisi Renstra pada Tahun 2011,

Kondisi Umum serta Potensi dan Permasalahan;BAB II : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS, yang berisi

uraian Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran;BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI, yang berisi Penugasan

RPJMN serta Arah Kebijakan dan Strategi;BAB IV : PENUTUP, yang berisi Kaidah Pelaksanaan.

1.1. REVISI PADA TAHUN 2011 Revisi Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-

2014 pada tahun 2011 dilakukan sebagai tindaklanjut atas perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Dalam Negeri yang sebelumnya diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan tata Kerja Departemen Dalam Negeri. Revisi dimaksud dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri yang merupakan tindaklanjut dari UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Implikasi dari perubahan struktur organisasi Kementerian Dalam Negeri tersebut tidak hanya merubah nomenklatur beberapa jabatan Eselon I hingga Eselon IV, tetapi juga menyempurnakan substansi tugas dan fungsinya serta jumlah unit kerja Eselon II hingga Eselon IV, dalam kerangka mendukung kebijakan reformasi birokrasi. Selain itu penyempurnaan dalam pelaksanaan revisi ini mengakomodasikan pula kebutuhan sesuai dinamika lingkungan strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum saat ini serta proyeksinya hingga tahun 2014.

Lingkup revisi Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-2014 difokuskan kepada penyesuaian penugasan dan target kinerja pada masing-masing pemangku kepentingan berdasarkan tugas dan fungsinya mengikuti struktur organisasi yang baru. Penyesuaian tersebut dilakukan dengan tetap menjaga komitmen terhadap target kinerja Dirjen Pemerintahan Umum sebagai penerima mandat dengan Menteri Dalam Negeri sebagai pemberi mandat hingga Tahun 2014. Adapun Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis Tahun 2010-2014 dinilai masih relevan sebagai koridor arah kebijakan strategis Kementerian Dalam Negeri hingga Tahun 2014

Pelaksanaan revisi Renstra Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-2014 dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu Pertama aspek struktural kelembagaan dan Kedua aspek substantif kelembagaan menyangkut target dan pendanaan pembangunan. Pendekatan pertama menyempurnakan nomenklatur kegiatan mengikuti struktur organisasi yang baru. Selanjutnya pada pendekatan kedua dilakukan penyempurnaan terhadap target pembangunan dan kebutuhan pendanaan pembangunan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, berupa penataan kembali pencapaian output dan outcome (goal setting), indikator

7

pengukuran (measurement setting), serta kualitas target capaian tahun 2011 hingga tahun 2014 (target setting).

I.2.I.2. KONDISI UMUMKONDISI UMUMSebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri pengganti Kepmendagri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri, pada Pasal 243 disebutkan bahwa Ditjen Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.

Ditjen Pemerintahan Umum mempunyai tugas pokok “merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pemerintahan umum”. Sesuai dengan tugasnya, Ditjen Pemerintahan Umum juga menangani tugas-tugas yang tidak ditangani oleh komponen lain dilingkungan Kementerian Dalam Negeri (Vriij Bestuur ).

Struktur organisasi Ditjen Pemerintahan Umum sebagaimana Permendagri Nomor 41 Tahun 2010 dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal dan didukung 1 orang Sekretaris Ditjen Pemerintahan Umum (Eselon II), 5 orang Direktur (Eselon II), dan dibantu 28 orang Kepala Bagian dan Kepala Sub Direktorat (Eselon III), serta 18 orang Kepala Sub Bagian dan 48 orang Kepala Seksi (Eselon IV), dan staf sebanyak 167 orang. Susunan organisasi Ditjen Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:1. Sekretariat Ditjen Pemerintahan Umum;2. Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama;3. Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan;4. Direktorat Polisi Pamong Praja dan perlindungan Masyarakat;5. Direktorat Kawasan dan Pertanahan;6. Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Ditjen Pemerintahan Umum memiliki tugas yang bersamaan dengan komponen lain dalam mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, namun juga memiliki kekhususan lingkup kerja yaitu menangani penyelenggaraan kebijakan dekonsentrasi dan tugas pembantuan, artinya melaksanakan tugas yang bersifat lintas daerah dan lintas sektoral serta tugas umum pemerintahan lainnya yang tidak dialokasikan pada komponen lain di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam pencapaian visi “Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Umum Dalam Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Ditjen Pemerintahan Umum melalui berbagai program kerja yang memuat arah dan kebijakan umum, sebagai berikut : 1. Pembinaan dan fasilitasi fungsi pemerintahan umum untuk

menjamin terciptanya keserasian hubungan pemerintah pusat dan daerah, peningkatan peran gubernur selaku wakil pemerintah, koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah serta antar daerah dan di bidang tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan (melibatkan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah).

2. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan kerja sama daerah.3. Penataan manajemen wilayah administrasi pemerintahan dan

perbatasan (antar daerah, antar negara, penyelesaian sengketa batas, dan penamaan rupa bumi/toponimi).

4. Pembinaan dan fasilitasi guna terciptanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat di daerah melalui fasilitasi aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat.

5. Pembinaan dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana.

6. Pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan fungsi pemerintahan tertentu di kawasan khusus dan otorita.

7. Melaksanakan tugas-tugas tampung tantra (yang belum ditangani oleh suatu kementerian/lembaga).

Sejalan dengan penyelenggaraan tugas pemerintahan umum tersebut, serta dengan mempertimbangkan tantangan, peluang dan pilihan-pilihan strategis yang akan dihadapi dalam lima tahun ke depan, Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 disusun dengan memperhatikan pencapaian program dan kegiatan yang telah dilakukan dalam agenda pembangunan pada lima tahun terakhir (2005-2009), kondisi internal lingkup Ditjen Pemerintahan Umum, serta dinamika eksternal berdimensi lokal, regional, nasional dan internasional.

Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2005-2009), terdapat berbagai agenda dan kebijakan, yang telah dapat diselesaikan. Namun sejalan dengan hal tersebut, masih terdapat pula agenda dan kebijakan yang memerlukan penyelesaian lebih lanjut guna menjawab

kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan umum secara berkelanjutan.

Dibidang penyelenggaraan dekonsentrasi dan kerjasama, Ditjen Pemerintahan Umum telah melakukan upaya harmonisasi dan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan yang dilakukan melalui optimalisasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah. Seiring tuntutan pelayanan kepada masyarakat, terjadi pergeseran paradigma kewenangan Camat yang semula sebagai perangkat wilayah menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai Perangkat Daerah, Camat yang diangkat oleh Bupati/Walikota, dalam menjalankan tugasnya, disamping tugas yang melekat (atributif) juga ditambah tugas pelimpahan dari Bupati/Walikota. Salah satu kewajiban Camat adalah mengkoordinasikan aspek kewilayahan di wilayah kerjanya, dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan ketentraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat dan masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka peningkatan pelayanan publik, telah dilakukan fasilitasi peningkatan pelayanan publik di daerah untuk pemenuhan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, serta mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun aspek kerjasama daerah, guna mendukung implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah, perlu segera didorong kerjasama daerah, atau kerjasama daerah dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penyediaan pelayanan publik. Kerjasama didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan. Esensi penyelenggaraan kerjasama daerah adalah untuk lebih memantapkan hubungan keterikatan daerah yang satu dengan daerah lainnya dalam kerangka NKRI, selain berfungsi untuk menunjang keserasian pembangunan daerah, mensinergikan potensi

antar daerah serta meningkatkan pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi.

Selanjutnya, Penanganan wilayah perbatasan menjadi salah satu prioritas kebijakan Ditjen Pemerintahan Umum, baik perbatasan antar negara maupun perbatasan antar daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 18, wilayah administrasi dan perbatasan mempunyai peran yang strategis terutama setelah dipertegas dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah. Implementasi dilapangan, penegasan batas daerah memberikan implikasi yang luas terutama kepastian secara de fato dan de yure. Penegasan akan sangat mempengaruhi eksistensinya bagi suatu daerah, salah satunya adalah dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah daerah dan kebijakan dalam perolehan dana alokasi umum.

Terkait batas antar daerah, hal krusial yang perlu segera dilakukan adalah fasilitasi penegasan batas antar daerah yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum batas wilayah administrasi pemerintahan daerah yang dituangkan dalam kebijakan Permendagri. Penegasan batas antar daerah dimaksudkan untuk menghindari terjadinya sengketa batas antar daerah, dimana kegiatan ini dilakukan melalui kesepakatan antar pemerintah daerah yang ditandai dengan pemasangan pilar batas daerah dan pengukuran koordinat titik batas serta pembuatan peta batas secara pasti di lapangan.

Selain penegasan batas antar daerah, hal penting lainnya adalah kegiatan fasilitasi pembinaan dan pembakuan nama rupabumi. Hasil pembakuan nama rupabumi di Indonesia dilaporkan dalam sidang PBB tentang Pembakuan Nama Rupabumi (UNCSGN/UNGEGN) oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi untuk mendapatkan kepastian hukum internasional tentang pembakuan nama rupabumi Indonesia.

Dalam era otonomi daerah, banyak terjadi pemekaran daerah otonom baru. Hal ini membawa konsekuensi logis terjadinya perubahan/pemindahan ibukota daerah otonom (lama) dengan maksud untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan fasilitasi penanganan masalah konflik pertanahan juga merupakan salah satu fungsi Ditjen Pemerintahan Umum secara spesifik. Kegiatan ini adalah untuk memfasilitasi pihak-pihak yang

bersengketa serta mengkoordinasikan penyelesaian dengan instansi terkait di tingkat Pusat maupun Daerah, dan antar Pemerintah Kabupaten/Kota. Penyelesaian sengketa pertanahan di Daerah memerlukan waktu yang relatif lama, dan memerlukan koordinasi yang intensif, sehingga peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan oleh pihak-pihak yang bersengketa sebagai fasilitator dalam memberikan masukan/pertimbangan.

Adapun kegiatan fasilitasi penanganan wilayah perbatasan antar negara bertujuan untuk mewujudkan kerjasama bilateral dalam penanganan perbatasan darat antar negara dan lintas batas antar negara, serta mempercepat penegasan batas darat dan memajukan kerjasama perlintasan barang/orang bagi masyarakat di perbatasan antar negara. Selain itu, diharapkan pula terwujudnya peningkatan peran pemerintah melalui pelayanan umum pemerintahan dan kerjasama antar masyarakat di berbagai bidang kehidupan dalam rangka mensejahterakan masyarakat perbatasan.

Kawasan perbatasan adalah bagian dari wilayah negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal batas wilayah negara di darat, kawasan perbatasan berada di Kecamatan. Kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar merupakan kawasan strategis nasional, bersifat multidimensi mencakup berbagai aspek pembangunan dan pelayanan yang melibatkan beberapa instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota. Oleh karena itu harus ditangani secara serius mulai dari perencanaan, desain, implementasi, monitoring evaluasi dan pelaporan.

Wilayah perbatasan maritim (laut) Indonesia berbatasan dengan 10 negara, yaitu India, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Republik Palau, Australia, Timor Leste dan PNG. Kawasan-kawasan perbatasan maritim umumnya berupa pulau-pulau kecil terluar yang berjumlah 92 pulau, dan beberapa di antaranya adalah pulau-pulau kecil yang hingga kini masih perlu ditata dan dikelola lebih intensif. Ditjen Pemerintahan Umum telah melakukan inventarisasi pulau-pulau kecil terluar yang dituangkan dalam Buku Profil Pulau-Pulau Kecil Terluar di Perbatasan.

Selama ini, pulau-pulau kecil terluar kurang mendapat perhatian dalam kegiatan pembangunan, dan beberapa pulau tidak berpenghuni. Pulau-pulau terluar yang menjadi prioritas adalah Pulau Rondo (Provinsi NAD), Pulau Berhala (Provinsi Sumatera Utara), Pulau Nipa dan Pulau Sekatung (Provinsi Kepulauan Riau), Pulau Marore, Pulau Marampit dan Pulau Miangas (Provinsi Sulawesi

Utara), Pulau Fanildo, Pulau Brass, dan Pulau Fani (Provinsi Papua), Pulau Batek (Provinsi NTT), dan Pulau Wetar (Provinsi Maluku).

Permasalahan yang terkait dengan perbatasan antar negara adalah masih adanya pelanggaran kedaulatan di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, adanya kejahatan transnasional berupa penyelundupan dan perdagangan manusia, illegal fishing dan illegal logging di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, serta pelanggaran batas negara.

Pengelolaan wilayah perbatasan antar negara dapat dilakukan melalui berbagai upaya, yaitu baik dari segi security (seperti penegasan batas antar negara dan pembangunan simbol-simbol negara, serta perundingan dengan negara tetangga), maupun dari segi prosperity (seperti pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat di daerah perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar).

Pengelolaan wilayah perbatasan antar negara diarahkan melalui pendekatan yang bertujuan sebagai kawasan yang aman, tertib, menjadi pintu gerbang negara (beranda depan) dan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan menjamin kesatuan Republik Indonesia.

Dibidang ketemteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, sesuai dengan ketentuan pasal 13 huruf c Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mempunyai kewajiban “Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat”. Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa/kelurahan, pembinaan personil Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) perlu dioptimalkan.

Ketenteraman dan ketertiban umum merupakan suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib dan teratur. Salah satu syarat penting untuk dipenuhi dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah terwujudnya kondisi daerah yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan masyarakat. Kondisi daerah yang aman, tenteram dan tertib memungkinkan daerah dapat mengembangkan perekonomian dan para investor baik

dari dalam maupun luar negeri tidak ragu-ragu untuk menanamkan modalnya.

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Peraturan Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja juga dituntut untuk menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya, yaitu peraturan/keputusan Kepala Daerah.

Untuk mengoptimalkan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja perlu dibangun kelembagaan yang mampu mendukung terwujudnya kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur, tidak hanya mempertimbangkan kriteria kepadatan penduduk di suatu daerah, tetapi juga beban tugas dan tanggung jawab yang diemban, budaya, sosiologi, serta resiko keselamatan Polisi Pamong Praja.

Adapun perlindungan masyarakat merupakan upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya untuk memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka membantu penyelenggaraan urusan pemerintah bidang perlindungan masyarakat, Bupati/Walikota menetapkan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), yaitu kekuatan masyarakat yang dibina dan diorganisir dalam satu kesatuan organisasi untuk mendukung pelaksanaan dan upaya-upaya yang terkait dengan perlindungan masyarakat. Peningkatan kemampuan dan ketrampilan anggota Satlinmas dalam melaksanakan tugas perlu diberikan pembinaan berupa bimbingan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, serta pembinaan lain yang dikoordinasikan dengan instansi terkait.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (PPNSD) adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Kode Etik PPNS, yaitu norma yang digunakan sebagai pedoman PPNSD dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Perda PPNSD yang berlaku dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. PPNSD dalam melaksanakan tugas mentaati peraturan perundangan dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab, berdasarkan prinsip-prinsip 1) Integritas, yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi oleh

unsur jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab, 2) Kompetensi, yaitu memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan ketrampilan, 3) Obyektifitas, yaitu menjunjung tinggi ketidakberpihakan dalam melaksanakan tugas, dan 4) Independensi, yaitu tidak berpengaruh adanya tekanan atau kepentingan pihak manapun.

Dalam mengemban tugas dan peran, aparat Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat harus menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM), dimana dapat melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM. Penegakan HAM harus mengedepankan upaya preventif, dan apabila upaya preventif tidak efektif dapat dilanjutkan ke upaya represif atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai-nilai kemanusiaan.

Terkait dengan bidang kawasan dan pertanahan, Fasilitasi Penyelenggaraan Kawasan dan Pertanahan dimaksudkan untuk menyiapkan tatacara penetapan kawasan khusus yang diusulkan oleh kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian maupun pemerintah daerah, dengan mengikutsertakan daerah yang bersangkutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pemanfaatan kawasan khusus.

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, yang penetapannya harus sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 9, bahwa untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.

Penetapan kawasan khusus harus memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan fisik kewilayahan, dimaksudkan untuk melindungi dan menjaga keamanan NKRI, meningkatkan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Secara teknis faktor yang menjadi pertimbangan dalam penetapan kawasan khusus adalah faktor kemampuan ekonomi dan potensi kawasan, sosial budaya, sosial politik, luas kawasan, kemampuan keuangan, dan/atau tingkat kesejahteraan masyarakat.

Jenis-jenis kawasan khusus meliputi kawasan otorita, kawasan/wilayah perbatasan dan pulau-pulau tertentu/terluar,

kawasan pertahanan negara, kawasan lembaga pemasyarakatan, kawasan budaya, kawasan pengembangan tenaga nuklir, kawasan peluncuran peluru kendali, kawasan pengembangan prasarana komunikasi dan telekomunikasi, kawasan pengembangan sarana transportasi, kawasan penelitian dan pengembangan sumber daya nasional, kawasan eksploitasi dan konservasi bahan galian strategis yang secara nasional menyangkut hajat hidup orang banyak dari sudut politik, sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks penyelenggaraan kawasan yang terkait dengan aspek kepemerintahan umum, berbagai pembinaan telah dilakukan, khususnya dalam upaya memberikan fasilitasi untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Pemda dengan Pengelola Kawasan, maupun dalam upaya memfasilitasi berbagai permasalahan yang muncul dalam rangka implementasi berbagai kebijakan Pemerintah di kawasan.

Berbagai konflik yang muncul di kawasan hutan, kawasan pertambangan, kawasan perkebunan, kawasan pelabuhan, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan berbagai kawasan khusus lain, pada umumnya terkait dengan penyelenggaraan kewenangan Pengelola Kawasan di wilayah kerja kawasan yang seringkali tidak sejalan dengan kewenangan daerah sebagai daerah otonom. Hal tersebut bersifat dinamis seiring perkembangan keadaan, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, diperlukan upaya fasilitasi agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara harmonis dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pemerintahan umum, sekaligus juga dalam upaya fasilitasi penyelenggaraan kawasan oleh Badan Pengelola Kawasan yang harus berjalan secara harmonis dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya serius terkait dengan penyiapan berbagai pedoman terkait dengan pengaturan hubungan kerja antara Pemda dengan Pengelola Kawasan, penguatan peran daerah dalam pengembangan dan pengelolaan kawasan khusus, sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan terkait dengan kawasan, maupun dalam rangka meningkatkan manfaat keberadaan berbagai kawasan khusus terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlebih lagi dengan adanya kebijakan Pemerintah yang baru terkait dengan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, maka peran dan

keberadaan daerah perlu semakin dioptimalkan sekaligus juga agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Pada dasarnya fasilitasi kegiatan ini adalah dalam rangka menjembatani dan menyelesaikan berbagai permasalahan antara sektor baik di pusat maupun di daerah dengan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Sementara itu dari bidang pencegahan dan penanggulangan bencana, faktor letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera, terbentang di garis khatulistiwa, dan terletak pada pertemuan empat lempeng tektonik utama dunia, adalah merupakan wilayah teritorial yang sangat rawan terhadap bencana. Disamping itu, jumlah penduduk cukup banyak serta penyebaran yang tidak merata, ketimpangan sosial, dan masalah pemanfaatan kekayaan alam yang kurang cerdas, juga sangat rentan terhadap berbagai macam bencana yang tidak lagi bersumber dari gejala alam tapi juga berkaitan dengan ulah manusia.

Hampir semua jenis bencana baik karena alam maupun karena ulah manusia dan gabungan dari keduanya seperti gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir, tanah longsor, kekeringan, kebakaran, bencana asap dan bencana akibat kecelakaan industri, pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem, kesalahan teknologi serta konflik sosial, telah mengancam dan berada di tengah lingkaran kehidupan segenap bangsa Indonesia.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN1.3. POTENSI DAN PERMASALAHANIdentifikasi potensi dan permasalahan dalam jangka menengah

yang dihadapi Ditjen Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut:1. Potensi dan Peluang

Potensi utama Ditjen Pemerintahan Umum adalah keberadaannya sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Pemerintahan Umum merupakan unsur pelaksana Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri.Sebagai Komponen yang mempunyai fungsi Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan umum; Pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan umum; Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemerintahan umum; Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pemerintahan umum; serta Pelaksanaan administrasi Ditjen Pemerintahan

16

Umum, Ditjen Pemerintahan Umum telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dekosentrasi dan kerjasama antar daerah, melakukan penataan wilayah administrasi dan perbatasan, penyelenggaraan satuan polisi pamong praja dan perlindungan masyarakat, penataan kawasan dan pertanahan, serta pencegahan dan penanggulangan bencana.Sejalan dengan potensi tersebut, Ditjen Pemerintahan Umum juga memiliki sejumlah peluang untuk dimanfaatkan secara maksimal dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan bidang pemerintahan umum sesuai dengan visi dan misi Ditjen pemerintahan Umum. Potensi dan peluang tersebut ditempuh dengan didasarari hal-hal sebagai berikut : a. Dukungan berbagai pihak dalam rangka menjaga persatuan

dan kesatuan bangsa serta keutuhan NKRI.b. Kesadaran dan tanggung jawab aparatur Ditjen Pemerintahan

Umum untuk meningkatkan kemampuan, keahlian dan keterampilan baik secara sendiri maupun secara bersama-sama.

c. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan Ditjen Pemerintahan Umum dinilai memadai.

d. Kebijakan Nasional dan Kebijakan Menteri Dalam Negeri di bidang Pemerintahan Umum dinilai memadai.

e. Tekad pemerintah untuk mewujudkan good governance dan memenuhi tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN.

f. Penjabaran pelaksanaan penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan akan menjadi titik tolak Ditjen Pemerintahan Umum untuk menyelenggarakan fasilitasi kepada daerah secara jelas dan berkesinambungan terhadap penyelenggaraan otonomi daerah.

g. Adanya hubungan yang harmonis dalam menjalin koordinasi antar Kementerian/LPND/Lembaga Masyarakat serta Pemerintah Daerah.

2. Permasalahan dan TantanganSelain memiliki potensi dan peluang, Ditjen Pemerintahan Umum juga menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan dalam rangka melaksanakan tugasnya menyelenggarakan urusan pemerintahan umum pada periode tahun 2010-2014, baik dalam

bidang dekosentrasi dan kerjasama, bidang wilayah administrasi dan perbatasan, bidang satuan polisi pamong praja dan linmas, bidang bidang kawasan dan pertanahan, serta bidang pencegahan dan penanggulangan bencana. Identifikasi permasalahan dan tantangan selama 5 (lima) tahun ke depan yang dihadapi Ditjen Pemerintahan Umum juga merupakan pertimbangan penting dalam perumusan Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Ditjen Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum selama lima tahun ke depan dapat diidentifikasi sebagai berikut :a. Bidang Penyelenggaraan Dekosentrasi dan Kerjasama

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Dalam implementasinya, Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah sangat berperan untuk menjamin keserasian, keselarasan dan kesenambungan ketiga asas tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Kondisi riil yang ada, bahwa peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah belum dapat dilaksanakan secara optimal. Hal ini bisa dimaklumi, mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi baru diterbitkan awal tahun 2010, selain masih diperlukannya peraturan – peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 agar lebih komprehensif.Belum optimalnya, peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di Wilayah Provinsi secara tidak langsung menggangu dalam penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan dan tugas pembantuan sektor di daerah, pola hubungan koordinasi antara aparatur pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum di daerah dan peran gubernur dalam mendorong terselenggaranya kerjasama daerah guna mewujudkan sinergitas hubungan antar daerah, dapat menghambat dalam pelaksanakan pembangunan di daerah. Selain itu, beberapa permasalahan yang terkait dengan hubungan pusat dan daerah, yaitu:1) Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan,

khususnya yang dilaksanakan oleh kementerian sektor

belum sesuai dengan mekanisme atau aturan sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

2) Belum optimalnya implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tatacara Pelaksanaan Kerjasama Antar Daerah, mengingat masih terbatasnya pengetahuan dan ketrampilan aparatur pemerintah daerah yang membidangi kerjasama antar Pemerintah Daerah dan dengan pihak ketiga;

3) Dalam beberapa hal, penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah mengalami disharmoni antara lain karena perbedaan penafsiran, kurangnya payung hukum serta tumpang tindihnya kebijakan;

4) Belum maksimalnya prosedur pelayanan pada setiap SKPD atau lembaga pelayanan publik yang harus senantiasa merespon kebutuhan masyarakat sesuai dengan kebutuhan yang mereka hadapi serta perubahan lingkungan;

5) Belum optimalnya keselarasan hubungan diantara strata pemerintahan yaitu antara Pemerintah Pusat dengan Provinsi, Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta penyelenggaraan kerjasama antar daerah/ kemitraan;

6) Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan sektor di daerah;

7) Belum adanya pengaturan kebijakan menyangkut kedudukan kecamatan, setelah adanya perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi Kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai Perangkat Daerah, dan diangkat oleh Bupati/Walikota, maka Camat dalam menjalankan tugasnya, disamping tugas yang melekat (atributif) juga ditambah tugas pelimpahan dari Bupati/Walikota (delegatif).

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan untuk mendorong pelaksanaan tugas peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang

serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Wilayah Provinsi, menegaskan bahwa tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah melaksanakan urusan pemerintahan umum yang meliputi:1) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara

pemerintah daerah provinsi dengan instansi vertikal, dan antar instansi vertikal di wilayah provinsi yang bersangkutan;

2) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antara pemerintah daerah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

3) Koordinasi penyelenggaraan pemerintahan antar pemerintahan daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan;

4) Koordinasi dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengendalian serta evaluasi dalam rangka sinkoronisasi RPJPD, RPJMD, RKPD Kabupaten dan Kota agar mengacu pada RPJPD, RPJMD, RKPD Provinsi serta RPJPN, RPJMN dan RKP serta kebijakan Pembangunan Nasional yang ditetapkan oleh pemerintah;

5) Koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota

6) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

7) Menjaga kehidupan berbangsa dan bernegara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

8) Menjaga dan mengamalkan ideologi Pancasila dan kehidupan demokrasi;

9) Memelihara stabilitas politik; dan10)Menjaga etika dan norma penyelenggaraan pemerintahan di

daerah;

b. Bidang Wilayah Administrasi dan Perbatasan

Wilayah perbatasan pada dasarnya termasuk dalam kategori daerah rawan tetapi bersifat strategis. Hingga saat ini, pengelolaan perbatasan antar negara belum dilakukan secara komprehensif, baik batas darat maupun batas maritim. Bentangan kawasan perbatasan antara RI dengan 10 negara tetangga sangat luas dan tipologinya bervariasi, mulai dari tipe pedalaman sampai tipe pulau-pulau terluar. Hal ini mengakibatkan rentang kendali dan penanganan kawasan

perbatasan menghadapi tantangan dan kendala yang cukup berat, baik dalam penyediaan sumberdaya, dana maupun SDM.Dari kondisi dan permasalahan yang teridentifikasi selama ini, secara garis besar dapat dikelompokkan menurut lingkupnya dalam 2 (dua) permasalahan utama, yaitu:1) Permasalahan yang menyangkut kedaulatan bangsa dan

negara dan mekanisme pengelolaan kawasan perbatasan, antara lain:a) Masih seringnya terjadi permasalahan garis batas; b) Maraknya pelanggaran hukum yang terjadi di

wilayah perbatasan, seperti penyelundupan kayu (illegal logging) adanya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) illegal, penyelundupan senjata api, yang pada gilirannya dapat membahayakan kedaulatan bangsa dan negara;

c) Belum dimanfaatkannya secara maksimal potensi SDA, budaya, dan pariwisata;

d) Belum sinkronnya pengelolaan perbatasan baik yang mencakup kelembagaan, program maupun kejelasan kewenangan;

e) Kerusakan lingkungan karena adanya kegiatan-kegiatan ekonomi termasuk eksploitasi SDA;

f) Kurangnya fasilitasi sarana dan prasarana pendukung bagi pembangunan ekonomi regional dan nasional serta sarana dan prasarana sosial budaya untuk peningkatan intelektual, moral, etika dan ketahanan budaya.

2) Permasalahan yang menyangkut kepentingan langsung masyarakat Perbatasan, terdiri atas:a) Kondisi masyarakat di wilayah perbatasan pada umumnya

masih terbelakang, baik SDM maupun ekonominya dan secara komunitas masih terisolir serta termarjinalkan, sehingga mudah terprovokasi untuk melakukan sesuatu yang belum jelas akan maksud dan tujuannya;

b) Adanya kesenjangan sosial antara masyarakat asli perbatasan dengan masyarakat pendatang;

c) Kurangnya informasi yang dimiliki masyarakat terutama pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan.Selain itu masih terdapat tantangan menyangkut penanganan wilayah dan perbatasan yaitu :

i. Penanganan kepulauan pada sisi terluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang dikenal dengan kawasan perbatasan masih perlu pengelolaan secara terpadu melalui pendekatan kesejahteraan (prosperity) dan keamanan (security) secara berimbang.

ii. - Banyaknya konflik di wilayah perbatasan antar daerah yang disebabkan belum ditegaskannya batas daerah pasti di lapangan yang memenuhi aspek yuridis dan teknis.

iii. Penegasan batas daerah belum menjadi prioritas, karena pembiayaan relatif besar, merupakan tugas Pemerintah Pusat, hasilnya tidak berdampak langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

iv. Masih kurangnya perhatian Pemerintah Daerah terhadap pembinaan dan pembakuan nama unsur rupabumi di wilayahnya serta terbatasnya sarana dan prasarana dalam pendataan dan penamaan unsur rupabumi di daerah.

v. Pembangunan sarana dan prasarana di wilayah perbatasan masih perlu ditingkatkan mengingat kondisi faktual sarana dan prasarana di wilayah perbatasan masih jauh tertinggal dengan negara tetangga.

c. Bidang Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat

Penegakan ketenteraman dan ketertiban umum merupakan syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia yang damai dan sejahtera. Apabila diwujudkan dengan benar, maka kepastian rasa aman ataupun kehidupan yang rukun akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan ketentraman dan ketertiban umum akan menghambat pencapaian masyarakat yang berusaha dan bekerja dengan baik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya, dalam upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, masih menghadapi kendala teknis dilapangan terkait dengan penegakan Peraturan Daerah dan sebagian pihak cenderung menciptakan upaya pencitraan Satuan Polisi

Pamong Praja yang melanggar Hak Asasi Manusia dan belum bersikap profesional.

Terkait dengan hal tersebut di atas, beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tramtib dan linmas, antara lain :1) Belum optimalnya pemahaman Aparat Satuan Polisi

Pamong Praja tentang HAM dan teknis penanganan deteksi dini terhadap gangguan tramtibum, sehingga pada pelaksanaan tugas dilapangan sering mengakibatkan terjadinya konflik dengan masyarakat (grassroot) dan rentan menimbulkan kekerasan yang berpotensi terjadinya pelanggaran HAM.

2) Belum optimalnya peran Satuan Perlindungan Masyarakat, seperti menjaga keamanan lingkungan, membantu dalam penanganan bencana, juga ikut serta dalam penanganan momen-momen yang bersifat lokal maupun nasional, antara lain : Pemilihan Umum anggota Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3) Belum optimalnya keterkaitan fungsional antara fungsi Pemerintahan Umum, fungsi Kepolisian dan fungsi Kejaksaan dalam menjamin ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat.

d. Bidang Kawasan dan Pertanahan

Berbagai konflik yang muncul di kawasan Sumber Daya Alam (kehutanan, perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup), pada umumnya terkait dengan penyelenggaraan kewenangan pengelola kawasan di wilayah kerja kawasan yang seringkali tidak sejalan dengan kewenangan daerah sebagai daerah otonom. Hal tersebut sangat bersifat dinamis dan akan selalu muncul seiring dengan perkembangan keadaan, baik internal maupun eksternal. Untuk dalam kurun waktu lima tahun mendatang, tetap diperlukan upaya fasilitasi agar pengembangan kawasan dapat berjalan secara harmonis dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam aspek pemerintahan umum, sekaligus juga dalam upaya fasilitasi penyelenggaraan kawasan

oleh Badan Pengelola Kawasan yang harus berjalan secara harmonis dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Beberapa permasalahan dan tantangan dalam pengelolaan dan pengembangan kawasan, yaitu :1) Kurangnya dukungan fasilitasi terhadap perbaikan

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup agar mampu memberikan manfaat ekonomi, termasuk jasa lingkungannya dalam jangka panjang agar tetap terjaga/terjamin kelestariannya.

2) Kurangnya fasilitasi kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pengelolaan dan pemanfaatan kawasan dalam rangka peningkatan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu dan Free Trade Zone (FTZ) pada daerah yang telah ditetapkan agar dapat meningkatkan sumber devisa negara dan perekonomian masyarakat.

3) Antisipasi pemanasan global yang kegiatannya di Indonesia telah dimulai di Bali (Climate Change) dan Manado (WOC), maka beberapa agenda penting sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut merupakan agenda pemerintah Indonesia dalam jangka panjang yang perlu menjadi prioritas.

Memperhatikan letak geografis Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada diantara dua benua dan dua samudera yang terbentang digaris khatulistiwa dan terletak pada pertemuan 4 (empat) lempeng tektonik utama dunia, yaitu lempeng India-Australia, lempeng Pasifik, lempeng Philipina, dan lempeng Europa-Asia, menghasilkan cekungan pulau gunung api (volcanic island arc), cekungan busur belakang (back arc basins), dan pecahan benua/lempeng-mikro (inferred microplates) menjadi faktor penyebab wilayahnya yang berpotensi rawan terhadap terjadi bencana, serta faktor lain dampak dari perubahan iklim yang merubah siklus turunnya hujan dan kemarau yang berpotensi rawan banjir dan kebakaran.

Beberapa permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan penanggulangan bencana, antara lain: 1) Belum adanya persamaan persepsi, pengertian dan

langkah tindak yang terencana, terkoordinasi dan terintegrasi antar institusi dalam rangka penanggulangan bencana dan dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Perpres No. 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang mengatur struktur dan tatakerja, personil, pembiayaan, sarana dan prasarana penanggulangan bencana, mengakibatkan penyelenggaraan penanggulangan bencana belum terlaksana secara komprehensif dan terintegrasi.

2) Belum semua daerah memperhatikan upaya Pengurangan Resiko Bencana (PRB) dan memasukkannya dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

3) Belum optimalnya pemanfaatan sarana prasarana penanggulangan bencana melalui kerjasama daerah baik secara vertikal maupun horisontal.

Pembinaaan dan pengelolaan sumber daya alam harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan keterampilan sumber daya manusia, dalam rangka optimalisasi pengelolaan dan pengembangan kawasan tersebut, Ditjen Pemerintahan Umum melakukan fasilitasi melalui kegiatan dekonsentrasi peningkatan kapasitas aparat pemerintah daerah dalam pengelolaan kawasan sumber daya alam (kehutanan, perkebunan, pertambangan, lingkungan hidup), sehingga penyelenggaraan pengembangan pengelolaan kawasan akan lebih efektif dan tepat sasaran.

BAB II. BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGISVISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS2.1. Visi

Berdasarkan peran dan mandat Ditjen Pemerintahan Umum yang dijabarkan pada tugas pokok dan fungsinya dalam menyelenggarakan sebagaian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum, dirumuskan Visi Ditjen Pemerintahan Umum sebagai cerminan peran dan kondisi yang ingin diwujudkan di masa depan. Hal tersebut sekaligus merefleksikan kesinambungan upaya pengembangan dan pemantapan penyelenggaraan pemerintahan umum dalam negeri sejalan dengan semangat reformasi yang peletakan dasar-dasarnya telah diinisiasi pada masa-masa sebelumnya.

Rumusan Visi yang diangkat dalam Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 merupakan arah kebijakan dalam penyusunan program dan kegiatan strategik sesuai kondisi obyektif lingkungan strategis lingkup Ditjen Pemerintahan Umum dalam lima tahun ke depan, yaitu : “Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan umum dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pernyataan Visi tersebut, secara deskriptif dapat dijelaskan sebagai berikut :

Frase “terwujudnya” menunjukkan peran organisasi Ditjen Pemerintahan Umum dalam mewujudkan manajemen penyelenggaraan negara dan sistem birokrasi negara berfungsi dengan baik. Ditjen Pemerintahan Umum harus betul-betul dapat memahami dan mewujudkan dengan benar dan bijak sistem manajemen penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi di negara Indonesia yang sesuai dengan tuntutan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.

Kata “penyelenggaraan pemerintahan umum”, menunjukkan bahwa Ditjen Pemerintahan Umum akan menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi yang diemban secara optimal sesuai dengan perannya dalam memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum.

Frase “dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan komitmen utama dan final Kementerian Dalam Negeri. Ini memberikan sikap dan arah yang tegas akan perlunya kesatuan dan persatuan serta keadilan dan proses penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang selalu harus

ditegakkan tanpa ada tawar menawar. Bersatu dan maju tidak cukup, tetapi harus didorong oleh penguasaan terhadap ilmu dan teknologi sebagai tools untuk mencapainya. Hal ini akan berhasil bila ada jejaring internal maupun eksternal dalam kerangka global.2.2. Misi

Untuk dapat mewujudkan Visi Ditjen Pemerintahan Umum dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan umum yang desentralistis dan demokratis dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka ditetapkan “Misi” Ditjen Pemerintahan Umum sebagai berikut : 1. Memperkuat kerukunan nasional melalui persatuan dan

kesatuan nasional dalam kerangka NKRI;2. Memfasilitasi terciptanya ketenteraman dan ketertiban

umum, perlindungan masyarakat dan penegakan hak-hak sipil;

3. Memfasilitasi terwujudnya kepastian hukum batas wilayah negara dan peningkatan kerjasama sosial, ekonomi dan budaya antar negara yang berbatasan dengan NKRI, penyelesaian batas wilayah, penyelenggaraan toponimi dan pemetaan batas wilayah administrasi pemerintahan serta fasilitasi permasalahan pertanahan;

4. Memfasilitasi terwujudnya keserasian hubungan pusat dan daerah, antar daerah dan antar kawasan, pelaksanaan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan, peningkatan kerjasama antar daerah, kerjasama daerah dengan pihak ke tiga, kerjasama antar daerah dengan pihak ke tiga serta mewujudkan terciptanya peningkatan kualitas pelayanan umum;

5. Memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan daerah di kawasan dan pengembangan kawasan;

6. Memfasilitasi penyelenggaraan manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana;

7. Mendorong terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

2.3. Tujuan Sebagai penjabaran atau penerapan dari visi dan misi tersebut di atas, Ditjen Pemerintahan Umum menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu Tahun 2010-

2014 yaitu “Meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum” yang merupakan tujuan ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) tujuan Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

2.4. Sasaran strategisUntuk mencapai tujuan sebagaimana di atas, Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis dalam periode waktu Tahun 2010-2014 sebagai berikut:1. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan

umum;2. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar

negara;3. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan

pembinaan wilayah dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan;

4. Meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi;

5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas;

6. Meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah;

7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana-prasarana pemerintahan pasca bencana/pengurangan resiko bencana.

Indikator dan target kinerja dari tujuan dan sasaran sebagaimana diuraikan di atas disajikan dalam table 1. Matrik Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja Jangka Menengah dan Tahunan.

MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN IK

MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN IK

BAB III. BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNANARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONALRencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) Tahun 2010-2014 merupakan rencana pembangunan jangka menengah kedua dari 4 (empat) tahap RPJM yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025. RPJMN Ke-2 tahun 2010-2014 adalah kelanjutan RPJMN pertama Tahun 2004-2009, dengan arah/isu utama sebagaimana ditetapkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN 2005-2025, yaitu: “Memantapkan penataan kembali NKRI, meningkatkan kualitas SDM, membangun kemampuan IPTEK, memperkuat daya saing perekonomian”.

Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah nasional tahun 2010-2014 dimaksud, Pemerintah telah merumuskan Visi yaitu: “Terwujudnya Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Untuk mencapai Visi tersebut, terdapat 3 (tiga) Misi yang diemban, yaitu: 1. Melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang

sejahtera;2. Memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan3. memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

Adapun agenda pokok yang akan dilakukan dalam melaksanakan ketiga Misi di atas adalah:Agenda I : Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat;Agenda II : Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan;Agenda III : Penegakan Pilar Demokrasi;Agenda IV : Penegakan Hukum dan Pemberantasan Korupsi; danAgenda V : Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan.

Sedangkan rumusan RPJMN Tahun 2010-2014 berisi 11 Prioritas Pembangunan Nasional meliputi:1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; 2. Pendidikan; 3. Kesehatan; 4. Penanggulangan Kemiskinan; 5. Ketahanan Pangan; 6. Infrastruktur;

30

7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;8. Energi; 9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana; 10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-konflik; dan 11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

Mengacu pada Visi, Misi, Agenda Pokok dan Prioritas Pembangunan Nasional, Renstra Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Kementerian Dalam Negeri dalam menyelenggarakan sebagian tugas pemerintahan di bidang urusan dalam negeri. Dari kesebelas Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) prioritas yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, yakni: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; Penanggulangan Kemiskinan; Infrastruktur; Iklim Investasi dan Iklim Usaha; serta Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca-Konflik.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUMMengacu pada Visi, Misi, Agenda Pokok, Prioritas

Pembangunan Nasional, dan Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014, maka Renstra Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014 secara konsisten diarahkan pada upaya-upaya mendukung lingkup tugas Ditjen Pemerintahan Umum dalam penyelenggaraan sebagian tugas Kementerian Dalam Negeri di bidang pemerintahan umum. Dari kesebelas Prioritas Pembangunan Nasional, terdapat 5 (lima) Prioritas Nasional yang merupakan bagian penugasan kepada Kementerian Dalam Negeri, dan dari ke-5 (lima) prioritas Kementerian Dalam Negeri tersebut terdapat 3 (tiga) prioritas yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Pemerintahan Umum, yakni: (1) Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, (2) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, serta (3) Daerah Tertinggal, Terdepan dan Pasca-konflik, keterkaitan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada Matrik berikut ini :

Matrik Keterkaitan Antara Prioritas Ditjen Pemerintahan Umum,

Prioritas Kementerian Dalam Negeri dan Prioritas Nasional

Prioritas Nasional Prioritas Kemendagri Prioritas Ditjen PUM

1 Roformasi birokrasi dan tata kelola

1 Roformasi birokrasi dan tata kelola (PN1)

1 Roformasi birokrasi dan tata kelola (PN1)

2 Pendidikan3 Kesehatan4 Penanggulangan

kemiskinan4 Penanggulangan

kemiskinan (PN2)5 Ketahanan

pangan6 Infrastruktur 6 Infrastruktur (PN3)7 Iklim investasi

dan usaha7 Iklim investasi dan

usaha (PN4)7 Iklim investasi

dan usaha (PN7)8 Energi9 Lingkungan

hidup dan bencana

10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dam pasca konflik

10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik (PN5)

10 Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dam pasca konflik (PN10)

11 Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi Sejalan dengan penugasan dimaksud, ditetapkan arah

capaian dalam bentuk tema Prioritas Nasional (PN) dan substansi yang diemban Ditjen Pemerintahan Umum : PN-1: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Tema Prioritas: Pemantapan tata kelola pemerintahan yang

lebih baik melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan; Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditopang oleh efisiensi struktur pemerintah di pusat dan daerah, kapasitas pegawai pemerintah yang memadai, dan data kependudukan yang baik.Substansi inti terkait dengan penugasan kepada Ditjen Pemerintahan Umum adalah Sinergi antara Pusat dan Daerah yaitu penetapan dan

penerapan sistem indikator kinerja utama pelayanan publik yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah.

PN-7: Iklim Investasi dan Iklim Usaha Tema Prioritas : Peningkatan investasi melalui perbaikan

kepastian hukum, penyederhanaan prosedur, perbaikan sistem informasi, dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).Substansi inti terkait dengan penugasan kepada Ditjen Pemerintahan Umum adalah pengembangan KEK di 5 (lima) lokasi melalui skema Public-Private Partnership sebelum 2010 dan Kebijakan Ketenagakerjaan yaitu sinkronisasi kebijakan ketenagakerjaan dan iklim usaha dalam rangka memperluas penciptaan lapangan kerja.

PN-10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca-Konflik

Tema Prioritas: Pengutamaan dan penjaminan pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar serta keberlangsungan kehidupan damai di wilayah pasca-konflik.Substansi inti terkait dengan penugasan kepada Ditjen Pemerintahan Umum adalah kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca-konflik selambat-lambatnya dimulai pada 2011.

Selain 3 (tiga) Prioritas Nasional yang berkaitan dengan rencana program dan kegiatan Ditjen Pemerintahan Umum, terdapat juga 2 (dua) prioritas nasional lainnya yang berkaitan yaitu : 1. Di bidang politik, hukum dan keamanan yang mencangkup

peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri; dan

2. Di bidang perekonomian yang mencangkup peningkatan pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) selama proses penyiapan, pemberangkatan, dan kepulangan, serta peningkatan upaya pelayanan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Sejalan dengan itu, dalam kerangka pencapaian target pembangunan 2010-2014 Ditjen Pemerintahan Umum mengemban 3 (tiga) prioritas nasional dan 2 (dua) prioritas nasional lain yang secara langsung mendukung “Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum” yang secara eksplisit telah termuat dalam RPJMN 2010-2014 maupun yang secara langsung menjadi bagian penugasan Menteri Dalam Negeri kepada Direktur Jenderal Pemerintahan Umum. Untuk mewujudkan hal tersebut, digunakan pendekatan berupa prinsip-prinsip :1. Desentralisasi dan otonomi daerah, yaitu dengan

memperkuat penyelenggaraan pemerintahan daerah guna meningkatkan pelayanan dan hasil-hasil pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat;

2. Pembangunan berkelanjutan, yaitu keseluruhan proses pembangunan yang dilakukan saling berkaitan antara kegiatan sebelumnya dengan rencana selanjutnya atau antara kegiatan yang satu dengan kegiatan lainnya dalam suatu rangkaian tahapan yang saling terintegrasi;

3. Tata kepemerintahan yang baik, yaitu menerapkan tata pengelolaan yang baik (good governance) guna membentuk birokrasi yang lebih profesional dan berkinerja tinggi yang didukung dengan langkah-langkah reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan nasional serta Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, ditetapkan Program Strategik Ditjen Pemerintahan Umum, yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum. Program strategik ini merupakan program ke-2 (dua) dari 13 (tiga belas) program strategik Kementerian Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Renstra Kementerian Dalam Negeri 2010-2014.

Program ini merupakan program teknis dalam rangka mencapai tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Program strategik Ditjen Pemerintahan Umum yang ditetapkan dalam rangka meningkatkan konsolidasi kebijakan dan standarisasi teknis bidang Pemerintahan Umum, ditetapkan dengan indikator kinerja program sebagai berikut :1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang

Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan; 2. Persentase peningkatan jumlah daerah yang

melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik;

3. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan;

4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayan provinsi;

5. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara;

6. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama antar negara (Sosekmalindo, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG);

7. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan;

8. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota;

9. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi);10. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan

Satpol PP sesuai peraturan perundangan;11. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP

dan Satlinmas yang memenuhi standar;12. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan

kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus; serta

13. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK.

Lebih lanjut Ditjen Pemerintahan Umum menetapkan 6 (enam) kegiatan yang akan diemban pada periode waktu 2010-

2014 yang merupakan derivasi dari indikator kinerja program ke-2 di atas, yaitu:1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen

Pemerintahan Umum;2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta

Kerjasama Daerah;3. Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan

Perbatasan;4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

Masyarakat;5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan;

serta6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Ke-6 (enam) kegiatan tersebut diatas selanjutnya dijabarkan dengan sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut:

Kegiatan 1 : Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum, yang diukur dari:1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan

anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional);

2. Persentase penyelesaian dokumen hasili monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindaklanjut LHP;

3. Persentase jumlah pedoman/ juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan;

4. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian;

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana;6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana;

7. Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah;

8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu;

9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan;

Kegiatan 2 : Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan, yang diukur dari:1. Jumlah kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang

pdeoman pelauanan Administrasi Terpadu Kecamatan;2. Jumlah daerah yang di fasilitasi dan diperbaiki instrumen

kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah;

3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum;

4. Persentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum;

5. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum;

6. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama;

7. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik(PB);

8. Jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik(PB);

9. Jumlah kumulatif daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah;

10. Jumlah pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal(PB);

11. Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal(PB);

12. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan(PB);

13. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi(PB);

14. Jumlah laporan fasilitasi sekretariat penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah(PB); dan

15. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam meningkatkan kerjasama daerah di bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik.

Kegiatan 3 : Pengembangan dan Penataan Wilayah Administrasi dan Perbatasan.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi dan pengembangan/ pengelolaan/ penyediaan sarpras perbatasan antar negara, yang diukur dari:1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang

penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan dan toponimi;

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan dan toponimi;

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan dan toponimi ;

4. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan;

5. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan;

6. Persentase penurunan konflik karena sengketa perbatasan antar daerah;

7. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi)(PB);8. Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan internasional dengan

kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai (PN);

9. Persentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara (PN);

10. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras;

11. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI RDTL, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) (PN);

12. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan);

13. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten dan kota;

14. Persentase pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia;

15. Jumlah sarana prasarana Pos Lintas Batas dan fasilitas pemerintah di perbatasan antar negara;

16. Persentase daerah di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara;

17. Jumlah segmen yang terselenggara dalam percepatan penyelesaian batas daerah;

18. Jumlah permendagri tentang penegasan batas daerah;19. Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas

daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota;

20. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia;

21. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, serta penyediaan sarpras pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar; dan

22. Jumlah pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara(RI-Malaysia, RI-RDTL dan RI-PNG).

Kegiatan 4 : Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, yang diukur dari:1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Polisi

Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bidang Perlindungan Masyarakat, serta bidang Hak Asasi Manusia;

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bidang tugas Perlindungan Masyarakat, serta bidang Hak Asasi Manusia;

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, bidang tugas Perlindungan Masyarakat, serta penegakan Hak Asasi Manusia;

4. Jumlah daerah yang mendapat sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

5. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;

7. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar(PN);

8. Prosentase kesiapsiagaan satgas entry/transit/ daerah asal;9. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat

Pol PP sesuai peraturan perundangan;10. Jumlah Provinsi yang membentuk kelembagaan Sat Pol PP

sesuai peraturan Perundang-undangan;11. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P

(penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/embarkasi serta fasilitasi konfrensi internasional bagi aparat Satpol PP;

12. Persentase daerah yang melaksanakan Sistem dan Prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum; dan

13. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar.

Kegiatan 5 : Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan.

Sasaran dari kegiatan tersebut adalah : Meningkatnya pengembangan kawasan (Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus, serta Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan), yang diukur dari:1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas

Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus dan pertanahan, serta perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan;

2. Jumlah daerah yang difasilitasi dibidang kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan;

3. Persentase fasilitasi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, sera kawasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan;

4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus dan pertanahan, serta kawasan perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan;

5. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Kawasan dan pertanahan;

6. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus;

7. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus; dan

8. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan.

Kegiatan 6 : Pengembangan Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana.

Sasaran dari kegiatan ini adalah : Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Penataan Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran, serta Penyediaan Sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana, yang diukur dari:1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas

identifikasi Potensi Bencana, kelembagaan dan Ketatalaksanaan, sarana prasarana dan Rehabilitasi serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

2. Prosentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas identifikasi Potensi Bencana, kelembagaan dan Ketatalaksanaan, sarana prasarana dan Rehabilitasi serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas identifikasi Potensi Bencana, kelembagaan dan Ketatalaksanaan, sarana prasarana dan Rehabilitasi serta pencegahan dan penanggulangan bencana;

4. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencanan;

5. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran;

6. Persentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai dengan SOP dan NSPK;

7. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana;

8. Persentase fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (PB)

Keseluruhan program/kegiatan strategik Ditjen Pemerintahan Umum diuraikan secara rinci berikut dengan output/outcome (sasaran), indikator/sub indikator serta target capaian tiap tahunnya sebagaimana disajikan dalam Lampiran II.

Keterkaitan antara tujuan, sasaran dan program Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum terhadap program strategik Kemendagri dan Prioritas Nasional Tahun 2010-2014 sebagaimana disajikan pada Matrik berikut ini :

MATRIK KETERKAITAN ANTARA TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM TERHADAP PROGRAM

STRATEGIK KEMENDAGRI DAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2010-2014

TUJUAN SASARAN PROGRAM (P)

PRIORITAS

NASIONAL (PN)

Merupakan tujuan Ke-2 (dua) dari 9 (sembilan) tujuan Depdagri, yaitu “Meningkatkan sinergitas hubungan

Sesuai Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Tujuan ke-2 Renstra KemendagriT2S1 Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum.

Merupakan Program Strategik Ke-2 (dua), dari 13 (tiga belas) Program Strategik Kemendagri, yaitu “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan

PN-1

pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum”.(T2)

Umum”. (P2)T2S2; meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah, dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan

P2

T2S3;meningkatnya pengem-bangan wilayah perbatasan antar negara

P2

T2S4; meningkatnya penataan wilayah administrasi, penegasan batas antar daerah, dan toponimi

P2

PN-10

T2S5;meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas

P2

T2S6;meningkatnya pengembangan kawasan khusus di daerah

P2PN-7

T2S7;meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana pemerintahan pasca-bencana/pengurangan resiko bencana.

P2

Selanjutnya sesuai Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KBI-II) dengan Presiden Republik Indonesia, serta pertimbangan strategik lain 5 (lima) tahun kedepan, rencana kerja program dan kegiatan Kementerian Dalam Negeri akan difokuskan pada 19 Kontrak Kerja (KK) yang meliputi 7 (tujuh) bidang, dan lebih lanjut dijabarkan dalam 63 Indikator Kontrak Kinerja. Kaitan dengan KK tersebut adalah terdapat 1 (satu) KK meliputi bidang yang berkaitan dengan

rencana program dan kegiatan Ditjen Pemerintahan Umum, selanjutnya di uraikan sebagai berikut:Reformasi Bidang Pelayanan UmumKK-16 : Dukungan Reformasi Bidang Pelayanan

Umum.Indikator 1(i.1) : Koordinasi dalam pengkajian dan

penyusunan perbaikan regulasi/kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan pelayanan umum.

Keterkaitan antara sasaran dan program strategis Ditjen Pemerintahan Umum terhadap Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KBI-II) dengan Presiden RI sebagaimana disajikan pada Matrik berikut:

MATRIK KETERKAITAN ANTARA SASARAN DAN PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM TERHADAP KONTRAK KINERJA

MENTERI DALAM NEGERI KABINET INDONESIA BERSATU II DENGAN PRESIDEN RI

KK SASARAN PROGRAM (P) KONTRAK KINERJA (KK)

16 Merupakan sasaran pertama dari 7 (tujuh) sasaran dalam tujuan ke 2 (dua) Depdagri. (S1) “Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum”.

Merupakan Program Strategik Ke-2 (dua), dari 13 (tiga belas) Program Strategik Kemendagri yaitu: “Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum”. (P2)

- Merupakan KK Reformasi Bidang Pelayanan Umum

- Merupakan KK fokus Ke-16 dari 19 KK Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KBI-II) dengan Presiden RI, yaitu: “Dukungan Reformasi bidang Pelayanan Umum”.

Sedangkan keterkaitan kontrak kinerja Menteri, indikator kontrak, sasaran, indikator sasaran, dengan program Ditjen

Pemerintahan Umum sebagaimana disajikan pada Matrik berikut :

MATRIK KETERKAITAN KONTRAK KINERJA MENTERI, INDIKATOR KONTRAK, SASARAN, INDIKATOR SASARAN DENGAN PROGRAM DITJEN

PEMERINTAHAN UMUM

KK INDIKATOR KONTRAK SASARAN INDIKATOR

SASARANPROGRAM

DITJEN PUMMerupakan KK Reformasi Bidang Pelayanan Umum (KK.16)

Koordinasi dalam pengkajian dan penyusunan perbaikan regulasi/kebijakan lingkup Kementerian Dalam Negeri terkait dengan peningkatan pelayanan umum. (KK.16-i.1)

Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum. (S.1)

Jumlah Dokumen Regulasi Pusat tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Program 2: Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

Pencapaian, Visi dan Misi Ditjen Pemerintahan Umum sebagaimana tertuang dalam Renstra Ditjen PUM 2010-2014, ditetapkan dengan Penetapan Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum sebagai komitmen pencapaian output dan outcome sebagai salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sekaligus tolak ukur pengukuran kinerja Ditjen Pemerintahan Umum. Penetapan Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum sebagai bentuk implementasi dari program strategis Ditjen Pemerintahan Umum terkait dengan 1 (satu) Kontrak Kinerja Menteri Dalam Negeri Kabinet Indonesia Bersatu II (KIB-II) dengan Presiden Republik Indonesia.

Penetapan Kinerja Ditjen Pemerintahan Umum yang merupakan komitmen pencapaian output dan outcome merupakan salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), sekaligus tolak ukur pengukuran kinerja Ditjen Pemerintahan Umum sebagaimana disajikan pada

Matrik tujuan, sasaran dan indikator kinerja jangka menengah dan tahunan Ditjen PUM tahun 2010-2014

Selanjutnya terkait dengan Target Pembangunan Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014 yang secara spesifik yang memuat tujuan, program, sasaran, kegiatan, indikator serta indikator sasarannya sebagaimana terlihat dalam Lampiran II.

Sebagai amanat dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah maka selama lima tahun dalam Renstra Ditjen PUM 2010-2014 telah dialokasikan kebutuhan pendanaan pembangunan yang akan menjadi acuan dalam merencanakan pelaksanaan kegiatan sebagai wujud konsistensi Ditjen PUM dalam mewujudkan tujuan dan sasaran dari visi dan misi yang telah dicanangkan sehingga menjadi tolak ukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Proyeksi kebutuhan pendanaan yang telah dialokasikan selama 2010-2014 sebagaimana terlihat dalam Lampiran III.

Bab IV Bab IV P E N U T U PP E N U T U PRenstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 ini dilaksanakan

dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Pola PenyelenggaraanPenyusunan Rencana Strategis Direktorat Jenderal

Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, disusun sebagai dasar sekaligus sebagai kendali dan sarana koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum di lingkungan Ditjen Pemerintahan Umum, pada dasarnya memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :a. Penyusunan Rencana Strategis Ditjen Pemerintahan Umum

Tahun 2010-2014 dilatarbelakangi oleh keinginan untuk melaksanakan dan mengemban amanah RPJM Nasional 2010-2014 dalam mencapai tujuan pembangunan nasional khususnya bidang penyelenggaraan pemerintahan umum 5 (lima) tahun kedepan.

b. Rencana Strategis Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014 merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Ditjen Pemerintahan Umum yang akan dilaksanakan pada tahun 2010-2014, dan berisi strategi pokok sebagai pedoman kerja Ditjen Pemerintahan Umum sebagai salah satu komponen Kementerian Dalam Negeri.

c. Rencana Strategis Ditjen Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014 merupakan komitmen perencanaan dan berfungsi sebagai alat bantu dan tolak ukur dalam menjalankan misi dan mencapai visi Ditjen Pemerintahan Umum.

d. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik.

e. Untuk melaksanakan kebijakan strategis Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014, organisasi pelaksanaannya adalah sebagai berikut:

Matrik Organisasi PelaksanaRencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan

Umum Tahun 2010-2014

No Subyek Peran1 Direktur Jenderal Pemerintahan

UmumPenanggung jawab umum

2 Sekretaris Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Koordinator perencanaan dan evaluasi strategis

3 Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Penanggung jawab kegiatan strategis

4 Para Kasubdit/ Kepala Bagian Penanggung jawab harian

5 Para Kasi/Kasubag Pelaksana

2. Pengukuran HasilPengukuran hasil dilaksanakan dalam bentuk pengukuran

kinerja secara sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi Ditjen Pemerintahan

Umum. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategis.

3. KontingensiRenstra Ditjen PUM 2010-2014 disusun berdasarkan

sejumlah asumsi pada situasi yang sangat dinamis dan direkam sesuai perkembangan kondisi terkini serta perspektif dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam aspek operasional termasuk hal-hal yang bersifat force majeur dalam kebijakan strategis yang dilaksanakan setiap tahunnya.

4. PembiayaanSumber dana dalam pelaksanaan Renstra Ditjen PUM 2010-

2014 berasal dari APBN, serta sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Evaluasi AkuntabilitasAkuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

perwujudan kewajiban suatu instansipemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam melakukan evaluasi Ditjen Pemerintahan Umum menggunakan instrumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi. Sebagai bagain dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai satu kesatuan yang terdiri dari, yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

a.n. MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN

UMUM,

Dr. I MADE SUWANDI, M.Soc., Sc

Tabel 1MATRIK TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA

JANGKA MENENGAH DAN TAHUNAN

NO. TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1. Meningkatkan

sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum.

Tingkat sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelayanan publik.

1. Meningkatnya dukungan reformasi di bidang pelayanan umum. (PN 1.3)

1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. (KK 16 1) (PB)

10 kabupaten/

kota di 6 provinsi

(1 Permendagri)

20 kabupaten/

kota di 6 provinsi

20 kabupaten/

kota di 6 provinsi

25 kabupaten/

kota di 6 provinsi

25 kabupaten/

kota di 6 provinsi

2. Meningkatnya pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pembinaan wilayah dalam rangka

1. Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang

10% 15% 15% 20% 20%

harmonisasi hubungan antar susunan

ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)

pemerintahan. (PN 1.3)

2. Jumlah pemetaan dan pemutakhiran data kerjasama daerah. (PB)

- - 1 paket 1 paket 1 paket

3. Jumlah kegiatan fasilisasi

10 10 10 12 14

30

NO. TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)

4. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. (PB)

33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

3. Meningkatnya pengembangan wilayah perbatasan antar negara. (PN 5.1)

1. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara (PN)

8 10 15 17 20

2. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG (PN)

6 provinsi 7 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi

4. Meningkatnya penataan wilayah administrasi,

1. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah

15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen

NO. TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)penegasan batas antar daerah, dan toponimi.

administrasi perbatasan antar daerah yang ditetap-kan dengan Peraturan Perundangan (PB)

2. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota

- 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah

3. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)

15% 35% 55% 75% 100%

5. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan aparat Satpol PP dan Satlinmas.

1. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan

- 10 Provinsi 10 Provinsi 10 Provinsi 3 Provinsi

2. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar

- 20% 60% 80% 70%

NO. TUJUAN INDIKATOR SASARAN INDIKATOR

TARGET KINERJA2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)6. Meningkatnya

pengembangan kawasan khusus di daerah.

1. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus

- 7 Daerah 7 Daerah 8 Daerah 8 Daerah

7. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan sarpras pemerintahan pasca bencana/ pengurangan resiko bencana.

1. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK

75% 75% 75% 75% 75%

KEMENTERIAN DALAM NEGERIREPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERINOMOR

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 050-222 TAHUN 2010 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM TAHUN 2010 -

2014

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014, perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemeintahan Umum Tahun 2010-2014;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

30

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

7. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2010 tentang Nomenklatur Kementerian Dalam Negeri;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-866 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-41 Tahun 2010

Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :PERTAMA : Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014.

KEDUA : Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum Tahun 2010-2014, yang selanjutnya disebut Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Ditjen Pemerintahan Umum untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Penyusunan Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dengan berpedoman pada:a. Arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014; dan

b. Arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014.

KEEMPAT : Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan;a. Komitmen perencanaan jangka menengah

Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-2014;

b. Pedoman dalam menjalankan kebijakan penyelenggaraan pembangunan 2010-2014; dan

c. Landasan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum 2010-2014.

KELIMA : Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas: a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan; danb. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan

Pembangunan Tahun 2010-2014.

KEENAM : Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf a, tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA huruf b, tercantum dalam Lampiran II, dan III Keputusan Menteri ini.

KEDELAPAN : Renstra Ditjen Pemerintahan Umum 2010-2014, agar digunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum dalam menjalankan kebijakan dan strategi pembangunan Tahun 2010-2014.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di JAKARTApada tanggal :

a.n. MENTERI DALAM NEGERIDIREKTUR JENDERAL PEMERINTAHAN

UMUM,

Dr. I MADE SUWANDI, M.Soc., Sc

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan.2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.4. Arsip.

TARGET PEMBANGUNAN DAN KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM 2010-2014

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR

TARGET UNIT ORGANISAS

I PELAKSANA

2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pemerintahan umum

2. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah

- 5 Daerah( 2 Produk

Pengaturan)

5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

3. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. (KK 16 1) (PB)

10 Kabupaten/Ko

ta di 6 Provinsi

(1 Permendagri)

20 Kabupaten/Ko

ta di 6 Provinsi

20 Kabupaten/Ko

ta di 6 Provinsi

25Kabupaten/

Kota di 6 Provinsi

25 Kabupaten/Ko

ta di 6 Provinsi

4. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak

- 9 Provinsi 9 Provinsi 10 Provinsi 10 Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah

5. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan de-ngan Peraturan Perundangan

15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen

6. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia

50% 80% 90% 100% -

7. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

20% 30% 60% 80% 100%

8. Jumlah Pos Lintas Batas

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)tradisional dan Internasional dengan kualitas manajemen pengelola serta fasilitas pendukung yang memadai

9. Fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran sesuai SOP dan NSPK

75% 75% 75% 75% 75%

10. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan

3 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

11. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian

- 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota

12. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)

15% 35% 55% 75% 100%

13. Pembakuan nama-nama rupabumi alami di Indonesia

- 50% 60% 75% 90%

14. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundangan

- 10 Provinsi 10 Provinsi 10 Provinsi 3 Provinsi

15. Jumlah aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang mendapatkan pembinaan dibidang penegakan Perda dan perlindungan masyarakat

- 250 Orang 250 Orang 250 Orang 250 Orang

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)16. Jumlah daerah

yang memperoleh fasilitasi penetapan kawasan khusus dan dukungan pengembangannya

- 5 Daerah 5 Daerah 6 Daerah 6 Daerah

17. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus

- 1 Permendagri

1 Permendagri

1 Permendagri

1 Permendagri

18. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus

- 7 Daerah 7 Daerah 8 Daerah 8 Daerah

19. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di

- 50% 60% 65% 70%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)bidang pertanahan

1. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal

Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan

1. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional)

100% 100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DITJEN PUM

Pemerintahan Umum

Umum 2. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP

100% 100% 100% 100% 100%

3. Persentase pedoman/ juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentase 100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian

5. Persentase pengadaan sarana dan prasarana

80% 80% 80% 80% 80%

6. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 100% 100% 100% 100%

7. Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah

100% 100% 100% 100% 100%

8. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa)

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)yang tepat waktu

9. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

- 80% 82% 84% 86%

2. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah

1.Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonsen-trasi dan tugas pem-bantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan

1. Jumlah Kab/kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (KK 16 1) (PB)

1 Permendagri

10 Kabupaten/Ko

ta di 6 provinsi

20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi

20 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi

25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi

25 Kabupaten/Kota di 6 Provinsi

DIREKTORAT DEKONSEN-TRASI DAN KERJASAMA

2. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah

- 5 Daerah ( 2 Produk

Pengaturan)

5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah

3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan

4 4 4 4 4

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum

4. Persentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan peningkatan pelayanan umum

- - 90% 95% 100%

5. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)peningkatan pelayanan umum

6. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama

100% 100% 100% 100% 100%

7. Persentase peningkatan jum-lah daerah yang melaksana-kan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)

10% 15% 15% 20% 20%

8. Jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)

10 10 10 12 14

9. Jumlah - 9 Provinsi 17 Provinsi 25 Provinsi 33 Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)kumulatif daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah

10. Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama Daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)

- - 1 paket laporan

- -

11. Jumlah pemutakhiran pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)

- - - 1 paket (updating)

1 paket (updating)

12. Jumlah kegiatan fasilisasi kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)

10 10 10 12 14

13. Jumlah provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi 33 Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi (PB)

14. Jumlah laporan fasilitasi kesekretariatan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah(PB)

- - 1 1 1

15. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam meningkatkan kerjasama daerah di bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik

5 Provinsi 9 Provinsi 7 Provinsi 6 Provinsi 6 Provinsi

3. Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan

Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, pertanahan, dan

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang penataan

4 4 4 4 4 DIREKTORAT WILAYAH ADMINISTRASI DAN PERBATASAN

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Perbatasan pengembangan/

pengelolaan/ penyediaan

wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi (PB)

sarpras perbatasan antar negara

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah perbatasan, dan toponimi

- - 85% 90% 95%

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan wilayah

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)perbatasan, dan toponimi

4. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100% 100% 100% 100% 100%

5. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (PB)

15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen 15 segmen

6. Persentase penurunan konflik karena sengketa perbatasan antar daerah

- - 10% 10% 10%

7. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)

15% 35% 55% 75% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)8. Jumlah Pos

lintas Batas tradisional dan internasional dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai (PN)

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 3 paket

9. Persentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara (PN)

25% 50% 75% 85% 100%

10. Jumlah kab/kota di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara (PN)

8 10 15 17 20

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)11. Jumlah provinsi

yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG (PN)

6 provinsi 7 provinsi 6 provinsi 6 provinsi 6 provinsi

12. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan

3 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

4 Kesepakatan

13. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota

- 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah 5 Daerah

14. Persentase pembakuan nama-nama rupabumi alami di

- 50% 60% 70% 90%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Indonesia

15. Jumlah sarana prasarana Pos Lintas Batas dan fasilitas pemerintah di perbatasan antar negara

5 Unit Gedung di 5 Pos Lintas

Batas dan 1 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan

4 Unit Gedung di 4 Pos Lintas Batas dan 4 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan

- - -

16. Persentase daerah di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

25% 50% 75% 85% 100%

17. Jumlah segmen yang terselenggara dalam percepatan penyelesaian batas daerah

- 100 Segmen 150 Segmen 200 Segmen 250 Segmen

18. Jumlah Permendagri tentang penegasan batas daerah

20 permendagri

20 permendagri

15 permendagri

15 permendagri

15 permendagri

19. Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas

3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen 3 Dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota

20. Persentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia

50% 80% 90% 100% -

21. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, serta penyediaan sarpras pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar

3 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan 2 Kegiatan

22. Jumlah pertemuan Internasional dalam rangka peningkatan kerjasama

7 Pertemuan 7 Pertemuan 5 Pertemuan 5 Pertemuan 5 Pertemuan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)antar negara (RI- Malaysia, RI- RDTL, RI- PNG)

4. Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Jumlah rumusan kebijakan bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masya- rakat, dan Hak Asasi Manusia

- 2 3 3 3 DIREKTORAT KETENTERAMAN, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN

dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Masya-rakat, serta bidang Hak Asasi Manusia

- - 90% 95% 100% MASYARAKAT

Masyarakat 3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja dan

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, serta penegakan Hak Asasi Manusia

4. Jumlah daerah yang mendapat sarana prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat

- - 5 daerah 5 daerah 5 daerah

5. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Polisi Pamong Praja dan

100% 100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Linmas

6. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

20% 30% 60% 80% 100%

7. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar (PN)

20% 40% 60% 80% 100%

8. Persentase kesiapsiagaan satgas entry/ transit/ daerah asal

- 100% TKIB deportasi terlayani

100% TKIB deportasi terlayani

100% TKIB deportasi terlayani

100% TKIB deportasi terlayani

9. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan

- 10 Provinsi 10 Provinsi 10 Provinsi 3 Provinsi

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan

10. Jumlah provinsi yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan

- 11 Provinsi 11 Provinsi 11 Provinsi -

11. Persentase daerah yang telah memfasilitasi 5P (penghor-matan,pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/ embarkasi serta fasilitasi konfrensi internasional

- 50% 60% 70% 80%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)bagi aparat Satpol PP

12. Persentase daerah yang telah melaksanakan Sistem dan Prosedur operasional penye-lenggaraan ketentraman ma-syarakat dan ketertiban umum

- 50% 50% 60% 70%

13. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar

- 20% 60% 80% 70%

5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

1.Meningkatnya pengembangan kawasan (Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus,

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi,

2 3 5 5 5 DIREKTORAT KAWASAN DAN OTORITA

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)serta Kawasan Perairan,Kelautan dan Kedirgantaraan)

Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus, dan pertahanan serta perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan

2. Jumlah daerah yang difasilitasi dibidang kawasan Ekonomi, ndustri dan perdagangan bebas serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan

- 5 Daerah 14 Daerah 14 Daerah 14 Daerah

3. Persentase fasilitasi kawasan sumber daya alam, kawasan sumber daya buatan, serta ka-wasan perairan, kelautan dan kedirgantaraan

65% 70% 80% 85% 90%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)yang dikelola dan dikembangkan (PB)

4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Kawasan Sumber Daya Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, Kawasan ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan khusus dan pertanahan, serta Kawasan perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

5. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Kawasan dan Pertahanan

100% 100% 100% 100% 100%

6. Jumlah - 1 1 1 1

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus

Permendagri Permendagri Permendagri Permendagri

7. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus

- 7 Daerah 7 Daerah 8 Daerah 8 Daerah

8. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan

- 50% 60% 65% 70%

6. Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Penataan Kelembagaan Dalam Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran,

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan

2 3 4 4 4 DIREKTORAT MANAJEMEN PENCEGAHAN DAN PENANGGU-LANGAN BENCANA

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)serta Penyediaan Sarpras

dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana

Pemerintahan Pasca Bencana/ Pengurangan Resiko Bencana

2. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana

70% 80% 90% 95% 100%

3. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan

- - 3 dokumen 3 dokumen 3 dokumen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencegahan dan Penanggulangan bencana

4. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana

- 14 14 18 20

5. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

- 10 10 12 14

6. Persentase penanganan bencana dan kebakaran yang sesuai

20% 40% 60% 80% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)dengan SOP dan NSPK

7. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Manajemen Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

100% 100% 100% 100% 100%

8. Persentase fasilitas peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran (PB)

75% 75% 75% 75% 75%

9. Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah (PB)

40% 50% 60% 70% 75%

10. Jumlah fasilitasi di bidang manajemen pencegahan dan

- 9 Bidang 9 Bidang 9 Bidang 9 Bidang

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME INDIKATOR TARGET UNIT

ORGANISASI 2010 2011 2012 2013 2014

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)penanggulangan bencana

67

KONSISTENSI PENCAPAIAN TARGET RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2010 S/D 2011

(Permendagri No. 46 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010-2014)

DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

PROGRAM PENGUATAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM

Meningkatnya konsolidasi kebijakan dan standardisasi teknis dibidang pemerintahan umum.

20. Jumlah daerah yang difasilitasi dan diperbaiki instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di daerah

- - 5 Daerah dan 2 Produk

Pengaturan

5 Daerah dan2 Draft Buku

Panduan Pengaturan/Instrum

en Pendukung Kebijakan PATEN, yaitu Draft Buku

Panduan Fasilitator PATEN dan Draft Buku Panduan Monev PATEN

DIREKTORAT JENDERAL

PEMERINTAHAN UMUM

21. Jumlah Kab./Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (KK 16.1) (PB)

10 Kab/ Kota di 6 Provinsi

(1 Permendagri)

26 Kab/Kota di 13 Provinsi

(1 Permendagri NO 4/2010 tentang

PATEN dan 1 Kepmendagri No. 138-270 tentang Petunjuk teknis

PATEN)

20 Kab/Kota di 6 Provinsi

66 Kab/Kota di 33 Provinsi (sosialisasi)

22. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas,

- - 9 Provinsi 9 Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur,

Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan,

30

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

perkotaan dan ekonomi daerah

Maluku, Nusa Tenggara Barat,

Banten, dan Sulawesi Barat

23. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan

15 Segmen 13 Segmen 15 Segmen 22 Segmen

24. Persentase penyusunan gazetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia

50% 80% 80% 90%

25. Persentase daerah yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

20% 30% 27%(9 Prov, yaitu Prov

Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan

Barat, Papua, Banten dan Maluku)

26.Jumlah Pos lintas Batas tradisional dan international dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai

3 Paket 6 Unit PLB, 4 Unit Sarana Pendukung

di 3 PLB dan 13 Sarana

Pendukung di 7 Kab. Wilayah

Perbatasan

3 Paket 12 Unit Sarana Pendukung di 5 PLB dan 9 Unit Sarana

Pendukung Pelayanan Umum Pemerintahan di

4 Kabupaten

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Wilayah Perbatasan27. Persentase

fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana

75% 75% 75% 75%

28. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan

3 Kesepakatan 3 Kesepakatan hasil Pertemuan : 1) Sekber RI-

Malaysia di Kucing Tanggal 24 s/d 26 Mei 2010

2) Sosekmalindo di Johor Malaysia Tanggal 8 s/d 12 Nov 2010 dan

3) JIM di Bandung Indonesia Tanggal 8 s/d 10 Juni 2010

4 Kesepakatan 5 Kesepakatan hasil Pertemuan : 1) Sekretariat

Bersama Sosek Malindo ke-7 di Yogyakarta

2) Sosek Malindo ke-29 di Bali

3) Joint Border Committee RI-PNG ke-28 di Batam

4) Joint Indonesia-Malaysia untuk Survey dan Demarkasi Batas Internasional RI-Malaysia ke- 35 di Alor Malaysia dan 36 di Solo Indonesia

5) Special Working Group RI-RDTL ke-1 di Dili RDTL

29. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa

- - 5 Daerah 30 Daerah, yaituProv. Sumber,

Maluku, Kab. Muba,

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota

Mura, Panajam Paser Utara, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito, Barito Timur,

Pontianak, Kubu Raya, Aceh

Tamiang, Langkat, Pakpak Bharat, Bungo, Tebo, Dharmasraya,

Mandaling Natal, Pasaman, Ogan Ilir, Muara Enim, Blitar,

Kediri, Ngada, Manggarai Timur,

Sorong; Kota Balikpapan, Pontianak,

Subussalam, Sorong30. Persentase

pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)

15% -(Tufoksi

Bakosurtanal)

35% -(Tufoksi

Bakosurtanal)31. Persentase

pembakuan nama-nama rupabumi wilayah administrasi di Indonesia

- - 50% 100%

32. Jumlah daerah yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan

- 10 Provinsi 19 Daerah, yaituProv. Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten,

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Kalimantan Barat, Maluku, Papua, Kabupaten Cilacap, Klaten, Sukaharjo, Manokwari, Bengkulu Utara, Lima Puluh Kota, Kota Yogyakarta, Surabaya, Bandung, Depok

33. Jumlah aparatur Sat Pol PP dan Sat Linmas yang mendapatkan pembinaan dibidang penegakan Perda dan perlindungan masyarakat

- - 250 Orang 617 orang (Jumlah Peserta

Akumulatif)

34. Jumlah daerah yang memperoleh fasilitasi penetapan kawasan khusus dan dukungan pengembangannya

- - 5 Daerah 5 Daerah, yaitu :DKI Jakarta,

Makassar, Bali, dan Batam (sudah

dilakukan sosialisasi tatacara penetapan kawasan khusus)

serta Jambi (masih dalam tahap peninjauan

lapangan situs muaro Jambi)

35. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan

- - 1 Permendagri 2 Rancangan Permendagri, yaitu :1) Rancangan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

kawasan khusus Permendagri tentang Pedoman Penilaian Persyaratan serta Pengkajian dan Verifikasi Kawasan Khusus

2) Rancangan Permendagri tentang Pembinaan Umum Atas Penyelenggaraan Kawasan Khusus

36. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus

- - 7 Daerah 9 daerah, yaitu :Provinsi Jawa Timur,

Jambi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Bengkulu,Jawa Barat, dan Bali

37. Persentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan

- - 50% Terfasilitasinya 11 kasus dalam penyelesaian sengketa di

kawasan khusus dan di bidang pertanahan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

7. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

Dukungan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum

10. Persentase penyelesaian dokumen perencanaan dan anggaran (Renstra, Renja, RKP, RKA, RKAKL dan Petunjuk Operasional); serta juknis/pedoman teknis lainnya

100% 100% 100% 100% SEKRETARIAT DITJEN

PUM

11. Persentase penyelesaian dokumen hasil monitoring dan evaluasi, laporan keuangan dan aset, laporan kinerja serta hasil-hasil pemeriksaan dan tindak lanjut LHP

100% 100% 100% 100%

12. Persentase pedoman/juknis dan rancangan peraturan perundang-undangan yang diselesaikan

100% 100% 100% 100%

13. Persentase penyelesaian urusan ketatausahaan dan kepegawaian

100% 100% 100% 100%

14. Persentase pengadaan sarana prasarana

80% 100% 80% 100%

15. Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana

100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

16. Persentase pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum di pusat dan daerah

100% 100% 100% 100%

17. Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan jasa) yang tepat waktu

100% 100% 100% 100%

18. Persentase kesesuaian capaian kinerja dengan rencana kerja tahunan

- - 80% 100%

8. Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah, serta Kerjasama Daerah

1. Terfasilitasinya penyelenggaraan hubungan Pusat dan Daerah, dekonsen-trasi dan tugas pem-bantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum dalam

1. Jumlah Kab./Kota yang menerapkan Permendagri tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (KK 16.1) (PB)

1 Permendagri(10 Kab./Kota di

6 Provinsi)

26 Kab/Kota di 13 Provinsi (sosialisasi)

(1 Permendagri No.4/2010 tentang

PATEN dan 1 Kepmendagri No. 138-270 tentang Petunjuk teknis

PATEN)

20 Kab./Kota di 6 Provinsi

66 Kab/Kota di 33 Provinsi (sosialisasi)

DIREKTORAT DEKONSENT

RASI DAN KERJASAMA

2. Jumlah fasilitasi dan perbaikan instrumen kerja serta regulasi terkait dengan pelayanan perijinan di

- - 5 Daerah dan 2 Produk

Pengaturan

5 Daerah dan2 Draft Buku

Panduan Pengaturan/Instrum

en Pendukung

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

rangka harmonisasi hubungan antar susunan pemerintahan.

daerah Kebijakan PATEN, yaitu Draft Buku

Panduan Fasilitator PATEN dan Draft Buku Panduan Monev PATEN

3. Jumlah rumusan kebijakan bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama daerah, dan peningkatan pelayanan umum

4 Rumusan Kebijakan

6 Rumusan Kebijakan

4 Rumusan Kebijakan

9 Rumusan Kebijakan

4. Prosentase fasilitasi pusat dan daerah di bidang hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum

- - - -

5. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi hubungan pusat dan daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama antar daerah, dan peningkatan pelayanan umum

- - - -

6. Prosentase penyelesaian urusan

100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

ketatausahaan dan rumah tangga Direktorat Dekonsentrasi dan Kerjasama

7.Persentase peningkatan jumlah daerah yang melaksanakan kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)

10% 29% (30 Kab/Kota dari 102 Kab/Kota di 5

Prov)

15% 20% (30 Kab/Kota dari 139 Kab/Kota di 9

Prov)

8. Jumlah daerah yang menerima manfaat dari kerjasama daerah dalam bidang ekonomi, prasarana dan pelayanan publik (PB)

10 Daerah 20 Daerah 10 Daerah 20 Daerah

9. Jumlah kumulatif daerah yang difasilitasi dalam rangka pengembangan kerjasama sektor minyak dan gas, perkotaan dan ekonomi daerah

- - 9 Provinsi 9 Provinsi (Provinsi Jawa Timur,

Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan,

Maluku, Nusa Tenggara Barat,

Banten, dan Sulawesi Barat)

10. Jumlah pemetaan pelaksanaan Kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)

- - - -

11. Jumlah pemutakhiran - - - -

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pemetaan pelaksanaan kerjasama daerah baik yang sukses maupun yang gagal (PB)

12. Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar daerah yang diusulkan (PB)

10 - 10 -

13. Jumlah provinsi yang dibina dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah (PB)

- - 33 Provinsi 33 Provinsi

14. Jumlah laporan fasilitasi kesekretariatan penguatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah (PB)

- - - -

15. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam meningkatkan kerjasama daerah di bidang ekonomi, prasaranan dan pelayanan publik

5 Provinsi 5 Provinsi (Provinsi Jawa

Barat, Jawa Timur, Sumatera Selatan, Lampung, Sulawesi

Tenggara)

9 Provinsi 9 Provinsi (Provinsi Jawa

Timur, Aceh, Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan,

Maluku, Nusa Tenggara Barat,

Banten, dan Sulawesi Barat)

3. Pengembangan dan Penataaan Wilayah Administrasi dan

Terfasilitasinya penataan wilayah administrasi, penegasan batas daerah, toponimi, dan

23. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang penataan wilayah administrasi dan penegasan batas daerah, pengembangan

4 Rumusan Kebijakan dan produk hukum

3 Peraturan Pemerintah, 1 Peraturan Presiden,

6 Permendagri, 21 Ranc.

4 Rumusan Kebijakan dan produk hukum

3 Peraturan Pemerintah,

19 Permendagri, 3 Ranc.

Permendagri dan 30 SE Mendagri

DIREKTORAT WILAYAH

ADMINISTRASI DAN

PERBATASAN

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Perbatasan pengembangan/pengelolaan/ penyediaan sarpras perbatasan antar negara

wilayah perbatasan, dan toponimi (PB)

Permendagri, dan 19 SE Mendagri

24. Prosentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi

- - - -

25. Jumlah laporan monitong dan evaluasi bidang tugas Penataan Wilayah Administrasi dan Penegasan Batas Daerah, Pengembangan Wilayah Perbatasan dan Toponimi

- - - -

26. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Wilayah Administrasi dan Perbatasan

100% 100% 100% 100%

27. Jumlah segmen penataan dan penegasan batas wilayah administrasi perbatasan antar daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Perundangan (PB)

15 Segmen 13 Segmen 15 Segmen 22 Segmen

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

28. Persentase penurunan konflik karena sengketa perbatasan antar daerah

- - - -

29. Persentase pemetaan rupabumi (toponimi) (PB)

15% -Tufoksi

Bakosurtanal

35% -Tufoksi

Bakosurtanal30. Jumlah Pos lintas

Batas tradisional dan international dengan kualitas manajemen pengelolaan serta fasilitas pendukung yang memadai (PN)

3 Paket 6 Unit PLB, 4 Unit Sarana Pendukung

di 3 PLB dan 13 Sarana

Pendukung di 7 Kab. Wilayah

Perbatasan

3 Paket 12 Unit Sarana Pendukung di 5 PLB dan 9 Unit Sarana

Pendukung Pelayanan Umum Pemerintahan di

4 Kabupaten Wilayah Perbatasan

31. Persentase penguatan kelembagaan di pusat dan daerah dalam rangka penanganan perbatasan antar negara (PN)

25% 28%(pada 2 Prov dari 7

Prov wilayah perbatasan yang memiliki Badan

Pengelola Perbatasan Tahun 2010), yaitu Prov Kalimantan Barat

dan Papua

50% 85%(pada 6 Prov dari 7

Prov wilayah perbatasan yang memiliki Badan

Pengelola Perbatasan Tahun 2011), yaitu Prov Kalimantan Barat,

Papua, kepri, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara dan

NTT32. Jumlah kab/kota di

wilayah perbatasan antar negara dan pulau-

8 Kab/Kota 12 Kab/Kota(Kab Sambas,

Sanggau, Kapuas

10 Kab/Kota 7 Kab/Kota(Kab Kapuas Hulu,

Kep. Sangihe,

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara (PN)

Hulu, Bengkayang, Nunukan, Kupang, Belu, Timur Tengah

Utara, Merauke, Keerom,

Pegunungan Bintang, Kota Jayapura) dan

1 Provinsi (Prov Sulawesi Utara)

Maluku Tenggara Barat, Kupang,

Merauke, Keerom, Pegunungan Bintang) dan

2 Provinsi (Prov Kalimantan Barat,

Papua)

33. Jumlah provinsi yang melaksanakan kerjasama perbatasan antar negara (SOSEKMALINDO, JBC RI-RDTL, JBC RI-PNG) (PN)

6 Provinsi 7 Provinsi(Provinsi Riau, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Nusa Tenggara Timur,

Sulawesi Utara, dan Papua)

7 Provinsi 7 Provinsi(Provinsi Riau, Kep. Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan

Timur, Nusa Tenggara Timur,

Sulawesi Utara, dan Papua)

34. Jumlah kesepakatan batas antar negara dalam rangka penyelesaian batas dan hubungan antar negara yang berbatasan

3 Kesepakatan 3 Kesepakatan hasil Pertemuan : 1) Sekber RI-

Malaysia di Kucing Tanggal 24 s/d 26 Mei 2010

2) Sosekmalindo di Johor Malaysia Tanggal 8 s/d 12 Nov 2010

3) JIM di Bandung Indonesia Tanggal 8 s/d 10 Juni 2010

4 Kesepakatan 5 Kesepakatan hasil Pertemuan : 1) Sekretariat

Bersama Sosek Malindo ke-7 di Yogyakarta

2) Sosek Malindo ke-29 di Bali

3) Joint Border Committee RI-PNG ke-28 di Batam

4) Joint Indonesia-Malaysia untuk Survey dan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Demarkasi Batas Internasional RI-Malaysia ke- 35 di Alor Malaysia dan ke 36 di solo Indonesia

5) Special Working Group RI-RDTL ke-1 di Dili RDTL

35. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa batas daerah antar provinsi, kabupaten/kota

- - 5 Daerah 30 Daerah, yaituProv. Sumber,

Maluku, Kab. Muba, Mura, Panajam

Paser Utara, Tanah Bumbu, Tanah Laut, Barito, Barito Timur,

Pontianak, Kubu Raya, Aceh

Tamiang, Langkat, Pakpak Bharat, Bungo, Tebo, Dharmasraya,

Mandaling Natal, Pasaman, Ogan Ilir, Muara Enim, Blitar,

Kediri, Ngada, Manggarai Timur,

Sorong; Kota Balikpapan, Pontianak,

Subussalam, Sorong36. Prosentase

pembakuan nama-nama 50% 50% 50% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

rupabumi wilayah administrasi di Indonesia

37. Jumlah sarana prasarana Pos Lintas Batas dan fasilitas pemerintahan di perbatasan antar negara

5 Unit Gedung di 5 Pos Lintas Batas dan 1 Unit Gedung di

Wilayah Perbatasan

6 Unit PLB, 4 Unit Sarana Pendukung

di 3 PLB dan 13 Sarana

Pendukung di 7 Kab. Wilayah

Perbatasan

4 Unit Gedung di 4 Pos Lintas Batas

dan 4 Unit Gedung di Wilayah Perbatasan

12 Unit Sarana Pendukung di 5 PLB dan 9 Unit Sarana Pendukung di 4

Kabupaten Wilayah Perbatasan

38. Prosentase daerah di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau terluar yang mendapat sarpras perbatasan antar negara

25% 31%(pada 12 Kab/Kota dari 38 Kab/Kota

wilayah perbatasan dan pulau-pulau

terluar)

50% 38% (akumulatif)(pada 14 Kab/Kota dari 38 Kab/Kota wilayah perbatasan

dan pulau-pulau terluar)

Target tidak tercapai, karena terdapat beberapa kegiatan sarpras yang dialihkan ke BNPP)

39. Jumlah segmen yang terselenggara dalam percepatan penyelesaian batas daerah

- - 100 Segmen 117 Segmen

40. Jumlah Permendagri tentang penegasan batas daerah

20 Permendagri 10 Permendagri 20 Permendagri 19 Permendagri dan 3 Rancangan Permendagri tentang Batas

Daerah

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

41. Jumlah dokumen penyelesaian sengketa batas daerah/wilayah antar provinsi, kabupaten/kota

3 Dokumen 3 Dokumen(Dokumen Berita

Acara Kesepakatan, Dokumen SE Mendagri dan

Dokumen Permendagri)

3 Dokumen 3 Dokumen(Dokumen Berita

Acara Kesepakatan, Dokumen SE mendagri dan

Dokumen Permendagri)

42. Prosentase penyusunan gasetir (pulau-pulau) seluruh Indonesia

50% 80% 80% 90%

43. Jumlah kegiatan fasilitasi pengembangan wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar, serta penyediaan sarpras pemerintahan dan pelayanan publik di wilayah perbatasan antar negara dan pulau-pulau kecil terluar

3 Kegiatan 3 Kegiatan(Kegiatan Pusat,

Dekonsentrasi dan Tugas

Pembantuan )

2 Kagiatan 2 Kegiatan(Kegiatan

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)

44. Jumlah pertemuan internasional dalam rangka peningkatan kerjasama antar negara (RI - Malaysia, RI - RDTL, RI – PNG)

7 Pertemuan 8 Pertemuan 7 Pertemuan 7 Pertemuan

4. Pembinaan Terfasilitasinya 14. Jumlah rumusan - - 2 Rumusan 3 Rumusan DIREKTORAT

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Peningkatan Kapasitas Aparat dan Kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Dalam Menciptakan Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

kebijakan bidang Polisi Pamong Praja, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Perlindungan Masyarakat, dan Hak Asasi Manusia

Kebijakan Kebijakan POLISI PAMONG

PRAJA DAN PERLINDUNG

AN MASYARAKA

T15. Persentase fasilitasi pusat dan daerah bidang tugas Polisi Pamong Praja, Penyidik PNS, Linmas, serta bidang Hak Asasi Manusia

- - - -

16. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Polisi Pamong Praja, Penyidik PNS, Linmas, serta bidang Hak Asasi Manusia

- - - -

17. Jumlah daerah yang mendapatkan sarana prasarana Satpol PP dan Satlinmas dalam menciptakan Trantibum dan Linmas

- - - -

18. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Polisi Pamong Praja dan Linmas

100% 100% 100% 100%

19. Persentase daerah 20% - 30% 27%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

yang mempunyai kelembagaan Satpol PP dan Satlinmas yang sesuai standar dalam penciptaan Trantibum dan Linmas

(9 Prov, yaitu Prov Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan

Barat, Papua, Banten dan Maluku)

20. Persentase daerah yang mempunyai aparatur Satpol PP dan Satlinmas yang memenuhi standar (PN)

20% 20% 40% 40%

21. Prosentase Kesiapsiagaan satgas entry/transit/daerah asal

100% TKIB deportasi terlayani

85% TKIB deportasi terlayani pada 12 embarkasi dari 14 embarkasi, yaitu Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Dumai, Jakarta, Tanjung Emas, Tanjung Perak,

Nunukan, Pare-Pare, Entikong, Lembar,

Bau-Bau)22. Jumlah daerah

yang ditingkatkan kapasitas kelembagaan Sat Pol PP sesuai peraturan perundangan

- - 10 Provinsi 10 Provinsi (Prov. Aceh, Sumut, DKI

Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim,

Banten, Kalbar,

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Maluku, Papua)3 Kabupaten (Kab. Cilacap, Kupang,

Manokwari)6 Kota (Kota Semarang, Surabaya,

Yogyakarta, Kupang, Manado,

Ambon)23. Jumlah provinsi

yang membentuk Kelembagaan Satpol PP sesuai peraturan perundang-undangan

- - 11 Provinsi 9 Provinsi(Prov. Sumatera

Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa

Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Papua, Banten dan

Maluku)24. Persentase daerah

yang telah memfasilitasi 5 P (penghormatan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan perlindungan) hak asasi manusia dan satgas TKIB lokasi debarkasi/embarkasi serta fasilitasi konfrensi internasional bagi aparat Satpol PP

-- 50% 50%

(Prov. Aceh, Sumatera Utara,

Kepri, Riau, Sumatera Barat,

Sumatera Selatan, Jambi, Sulawesi Utara, Maluku, DI Yogyakarta,

Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua, Kalimantan Barat)

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

25. Persentase daerah yang telah melaksanakan Sistem dan Prosedur operasional penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum

- - 50% -

5. Pembinaan dan Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

Meningkatnya pengembangan kawasan (Kawasan Sumber daya Alam, Kawasan Sumber daya Buatan, Kasawan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus dan Pertanahan, serta Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan)

1. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang Kawasan Sumber daya Alam, Kawasan Sumber daya Buatan, Kasawan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus dan Pertanahan, serta Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan

2 Rumusan Kebijakan

2 Rumusan Kebijakan

3 Rumusan Kebijakan

14 Rumusan Kebijakan

DIREKTORAT KAWASAN

DAN PERTANAHA

N

2. Jumlah daerah yang difasilitasi di bidang kawasan ekonomi, industri dan perdagangan bebas, serta kawasan khusus dan pertanahan yang dikelola dan dikembangkan

- - 5 Daerah 5 Daerah(Prov. Jawa Timur,

Jambi, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Nusa

Tenggara Barat)

3. Persentase fasilitasi Kawasan Sumber Daya

65% 65% 70% 70%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Alam, Kawasan Sumber Daya Buatan, serta Kawasan Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan yang dikelola dan dikembangkan (PB)

4. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Kawasan Sumber daya Alam, Kawasan Sumber daya Buatan, Kasawan Ekonomi, Industri dan Perdagangan Bebas, Kawasan Khusus dan Pertanahan, serta Perairan, Kelautan dan Kedirgantaraan

- - - -

5. Persentase penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Kawasan dan Pertanahan

100% 100% 100% 100%

6. Jumlah rumusan kebijakan dalam pengembangan kawasan khusus

- 1 Permendagri 2 Rancangan Permendagri:1) Rancangan

Permendagri tentang Pedoman Penilaian Persyaratan

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

serta Pengkajian dan Verifikasi Kawasan Khusus

2) Rancangan Permendagri tentang Pembinaan Umum Atas Penyelenggaraan Kawasan Khusus

7. Jumlah daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas dan kapabilitas terkait dengan pengembangan kawasan khusus

- - 7 Daerah 9 daerah (Jawa Timur, Jambi, Sulawesi Selatan,

Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara

Barat, Sumatera Utara,

Bengkulu,Jawa Barat, dan Bali)

8. Prosentase kasus yang difasilitasi dalam penyelesaian sengketa di kawasan khusus dan di bidang pertanahan

- - 50% Terfasilitasinya 11 kasus dalam penyelesaian sengketa di

kawasan khusus dan di bidang pertanahan

6. Pengembangan Manajemen Pencegahan

Terfasilitasinya Peningkatan Kapasitas Aparat dan Penataan

11. Jumlah rumusan kebijakan dan produk hukum bidang tugas Identifikasi Potensi

2 Rumusan Kebijakan

dan Produk Hukum

4 Rumusan Kebijakan

3 Rumusan Kebijakan

dan Produk Hukum

13 Rumusan Kebijakan

DIREKTORAT PENCEGAHAN

DAN PENANGGULA

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

dan Penanggulangan Bencana

Kelembagaan dalam Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran serta Penyediaan Sarpras Pemerintahan Pasca Bencana/Pengurangan Resiko Bencana

Bencana, Kelembagaan, dan Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencehahan dan Penanggulangan Bencana

NGAN BENCANA

12. Persentase fasilitase pusat dan daerah bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan, dam Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencehahan dan Penanggulangan Bencana

70% 70% 80% 80%

13. Jumlah laporan monitoring dan evaluasi bidang tugas Identifikasi Potensi Bencana, Kelembagaan, dam Ketatalaksanaan, Sarana, Prasarana dan Rehabilitasi, serta Pencehahan dan Penanggulangan Bencana

- - - -

14. Jumlah daerah yang mendapatkan sarpras dalam rangka

6 Daerah 6 Daerah, yaituProv. Jawa Tengah,

Nusa Tenggara

14 Daerah 14 Daerah, yaituProv. Jawa Timur,

Kalimantan Selatan,

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

pencegahan dan penanggulangan bencana

Barat, Kab. Tanah Datar, Tanah Toraja, Lombok Barat, Kota

Pariaman

Sulawesi Tenggara, Papua Barat,

Sulawesi Barat, Kab. Ponorogo, Aceh Utara, Serdang

Bedagai, Kerinci, Tulang Bawang,

Sumba Barat Daya, Kota Ternate,

Singkawang, Palu15. Jumlah daerah

yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran

- - 10 Daerah 10 daerah yang difasilitasi dalam peningkatan kapasitas aparat dalam upaya penanggulangan resiko, yaituProv. Jawa Timur, Sumatera Utara, Riau, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara, Kep. Bangka Belitung, Sulawesi Barat

16. Persentase penanganan bencana dan kebakaran sesuai dengan SOP dan NSPK

20% - 40%

17. Persentase 100% 100% 100% 100%

PROGRAM/KEGIATAN

OUTPUT/OUTCOME(SASARAN)

INDIKATOR

TARGET CAPAIAN UNIT ORGANISASI PELAKSANATAHUN 2010 TAHUN 2011

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

penyelesaian urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat Pencegahan dan Penanggulangan Bencana

18. Persentase fasilitasi peningkatan kapasitas aparat dalam upaya pengurangan resiko bencana (PB)

75% 75% 75% 75%

19. Persentase sarpras yang diberikan kepada daerah (PB)

40% 100% 50% 90%

20. Jumlah fasilitasi di bidang manajemen pencegahan dan penanggulangan bencana

- - 9 Bidang 9 Bidang