Pengampunan pajak (Tax Amnesty) diberikan kepada Orang Pribadi dan Badan Usaha, baik yang telah maupun yang belum memiliki NPWP, yang memiliki harta yang tidak pernah atau belum sepenuhnya dilaporkan kepada kantor pajak. Periode pengajuan pengampunan pajak berlaku sejak Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak diundangkan yaitu tanggal 1 Juli 2016 sampai tanggal 31 Maret 2017. Bagi orang pribadi dan badan usaha yang selama ini merasa tidak melaporkan / belum sepenuhnya melaporkan harta dalam SPT Pajak, sebaiknya memanfaatkan Tax Amnesty ini sebelum harta tersebut ditemukan Direktorat Jenderal Pajak melalui penelusuran data rekening bank/kartu kredit/leasing. Manfaatkan tarif uang tebusan terendah 2% berlaku sampai dengan tanggal 30 September 2016 untuk mendapatkan penghapusan pajak dan sanksi administrasi, tidak dilakukan pemeriksaan dan penyidikan, penghentian proses pemeriksaan dan penyidikan, jaminan bahwa data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pembebasan PPh Final untuk balik nama harta yang telah diberikan pengampunan pajak. MATERI: Ketentuan dan Istilah dalam Pengampunan Pajak (Tax Amnesty): Deklarasi dan Repatriasi; Subjek dan Objek Pengampunan, Perkecualian, serta Waktu Pengajuan; Benefit bagi Wajib Pajak dan Basis Pengampunan Pajak; Ketentuan Harta dan Utang;