SEPUTAR INDONESIA ivlinygu ............................. c: . 14 29 15 30 16 31 1 17 2 18 4 0 6 20 21 .................................................................................. = . Mat • Apr ~- ...............•........ ~-- -----.................. . . 3 19 7 22 Rabu • Kamis 8 :; 10 24 25 11 26 12 13 27 28 Se/::1S2 23 RUUPTTeta AlokasikanDana PTN Mendikbud Jamin Pro Kerakyatan JAKARTA- Pemerintah dan DPRtetap memberikan bantuan operasional kepada perquruan tinggi negeri (PTN) dalam Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT). Menteri Pendidikan dan Ke- budayaan (Mendikbud) Mo- hammad Nuh mengatakan, 2,5% anggaran fungsi pen- didikan akan dialokasikan ke bantuan operasional PTN. Sa- ma halnya seperti bantuan ope- rasional sekolah (BOS) di SMP, SMA,dan SMK,biaya tersebut akan digunakan untuk mem- beli kertas, alat kebersihan, dan bahan praktikum. "Bantuan operasional juga dapat digunakan untuk mem- bayar gaji dosen namun akan . dibatasi berapa persentase- nya,'" katanya di Jakarta ke- marin. Sebagaimana diketahui, DPR menunda pengesahan RUU PT akibat belum disetu- juinya mekanisme pembiaya- an kampus. Dalam RUU PT terkesan pihak kampus akan diotonomikan sehingga mun- cul komersialisasi pendidikan. MOHAMMAD NUH rasional, beasiswa, dan ang- garan penelitian, pemerintah juga menegaskan tata kelola PTN harus nirlaba, akuntabel, transparansi, efisien sehingga tidak ada celah komersialisasi lagi. Selain itu, meskip un tata kelola PTN adalah otonomi. khusus, dia yakin pemerintah tidak akan kecolongan. Pasal- nya, seluruh PTN akan meng- hormati keputusan dalam RUU PT itu agar dunia pen- didikan dapat inenjangkau se- luruh lapisan masyarakat. "Kan yang menggaji PNS di, PTN itu pemerintah, masa me- reka mau melawan," ujarnya. Prinsip kedua dalam RUU PT itu ialah perluasan dan ja- minan akses di mana seluruh provinsi akan dibangun per- guruan tinggi dan institut. Se- lain itu, ada community college di setiap kabupaten kota dan pendidikan jarak jauh di dae- rah terpencil, terluar, dan ter- . tinggal (3T). Menurut dia, nantinya ada i Mantan nienkominfo ini menjelaskan, pemerintah ma- sih membahas bagaimana pro- sedur pemberianbantuan ope- rasional tersebut, apakah di- berikan ke per satuan maha- siswa ataupun per program studio Menurut dia, pihaknya harus menentukan biaya per program studio Nanti akan dibedakan man a yang butuh praktikum dan tidak sehingga akan diketahuialokasi besaran biaya operasionalnya. Mendikbud meyakini bah- wa RUU PT tidak akan ada yang memprotes kembali kare- na pemerintah sudah menyu- sun pasal per pasal sesuai de- ngan pro kerakyatan. Menurut dia, selain ada bantuan ope- pendidikan khusus dan layan- an khusus dijenjang diseluruh pendidikan tinggi. Tentang keterjangkauan, ujarnya, pe- netapan standar biaya dan pembatasan pungutan akan . ,menjadisyaratwajib.Lalu.ada jaminan pembiayaan bagi ma- syarakat miskin yang meme- nuhi syarat akademik dan alo- kasi20%PTNuntukpenerima- an mahasiswa miskin. Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Djoko Santoso belum mau rnenjelas- kan lebih detail ten tang bantu- .an operasional itu. Namun se- cara singkat dia menjelaskan, ban tuan operasionalini terkait dengan dilarangnya PTN me- naikkan sumbangan pendidik- an dan pembangunan (SPP) ke calon mahasiswanya. Dampak dari dibatasinya SPP itu maka biaya operasional PTN pun ber- kurang. Oleh karena itu, je- lasnya, Kemendikbud pun wa- jib memberikan tambahan bia- ya tersebut. Mantan Rektor lTB ini menjelaskan, besaran bantuan operasional akan ditentukan dengan kinerja yang baik. Kinerj ayang baik itu, jelasnya, tidak termasu k dari hasil pene- litian, tetapi dari outcome lain seperti transparansi, akuntabi- litas, dan prestasi akademik lainnya. "Kami akan susun persyaratan lagi nanti malam," terangDjoko. • neneng zubaidah !( lip i n g Hum a sUn pad 20 i :2