K·KTersanderaMoU Guru Besar Emeritus Universitas Padjadjaran (Unpad) ala m kasus simulator' mengemudi (SM) KPK telah menetapkan ter- sangka DS, seorang jenderal , polisi. Aksi KPK ini telah me- nimbulkan ketegangan antara Polri dan KPK, khususnya ke- tika KPK melakukan peng- geledahan di Kantor Kor- satlantas. Timbul pro dan kontra da- lam masyarakat lembaga mana yang lebih berwenang. Se- bagian besar masyarakat dan .paraahlihukummerujukpada VU KPK yang telah mem- berikan kewenangan kepada KPK. Faktanya benar bahwa . KPK telah rnelakukan pe- nyelidikan/penyidikan lebih dulu dari Kepolisian (Bares- krim Mabes Polri) dan Bares- krim tidak membantah hal tersebut. Ketegangan tersebut juga pro dan kontra tidak perlu terjadi jika kita dengan jernih dan objektif mendalami kasus ini khususnya dari landasan kedua institusi itu bekerja yaitu UU KPK, KUHAP, dan UU Kepolisian RI, dan Ke- sepakatan Kerja Sama untuk optimalisasi pemberantasan korupsi (KB) tanggaI29 Maret 2012.RujukanKBadaIah tujuh UU termasuk UUKPK dan UU RI Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah derigan UU RI Nomor 20Tahun2001danUUPoiridan UUKejaksaan; duaPP dansatu inpres. KPK bersikukuh dengan UU KPK, sedangkan Polri juga bersikukuh dengan KB yang juga telah ditandatangani oleh pimpinan KPK (Abraham Sa- mad), Jaksa Agung, dan Ka- . polri pada 29Maret 2012.Dam- pak dari kebersikukuhan ini terhadap penanganan barang bukti yang dalam penguasaan baik KPK maupun Polri dan disepakati akan berbagi infor- masi dan barang bukti. Kasus simulator bukan se- kadar masalah hukum ten tang siapa berwenang terhadap apa atau siapa yang lebih dulu memiliki kewenangan terutama pascapemberlakuan MoU (memorand~m ojun- derstanding) tiga pi- hak padaMaret 2012. Dalam MoU telah disepakati beberapa butir kesepakatan. Per- tama, melaksanakan pe- ngendalian bersama (joint-in- vestigation) yang tidak dikenal dalarri UU KPK. Kedua, melak- sanakan koordinasi dan super- visi bersama-sama terhadap .kasus korupsi yang menarik perhatian masyarakat, dalam UU KPKkewenangan tersebut hanya ada pada KPK. Ketiga, penetapan siapa lebih dulu menangani korupsi tidak lagi dilandaskan pada siapa yang lebih dulu melaku- kan penyelidikan, tetapi juga didasarkan atas kesepakatan jika salah sa tu pihak keberat- an. Keempat, wewenang peng- alihan kasus korupsi tidak ha- nya dapat dilakukan KJ>Kter-· hadap Polri atau kejaksaan, tetapi juga dapat dilakukan kepolisian dan kejaksaan, se: dangkan ada perbedaan besar antara pengertian "peng- ambilalihan" (versi UU KPK) dan "pengalihan" (versi MoU).Kelima, saling beri tahu • kepada atasan instansi pe- negak hukum jika ada peng- awai/anggotayangmelakukan tipikor. I{ lip i n g Hum a sUn p Cl d 2012