Master_juknis Bok 2015 Edit Pi Orgns Keu

Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi dan Sosialisasi BOK 2015Disampaikan pada Pertemuan Evaluasi dan Sosialisasi BOK 2015ManadoManado, , 1414 – – 1717 April 2014 April 2014

1

TUJUAN KHUSUSTUJUAN KHUSUS

1.Dukungan biaya operasional Puskesmas 2.Dukungan manajemen Pusk & Dinkes Kab/Kota/Prov3.Kualitas manajemen Puskesmas4.Cakupan Program Kes prioritas

• Puskesmas dan jaringannya• Posyandu dan Poskesdes• Dinas Kesehatan Kab/Kota• Dinas Kesehatan Provinsi

PRINSIP DASAR :PRINSIP DASAR :Keterpaduan – kewilayahan – efisien –

efektif – transparan – akuntabel

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATANBANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

BANTUAN pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian target PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS NASIONAL melalui PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat PROMOTIF DAN PREVENTIF

SASARANSASARAN

Program kesehatan prioritas nasional (tmsk MDGs bidang kesehatan) tahun 2015.

2

KEBIJAKAN OPERASIONAL (1)KEBIJAKAN OPERASIONAL (1)1. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah 2. Bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di

Puskesmas dan jaringannya serta UKBM3. Pemerintah daerah tetap berkeWAJIBan mengalokasikan dana

operasional untuk Puskesmas4. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang

disepakati dalam LOKAKARYA MINI PUSKESMAS, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas

5. Pemanfaatan dana BOK harus di SINERGIKAN dan TIDAK BOLEH DUPLIKASI dengan dana kapitasi JKN, dana APBD dan sumber dana lainnya.

3

6. Kadinkes Kab/Kota menerbitkan SK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA tentang ALOKASI BOK SETIAP PUSKESMAS, secara proporsional dengan KRITERIA/PARAMETER :– PROPORSI SASARAN PROGRAM (contoh bayi, anak balita, anak usia sekolah,

remaja, ibu hamil, ibu nifas, kelompok berisiko, dan lain lain); – ∑ POSYANDU DI PUSKESMAS, ∑ SEKOLAH, DAN ATAU ∑ UKBM lain– ∑ TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS yang memberikan pelayanan promotif

preventif luar gedung;– BESARAN BIAYA TRANSPORTASI dari Puskesmas ke desa;– PROPORSI DANA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Puskesmas;– KRITERIA/PARAMETER LAIN yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal.

4

KEBIJAKAN OPERASIONAL (2)KEBIJAKAN OPERASIONAL (2)

5

RUANG LINGKUP KEGIATANRUANG LINGKUP KEGIATAN

1. PROVINSI1. PROVINSI

2. KABUPATEN/KOTA2. KABUPATEN/KOTA

3. PUSKESMAS3. PUSKESMAS

1. Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi)

2. Rapat teknis pengelolaan BOK3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi4. Konsultasi/koordinasi teknis program

1. Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi)

2. Rapat teknis pengelolaan BOK3. Pembinaan, monitoring dan evaluasi4. Konsultasi/koordinasi teknis program

6

1. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKRUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKDINAS KESEHATAN PROVINSIDINAS KESEHATAN PROVINSI

1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota/ Puskesmas, lintas program, lintas sektor;

2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK;3. Penyelenggaraan PEMBINAAN, MONITORING DAN

EVALUASI kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta UKBM; dan

4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke pusat. 7

2. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKRUANG LINGKUP MANAJEMEN BOKDINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTADINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA

1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor;

2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK;3. Pelaksanaan PEMBINAAN, MONITORING dan EVALUASI kegiatan BOK lingkup

administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM;4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke provinsi;5. Pelaksanaan KONSULTASI/REKONSILIASI ke Kantor Pelayanan

Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN); dan

6. Pelaksanaan KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BOK ke pusat (berdasarkan undangan). 8

3. 3. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMASRUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS

• UKM Esensial di luar keg prioritas berdaya ungkit tinggi

• Upaya Kes lainnya sesuai UKM Pengembangan Permenkes No 75/2014

• Penyegaran/refreshing kader kes• Kegiatan lokal spesifik• P1(Perencanaan) – RPK/POA tahunan• P2 (Penggerakan, pelaksanaan) – lokmin,

rapat desa• P3 (Pengawasan, pengendalian dan penilaian)

– pembinaan keg ke lapangan 9

KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS KEGIATAN PRIORITAS DI PUSKESMAS (1)(1)

NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN

JENIS KEGIATAN SASARAN LOKASI

1 Kesehatan Ibu Anak (KIA) dan Keluarga Berencana (KB)

a. Pelayanan Antenatal bagi Ibu Hamil (Antenatal Care/ANC)

1) Pendataan ibu hamil (bumil)2) Pemeriksaan kehamilan 3) Promosi Air Susu Ibu (ASI) Eksklusif,

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) dan lainnya

4) Promosi KB5) Pendampingan Program

Perencanaan Pencegahan Persalinan dan Komplikasi (P4K)

6) Kunjungan rumah bumil (termasuk yang drop out)

7) Kunjungan bumil di rumah tunggu8) Pemantauan bumil risiko tinggi 9) Deteksi dini risiko tinggi10) Pendampingan kelas bumil11) Kemitraan bidan dukun

Bumil, bumil risiko tinggi, suami dan keluarga bumil

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Pos Kesehatan Desa (Poskesdes)/Pondok Bersalin Desa (Polindes), rumah, kelas ibu, rumah tunggu

10

11


NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN


f. Pelayanan kesehatan bayi

1) Pendataan bayi2) Pemantauan Kesehatan Bayi

(pengukuran tumbuh kembang, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A, imunisasi dasar lengkap) termasuk bayi dengan risiko tinggi

3) Kunjungan rumah (termasuk yang drop out)

4) Deteksi dini risiko tinggi

Bayi, bayi risiko tinggi Posyandu, Poskesdes/Polindes, rumah

g. Pelayanan kesehatan anak balita

1) Pendataan anak balita (bawah lima tahun)

2) Pemantauan kesehatan anak balita (pengukuran tumbuh kembang, pemantauan perkembangan, pemberian vitamin A) termasuk anak balita dengan risiko tinggi

3) Kunjungan rumah (termasuk yang drop out)

4) Deteksi dini risiko tinggi

Anak balita, anak balita risiko tinggi

Posyandu, Poskesdes/Polindes, rumah

12


NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN


2 Pelayanan Gizi a. Pendidikan dan Perbaikan Gizi

1) Penyuluhan gizi2) Pemantauan status gizi3) PMT penyuluhan untuk bayi, anak balita

dan bumil4) Penggerakan kadarzi (keluarga sadar gizi)5) Promosi ASI eksklusif dan Makanan

Pengganti ASI (MPASI)

Ibu bayi/anak balita, bumil, bulin, bufas, ibu menyusui

Posyandu, Community Feeding Center (CFC), kelas Ibu, rumah

b. Penanggulangan gizi kurang dan gizi buruk

1) Kunjungan rumah/pendampingan 2) Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Pemulihan anak Balita3) Surveilans dan pelacakan gizi buruk 4) Kunjungan rumah

Ibu bayi/anak balita, Balita

Posyandu, Community Feeding Center (CFC), kelas ibu, rumah

13


NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN


3 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

a. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit HIV/AIDS

1) Promosi (Aku Bangga Aku Tahu [ABAT]), Pemakaian kondom, pengetahuan komprehensif HIV/AIDS, dll)

2) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit

3) Pemantauan kepatuhan minum obat4) Penemuan dan tata laksana kasus5) Pengambilan spesimen HIV/AIDS, IMS6) Sero surveilans bagi populasi risiko tinggi

(serologi, mass blood survey, blood survey, dll)

7) Pendistribusian pemakaian kondom bagi populasi risiko tinggi

Penderita, masyarakat kelompok berisiko tinggi, termasuk remaja, bumil, anak

Posyandu, Poskesdes, lokalisasi, lokasi risti, lokasi khusus (lapas), balai desa

14


NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN


3 Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

b. Pelayanan Pencegahan dan Pengendalian Malaria dan Tuberculosis (TB)

1) Promosi (etika batuk, Perilaku Hidup Bersih Sehat [PHBS], dll)

2) Konseling dan pencegahan transmisi penularan penyakit dari penderita ke orang lain

3) Pemantauan kepatuhan minum obat

4) Penemuan dan tata laksana kasus 5) Pengambilan spesimen TB dan

malaria6) Spot survei terhadap tempat

perindukan vektor7) Pengendalian vektor8) Pendistribusian kelambu pada

kelompok berisiko

Penderita, masyarakat kelompok berisiko tinggi

Posyandu, Poskesdes, lokalisasi, lokasi risti, lokasi khusus (lapas), balai desa

15


NO Upaya Kesehatan

JENIS PELAYANAN


4 Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Peningkatan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

1) Pendampingan penyusunan rencana kegiatan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

2) Pemicuan stop buang air besar sembarangan (pemberdayaan masyarakat)

3) Pemantauan kualitas air bersih dan air minum

Masyarakat Rumah

16


MANAJEMEN PUSKESMAS MANAJEMEN PUSKESMAS Pemda Kab/Kota

Penyandang Dana Lain

Dinas Kesehatan

Upaya Kesehatan Wajib

Upaya Kesehatan Pengembangan

Rencana Usulan

Kegiatan H+1

Usulan Kegiatan yg

telah disetujui

Rencana Pelaksanaan

Kegiatan

Rencana Tahunan Puskesmas

Masyarakat Konsil Kes. Kec./Badan Penyantun Puskesmas

Jan HJan H +1

Mekanisme Perencanaan Tingkat

Puskesmas

PROSES PERSIAPAN

DATA UMUM

DATA KHUSUS

PENYUSUNAN RUK - Upaya Kes. Wajib - Upaya Kes. Pengembgn

PENYUSUNAN RPK - Upaya Kes. Wajib - Upaya Kes. Pengembgn

LOKAKARYA MINI

Pengumpulan & Analisis Data

Tahap Persiapan

Tahap Analisis Situasi Tahap Penyusunan RUK

Tahap Penyusunan RPK

TAHAPAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMASTAHAPAN PERENCANAAN TINGKAT PUSKESMAS

Peta Permasalahan Kesehatan Peta Permasalahan Kesehatan KotaKota/Kota di /Kota di Propinsi Propinsi BungaBunga

PODOREJO

GONDORIYO

WATES

BERINGIN NGALIYAN

BAMBANKEREP

U

DBD DBD

KETERANGAN:KETERANGAN:

Kematian Ibu Kematian Ibu

SADANG

JEMUNDO

KLETEK

TW.SARI NGELOM

GELURANKEDUNGTURI

WAGE

BOHAR

TAMAN

KALIJATEN

WN.COLOBEBEKAN

SEPANJANG

KETEGAN

Pemantauan Wilayah Setempat

Pusk Wangi Kab. Mawar Peta kasus Demam Berdarah

PERMASALAHAN PENYUSUNAN POAPERMASALAHAN PENYUSUNAN POA• POA belum mencerminkan dan menjawab permasalahan setempat• Penyusunan POA belum dilaksanakan secara dinamis, bersama, dan

terpadu (azas keterpaduan) SDM, biaya, dll• Sering kali POA hanya memuat kegiatan rutin bulan depan• POA belum memuat

– Kegiatan “menambal” kekurangan bulan lalu– Kegiatan antisipatif masalah kesehatan bulan depan

POA adalah cermin kualitas lokakarya mini

PENYUSUNAN POA PUSKESMAS DI KABUPATEN PASER TAHUN 2015

• Di Dasari atas hasil Lokakarya Mini Puskemas• Penyelesaian terhadap masalah kesehatan di wilayah kerja

berdasarkan hasil evaluasi cakupan rendah program Tahun 2014

• Fokus kepada 3 Program Utama : Kesehatan Ibu dan Anak Gizi Kesehatan Lingkungan

22

JENIS KEGIATAN/PROGRAM POA PUSKESMAS YANG MASIH RENDAH DAN MENJADI FOKUS PROGRAM PADA PEMANFAATAN BOK TAHUN 2015

PUSKESMAS LONGKALI :K1 , K4 , Fe3, ASI EKSLUSIF, VITAMIN A, PN, BUMIL RESTID/S, KASUS GIZI BURUK: 4 KASUS, BGM : 15 ANAK

23

24

25

1. DANA MANAJEMEN (1)1. DANA MANAJEMEN (1)

a. DINAS KESEHATAN PROVINSI1) Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam.2) Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam3) Perjalanan dinas biasa4) Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting 5) Pembayaran honorarium Tim Teknis BOK Dinas Kesehatan Provinsi6) Pembayaran honorarium Tim Pelaksana BOK Dinas Kesehatan

Provinsi7) Pembelian barang

26

Lanjutan...DANA MANAJEMEN

b.DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA1) Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam.2) Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam3) Perjalanan dinas biasa4) Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan/rapat/meeting 5) Pembayaran honorarium Tim Pelaksana BOK BOK Dinas Kesehatan

Provinsi6) Pembayaran honorarium penanggung jawab pengelola keuangan7) Pembelian barang

1. DANA MANAJEMEN (2)1. DANA MANAJEMEN (2)

27

c. PUSKESMAS1) Pembelian alat tulis/kantor untuk kegiatan pendukung BOK;2) Biaya administrasi perbankan, apabila sesuai ketentuan bank

setempat memerlukan biaya administrasi dalam rangka membuka dan menutup rekening bank Puskesmas.

3) Pembelian materai;4) Penggandaan/fotokopi laporan 5) Pengiriman surat/laporan;6) Pembelian konsumsi rapat.

Lanjutan...DANA MANAJEMEN1. DANA MANAJEMEN (3)1. DANA MANAJEMEN (3)

28

2. DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (1)DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (1)

a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam. Digunakan untuk membiayai transpor bagi :

1) Petugas Kesehatana) pelaksanaan kegiatan promotif preventif ke luar gedungb) pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desac) menghadiri pelaksanaan rapat, konsultasi/koordinasi dan kegiatan lain yang terkait

dengan BOK di kabupaten/kota2) Kader kesehatan, kader Pendidikan Kesehatan Keluarga (PKK), dukun, guru, tokoh

masyarakat dan atau tokoh agamaa) membantu petugas kesehatan dalam kegiatan promotif dan preventif ke luar gedung;b) pelaksanaan rapat lokakarya mini, musyawarah di desa; danc) kegiatan refreshing /penyegaran kader kesehatan yang diselenggarakan oleh

Puskesmas. 29

2. DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (2)DANA OPERASIONAL PUSKESMAS (2)

30

31

1. DINAS KESEHATAN PROVINSI1. DINAS KESEHATAN PROVINSI

Mekanisme pengelolaan keuangan dana manajemen BOK di tingkat pusat dan provinsi mengacu pada tata cara pengelolaan keuangan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

32

2. DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

a. Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja dan Tim Pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

b.Penelaahan DIPAc. Pembukaan Rekeningd.Penetapan Alokasi Dana BOK Puskesmase. Penyusunan Satuan Biayaf. Penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS)

g. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan/Rencana Penarikan Dana

h. Permintaan Danai. Pencairan Dana dari KPPNj. Pertanggungjawaban k. Pembukuanl. Pelaporan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK DI DINKES KAB/KOTA :

33

a. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGANa. PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN

KMK No HK.02.02/Menkes/495/2014 DAN KMK No HK.02.02/Menkes/66/2015

Tentang Pelimpahan Wewenang

KMK No HK.02.02/Menkes/495/2014 DAN KMK No HK.02.02/Menkes/66/2015

Tentang Pelimpahan Wewenang

Selanjutnya KUASA PENGGUNA ANGGARAN

menetapkan Surat Keputusan1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);3) Bendahara pengeluaran;4) Pengelola Sistem Akuntasi Instansi (SAI); 5) Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota; 6) Petugas yang akan berhubungan langsung dengan KPPN; dan7) Pengelola BOK tingkat Puskesmas.

Selanjutnya KUASA PENGGUNA ANGGARAN

menetapkan Surat Keputusan1) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);2) Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM);3) Bendahara pengeluaran;4) Pengelola Sistem Akuntasi Instansi (SAI); 5) Tim Pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota; 6) Petugas yang akan berhubungan langsung dengan KPPN; dan7) Pengelola BOK tingkat Puskesmas.

BUPATI/WALIKOTAMenetapkan Kepala Dinas Kab/Kota sebagai KPA

BUPATI/WALIKOTAMenetapkan Kepala Dinas Kab/Kota sebagai KPA

34

b. PENELAAHAN/PENELITIAN DIPA/POK b. PENELAAHAN/PENELITIAN DIPA/POK

Penelaahan dilakukan untuk meneliti kesesuaian :

1)Nama pejabat pengelola keuangan (KPA, PP-SPM dan BP)

2)Alokasi dana Satker per kegiatan dan per output

3)Kesesuaian Bagan Akun Standar (BAS)

4)Lokasi KPPN

5)Rencana Penarikan Dana (RPD)

35

c. PEc. PEMBUKAAN REKENINGMBUKAAN REKENING

Tahapan pembukaan rekening :

1) Pejabat Pembuat Komitmen bersama Bendahara Pengeluaran membuka rekening giro/tabungan.

2) Bila rekening yang akan digunakan adalah rekening tahun sebelumnya maka harus dilaporkan ke KPPN.

3) Pejabat Pembuat Komitmen membuat surat permintaan kepada Bank agar jasa bunga atau jasa giro disetorkan langsung ke Kas Negara setelah dikurangi dengan kewajiban perpajakannya.

36

d. PENETAPAN ALOKASI DANA BOK PUSKESMASd. PENETAPAN ALOKASI DANA BOK PUSKESMAS

Penetapan Alokasi BOK Tahun 2015 bagi setiap Puskesmas, yang minimal mencakup:

1)Kriteria/parameter penetapan alokasi;

2)Nama Puskesmas;

3)Besaran Alokasi;

4)Nama Bank;

5)Nama dan Nomor Rekening;

6)Nama Kepala Puskesmas.

37

e. PENYUSUNAN SATUAN BIAYAe. PENYUSUNAN SATUAN BIAYA

Satuan biaya yang digunakan sesuai dengan PMK No 7/ 2015 tentang Perubahan Atas PMK No 53/PMK.02/ 2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015. Apabila satuan biaya yang diperlukan untuk kegiatan BOK di kabupaten/kota tidak ada dalam standar biaya dimaksud, maka:

1)Besaran satuan biaya sesuai dengan biaya riil (at cost) di lapangan/daerah2)Mengacu standar biaya yang ditetapkan sesuai peraturan daerah yang berlaku3)Ditetapkan oleh Kadinkes melalui kesepakatan dengan para Kepala Puskesmas di kabupaten/kota tersebut. 38

f. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)f. PENYUSUNAN PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPA dengan Kepala Puskesmas menjadi salah satu kelengkapan pengajuan Surat Perintah Pembayaran Langsung (SPP LS) ke SPM LS.

PKS minimal memuat : 1)Hak dan kewajiban Kepala Puskesmas2)Pernyataan kesanggupan untuk menyalurkan3)Kesediaan menyetor sisa dana ke kas Negara4)Mekanisme pertanggung jawaban5)Ketentuan mengenai sanksi atas pelanggaran perjanjian6)Ketentuan lain yang diperlukan sesuai kesepakatan antara KPA dan Kepala Puskesmas.

39

g. PENYUSUNAN RPK / RPD

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebagai dasar untuk perencanaan kas dan pengajuan pencairan dana ke KPPN.

Perencanaan kas disusun mengacu pada RPD yang ada pada lembar ke-III dokumen DIPA apabila perencanaan kas tidak sesuai dengan RPD pada dokumen DIPA, maka dilakukan revisi

40

h. PERMINTAAN DANAh. PERMINTAAN DANA

Mekanisme Permintaan Dana :

1)Uang Persediaan (UP) untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari.

2)Tambahan Uang Persediaan (TUP) apabila UP tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan.

3)LS untuk membiayai honorarium, perjalanan dinas (bila perlu), kegiatan BOK di Puskesmas dan kegiatan paket pertemuan kepada pihak ketiga atau pemilik tempat pertemuan dengan nilai di atas Rp 50.000.000- (lima puluh juta rupiah).

41

i. PENCAIRAN DANA DARI KPPNi. PENCAIRAN DANA DARI KPPN

Pencairan Dana untuk Kegiatan di Dinkes Kab/Kota :

1) KPA segera mengajukan permintaan UP setelah DIPA diterima

2) GUP dapat diajukan setelah UP digunakan minimal 50%

3) TUP dapat diajukan bila UP tidak mencukupi

4) LS untuk pembayaran honorarium, perjadin, paket meeting dan dana

BOK Puskesmas

42

Lanjutan...Pencairan Dana Dari KPPN

Pengajuan Pencairan Dana BOK ke Puskesmas tahap Pertama dengan kelengkapan sbb :

1)SPP LS : Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota; Perjanjian Kerja Sama antara KPA dan Kepala Puskesmas; Plan of Action (POA);Surat Permintaan Uang (SPU);Fotokopi buku rekening;Fotokopi NPWP.

2)SPM LS : Daftar nominatif penerima BOK sesuai ketentuan; Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB); Arsip Data Komputer (ADK) SPM; Fotokopi buku rekening; Fotokopi NPWP.

43

j. PERTANGGUNGJAWABAN

a. Perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam1) Surat Tugas/Surat Perintah perorangan/kelompok ; Surat

Undangan 2) Daftar Hadir3) Tanda terima /kuitansi atau karcis/tiket, bukti charter/sewa. Bila

tidak ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di TTD pemilik/pengemudi sarana transportasi

4) Laporan kegiatan secara ringkas

44

Lanjutan... Pertanggungjawaban

b. Perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam 1) Surat Tugas/Surat Perintah perorangan/kelompok ; Surat

Undangan 2) Daftar Hadir3) Tanda terima /kuitansi atau karcis/tiket, bukti charter/ sewa. Bila

tidak ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di TTD pemilik/pengemudi sarana transportasi

4) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat

5) Daftar hadir kegiatan, apabila kegiatan dalam bentuk rapat, pertemuan, dan sebagainya

6) Laporan kegiatan secara ringkas. 45

Lanjutan....Pertanggungjawaban

c. Perjalanan dinas biasa 1) Surat tugas dan/atau surat undangan;2) Bukti rekap penerimaan uang transpor, uang harian dan uang

penginapan bila menginap yang ditandatangani oleh pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas;

3) Bukti pengeluaran transpor berupa karcis/tiket, atau bila tidak ada bukti, dapat diganti dengan tanda terima/kuitansi yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transportasi tersebut, termasuk didalamnya apabila carter atau sewa sarana transportasi karena tidak ada sarana transportasi reguler;

46


4) Bukti tanda terima/kuitansi hotel/penginapan atau bila tidak ada penginapan maka biaya penginapan yang diterima sebesar 30% dari standar biaya hotel/penginapan di daerah tersebut dengan membuat SPTJM.

5) Surat Perjalanan Dinas (SPD) yang ditandatangani dan stempel oleh pejabat setempat;

6) Bukti pengeluaran riil 7) Laporan perjalanan dinas.

47


d. Perjalanan dinas dalam rangka pertemuan1). Rapat di dalam kantor di luar jam kerja

a) Surat tugas dan/atau surat undangan;b) Daftar hadir;c) Kuitansi/bukti penerimaan uang saku rapat;d) Kuitansi/bukti penerimaan transpor bagi peserta yang

berasal dari luar tempat penyelenggaraan rapat;e) Kuitansi/bukti pembelian konsumsi rapat;f) Notulensi dan/atau laporan penyelenggaraan rapat

48


2). Paket meeting halfday/fullday/fullboard berupa: a) Surat tugas dan/atau surat undangan;b) Kuitansi atau bukti penerimaan;c) Daftar hadir;d) Daftar penerimaan transpor dan/atau uang saku;e) Kontrak atau Surat Perintah Kerja (SPK) untuk paket

meeting;f) Kerangka acuan kegiatan;g) Laporan penyelenggaraan.

49


e. Honorarium1)Surat keputusan terkait penerima honorarium;2)Kuitansi/daftar penerimaan honorarium;3)Potongan pajak terhadap pembayaran honorarium (PPh 21):4)Golongan I dan II : 0%;5)Golongan III : 5%;6)Golongan IV : 15%;7)Bila tidak memiliki NPWP, maka perhitungan potongan PPh 21 yakni sebesar 120% x Tarif Golongan x Nilai Honor.

50

f. Pembelian /Belanja Barang

1) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yg di TTD diatas materai:

2) Surat Setoran Pajak

Materai Jumlah Pembelian

3.000 250.000 – 1.000.000

6.000 Lebih dari 1.000.0000

Nilai Pembelian PPN PPh

1.000.000 – 2.000.000 10%

Lebih dari 2.000.000 10% 1,5%

Bila TIDAK punya NPWP potongan pajak 2 kali lipat


51

Lanjutan....pertanggungjawaban

Pengiriman Resi/Tanda Terima pengiriman biaya melalui PT Pos/Jasa Pengiriman

Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi bank/Fotocopy rekening koran

Pembelian Materai Bukti pembelian materai

52


Pembukuan

• Bendahara Pengeluaran wajib memiliki dan mencatat transaksi dalam BUKU KAS UMUM. BKU wajib ditutup & ditandatangani oleh BP & disahkan KPA setiap akhir bulan

• BPP menyusun LPJ ke BP dan BP menyusun LPJ dan dikirim ke KPPN tiap awal bulan

• BP menyimpan bukti/dokumen dengan baik & aman seluruh dokumen pertanggungjawaban

53

l. PELAPORAN SAIl. PELAPORAN SAI

Satker wajib menyampaikan laporan keuangan berupa laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan ke Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) (Ditjen Bina Gizi dan KIA) Laporan SAI dikirim setiap Bulanan, Smt/Tahunan

soft copy ke [email protected]

hard copy di TTD Ka Satker ke Sekretaris Ditjen Bina GIKIA C.q. Bagian Keuangan

54

55

TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS TAHAPAN PENGELOLAAN DANA BOK PUSKESMAS a. Pembukaan Rekeningb. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau POA Tahunan dan

Rencana Penarikan Dana (RPD)c. Permintaan Dana dengan kelengkapan sbb :

1) Rencana Pelaksanaan Kegiatan tahap pertama yang telah disusun berdasarkan lokakarya mini (sebagai daftar nominatif usulan);

2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTB);3) Fotokopi buku rekening;4) Fotokopi NPWP;5) Perjanjian Kerjasama (PKS)d. Pencairan Dana dari Banke. Pertanggungjawaban Penggunaan Dana di Puskesmasf. Pencatatan/Pembukuan 56

e. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOK DI e. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BOK DI PUSKESMAS PUSKESMAS

1) Transpor perjalanan dinas sampai dengan 8 (delapan) jam

a) Surat Tugas Perorangan/Kelompok, atau Surat Undangan atau Jadwal Kegiatan yg ditandatangani oleh Kepala Pusk bagi Kader & Dukun Bersalin

b) Daftar hadir (kegiatan rapat)c) Bukti penerimaan transport lokal yg ditandatangani

penerima transport. Apabila at cost bukti berupa karcis/tiket, bila tdk ada bukti diganti tanda terima/kuitansi yg ditandatangani oleh pemilik/pengemudi sarana transport atau bukti carter/sewa karena tidak ada sarana transport reguler

d) Laporan ringkas (diketik/tulis tangan)

57

Lanjutan...Pertanggungjawaban Keuangan BOK Di Puskesmas...

2) PerjalananDinas lebih dari 8 (delapan) jam

a) Surat Tugas/Surat Undanganb) Bukti kuitansi rekap penerimaan uang Transport Lokal,

Uang Harian & Uang Penginapan (bila menginap) yg ditandatangani oleh pelaksana perjalanan

c) Bukti pengeluaran transport lokal karcis/tiket. Bila tdk ada dapat diganti tanda terima/kuitansi yg di tandatangani oleh pemilik/pengemudi atau bukti carter/sewa karena tidak ada sarana transport reguler

d) Laporan (dapat diketik/tulis tangan)

58

3) Pembelian/Belanja Barang

a) Bukti pembelian/kuitansi/faktur/bon dari penjual yg ditandatangani dibatas materai:

b) Surat Setoran Pajak

Materai Jumlah Pembelian

3.000 250.000 – 1.000.000

6.000 Lebih dari 1.000.0000

Nilai Pembelian PPN PPh

1.000.000 – 2.000.000 10%

Lebih dari 2.000.000 10% 1,5%

Bila TIDAK ada NPWP potongan pajak 2 kali lipat


59

Pembelian / Belanja Barang

Pembelian makanan minuman dari Restoran, Rumah Makan, Warung dan sejenisnya tidak dikenakan pajak PPN, tetapi jika pembelian lebih dari 2

juta dikenakan PPh 22 sebesar 1,5%

Jika pembelian melalui jasa catering dgn nilai pembelian berapapun maka dikenakan pajak PPh 23 sebesar 2%

Pajak dipungut oleh pengelola keuangan BOK Puskesmas dan disetor ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajak (SSP)

60


4) Pengiriman Resi/Tanda Terima pengiriman biaya melalui PT Pos/Jasa

Pengiriman5) Administrasi Bank Bukti potongan biaya administrasi

Bank/Fotocopy rekening koran

61

1) Buku yang harus dimiliki Pengelola Keuangan BOK Puska) Buku Bankb) Buku Kas Tunai

f. PENCATATAN/PEMBUKUAN DANA BOK PUSKESMAS

2) Setiap transaksi HARUS dicatat dalam Buku Kas Tunai. Laporan keuangan berupa SPTB ditutup setiap akhir bulan ditandatangani oleh Kepala Pusk & Pengelola Keuangan BOK

3) Pencatatan dilaksanakan berdasarkan nilai yang tertera di kuitansi

4) Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti/dokumen pertanggungjawaban keuangan asli

62

PENGORGANISASIAN BOK PENGORGANISASIAN BOK

63

PENGORGANISASIAN BOKPENGORGANISASIAN BOK

Pendekatan “Sistem”;Terstruktur, Terintegrasi dan Berjenjang

PENDEKATAN “PENDEKATAN “SISTEM ORGANISASISISTEM ORGANISASI””

1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT1. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PUSAT

Pelindung : Menteri KesehatanPengarah : Eselon I Kementerian Kesehatan

PenanggungJawab

PenanggungJawab

Bidang-BidangBidang-Bidang

2. TUGAS PENGELOLA BOK TK PUSAT2. TUGAS PENGELOLA BOK TK PUSAT1

2

3

4

5

6

7

8

3. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSI3. STRUKTUR ORGANISASI TINGKAT PROVINSIPENANGGUNG JAWAB

(Kepala Dinas Kesehatan Provinsi)

TIM PELAKSANA BOKTK PROVINSI

TIM TEKNIS BOKTK PROVINSI

4. TUGAS PENGELOLA BOK TK PROVINSI4. TUGAS PENGELOLA BOK TK PROVINSI

1

2

3

4

5

6

7

5. STRUKTUR PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA5. STRUKTUR PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA

Jumlah AnggotaSesuai KebutuhanJumlah Anggota

Sesuai Kebutuhan

6. TUGAS PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA6. TUGAS PENGELOLA BOK TK KAB/KOTA

1

2

3

4

5

6

7

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota selain bertugas sebagai penanggung jawab tim pelaksana tingkat kabupaten/kota, juga mempunyai tugas dan kewenangan untuk :

1)Menetapkan SK alokasi/realokasi dana BOK; 2)Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) pelaksanaan BOK.

7. STRUKTUR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA7. STRUKTUR PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA

Tugasnya mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA (1) (1)

Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Tingkat Kabupaten /Kota juga melaksanakan tugas sebagai berikut: 1)Melakukan verifikasi Surat Permintaan Uang (SPU) beserta lampirannya; 2)Melakukan verifikasi pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan BOK dari Puskesmas (Surat Pernyataan Tanggung jawab Belanja [SPTB]); dan 3)Bilamana diperlukan, melakukan verifikasi bukti pertanggung jawaban pelaksanaan BOK di Puskesmas.

8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA8. TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN BOK KAB/KOTA KEUANGAN BOK KAB/KOTA (1) (1)

Penanggung Jawab BOK di Puskesmas adalah Kepala Puskesmas dengan tugas, meliputi:1)Menyampaikan POA tahunan hasil lokakarya mini di awal tahun anggaran kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; 2)Membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan KPA tentang Pelaksanaan BOK Tahun 2015; 3)Membuka rekening Puskesmas; 4)Membuat Surat Permintaan Uang (SPU) kepada KPA Dinkes Kabupaten/Kota dengan melampirkan POA hasil lokakarya mini bulanan atau tribulanan; 5)Mengeluarkan surat tugas untuk pelaksanaan kegiatan BOK di Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu; 6)Menandatangani semua kuitansi pengeluaran;7)Bertanggung jawab atas semua kegiatan dan pengeluaran dana BOK di tingkat Puskesmas.

9. PENGELOLA BOK TK PUSKESMAS9. PENGELOLA BOK TK PUSKESMAS

1) Membukukan semua penerimaan dan pengeluaran terhadap uang yang dikelolanya ke dalam Buku Kas Tunai;

2) Mempertanggung jawabkan dalam bentuk dokumen pengeluaran (kuitansi) atas pelaksanaan kegiatan;

3) Melaporkan pertanggung jawaban keuangan kepada Bendahara Pengeluaran Satker BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, berupa laporan realisasi keuangan Puskesmas dengan melampirkan copy bukti-bukti pengeluaran di Puskesmas yang ditandatangani oleh pengelola keuangan dan ketua (Kepala Puskesmas);

10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS (1) (1)

4) Mengembalikan sisa uang yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada bendahara pengeluaran pada akhir tahun anggaran;

5) Memungut dan menyetorkan pajak sesuai peruntukannya;6) Menyimpan dengan baik dan aman seluruh bukti asli

pertanggung jawaban keuangan.

10.10. PENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMASPENGELOLA KEUANGAN BOK TK PUSKESMAS (2) (2)

79

INDIKATOR KINERJAINDIKATOR KINERJA

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

Add Your Text

PUSATPUSAT

PROVINSIPROVINSI

KABUPATEN/KOTAKABUPATEN/KOTA

PUSKESMASPUSKESMAS

• Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK• Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan laporan

pemanfaatan BOK

• Pembinaan tingkat provinsi 2x ke semua kab/kota (min 2 Puskesmas, mengikuti lokmin)• Pertemuan koordinasi tingkat prov 2x/thn

mengundang kab/kota

• Pembinaan tingkat kab/kota 2x ke semua Pusk, mengikuti lokmin

• Pertemuan koordinasi tingkat kab/kota 2x/thn mengundang Pusk

• Publikasi laporan pemanfaatan BOK (papan pengumunan Pusk, ktr camat)

• Cakupan indikator kinerja program Puskesmas

80

81

PEMBINAANPEMBINAAN PUSAT

PROVINSI

KAB/KOTA

PUSKESMAS

• Berjenjang• Lingkup pembinaan : Aspek Teknis Program dan Aspek Manajemen • Mekanisme : verifikasi, analisis

dan umpan balik laporan, peninjauan kegiatan, pertemuan koordinasi, fasilitasi di lapangan

• Pembinaan berkala (sumber dana lain)

Min 2x ke @PuskesmasRakor 2x - Puskesmas

Min 2x ke @ kab/kota (2 Pusk)Rakor 2x – kab/kota

82

Bertujuan untuk mengurangi dan/atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar, atau bentuk penyelewengan lainnya.

83

PENGAWASAN PENGAWASAN (1) (1)

84

PENGAWASAN PENGAWASAN (2) (2)

TERIMA KASIH

SEKRETARIAT BOK KEMENTERIAN KESEHATANTELP. 021 5201590FAX 021 5203117WEBSITE : www.depkes.go.id (INFO BOK) www.gizikia.depkes.go.id

85

http://www.depkes.go.id/

Master_juknis Bok 2015 Edit Pi Orgns Keu

Documents