Era pra kolonial[sunting|sunting sumber]Sejarah
awal[sunting|sunting sumber]Lihat pula:Sejarah NusantaraPara
cendekiawanIndiatelah menulis tentangDwipantaraatau
kerajaanHinduJawa Dwipadi pulauJawadanSumatraatau Swarna dwipa
sekitar200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan mengenai adanya
dua kerajaan bercorakHinduismepada abad ke-5, yaitu:
KerajaanTarumanagarayang menguasaiJawa BaratdanKerajaan Kutaidi
pesisirSungai Mahakam,Kalimantan. Pada tahun425agamaBuddhatelah
mencapai wilayah tersebut.Di saatEropamemasuki
masaRenaisans,Nusantaratelah mempunyai warisan peradaban berusia
ribuan tahun dengan dua kerajaan besar
yaituSriwijayadiSumatradanMajapahitdiJawa, ditambah dengan puluhan
kerajaan kecil yang sering kali menjadivazaltetangganya yang lebih
kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan
(seperti diMaluku).Kerajaan Hindu-Buddha[sunting|sunting
sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah:Sejarah Nusantara pada
era kerajaan Hindu-Buddha
Prasasti Tugu peninggalan RajaPurnawarman dari TarumaPada abad
ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan
bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaanTarumanagarayang dilanjutkan
denganKerajaan Sundasampai abad ke-16. Pada masaabad ke-7hinggaabad
ke-14, kerajaan BuddhaSriwijayaberkembang pesat di Sumatra.
Penjelajah TiongkokI Chingmengunjungi ibukotanyaPalembangsekitar
tahun670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah
sejauhJawa BaratdanSemenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi
saksi bangkitnya sebuah kerajaanHindudiJawa Timur,Majapahit. Patih
Majapahit antara tahun1331hingga1364,Gajah Madaberhasil memperoleh
kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia
beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah
Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti
yang terlihat dalamwiracaritaRamayana.Kerajaan
Islam[sunting|sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini
adalah:Sejarah Nusantara pada era kerajaan IslamIslamsebagai sebuah
pemerintahan hadir di Indonesia sekitarabad ke-12, namun
sebenarnyaIslamsudah sudah masuk keIndonesiapada abad 7Masehi. Saat
itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional
melalui Selat Malaka yang menghubungkanDinasti Tangdi Cina,
Sriwijaya di Asia Tenggara danBani Umayyahdi Asia Barat sejak abad
7.[4]Menurut sumber-sumberCinamenjelang akhir perempatan ketiga
abad 7, seorang pedagangArabmenjadi pemimpin pemukiman Arab muslim
di pesisir pantaiSumatera.Islampun memberikan pengaruh kepada
institusi politik yang ada. Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718
M)RajaSriwijayaJambiyang bernamaSrindravarmanmengirim surat
kepadaKhalifahUmar bin Abdul Azizdari Kekhalifahan Bani Umayyah
meminta dikirimkan da'i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya.
Surat itu berbunyi: Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu
raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang
binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua
sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan
kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil,
kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain
denganAllah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang
sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar
tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya
seseorang yang dapat mengajarkanIslamkepada saya dan menjelaskan
kepada saya tentang hukum-hukumnya. Dua tahun kemudian, yakni tahun
720 M, Raja Srindravarman, yang semulaHindu, masuk Islam. Sriwijaya
Jambi pun dikenal dengan nama 'Sribuza Islam'. Sayang, pada tahun
730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh SriwijayaPalembangyang masih
menganutBudha.[5]Islamterus mengokoh menjadi institusi politik yang
mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam
bernamaKesultanan Peureulakdidirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12
November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke
kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim
bernamaBayanullah.Kesultanan Islamkemudian semikin menyebarkan
ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan
Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhirabad ke-16di Jawa dan
Sumatera. HanyaBaliyang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di
kepulauan-kepulauan di timur,
rohaniawan-rohaniawanKristendanIslamdiketahui sudah aktif pada abad
ke-16 dan17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama
di kepulauan-kepulauan tersebut.Penyebaran Islam dilakukan melalui
hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para
penyebardakwahataumubalighmerupakan utusan dari pemerintahan Islam
yang datang dari luarIndonesia, maka untuk menghidupi diri dan
keluarga mereka, paramubalighini bekerja melalui cara berdagang,
para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada parapedagangdari
penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan
meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan
ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut.
Kerajaan Islam penting termasuk di antaranya:Kerajaan Samudera
Pasai,Kesultanan Bantenyang menjalin hubungan diplomatik dengan
negara-negara Eropa,Kerajaan Mataram,Kerajaan Iha,Kesultanan
TernatedanKesultanan TidorediMaluku.Era kolonial[sunting|sunting
sumber]Kolonisasi Portugis dan Spanyol[sunting|sunting
sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah:Sejarah Nusantara
Zaman Portugis dan SpanyolAfonso(kadang juga ditulis Alfonso) de
Albuquerque. Karena tokoh inilah, yang membuat
kawasanNusantarawaktu itu dikenal oleh orangEropadan
dimulainyaKolonisasiberabad-abad olehPortugisbersama bangsa Eropa
lain, terutamaInggrisdanBelanda.DariSungai Tejoyang bermuara
keSamudra Atlantikitulah armada Portugis mengarungi Samudra
Atlantik, yang mungkin memakan waktu sebulan hingga tiga bulan,
melewatiTanjung Harapan Afrika, menujuSelat Malaka. Dari sini
penjelajahan dilanjutkan ke Kepulauan Maluku untuk mencari
rempah-rempah, komoditas yang setara emas kala itu.Pada abad 16
saat petualangan itu dimulai biasanya para pelaut negeri Katolik
itu diberkati oleh pastor dan raja sebelum berlayar melalui Sungai
Tagus, kata Teresa. Biara St Jeronimus atau Biara Dos Jeronimos
dalam bahasa Portugis itu didirikan oleh Raja Manuel pada tahun
1502 di tempat saat Vasco da Gama memulai petualangan ke
timur.Museum Maritim atau orang Portugis menyebut Museu de Marinha
itu didirikan oleh Raja Luis pada 22 Juli 1863 untuk menghormati
sejarah maritim Portugis.Selain patung di taman, lukisan Afonso de
Albuquerque juga menjadi koleksi museum itu. Di bawah lukisan itu
tertulis, Gubernur India 1509-1515. Peletak dasar Kerajaan Portugis
di India yang berbasis di Ormuz, Goa, dan Malaka. Pionir kebijakan
kekuatan laut sebagai kekuatan sentral kerajaan. Berbagai barang
perdagangan Portugis juga dipamerkan di museum itu, bahkan gundukan
lada atau merica.Ada sejumlah motivasi mengapa Kerajaan Portugis
memulai petualangan ke timur. Ahli sejarah dan arkeologi Islam Uka
Tjandrasasmita dalam buku Indonesia-Portugal: Five Hundred Years of
Historical Relationship (Cepesa, 2002), mengutip sejumlah ahli
sejarah, menyebutkan tidak hanya ada satu motivasi Kerajaan
Portugis datang ke Asia. Ekspansi itu mungkin dapat diringkas dalam
tiga kata bahasa Portugis, yaknifeitoria, fortaleza, danigreja.
Arti harfiahnya adalah emas, kejayaan, dan gereja atau perdagangan,
dominasi militer, dan penyebaran agama Katolik.Menurut Uka,
Albuquerque, Gubernur Portugis Kedua dari Estado da India, Kerajaan
Portugis di Asia, merupakan arsitek utama ekspansi Portugis ke
Asia. Dari Goa, ia memimpin langsung ekspedisi ke Malaka dan tiba
di sana awal Juli 1511 membawa 15 kapal besar dan kecil serta 600
tentara. Ia dan pasukannya mengalahkan Malaka 10 Agustus 1511.
Sejak itu Portugis menguasai perdagangan rempah-rempah dari Asia ke
Eropa. Setelah menguasai Malaka, ekspedisi Portugis yang dipimpin
Antonio de Abreu mencapai Maluku, pusat rempah-rempah.Periode
Kejayaan Portugis di Nusantara[sunting|sunting sumber]Periode
1511-1526, selama 15 tahun, Nusantara menjadi pelabuhan maritim
penting bagi Kerajaan Portugis, yang secara reguler menjadi rute
maritim untuk menuju Pulau Sumatera, Jawa, Banda, dan Maluku.Pada
tahun 1511 Portugis mengalahkan Kerajaan Malaka.Pada tahun 1512
Portugis menjalin komunikasi denganKerajaan Sundauntuk
menandatangani perjanjian dagang, terutama lada. Perjanjian dagang
tersebut kemudian diwujudkan pada tanggal 21 Agustus 1522 dalam
bentuk dokumen kontrak yang dibuat rangkap dua, satu salinan untuk
raja Sunda dan satu lagi untuk raja Portugal. Pada hari yang sama
dibangun sebuah prasasti yang disebutPrasasti Perjanjian
Sunda-Portugaldi suatu tempat yang saat ini menjadi sudut Jalan
Cengkeh dan Jalan Kali Besar Timur I, Jakarta Barat. Dengan
perjanjian ini maka Portugis dibolehkan membangun gudang atau
benteng diSunda Kelapa.Pada tahun 1512 juga Afonso de Albuquerque
mengirim Antonio Albreu dan Franscisco Serrao untuk memimpin
armadanya mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku.
Sepanjang perjalanan, mereka singgah di Madura, Bali, dan Lombok.
Dengan menggunakan nakhoda-nakhoda Jawa, armada itu tiba di
Kepulauan Banda, terus menuju Maluku Utara hingga tiba di
Ternate.Kehadiran Portugis di perairan dan kepulauan Indonesia itu
telah meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sampai hari ini masih
dipertahankan oleh komunitas lokal di Nusantara, khususnya flores,
Solor dan Maluku, di Jakarta Kampong Tugu yang terletak di bagian
Utara Jakarta, antara Kali Cakung, pantai Cilincing dan tanah
Marunda.Bangsa Eropa pertama yang menemukan Maluku adalah Portugis,
pada tahun 1512. Pada waktu itu 2 armada Portugis, masing-masing
dibawah pimpinan Anthony d'Abreu dan Fransisco Serau, mendarat di
Kepulauan Banda dan Kepulauan Penyu. Setelah mereka menjalin
persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat - seperti
dengan Kerajaan Ternate di pulau Ternate, Portugis diberi izin
untuk mendirikan benteng di Pikaoli, begitupula Negeri Hitu lama,
dan Mamala di Pulau Ambon.Namun hubungan dagang rempah-rempah ini
tidak berlangsung lama, karena Portugis menerapkan sistem monopoli
sekaligus melakukan penyebaran agama Kristen.Salah seorang
misionaris terkenal adalahFransiskus Xaverius. Tiba di Ambon 14
Pebruari 1546, kemudian melanjutkan perjalanan ke Ternate, tiba
pada tahun 1547, dan tanpa kenal lelah melakukan kunjungan ke
pulau-pulau di Kepulauan Maluku untuk melakukan penyebaran agama.
Persahabatan Portugis dan Ternate berakhir pada tahun 1570.
Peperangan dengan Sultan Babullah selama 5 tahun (1570-1575),
membuat Portugis harus angkat kaki dari Ternate dan terusir ke
Tidore dan Ambon.Perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis,
dimanfaatkan Belanda untuk menjejakkan kakinya di Maluku. Pada
tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan
pertahanannya di Ambon kepada Steven van der Hagen dan di Tidore
kepada Cornelisz Sebastiansz. Demikian pula benteng Inggris di
Kambelo, Pulau Seram, dihancurkan oleh Belanda. Sejak saat itu
Belanda berhasil menguasai sebagian besar wilayah Maluku.Kedudukan
Belanda di Maluku semakin kuat dengan berdirinya VOC pada tahun
1602, dan sejak saat itu Belanda menjadi penguasa tunggal di
Maluku. Di bawah kepemimpinan Jan Pieterszoon Coen, Kepala
Operasional VOC, perdagangan cengkih di Maluku sepunuh di bawah
kendali VOC selama hampir 350 tahun. Untuk keperluan ini VOC tidak
segan-segan mengusir pesaingnya; Portugis, Spanyol, dan Inggris.
Bahkan puluhan ribu orang Maluku menjadi korban kebrutalan
VOC.kemudian mereka membangun benteng di Ternate tahun 1511,
kemudian tahun 1512 membangun Benteng di Amurang Sulawesi Utara.
Portugis kalah perang dengan Spanyol maka daerah Sulawesi Utara
diserahkan dalam kekuasaan Spanyol (1560 hingga 1660). Kerajaan
Portugis kemudian dipersatukan dengan Kerajaan Spanyol. (Baca
buku:Sejarah Kolonial Portugis di Indonesia, oleh David DS
Lumoindong). Abad 17 datang armada dagang VOC (Belanda) yang
kemudian berhasil mengusir Portugis dari Ternate, sehingga kemudian
Portugis mundur dan menguasai Timor timur (sejak 1515).Kolonialisme
dan Imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15,
yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka dan
bangsa Belanda yang dipimpin Cornellis de Houtman pada tahun 1596,
untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang.Perlawanan Rakyat
terhadap Portugis[sunting|sunting sumber]Kedatangan bangsa Portugis
ke Semenanjung Malaka dan ke Kepulauan Maluku merupakan perintah
dari negaranya untuk berdagang.Perlawanan Rakyat Minahasa terhadap
Portugis[sunting|sunting sumber]Perjuangan perlawanan Rakyat
Perserikatan Minahasa melawan Portugis telah berlangsung dari tahun
1512-1560, dengan gabungan perserikatan suku-suku di Minahasa maka
mereka dapat mengusir Portugis. Portugis membangun beberapa Benteng
pertahanan di Minahasa diantaranya di Amurang dan Kema.Perlawanan
Rakyat Malaka terhadap Portugis[sunting|sunting sumber]Pada tahun
1511, armada Portugis yang dipimpin oleh Albuquerque menyerang
Kerajaan Malaka. Untuk menyerang colonial Portugis di Malaka yang
terjadi pada tahun 1513 mengalami kegagalan karena kekuatan dan
persenjataan Portugis lebih kuat. Pada tahun 1527, armada Demak di
bawah pimpinan Fatahillah/Falatehan dapat menguasai Banten,Sunda
Kelapa, dan Cirebon. Armada Portugis dapat dihancurkan oleh
Fatahillah/Falatehan dan ia kemudian mengganti nama Sunda Kelapa
menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan besar, yang kemudian
menjadi Jakarta.Perlawanan rakyat Aceh terhadap
Portugis[sunting|sunting sumber]Mulai tahun 1554 hingga tahun 1555,
upaya Portugis tersebut gagal karena Portugis mendapat perlawanan
keras dari rakyat Aceh. Pada saat Sultan Iskandar Muda berkuasa,
Kerajaan Aceh pernah menyerang Portugis di Malaka pada tahun 1615
dan 1629.Perlawanan Rakyat Maluku terhadap Portugis[sunting|sunting
sumber]Bangsa Portugis pertama kali mendarat di Maluku pada tahun
1511. Kedatangan Portugis berikutnya pada tahun 1513. Akan tetapi,
Ternate merasa dirugikan oleh Portugis karena keserakahannya dalam
memperoleh keuntungan melalui usaha monopoli perdagangan
rempah-rempah.Pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan kepada
seluruh rakyat Maluku untuk mengusir Portugis di Maluku. Pada tahun
1570, rakyat Ternate yang dipimpin oleh Sultan Hairun dapat kembali
melakukan perlawanan terhadap bangsa Portugis, namun dapat
diperdaya oleh Portugis hingga akhirnya tewas terbunuh di dalam
Benteng Duurstede. Selanjutnya dipimpin oleh Sultan Baabullah pada
tahun 1574. Portugis diusir yang kemudian bermukim di Pulau
Timor.Garis waktu kolonialisasi[sunting|sunting
sumber]Kolonialisasi Spanyol[sunting|sunting sumber]
1521Spanyolmendarat diSulawesi Utara 1560Spanyol mendirikan pos
diManado. 1617Gerakan perlawanan rakyatMinahasadi Sulawesi Utara
untuk mengusir kolonial Spanyol. 1646Spanyol di usir dari Minahasa
dan Sulawesi Utara. Tahun selanjutnya Spanyol masih mencoba
memengaruhi kerajaan sekitar untuk merebut kembali Minahasa tapi
gagal, terakhir dengan mendukungBolaang Mongondowyang berakhir
tahun1692.Kolonialisasi Portugis[sunting|sunting sumber]1509 -
1520[sunting|sunting sumber] 1509Portugistiba pertama kali
diMelaka. 1511April, Admiral PortugisAlfonso de
Albuquerquememutuskan berlayar dariGoake Melaka. 10 Agustus,
Pasukan Albuquerque menguasai Melaka. Sultan Melaka melarikan diri
keRiau. Portugis di Melaka menghancurkan armadaJawa. Kapal mereka
karam dengan seluruh hartanya dalam perjalanan kembali ke Goa. Pati
Unusmenaklukkan Jepara Desember, Albuquerque mengirim tiga kapal di
bawahAntonio de Abreudari Melaka untuk menjelajah ke arah Timur.
1512Perjalanan ekspedisi De Abreu dari Melaka
menujuMadura,Bali,Lombok,ArudanBanda. Dua kapal rusak di Banda. Da
Breu kembali ke Melaka;Francisco Serromemperbaiki kapal dan
melanjutkan menuju keAmbon,Ternate, danTidore. Serro menawarkan
dukungan bagi Ternate dalam perselisihannya dengan Tidore,
pasukannya mendirikan sebuah pos Portugis di Ternate. 1513Pasukan
dariJeparadanPalembangmenyerang Portugis di Melaka, tetapi berhasil
dipukul mundur.Maret, Portugis mengirim seorang duta menemui
RajaSundadiPajajaran. Portugis diizinkan untuk membangun sebuah
benteng diSunda Kelapa(sekarang Jakarta). Portugis menghubungiRaja
Udara, anak dariGirindrawardhanadan penguasa bekas
kerajaanMajapahit Portugis membangun pabrik-pabrik di Ternate
danBacan. Udara menyerangDemakdengan bantuan dari
RajaKlungkungdariBali. Pasukan Majapahit dipukul mundur, tapiSunan
Ngudungtewas dalam pertempuran. Banyak pendukung Majapahit
melarikan diri ke Bali. 1514 Ali Mughayat SyahmendirikanKesultanan
Aceh, dan menjadiSultan Acehpertama. 1515 Portugis pertama kali
tiba diTimor. 1518 Sultan Mahmuddari Melaka mengambil alih
kekuasaan diJohor. Raden Patahmeninggal dunia; Pati Unus menjadi
Sultan Demak. 1520 Aceh mulai menguasai pantai timur lautSumatra.
Rakyat Bali menyerangLombok. Para pedagang Portugis mulai
mengunjungiFloresdanSolor. BanjardiKalimantanmenjadiIslam.1521
1530[sunting|sunting sumber] 1521 Unus memimpin armada dari Demak
danCirebonmelawan orang-orang Portugis di Melaka. Unus terbunuh
dalam pertempuran.TrenggonomenjadiSultan Demak. Portugis
merebutPasaidi Sumatra; Gunung Jati(dari Cirebon) meninggalkan
Pasai berangkat keMekkah. Kapal terakhir dari
ekspedisiMagelhaensmengeliling dunia berlayar antara
pulauLembatadanPantardiNusa Tenggara. 1522 Februariekspedisi
Portugis di bawahDe Britotiba diBanda. Mei, ekspedisi De Brito tiba
di Ternate, membangung sebuah benteng Portugis. Kerajaan Sunda,
yang masih beragamaHindu, meminta bantuan Portugis untuk menghadapi
kemungkinan serangan Demak yangMuslim. Kontrak kerjasama
ditandatangani dan sebuahpadraodidirikan diSunda Kalapa Sisa-sisa
ekspedisi Magelhaens berkeliling dunia mengunjungi Timor. Portugis
membangun benteng diHitu, Ambon. 1523 Gunungjati kembali dari
Mekkah, kembali ke Cirebon, dan menetap di Demak, menikahi saudara
perempuan Sultan Trenggono. 1524 Gunungjati dari Cirebon dan
anaknyaHasanuddin(diBanten) melakukan dakwah secara terbuka dan
rahasia diJawa Baratuntuk memperlemahKerajaan Sundayang beribukota
diPajajarandan persekutuannya dengan Portugis. Pemerintah lokal di
Banten, yang tadinya tergantung pada Pajajaran, masuk Islam dan
bergabung dengan pihak Cirebon dan Demak. Aceh merebut Pasai
danPedirdiSumatera Utara. 1525 Hasanuddin (dari Banten}, anak dari
Gunungjati (dari Cirebon), melakukan dakwah diLampung. 1526
Portugis membangun benteng pertama di Timor. 1527 Demak
menaklukkanKediri, sisa-sisa Hindu dari kerajaan Majapahit;
Sultan-sultan Demak mengklaim sebagai pengganti Majapahit;Sunan
Kudusikut serta. Demak merebutTuban. Cirebon, dibantu Demak,
mendudukiSunda Kelapa, pelabuhanKerajaan Sunda.Fatahillahmengganti
namanya menjadi Jayakarta. (Sukses ini dikatakan berkat pimpinan
"Fatahillah"atau, sesuai dengan kekeliruan ucapan Portugis,
"Falatehan"namun mungkin ini adalah nama yang diberikan kepada
Sunan Gunungjati dari Cirebon) Para penjaga keamanan pelabuhan
Kerajaan Sunda didorong mundur meninggalkan daerah pesisir. Dengan
demikian pembangunan gudang atau benteng sesuai perjanjian dagang
antara Portugis dengan Kerajaan Sunda batal terwujud.
KerajaanPalakarandi Madura, yang berbasis di Arosbaya
(kiniBangkalan), menjadi Islam di bawahKyai Pratanu. Ekspedisi dari
Spanyol danMeksikoberusaha mengusir Portugis dari Maluku. 1529
Demak menaklukkanMadiun. Raja-raja Spanyol dan Portugal sepakat
bahwa Maluku harus menjadi milik Portugal, danFilipinamenjadi milik
Spanyol. 1530 Salahuddinmenjadi Sultan Aceh.
SurabayadanPasuruantakluk kepada Demak. Demak merebutBlambangan,
kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Jawa. Gowamulai meluas dari
dari Makassar. Banten memperluas pengaruhnya atas Lampung.1531
1540[sunting|sunting sumber] 1536 Serangan besar Portugis terhadap
Johor. Antonio da Galvomenjadi gubernur di pos Portugis di Ternate;
mendirikan pos Portugis di Ambon. Portugis membawaSultan
Tabarijidari Ternate ke Goa karena mencurigainya melakukan
kegiatan-kegiatan anti Portugis, menggantikannya dengan
saudara-saudaranya. 1537 Serangan Aceh atas Melaka gagal.Salahuddin
dari Acehdigantikan olehAlaudin Riayat Syah I. 1539 Aceh menyerang
sukuBatakdi selatan mereka. 1540 Portugis berhubungan dengan Gowa.
Kesultanan Butungdidirikan.1541 1550[sunting|sunting sumber] 1545
Demak menaklukkanMalang. Gowa membangun benteng di Ujung Pandang.
1546 Demak menyerang Blambangan namun gagal. Trenggono dari Demak
meninggal dan digantikan olehPrawata. Menantunya,Joko
Tingkirmemperluas pengaruhnya dariPajang(dekatSukoharjosekarang).
St. Fransiskus Xaveriuspergi keMorotai, Ambon, dan Ternate. 1547
Aceh menyerang Melaka. 1550 Portugis mulai membangun
benteng-benteng di Flores.1551 1560[sunting|sunting sumber] 1551
Johor menyerang Portugis Melaka dengan bantuan dariJepara.
Pasukan-pasukan dari Ternate menguasaiKesultanan
JailolodiHalmaheradengan bantuan Portugis. 1552 Hasanuddin
memisahkan diri dari Demak dan mendirikanKesultanan Banten, lalu
merebut Lampung untuk Kesultanan yang baru. Aceh mengirim duta
keSuleiman I,Sultan OttomandiIstanbul. 1558 Leiliatomemimpin suatu
pasukan dari Ternate untuk menyerang Portugis di Hitu. Portugis
membangun benteng diBacan. Ki Ageng Pemanahanmenerima
distrikMataramdari Joko Tinggir, memerintah di Pajang. Wabah cacar
di Ternate. 1559 Para misionaris Portugis mendarat di
Timor.KhairunmenjadiSultan Ternate. 1560 Portugis mendirikan pos
misi dan perdagangan diPanarukan, di ujung timur Jawa. Spanyol
mendirikan pos di Manado.1561 1570[sunting|sunting sumber] 1561
Sultan Prawata dari Demak meninggal dunia. Misi Dominikan Portugis
didirikan di Solor. 1564 Wabahcacardi Ambon. 1565 Aceh menyerang
Johor. Kutaidi Kalimantan menjadi Islam. 1566 Misi Dominikan
Portugis di Solor membangun sebuah benteng batu. 1568 Serangan yang
gagal oleh Aceh di Melaka Portugis. 1569 Portugis membangun benteng
kayu di pulau Ambon. 1570 Aceh menyerang Johor lagi, namun gagal.
Sultan Khairun dari Ternate menandatangani sebuah perjanjian damai
dengan Portugis, tetapi esok harinya ternyata ia diracuni.
Agen-agen Portugis dicurigai melakukannya.Baabullahmenjadi Sultan
(hingga *1583), dan bersumpah untuk mengusir Portugis keluar dari
benteng-benteng mereka. Maulana Yusufmenjadi Sultan Banten.1571
1580[sunting|sunting sumber] 1571 Alaudin Riyat Shah meninggal,
kekacauan di Aceh hingga1607. 1574 Jepara memimpin serangan yang
gagal di Melaka. 1575 Sultan Babullah mengusir Portugis dari
Ternate. Karena itu Portugis membangun sebuah benteng diTidore.
1576 Portugis membangun benteng di kota Ambon sekarang. 1577 Ki
Ageng Pemanahan mendirikanKota Gede(dekatYogyakartasekarang). 1579
Banten menyerang dan meluluhlantakkanPajajaranmerebut sisa-sisa
Kerajaan Sunda, dan menjadikannya Islam. Raja Sunda terakhir yang
enggan memeluk Islam, yaituPrabu Ragamulyaatau Prabu Suryakancana,
meninggalkan ibukotaKerajaan Sundatersebut dan meninggal dalam
pelarian di daerah Banten. November,Sir Francis DrakedariBritania,
setelah menyerang kapal dan pelabuhan Spanyol diAmerika, tiba di
Ternate. Sultan Babullah, yang juga membenci orang-orang Spanyol,
mengadakan perjanjian persahabatan dengan Britania. 1580 Maulana
Muhammad menjadi Sultan Banten. Portugal jatuh ke tangan kerajaan
Spanyol; usaha-usaha kolonial Portugis tidak dipedulikan. Drake
mengunjungiSulawesidan Jawa, dalam perjalanan pulang ke Britania.
Ternate menguasai Butung. 1581 Sekitar saat ini, Kyai Ageng
Pemanahan mengambil alih distrik Mataram (yang telah dijanjikan
kepadanya oleh Joko Tingkir, yang menundanya hinggaSunan
KalijagadariWali Songomendesaknya), mengubah namanya menjadi Kyai
Gedhe Mataram. 1584 Sutawijayamenggantikan ayahnya Kyai Gedhe
Mataram sebagai pemerintah lokal dari Mataram, memerintah dari Kota
Gede. 1585 Sultan Aceh mengirim surat kepadaElizabeth Idari
Britania. Kapal Portugis yang dikirim untuk membangun sebuah
benteng dan misi di Bali karam tepat di lepas pantai. 1587
Sutawijaya mengalahkan Pajang dan Joko Tingkir meninggal; garis
keturunan beralih kepada Sutawijaya.Gunung Merapimeletus. Portugis
di Melaka menyerang Johor. Portugis menandatangani perjanjian
perdamaian dengan Sultan Aceh. Sir Thomas Cavendishdari Britania
mengunjungi Jawa. 1588 Sutawijaya mengganti namanya menjadi
Senopati; merebut Pajang dan Demak. 1590 Desa asli Medan
didirikan.1591 1659[sunting|sunting sumber] 1591 Senopati merebut
Madiun, lalu Kediri. Sir James Lancasterdari Britania tiba di Aceh
danPenang, tetapi misinya gagal. Ternate menyerang Portugis di
Ambon. 1593 Ternate mengepung Portugis di Ambon kembali. 1595 2
April, ekspedisiBelandadi bawahDe Houtmanberangkat keHindia
Belanda. SuriansyahmenjadikanBanjardi Kalimantan sebuah Kesultanan
(belakanganBanjarmasin). Portugis membangun benteng diEnde,
Flores.Kolonisasi VOC[sunting|sunting sumber]Mulai
tahun1602Belandasecara perlahan-lahan menjadi penguasa wilayah yang
kini adalah Indonesia, dengan memanfaatkan perpecahan di antara
kerajaan-kerajaan kecil yang telah menggantikan Majapahit.
Satu-satunya yang tidak terpengaruh adalahTimor Portugis, yang
tetap dikuasaiPortugalhingga1975ketika berintegrasi menjadi
provinsi Indonesia bernamaTimor Timur. Belanda menguasai Indonesia
selama hampir 350 tahun, kecuali untuk suatu masa pendek di mana
sebagian kecil dari Indonesia dikuasaiBritaniasetelahPerang Jawa
Britania-Belandadan masa penjajahanJepangpada masaPerang Dunia II.
Sewaktu menjajah Indonesia, Belanda
mengembangkanHindia-Belandamenjadi salah satu kekuasaan kolonial
terkaya di dunia. 350 tahun penjajahan Belanda bagi sebagian orang
adalah mitos belaka karena wilayah Aceh baru ditaklukkan kemudian
setelah Belanda mendekati kebangkrutannya.
Pada abad ke-17 dan 18 Hindia-Belanda tidak dikuasai secara
langsung oleh pemerintah Belanda namun oleh perusahaan dagang
bernamaPerusahaan Hindia Timur Belanda(bahasa Belanda:Verenigde
Oostindische Compagnieatau VOC). VOC telah diberikan hak monopoli
terhadap perdagangan dan aktivitas kolonial di wilayah tersebut
oleh Parlemen Belanda pada tahun1602. Markasnya berada diBatavia,
yang kini bernamaJakarta.Tujuan utama VOC adalah
mempertahankanmonopolinyaterhadapperdagangan rempah-rempahdi
Nusantara. Hal ini dilakukan melalui penggunaan dan ancaman
kekerasan terhadap penduduk di kepulauan-kepulauan
penghasilrempah-rempah, dan terhadap orang-orang non-Belanda yang
mencoba berdagang dengan para penduduk tersebut. Contohnya, ketika
pendudukKepulauan Bandaterus menjualbiji palakepada pedagang
Inggris, pasukan Belanda membunuh atau mendeportasi hampir seluruh
populasi dan kemudian mempopulasikan pulau-pulau tersebut dengan
pembantu-pembantu atau budak-budak yang bekerja di perkebunan
pala.VOC menjadi terlibat dalam politik internal Jawa pada masa
ini, dan bertempur dalam beberapa peperangan yang melibatkan
pemimpinMataramdanBanten.Kolonisasi pemerintah
Belanda[sunting|sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini
adalah:Indonesia: Era BelandaSetelahVOC(Vereenigde Oostindische
Compagnie) jatuh bangkrut dan dibubarkan pada akhirabad ke-18,
tepatnya adalah pada tahun1798dan setelah kekuasaanKerajaan
Inggrisyang pendek di bawahGubernur-JenderalThomas Stamford Bingley
Raffles, pemerintahKerajaan Belandakemudian mengambil alih
kepemilikanVOCdanHindia-Belandapada tahun1816. Sejak saat itu,
pemerintahKerajaan Belandaberkuasa dan berdaulat penuh atas
wilayahHindia-Belandayang tertulis dalam Undang-Undang Kerajaan
Belanda tahun1814dan diamandemen tahun1848,1872, dan1922menurut
perkembangan wilayahHindia-Belanda.Sebuah pemberontakan di Jawa,
yang terkenal denganPerang Diponegoro, berhasil ditumpas pada
tahun1825-1830. Setelah tahun1830sistemtanam paksayang dikenal
sebagaicultuurstelseldalambahasa Belandamulai diterapkan. Dalam
sistem ini, para penduduk dipaksa menanam hasil-hasil perkebunan
yang menjadi permintaan pasar dunia pada saat itu,
sepertiteh,kopidll. Hasil tanaman itu kemudian diekspor ke
mancanegara. Sistem ini membawa kekayaan yang besar kepada para
pelaksananya - baik yang Belanda maupun yang Indonesia. Sistem
tanam paksa ini adalah monopoli pemerintah dan dihapuskan pada masa
yang lebih bebas setelah1870.Pada1901pihak Belanda mengadopsi apa
yang mereka sebutPolitik Etis(bahasa Belanda:Ethische Politiek),
yang termasuk investasi yang lebih besar dalam pendidikan bagi
orang-orangpribumi, dan sedikit perubahan politik. Di bawah
gubernur-jendralJ.B. van Heutszpemerintah Hindia-Belanda
memperpanjang kekuasaan kolonial secara langsung di sepanjang
Hindia-Belanda, dan dengan itu mendirikan fondasi bagi negara
Indonesia saat ini.Gerakan nasionalisme[sunting|sunting
sumber]Pada1905gerakan nasionalis yang pertama,Serikat Dagang
Islamdibentuk dan kemudian diikuti pada tahun1908oleh gerakan
nasionalis berikutnya,Budi Utomo. Belanda merespon hal tersebut
setelah Perang Dunia I dengan langkah-langkah penindasan. Para
pemimpin nasionalis berasal dari kelompok kecil yang terdiri dari
profesional muda dan pelajar, yang beberapa di antaranya telah
dididik di Belanda. Banyak dari mereka yang dipenjara karena
kegiatan politis, termasuk Presiden Indonesia yang
pertama,Soekarno.Perang Dunia II[sunting|sunting sumber]Pada
Mei1940, awalPerang Dunia II, Belanda diduduki olehNaziJerman.
Hindia-Belanda mengumumkan keadaan siaga dan di Juli mengalihkan
ekspor untuk Jepang keAmerika SerikatdanBritania. Negosiasi dengan
Jepang yang bertujuan untuk mengamankan persediaan bahan bakar
pesawat gagal di Juni1941, dan Jepang memulai penaklukan Asia
Tenggara di bulan Desember tahun itu. Di bulan yang sama, faksi
dari Sumatra menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi
terhadap pemerintahan Belanda. Pasukan Belanda yang terakhir
dikalahkan Jepang pada Maret 1942.Pendudukan Jepang[sunting|sunting
sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah:Indonesia: Era
JepangWikisumbermemiliki naskah sumber yang berkaitan dengan
artikel ini:Sukarno dalam memproklamasikan kemerdekaan
Indonesia
Pada Juli 1942,Soekarnomenerima tawaran Jepang untuk mengadakan
kampanye publik dan membentuk pemerintahan yang juga dapat
memberikan jawaban terhadap kebutuhan militer
Jepang.Soekarno,Mohammad Hatta, dan para Kyai memperoleh
penghormatan dari Kaisar Jepang pada tahun 1943. Tetapi, pengalaman
dari penguasaan Jepang di Indonesia sangat bervariasi, tergantung
di mana seseorang hidup dan status sosial orang tersebut. Bagi yang
tinggal di daerah yang dianggap penting dalam peperangan, mereka
mengalamisiksaan, terlibatperbudakan seks, penahanan sembarang dan
hukuman mati, dankejahatan peranglainnya. Orang Belanda dan
campuran Indonesia-Belanda merupakan target sasaran dalam
penguasaan Jepang.Pada Maret 1945 Jepang membentuk Badan Penyelidik
Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pada pertemuan
pertamanya di bulan Mei,Soepomomembicarakan integrasi nasional dan
melawan individualisme perorangan; sementara ituMuhammad
Yaminmengusulkan bahwa negara baru tersebut juga sekaligus
mengklaimSarawak,Sabah,Malaya, Portugis Timur, dan seluruh wilayah
Hindia-Belanda sebelum perang.Pada9 Agustus1945Soekarno, Hatta
danRadjiman Widjodiningratditerbangkan keVietnamuntuk
bertemuMarsekal Terauchi. Mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang
sedang menuju kehancuran tetapi Jepang menginginkan kemerdekaan
Indonesia pada 24 Agustus.Era kemerdekaan[sunting|sunting
sumber]Proklamasi kemerdekaan[sunting|sunting sumber]Artikel utama
untuk bagian ini adalah:Proklamasi Kemerdekaan IndonesiaMendengar
kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat
keputusan seperti itu pada16 Agustus, Soekarno membacakan
"Proklamasi" pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi
menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer
Indonesia pada masa perang, PasukanPembela Tanah Air(PETA), para
pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman
Soekarno.Pada18 Agustus1945Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden danMohammad Hattasebagai
Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang
beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional
Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu
dapat dilaksanakan. Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru
pada31 Agustusdan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari
8 provinsi:Sumatra,Kalimantan(tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak
dan Brunei),Jawa Barat,Jawa Tengah,Jawa
Timur,Sulawesi,Maluku(termasukPapua) danNusa Tenggara.Perang
kemerdekaan[sunting|sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini
adalah:Indonesia: Era 1945-1949
Teks ProklamasiDari1945hingga1949, persatuan kelautan Australia
yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran
Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan
logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali
kekuasaan kolonial.Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi
perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda
segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para
nasionalis menjadikanYogyakartasebagai ibukota mereka. Pada27
Desember1949(lihat artikel tentang27 Desember 1949), setelah 4
tahun peperangan dan negosiasi, RatuJuliana dari Belandamemindahkan
kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950,
Indonesia menjadi anggota ke-60PBB.Demokrasi
parlementer[sunting|sunting sumber]Tidak lama setelah itu,
Indonesia mengadopsiundang-undang baruyang terdiri dari sistem
parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung
jawab kepada parlemen atauMPR. MPR terbagi kepada partai-partai
politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun1955, sehingga
koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.Peran Islam di
Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih
negarasekuleryang berdasarkanPancasilasementara beberapa kelompok
Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang
berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepadahukum
Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang
menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan
eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana
Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat
dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer
Presiden menjabat sebagai kepala negara.Demokrasi
Terpimpin[sunting|sunting sumber]Artikel utama untuk bagian ini
adalah:Indonesia: Era Demokrasi TerpimpinPemberontakan yang gagal
diSumatera,Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang
dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan
konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya
pada1959ketika PresidenSoekarnosecara unilateral membangkitkan
kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan
kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak
hambatan.Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam
rezim yang otoriter di bawah label "Demokrasi Terpimpin". Dia juga
menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok,
kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas
jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun BlokUni
Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul diBandung,Jawa Baratpada
tahun1955dalamKTT Asia-Afrikauntuk mendirikan fondasi yang kelak
menjadiGerakan Non-Blok.Pada akhir1950-andan awal1960-an, Soekarno
bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan
kepadaPartai Komunis Indonesia(PKI) di dalam negeri. Meski PKI
merupakan partai komunis terbesar di dunia di luarUni
SovietdanChina, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan
ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara
lainnya.Nasib Irian Barat[sunting|sunting sumber]Artikel utama
untuk bagian ini adalah:Konflik Papua BaratPada saat kemerdekaan,
pemerintah Belanda mempertahankan kekuasaan terhadapbelahan
baratpulauNugini(Papua), dan mengizinkan langkah-langkah menuju
pemerintahan-sendiri dan pendeklarasian kemerdekaan pada1
Desember1961.Negosiasi dengan Belanda mengenai penggabungan wilayah
tersebut dengan Indonesia gagal, dan pasukan penerjun payung
Indonesia mendarat di Irian pada18 Desembersebelum kemudian terjadi
pertempuran antara pasukan Indonesia dan Belanda pada 1961 dan
1962. Pada 1962 Amerika Serikat menekan Belanda agar setuju
melakukan perbincangan rahasia dengan Indonesia yang
menghasilkanPerjanjian New Yorkpada Agustus 1962, dan Indonesia
mengambil alih kekuasaan terhadapIrian Jayapada1
Mei1963.Konfrontasi Indonesia-Malaysia[sunting|sunting
sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah:Konfrontasi
Indonesia-MalaysiaSoekarno menentang pembentukan
FederasiMalaysiadan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah
"rencana neo-kolonial" untuk mempermudah rencana komersialInggrisdi
wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukanFederasi Malaysia,
hal ini dianggap akan memperluas pengaruhimperialismenegara-negara
Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris
dan Australia untuk memengaruhi perpolitikan regional Asia.
Menanggapi keputusanPBBuntuk mengakui kedaulatan Malaysia dan
menjadikan Malaysia anggota tidak tetapDewan Keamanan PBB, presiden
Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari
keanggotaan PBB pada tanggal20 Januari1965dan mendirikan Konferensi
Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandinganPBBdanGANEFOsebagai
tandinganOlimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian
mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia
(yang dibantu oleh Inggris).Gerakan 30 September[sunting|sunting
sumber]Artikel utama untuk bagian ini adalah:Gerakan 30
SeptemberHingga1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi
massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk
rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye
untuk membentuk "Angkatan Kelima" dengan mempersenjatai
pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.Pada30
September1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya
dibunuh dalam upayakudetayang disalahkan kepada para pengawal
istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan
Darat saat itu, MayjenSoeharto, menumpas kudeta tersebut dan
berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk
mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang
dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa
pada1966mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi
diJawadanBali.Era Orde Baru[sunting|sunting sumber]Artikel utama
untuk bagian ini adalah:Indonesia: Era Orde BaruSetelah Soeharto
menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah
mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada
tanggal19 September1966mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk
melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam
kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada
tanggal28 September1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima
pertama kalinya.Pada1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk
masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik
kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988,
1993, dan 1998.Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia
politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar
negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada
akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan
ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat
dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam
secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar
namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang
yangkelaparandikurangi dengan besar pada
tahun1970-andan1980-an.Irian Jaya[sunting|sunting sumber]Setelah
menolak supervisi dariPBB, pemerintah Indonesia melaksanakan "Act
of Free Choice" (Aksi Pilihan Bebas) di Irian Jaya pada 1969 di
mana 1.025 wakil kepala-kepala daerah Irian dipilih dan kemudian
diberikan latihan dalam bahasa Indonesia. Mereka secara konsensus
akhirnya memilih bergabung dengan Indonesia. Sebuah resolusi Sidang
Umum PBB kemudian memastikan perpindahan kekuasaan kepada
Indonesia. Penolakan terhadap pemerintahan Indonesia menimbulkan
aktivitas-aktivitas gerilya berskala kecil pada tahun-tahun
berikutnya setelah perpindahan kekuasaan tersebut. Dalam atmosfer
yang lebih terbuka setelah 1998, pernyataan-pernyataan yang lebih
eksplisit yang menginginkan kemerdekaan dari Indonesia telah
muncul.Timor Timur[sunting|sunting sumber]Dari1596hingga1975, Timor
Timur adalah sebuah jajahan Portugis di pulau Timor yang dikenal
sebagaiTimor Portugisdan dipisahkan dari pesisir utara Australia
olehLaut Timor. Akibatkejadian politis di Portugal, pejabat
Portugal secara mendadak mundur dari Timor Timur pada 1975. Dalam
pemilu lokal pada tahun 1975,Fretilin, sebuah partai yang dipimpin
sebagian oleh orang-orang yang membawa pahamMarxisme, danUDT,
menjadi partai-partai terbesar, setelah sebelumnya membentuk
aliansi untuk mengkampanyekan kemerdekaan dari Portugal.Pada7
Desember1975, pasukan Indonesia masuk ke Timor Timur dalam
sebuahoperasi militeryang disebutOperasi Seroja. Indonesia, yang
mempunyai dukungan material dan diplomatik, dibantu peralatan
persenjataan yang disediakanAmerika SerikatdanAustralia, berharap
dengan memiliki Timor Timur mereka akan memperoleh tambahan
cadangan minyak dan gas alam, serta lokasi yang strategis.Pada
masa-masa awal, pihak militer Indonesia (ABRI) membunuh hampir
200.000 warga Timor Timur melalui pembunuhan, pemaksaan kelaparan
dan lain-lain. Banyak pelanggaranHAMyang terjadi saat Timor Timur
berada dalam wilayah Indonesia.Pada30 Agustus1999, rakyat Timor
Timur memilih untuk memisahkan diri dari Indonesia dalam sebuah
pemungutan suara yang diadakanPBB. Sekitar 99% penduduk yang berhak
memilih turut serta; 3/4-nya memilih untuk merdeka. Segera setelah
hasilnya diumumkan, dikabarkan bahwa pihak militer Indonesia
melanjutkan pengrusakan di Timor Timur, seperti
merusakinfrastrukturdi daerah tersebut.Pada Oktober
1999,MPRmembatalkan dekrit 1976 yang mengintegrasikan Timor Timur
ke wilayah Indonesia, dan Otorita Transisi PBB (UNTAET) mengambil
alih tanggung jawab untuk memerintah Timor Timur sehingga
kemerdekaan penuh dicapai pada Mei2002sebagai negaraTimor
Leste.Krisis ekonomi[sunting|sunting sumber]
Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J.
Habibie.Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan
dan ekonomi Asia (untuk lebih jelas lihat:Krisis finansial Asia),
disertaikemarauterburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak,
gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh.Rupiahjatuh,
inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para
demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta
pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang
meluas, serta ribuan mahasiswa yangmenduduki gedung DPR/MPR,
Soeharto mengundurkan diri pada21 Mei1998, tiga bulan setelah MPR
melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih
sang Wakil Presiden,B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga
Indonesia.Era reformasi[sunting|sunting sumber]Artikel utama untuk
bagian ini adalah:Indonesia: Era ReformasiPemerintahan
Habibie[sunting|sunting sumber]Presiden Habibie segera membentuk
sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali
mendapatkan dukungan dariDana Moneter Internasionaldan komunitas
negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga
membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada
kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.Pemerintahan
Wahid[sunting|sunting sumber]Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD
diadakan pada7 Juni1999.PDI Perjuanganpimpinan putri
Soekarno,Megawati Sukarnoputrikeluar menjadi pemenang pada pemilu
parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara;Golkar(partai
Soeharto - sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu
sebelumnya) memperoleh 22%;Partai Persatuan
PembangunanpimpinanHamzah Haz12%;Partai Kebangkitan
BangsapimpinanAbdurrahman Wahid(Gus Dur) 10%. Pada Oktober1999, MPR
melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai
wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet
pertamanya,Kabinet Persatuan Nasionalpada awal November 1999 dan
melakukanreshufflekabinetnya pada Agustus2000.Pemerintahan Presiden
Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di
bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi
yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar
etnis dan antar agama, terutama diAceh,Maluku, danPapua. DiTimor
Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak
mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan
Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan
dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan
menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan
perdebatan politik yang meluap-luap.Pemerintahan
Megawati[sunting|sunting sumber]Pada Sidang Umum MPR pertama pada
Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung
jawabannya. Pada29 Januari2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan
meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan
keterlibatannya dalam skandal korupsi. Di bawah tekanan dari MPR
untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam
pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan
kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati.
Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet
pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet gotong
royong.Pemerintahan Yudhoyono[sunting|sunting sumber]Pada2004,
pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan danSusilo Bambang
Yudhoyonotampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru
ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan
tantangan besar, sepertigempa bumi besar di Aceh dan Niaspada
Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh sertagempa
bumi lain pada awal 2005yang mengguncang Sumatra.Pada17 Juli2005,
sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah
Indonesia denganGerakan Aceh Merdekayang bertujuan mengakhiri
konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayahAceh.
Sejarah Singkat Indonesia Era Kemerdekaan sampai Reformasi
Dengan memundurnya keadaan militer Jepang di Indonesia akibat
dari kekalahan-kekalahan Jepang di berbagai medan pertempuran,
mengakibatkan jepang kehilangan kewibawaannya di mata rakyat
Indonesia. Kondisi tersebut membuat jend. Kuniaki Koiso memberikan
janji kemerdekaan kepada Indonesia kelak di kemudian hari, dengan
tujuan agar rakyat Indonesia tidak melakukan perlawanan. Dalam
perjalanannya menyongsong kemerdekaan, dibentuklah BPUPKI dan
PPKI.
BPUPKI bertugas merumuskan dasar Negara dan membuat UUD(termasuk
pembukaan). Dengan selesainya tugas BPUPKI dibentuklah PPKI. PPKI
bertugas memilih presiden dan wakilnya,membentuk KNIP, KNI, PNI,
BKR. Namun sebelum proklamasi berkumandang, terjadi peristiwa
Rengasdengklok, dimana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengasdengklok
oleh golongan muda karena perbedaan pendapat,setelh itu terjadilah
kesepakatan bahwa Proklamasi Indonesia akan dikumandangkan pada 17
Agustus 1945. Proklamasi proklamirkan pada 17 agustus 1945 pukul
10.00 WIB di rumah Soekarno Jl. Pegangsaan timur no. 56
Jakarta.Oleh warga Indonesia berita kemerdakaan disebarkan melalui
berbagai media.Diawal kemerdekaan keadaan ekonomi Indonesia
memburuk, salah satu penyebabnya adlah blockade ekonomi belanda.
Hal ini menyebabkan barang-barang dagangan milik RI tidak dapat
diekspor dan hanya dibumuhanguskan. Namun RI juga berusaha
mengatasinya, salah satunya usaha menembus blockade Belanda ialah
dengan membantu Negara India dalam member bantua beras, sehingga
India juga membantu Indonesia. Untuk menindak lanjuti keadaan
politik Indonesiamelakukan beberapa kebijakan, diantarannya
Pembentukan ParPol, Perubahan otoritas KNIP, Perubahan system
Pemerintahan dan pindahnya ibu kota Negara ke DI Yogyakarta. Diawal
kemerdekaan Indonesia juga mengalami beberapa konflik, yakni :
kedatangan tentara sekutu dan NICA,konflik dengan Belanda di
berbagai daerah,Perjuangan diplomasi Indonesia dengan mengadakan
perjanjian-perjanjian karena menghadapi serangan agresi militer
Belanda. Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan
yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut
kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis
menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember
1949, setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari
Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia.
Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.Pada tahun 1963, PKI
melancarkan sebuah gerakan yang disebut aksi sepihak para petani
dan buruh dibantu olrh kader PKI melakukan alih tanah penduduk,
melakukan aksi demonstasi dan pemogokan. Pada tahun 1965 PKI
mengajukan gagasan tentang pembentukan angkatan ke-5 yakni para
petani dan buruh yang dipersenjatai,dengan tujuanmenggalang
kekuatan menghadapi neokolonialisme-imperialisme inggris dalam
rangka dwikora. Pada mei 1965 PKI melempar isu tentang adanya dewan
jendral dalam tubuh Angkatan Darat yang menyebabkan tidak
harmonisnya hubungan antara PKI dan AD. Pada juli 1965 tersiar
kabar bahwa presiden soeharto jatuh sakit, hal tersebut menimbulkan
kegentingan di Indonesia yang mencapai puncaknya pada 30 September
1965, yaitu adanya kudeta yang dilakukan oleh PKI. Pada 30
September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya
dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal
istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan
Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan
berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk
mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang
dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966
mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan
Bali.Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia, politik
Indonesia memberlakukan Konstitusi RIS (1949) dan UUDS (1950).
Indonesia mengadopsi demokrasi liberal dengan system pemerintahan
parlementer. Situasi poloyik menjadi tidak stabil karena sering
terjadi pergantian cabinet dan pertentangan politik diantara
partai-partai yang ada.Pada pemerintahan liberal terjadi pergantian
7 kabinet, dan hampirsemua cabinet yang dibentuk berdasarkan
keahliannya (zaken). Kehidupan ekonomi pada masa liberal masih
sangat terbelakang. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah untuk
mengubah struktur ekonomi colonial ke ekonomi nasional berjalan
tersendat-sendat. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan ekonomi,
pemerintah juga melakukan beberapa kebijakan, diantaranya: gunting
syarifuddin, system ekonomi gerakan benteng, nasionalisasiDe
Javasche Bank, system ekonomi Ali baba, Finek. Pemulihan umum
pertama dilaksanakan tahun1955 dan merupakan pemilu paling
demokratis yang pernah digelar Indonesia. Pemilu dilakukan dua
kali, yang pertamaadalah pemilihan DPR dan yang kedua adalah
konstituante. Setelah pemilu 1955 terjadi ketegangan dalam
pemerintahan. Penyebabnya adlah banyaknya mutasi yang dilakukan
beberapa kementrian. Akibat jatuh bangunnya cabinet dan adanya
kenyataan bahwa konstituante hasil pemilu 1955 tiak bias
menyelesaikan tugasnya, maka presiden mengeluarkan dekret 5 juli
1955. Dan pada masa demokrasi terpimpin dalam rangka meningkatkan
perekonomian, pemerintah mengambil beberapa kebijakan, diantaranya,
devaluasi mata uang rupiah, menekan laju inflasi dan melaksanakan
pembangunan nasional.Soekarno melalui Supersemar memerintah
soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam
rangka memulihkan keamanan dan mengembalikan kewibawaan
pemerintah.Karena terdapat dualisme kepemimpinan yakni presiden
ditangan Ir. Soekarno sebagai kepala Negara dan Soeharto sebagai
kepala pemerintahan maka MPRS mengadakan sidang. Sidang pada
tanggal 2-12 maret 1967 tentang pencabutan seluruh kekusaan Negara
dan pemerintahan dari tangan Soekarno. Dan sidang tanggal 21-20
maret berisi tentang pengangkatan Soeharto sebagai presiden sampai
pemilu yang akan datang.Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah
satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia
menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966
mengumumkan bahwa Indonesia bermaksud untuk melanjutkan kerjasama
dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB,
dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966,
tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.Pada
1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun
sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara
berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan
1998.Presiden Soeharto memulai Orde Baru dalam dunia politik
Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan
dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa
jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi
sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur
administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari
ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya,
kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam
secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar
namun tidak merata di Indonesia.Runtuhnya pemerintahan Soeharto
pada tanggal 21 Mei 1998 yang disertai dengan tuntutan
demokratisasi disegala bidang serta tuntutan untuk menindak tegas
para pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) telah menjadikan
perubahan di Indonesia berlangsung dengan akselarasi yang sangat
cepat dan dinamis. Situasi ini menuntut bangsa Indonesia untuk
berusaha mengatasi kemelut sejarahnya dalam arus utama perubahan
besar yang terus bergulir melalui agenda reformasi.Ada beberapa
faktor yang menyebabkan runtuhnya kekuasaan Orde Baru di bawah
kepemimpinan Soeharto, diantaranya, krisis politik,krisis hokum,
krisis ekonomi,krisis social dan krisis kepercayaan.Soeharto
mengumumkan pengunduran dirinya didampingi B.J. Habibie.Pada
pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi
Asia (untuk lebih jelas lihat: Krisis finansial Asia). Rupiah
jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat.
Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, serta ribuan
mahasiswa yang menduduki gedung DPR/MPR, Soeharto mengundurkan diri
pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa
bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang Wakil Presiden, B. J.
Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia. Ketika menjabat
sebagai presiden, ada lima isu besar yang harus dihadapi B.J.
Habibie, yakni masa depan reformasi, BRI, daerah-daerah yan ingin
memisahkan diri, soeharto dan kroni-kroninya dan masa depan
perekonomian dan kesejahteraan rakyat.Namun pada tahun1999
Timor-Timur memisahkan diri dari NKRI. Sebagian berpendapat bahwa
lepasnya Timor Timur adalah tanggung jawab Habibie. Dan pada pemilu
1999 terpilihlah K.H. Abdurrahman Wahid sebagai presiden yang ke-4.
Dengan wakilnya Megawati Soekarno Putri, Gus dur bekerja sama
membentuk cabinet Persatuan Nasional. Setelah turunnya Gus dur dari
kursi kepresidenan. Megawati naik menjadi presiden yang ke-5. Dalam
pemerintahannya, pulau sipadan dan ligitan lepas ke tangan
Malaysia, Papua pecah menjadi 3 provinsi. Pada pemilu 2004,
Megawati dikalahkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dengan wakilnya
Jusuf Kalla. SBY-JK membentuk Kabinet Indonesia Bersatu,
anggota-anggotanya dilantik pada 21 oktober 2004. Salah satu
kebijakan SBY ialah soal Aceh. SBY memperpanjang status darurat
sipil dan mengadakan perundingan damai dengan GAM di Helsinki,
Finlandia. Pada tahun pemilu 2009, SBY kembali mencalonkan diri
menjadi presiden periode 2009-2014 dengan wakilnya Budiona. Sedang
JK juga mencalonkan diri menjadi presiden. Namun pemilu 2009
dimenangkan olo\eh SBY-Budiono dengan pero\iode jabatan
2009-2014.
Illustrasi Sistem Pemerintahan Indonesia dari Masa ke Masa
Dalam lingkup yang lebih luas, Sistem Pemerintahan diperlukan
agar terjaganya kestabilan didalam masyarakat, mengatur tingkah
laku serta kehidupan bernegara antar kaum mayoritas dengan
minoritas, menjaga harmonisasi kehidupan berbangsa dan bernegara,
menguatkan pondasi pemerintahan, kekuatan politik, pertahanan,
ekonomi, keamanan dan kesejahteraan serta keadilan dalam
masyarakat.
Indonesia merdeka tanggal 17 bulan Agustus tahun 1945
(baca:Sistem Pemerintahan Indonesia di Awal Kemerdekaan). Setelah
proklamasi dikumandangkan oleh bapak proklamator kita, Indonesia
mengalami babak yang baru di berbagai bidang dengan perubahan yang
cukup siginifikasan baik perubahan asas, paham, ideologi, maupun
doktrin dalam kehidupan berbangsa.
Didalam sejarah perjalanan politik, Indonesia telah mengalami
berbagai pergantian sistem pemerintahan. Pergantian Sistem
Pemerintahan. Pergantian tersebut disebabkan karena munculnya aksi
dan reaksi dari kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya.
Secara garis besar, perubahan sistem pemerintahan Indoensia
dapat dibagi menjadi 3 masa, yaitumasa Orde Lama(Sukarno), Orde
Baru (Suharto), dan Masa Reformasi (sekarang, baca :Sistem
Pemerintahan IndonesiaSekarang).
Sistem Pemerintahan Indonesia- Masa Orde Lama (Sukarno)
Foto : Sukarno
Masa Pemerintahan Indonesia Orde lama berjalan sekitar 23 tahun
yaitu dari tahun 1945-1968 dibawah kepemimpinan sang proklamator
Presiden Sukarno. Penyebutan "Orde Lama" merupakan istilah yang
diciptakan dibawah rezim Suharto yaitu masa Orde Baru.
Padahal Sukarno sendiri tidak suka dengan sebutan "Orde Lama".
Karena memang, tidak sepantasnya disebut Orde Lama. Karena di masa
itu terjadi transformasi besar-besaran di Indonesia dari masa
penjajahan ke masa kemerdekaan. Dan Sukarnopun lebih suka dengan
istilah "Orde Revolusi" daripada "Orde Lama".
Selama dibawahpemerintahan Sukarno, Indonesia menerapkan Sistem
Ekonomi bergantian dari sistem ekonomi liberal kemudian diganti
menggunakan sistem ekonomi komando. Sistem ekonomi liberal
diterapkan saat Sistem Pemerintahan Parlementer diterapkan di
Indonesia.
Tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai
dasar negara yang bersumber dari Pancasila. Didalam UUD 1945
sebenarnya sudah terpampang jelas bahwa Indonesia Menggunakan
Sistem Pemerintahan Presidensial. Namun baru tiga bulan, terjadi
penyimpangan terhadap UUD 1945.
Penyimpangan tersebut dilakukan oleh Sutan Syahrir setelah dia
membentuk kabinet parlementer dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana
Menterinya. Karena pada saat itu pengaruh Belanda masih sangat
kental.
Dalam masa tersebut Indonesia telah menggunakan beberapa
konstitusi, seperti Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia 1950 (UUDS 1950). Masa ini berlangsung dari 17 Agustus
1945 - 5 Juli 1959. Saat itu Indonesia berbentuk Negar Serikat.
Dengan dibagi menjadi tiga negara bagian, yaitu : Negara Republik
Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera timur, dengan
perjanjian pada tanggal 17 Agustus 1950 tepat 5 tahun setelah
kemerdekaan Indonesia.
Perjanjian tersebut mengembalikan Indonesia sebagai Negara
Kesatuan. Dengan UUD Republik Indonesia 1950 sebagai konstitusinya.
Sejak 1950-1959 Indonesia menganut Sistem Kabinet Parlementer
dengan demokrasi Liberal Semu (Setengah-setengah).
Sistem Kabinet Parlementer berakhir tanggal 5 Juli 1959 setelah
dikeluarkannya Dekrit Presiden dengan UUD 1945 kembali digunakan
menggunakan Sistem Pemerintahan Demokrasi Terpimpin.
Sistem Pemerintahan Indonesia- Masa Orde Baru (Suharto)
Illustrasi Suharto
Istilah "Orde Baru" digunakan untuk memisahkan masa kempimpian
Sukarno (Orde Lama). Orde Baru adalah masa dimana Suharto memulai
kekuasaanya. Era ini digunakan untuk menandai keberhasilan Suharto
menumpas Pemberontakan PKI pada 1965 atau sering disebut
G30S/PKI.
Pada masa ini, awalnya Demokrasi di Indonesia mengalami kemajuan
yang cukup signifikan. Tetapi perkembangannya, kehidupan di era
Orde Baru ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sistem
Pemerintahan Presidensial lebih ditonjolkan. Atau bisa dikatakan
kekuasaan diktator. Kemudian Demokrasi Pancasila yang dicetuskan
pada masa ini.
Sistem Pemerintahan Indonesia Era Reformasi
Foto : Pendudukan Demonstran di Gedung DPR-MPR
Era ini menandakan runtuhnya hegemoni kekuasaan Suharto tahun
1998 hingga sekarang.Di era ini Indonesia membuat revolusi
besar-besaran di sistem pemerintahannya. Dengan sistem pemerintahan
yang lebih terbuka diharapkan peranan demokrasi lebih
ditonjolkan.
BAB IPENDAHULUANA.Latar BelakangIndonesia sekarang tentunya
tidak sama dengan Indonesia beberapa tahun yang lalu, begitu juga
sistem yang selama ini kita anut yakni sistem Demokrasi. Namun
seiring perkembangan, maka kita juga perlu memantau pelaksanaan
demokrasi di Indonesia tersebut.
Pelaksanaan demokrasi di Indonesia sendiri sebenarnya telah ada
empat kali perubahan dimulai dari orde baru hingga masa reformasi
yang ada sekarang ini.Lalu jika dititik dari masa orde lama hingga
sampai saat ini masa reformasi, telah banyak penyimpangan
penyimpangan yang dilakukan oleh pemimpin Negara. Tapi, tentu saha
ada yang memang sangat dibutuhkan atau memang tidak
diperlukan.Lebih dari itu ada dalam beberapa masa dalam pelaksanaan
demokrasi di Indonesia yang juga diwarnai dengan adanya
pemberontakan, pengaruh suatu partai tertentu yang sangat kuat
hingga banyak partai yang ada di Indonesia ini. Juga ada yang
diwarnai dengan KKN. Dan yang perlu diperhatikan juga bahwa
berubahnya sistem demokrasi di Indonesia ini telah diikuti pula
dengan berubahnya sistem pemerintahan yang ada di Indonesia mulai
dari presidensil dan parlementerpun pernah dirasakan negeri ini.
Hingga akhirnya kembali ke sistem pemerintahan presidensil.Sebelum
masuk lebih jauh dalam pembahasan pelaksanaan demokrasi di
Indonesia, kita perlu memahami pengertian dari Demokrasi terlebih
dahulu.Pengertian DemokrasiDemokrasi adalah suatu bentuk
pemerintahan politik yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari
rakyat, baik secara langsung (demokarsi langsung) atau melalui
perwakilan (demokrasi tidak langsung).Istilah demokrasi berasal
dari bahasa Yunani Kuno yang diuatarakn di Athena Kuno pada abad
ke-5 SM. Kata demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos yang
berarti rakyat dan kratos/cratein yang berarti pemerintahan,
sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Istilah
demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu
bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa
kekuasaan berada di tangan orang banyak (rakyat). Abraham Lincoln
dalam pidato Gettyburgnya mendefinisikan demokrasi sebagai
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Hal ini
berarti kekuasaan tertinggi dalam sistem demokrasi ada di tangan
rakyat dan rakyat mempunyai hak, kesempatan, dan suara yang sama di
dalam mengatur kebijakan pemerintahan. Melalui demokrasi, keputusan
yang diambil berdasarkan suara terbanyak.Secara umum terdapat dua
bentuk demokrasi yaitu demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan
atau demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan suatu
bentuk demokrasi dimana setip rakyat mewakili dirinya sendiri dalam
memilih suatu kebijakan sehingga mereka memiliki pengaruh langsung
terhadap keadaan politik yang terjadi. Sedangkan dalam demokrasi
perwakilan, seluruh rakyat memilih perwakilan melalui pemilihan
umum untuk menyampaikan pendapat dan mengambil keputusan bagi
mereka.Adapun ciri-ciri pemerintahan yang demokratis adalah sebagai
berikut:1)Adanya keterlibatan warga Negara (rakyat) dalam
pengambilan keputusan politik baik secara langsung maupun tidak
langsung/perwakilan.2)Adanya pengakuan, penghargaan, dan
perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat.3)Adanya persamaan hak
bagi seluruh warga Negara dalam segala bidang.4)Adanya lembaga
peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat
penegak hokum.5)Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga
Negara.6)Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan
informasi dan mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.7)Adanya
pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.8)Adanya pemilihan umum yang bebes, jujur, dan
adil untuk menentukan pemimpin Negara dan pemerintahan serta
anggota lembaga perwakilan rakyat.9)Adanya pengakuan terhadap
perbedaan keragaman (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).B.Rumusan Masalaha.Apakah yang dimaksud dengan
demokrasi?b.Apakah demokrasi yang dianut oleh
Indonesia?c.Bagaimanakah perbandingan antara demokrasi yang
diterapkan di Indonesia pada masa kemerdekaan, masa orde lama, masa
orde baru, dan masa reformasi sampai sekarang?C.Tujuana.Untuk
mengetahui tentang pengertian dari demokrasi.b.Untuk mengetahui
demokrasi yang dianut oleh Indonesia.c.Untuk mengetahui
perbandingan antara demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada
masa kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa
reformasi samapai sekarang.
D.Manfaata.Sebagai acuan untuk mengetahui tentang pengertian
dari demokrasi.b.Sebagai acuan untuk mengetahui demokrasi yang
dianut oleh Indonesia.c.Sebagai acuan untuk mengetahui perbandingan
antara demokrasi yang diterapkan di Indonesia pada masa
kemerdekaan, masa orde lama, masa orde baru, dan masa reformasi
sampai sekarang.
BAB IIPEMBAHASANA.Pelakasanaan Demokrasi pada Masa
KemerdekaanPada masa Kemerdekaan, Indonesia telah menganut
demokrasi Parlementer. Dimana pada masa berlakunya Demokrasi
Parlementer (1945-1959), kehidupan politik dan pemerintahan tidak
stabil, sehingga program pembangunan dari suatu pemerintahan tidak
dapat dilaksanakan dengan baik dan berkeseimbangan. Salah satu
penyebab ketidakstabilan tersebut adalah sering bergantinya
pemerintahan yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan. Hal ini
terjadi karena dalam Negara demokrasi dengan sistem pemerintahan
parlementer, kedudukan Negara berada di bawah DPR dan keberadaannya
sangat tergantung pada dukungan DPR, dan pemerintahan lain adalah
timbulnya perbedaan pendapat yang sangat mendasar di antara partai
politik yang ada saat ini.Pada tahun 1945 1950, Indonesia masih
berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada
saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu
disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Pada awal kemerdekaan
masih terdapat sentralisasi kekuasaan hal itu terlihat pada Pasal 4
Aturan Peralihan UUD 1945 yang berbunyi sebelum MPR, DPR dan DPA
dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaan dijalankan oleh Presiden
dengan dibantu oleh KNIP. Untuk menghindari kesan bahwa Negara
Indonesia adalah Negara yang absolute pemerintah
mengeluarkan:Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945,
KNIP berubah menjadi lembaga legislatif.Maklumat Pemerintah tanggal
3 November 1945 tentang Pembentukan Partai Politik.Maklumat
Pemerintah tanggal 14 November 1945 tentang perubahan sistem
pemerintah presidensil menjadi parlementer.Demokrasi tidak hanya
terbatas pada komitmen akan tetapi juga merupakan sesuatu yang
perlu diwujudkan. Tidak terlalu banyak membicarakan demokrasi pada
masa ini, akan tetapi lebih pada peletakan dasar bagi demokrasi
Indonesia pada masa selanjtnya.a.Political Franchise yang
menyeluruhb.Persiden yang secara konstitusional menentukan ia
menjadi seorang dictator kemudian dibatasi kekuasaannya ketika KNIP
dibentuk untuk menggantika parlement.c.Maklumat wakil presiden maka
dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian
menjadi peletak dasar sistem kepartaian Indonesia.Partai politik
tumbuh dan berkembang dengan cepat dan fungsi utamanya adalah ikut
serta memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran
untuk bernegara serta semangat anti inperialisme dan
kolonialisme.B.Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde LamaKegagalan
konstituante dalam menetapkan UUD baru, yang diikuti suhu dan
sitausi politik yang memanas dan membahayakan keselamatan bangsa
dan Negara, maka pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden. Dekrit Presiden dipandang sebagai
usaha untuk mencari jalan keluar dari kemcetan politik melalui
pembentukan kepemimpinan yang kuat. Untuk mencapai hal tersebut, di
Negara kita saat itu digunakan Demokrasi Terpimpin.Demokrasi
terpimpin lahir dari keinsyafan, kesadaran, dan keyakinan terhadap
keburukan yang diakibatkan oleh praktik Demokrasi Parlementer
(Liberal) yang melahirkan terpecahnya masyarakat, baik dalam
kehidupan politik maupun dalam tatanan kehidupan ekonomi.Secara
konsepsional, demokrasi terpimpin memiliki kelebihan yang dapat
mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Hal itu dapat
dilihat dari ungkapan Presiden Soekarno ketika memberikan amanat
kepada konstituante tanggal 22 April 1959 tentang pokok-pokok
Demokrasi.Terpimpin antara lain :Demokrasi Terpimpin bukanlah
dikator dan otoriter.Demokrasi Terpimpin adalah demokrasi yang
cocok dengan kepribadian dan dasar hidup bangsa Indonesia.Demokrasi
Terpimpin adalah demokrasi di segala soal tatanan kenegaraan dan
kemasyarakatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan sesuai
dengan Pancasila pada sila ke-empat.Oposisi dalam arti melahirkan
pendapat yang sehat dan yang membangun diharuskan dalam Demokrasi
Terpimpin.Berdasarkan pokok pikiran atas tampak bahwa Demokrasi
Terpimpin tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta
budaya bangsa Indonesia. Namun dalam praktiknya, konsep - konsep
tersebut tidak direalisasikan sebagaimana mestinya, sehingga
seringkali menyimpang dari nilai-nilai Pancasila UUD 1945 dan
budaya bangsa. Penyebab penyelewengan tersebut, selain terletak
pada presiden, juga karena kelemahan legislatif sebagai partner dan
pengontrol eksekutif, serta siatuasi social politik yang tidak
menentu saat itu.C.Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde
BaruPemerintahan Orde Lama berakhir setelah keluar Surat Perintah
Sebelas Maret 1966 yang dikuatkan dengan Ketetapan MPRS No.
IX/MPRS/1996. Sebagai pengganti masa Orde Lama, maka muncul
pemerintahan Orde Baru dengan dukungan kekuatan TNI-AD sebagai
kekuatan utama.Pelaksanaan demokrasi masa Orde Baru ditandai dengan
dilaksanakannnya pemilihan umum dengan asas langsung, umum, bebas,
dan rahasia lebih dari lima kali untuk memilih anggota DPRD tingkat
I, DPRD tingkat II, dan DPRD. Pemilihan tersebut kemudian membantuk
MPR yang bertugas menetapkan GBHN dan memilih Presiden dan Wakil
Preasiden.Latar belakang munculnya Demokrasi Pancasila adalah
adanya berbagai penyelewengan dan permasalahn yang dialami bangsa
Indonesia pada masa demokrasi tersebut tidak cocok diterapkan di
Indonesia yang bernapaskan kekeluargaan dan gotong royong. Sejak
lahirnya Orde Baru, diberlakukan Demokrasi Pancasila, sampai saat
ini. Secara konseptual, Demokrasi Pancasila masih dianggap dan
dirasakan paling cocok diterapkan di Indonesia. Demokrasi Pancasila
bersumberkan pada pola pikir dan tata nilai social budaya bangsa
Indonesia, dan menghargai hak individu yang tidak terlepas dari
kepentingan sosial.Demokrasi Pancasila mengandung arti bahwa dalam
menggunakan hak-hak demokrasi haruslah disertai rasa tanggung jawab
kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut agama dan kepercayaan
masing-masing, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai
dengan martabat dan harkat manusia, haruslah menjamin persatuan dan
kesatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan
social. Jadi, Demokrasi Pancasila berpangkal dari kekeluargaan dan
gotong royong. Semangat kekeluargaam itu sendiri sudah lama dianut
dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, khususnya di masyarakat
pedesaan.Apabila kita kaji ciri dan prinsip Demokrasi Pancasila,
dapat dikatakan bahwa Demokrasi Pancasila tidak bertentangan dengan
prinsip demokrasi konstitutional. Namun demikian, praktik Demokrasi
yang dijalankan pada demokrasi Orde Baru masih terdapat berbagai
penyimpangan yang tidak sejalan dengan ciri dan prinsip Demokrasi
Pancasila. Di antara penyimpangan yang dilakukan penguasa dan rezim
Orde Baru, khususnya yang berkaitan dengan Demokrasi Pancasila
yaitu:a.Penyelenggaraan pemilu yang tidak jujur dan tidak
adilb.Pengekangan kebebasan berpolitik bagai Pegawai Negeri Sipil
(PNS)c.Kekuasaan kehakiman (yudikatif) yang tidak mandiri / tidak
independen karena para hakim adalah anggota PNS Departemen
Kehakiman.d.Kurangnya jaminan kebebasan mengemukakan
pendapat.e.Sistem kepartaian yang tidak otonomi dan berat
sebelah.f.Maraknya praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme
diberbagai bidang.g.Menteri-menteri dan Guberbur diangkat menjadi
anggota MPR.h.Organisasi social dipegang / dipangku oleh para
pejabat birokrasi.Kelebihan pelaksanaan demokrasi pada masa orde
baru, Nampak jelas dirasakan oleh masyarakat, utamanya dibidang
keamanan dimana setiap pelkasanaan pesta demokrasi (Pemilu) dapat
terlaksana dengan baik, pemilihan Presiden, Gubernur, Walikota,
Bupati semuanya berjalan dengan aman dan lancer, hal ini disebabkan
adanya kewenangan pemerintah cukup besar dan kuat, dan sangat
terkordinir oleh lembaga-lembaga yang terkait.Kelemahannya adalah
terjadinya pengekangan demokrasi, kurangnya kekebasan berinspirasi
dan berdemokrasi bagi masyarakat, sehingga berdampak pada setiap
pelakasanaan demokrasi dianggap hanya kegiatan serimonial dan serba
diatur.Dari hasil pemilu 1971 sampai pemilu 1997, pucuk
pemerintahan tidak pernah mengalamai pergantian, hanya pejabat
setingkat menteri yang silih berganti. Namun, terjadi kemajuan
pesat di bidang pembangunan secara fisik dengan bantuan dari Negara
asing yang memberikan pinjaman lunak. Oleh karena besarnya pinjaman
yang menjadi beban pemerintah, bersamaan dengan krisis ekonomi maka
pemerintahan Negara pada rezim orde baru kurang kosekuen dalam
pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Tanggal 21 Mei 1998 presiden
resmi menundurkan diri. Kekuasaan Orde Baru sampai tahun 1998 dalam
ketatanegaraan Indonesia tidak mengamalkan nilai-nilai demokrasi.
Praktik kenegaraan Orde Baru dijangkiti korupsi, kolusi, dan
nepotisme.
D.Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Reformasi sampai
SekarangReformasi suatu orde untuk melakukan perubahan
demokratisasi dalam segala bidang kehidupan, diantara bidang
kehidupan yang menjadi sorotan utama adalah dibidang Politik,
Ekonomi, Hukum. Perubahan yang terjadi pada era orde reformasi ini
adalah dilakukan secara bertahap, oleh karena konsep reformasi
tidak sama dengan konsep revolusi yang berkonotasi suatu perubahan
total dan mendasar pada semua sector atau komponen dalam suatu
sistem politik yang mengarah kepada sistem kekerasan.Menurut
Hutington bahwa reformasi mengandung suatu arti perubahan yang
mengarah pada persamaan politik Negara, ekonomi lebih merata,
perluasan basis partisipasi poltik rakyat. Reformasi yang
dilaksanakan di Negara kita Indonesia sasaran utamanya adalah suatu
upaya meningkatkan partispasi politik rakyat dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara.Pelakasanaan Demokrasi yang
dijalankan di era reformasi sekarang ini adalah masih tetap dalam
bingkai Demokrasi Pancasila, sedang pemberdayaannya terletak pada
aturan pelaksanaan dan praktik penyelenggaraan. Sesuai peraturan
perundang-undangan dan parktik pelkasanaan demokrasi terjadi
beberapa perubahan pelaksanaan demokrasi di era reformasi ini
adalah :a.Pemilihan Umu yang lebih terbuka dan demokratisb.Partai
Politik lebih mandiric.Pelaksana Penegakan Hak Asasi Manusia
(HAM)d.Lembaga demokrasi semakin berfungsie.Konsep Trias Politica
yaitu kekeuasaan Negara masih bersifat lebih otonom penuh.Dengan
adanya kehidupan yang demokratis, melalui hokum dan peraturan yang
dibuat berdasarkan kehendak rakyat, ketentraman dan ketertiban akan
lebih mudah diwujudkan. Tata cara pelkasanaan Demokrasi Pancasila
dilandaskan atas mekanisme konstitusional karena penyelenggaraan
pemerintah Negara Republik Indonesia berdasarkan
konstitusi.Demokrasi Pancasila hanya akan dapat dilkasanakan dengan
baik apabila nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat dipahami
dan dihayati sebagai nilai-nilai budaya politik yang memengaruhi
sikap hidup politik pendukungnya. Pelkasanaan Demokrasi Pancasila
harus disertai dengan pembangunan bangsa secara keseluruhan karena
pembangunan adalah proses perubahan ke arah kemajuan dan proses
pendidikan bangsa untuk meningkatkan mutu kehidupan
bangsa.Kegagalan Demokrasi Pancasila pada zaman Orde Baru membuat
banyak penafsiran mengenai asas demokrasi. Belajar dari pengalaman
itu, dalam era Reformasi perlu penataan ulang dan penegasan kembali
arah dan tujuan Demokrasi Pancasila, membuat dan menata kambali
program-program membangun di tengah-tengah berbagai persoalan yang
dialami sekarang ini, dan bagaimana program-program itu dapat
menggerakkan partisipasi seluruh rakyat.Partispasi masyarakat dalam
pembangunan, sekaligus akan merupakan control bagi pelaksanaan yang
lebih efektif, khususnya bagi pemerintah, baik di pusat maupun
daerah, sehingga dapat mencegah hal-hal yang negatif dalam
pembangunan, seperti korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Sebagaimana telah dijelaksan, meski Orde Baru jatuh, Demokrasi
Pancasila tidak ikut jatuh. Hal ini disebabkan karena pemerintah
era Reformasi tetap menjalankan pemerintahannya dengan Demokrasi
Pancasila.Kelebihan yang terjadi pada era reformasi ini adalah
terbunya kebebasan berinspirasi dan berdeomkrasi di dalam
masyarakat, terjadinya kesejajaran antara Pemerintah (Eksekutif)
dengan DPR (lembaga Legislatif), terjadinya pendidikan politik dan
pendewasaan berdemkorasi bagi masyarakat, tingkat partisipasi
politik masyarakat semakin tinggi ditandai dengan pelibatan
masyarakat untuk memilih langsung baik itu Presiden, Anggota
Legislatif, Gubernur, Walikota/Bupati, serta pemimpin terbawah
yaitu Kepala Desa, sedangkan kelemahan yang terjadi adalah
uatamanya pada setiap pelaksanaan pesta demokrasi muncul berbagai
macam masalah pemilu baik Pemilu Legislatif seperti pemilu 9 April
2009 yang lalu, maupun itu masalah undang-undang, aturan Partai,
Pemilu/Pilgub/Pilwali-Pilkada, KPU menuai masalah yang berujung
sengketa politik dan berdampak pada ketidak tenangan dan ketidak
pastian akan stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini
dapat dilihat semakin banyak tindakan-tindakan yang merugikan
masyarakat, bangsa dan Negara diantaranya Kasus Korupsi yang
semakin marak, walau pemerintah sudah membentuk berbagai macam
badan atau lembaga untuk memberantasnya (misalnya KPK) tindakan
kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia semakin terbuka dan
sebagainya.