Page 1
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI
MENINGKATKAN INTEGRITAS DAN KOMITMEN PRAJURIT TNI AU GUNA MEWUJUDKAN PROFESIONALISME
DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
Penulis : Kolonel Sus Sri Sumiyati, M.M. Marsda TNI Dr. Umar Sugeng H., M.M.
Marsma TNI Gunadi Haryadji
Pendahuluan
1. Pada era reformasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagai salah satu
jawaban terhadap tuntutan globalisasi saat ini. Penyelenggaraan pemerintahan yang
didasarkan pada kepemerintahan yang baik (good governance) dengan menciptakan tata
pemerintahan yang bersih dan berwibawa (clean governance) yang dijadikan sebagai
landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara. Reformasi merupakan
suatu keharusan dan sekaligus tuntutan bagi semua lembaga kenegaraan dan
pemerintahan. Adapun tujuan reformasi adalah perbaikan dan mengurangi atau
mempersempit kesempatan untuk melakukan penyimpangan. Tentara Nasional
Indonesia (TNI) sebagai salah satu komponen bangsa, sudah tentu juga menjadi lembaga
yang tidak terlepas dari tuntutan reformasi, dan tidak saja sekedar mengembalikan pada
jati diri sebagai tentara milik rakyat Indonesia yang sangat dicintai, tetapi juga sekaligus
mampu untuk bergerak mengikuti perkembangan atau kemajuan zaman. Salah satu
muatan dari tuntutan itu, adalah pertama, berkaitan dengan reformasi birokasi TNI yang
sejalan dengan upaya untuk membentuk kapasitas, dan kedua, mentalitas setiap insan
prajurit agar mampu menjalankan tugasnya secara profesional. Menghadapi tantangan
kemajuan lingkungan global yang semakin kompleks dan modern serta kompetitif, maka
TNI Angkatan Udara sebagai bagian integral TNI berusaha tetap meningkatkan
profesionalisme prajuritnya dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
2. Dihadapkan dengan berbagai realita yang ada, bagi TNI Angkatan Udara
diperlukan suatu cara dalam pelaksanaan reformasi birokrasi guna membangun
organisasinya untuk menjadi lebih baik, karena pada dasarnya prajuritlah yang
menentukan maju mundurnya organisasi. Selain itu kecanggihan teknologi juga
tergantung pada kemampuan prajurit yang mengawakinya, sehingga secanggih apapun
persenjataan maka prajurit TNI Angkatan Udara yang berada dibelakangnya sangat
Page 2
2
menentukan. Bila dilihat secara umum di lingkungan TNI Angkatan Udara, maka
keadaan prajurit saat ini masih ditemui permasalahan antara lain dari profesionalitas
prajurit dalam melaksanakan tugas terutama terkait kultur yang kurang baik karena masih
terjadi praktik-praktik yang melanggar ketentuan dalam birokrasi, seperti masih terjadinya
pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang, rendahnya unjuk kerja satuan yang
menyebabkan terjadinya inefisiensi. Berdasarkan data perkara dari Diskumau tahun
2017 dan 2018, data Puspomau sampai Triwulan III tahun 2018 telah terjadi pelanggaran
hukum diantaranya disersi, pelanggaran disiplin, tidak melaksanakan perintah,
penganiayaan, penggelapan dan lain-lain (data terlampir). Selain itu pada acara gelar
operasi Gaktib Polisi Militer 2018 disampaikan oleh Panglima TNI Marsekal Hadi
Tjahjanto, S.I.P., dalam amanat tertulisnya bahwa berdasarkan data laporan Operasi
Gaktib dan Yustisi Polisi Militer tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 masih adanya
kenaikan terhadap kasus tertentu yang menonjol diantaranya tindak pidana desersi,
penyalahgunaan wewenang dan penganiayaan.1 Hal ini mengisyaratkan bahwa masih
adanya permasalahan dalam mewujudkan profesionalisme prajurit terutama dalam
integritas dan komitmen sebagai prajurit yang mempunyai jati diri dan telah diatur dalam
undang-undang. Permasalahan yang menjadi perhatian diantaranya disebabkan
nilai-nilai kepemimpinan yang belum optimal diterapkan, nilai-nilai moral dan etika kerja
masih rendah, kinerja prajurit yang menurun, dan supremasi hukum yang masih kurang
ditegakkan, maka dengan demikian dibutuhkan upaya yang konkret guna mengatasi hal
tersebut dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
3. Salah satu cara yang tepat saat ini dihadapkan dengan kondisi nyata yaitu
mempersiapkan, memelihara, dan meningkatkan kemampuan profesionalitas prajurit agar
mampu menjalankan setiap tugas yang diberikan sesuai kapasitas dan mentalitas dalam
tuntutan reformasi birokrasi TNI. Menghadapi tantangan tugas ke depan TNI Angkatan
Udara perlu segera menyingkapi secara arif dan bijaksana agar siap menghadapinya.
Berkaitan dengan tantangan tugas ke depan yang semakin komplek tersebut dan
reformasi borikrasi, TNI Angkatan Udara dihadapkan dengan kondisi yang ada perlu
melakukan pembinaan prajurit agar terwujud profesionalisme dengan mendorong semua
prajurit untuk secara aktif melakukan perubahan. Aturan-aturan formal yang telah dibuat
harus dapat dioperasionalkan dengan benar dan konsisten sebagaimana komitmen
bersama memerangi penyimpangan pada semua aspek dalam penyelenggaraan
1 https://www.puspomad.mil.id/index.php/berita/detail/c74d97b01eae257e44aa9d5bade97baf/gelar-
operasi-gaktib-dan-yustisi-kepolisian-militer-2018
Page 3
3
organisasi khususnya pada pelaksanaan reformasi birokrasi TNI. Perbaikan melalui
perubahan pola pikir/budaya kerja harus dilaksanakan oleh seluruh personel TNI
Angkatan Udara, dari tingkat terendah sampai dengan tingkat pengambil keputusan. Hal
ini berarti, sebagai prajurit TNI Angkatan Udara dalam mewujudkan profesionalisme
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi harus meningkatkan integritas dan komitmen
yang diupayakan dengan meningkatkan penerapan nilai-nilai kepemimpinan,
meningkatkan kinerja, meningkatkan nilai-nilai moral dan etika kerja serta patuh pada
ketentuan hukum/peraturan yang ada dengan meningkatkan penegakan supremasi
hukum dalam pelaksanaan tugas. Pencapaian profesionalitas prajurit yang berhasil guna
dan berdaya guna dengan meningkatkan integritas dan komitmen prajurit akan menjadi
kunci sukses tugas-tugas yang diemban di masa datang.
4. Daftar Pengertian. Untuk menyamakan persepsi dalam penyusunan naskah ini
dibuat daftar pengertian sebagai berikut :
a. Etika Kerja. Etika kerja merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri
atau sifat mengenai cara bekerja yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau
suatu bangsa. Etika kerja yang tinggi tentunya rutinitas tidak akan membuat
bosan, bahkan mampu meningkatkan prestasi kerjanya atau kinerja. Hal yang
mendasari etika kerja tinggi di antaranya keinginan untuk menjunjung tinggi mutu
pekerjaan, maka individu yang mempunyai etika kerja tinggi akan turut serta
memberikan masukan- masukan ide di tempat bekerja.2
b. Good and clean governance. Good and clean governance merupakan
pemerintahan yang baik dan bersih, sehingga jika prinsip-prinsip dalam good and
clean governance diterapkan maka akan tercipta masyarakat yang sejahtera.3
c. Integritas. Integritas adalah suatu konsep berkaitan dengan konsistensi
dalam tindakan-tindakan, nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip,
ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Orang berintegritas
berarti memiliki pribadi yang jujur dan memiliki karakter kuat. Integritas itu sendiri
berasal dari kata latin “integer”, yang berarti:
2 https://www.psychologymania.com/2012/06/pengertian-etika-kerja_16.html 3 http://menulis-makalah.blogspot.com/2017/01/good-and-clean-governance-pengertian.html
Page 4
4
1) Sikap yang teguh mempertahankan prinsip, tidak mau korupsi, dan
menjadi dasar yang melekat pada diri sendiri sebagai nilai-nilai moral.
2) Mutu, sifat, atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan
kewibawaan; kejujuran.4
d. Komitmen. Secara terminologi, kata “komitmen” berasal dari bahasa latin,
yaitu “commiter” yang berarti menyatukan, mengerjakan, menggabungkan, dan
mempercayai, sehingga menurut asal katanya, arti komitmen adalah suatu sikap
setia dan tanggung jawab seseorang terhadap sesuatu, baik itu diri sendiri, orang
lain, organisasi, maupun hal tertentu.5
e. Kepemimpinan Visioner. Kepemimpinan visioner (visionary leadership)
dapat diartikan sebagai kemampuan pemimpin dalam mencipta, merumuskan,
mengkomunikasikan, mensosialisasikan, mentransformasikan, dan
mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari dirinya atau
sebagai hasil interaksi sosial diantara anggota organisasi dan stake holders yang
diyakini sebagai cita-cita organisasi di masa depan yang harus dicapai melalui
komitmen semua personel.6
f. Pakta Integritas. Pakta Integritas (bahasa Inggris: Integrity Pact) adalah
pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh
tugas, fungsi, tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan
nepotisme.7
g. Reformasi Birokrasi. Reformasi birokrasi adalah perubahan radikal yang
ditujukan untuk memperbaiki atau menjadikan lebih baik pada sistem pelayanan
dan pengawasan serta pejabat penyelenggara. Tujuan reformasi birokrasi adalah
untuk memperbaiki kualitas pelayanan kepada publik dan meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi dan juga untuk menciptakan aparatur
yang bersih, profesional dan bertanggung jawab.8
4 https://ot.id/tips-profesional/integritas-dan-komitmen-dalam-bekerja 5 https://www.maxmanroe.com/vid/sosial/arti-komitmen.html 6 https://www.finansialku.com/kepemimpinan-visioner-visionary-leadership/ 7 http://www.wikiapbn.org/pakta-integritas/ 8 https://www.kanal.web.id
Page 5
5
h. Soft Kompetensi :
1) Soft Kompetensi adalah seperangkat kemampuan memahami dan
mengendalikan diri sendiri, memahami dan membina hubungan dengan
orang lain, menjadi pribadi yang lebih etis.9
2) Kompetensi Manajerial (soft competency) adalah jenis kompetensi
yang berkaitan dengan kemampuan untuk mengelola pekerjaan dan
membangun interaksi dengan orang lain, misalnya: problem solving,
leadership, communication, dan lain-lain10
i. Supremasi Hukum. Supremasi hukum adalah upaya atau kiat untuk
menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari
segala-galanya, menjadikan hukum sebagai komandan atau panglima untuk
melindungi dan menjaga stabilitas kehidupan berbangsa dan bernegara.11
Landasan dan Dasar Pemikiran
5. Landasan dan dasar pemikiran yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan
naskah tentang meningkatkan integritas dan komitmen prajurit TNI AU guna mewujudkan
profesionalisme dalam rangka mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi adalah
sebagai berikut:
a. Landasan Pemikiran.
1) Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Ditetapkan bahwa dalam undang-undang ini mengamanatkan aparatur
pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik serta
penuh tanggung jawab atau akuntabel kepada masyarakat, bangsa dan
negara. Selain dari pada itu, aparatur pemerintah harus jujur, adil, terbuka,
dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik-praktik korupsi,
kolusi dan nepotisme.
9 https://bppk.kemenkeu.go.id/id/berita-ku/24814-apakah-soft-competency-itu 10 http://www.manajemensdm.net/10-kompetensi-soft-skill-yang-harus-dimiliki-seorang-leader/ 11 http://tesishukum.com/pengertian-supremasi-hukum-menurut-para-ahli/
Page 6
6
2) Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
Berdasarkan UU tersebut dalam Bab II Pasal 2 yaitu TNI memiliki jati diri
sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional, dan Tentara
Profesional. Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik,
diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan
dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang
menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan
hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.
3) Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/692/IX/2011 tanggal 12
September 2011 tentang Organisasi Pelaksana Reformasi Birokrasi.
Ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang mudah dilihat
adalah terwujudnya right sizing organisasi yaitu organisasi yang tepat fungsi
dan tepat ukuran serta output dan outcomes-nya terukur sesuai dengan core
business-nya, akan tetapi ukuran keberhasilan pelaksanaan reformasi
birokrasi secara hakiki adalah terwujudnya perubahan yang lebih baik di
dalam internal organisasi itu sendiri yang meliputi aspek doktrin, struktur,
kultur dan mind-set yang merupakan bagian integral dari Reformasi Birokrasi
Nasional yang bermuara pada sasaran akhir Reformasi Birokrasi Nasional.12
4) 11 Asas Kepemimpinan TNI. 11 Asas kepemimpinan TNI itu
merupakan jati diri TNI. Jati diri ini terpelihara melalui pembinaan mental
secara sistematis dan berlanjut dimana kualitas moral yang baik dalam
kaitan dengan pembinaan mental bertujuan untuk membentuk sikap dan
kepribadian serta amal perbuatan prajurit TNI yang profesional.
Pencapaian sekarang ini sebagian adalah kemampuan yang memiliki asas-
asas kepemimpinan yang diimprovisasikan dan diimplementasikannya ke
dalam kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara yang senantiasa
mengalami perubahan dan dipengaruhi oleh perkembangkan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta hubungan antar bangsa-bangsa.
12 https://tni.mil.id/pages-42-reformasi-birokrasi.htm
Page 7
7
5) Sapta Marga. Sapta Marga sebagai kode etik prajurit TNI, pada
hakikatnya merupakan perwujudan falsafah Pancasila ke dalam kehidupan
dan penghidupan prajurit TNI, yang menjadi kekuatan pemersatu,
pendorong, dan sumber kewibawaan yang tidak mudah tergoyahkan dalam
membawa ke arah tercapainya cita-cita perjuangan bangsa Indonesia.
Menghayati dan meresapi nilai-nilai Sapta Marga, setiap prajurit TNI memiliki
sendi disiplin hidup yang kokoh, kode etik dalam pergaulan, kode
kehormatan dalam perjuangan, kode moral dalam perilaku dan pengamalan,
serta memiliki sistem nilai kehidupan dan tata kehidupan yang mantap.
6) Sumpah Prajurit. Sumpah Prajurit yakni tatanan nilai yang melandasi
gerak langkah perjuangan TNI yang menjadi suri tauladan (patron), jati diri
dan profil kepribadian seorang prajurit TNI. Kekuatan yang didasari
kesadaran bahwa TNI merupakan tentara rakyat yang selalu siap berjuang
sekuat tenaga tanpa pamrih dan secara profesional mengabdikan dirinya
untuk kepentingan negara.
b. Dasar Pemikiran. Dasar pemikiran dalam naskah ini antara lain:
1) Tentara Profesional adalah tentara yang mahir menggunakan
peralatan militer, mahir bergerak, dan mahir menggunakan alat tempur,
serta mampu melaksanakan tugas secara terukur dan memenuhi nilai-nilai
akuntabilitas. Untuk itu, tentara perlu dilatih dalam menggunakan senjata
dan peralatan militer lainnya dengan baik, dilatih manuver taktik secara baik,
di didik dalam ilmu pengetahuan dan teknologi secara baik, dipersenjatai
dan dilengkapi dengan baik, serta kesejahteraan prajuritnya dijamin oleh
negara sehingga diharapkan mahir bertempur. Tentara tidak berpolitik
praktis dalam arti bahwa tentara hanya mengikuti politik negara, dengan
mengutamakan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia,
ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang telah
diratifikasi. Sedangkan yang dimaksud dengan supremasi sipil adalah
kekuasaan politik yang dimiliki atau melekat pada pemimpin negara yang
dipilih rakyat melalui hasil pemilihan umum sesuai dengan asas demokrasi.
Supremasi sipil dalam hubungannya dengan TNI berarti bahwa TNI tunduk
pada setiap kebijakan dan keputusan politik yang ditetapkan Presiden
melalui proses mekanisme ketatanegaraan. Untuk menjadi Tentara
Page 8
8
Profesional tersebut, juga setiap Prajurit TNI dituntut untuk memiliki moral,
semangat pengabdian dan disiplin yang tinggi, bertanggung jawab serta
menjunjung tinggi kehormatan militer.13 Hal ini tentunya sangat berkaitan
dengan integritas dan komitmen prajurit.
2) Prajurit TNI yang telah terlatih tanggap, tanggon dan trengginas
dalam berbagi tugas keprajuritan, bertempur, berkarya dan berbakti kepada
masyarakat, teguh dalam imannya tidak terlepas dari desakan kebutuhan
dan godaan materialistik yang memang sangat merebak saat ini. Desakan
kebutuhan ini mengarah pada upaya-upaya mengubah sikap pola pikir
prajurit, karena prajurit TNI merupakan bagian dari masyarakat, sehingga
tidak mustahil para prajurit yang semula telah terdidik dengan baik dan
berjiwa Sapta Marga, telah menjadi luntur dan terpengaruh keadaan
lingkungan. Perubahan perilaku akibat terpengaruh lingkungan inilah yang
kini banyak dirasakan oleh para komandan satuan dimanapun eselon yang
dipimpinnya. Sebagian tanda-tanda perubahan perilaku dan menurunnya
kualitas prajurit antara lain kurangnya perhatian prajurit terhadap
kepentingan tugas dan adanya kecenderungan sebagian prajurit ingin
mencari jalan pintas. Apa yang akan terjadi kemudian tidak lain adalah
penyimpangan-penyimpangan psikologis, desersi dan melakukan
pelanggaran hukum, untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya. Keadaan
ini tentunya sangat penting untuk membangun kembali dan meningkatkan
integritas sebagai seorang prajurit yang telah terdidik dengan baik dan
adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan tugas dengan setia dan
bertanggung jawab.
3) Program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan TNI
menyesuaikan dengan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Nasional
yang dapat dijabarkan dengan menerapkan sembilan program Reformasi
Birokrasi yaitu:
a) Manajemen perubahan.
b) Penataan peraturan perundang-undangan.
13
https://tni.mil.id/view-2776-tni-sebagai-tentara-profesional.html
Page 9
9
c) Penataan dan penguatan organisasi.
d) Penataan ketatalaksanaan.
e) Penataan sistem manajemen SDM aparatur.
f) Penguatan pengawasan.
g) Penguatan akuntabilitas kinerja.
h) Peningkatan kualitas pelayanan publik.
i) Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
Dengan adanya 9 program di atas ini, kegiatan pelaksanaan
reformasi birokrasi ditujukan terjadinya perubahan pola pikir dan budaya
kerja, adanya efesiensi proses manajemen dan meningkatnya kinerja, dapat
menciptakan SDM yang profesional dan berkompetensi yang berbasis
kompetensi dan transparan, terciptanya penyelenggaraan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari praktek KKN pada seluruh instansi pemerintah
dan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dari
instansi pemerintah dengan target akhir yang ingin dicapai adalah
meningkatnya kinerja dan akuntabilitas pemerintah.
6. Permasalahan. Integritas merupakan sebuah nilai yang selalu menjadi dasar
untuk menjamin nilai-nilai lainnya. Bila integritas lemah, maka nilai-nilai seperti kejujuran,
keterbukaan, ketekunan, kerajinan, keberanian, kepercayaan, kesetiaan, kearifan,
tanggung jawab dan profesionalisme tidak akan tercapai. Integritas sebagai awal dari
sebuah janji dan komitmen dalam membangun satuan kerja mencapai tujuannya. Bila
dalam satuan kerja lemah dalam menegakkan integritas sebagai pilar terpenting, maka
baik pimpinan dan anggota dalam melaksanakan pencapaian tugas-tugasnya akan
banyak menemui hambatan. Tuntutan reformasi birokrasi dalam membentuk kapasitas
dan mentalitas prajurit serta tuntutan tugas-tugas prajurit yang semakin kompleks,
tentunya harus diimbangi dengan profesionalisme, kemampuan, pengetahuan dan sikap
mental pada diri setiap prajurit. Keadaan ini pada akhirnya akan bermuara kepada
kesiapan diri setiap prajurit untuk menunjukkan integritas dan komitmennya. Hal yang
menjadi hambatan dalam pencapaian tugas-tugas diantaranya, ditandai dengan masih
adanya:
Page 10
10
a. Penerapan Nilai-nilai Kepemimpinan yang Belum Optimal.
Kepemimpinan di lingkungan TNI pada saat ini sangat tergantung kepada
keunggulan karakter yang dapat diimplikasikan dengan integritas dan komitmen
dalam menjalankan roda organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Kepemimpinan sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kemampuan para
prajurit, sehingga melalui kepemimpinanya, ia akan mampu memotivasi para prajurit
untuk melaksanakan tugas-tugas satuan secara benar dan sungguh-
sungguh/profesional. Oleh karenanya menerapkan 11 azas Kepemimpinan TNI
sangat diperlukan. Namun belum sepenuhnya para Komandan satuan dapat
mengaplikasikan Azas, Prinsip dan Sifat kepemimpinan TNI secara optimal,
sehingga muncul beberapa permasalahan yang disebabkan oleh lemahnya
kepemimpinan di satuan. Sebagian masih belum dapat menerapkan seni dan
karaker kepemimpinan yang dimiliki sesuai dengan tuntunan kewajibannya.
b. Nilai-nilai Moral dan Etika Kerja Mulai Menurun. Moral dan etika kerja
sebagian anggota/prajurit yang terindikasi mulai menurun, hal ini tercermin dari
kurangnya disiplin, ketaatan pada hukum dan peraturan yang rendah, sering
menunda penyelesaian pekerjaan sehingga tidak tepat waktu sesuai perencanaan,
rendahnya pemanfaatan jam kerja, dan kemauan kerja yang tidak konsisten.
Demikian pula dengan pengaruh globalisasi terutama yang berkaitan dengan tata
nilai universal seperti pola konsumtif dan mengedepankan nilai-nilai kebendaan,
yang juga diperburuk oleh kurangnya kualitas pemahaman terhadap nilai-nilai agama
yang hakiki akan menyebabkan kerentanan dalam mempertahankan nilai-nilai
moralitas.
c. Kinerja Prajurit Menurun. Kinerja dari sebagian prajurit yang ditampilkan
dan tugas yang dilaksanakan masih belum memberikan tingkat kepuasan. Setiap
prajurit yang bertugas di satuan, harus mempunyai komitmen dalam bekerja karena
apabila di satuan, prajuritnya tidak mempunyai suatu komitmen dalam bekerja, maka
tujuan organisasi tersebut tidak akan tercapai. Komitmen pada setiap prajurit
sangat penting karena dengan suatu komitmen seorang prajurit dapat menjadi lebih
bertanggung jawab terhadap tugasnya dibanding dengan prajurit yang tidak
mempunyai komitmen. Biasanya prajurit yang memiliki suatu komitmen, akan
bekerja secara optimal sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan
waktunya untuk tugas pekerjaannya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai
dengan yang diharapkan oleh satuan. Namun terkadang satuan kerja kurang
Page 11
11
memperhatikan komitmen yang ada terhadap anggotanya, sehingga berdampak
pada penurunan kinerja ataupun loyalitas prajurit menjadi berkurang. Selain dari
pada itu pengawasan, baik internal maupun eksternal belum berperan aktif dalam
mendukung peningkatan kinerja satuan. Satuan kerja internal maupun
lembaga-lembaga pengawasan eksternal yang ada pada prakteknya belum
sepenuhnya memanfaatkan hasil pengawasan untuk memperbaiki terjadinya
penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan turunnya kinerja.
d. Penegakan Supremasi Hukum Masih Kurang. Kesadaran dan ketaatan
hukum prajurit dalam menjalankan tugas masih kurang, hal ini ditandai adanya
beberapa pelanggaran disiplin. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
prajurit mengakibatkan dijatuhinya sanksi hukum, namun demikian masih terjadi
pelanggaran hukum yang berulang diantaranya disebabkan penegakan supremasi
hukum masih kurang dan belum merata. Hal ini terkait pula dengan kurangnya
penegakan supremasi hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam
menangani kasus-kasus, seperti kasus KKN.
Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit
7. Banyak cara dapat ditempuh dalam meningkatkan kapasitas dan mentalitas prajurit
sebagai pelaksanaan reformasi birokrasi khususnya untuk meningkatkan integritas dan
komitmen prajurit guna mewujudkan profesionalisme terutama dalam hal menegakkan
kembali disiplin prajurit, meluruskan kembali berbagai bentuk penyimpangan yang
dilakukan oleh prajurit, tetapi mana yang paling cocok dan berhasil guna adalah masalah
tersendiri dan memerlukan seni penerapan atau seni kepemimpinan yang tepat pula.
Pelanggaran disiplin tidak mungkin diharapkan terhapus hingga mencapai titik nol, karena
kodrat manusiawi yang menginginkan kebebasan mutlak, tidak senang dibatasi atau
ditekan, mendorong manusia itu secara psikologis masih akan cenderung melakukan
kekhilafan dan kesalahan-kesalahan baik berupa pelanggaran terhadap norma kaidah,
maupun pelanggaran hukum yang fatal. Untuk mendapatkan sebuah integritas
diperlukan komitmen dan tanggung jawab agar tetap terpelihara dalam diri setiap prajurit
dan terwujud dalam perilaku, sehingga integritas bukanlah sekedar simbol atau bukti
tertulis. Dengan demikian maka upaya-upaya tertentu perlu diwujudkan dalam rangka
meningkatkan integritas dan komitmen prajurit sehingga penyimpangan-penyimpangan
yang terjadi dapat dikurangi ataupun dihindari, untuk itu dituangkan melalui kebijakan,
strategi dan upaya sebagai berikut:
Page 12
12
a. Kebijakan. Berdasarkan pada hal tersebut di atas, maka kebijakan yang
ditetapkan dalam mewujudkan profesionalisme prajurit, diarahkan agar setiap
prajurit memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dalam setiap pelaksanaan
tugasnya dan dapat membangun TNI Angkatan Udara menjadi lebih baik.
Kebijakan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut “Terwujudnya peningkatan
integritas dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara melalui peningkatan
penerapan nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai moral dan etika kerja, kinerja prajurit
dan penegakkan supremasi hukum“ guna mewujudkan profesionalisme dalam
rangka pelaksanaan reformasi birokrasi.
b. Strategi. Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kebijakan terwujudnya
peningkatan integritas dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara guna
mewujudkan profesionalisme dilaksanakan strategi-strategi yang telah ditetapkan:
1) Strategi pertama. Mewujudkan peningkatan penerapan nilai-nilai
kepemimpinan, dengan cara mensosialisasikan pemimpin yang
berintegritas, memberikan keteladanan dan mengembangkan nilai-nilai
kepemimpinan di setiap jenjang kesatuan serta memiliki komitmen dan
integritas.
2) Strategi kedua. Mewujudkan peningkatan nilai-nilai moral dan etika
kerja dengan cara meningkatkan pembinaan mental spiritual keagamaan
dan mental kejuangan, mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,
membangun integritas, komitmen dan akuntabilitas prajurit.
3) Strategi ketiga. Mewujudkan peningkatan kinerja prajurit dengan
cara, pembinaan karier yang berdasarkan kompetensi, meningkatkan
pengetahuan dan wawasan, kenyamanan dalam lingkungan tempat kerja
dan meningkatkan peran kontrol, pengawasan secara intensif.
4) Strategi keempat. Mewujudkan peningkatan penegakkan supremasi
hukum dengan cara meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang
kesadaran hukum, memberi sanksi hukum secara tegas dan lugas dan
meningkatkan pengetahuan penegak hukum.
Page 13
13
c. Upaya. Upaya-upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan integritas
dan komitmen prajurit TNI Angkatan Udara guna perwujudan profesionalisme
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dapat diuraikan dalam strategi-strategi
berikut ini:
1) Strategi pertama. Meningkatkan penerapan nilai-nilai kepemimpinan.
Pada hakikatnya 11 azas kepemimpinan merupakan pedoman bagi seorang
pemimpin. Seseorang akan dapat menjadi pemimpin yang baik apabila ia
memahami serta mengaplikasikan asas-asas kepemimpinan dengan baik.
Dalam rangka mencapai tujuan nasional maka diharapkan tidak akan ada
pimpinan TNI yang terlibat dengan tindak pidana sesuai Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan
Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme. Sejalan dengan
penyelengaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik,
bersih dan benar serta dapat dipertanggung jawabkan (good and clean
governance). Hal yang diupayakan oleh Pemimpin/Komandan/Perwira
dalam meningkatkan penerapan dan menguatkan nilai-nilai kepemimpinan
yang berintegritas antara lain melalui:
a) Mensosialisasikan pemimpin yang berintegritas.
(1) Menjalankan kepemimpinan yang visioner sebagai agen
perubahan yang memiliki cita-cita tinggi dan berwawasan ke
depan.
(2) Menerapkan komitmen dan integritas yang kuat yang
berasaskan 11 asas kepemimpinan TNI.
(3) Memberi motivasi, mengarahkan bawahan untuk
berbuat terbaik bagi satuan.
(4) Menjalin hubungan yang dapat memberi efek
kepemimpinannya tersebut terhadap para bawahannya.
(5) Melaksanakan kepemimpinan sehingga mendapat
kepercayaan, kekaguman, kesetiaan dan hormat dari para
bawahannya yang termotivasi untuk melakukan lebih daripada
yang diharapkan.
Page 14
14
b) Memberikan keteladanan. Hal yang diupayakan oleh
Pemimpin/Komandan/Perwira antara lain:
(1) Menerapkan 11 Azas kepemimpinan dan kode etik
perwira dalam menjalankan kepemimpinan di satuannya.
(2) Mendorong dan memberikan keteladanan bagi setiap
bawahannya untuk melaksanakan dengan sungguh-sungguh
dan efektif terhadap ketentuan-ketentuan dalam tugas
kedinasan.
(3) Meningkatkan keteladanan pimpinan dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya
serta perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, yang dapat dijadikan contoh/panutan bagi
bawahannya.
(4) Menjadikan keluhuran moral dan mentalitas sebagai
karakter bangsa, maka harus dicontohkan oleh pemimpin
beserta institusinya.
(5) Melaksanakan Pakta Integritas yang memiliki asas
obyektifitas akuntabilitas, keterbukaan, kejujuran dan
kepemimpinan agar semua keputusan, kebijakan dan kegiatan
dapat dilakukan secara tranparan sehingga keputusan-
keputusan yang diambil tidak dipengaruhi berbagai
kepentingan pihak-pihak di luar institusi/tidak melaksanakan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
c) Mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan di setiap jenjang
Kesatuan. Hal yang diupayakan oleh Pemimpin/Komandan/Perwira
antara lain:
(1) Mengembangkan nilai-nilai kepemimpinan dari pusat
sampai kesatuan kecil.
Page 15
15
(2) Melaksanakan rasa keperdulian kepada bawahan,
masyarakat sekitar dan lingkungan setempat.
(3) Melaksanakan tugas dengan kemampuan yang fleksibel
yaitu tegas terhadap musuh dan mempunyai kedekatan yang
baik dengan masyarakat sekitar.
(4) Mengembangkan kepedulian dan kedekatan terhadap
masyarakat sehingga masyarakat yang akan dengan suka rela
memberikan informasi yang dibutuhkan.
(5) Memelihara kesehatan jasmani maupun kesehatan
rohani sehingga mampu menghadapi segala bentuk ancaman.
d) Memiliki Komitmen dan Integritas. Komandan satuan/Atasan/
perwira mempunyai kemampuan:
(1) Memegang teguh komitmen dan memiliki integritas
melalui implementasi kepemimpinan yang dijalankan secara
efektif dan dapat menggerakkan satuan untuk mencapai tujuan
sesuai program yang telah ditetapkan.
(2) Merumuskan loyalitas dalam melaksanakan perintah
dan memberi saran ke atasan dalam rangka kebaikan satuan.
(3) Menciptakan suatu kebersamaan yang lebih dinamis
dan memiliki kepribadian yang mampu membimbing anak
buahnya didasari sifat-sifat adil, jujur dan berwibawa.
(4) Tidak bersikap eksklusif dan menjaga jarak dengan
anggotanya, mengutamakan kebersamaan dan
kesetiakawanan untuk dapat terpeliharanya soliditas prajurit.
(5) Berperan sebagai tokoh yang memiliki kelebihan dalam
hal moralitas, pengetahuan dan fisik.
Page 16
16
(6) Memperlakukan bawahan dengan baik, sehingga
bawahan akan memberikan yang terbaik demi pemimpinnya.
2) Strategi dua. Meningkatkan Nilai-nilai Moral dan Etika Kerja.
Moral dan etika kerja sangat terkait dengan sikap, budaya kerja dan
profesionalisme. Aktualisasi dari moral dan etika kerja ini adalah perilaku,
disiplin diri, komitmen kerja, sikap tangguh dan pantang menyerah serta
mencintai pekerjaan sebagai landasan pembentukan jiwa dan sikap
profesionalisme. Moral dan etika kerja yang tinggi akan menggerakkan
setiap individu, baik sebagai pemimpin, atasan maupun bawahan dalam
tingkatan organisasi untuk meningkatkan sikap, unjuk kerjanya, kompetitif,
efektif, efisien dan produktif. Hal yang diupayakan:
a) Pembinaan Mental Spiritual Keagamaan dan Mental
Kejuangan.
(1) Komandan/Atasan langsungnya dan para pejabat
pembina rohani kesatuan dengan dibekali cara-cara
pendekatan secara konsultatif meneliti kedalaman keimanan
dan ketaqwaan secara individual untuk dapat mengetahui
kebenaran kondisi jiwa, mental, keimanan serta budi pekerti
para anggotanya.
(2) Komandan Satuan mengevaluasi kelemahan-
kelemahan yang ditemukan untuk bahan ceramah umum
kepada para anggota dan sekaligus untuk mengantisipasi dan
mewaspadai penyimpangan-penyimpangan yang mungkin
dilakukan.
(3) Setiap prajurit mengupayakan:
(a) Mengintensifkan kegiatan keagamaan yang
dibarengi pembentukan kepribadian dan menjadikan
nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai
sumber etika kehidupan untuk memperkuat akhlak dan
moral.
Page 17
17
(b) Membangun kembali jiwa prajurit pejuang yang
bekerja sekuat-kuatnya tanpa tergoda materi dunia, rela
berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara.
(c) Mengutamakan kepentingan tugas-tugas negara,
dengan membangun jiwa yang suci dan bersih akan
menghasilkan sikap arif dan bermoral, tentunya akan
menghilangkan perilaku-perilaku yang menyimpang
yang lebih mementingkan diri sendiri atau golongan.
b) Mengamalkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Hal yang
dilakukan antara lain:
(1) Dankodikau, Kadisdikau dan Gubernur AAU
mewajibkan kepada seluruh prajurit TNI Angkatan Udara untuk
diajarkan wajib hafal Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8
wajib TNI serta mengerti, memahami makna yang terkandung
saat melaksanakan proses pendidikan pertama dan pendidikan
pengembangan di setiap lembaga pendidikan TNI Angkatan
Udara.
(2) Komandan Satuan mengintensifikan pembinaan mental
dan jiwa sapta marga serta sumpah prajurit dengan
pendekatan secara manusiawi untuk dapat meyakini kondisi
kesatuannya dengan penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
spiritual keagamaan dan mental kejuangannya.
(3) Seluruh prajurit melaksanakan:
(a) Mendalami, memahami, menghayati dan
mengamalkan nilai-nilai dasar dan instrumental yang
terkandung di dalam tiap-tiap marga dari Sapta Marga
dan isi dari Sumpah Prajurit.
Page 18
18
(b) Bersikap loyal yang tidak berarti hanya menurut
dan mengikuti atasan, tetapi dapat diartikan lebih luas
yakni kesadaran yang diiringi keikhlasan melakukan
sesuatu untuk orang lain atau kesatuan untuk
memaksimalkan pencapaian keberhasilan tugas.
.
c) Membangun integritas, komitmen dan akuntabilitas prajurit.
(1) Komandan Satuan:
(a) Melaksanakan tanggungjawab jabatan dan
kewenangan yang telah diamanahkan.
(b) Mempertanggung jawabkan penggunaan
anggaran secara transparan dan akuntable.
(c) Mampu menjawab setiap pertanyaan sebagai
pertanggungjawaban penggunaan anggaran dan
kewenangan jabatan.
(2) Komandan satuan dan anggota:
(a) Mengembangkan sistem penilaian kinerja yang
transparan dan akuntabel untuk menghindari
penyimpangan serta penyelewengan dalam
melaksanakan tugasnya.
(b) Memiliki komitmen yang kuat dalam pelaksanaan
tugas, yang mendasari atas kebersamaan untuk dapat
menjaga nama baik satuan.
3) Strategi tiga. Meningkatkan kinerja prajurit. Disadari bahwa lebih
mudah membuat orang pandai dengan meningkatkan skill nya, tetapi yang
sulit adalah meningkatkan soft kompetensinya. Kemampuan dan kemauan
untuk menimba ilmu dan pengetahuan sesuai perkembangan akan memacu
perilaku prajurit dalam pengembangan karier maupun kinerjanya untuk
Page 19
19
melakukan yang terbaik dengan menjunjung integritas dan komitmen.
Prajurit yang memiliki suatu komitmen, akan bekerja secara optimal
sehingga dapat mencurahkan perhatian, pikiran, tenaga dan waktunya untuk
tugas pekerjaannya, sehingga apa yang sudah dikerjakannya sesuai dengan
yang diharapkan oleh satuan dimana dia ditempatkan. Hal yang
diupayakan:
a) Pembinaan karier yang berdasarkan kompetensi.
(1) Para pembina profesi masing-masing Satker:
(a) Menegakan dan memberlakukan merit system
dengan ketat dan konsisten secara adil tanpa
membeda-bedakan.
(b) Menerapkan sistem kualifikasi dan spesifikasi
prajurit.
(c) Penempatan jabatan sesuai job description dan
kriteria jabatan pada kotak jabatan yang ada.
(d) Penugasan mengikuti tallent scotting dan
sosiometri.
(2) Komandan Satuan melaksanakan:
(a) Sistem pembinaan karier sesuai kualifikasi,
kompetensi dan kinerja guna konsistensi pada
peraturan-peraturan yang berlaku bagi karier prajurit
anggotanya.
(b) Sistem penghargaan dan apresiasi bagi prajurit
yang berprestasi, yang mengarah pada kesejahteraan
batiniah sehingga akan memberikan motivasi bagi
setiap prajurit untuk berkerja produktif dan berkinerja
tinggi.
Page 20
20
(c) Sistem penilaian sehingga akan menimbulkan
semangat dan kegairahan setiap prajurit dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan obyektif
karena dapat memberikan kepastian bagi prajurit dalam
pengembangan kariernya lebih lanjut dan memotivasi
dirinya untuk bekerja lebih baik.
(d) Sistem yang terbuka dengan training soft
kompetensi yaitu dengan record yang lengkap,
pertanggung jawaban yang jelas, reward dan sanksi
yang tegas, akan dapat membantu terbentuknya
“integrity in action”.
(e) Sistem insentif untuk mendorong pencapaian
kinerja yang optimal.
b) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan prajurit.
(1) Kadisminpersau, Kadisdikau bekerja sama dengan Para
Binprof:
(a) Memberi masukan dan melakukan kajian untuk
materi pendidikan pembentukan karakter meliputi
kurikulum pendidikan dan bahan pelajaran yang terkait.
(b) Membuat pemetaan potensi para perwira yang
mampu menunjukkan kompetensi yang dimiliki guna
memberikan kesempatan untuk maju bagi para perwira
yang benar-benar mempunyai potensi yang tinggi.
(c) Melaksanakan pembinaan pendidikan sesuai
pola pendidikan yang sudah ditetapkan mulai Dikma,
Diktuk, Dikbangpers, Dikkualsus, Dikbangum maupun
Dikiptek.
Page 21
21
(2) Komandan Satuan:
(a) Mengarahkan anggotanya untuk melaksanakan
pendidikan dan latihan guna membentuk prajurit yang
profesional yang cakap dan terampil serta membekali
dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugasnya.
(b) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi
anggota yang ingin mengikuti pendidikan dan latihan
secara kedinasan maupun keinginan sendiri
di luar kedinasan guna meningkatkan kualitas
pengetahuannya.
(c) Memberikan kesempatan kepada anggotanya
untuk mengikuti pendidikan maupun kursus-kursus yang
lebih tinggi dalam meningkatkan wawasan, agar
kemampuan intelektualitasnya meningkat dan dapat
langsung diterapkan dalam melaksanakan tugas di
satuan.
(d) Meningkatkan kuantitas dan kualitas latihan, baik
yang terprogram maupun non program terutama latihan
yang relevan dengan hakekat ancaman faktual dan
potensial yang dihadapi.
(e) Menerapkan metode belajar yang membuat para
anggota menjadi lebih aktif dengan memperbanyak
latihan terbimbing disertai simulatif, bukan intruktif atau
indoktriner.
Page 22
22
c) Kenyamanan dalam lingkungan tempat kerja.
(1) Komandan Satuan:
(a) Memberikan fasilitas kerja yang memadai,
suasana kerja yang kondusif, dan nyaman sehingga
setiap prajurit dapat bekerja dengan tenang, ikhlas, dan
tulus tanpa rasa takut dan tertekan.
(b) Mendalami kondisi masing-masing pribadi prajurit
anggotanya melalui silaturahmi sehingga terbangun
kenyamanan hubungan antara atasan dan bawahan.
(c) Menumbuhkan sense of belonging dan komitmen
yang tinggi juga kondusif terhadap satuan, dampaknya
untuk mengurangi perilaku yang menyimpang. Kalau
seseorang sudah merasakan bahwa satuan tempatnya
bekerja adalah bagian penting dari dirinya sendiri, maka
dia tidak akan berperilaku merugikan bagi satuannya,
karena berarti akan merugikan diri sendiri. Jadi situasi
kerja demikian yang harus dibentuk, untuk
meningkatkan integrity di tempat kerja.
(2) Setiap prajurit meningkatkan sikap disiplin dan sikap
loyal antara lain misalnya respon saling menghormati dan
meningkatkan sikap persaudaraan dan persahabatan seperti
dalam bentuk-bentuk silahturahmi di lingkungan tempat kerja
dan di luar tempat kerja/masyarakat.
d) Meningkatkan peran kontrol, pengawasan secara intensif.
(1) Irjenau mengembangkan sistem penilaian unjuk kerja
yang transparan dan akuntabel yang diharapkan untuk dapat
menemukan secara dini terjadinya penyimpangan maupun
penyelewengan ke arah perbuatan KKN, yang selanjutnya
Page 23
23
diikuti dengan upaya penertiban dan perbaikan organisasi
maupun personelnya.
(2) Komandan Satuan dan anggotanya meningkatkan
pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan pengawasan
baik pengawasan internal maupun eksternal secara intensif
terhadap jalannya pelaksanaan program-program yang telah
ditetapkan, sehingga dapat meningkatkan produktivitas,
efisiensi, efektivitas, profesional, bersih dan berwibawa.
4) Strategi empat. Meningkatkan Penegakan Supremasi Hukum.
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 agar dilaksanakan
secara konsekuen. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur
pemerintah, dikenakan sanksi dan penegakkan hukum yang tegas sesuai
peraturan yang berlaku. Penegakan supremasi hukum di lingkungan TNI
Angkatan Udara tentunya disesuaikan dengan peraturan-peraturan yang
berlaku baik di TNI secara internal maupun eksternal sesuai Undang-
Undang.
a) Meningkatkan sosialisasi dan edukasi tentang kesadaran
hukum.
(1) Kadiskumau, Kadispamsanau dan Danpomau bekerja
sama dalam hal:
(a) Membuat website penyuluhan kesadaran hukum
yang dapat diakses oleh setiap prajurit yang
membutuhkan informasi hukum.
(b) Membuat program secara periodik tentang
penyuluhan kesadaran hukum ke satuan jajaran untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan
pelanggaran hukum.
Page 24
24
(c) Mengevaluasi pelangaran hukum yang dilakukan
anggota dan sanksi hukum yang diberikan sebagai
bahan ceramah edukasi dan kesadaran hukum agar
anggota tidak melakukan hal yang sama.
b) Memberlakukan aturan hukum secara tegas dan lugas.
(1) Kadiskumau, Kadispamsanau, Danpomau dan
Komandan Satuan bekerja sama dalam hal:
(a) Menerapkan aturan dan sanksi hukum yang
sebanding dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,
sehingga dapat membawa efek jera bagi yang
melanggar dan peringatan bagi pihak lainnya.
(b) Adanya keperdulian dalam menanggapi dan
mengatasi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan
oleh prajurit baik dalam satuan maupun di luar satuan,
dengan memberikan sanksi-sanksi yang dapat
menimbulkan efek jera sehingga tidak melakukan
kesalahan yang kedua kalinya.
(c) Menegakan sanksi hukum kepada setiap prajurit
apabila melakukan pelanggaran hukum dikenakan
sanksi hukum secara tegas dan lugas tanpa pandang
bulu, bekerja sama dengan aparatur penegak hukum.
(2) Komandan satuan tidak melindungi dan menutup-nutupi
anggotanya yang telah melanggar hukum/disiplin prajurit
karena dapat mempengaruhi anggota lainnya.
c) Meningkatkan pengetahuan penegak hukum.
(1) Aspers Kasau, Kadisminpersau, Kadisdikau dan
Kadiskumau bekerja sama dalam hal:
Page 25
25
(a) Menyiapkan personel dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dalam penugasan sebagai
penyuluh dan penasehat hukum, untuk melakukan
penyuluhan hukum maupun pendampingan dan
memberikan bantuan hukum kepada setiap prajurit yang
dipersangkakan telah melakukan pelanggaran
hukum/tindak pidana.
(b) Merencanakan, membina dan memberikan
pengetahuan tentang penegakan hukum dan disiplin
prajurit agar mempunyai keteguhan sikap untuk patuh
kepada hukum dan meniadakan segala bentuk
pelanggaran prajurit.
(2) Kadiskumau dan Komandan satuan selalu
mengupayakan:
(a) Meningkatkan kualitas dan profesionalisme
aparat penegak hukum dalam penerapan aturan dan
sanksi hukum yang dilakukan oleh prajurit sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(b) Membina para penegak hukum agar mampu
memberikan penyadaran dan sanksi hukum di dalam
sistem pembinaan prajurit sehingga timbul kesadaran
dan keinsyafan bahwa ada suatu tatanan Hukum Militer
yang mengikat, mengatur dan membatasi setiap
perilaku para prajurit baik di dalam kedinasan maupun
kehidupan sehari-hari.
Page 26
26
Penutup
8. Kesimpulan. Dari pembahasan tentang meningkatkan integritas dan komitmen
prajurit TNI AU guna mewujudkan profesionalisme dalam rangka pelaksanaan reformasi
birokrasi dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. Mencermati kondisi saat ini dimana nilai integritas dan komitmen mulai luntur
ditandai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran hingga sampai dilakukan
tindakan hukum akibat ketidakjujuran maupun penyimpangan selama
melaksanakan tugas, maka guna mewujudkan profesionalisme prajurit dalam
rangka pelaksanaan reformasi birokrasi dilaksanakan peningkatan integritas dan
komitmen prajurit TNI Angkatan Udara dengan upaya meningkatkan penerapan
nilai-nilai kepemimpinan, nilai-nilai moral dan etika kerja, kinerja prajurit dan
penegakan supremasi hukum.
b. Prajurit yang jujur, berintegritas tinggi dan punya komitmen, adalah suatu
aset bagi TNI Angkatan Udara yang harus dipertahankan, karena itulah sebuah
kunci keberhasilan dan kemajuan bagi organisasi dalam jangka panjang. Selain
itu kunci utama dalam membangun kejujuran dan integritas dari para prajurit
adalah adanya panutan dan keteladanan dari para pemimpin/atasan dari masing-
masing satuan sampai jajaran yang terendah.
c. Integritas dan komitmen merupakan sebuah tanda kejujuran yang harus
dimiliki di dalam jiwa setiap prajurit. Kejujuran dan komitmen yang dipegang teguh
akan membawa ke dalam kebaikan dan dijauhkan dari penyimpangan-
penyimpangan. Bila dalam diri setiap prajurit sudah tertanam kejujuran, integritas
dan komitmen yang tinggi, maka perwujudan profesionalisme dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi guna meningkatkan kapasitas dan mentalitas prajurit dapat
terlaksana dan akan berdampak serta berpengaruh terhadap lingkungan sekitarnya
sehingga Atasan maupun rekan-rekan kerjanya akan menghargai dan akan
menirunya dari contoh yang baik.
9. Saran. Dari pembahasan di atas disampaikan saran sebagai berikut:
a. Dalam upaya mewujudkan profesionalisme prajurit, para Binprof,
Komandan Satker dan Kepala Dinas Pendidikan TNI Angkatan Udara serta satuan
Page 27
27
pembina SDM TNI Angkatan Udara agar menekankan kepada seluruh prajurit pada
saat pendidikan, setelah selesai pendidikan dan berdinas di satuan untuk selalu
belajar dan berlatih guna meningkatkan kapasitas, integritas, pengetahuan dan
wawasan serta memelihara kesehatan jasmani. Hal ini tentunya memerlukan
komitmen, kerja keras, kompetensi, disiplin, semangat, serta motivasi yang tinggi,
sehingga nantinya prajurit benar-benar siap dalam melaksanakan setiap tugas
sesuai tuntutan reformasi birokrasi yang diembankan untuk kepentingan negara
dan bangsa.
b. SDM TNI Angkatan Udara dalam hal ini prajurit TNI Angkatan Udara
menjadikan integritas, komitmen, profesionalisme, disiplin, loyalitas, serta moral
dan etika sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas-tugas di satuan maupun di
luar satuan (lingkungan masyarakat) dan dalam menggapai sukses untuk berkarir
yang lebih tinggi.
10. Wusana Kata. Demikian naskah tentang Meningkatkan Integritas dan Komitmen
Prajurit TNI Angkatan Udara Guna Mewujudkan Profesionalisme dalam rangka
Mendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Semoga dapat digunakan sebagai bahan
masukan bagi pimpinan dalam pembinaan prajurit TNI Angkatan Udara, sehingga
seoptimal mungkin dapat meningkatkan integritas dan komitmen prajurit dalam
melaksanakan tugas-tugas serta membawa citra TNI Angkatan Udara menjadi lebih baik.
Jakarta, Desember 2018
Page 28
28
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI
DATA PERKARA PUSPOMAU S.D TRI WULAN III TAHUN 2018
a. Desersi : 49 kasus
b. Penganiayaan : 16 kasus
c. Senjata api : 1 kasus
d. Perkelahian : 14 kasus
e. Pemerasan : 1 kasus
f. Penipuan : 2 kasus
g. Penggelapan : 1 kasus
h. Pencurian : 2 kasus
j. Perjudian : 1 kasus
k. Asusila : 9 kasus
l. KDRT : 2 kasus
m. Lalai mengakibatkan orang meninggal dunia: 4 kasus
n. Poligami : 2 kasus
o. Penyalahgunaan wewenang : 1 kasus
p. Narkoba : 5 kasus
q. Pencemaran nama baik : 1 kasus
Jumlah : 101 perkara
Jakarta, Desember 2018
Lampiran Naskah Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Page 29
29
MARKAS BESAR ANGKATAN UDARA STAF AHLI
DATA DISKUMAU TAHUN 2017 DAN 2018
TREN JENIS PERKARA
Tahun Perkara
Kategori Perkara
Jenis Perkara
2017 2018 Grand Total
Militer
Desersi 14 12 26 Disiplin 8 0 8 Mangkir 1 1 2 Tidak melaksanakan perintah dinas 12 2 14
Militer Total 35 15 50
Umum
Asusila 6 3 9 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 1 1 2 Menghancurkan/merusak barang 0 1 1 Penadahan 0 1 1 Pencurian 1 2 3 Penganiayaan 9 3 12 Penggelapan 3 1 4 Penipuan 2 1 3 Penyalahgunaan narkotika 11 0 11 Penyalahgunaan Senjata Api/Bahan Peledak
3 1 4
Perjudian 2 0 2 Perzinahan 5 1 6 Poligami 1 0 1
Umum Total 44 15 59 Grand Total 79 30 109
Jakarta, Desember 2018
Lampiran Naskah Meningkatkan Integritas dan Komitmen Prajurit TNI AU Guna Mewujudkan Profesionalisme Dalam Rangka Pelaksanaan Reformasi Birokrasi