This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAQDIR ISMAIL & PARTNERS LAW FIRMHENDROPRIYONO AND ASSOCIATES
Dr. Maqdir Ismail, S.H., LL.M; Dr. Ir. AM Hendropriyono, S.H., M.H; Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum; M. Rudjito, S.H., LL.M; Dasril Affandi, S.H., M.H; Masayu Donny Kertopati, S.H;Meitha Wila Roseyani, S.H., M.Hum.; Hendrawarman, S.H., M.H; Ade Kurniawan, S.H.; Mohammad Ikhsan, S.H; Heru Pamungkas, S.H; Amin Setyono, S.H.; Wishnu Priyo Wibisono, S.H.
MEMORI BANDING
2012
Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor:
37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tanggal 21 Desember 2011
Doni
i
I. …………………………………………….1
a) Pokok – Pokok Alasan Keberatan Terhadap Putusan
Tingkat Pertama ……………………………
5
...............................................14
1. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Menilai dan Menyimpulkan Fakta (Hukum) yang
Terungkap Di Depan Persidangan ……………………
14
2. Tingkat Pertama Telah Memanipulasi
Fakta yang Diuraikan Penuntut Umum Dalam Surat
Dakwaan Sebagai Fakta (Hukum) yang Terungkap
Di Depan Persidangan …………………………………
15
3. Persamaan Antara Surat Dakwaan Dengan Surat
Tuntutan dan Pertimbangan Hukum
Tingkat Pertama ………………………………………
184. Fakta Hukum yang Disebutkan Oleh
Tingkat Pertama pada Halaman 585 s/d 590 Banyak yang Tidak Benar dan Tidak Relevan Dengan Fakta Di Persidangan serta Patut Diduga Rekayasa …….....
57
5. Tingkat Pertama Telah Salah Dan Keliru
Dalam Menuangkan “Fakta Hukum” Di Dalam
Pertimbangan Putusan Pada Halaman 585 – 590 Dan
Dijadikan Sebagai Pertimbangan Hukum Dalam
Menguji Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 ……......
59
DAFTAR ISI
Hlm.
PENDAHULUAN
II. ALASAN – ALASAN KEBERATAN TERHADAP SEGALA
ISI DAN PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN
TINGKAT PERTAMA
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
Judex Factie
JUDEX
FACTIE
ii
6. Sanggahan Terhadap Pertimbangan Hukum Tingkat Pertama Dalam Menguji
Terpenuhinya Unsur-Unsur Pasal 3 …………………..72
7. Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Unsur “Menyalahgunakan
Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang Ada
Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan” ………….97
8. Majelis Hakim Tingkat Pertama Telah Keliru Dalam
Mempertimbangkan Unsur “Yang Dapat Merugikan
Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara” ……
133
……………………………………………………136
Judex Factie
Judex Factie
III. PENUTUP
MEMORI BANDINGTerdakwa “Ir. Eddie Widiono Suwondho, MSc” selaku
Bahwa apa yang diuraikan dalam Memori Banding ini merupakan
satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Tim
Penasihat Hukum PEMOHON BANDING/Terdakwa Ir.
. yang telah dibacakan pada persidangan tanggal
14 Desember 2011.----------------------------------------------------------
“Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidakhadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)”.----
“Selama pengadilan tinggi belum mulai memeriksa suatu perkara dalam tingkat banding, baik terdakwa atau kuasanya maupun penuntut umum dapat menyerahkan memori banding atau kontra memori banding kepada Pengadilan Tinggi”.------------------------------------------------------------
Pleidooi
Hlm. | 5Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa turunan Putusan Nomor: 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST.
baru diterima dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2012. -----------------------------
Bahwa setelah membaca dan mempelajari segala isi dan
pertimbangannya, PEMOHON BANDING (Terdakwa) menyatakan
keberatan dan berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan
Amar Putusan Tingkat Pertama Nomor:
37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST., tersebut tidak tepat dan tidak
benar. Dengan alasan-alasan sebagaimana di bawah ini: ------------
A. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam
mempertimbangkan kegiatan pengadaan CIS-RISI, seolah-olah
perbuatan berlanjut sesuai dengan pendapat dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan ( ), tanpa
mempertimbangkan bahwa perubahan dari pola
( ) ke non OSCO sebagaimana tercantum
dalam Surat Direktur Utama ( ) tertanggal 21 Nopember
2001 adalah dalam rangka memenuhi saran Dewan Komisaris
( ) sebagaimana ditunjukkan dalam surat-surat Dekom
dan Catatan rapat konsultasi terbatas Dekom dan Dirut
tanggal 8 Nopember 2001 sebagaimana diterangkan oleh saksi
dan saksi . Sehingga Majelis Hakim
Tingkat Pertama telah keliru, karena tidak mempertimbangkan
bahwa proses yang terjadi pada tahun 2000 & 2001, secara
substansial berbeda dengan apa yang terjadi di tahun 2002 dan
2003, yaitu bahwa proses 2000 & 2001 adalah membentuk
OSCO atau perusahaan patungan, sedangkan proses tahun
2002 – 2003 merupakan proses pengadaan jasa konsultan
pengembangan CIS RISI menjadi CIS RISI Plus dengan lingkup
judex factie
Outsourcing
Company
“BPKP”
“OSCO”
“Dirut”
“Dekom”
Sofyan A. Djalil Purwanto
Hlm. | 6Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
termasuk implementasinya. Peran Direksi dalam
tahun 2003 – 2004 adalah dalam rangka memperoleh
persetujuan Dekom dan RUPS. Direksi tidak pernah
memerintahkan penunjukan langsung terhadap rekanan
tertentu, menentukan lingkup ataupun menentukan HPS
dalam pengadaan Outsourcing CIS RISI. -----------------
B. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak
sependapat dengan Tingkat Pertama, yang
menjadikan fakta (hukum) dalam pertimbangan hukum
tersebut seolah-olah merupakan fakta (hukum) yang terungkap
di depan persidangan. Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan
pada bagian pertimbangan hukum oleh Tingkat
Pertama tersebut, sebagian besar persis sama dengan uraian
Surat Dakwaannya. Uraian pertimbangan hukum
Tingkat Pertama tersebut nyata-nyata merupakan hasil dari
manipulasi fakta (hukum) yang dilakukan oleh
Tingkat Pertama. Uraian fakta dalam pertimbangan hukum
pada bagian tersebut di atas, sangat tidak jelas sumbernya,
tidak ada saksi yang menerangkan fakta tersebut dan tidak ada
fakta keterangan-keterangan tersebut berkesesuaian dengan
keterangan saksi lainnya, tidak pernah dikonstatir oleh
Tingkat Pertama. ------------------------------------------------
C.
------------------------------------------
Bahwa sesuai dengan fakta-fakta persidangan, maka diperoleh
Fakta Hukum sebagai berikut: ----------------------------------------
a) Bahwa tidak pernah ada bukti atau dibuktikan bahwa
Terdakwa kekayaannya
outsourcing
Roll-Out
judex factie
judex factie
judex factie
judex factie
judex
factie
Kekhilafan Hakim mengenai adanya tujuan menguntungkan
diri sendiri atau orang lain.
Ir.Eddie Widiono Suwondho, MSc
Hlm. | 7Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
bertambah setelah adanya perjanjian antara PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang dengan PT.
Netway Utama, tentang CIS RISI PT. PLN
(Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang; --------------
b) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim,
;
c) Sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim, tidak ada fakta
berdasarkan bukti tertulis atau keterangan saksi bahwa
Terdakwa telah menerima
uang sebesar Rp.2.000.000.000,- ( ); -------
d) Tidak juga ada fakta atau bukti tertulis yang menyatakan
bahwa atau PT.
Netway Utama telah memperoleh kekayaan sebesar Rp.42.
189.037.336,59 (
); ---------------------------
e) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena
Putusan pengadilan tidak mempertimbangkan adanya fakta
bahwa penerimaan uang oleh petugas pajak tidak jelas
NO SURAT DAKWAAN SURAT TUNTUTAN PERTIMBANGAN HUKUM TINGKAT
PERTAMA
KETERANGAN SAKSI-SAKSIBERDASARKAN BERITA ACARA
PERSIDANGAN (“BAS”) DAN TRANSKRIP SIDANG
Ir. Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
keterangan TerdakwaVide:
kesaksian Margo
JUDEX FACTIE
JUDEX FACTIE
1 Atas kesepakatan tersebut,
mempersiapkan proposal kegiatan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 ( lima ) tahun ( multiyears) dengan asumsi biaya sebesar Rp.905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta duaratus enam puluh dua ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan kemudian mempresentasikannya
Bahwa benar selanjutnya padasekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani mendatangi saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi
Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN Disjaya dengan Politeknik ITB akan berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di Kantor PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawaran untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway Utama dengan PT. (Persero) PLN Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. (Persero) PLN Disjaya dan tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RISI yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT PLN Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa. Maka dapat diketemukan kesesuaian fakta bahwa tidak adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan
perihal proposal SIMPEL RISI. Disamping itu,
atas inisiatif sendiri datang ke Disjaya untuk melakukan presentasi. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan halaman 586 dan halaman 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.(Berita Acara Sidang halaman 388butir 1, ) dan ( Berita Acara Sidang hlm. 15 butir ke-10 dan hlm 16butir ke-1, Saksi
Saksi Margo Santoso meminta Saks i
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 19
dihadapan Margo Santoso selaku General Manajer (GM) PT P L N Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana hasil presentasi tersebut dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa. (hlm.3)
(hlm.434-435)
(hlm.586 dan hlm.597)
2 - Setelah presentasi tersebut saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. (Persero)
Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan fakta-fakta persidangan, diketahui bahwa datang sendiri untuk minta waktu / atas
Margo Santoso meminta Saks i Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi te rlebih dahulu, yang mana kemudian saksi Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears) dengan asumsi b iaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah) dan bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari o rgan Direksi PT Netway Utama mempresentasikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang antara lain: saksi Dodoh Rahmat dan s aksi Budi Harsono.
Abdul Gani membuat proposal tertulis serta melakukan presentasi terleb ih dahulu, mana kemudian saks i Gani Abdul Gani mempers iapkan proposal kegiatan Rol Out CIS RISI di PT PLN Dis jaya dan T angerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5(l ima) tahun (multiyears ) dengan asumsi biaya sebesar Rp. 905.608.262.568,00 (Sembilan ratus lima milyar enam ratus delapan juta dua ratus enam puuh ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah), Saksi Gani Abdul Gani bersama dengan Hermet dan Peter Grogan dari Direksi PT Netway Utama mempresentas ikannya dihadapan saks i Margo Santoso selaku General Manager (GM) PT PLN Dis jaya dan Tangerang serta beberapa pe jabat di PT PLN (persero) Dis jaya dan Tangerang yakni: saks i Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono.
judex factie
Santoso).
Gani Abdul Gani
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 20
PLN dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT (Persero) PLN. Pada saat itu, Saksi Gani Abdul Gani menyatakan di depan Forum bahwa proposal yang baru dipresentasikannya tersebut sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN dan Terdakwa yang meminta Saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi di PT. PLN Disjaya dan Tangerang. (hlm. 436)
kewenangan Direksi PT. PLN(Persero) dan saksi Margo Santoso juga menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN(Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada Pada Direksi PT PLN (Persero). (Hlm.587)Bahwa atas penyampaikan saksi Margo Santoso, Saksi Gani Abdul Gani menyampaikan, bahwa proposal yang baru dipresentasikannya sudah diketahui oleh Terdakwa selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi di PLN (Persero) (hlm.587 dan hlm.597)
inisiatif sendiri untuk mempresentasikan di Disjaya yang kemudian dilanjutkan presentasi di PLN Pusat. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm 597 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
3 Terdakwa pada sekitar pertengahan bulan September 2000 bertempat diruang rapat Direktur Pemasaran PT PLN mengundang Gani Abdul Gani untuk mempresentasikan kembali proposal rencana
Bahwa kemudian sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal yang diajukannya di ruang rapat Direktur Pemasaran Pt PLN, sehingga saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll
bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta saksi Gani Abdul Gani untuk menyampaikan presentasi terhadap proposal tersebut, dan kemudian saksi Gani Abdul Gani kembali mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa, yakni:
( : BAS Hlm 249 butir ke-16, 17, 18, & 19, dan hlm 250 butir ke-1, 2).
( : BAS hlm
kesaksian Margo Santoso Vide:
).
Gani Abdul Gani Vide
Margo Santoso Vide
judex factie
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 21
kerjasama Roll Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT P LN Pusat serta PT PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm.3-4)
Out CIS RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT. PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa. (hlm. 437)
pejabat PT. PLN Pusat serta PT.PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan meminta Gani Abdul Gani mengajukan penawaran ke PT. PLN Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan Margo Santoso melakukan kajian atas proposal PT. Netway Utama yang diajukan Gani Abdul Gani serta melaporkan hasilnya langsung kepada Terdakwa (hlm. 587 dan hlm.598)
25 butir ke-5, 6, 7, & 8). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-1).
Terdakwa tidak pernah mengundang untuk mempresentasikan proposal mengenai pekerjaan SIMPEL RISI, akan tetapi berinisiatif sendiri untuk meminta izin presentasi ke pusat. Setelah dilakukan presentasi, tidak ada kesepakatan yang terjadi antara PLN Pusat dengan PT. Netway. Yang ada hanyalah antusias positif dari terdakwa sehubungan dengan proposal PT. Netway dan arahan dari Terdakwa yang apabila memungkinkan, proposal PT. Netway dapat diajukan dan dievaluasi terlebih dahulu ke Disjaya. Pemberian arahan tersebut juga masuk dalam ruang lingkup tugas Terdakwa. Laporan tersebut ditujukan kepada Direksi dan bukan Terdakwa. Dengan demikian, pertimbangan hakim dalam putusan hlm 587 dan hlm598 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
4 Memenuhi permintaan Terdakwa tersebut, pada tanggal 27 September 2000 Gani Abdul Gani
Bahwa benar dalam rangka memenuhi permintaan Terdakwa, pada tanggal 27 September 2000 saksi Gani
Bahwa untuk memenuhi permintaan Terdakwa tersebut,saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 27 September
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
• Keterangan Terdakwa Vide
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
judex
factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 22
menyampaikan surat penawaran PT Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yangtembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor : 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon ijinuntuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway Utama terkait permintaankonfirmasi formal dari PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent ) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope o f works ), kesepakatan tingkat layanan ( service level agreement ) dan model
Abdul Gani menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasil kajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model). (hlm. 449)
2000 menyampaikan surat penawaran PT. Netway Utama NomorNET.DIR/1/0019/IX/2000 kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang tembusannya ditujukan kepada Terdakwa, selanjutnya saksi Margo Santoso melaporkan hasilkajian atas proposal dan surat penawaran PT. Netway Utama kepada Terdakwa dengan surat Nomor: 1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 yang isinya memohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway Utama terkait permintaan konfirmasi formal dari PT. PLN Disjaya dan Tangerang dalam bentuk Pernyataan Minat (Letter of Intent) agar dapat mempersiapkan pembahasan ruang lingkup pekerjaan (scope of work), kesepakatan tingkat layanan (service level agreement) dan model pembiayaan (financial model) (hlm.587 dan hlm.598)
Keterangan Terdakwa, yaitu:
( : BAS hlm 256 butir ke-16)
( : BAS hlm21 butir ke-14). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-1).
Serta tidak benar bahwa Terdakwa meminta atau memerintahkan kepada agar mengajukan penawaran kepadaPLN Disjaya. Dengan demikian, pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama dalam Tingkat Pertama ini pada hlm. 587 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan.
•
•
•
Gani Abdul Gani Vide
Margo Santoso Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Gani Abdul Gani
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 23
pembiayaan ( financial model ). (hlm.4)
5 Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT PLN Pusat memerintahkan Aziz Sabarto membuat surat Nomor : 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan ijin kepada PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001 padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepadaTerdakwa tidak ada
Bahwa benar selanjutnya Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT.PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001, padahal di dalam surat yang diajukan GM PT PLN Disjaya dan Tangerang kepada terdakwa tidak ada permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.441)
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT. PLN Pusat telah memerintahkan saksi Aziz Sabarto membuat surat Nomor: 4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya dengan sasaran implementasi Januari 2001(hlm.588 dan hlm.598)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:
( : BAS hlm 59butir ke-7). Dan
( : BAS hlm 392 butir ke-10 dan hlm 393 butir ke-1).
Bahwa berdasarkan alat bukti surat Nomor : 1308/061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan bahwa “
”
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, maka GM
dalam suratnya Nomor:
judex factie
guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sis tem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT . Netway dengan nomor Net.DIRII/0019/IX/2000 tanggal 27 September 2000, kamimemohon izin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT. Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraan lebih lanjut….. dst.
•
•
Aziz Sabarto Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 24
permintaan ijin menempuh cara Outsourcing. (hlm.4)
1308/ 061/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 jelas-jelas menyebutkan meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing. membuat surat dimaksud berdasarkan laporan dalam sidang Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan kepada sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000 tanggal 13 Oktober 2000. Dengan demikian, pertimbangan
Tingkat Pertama ini pada hlm. 588 dan hlm. 598 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.
6 Selanjutnya, Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 membentuk Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai oleh Dodoh Rahmat dengan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor 121.K/021/PD.IV/2000…dst (Hlm 4)
Untuk menyiapkan anggaran sebagaimana perintah terdakwa tersebut tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama,….dst (hlm. 444)
Bahwa untuk menyiapkan anggaran tersebut saksi Margo Santoso pada tanggal 2 Oktober 2000 menerbitkan Surat Keputusan General Manager PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor: 121.K/021/PD.IV/2000 tentang pembentukan Tim Evaluasi Outsourcing Sistem Penunjang Kinerja Perusahaan (EOSPKP) yang diketuai saksi Dodoh Rahmat dengan tugas melakukan penelitian terhadap proposal PT. Netway Utama; (hlm. 588 dan hlm.597-599)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa:
( : BAS hlm36 butir ke-11).
( : BAS hlm 46 butir ke-1, 5, & 7).
( : BAS hlm25 butir ke-10). Dan
( : BAS hlm 400 butir ke-5).
Berdasarkan keterangan saksi-
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Dodoh Rahmat Vide
Pandu Angklasito Vide
Margo Santoso Vide
Keterangan Terdakwa Vide
Letter of Intent
judex factie
judex factie
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 25
saksi dan keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan instruksi kepada
dan Tim EOSPKP untuk melakukan penunjukan langsung dan memberikan rekomendasi kepada PT. Netway. Menurut fakta-fakta persidangan,
lah yang mempunyai kepentingan denganpenunjukan langsung PT. Netway dengan memberikan arahan-arahan kepada Tim EOSPKPK. Dengan demikian, Pertimbangan dalam Tingkat Pertama ini pada hlm 588 dan hlm 597-599 tidak sesuai dengan fakta-faktapersidangan.
7 Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang Ir Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dan distribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain :Margo Santoso dan Dodoh
Terdakwa pada sekitar bulan Januari 2001 kembali mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusat yang dihadiri Terdakwa, beberapa pejabat PT P L N Pusat bidang pemasaran dandistribusi serta bidang teknologi, pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelah penyampaian
- Bahwa Terdakwa kemudian pada bulan Januari 2001 mengundang saksi Gani Abdul Gani untuk melakukan presentasi atas penawaran PT Netway Utama di Kantor PT PLN Pusatdi hadapan beberapa pejabat PT PLN Pusat termasuk Terdakwa dan beberapa pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang yakni : Margo Santoso dan Dodoh Rahmat serta dari PT Netway Utama. (Hlm. 588
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, yaitu:
: BAS hlm256 butir ke-4
( : BAS hlm 54butir ke-2). Dan
: BAS hlm 392 butir ke-3
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadi atas, diperoleh Fakta Hukum
Margo Santoso
Margo Santoso
Gani Abdul Gani (Vide)
Aziz Sabarto Vide
Keterangan Terdakwa (Vide)
judex factie
judex factie
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 26
Rahmat dan pejabat PT Netway Utama, setelahpenyampaian presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnya Terdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai
presentasi kemudian Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluang bagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasi dengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama", selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkankedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan dan lawaran PT Netway Utama sudah dikenal di PLN Disjaya dalam mengerjakan SIMPEL RISI sebagai pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya". (hlm. 447)
dan hlm.599)- Bahwa setelah penyampaian
presentasi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa "ini adalah peluangbagi P L N dalam memenuhi kebutuhan system informasi pelanggan yang terintegrasidengan resiko kegagalan yang ditanggung oleh PT Netway Utama". (hlm. 588 dan hlm.599)
- Bahwa selanjutnyaTerdakwa dalam beberapa kesempatan rapat di Kantor Pusat PT P L N yang juga dihadiri Margo Santoso dan Dodoh Rahmat menegaskan bahwa "secara teknis proposal PT Netway Utama merupakan peluang bisnis yang menarik dan dapat menguntungkan kedua belah pihak dengan kerjasama dalam bentuk joint investment project atau joint venture company dalam mengembangkan system pelayanan pelanggan. (hlm. 588 dan hlm.599)
bahwa tidak benar Terdakwameminta membuat proposal serta melakukan presentasi terlebih dahulu di PT PLN (Persero)Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang.
Gani Abdul Gani
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 27
pelaksana atas kontrak Politeknik ITB dengan PT PLN Disjaya.(hlm. 5)
8 Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (
) CIS di PT. PLN Pusat sebagai pengarah teknis, untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/2000 yang memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. (hlm.5)
Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2001 menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada G M PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya antara lain memerintahkan agar PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama serta menugaskan Tim IBP (
) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis, dan untuk memenuhi perintah Terdakwa tersebut saksi Margo Santoso pada tangal 24 Januari 2001 memperbaharui susunan Tim Pengarah dalam Tim EOSPKP. menerbitkan SK Nomor: 004.K/021/PD.IV/ 2000. (hlm.449)
Bahwa pada tanggal 15 Januari 2001 Terdakwa menerbitkan surat Nomor 36/160/DITSAR/2001 yang ditujukan kepada General Manager PT PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya meminta PT PLN Disjaya dan Tangerang melanjutkan negosiasi dengan PT Netway Utama dan menugaskan Tim IBP ( Industrial Best Practice Program) CIS di PT PLN Pusat sebagai pengarah teknis. (Hlm.588 dan hlm.599)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa masuknya tim pengarah dari PLN Pusat adalah karena perbedaan pendapat mengenai seperti apa CIS – IBP, tim pengarah PLN Pusat berasal dari tim CIS – IBP yang telah cukup jauh merumuskan bentuk CIS – IBP yang dikehendaki PLN.
9 Terdakwa pada sekitar bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang
Bahwa benar pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang
Bahwa pada bulan Februari 2001 dalam pertemuan di Ruang Rapat Dirsar PT P L N Pusat yang dihadiri oleh : saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
Industrial Best PracticeProgram
Indus trial Best Practice Program
judex factie
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 28
dihadiri antara lain : Azis Sabarto, Sunggu Aritonang, Supanca, Margo Santoso, Dodoh Rahmat, Pandu Angklasito dan Antoni Diwono memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, selanjutnya Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga basil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO ( Outsourcing Company ) dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO", kemudian hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001dilaporkan Margo Santoso kepada Terdakwa yang saat itu sudah menjabat Dirut PT P L N sejak 02 Maret
dihadiri antara lain : saksi Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa memerintahkan agarCIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegeramungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm. 452)
Azis Sabarto, saksi Sunggu Aritonang, saksi Supanca, saksi Margo Santoso, saksi Dodoh Rahmat, saksi Pandu Angklasito dan Antoni Diwono, Terdakwa meminta agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin, sehingga atas perintah terdakwa tersebut saksi Margo Santoso mengarahkan Tim EOSPKP melakukan evaluasi sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKPakhirnya memberikan pendapat bahwa "PT Netway Utama cukup beralasan untukditunjuk sebagai partner PLN dalam OSCO dan kerjasama CIS Outsourcing dapat segera dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menungguterbentuknya OSCO", dan hasil evaluasi tersebut pada tanggal 14 Maret 2001 dilaporkan saksi Margo Santoso kepada Terdakwa yang sejak 02 Maret sudah menjabat Dirut PT PLN. (hlm.589 dan hlm.599-600)
keterangan terdakwa:: BAS hlm
25 butir ke 10
: BAS hlm33 butir ke 4
: BAS hlm 46 butir ke 5 . Dan
: BAS hlm 394 butir ke-1
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan agar CIS Outsourcing yang ditawarkan PT Netway Utama diimplementasikan sesegera mungkin dan memerintahkan mengarahkan Tim EOSPKP untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah Terdakwa sehingga hasil evaluasi Tim EOSPKP akhirnya memberikan pendapat bahwa “PT Netway Utama cukup beralasan untuk ditunjuk sebagai PLN dalam OSCO (
), dan kerjasama CIS dapat segera
dijalankan dengan PT Netway Utama sambil menunggu terbentuknya OSCO.
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Dodoh Rahmat (Vide)
Pandu Anklasito (Vide)
Keterangan Terdakwa (Vide)
Margo Santoso
partnerOutsourcing
CompanyOutsourcing
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 29
2001. (hlm. 5)
10 Terdakwa pada sekitar bulan Mei 2001 mengadakan beberapa kali rapat dengan jajarandireksi yang juga dihadiri pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang antara lain : Margo Santoso, Antoni Dewono dan Dodoh Rahmat untuk membahas pelaksanaan kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, yang mana dalam rapat tersebut Hardiv Harris Situmeang selaku Direktur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam
Pada sekitar bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi untuk membahas kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PT Netway Utama yang dihadiri Terdakwa dan pejabat PT P LN Disjaya dan Tangerang, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dan memerintahkan saksi Margo Santoso melanjutkanprosesnegosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hlm.457)
Bahwa pada bulan Mei 2001 dalam rapat dengan jajarandireksi Pusat dan pejabat PT PLN Disjaya dan Tangerang untuk membahas pelaksanaan kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan PTNetway Utama, saksi Hardiv Harris Situmeang selakuDirektur Perencanaan telah menyarankan agar pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISIdilakukan melalui proses tender sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, namun Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utamasebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI yang kemudian meminta saksi Margo Santoso melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung. (hal 589 dan hlm.600)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm. 17 butir Pertama
: BAS hlm.32 butir ke-8
Berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa tidak benar Terdakwa tetap berkeinginan mempertahankan penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama PT PLN Disjaya dan Tangerang dalam pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan
melanjutkan proses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung proses penunjukan langsung.
judex factie
•
•
Margo Santoso (Vide)
Dodoh Rahmat (Vide)
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 30
pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI dengan memerintahkan Margo Santoso melanjutkanproses negosiasi dan membuat kajian hukum dalam rangka mendukung prosespenunjukan langsung. (hlm. 6)
11 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milikYayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalamOutsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor HukumReksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek
Bahwa benar atas perintah Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan
Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan dan kesejahteraan PT PLN Persero yang melampirkan dokumenproposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian hukum gunamendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramitra menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek TeknologiInformasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlmbutir ke-4 & 5
: BAS hlm 38 butir ke-8 dan 9
: BAS hlm36 butir ke-14 Dan
: BAS hlm 40-41
Bahwa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta Hukum bahwaTerdakwa tidak pernahmemerintahkan untuk mengirim Surat Nomor: 546/060/D.IV/2001 Kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra.
judex factie
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide).
Azis Sabarto (Vide).
Dodoh Rahmat (Vide).
Keterangan Terdakwa (Vide).
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 31
Teknologi Informasi pada PT P L N Disjaya dan Tangerang yang memberikan pendapat bahwa penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya Margo Santoso melaporkan hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT Netway Utama sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang dibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001. (hlm 6)
langsung PT Netway Utama sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hlm459-460)
sebagai partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham. (hal 589 dan hlm.600)
Serta yang memberikan arahan untuk dilakukan kajian hukum adalah saksi bukan Terdakwa. Dengan demikian pertimbangan hakim dalam hlm.589 dan hlm 600 tidak terbukti.
12 - Selain itu, Terdakwa juga menerima laporan dari Margo Santoso tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:
: BAS hlm
Azis Sabarto
Margo Santoso (Vide
Setelah Terdakwa menerima laporan dari saksi Margo Santoso tentang hasil kajian hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra berikut berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama
Bahwa setelah Terdakwa menerima laporan dari saks i Margo Santoso tentang hasilkajian hukum tersebut kepada Terdakwa berikut Berita Acara Pengusulan PT. Netway Utama
judex factie
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 32
melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operasi dan pemeliharaan aplikasi SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapalokasi Unit Pelayanan (UP) PT PLN Disjaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001, atas laporan tersebut Terdakwa memerintahkan MargoSantoso untuk memenuhi permintaan Ir Gani Abdul Gani dengan menunjuk langsung PT Netway Utama sebagai pelaksana pekerjaan tanpa melalui proses pelelangan sebagaimana diatur di dalam SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor 038.K/920/DIR/1998 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di PT. P L N ( Persero)sehingga dengan penunjukan langsung tersebut rencana pelaksanaan
24 butir ke- 3 & 7
: BAS hlm 256 ke-12 &13
: BAS hlm 29 butir ke-13
: BAS hlm37 butir ke-18, hlm 38 butir ke-11
: BAS hlm22 butir ke- 9
: BAS hlm 22 butir ke-10 Dan
( : BAS hlm 36).
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh Fakta Hukum bahwa Terdakwa tidak pernahmendapatkan laporan dari Margo Santoso mengenai 6 kontrak. Apalagi menandatangani perjanjian 6 kontrak tersebut. Dengan demikian pertimbangan hakim pada hlm.7 tidak benar.
sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor :001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat T im EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanya permintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokasi Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Lis trik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempersilahkan Margo Santoso menunjuk langsung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyesuaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain
sebagai Partner dalam Kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI Nomor : 001.BA/060/TIM-EOSPKP/2001 yang d ibuat Tim EOSPKP tanggal 28 Mei 2001 dan laporan tentang adanyapermintaan Gani Abdul Gani untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI yang telah terpasang di beberapa lokas i Unit Pelayanan (UP) PT. PLN Dis jaya dan Tangerang terkait perubahan Tarif Dasar Listrik (TDL) tahun 2001. Terdakwa mempers ilahkan Margo Santoso menunjuk langs ung PT. Netway Utama untuk melaksanakan pekerjaan penyes uaian, dukungan operas i dan pemeliharaan aplikas i SIMPEL RISI tersebut, sehingga saksi Margo Santoso bersama saksi Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjanjian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,- (delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, yakni:1. Surat perjanjian kerjasama
).
Gani Abdul Gani Vide).
Azis Sabarto (Vide).
Budi Harsono (Vide
).
Budi Santoso (Vide).
Muljo Abdoel Gani (Vide).
Keterangan Terdakwa Vide
•
•
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 33
Outsourcing Roll Out CIS RISI yang akan menunjuk PT Netway Utama sebagai partner kerjasama terlaksana.(hlm. 6-7)
- Selanjutnya Margo Santoso bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 4 Juli 2001 menandatangani surat perjan jian kerjasama No. 135.1Pj/061/D.IV/2001 dengan nilai Rp 8.580.000.000,-(delapan milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Juni 2001 s/d 13 Maret 2002, selain itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian
kerjasama No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,-(empat milyar tiga
itu juga menandatangani beberapa perjanjian lain terkait penyesuaian TDL tersebut, yaitu:1. Surat perjanjian kerjasama
No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (l ima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
No.050.1 Pj/061/D.IV/2002 tanggal 14 Maret 2002 dengan nilai Rp 4.395.000.000,- (empat milyar tiga ratus Sembilan puluh lima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,- (dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 34
ratus Sembilan puluh l ima juta rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 14 Maret 2002 s/d 13 Desember 2002;
2. Surat perjanjian kerjasama No.242.1 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 30 Juli 2001 dengan nilai Rp 2.061.026.000,-(dua milyar enam puluh satu juta dua puluh enam ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 25 Juli 2002 s/d 25 Desember 2002;
3. Surat perjanjian kerjasama No.576 Pj/061/D.IV/2001 tanggal 27 Desember 2002 dengan nilai Rp 5.992.067.000,-(lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh dua juta enam puluh tu juh ribu rupiah) untuk jangka waktu
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,- (s atu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.463)
1.925.688.000,- (satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Juli 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29 September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm 589-590 )dan hlm.600-601
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 35
pekerjaan dari tanggal 27 Desember 2002 s/d 26 September 2003;
4. Surat perjanjian kerjasama No.025.3 Pj/061/D.IV/2003 tanggal 23 Januari 2003 dengan nilai Rp 1.925.688.000,-(satu milyar Sembilan ratus dua puluh l ima juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 27 Januari 2003 s/d 28 Jul i 2003;
5. Surat perjanjian kerjasama No.323.A Pj/061/D.IV/2003 tanggal 29 September 2003 dengan nilai Rp 3.993.037.000,- (tiga milyar sembilan ratus Sembilan puluh tiga juta tiga puluh tujuh ribu rupiah) untuk jangka waktu pekerjaan dari tanggal 29
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 36
September 2003 s/d 29 Maret 2004; (hlm.7)
judex factie
13 Terdakwa pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 menemui Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT P L N dan Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLNuntuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partnerkerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikanpermintaan tersebut dengan penjelasan tertulis, kemudian Terdakwa tanpasepengetahuan direksi menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah
- Pada sekitar tanggal 10 Agustus 2001 terdakwa menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwamenyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hal 468)
- Bahwa benar atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO (Kerja Sama Operasi) telah
- Bahwa akan tetapi, Terdakwa pada tanggal 10 Agustus 2001 menemui saksi Sofyan Djalil selaku Pjs. Komisaris Utama PT PLN dan saksi Purwanto selaku Sekretaris Dewan Komisaris PT PLN untuk meminta persetujuan atas usulan pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT PLN Disjaya dan Tangerang yang menunjuk PT Netway Utama selaku partner kerjasama, namun Dewan Komisaris meminta agar Terdakwa menyampaikan permintaan tersebut dengan penjelasan tertulis; (Hlm 601)
- Bahwa atas permintaan Dekom tersebut, Terdakwa kemudian menyampaikan surat Nomor : 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 yang isinya menjelaskan bahwa proses penunjukan langsung PT Netway Utama sebagai Partner dalam KSO
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkanketerangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa:
: BAS hlm 49 butir ke-18, hlm 50 butir ke-1
: BAS hlm37 butir ke-10 Dan
: BAS hlm 14-15
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas,diperoleh Fakta, yakni bahwatidak benar dakwaan penuntut umum yang mengatakan bahwa surat Nomor: 2117/061/DIRUT/2001 tertanggal 14 Agustus 2001 tanpa sepengetahuan Direksi.
•
•
•
Azwani Sjeh Umar (Vide
).
Parno Isworo (Vide).
Keterangan Terdakwa (Vide).
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 37
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hokum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra. (hlm. 7-8)
didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.471-472)
(Kerja Sama Operasi) telah didasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan melampirkan pendapat hukum dari Kantor Hukum Reksa Paramitra, padahal surat itu dibuat tanpa melalui persetujuan rapat direksi; (hlm.602)
14 Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapidengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebih lanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsung sebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor :
Terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.474)
Bahwa terhadap surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris mengirim surat Nomor : 109/DK-PLN/2001 tanggal 22 Agustus 2001 yang memberikan tanggapan antara lain bahwa kajian hukum atas implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI yang ada masih belum komprehensif sehingga perlu dilengkapi dengan kajian aspek kepemilikan, aspek hak milik inteiektual dari CIS RISI, aspek harga yang masih terlalu tinggi, aspek jangka waktu pekerjaan dan penjelasan lebihlanjut tentang persyaratan yang telah dipenuhi dalam kaitan penunjukan langsungsebagaimana ketentuan SK Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: 038.K/920/DIR/1998. (hlm.602)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkanBerita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 38
038.K/920/DIR/1998. (hlm.8)
15 Terdakwa pada tanggal 11 September 2001 mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lain menjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal dalamrangka memenuhi permintaan Dewan Komisaris tersebut Margo Santoso baru pada tanggal 13 September 2001 mengajukan surat Nomor : 972/060/D.1V/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra untuk meminta kajian hukum mengenai aspek IPR atasaplikasi CIS RISI dan Penunjukan Langsung PT Netway Utama. (hlm.8)
Bahwa benar pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISIadalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuaidengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.476)
Bahwa pada tanggal 11 September 2001 terdakwa mengirimkan kembali surat Nomor 2360/090/DIRUT/2001-R kepada Dewan Komisaris PT PLN yang isinya antara lainmenjelaskan bahwa pemilik Intellectual Property Rights (IPR) atas aplikasi CIS RISI adalah PT Netway Utama dan penunjukan langsung PT Netway Utama telah sesuai dengan S K Direksi PT. P L N (Persero) Nomor: 038.K/920/I MR/1998, padahal saat itu belum ada kajian hokum mengenai aspek IPR dan IPR yang menurut Terdakwa milik PT Netway Utama sama sekali belum terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual (Dirjen HAKI). (hlm.602)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkanBarita Acara Sidamg No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. JKT PST. Tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama pada hlm. 602.
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 39
16 Sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yangditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanaan Harian Komisaris Utama yang isinya antara lain menyatakan:
biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harus melalui
Bahwa benar sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:
biaya dengan pola OSCO terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan
Bahwa sebagai jawaban atas surat Terdakwa Nomor : 2360/090/DIRUT/2001-R tanggal 11 September 2001, Dewan Komisaris pada tanggal 28 September 2001 mengirimkan surat Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs perihal proyek IT PLN Disjaya yang ditandatangani Sofyan Djalil selaku Pelaksanan Harian Komisaris Utama yang isinyaantara lain menyatakan:1. biaya dengan pola OSCO
terlalu tinggi jika dibandingkan dengan pola Non OSCO yang telah berhasil dilakukan di UPP Bandung sehingga Dewan Komisaris berpendapat pekerjaan Outsourcing Roll Out CIS RISI sebaiknya dilakukan dengan cara Non OSCO dengan konsultan dari Politeknik ITB sebagaimana kontraksebelumnya dan apabila menerapkan kontrak OSCO lebih dari satu tahun harusmelalui persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.
2. Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan Berita Acara sidang No. perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN. Jkt Pst tidak di temukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 602.
-
-
-
judex fac tie
judex fac tie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 40
persetujuan RUPS dan dilakukan dengan cara pelelangan terbuka.Kebijakan penunjukan langsung yang diusulkan Direksi tidak memenuhi syaratsebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor : 038.K/920/DIR/1998. (hlm. 9)
Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.489)
Direksi tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam SK Direksi PT. PLN Nomor: 038.K/920/DIR/1998.(hlm.602-603)
17 Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama, atas surat Dewan Komisaris tersebut Terdakwa mengirimkan jawaban dengan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001 yang menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI
- Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.491)
- Bahwa benar tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa
- Bahwa Terdakwa sampai dengan tanggal 22 Oktober 2001 tidak memberikan jawaban atas surat Dewan Komisaris Nomor : 123/DK-/PLN/2001-Rhs tersebut sehingga Dewan Komisaris kembali mengirim surat Nomor : 132/DK-P1 N/2001 tanggal 22 Oktober 2001 yang ditandatangani Endro Utomo Notodisuryo selaku Komisaris Utama. (hlm.603)
- Bahwa tanggal 01 Nopember 2001 terdakwa mengirimkan surat Nomor:2971/090/Dirut/2001 sebagai jawaban atas surat Dewan Komisaris 132/DK-P1 N/2001, didalam surat tersebut Terdakwa
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan alat bukti surat Nomor : 2971/090/Dirut/2001 tanggal 01 Nopember 2001. Dakwaan Penuntut Umum tidak benar. Karena dalam surat tersebut tidak ada kata-kata penunjukan langsung kepada PT Netway Utama, maelainkan di Surat tersebut Terdakwa hanya mengatakan: 1. CIS RISI merupakan system yang lebih baik dari CIS lain yang dimilik PLN; 2. Pola OSCO merupakan satu-satunya alternative, Resiko yang dihadapi jika dengan pola Non OSCO; dan 3. Mengenai Justifikasi Harga atas hal-hal tersebut, serta melampirkan buku kajian dalam
-
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 41
adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukanlangsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan. (hlm.9-10)
menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan adalah sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.496)
menyatakan bahwa Proyek Roll Out CIS RISI adalah yang paling memungkinkan pada saat itu dan penunjukan langsung yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan.(hlm.603)
Surat dimaksud. Disamping itu, surat dimaksud terdapat paraf, yang mana menurut tatalaksana surat di dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang mengkonsep surat dimaksud. Didalam surat dimaksud juga dijelaskan bahwa CIS-Bandung Timur tidak dapat diperbandingkan dengan CIS RISI. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
18 Atas surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melakukan rapat internal tanggal 7 Nopember 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 Nopember 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS! RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangansoftware lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak
Bahwa benar atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris denganTerdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan
Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris kembali melakukan rapat internal tanggal 7 November 2001 dan rapat konsultasi terbatas antara Dewan Komisaris dengan Terdakwa selaku Dirut pada tanggal 8 November 2001 di Hotel Bimasena Jakarta danmenyimpulkan bahwa penjelasan biaya masih belum akurat dan ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS RISI oleh Politeknik ITB dengan pengembangan software lanjutan dalam rangka Roll Out CIS RISI yang dilakukan oleh pihak lain sehingga Dewan
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi ( : BAS hlm 122 butir ke-2, 3, 4 & 5, hlm. 123 butir ke-1, 6, & 7, dan hlm. 124 butir ke-1, 3 & 5dan berdasarkan alat bukti surat yaitu Notulen hasil Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom PLN yang dibuat oleh saksi , tanggal 8 Nopember 2001, di Hotel Bimasena Jakarta.Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti surat di atas, tidak ada fakta mengenai penjelasan biaya yang masih belum akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung
judex factie
judex fac tie
Sofyan A. Djalil Vide
)
Sofyan A. Djalil
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 42
lain sehingga Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya. (hlm. 10)
Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya; (hlm.498)
Komisaris belum dapat memberikan persetujuannya;(Hlm. 603)
proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya system IT pada PLN Dsijaya, kemudian masalah biaya CIS-RISIakan dinegosiasikan kembali. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
19 Terdakwa tanpa persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 Nopember 2001 melalui surat Nomor : 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT P L N Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkannegosiasi dengan PT Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.10)
Bahwa benar meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 terdakwa memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 yang isinya menyatakan bahwa Dewan Komisaris telah menerima danmendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat. (hlm.502)
Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan saksi Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT. Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut denganmenyertakan Pejabat Kantor Pusat; (hlm. 603)”
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi dan menurut keterangan dari
dan berdasarkan alat bukti surat Nomor :3163.070/Sekper/2001 tanggal 23 November 2001, nyata-nyata telah didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh
selaku Komisaris.Bahwa berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, dakwaan Pertimbangan Hakim dalam putusan tentang tidak adanya persetujuan dari Dewan
(cos t)
judex fac tie
judex factie
Sofyan A. Djalil
Terdakwa
Sofyan A. Djalil
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 43
Komisaris sehubungan dengan surat Terdakwa tanggal 23 November 2001 No. 3163.070/Sekper/2001 ke Margo Santoso adalah tidak benar. Karena surat tersebut nyata-nyata telah didasari dari Kesimpulan Rapat Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada tanggal 8 November 2001, di Hotel Bimasena Jakarta yang ditandatangani oleh Sofyan A. Djalil selaku Komisaris dan pada rapat tersebut. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 603 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
20 Atas perintah Terdakwa tersebut, Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 untuk melakukan kajian ulang atas hasil analisaTim EOSPKP, berdasarkan SK tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 Tim Re-evaluasi dan Negosiasi
Bahwa benar berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang
Bahwa berdasarkan surat terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso membentuk Tim Re-evaluasi dan Negosiasi dengan menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor :005.K7021/GMD.IV/2002 tanggal 31 Januari 2002 dengan tugas melakukan kajian ulang atas hasil analisa Tim EOSPKP, yang mana Tim tersebut sejak tanggal 1 Februari 2002 melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan saksi Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm22 butir ke-2, 6& 8
: BAS hlm 173 butir ke-4, 5, 6, 7 & 9
: BAS hlm187 butir ke- 4, 9 & 13
: BAS
note taker
judex factie
judex fac tie
•
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Djoko Tetratmo (Vide)
Budi Harsono (Vide)
Gani Abdul Gani (Vide
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 44
melakukan pcrtemuan-pertemuan dengan Ir Gani Abdul Gani yang dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:
Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi three tier:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakatisebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuk sementara dianggap sebagai take
dibiayai oleh PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002 Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:
Penunjukan langsung PT Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena
PT Netway Utama sehingga pada tanggal 13 Desember 2002Tim membuat laporan dengan kesimpulan antara lain:1. Penunjukan langsung PT
Netway Utama secara hukum dapat dibenarkan untuk RollOut dengan teknologi yang sudah ada client- server bukan dengan teknologi threetir:
2. Jangka waktu Outsourcing Roll Out CIS RISI adalah 24 bulan;
3. Biaya personil dan non personil hasil negosiasi dengan PT Netway Utama disepakati sebesar Rp 155.000.000.000,- ( seratus lima puluh lima milyar rupiah ) dihitungberdasarkan harga satuan yang diajukan oleh PT Netway Utama dan untuksementara dianggap sebagai take home pay karena PT Netway Utama belum dapatmenyerahkan payroll ;
4. Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapat dijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai
hlm 248 butir ke- 7, 8 & 9
: BAS hlm238 butir ke-8 & 9) Dan
: BAS hlm 404butir ke-1, 2, 3, 5, 6 & 7
dan berdasarkan alat bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23 Nopember 2001, tidak diketemukan adanya perintah dari Terdakwa untuk membentuk Tim Re-Evaluasi dan Negoisasi. Adapun Saksi yang menyatakan bahwa ada perintah Terdakwa, namun hanya berdasarkan pada keterangan satu saksi saja, yaitu saksi di mana dalam asas hukum di kenal dengan isitilah “satu saksi bukan saksi” .Di samping itu, ada pertemuan-pertemuan antara Tim PL dengan Netway mengenai proses negosiasi, akan tetapi berdasarkan Keterangan dari Saksi dan saksi
pertemuan tersebut tidak dibiayai oleh Netway. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 604 tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
-
-
-
-
-
-
-
)
Kahar Mulyani (Vide
Terdakwa (Vide)
Margo Santoso
Gani Abdul Gani Kahar Mulyani
•
•
(Unus Testis nullus Testis )
judex factie
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 45
home pay karena PT Netway Utama belum dapat menyerahkan payroll ;Biaya lisensi sebesar Rp 35.000.000.000,- ( tigapuluh lima milyar rupiah ) tidak dapatdijustifikasi oleh Tim karena belum mempunyai dasar perhitungan sesuai dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.10)
belum mempunyai dasar perhitungan sesuai denganperaturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik.(hlm.504)
dengan peraturan pemerintah dan bersifat sangat spesifik. (hlm.604)
21 Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaanpengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya dengan metode penujukan langsung, selanjutnya Margo Santoso menerbitkan SK G M PT PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim
Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, yang mana kemudian saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota
Bahwa benar Terdakwa setelah menerima laporan Tim Re-Evaluasi dan Negosiasi, memerintahkan saksi Margo Santoso menggunakan laporan Tim tersebut sebagai dasar pelaksanaan pengadaan JasaOutsourcing Roll Out CIS RISI PT. PLN Disjaya dengan metodepenunjukan langsung, selanjutnya saksi Margo Santoso menerbitkan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang Nomor : 007.1.K/021/GMD.IV/2003 tanggal 31 Januari 2003 tentang Pembentukan Tim Penunjukan Langsung dan Nota
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm 25 butir ke-10s
: BAS hlm 192 butir ke 3, 4 dan 5
: BAS hlm188 butir ke -17
Bahwa tidak ada fakta yang menunjukan adanya laporan kegiatan mengenai hasil Tim RE & N, dan senyatanya
lah yang memerintahkan Tim RE & N untuk
-
judex factie
•
•
•
Margo Santoso (Vide)
Sunggu Anwar Aritonang(Vide
)
Budi Harsono (Vide)
Margo Santoso
Margo Santoso
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 46
Penunjukan Langsung dan Nota Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan Tim Penunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasa pekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama. (hlm. 11)
Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.516)
Dinas Nomor: 002.3/061/D.IV/2003 tanggal 17 Februari 2003 yang isinya memerintahkan TimPenunjukan Langsung segera memproses administrasi dan negosiasi pengadaan jasapekerjaan tersebut dengan cara penunjukan langsung kepada PT Netway Utama; (hlm.604)
memutuskan penghentian negoisasi dan melakukan penunjukan langsung. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm.604 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
22 Atas dasar SK dan Nota Dinas tersebut, Tim Penunjukan Langsung hanya melaksanakan tugas-tugas adminstratif dalam rangka penyusunan dan penandatangan dokumen pengadaan secara formalitas, dan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, kemudian menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar
Bahwa benar Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan proses negosiasi yang benar
Bahwa Tim Penunjukan Langsung tidak melakukan tahapan-tahapan prosedur untuk melaksanakan proses penunjukan langsung, melainkan hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, sedangkan dalam penyusunan HPS (Harga Perkiraan Sendiri) Tim hanya menggunakan data audited payroll yang diberikan PT Netway Utama tanpa melakukan klarifikasi kebenarannya, sehingga kemudian tanpa melakukan yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi:
: BAS hlm187 butir ke-14, hlm 188 butirke-15, hlm 189 butir ke 12
: BAS hlm 174 butir ke-1
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tim penunjukan langsung tidak hanya melaksanakan tugas-tugas administratif dalam rangka penyusunan dan penandatanganan dokumen pengadaan secara formalitas, melainkan melakukan kegiatan Tim sesuai dengan pengarahan
judex factie
judex factie
•
•
Budi Harsono (Vide
)
Djoko Tetratmo (Vide)
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 47
tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003 tanpa melakukan proses negosiasi. (hlm. 11)
Tim menetapkan harga penawaran senilai Rp 142.791.000.000.- ( seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus Sembilan puluh satu juta rupiah ) yang dicantumkan dalam BA Negosiasi Harga Nomor: 01/BA-NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.518)
NH/TPL CISI-RISI/KD/2003 tanggal 22 Mei 2003. (hlm.605)
GM Disjaya dan Tim melakukan klarifikasi kebenarannya dengan melakukan negoisasi ulang. Dengan demikian, fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
23 Selanjutnya, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaan dilaporkan oleh Margo Santoso kepada Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga danPelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yang tembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm. 11)
Bahwa benar, hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaandilaporkan oleh saksi Margo Santoso kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa. (hlm.525)
Bahwa hasil kerja Tim Penunjukan Langsung beserta seluruh dokumen pengadaanoleh saksi Margo Santoso dilaporkan kepada saksi Sunggu Aritonang selaku Direktur Niaga dan Pelayanan Pelanggan melalui surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003 dan surat Nomor : 1798/061/D.1V/2003 tanggal 16 September 2003 yangtembusannya disampaikan kepada Terdakwa.(hlm.605)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan Surat Nomor : 1240.1/061/D.IV/2003 tanggal 11 Juni 2003, tembusan ditujukan kepada Terdakwa selaku Dirut pada saat itu. Namun berdasarkan Surat Nomor : 1798/061/D.IV/2003 tanggal 16 September 2003, tembusan hanya ditujukan kepada Direktur Keuangan (“Dirkeu”), Direktur Sumber Daya Manusia (“DirSDM”), dan Tim CIS-RISI Disjaya. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm 605 tidak sesuai dengan fakta persidangan.
24 Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2003 menerbitkan SK Dirut PT PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat Fahmi Mochtar selaku GM PT PLN
Bahwa selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT. PLN Nomor : 1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi Mochtar selaku GM PT. PLN
Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar dan merupakan hasil rekayasa, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi-saksi:
:
Margo Santoso,
Sunggu Anwar Aritonang (Vide
judex factie
judex factie
judex factie
Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2003 Terdakwa menerbitkan SK Dirut PT . PLN Nomor :1335.K/440/DIR/2003 yang mengangkat saksi Fahmi •
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 48
Disjaya dan Tangerang menggantikan Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor : 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer MarketingPT Netway Utama untuk ditandatanganinya. (hlm.11)
Disjaya dan Tangerang menggantikan saksi Margo Santoso dan terdakwa melalui Sunggu Aritonang memerintahkan agar saksi MargoSantoso membuat pernyataan yang isinya seolah-olahmenerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT.Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya. (hlm.605)
BAS hlm ; dan
: BAS hlm23 butir ke-8
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka fakta (hukum)Tingkat Pertama hlm.605 tentang adanya perintah Terdakwa kepada
untuk membuat surat pernyataan melalui
adalah tidak sesuai fakta persidangan.
25 Terdakwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untuk menunjuk langsung PT Netway Utama
Bahwa benar pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan
Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2003 melalui surat Nomor : 02924/061/Dirut/2003 terdakwa kembali mengajukan permintaan ijin prinsip kepada Dewan Komisaris PT PLN untukmenunjuk langsung PT Netway Utama dalam melaksanakan implementasi Outsourcing Roll
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena baik berdasarkan Berita Acara Sidang No. Perkara 37/Pid.B/TPK/2011/PN.JKT.PST tidak ditemukan keterangan saksi-saksi yang mengetahui fakta atau surat sebagaimana
Mochtar selaku GM PT. PLN Dis jaya dan Tangerang menggantikan saks i Margo Santoso dan selanjutnya memerintahkan saksi MargoSantoso melalui Sunggu Aritonang untuk membuat pernyataan yang isinya seolah-olah menerangkan bahwa proses kajian terhadap proposal PT . Netway Utama dan prosespenunjukan langsung yang telah dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan. Sehingga pada tanggal 10 Oktober 2003 Margo Santoso menerima konsep Surat Pernyataan Nomor: 014.Spn/061/D.IV/2003 dari Ronal Djaja Ibrahim selaku Manajer Marketing PT. Netway Utama untuk ditandatangani nya (hlm.526)
judex factie
judex fac tie
193 butir ke-19)
Margo Santoso (Vide)
Margo SantosoSunggu
Aritonang
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 49
dalam melaksanakan implementasi OutsourcingRoll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisarisbelum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melaluiindependent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris. (hlm. 11-12)
implementasi Outsourcing Roll Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( Seratus Milyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehinggaDewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)
Out CIS RISI di PT P L N Disjaya secara multiyears atau dalam jangka waktu 24 ( duapuluh empat) bulan yang anggarannya sudah diajukan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2004 sebesar Rp 100.000.000.000,- ( SeratusMilyar rupiah ) , yang mana Dewan Komisaris melalui surat Nomor : 18.Pst/DKPLN/ 2003 tanggal 07 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris belum dapat memberikan persetujuan terhadap harga kontrak yang diajukan Terdakwa sehingga Dewan Komisaris meminta agar dilakukan penelitian kewajaran harga melalui independent review dari pihak ketiga dan hasilnya dilaporkan kembali kepada Dewan Komisaris”. (hlm.529)
perhitungan Tingkat Pertama pada hlm.529.
26 Atas surat jawaban dari Dewan Komisaris tersebut,
Atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi
Bahwa atas surat Nomor:18.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 07 Nopember 2003, saksi
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar,, karena berdasarkan
judex factie
judex factie
Sunggu Anwar Aritonang Sunggu Anwar
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 50
dengan sepengetahuan Terdakwa meminta Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT Netway Utama, selanjutnya Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya Budi Harsono dan Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 Nopember 2003 dan atas kesepakatan penurunan harga kontrak tersebut Fahmi Mochtar melaporkan kepada Terdakwa dengan surat
dengansepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm.532)
dengan sepengetahuan Terdakwa meminta saksi Fahmi Mochtar untuk melakukan negosiasi ulang harga kontrak dengan PT.Netway Utama, sehingga saksi Fahmi Mochtar memerintahkanTim Penunjukan Langsung yang diketuai saksi Budi Harsono untuk melakukan negosiasiulang, yang mana kemudian tanpa melibatkan Anggota Tim Panitia lainnya saksi Budi Harsono dan saksi Gani Abdul Gani menyepakati penurunan harga kontrak dari senilai Rp 142.791.000.000.- (seratus empat puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh satu juta rupiah) menjadi Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) yang dicantumkan dalam Berita Acara Nomor : 02/BA-NH/TPLCISRISI/KD/2003 tanggal 12 November 2003. Hasil penurunan harga kontrak tersebut dilaporkan oleh saksi Fahmi Mochtar kepada Terdakwa melalui surat Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 November 2003; (hlm 606)
keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlm 194 butir ke-8dan hlm. 198 butir ke-4
: BAS hlm152 butir ke- 3, hlm. 157 butir ke- 3 dan hlm. 159 butir ke- 1
: BAS hlm186 butir ke- 1, 2 & 4
: BAS hlm 175 butir ke- 3 & 12 ; Dan
: BAS hlm 65 butir ke- 1 & 2 dan Hlm. 66 butir ke- 4
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, tindakan yang di negosiasi yang dilakukan
yang meminta untuk melakukan
negosiasi ulang adalah tidak benar. Justru kepada
lah Laporan Penurunan harga tersebut dilaporkan. Negosiasi harga dari 147 M menjadi 137 M adalah kesimpulan dari Tim yang mana
memberikan arahan sehingga harga kontrak menjadi turun dan penurunan
Aritonang Sunggu Anwar Aritonang
Sunggu Anwar Aritonang (Vide .
)
Fahmi Mochtar (Vide
)
Budi Harsono (Vide)
Djoko Tetratmo (Vide)
Keterangan Terdakwa.( Vide
).
Sunggu Anwar AritonangFahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Margo Santoso
•
•
•
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 51
Nomor :2087/06l/DIV/2003 tanggal 13 Nopember 2003. (hlm. 12)
harga kontrak tersebut diketahui oleh Direksi. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
27 Selanjutnya, Terdakwa tanpa sepengetahuan direksi mengirimkan surat Nomor : 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT P LN untuk meminta persetujuan ijin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa direksiberkesimpulan harga kontrak senilai Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) adalah wajar padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi. (hlm. 12)
Bahwa benar Bahwa
(hlm.606)
Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini
tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm 198 butir ke- 4, dan hlm. 200 butir ke- 10
: BAS hlm336 butir ke- 2 & 6, dan Hlm.337 butir ke-8
: BAS hlm330 butir ke- 1
: BAS hlm
Dan
: BAS hlm 59 butir ke- 8 dan Hlm. 66 butir ke- 4
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003, jelas bahwa surat dimaksud ditembuskan kepada Dewan
judex factie
Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan s urat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Ro ll Out CIS R ISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai Rp.137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan hargatersebut tidak melalui rapat Direksi;
Terdakwa tanpa sepengetahuan Direks i mengirimkan surat Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada D ewan Komisaris PT . PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI dengan menyatakan bahwa Direks iberkesimpulan harga kontrak senilai Rp. 137.132.000.000,-(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak melalui rapat Direksi;
Direksi. Hingga sampai sekarang tidak ada bukti bahwa Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi.
Berdasarkan dari keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fajta hukum bahwa tidak benar bahwaDireksi tidak mengetahui surat dimaksud beserta juga dengan harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm.606 ini tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta persidangan.
28 - Atas dasar surat Terdakwa tersebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor :19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan
Bahwa benar atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa
Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut, Dewan Komisaris melalui surat Nomor:19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 November 2003 memberikan jawaban bahwa DewanKomisaris menilai masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biayaseperti biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa
Uraian fakta dalam pertimbangan hakim ini tidak benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwadan berdasarkan alat bukti surat:
: BAS hlm333 butir ke- 8 & 9
: BAS hlm 338 butir ke- 3 & 4
: BAS hlm155 butir ke- 6 dan Hlm 156 butir ke- 6, 7 & 9
: BAS hlm 196 butir ke- 5, Hlm 200 butir ke- 10, dan Hlm
judex factie
•
•
•
•
Parno Isworo (Vide)
Juanda NIW (Vide)
Fahmi Mochtar (Vide
)
Sunggu Anwar Aritonang(Vide
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 53
training board sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam surat Nomor :03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah Dewan Komisaris telah memberipersetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitian yang baru dengan melibatkan anggota Tim Renegosiasi yang lama. (hlm. 12)
- “Berdasarkan surat Terdakwa tersebut, Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT Netway
menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm.
menyatakan kepada GM PT PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang melalui surat Nomor:03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 yang isinya seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga kemudian saksi Fahmi Mochtar membuat SuratNo.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utamasebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto; (hlm
201 butir ke- 5 Dan
: BAS hlm 67 butir ke-6 dan Hlm. 68 butir ke- 6 & 7
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21 Nopember 2003, dalam surat tersebut pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya&Tangerang dan surat dimaksud di tembuskan kepada GM PT. PLN (persero) UBD Jaya Tangerang.
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, poin 1 menyatakan “
surat tersebut juga ditembuskan kepada Dewan Komisaris PLN dan Direksi.
Berdasarkan alat bukti Surat Nomor: 03618/061/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003, nyata-nyata tidak ada perintah Terdakwa
);
Keterangan Terdakwa. Vide
)
•
bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll Out CIS-RISI dapat d isetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris .”
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 54
Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Oui CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT PLN Disjaya dan Tangerang dengan nilaipekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tigapuluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah ) serta membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK G M PT P LNDisjaya dan Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Pebruari 2004 yang diketuai oleh Hariyanto. (hlm. 13)
537). 607) agar supaya Fahmi Mochatr membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004.
Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti Surat dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa tidak benar Dewan Komisaris belum memberi persetujuan karena Komisaris pada prinsipnya mendukung usulan kontrak pelaksanaan Roll Out CIS RISI. Dan, tidak benar ada perintah Terdakwa agar supaya membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004. Dengan demikian, fakta (hukum)
Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
29 Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor ; 0016-l
- - Uraian fakta (hukum) dalam Tingkat Pertama ini tidak
benar, karena berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa:
: BAS hlm156 butir ke- 6 & 8
: BAS hlm329 butir ke- 2, 4, 5 & 6, Hlm.330 butir ke- 4, dan
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar (Vide)
Parno Isworo (Vide
judex factie
Bahwa benar Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungisaksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l
Bahwa T erdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi saksi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani kontrak dengan PT. NetwayUtama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan SuratKuasa Khus us Nomor: 0016-lSKu/020/Dirut/2004
judex factie
•
•
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 55
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29 April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara P LN Disjaya dengan PT Netway Utama Nomor : PLN Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor : PT Netway Utama Nomor :800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears) tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. P LN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroanuntuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun atau 1 (satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah mendapat persetujuan dari Rapat
(hlm.545)” (hlm.607)
-
Hlm.331 butir ke- 3)
: BAS hlm337 butir ke- 1) dan Hlm. 338 butir ke-7, 8 & 9
Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, terkuak fakta hukumbahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Surat Kuasa Khusus sendiri diajukan oleh dan bukan inisiatif dari Terdakwa untuk mempercepat penandatanganan
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);
tanggal 26 Maret 2004, yang mana berdasarkan SKK tersebut pada tanggal 29 April 2004 saksi Fahmi Mochtar bersama saksi GaniAbdul Gani menandatangani surat perjanjian kerjasamaOutsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Dis jaya dengan PT . Netway Utama Nomor:PLN Dis jaya 122.PJ/061/D.IV /2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears); Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Das ar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau p ihak lain yang mempunyai dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direks i
•
•
•
•
•
•
Juanda NIW (Vide
)
Djoko Tetratmo (Vide179 butir ke- 6)
Budi Harsono (Vide)
Laksamana Sukardi (Vide
)
Roes Aryawijaya (Vide
);
Keterangan Terdakwa. (Vide
)
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
MAQDIR ISMAIL & PARTNERSL A W F I R M
Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Hlm. | 56
Umum Pemegang Sahamdan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. (hlm. 13).
(hlm.607)
kontrak. Dan, anggaran pekerjaan Roll Out CIS RISI sudah disahkan didalam RKAP tahun 2002 dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004. Dengan demikian fakta (hukum) Tingkat Pertama hlm. 607 ini tidakterbukti dan tidak sesuai dengan fakta persidangan.
setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuanyang berlaku;
judex factie
Hlm. | 57Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
4. FAKTA HUKUM YANG DISEBUTKAN OLEH
TINGKAT PERTAMA PADA HALAMAN 585 S/D 590 BANYAK YANG
TIDAK BENAR DAN TIDAK RELEVAN DENGAN FAKTA DI
PERSIDANGAN SERTA PATUT DIDUGA REKAYASA.
JUDEX FACTIE
4.1. Bahwa fakta hukum yang dikonstatir oleh
Tingkat Pertama dalam putusan halaman 585 s/d 590 akan
diuraikan dan dibahas sesuai dengan butir-butir yang
tertuang dalam putusan tersebut. -----------------------------
4.2. Bahwa fakta (hukum) pada Putusan Tingkat
Pertama, hlm. 586 butir pertama, menyatakan,
Di samping itu, fakta (hukum) pada Tingkat
Pertama, hlm. 586 butir ketiga, menyatakan,
judex factie
judex factie
judex factie
“
” --------------
“
Terdakwa adalah Direktur Utama PT. PLN (Persero) yang
diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik
Negara Nomor: KEP-180/M-MBU/2003 tentang Pemberhentian dan
Pengangkatan anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT
Perusahaan Listrik Negara tanggal 6 Maret 2003.
Bahwa sekitar bulan September 2000, ketika kontrak kerjasama antara PT. PLN (Persero) Disjaya dengan Politeknik lTB akan
berakhir, saksi Gani Abdul Gani menemui saksi Margo Santoso di
Kantor PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyampaikan tawanan untuk membentuk perusahaan patungan antara PT. Netway
Utarna dengan PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang guna menangani pelayanan pelanggan di PT. PLN (persero) Disjaya dan
Tangerang dengan mengimplementasikan aplikasi SIMPEL RlSl
yang sudah ada di Kantor Cabang/Rayon PT. PLN (Persero)
Disjaya dan Tangerang. Atas tawaran tersebut saksi Margo Santoso
rneminta saksi Gani Abdul Gani untuk rnembuat proposal tertulis
serta melakukan persentasi terlebih dahulu, kemudian saksi Gani Abdul Gani mempersiapkan proposal kegiatan ROLL OUT CIS RISI
di PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang yang pelaksanaannya direncanakan selama 5 (lima) tahun (multiyears) dengan asumsi
biaya sebesat Rp. 905.608.262.568,00 (sembilan ratus lima milyar
enam ratus delapan juta dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus
Hlm. | 58Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
enam puluh delapan rupiah), saksi Gani Abdul Gani bersama
Harmeet dan Peter Grogan dari Direksi PT. Netway Utama mempersentasikannya dihadapan saksi Margo Santoso Selaku
General Manager (GM) PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang serta beberapa pejabat di PT. PLN (Persero) Disjaya dan
Tangerang yakni: saksi Dodoh Rahmat dan saksi Budi Harsono; ”
4.2.1. Bahwa sesungguhnya fakta tersebut di atas
mendeskripsikan peristiwa tahun 2000, padahal
kesalahan yang didakwakan kepada PEMOHON
BANDING (Terdakwa) adalah peristiwa yang terjadi
pada tahun 2004 s/d 2006 saat PEMOHON BANDING
(Terdakwa) selaku Dirut PT PLN (Persero), bukan
selaku Direktur Pemasaran dan Distribusi ( ).
Fakta ini menceriterakan interaksi antara saksi
dengan saksi . Karena itu,
fakta ini tidak memiliki relevansi dengan substansi
dakwaan. Dengan demikian, fakta ini telah
membangun alur peristiwa berlanjut. -----------------
4.2.2. Bahwa Tingkat Pertama telah nyata-nyata
keliru dan tersesat karena telah mencampur-adukkan
4.3.1.Bahwa fakta hukum ini tidak benar karena saksi
tidak pernah menyatakan proposal
yang dipresentasikan tersebut telah diketahui oleh
PEMOHON BANDING (Terdakwa) selaku Dirsar. ----
5.1. Bahwa di dalam pertimbangan hukum Tingkat
Pertama pada halaman 585, alinea keenam, dinyatakan:
Bahwa adapun fakta (hukum) yang salah dan keliru di
mana tertuang dalam pertimbangan hukum putusan
Tingkat Pertama tersebut karena tidak sesuai dengan
judex factie
Bahwa setelah presentasi tersebut selesai, saksi Margo Santoso memberikan tanggapan bahwa penawaran kerjasama yang disampaikan oleh PT. Netway Utama adalah kewenangan Direksi PT. PLN (Persero), dan saksi Margo santoso menyampaikan kepada saksi Gani Abdul Gani agar melakukan presentasi di depan para Direksi PT. PLN (Persero) dengan alasan karena proposal tersebut berhubungan dengan kontrak kerjasama untuk kurun waktu 5 (lima) tahun dan biayanya cukup besar maka kewenangan untuk memutuskannya ada pada Dircksi PT. PLN (Persero);
judex factie
judex
factie
Gani Abdul Gani
5. TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DAN KELIRU
DALAM MENUANGKAN “FAKTA HUKUM” DI DALAM
PERTIMBANGAN PUTUSAN PADA HALAMAN 585 – 590 DAN
DIJADIKAN SEBAGAI PERTIMBANGAN HUKUM DALAM MENGUJI
TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR PASAL 3.
JUDEX FACTIE
“Menimbang, bahwa sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum
tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ini, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:”
Hlm. | 60Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta-fakta yang
terungkap di depan persidangan, di mana saksi
menerangkan
halaman 598 butir pertama
Surat
Dakwaan (hlm. 3, butir kelima) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
437)
Gani Abdul
Gani
“
.”
Bahwa sekitar tanggal 21 September 2000 Terdakwa meminta
saksi untuk menyampaikan presentasi terhadap
proposal tersebut, dan kemudian saksi kembali
mempresentasikan proposal rencana kerjasama Roll Out CIS
RISI tersebut di hadapan Terdakwa dan beberapa pejabat PT.
PLN Pusat serta PT. PLN Disjaya dan Tangerang, yang mana
kemudian Terdakwa menyetujui proposal tersebut dengan
meminta mengajukan penawaran ke PT. PLN
Disjaya dan Tangerang, selain itu Terdakwa memerintahkan
melakukan kajian atas proposal PT. Netway
Utama yang diajukan serta melaporkan
hasilnya langsung kepada Terdakwa
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Gani Abdul Gani
Margo Santoso
Gani Abdul Gani
judex factie
bahwa sebelum mengadakan presentasi ke
PLN Disjaya, saksi belum pernah ketemu dengan Terdakwa. Saksi
atas inisiatif sendiri mengajukan presentasi di PLN Disjaya dan
Tangerang, yang kemudian karena menurut PLN Disjaya dan
Tangerang sifatnya multiyears maka saksi diminta juga untuk
melakukan presentasi juga di PLN Pusat.Setelah melakukan
Hlm. | 63Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
presentasi di PLN Pusat, Saksi melihat bahwa Terdakwa antusias
dengan presentasi dari Saksi karena sesuai dengan kebutuhan
PLN. Saksi mendengar Terdakwa mengatakan,
“ya silahkan aja gitu a... bikin perjanjianya jalin kerjasama yang lebih baik ” Kemudian saksi
membuat surat perkenalan ke Pusat, untuk meminta izin melakukan presentasi.
bahwa pada tahun 2000 ada presentasi dari Sdr.
di PLN Disjaya dan Tangerang atas inisiatif dari
PT. Netway sendiri yang dihadiri oleh
kemudian ada dan beberapa teman seperti
Sdr. dan lain-lain. Setelah presentasi di PLN Disjaya
dan Tangerang saksi mengarahkan agar PT. Netway Utama juga
melakukan presentasi di PLN Pusat.Setelah presentasi tidak ada
kesepakatan yang diambil antara PLN dan Netway.
bahwa Terdakwa sangat sibuk dan hanya berkata singkat,
Silahkan proposal di ajukan kepada GM PLN Distribusi Jakarta. Setelah ada proposal masuk, PLN Disjaya harus mengkaji dan mengevaluasi untuk melaporkan ke Direksi. Arahan tersebut masih masuk ke dalam lingkup pekerjaan Direksi.
bahwa tidak
benar Terdakwa bertempat di ruang rapat Direktur Pemasaran PT.
PLN mengundang Sdr. untuk mempresentasikan
kembali proposal rencana kerjasama Roll Out CIS RISI dan
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang
terungkap di depan persidangan, saksi
menerangkan
Gani Abdul Gani
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum) yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 587, butir
keempat)
halaman 598 butir ketiga
Surat
Dakwaan (hlm. 4, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
441)
Aziz Sabarto
judex factie
“
”
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan dan persetujuan Direksi PT.
PLN Pusat telah memerintahkan membuat surat Nomor:
4323/060/D1TSAll/2000 tanggal 13 Oktober 2000 yang ditujukan
kepada GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang isinya memberikan
izin kepada PT. PLN Disjaya dan Tangerang untuk menempuh cara
outsourcing terkait rencana implementasi CIS RISI di PT. PLN Disjaya
dan Tangerang serta memerintahkan mempersiapkan anggarannya
dengan sasaran implementasi Januari 2001.
Aziz Sabarto
judex factie
bahwa khusus surat 4323 tahun 2000 tanggal 14
Oktober 2000 dibuat berdasarkan laporan Terdakwa dalam sidang
Hlm. | 67Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Direksi. Terdakwa tidak pernah memberikan Letter of Intent
kepada Sdr. . Terdakwa tidak pernah memberikan
perintah mengenai anggaran. Dalam surat 4323 tidak ada
membicarakan mengenai anggaran. Surat 4323 hanya mengatakan
bahwa ada efisiensi di PLN dan tidak mengatakan investasi jangka
panjang. Itu yang disarankan Direksi dan Terdakwa kepada Saksi
dan juga jangan sampai merugikan PLN.
bahwa tidak benar Surat Nomor: 4323/ 060/DITSAR/2000 tanggal
13 Oktober 2000 tersebut tidak sepengetahuan dan persetujuan
Direksi PT. PLN Pusat.
Guna meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem outsourcing serta adanya proposal CIS Outsourcing Solution dan PT Netway dengan nomor NetIDIRII/00191IX12000 tanggal 27 September 2000, kami mohon ijin untuk mengirimkan Letter of Intent kepada PT Netway agar kami dapat mengadakan pembicaraari lebih lanjut……dst.
outsourcing
Letter of Intent
Margo Santoso
Terdakwa
Margo Santoso
Aziz Sabarto
Margo Santoso
----------------------------
Akhirnya terhadap fakta tersebut, menerangkan
Keterangan ini diperkuat dengan alat
bukti tertulis berupa bukti surat Nomor: 1308/06l/D.IV
/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyatakan: -------------------
“
”---------------
Dengan demikian, berdasarkan keterangan saksi,
keterangan Terdakwa dan alat bukti surat sebagaimana
tersebut di atas, maka diperoleh Fakta Hukum yang jelas
bahwa saksi dalam suratnya Nomor:
1308/06l/D.IV/2000 tanggal 6 Oktober 2000 menyebutkan
meningkatkan kinerja perusahaan dengan sistem
. Dan saksi membuat Surat
dimaksud berdasarkan laporan dalam Sidang Direksi, serta
PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak pernah memberikan
kepada saksi sebagaimana
tertuang dalam Surat Nomor: 4323/060/DITSAR/2000
tanggal 13 Oktober 2000. -----------------------------------------
Hlm. | 68Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
5.6.
, yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada
, yang menyatakan: ------------------
-------------------------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
(hukum) tersebut dikutip oleh Tingkat Pertama
dari
. -----------------------------------------
PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak fakta
(hukum) tersebut karena sesuai dengan fakta yang
terungkap di depan persidangan, di mana saksi
menerangkan
Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta hukum yang
tertuang pada Tingkat Pertama (hlm. 589, butir
kedua)
halaman 600 butir kedua
Surat Dakwaan (hlm. 6, butir kedua) dan/atau Surat
Tuntutan (hlm. 459 – 460)
Margo
Santoso
judex factie
“
”
Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut, saksi Margo Santoso
pada tanggal 22 Mei 2001 mengirim surat Nomor : 546/060/D.IV/2001
kepada Kantor Hukum Reksa Paramitra milik Yayasan Pendidikan
dan kesejahteraan PT PLN Persero dan melampirkan dokumen
proposal PT Netway Utama, dengan permintaan agar dilakukan kajian
hukum guna mendukung penunjukan PT Netway Utama sebagai
partner kerjasama dalam Outsourcing Roll Out CIS RISI, sehingga
pada tanggal 29 Mei 2001 Kantor Hukum Reksa Paramita
menerbitkan Legal Memorandum Pengembangan Proyek Teknologi
Informasi pada PT. PLN Disjaya dan Tangerang yang memberikan
pendapat bahwa penunjukan langsung PT. Netway Utama sebagai
partner dalam kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI dapat
dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan
Rapat Umum Pemegang Saham.
judex factie
bahwa Saksi tidak pernah menerima
Hlm. | 69Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
arahan dari Terdakwa untuk melakukan pemilihan RSP sebagai
konsultan hukum, Saksi mengetahui ada permintaan dari Dewan
Komisaris agar supaya proposal dilengkapi dengan kajian hukum.
Yang pertama, terkait dengan IPR dan yang kedua mengenai
penunjukan langsung.
bahwa saksi pernah
mengarahkan Sdr. , agar melakukan kajian hukum
kepada kajian hukum aspek legal PT. Netway ke kantor hukum
Reksa Paramita. Karena di sana menyangkut masalah bahwa
SIMPEL RISI milik PLN, dan kalau itu dinyatakan ada tambahan
milik orang lain, itu yang perlu diteliti secara hukum.
bahwa Saksi membuat draft surat ke RSP, Saksi
tidak tahu peran Terdakwa dalam pembuatan draft surat tersebut
untuk melakukan kajian hukum.
bahwa
saksi tidak pernah berhubungan langsung dengan Pak , Saksi
tidak pernah mendapat perintah dari Terdakwa sebagai Dirut
untuk melakukan kajian hukum, Saksi diperintah oleh Sdr.
, Terdakwa tidak pernah menunjuk RSP.
bahwa tidak benar Terdakwa
memerintahkan Sdr. untuk mengirim Surat Nomor:
546/060/D.IV/2001 kepada Kantor Hukum Reksa Paramita.
legal
Fakta ini didukung oleh keterangan
saksi , menerangkan
Fakta ini
juga didukung oleh keterangan saksi , yang
menerangkan
Serta fakta ini didukung juga
oleh keterangan saksi , yang menerangkan
dan -------------
Akhirnya terhadap fakta-fakta tersebut, dalam persidangan,
menerangkan
---
Dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi dan
keterangan Terdakwa di atas, diperoleh Fakta Hukum yang
jelas bahwa yang meminta untuk dilakukan kajian hukum
mengenai aspek PT. Netway Utama ke kantor hukum
RSP adalah bukan atas perintah/arahan dari PEMOHON
Aziz Sabarto
Margo Santoso
Dodoh Rahmat
Nuraini
Margo
Santoso
Terdakwa
Margo Santoso
Gani
Hlm. | 70Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
BANDING (Terdakwa), melainkan atas perintah/arahan dari
saksi . -------------------------------------------------
5.7.
yang kemudian dikutip ulang dan dijadikan sebagai
dasar pertimbangan hukum dalam unsur Pasal
“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”, pada
, yang menyatakan: ------------------
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi)
menerangkannya dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta
Bahwa berdasarkan Keterangan Saksi, Bukti Surat, dan
Keterangan Terdakwa di atas, maka diperoleh Fakta Hukum
bahwa tidak ada penjelasan mengenai biaya yang masih belum
akurat, melainkan Dekom dalam hal ini sangat mendukung
Sofyan A. Djalil
Terdakwa
3.
bahwa pada 7 Agustus 2001 dan 9 Agustus 2001 ada
rapat Direksi
Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out ClS-RlSI tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat lemahnya sistem IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama
ini.
5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya
kerjasarna dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah mengembangkan sistem CIS-RISI dalam hal software untuk Roll-Out CIS-RlSI. Sehingga RolI-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan
harapan dan aspek reliability dan accountability dapat dipertanggung jawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.
6. Oleh karena ada discrepansi antara kontrak awal pengembangan CIS-RISI oleh pihak Politeknik ITB, sedangkan pengembangan software
lanjutan dalam rangka Roll-Out CIS-RISI dilakukan oleh pihak lain, maka Direksi perIu menyelesaikan masalah hukum dan lain-lain yang
terkait dengan hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan masalah di
belakang hari.
7. Untuk kebutuhan investasi selain software dan biaya operasional Roll-Out CIS-RISI agar Direksi melakukan studi yang komprehensif
mengenai metode pengadaan maupun cara pembiayaannya. Misalnya
kemungkinan menggunakan scheme leasing untuk hardware, dan pembiayaan langsung dari APLN untuk operasional costs, dll.
8. Direksi akan melakukan studi lebih lanjut tentang masalah ini dan
melaporkan kepada Dekom pada kesempatan berikut.” ------------
Hlm. | 101Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
proyek CIS-RISI karena dapat mengatasi permasalahan yang
terjadi akibat lemahnya sistem IT pada PLN Disjaya, kemudian
dalam hal masalah biaya ( ) CIS-RISI akan dinegosiasikan
kembali. Dan Surat Nomor: 2117/061/DIRUT/ 2001, tanggal 14
Agustus 2001 pada kenyataannya
. Sehingga tidak benar PEMOHON BANDING
(Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan dengan cara mengirimkan Surat Nomor: 2117/061/
DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001. Dengan demikian, fakta
tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan
kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. -----------------
7.3. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 603, butir keempat), yang
menyatakan:
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
.
cost
judex factie
judex
factie
judex factie
telah diketahui dan disetujui
oleh rapat Direksi
surat Dakwaan
(hlm. 10, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 502)
“
”
Bahwa meskipun belum mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris,
pada tanggal 23 November 2001 melalui surat Nomor: 3163/070/Sekper/2001 memberitahukan Margo Santoso selaku GM PT. PLN Disjaya
dan Tangerang bahwa Dewan Komisaris telah menerima dan mendukung rencana Outsourcing Roll Out CIS RISI dan menyetujui permintaan PT.
PLN Disjaya dan Tangerang untuk melanjutkan negosiasi dengan PT.
Netway dan meminta Margo Santoso agar melanjutkan proses negosiasi tersebut dengan menyertakan Pejabat Kantor Pusat;
Hlm. | 102Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan,
Bahwa fakta (hukum) tersebut dibantah oleh Terdakwa,
. Keterangan Terdakwa ini diperkuat
dengan bukti Surat No. 3163/070/Sekper/2001 tanggal 23
Nopember 2001, sehingga menjadi nyata surat tersebut telah
didasarkan atas persetujuan dari Dewan Komisaris
sebagaimana tertulis di dalam Kesimpulan Rapat Konsultasi
Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001, di Hotel
Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh
selaku Komisaris Utama. Adapun Surat No. 3163/
Sofyan A. Djalil
Margo Santoso
Sofyan A. Djalil
karena antara Direksi dan Komisaris tidak terjadi kesepakatan di
rapat-rapat resmi, kemudian Komisaris masih menjembatani dengan
cara ngomong dari hati ke hati, sehingga staf dari Komisaris dan staf
Direksi tidak hadir. Kemudian karena tidak ada staf Direksi dan
Komisaris yang hadir, Saksi bertindak sebagai note taker. Saksi
membuat catatan di Hotel Bimasena Jakarta, kemudian Saksi tanda
tangani. Komisaris juga mempunyai konsen, jika seandainya CIS-RISI
tidak dilaksanakan, maka kerugian PLN atau kebocoran cukup besar.
Dari pihak Komisaris sebenarnya mendukung program tersebut guna
menghindari kebocoran keuangan PLN. Pada rapat konsultasi 8
Oktober 2001 di Hotel Bimasena Jakarta, yang dimaksud pihak
ketiga adalah PT. Netway Utama. Komisaris setuju perihal
kepemilikan copy right oleh PT. Netway Utama. Pada tahun 2001
konsep OSCO sudah tidak dipergunakan lagi. Komisaris mendukung
pekerjaan CIS, tetapi tidak dengan harga.
tidak
benar Terdakwa pada 23 Nopember 2001, tanpa persetujuan dari
Dewan Komisaris mengirim surat No. 3163/070/Sekper/2001
kepada saksi
Hlm. | 103Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, didasarkan atas
poin-poin Kesimpulan Rapat Dirut dan Dekom, yang
menyatakan,
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh fakta, Surat
tersebut nyata-nyata didasarkan atas Kesimpulan Rapat
Konsultasi Terbatas Dirut dan Dekom pada 8 Nopember 2001,
di Hotel Bimasena Jakarta, yang ditandatangani oleh saksi
selaku Komisaris Utama dan pada
rapat tersebut. Sehingga diperoleh Fakta Hukum, yaitu
atas surat Terdakwa No.
3163/070/Sekper/2001, tanggal 23 Nopember 2001, kepada
. Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON
BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan dengan cara
. Dengan
demikian, fakta tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta
hukum dan kemudian dijadikan pertimbangan hukum ole
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi.
“
”
3. Dewan Komisaris sangat mendukung dengan rencana Roll-Out CIS RISI
tersebut karena akan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi akibat
lemahnya system IT di Distribusi Jaya dan Tangerang selama ini.
5. Atas pertimbangan di atas Direksi dan Dekom PLN melihat perlunya kerjasama dengan pihak ketiga, khususnya dengan pihak yang telah
mengembangkan system CIS-RISI, dalam hal software untuk Roll-Out
CIS-RISI, sehingga Roll-Out tersebut dapat berjalan sesuai dengan
harapan dan aspek reliability dan accountability dapat
dipertanggungjawabkan, sedangkan masalah cost akan dinegosiasi kembali.
Sofyan A. Djalil
adanya
persetujuan dari Dewan Komisaris
Margo Santoso
note taker
mengirimkan Surat Nomor:
2117/061/ DIRUT/2001, tanggal 14 Agustus 2001
h
judex factie
Hlm. | 104Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
7.4. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 604, butir kedua), yang menyatakan: --
Fakta (hukum) tersebut tidak jelas sumbernya (saksi yang
menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta (hukum)
Bahwa Terdakwa tanpa sepengetahuan Direksi mengirimkan surat
Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada Dewan
Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS RISI
dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak senilai
Rp. 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh
dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga tersebut tidak
melalui rapat Direks i;
surat
Dakwaan (hlm. 12, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm.
535)
Sunggu Anwar Aritonang
Juanda
NIW
Hlm. | 113Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
parafnya. Tetapi, jika subject-nya menyangkut satu domain Direktorat,
cukup satu Direktur terkait yang paraf. Sehingga, bisa ditelusuri dari
mana dan siapa konseptor atau drafter surat tersebut. Saksi mengikuti
Rapat Konsultasi dengan Direksi-Komisaris. Yang pertama tanggal 29
Oktober 2003, 7 Nopember 2003 dan 20 Nopember 2003. Saksi
mencatat item yang pada prinsipnya Dewan Komisaris sangat
mendukung program CIS-RISI ini, oleh karena bisa meningkatkan
revenue protection dan meningkatkan pelayanan pelanggan, dan
pesan dari Dewan Komisaris adalah melakukan list cost prinsiple.
Semua anggota Direksi menghadiri rapat konsultasi dengan Dewan
Komisaris. Terkait harga kontrak yang diajukan oleh Sdr.
adalah wajar.
terdapat 3 (Tiga) rapat konsultasi Direksi-Dewan Komisaris terkait
masalah CIS RISI yaitu pada tanggal 29 Oktober 2003, 7 Nopember
2003 dan 20 Nopember 2003
bahwa Saksi melaporkan kepada PLN Pusat kepada Direktur
Pelayanan Pelanggan dan Niaga melalui surat, dan surat tersebut
ditembuskan juga kepada seluruh Direksi, termasuk Direktur Utama.
Oleh karena surat Direktur Niaga yang ditujukan kepada Saksi juga
ada tembusannya, jadi Saksi mengikuti seperti itu. Dan di dalam surat
tersebut, Saksi menyatakan bahwa telah terjadi negosiasi dan
penurunan harga dari Rp.142 milyar menjadi Rp.137 milyar, termasuk
kondisi kenapa harga bisa turun
bahwa
tidak benar apabila Direksi tidak mengetahui mengenai harga kontrak
Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga
puluh dua juta rupiah) adalah harga yang wajar
Margo
Santoso
Fahmi Mochtar,
Terdakwa
Di samping itu, saksi menerangkan
. Keterangan saksi ini diperkuat
dengan keterangan saksi yang menerangkan
. Terakhir, sejalan dengan
keterangan saksi-saksi tersebut, menerangkan
. Keterangan
Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:
03282/061/Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, yang
senyatanya surat tersebut ditembuskan kepada Dewan Direksi.
Hlm. | 114Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Dan sampai dengan saat ini “tidak pernah” ada bukti bahwa
Surat tersebut mendapat penolakan dari Dewan Direksi. ------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan
Terdakwa, dan bukti surat di atas, diperoleh Fakta Hukum
bahwa Surat Nomor: 03282/061/
Dirut/2003, tanggal 14 Nopember 2003, beserta juga dengan
harga wajar kontrak yang sudah disepakati. Di samping itu,
Surat tersebut diparaf oleh saksi , yang
mana menurut tata laksana surat di dalam PLN, orang yang
. Oleh karena itu, tidak
benar PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Dengan demikian, fakta
tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan
kemudian dijadikan pertimbangan hukum oleh
Tingkat Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ----------------
7.8. Bahwa tidak benar dan menyesatkan fakta (hukum)
Tingkat Pertama (hlm. 606, butir ketiga), yang menyatakan: --
Direksi mengetahui
Sunggu Anwar Aritonang
memparaf surat adalah pengonsep surat
mengirimkan surat
Nomor: 03282/061/Dirut/2003 tanggal 14 Nopember 2003 kepada
Dewan Komisaris PT. PLN untuk meminta persetujuan izin Roll Out CIS
RISI dengan menyatakan bahwa Direksi berkesimpulan harga kontrak
senilai Rp.137.132. 000.000,- (seratus tiga puluh tujuh milyar seratus
tiga puluh dua juta rupiah) adalah wajar, padahal penentuan harga
tersebut tidak melalui rapat Direksi.
judex factie
judex factie
“Bahwa atas dasar surat Terdakwa Nomor 03282/061/Dirut/2003 tesebut,
Dewan Komisaris melalui surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003 tanggal 21
November 2003 memberikan jawaban bahwa Dewan Komisaris menilai
Hlm. | 115Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
masih perlu dilakukan penghematan terhadap beberapa unsur biaya seperti
biaya sewa kendaraan, biaya kantor, biaya komunikasi dan training board
sehingga belum dapat memberikan persetujuan, namun Terdakwa dalam
surat Nomor: 03618/06l/Dirut/ 2003 tanggal 22 Desember 2003 kepada
GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan seolah-olah
Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga untuk efektifitas
pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa memerintahkan
Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru dengan melibatkan
anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga Fahmi Mochtar membuat
Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16 Januari 2004 tentang Penunjukan
PT. Netway Utama sebagai Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll
Out CIS RISI di seluruh Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN
Disjaya dan Tangerang dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,-
(seratus tiga puluh tujuh milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta
membentuk Tim Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan
Tangerang Nomor : 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004
yang diketuai oleh Hariyanto; ” ----------------------------------------------
Fakta hukum tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
.
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta-fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan
. Serta
. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi
, yang menerangkan
judex factie
bahwa
dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom,
terdapat kata-kata “on actual basis” dan kata-kata “kami (Dekom)
mendukung” dalam Surat Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember
2003, tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi ulang, dan
melapor kembali kepada Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137
Milyar
bahwa dalam Surat Nomor 19.pst.
surat Dakwaan
(hlm. 13, butir pertama) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 537)
Parno Isworo
Juanda NIW
Hlm. | 116Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
tanggal 21 Nopember 2003 dari Dekom, terdapat kata-kata “on actual
basis” dan kata-kata “kami (Dekom) mendukung” dalam Surat
Nomor 19.pst. tanggal 21 Nopember 2003, tidak ada permintaan
untuk melakukan negosiasi ulang, dan melapor kembali kepada
Dekom setelah harga kontrak menjadi Rp.137 milyar
bahwa pada tanggal 22 Desember 2003, Saksi
mendapat surat dari Direktur Utama PLN tentang CIS-RISI. Kemudian
Saksi menginterpretasikan bahwa pekerjaan Roll Out CIS RISI dapat
disetujui untuk dilaksanakan, di mana kontrak dengan PT. Netway
Utama adalah Roll Out, Software dan Support implementasinya. Di
samping itu juga, agar dibentuk tim supaya pelaksanaannya dapat
efektif Saksi mendapatkan surat tembusan dari Dewan Komisaris
tertanggal 21 Nopember 2003. Saksi menginterpretasikan Surat
Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003 sebagai
perintah dari Terdakwa
bahwa
Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,
bukanlah suatu perintah untuk tanda tangan kontrak. Melainkan
Surat dimaksud untuk melanjutkan proses. Dan Surat tersebut
ditembuskan ke Dewan Komisaris. Saksi memparaf Surat Dirut ke GM
Disjaya nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, di
mana sebelumnya terdapat paraf dari Sdr. Saksi
menyodorkan Surat No. 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember
2003 untuk ditandatangani oleh Terdakwa
bahwa Terdakwa
menandatangani Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, yang mana pengonsep surat tersebut adalah Sdr.
Surat tersebut telah sesuai dengan
permintaan Dewan Komisaris sebagaimana dituangkan dalam surat
. Serta
. Keterangan
saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi ,
yang menerangkan
.
. Kemudian terdapat fakta, yaitu
keterangan saksi , menerangkan
. Serta
. -----------------------------
Terakhir, keterangan saksi-saksi tersebut ditegaskan oleh
keterangan , yang menerangkan
.
Fahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Zulkifli
Terdakwa
Sunggu Anwar Aritonang
Hlm. | 117Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003 Surat
dimaksud bukanlah surat perintah untuk tanda tangan kontrak
Roll Out
Roll Out
point
“Bahwa usulan untuk pekerjaan outsourcing Roll-Out CIS-RISI dapat disetujui untuk dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan yang diminta oleh Dewan Komisaris.
. Dan
.
Keterangan Terdakwa ini diperkuat dengan bukti surat Nomor:
19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003, di mana Surat
dimaksud tidak pernah menyatakan bahwa Dewan Komisaris
belum dapat memberikan persetujuan karena di dalam
pekerjaan CIS-RISI harus dimintakan persetujuan
RUPS, dan tidak ada permintaan untuk melakukan negosiasi
ulang dan melaporkan kembali kepada Dekom setelah harga
kontrak menjadi Rp. 137 milyar. Dalam surat dimaksud tertulis
jelas dan nyata bahwa Dewan Komisaris pada prinsipnya dapat
mendukung usulan kontrak pelaksanaan CIS-RISI
keseluruh PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang,
serta surat tersebut ditembuskan kepada GM PT. PLN (Persero)
UBD Jaya Tangerang. Kemudian dikuatkan juga oleh Bukti
Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003,
di mana pada 1 (Satu) dinyatakan, --------------------------
” ----------------
Di samping itu, Surat tersebut juga ditembuskan kepada
Dewan Komisaris dan Direksi PT. PLN (Persero). ------------------
Berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa,
dan Bukti Surat di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa
Dewan Komisaris telah memberi persetujuan karena Dekom
pada prinsipnya dapat mendukung usulan kontrak
pelaksanaan Roll Out CIS-RISI. Dan Terdakwa bukanlah orang
yang membuat Surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, melainkan Surat tersebut telah mendapat paraf
dari saksi selaku Direktur Pelayanan Sunggu Anwar Aritonang
Hlm. | 118Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pelanggan dan Niaga, yang mana menurut tata laksana surat di
dalam PLN, orang yang memparaf surat adalah orang yang
mengonsep surat dimaksud. Surat Nomor: 03618/06l/
Dirut/2003, tanggal 22 Desember 2003, juga ditembuskan
kepada Dewan Komisaris dan juga Direksi yang sampai saat ini
tidak pernah diketemukan bukti bahwa Dewan Komisaris dan
juga Direksi menolak dengan tegas surat dimaksud. Dalam
poin 1 (Satu) Surat Nomor: 03618/06l/ Dirut/2003, tanggal 22
Desember 2003, nyata-nyata tertulis bahwa GM Disjaya dalam
hal ini saksi harus memerhatikan ketentuan
yang diminta oleh Dewan Komisaris. Apabila merujuk pada
Surat Nomor: 19.Pst/DK-PLN/2003, tanggal 21 Nopember 2003
yang juga ditembuskan kepada GM PLN Disjaya, maka GM PLN
Disjaya haruslah dipandang mengetahui maksud permintaan
dari Dewan Komisaris.-------------------------------------------------
Di samping itu, ditemukan fakta hukum bahwa tidak benar
adanya perintah PEMOHON BANDING (Terdakwa) agar saksi
membuat Surat No. 047/061/D.IV/2004, tanggal
16 Januari 2004. Di mana hal tersebut merupakan interpretasi
dari saksi . Oleh karena itu, tidak benar
PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Fahmi Mochtar
Terdakwa dalam
surat Nomor: 03618/06l/Dirut/2003 tanggal 22 Desember 2003
kepada GM PT. PLN (Persero) Disjaya dan Tangerang menyatakan
seolah-olah Dewan Komisaris telah memberi persetujuan sehingga
untuk efektifitas pelaksanaan Outsourcing Roll Out CIS RISI Terdakwa
memerintahkan Fahmi Mochtar membentuk Kepanitiaan yang baru
dengan melibatkan anggota Tim Re-Negosiasi yang lama. Sehingga
Fahmi Mochtar membuat Surat No.047/061/D.IV/2004 tanggal 16
Hlm. | 119Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Januari 2004 tentang Penunjukan PT. Netway Utama sebagai
Pelaksana Pekerjaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI di seluruh
Area Pelayanan dan Kantor Distribusi PT. PLN Disjaya dan Tangerang
dengan nilai pekerjaan Rp 137.132.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh
milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah) serta membentuk Tim
Penyusunan Kontrak dengan SK GM PT. PLN Disjaya dan Tangerang
Nomor: 012.K/02l/GMS.IV/2004 tanggal 10 Februari 2004 yang
Bahwa Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang menghubungi Fahmi Mochtar dan mendesak agar segera menandatangani
kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret
2004, sehingga Fahmi Mochtar bersama Gani Abdul Gani pada tanggal 29
April 2004 menandatangani surat perjanjian kerjasama Outsourcing Roll Out CIS RISI antara PLN Disjaya dengan PT. Netway Utama Nomor: PLN
Disjaya 122.PJ/061/D.IV/2004 dan Nomor: PT. Netway Utama Nomor:
800/Net/PJR/IV/2004 dengan jangka waktu pelaksanaannya 24 bulan (multiyears);
Bahwa penandatangan kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya
persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), padahal sesuai dengan Anggaran Dasar PT. PLN (Persero) Tahun 1998 terhadap
perjanjian kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain yang mempunyai
dampak keuangan bagi Perseroan untuk jangka waktu lebih dari 1 (Satu) tahun atau 1 (Satu) siklus usaha hanya dapat dilakukan Direksi setelah
Hlm. | 120Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham dan persetujuan
tersebut diberikan setelah mendengar pendapat dan saran dari Komisaris dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku; ” ------------------------
Fakta (hukum) tersebut di atas tidak jelas sumbernya (saksi
yang menerangkannya) dan tidak sesuai dengan fakta yang
sesungguhnya terungkap di depan persidangan. Fakta tersebut
dikutip oleh Tingkat Pertama dari
. -----
Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) dengan tegas menolak
dan keberatan atas fakta (hukum) tersebut karena tidak sesuai
dengan fakta yang sesungguhnya terungkap di depan
persidangan, di mana saksi menerangkan
. Serta
.
Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini ditegaskan
oleh keterangan saksi , yang menerangkan
.
judex factie
bahwa
Saksi tidak mengetahui, di mana secara berulang Terdakwa
memerintahkan Sdr. untuk menghubungi
Saksi agar Saksi segera menyelesaikan kontrak dengan PT. Netway
Utama Tim Pembuat Kontrak melaporkan kepada Saksi, bahwa
General Manager tidak mempunyai kewenangan untuk
menandatangani kontrak CIS-RISI. Kemudian Saksi menghadap
Terdakwa untuk menyampaikan bahwa Saksi tidak mempunyai
kewenangan untuk menandatangani kontrak karena batasan-batasan
dan rencana untuk pembuatan Hak Cipta. Setelah menghadap
Terdakwa, Saksi menyodorkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh
Tim Penyusun Kontrak untuk ditandatangani oleh Terdakwa
bahwa
program CIS-RISI yang ada pada Distribusi DKI secara spesifik
dinyatakan dalam RKAP 2002, lalu dialokasikan anggarannya
sejumlah Rp.150 milyar. Setelah RKAP disetujui, Direksi mengerti
bahwa program CIS-RISI pun juga telah disetujui Anggaran CIS-RISI
diluncurkan atau berarti dianggarkan kembali dalam RKAP 2003.
Pekerjaan CIS-RISI tidak pernah dimintakan untuk dihentikan oleh
surat Dakwaan
(hlm. 13, butir kedua) dan/atau Surat Tuntutan (hlm. 545)
Fahmi Mochtar
Sunggu Anwar Aritonang
Parno Isworo
Hlm. | 121Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Pemegang Saham Dalam catatan RUPS RKAP tahun 2003, dan RUPS
RKAP 2004 terdapat catatan mengenai RUPS yang meminta supaya
PLN melakukan outsourcing. Yang mana Pegawai diminta supaya
dikurangi, agar lebih efisien Setiap kali di dalam RUPS, Kuasa
Pemegang Saham mengatakan,
“ini kalau setiap kali sudah di setujui dalam RUPS, terus kemudian waktu mau tanda tangan kontrak, minta izin RUPS lagi, menjadi berlebihan.”
Sehingga, pada saat itu sudah dipikirkan mengenai threshold, atau
ambang berapa yang boleh disetujui oleh Direksi. Direksi PT.
PLN (Persero) periode 1998 – 2008 selalu mendapatkan acquit et de
charge
bahwa dalam keputusan RUPS tanggal
31 Desember 2003, terdapat butir yang menyatakan perusahaan PLN
harus melakukan outsourcing untuk meningkatkan tingkat
perusahaan. Kemudian Dewan Komisaris juga memberikan catatan
dalam RUPS tersebut, yaitu agar supaya pengadaan CIS-RISI
dilakukan sesuai aturan dan memegang prinsip list cost. PLN harus
melakukan outsourcing adalah Keputusan RUPS RKAP 2004 Apabila
Direksi menentang keputusan RUPS, maka Direksi akan mendapatkan
sanksi
bahwa jika tidak ada
acquit et de charge yang pelaksanaannya dilakukan oleh Deputi,
Direksi sudah diganti. Sanksi apabila Direksi tidak mendapatkan
acquit et de charge, Direksi tersebut akan diganti. Saksi mengetahui
mengenai RKAP 2001, 2002, dan 2003, dan juga pernah dilaporkan
Laporan Manajemen mengenai pelaksanaan-pelaksanaan yang
dilakukan oleh PT. PLN (Persero). Dampak efek signifikan adalah
secara umum yang bisa merugikan perseroan secara signifikan dan
menimbulkan liabilities, sehingga berakibat pada potential liabilities
pada pemegang saham dalam hal ini pemerintah
bahwa tidak ada spesifik kerugian, dan jika memang
ada, maka ada lampu merah dari Deputi, serta ada laporan khusus
.
.
------------------------------------------
---------------------------------------
Serta
. Keterangan saksi ini sesuai dengan keterangan saksi
, menerangkan
.
. Keterangan saksi ini diperkuat dengan keterangan saksi
, yang menerangkan
. Serta Saksi
menerangkan
Juanda NIW
Laksamana Sukardi
Hlm. | 122Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
dari auditor
bahwa dalam prakteknya Kuasa
Pemegang Saham menyetujui RUPS RKAP perusahaan, artinya pada
tahun itu disetujui anggarannya, akan tetapi tidak ada permintaan
dari Dewan Direksi, bahwa proyek ini sudah mendapat izin RUPS atau
tidak, namun Saksi selaku Kuasa Pemegang Saham dalam Good
Governance, Saksi memberikan keleluasaan tugas pokok dan fungsi 3
organ utama di dalam BUMN, Pemegang Saham, Komisaris dan
Direksi, dan harus taat terhadap asas dan peraturan perundangan.
Proyek Roll Out CIS-RISI tidak pernah ditolak oleh Pemegang Saham
dalam RUPS. Saksi menerima informasi Laporan Manajemen
Saksi menandatangani RUPS RKAP 2002
bahwa Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa berulang-ulang
mendesak Sdr. untuk segera menandatangani
perjanjian antara PT. Netway Utama dan PLN Disjaya
bahwa Sdr.
meminta kepada Terdakwa untuk menandatangani Surat
Kuasa Khusus. Kemudian Terdakwa menandatangani Surat Kuasa
Khusus setelah meminta pertimbangan dari Sdr.
yang mana Sdr. memberikan pertimbangan bahwa
.
. Keterangan Saksi ini sesuai dengan saksi
, menerangkan
. Dan
.------------------------------
Kemudian bantahan terhadap fakta (hukum) ini diperkuat
dengan keterangan saksi , yang menerangkan
. Akhirnya
sejalan dengan itu, menerangkan
---------------------------------
Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan
Terdakwa tersebut, maka diperoleh fakta hukum bahwa
Terdakwa tidak pernah menghubungi saksi
untuk mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu,
bahwa Surat Kuasa Khusus diajukan sendiri oleh saksi
, dan bukan merupakan inisiatif dari Terdakwa untuk
Roes
Aryawijaya
Budi Harsono
Fahmi Mochtar
Terdakwa Fahmi
Mochtar
Rex Panambunan
Rex Panambunan
Fahmi Mochtar
Fahmi
Mochtar
Surat Kuasa Khusus tersebut dibutuhkan untuk mengurus hak
kepemilikan CIS-RISI di Pengadilan
Hlm. | 123Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
mempercepat penandatanganan kontrak. Di samping itu juga,
anggaran pekerjaan CIS-RISI sudah disahkan dalam
RKAP tahun 2002, dan diluncurkan tahun 2003 dan 2004, di
mana Pemegang Saham tidak pernah memberhentikan proyek
CIS-RISI atau menarik dana yang dicadangkan. Serta
dalam hal ini pun Direksi selalu mendapatkan
dari RUPS. ------------------------------------------------------
Oleh karena itu, tidak benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)
telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan cara
Serta tidak benar
PEMOHON BANDING (Terdakwa) telah menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan dengan cara
. Dengan demikian, fakta tersebut tidak
dapat dikualifikasi sebagai fakta hukum dan kemudian
dijadikan pertimbangan hukum oleh Tingkat
Pertama, untuk menyatakan unsur menyalahgunakan
kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya
karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi. ---------------
7.10. Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) tidak sependapat
dengan pertimbangan hukum Tingkat Pertama
(hlm. 608, alinea pertama), yang menyatakan: ------------------
Roll Out
Roll Out
acquit et de
charge
Terdakwa selama masa proses penyusunan kontrak berulang-ulang
menghubungi saksi dan mendesak agar segera
menandatangani kontrak dengan PT. Netway Utama dan untuk itu
Terdakwa menerbitkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0016-l
SKu/020/Dirut/2004 tanggal 26 Maret 2004.
penandatangan
kontrak tersebut dilakukan tanpa adanya persetujuan Rapat Umum
Pemegang Saham (RUPS)
judex factie
judex factie
Fahmi Mochtar
Hlm. | 124Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
“
;” ---------------------------------
Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut di atas,
maka Majelis berpendapat, perbuatan Terdakwa yang telah menyetujui
penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam pengadaan Jasa
Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya tidak sesuai dengan
Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002
tentang Pedoman Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan
Keputusan Direksi Nomor: O38.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan
Barang dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN yang
dimuat dalam Tambahan Berita Negara RI tanggal 12 Mei 1998 Nomor
38, dengan demikian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah
terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa
Bahwa pertimbangan hukum Tingkat Pertama
tersebut keliru dan menyesatkan. Oleh karena itu perlu lebih
dahulu dibuktikan 2 (dua) isu hukum dalam pertimbangan
hukum tersebut, yakni, pertama, apakah benar penunjukan
langsung tersebut tidak sesuai dengan
Kedua, apakah benar PEMOHON BANDING (Terdakwa)
Bahwa SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tentang
Pengadaan Barang dan Jasa di PT. PLN (Persero) pada Bab
IV.4 mengatur mengenai penunjukan langsung. Menurut Surat
Keputusan tersebut penunjukan langsung dapat dibenarkan
dengan ketentuan sebagai berikut: --------------------------------
judex factie
Keputusan Direksi PT
PLN (Persero) Nomor: 138.K/010/DIR/2002 tentang Pedoman
Pelaksanaan Outsourcing Pelayanan Pelanggan dan Keputusan
Direksi Nomor: 038.K/92O/DlR/1998 tentang Pengadaan Barang
dan Jasa di PT PLN (Persero) dan Anggaran Dasar PT PLN ?
telah
menyetujui penunjukan langsung PT. Netway Utama dalam
pengadaan Jasa Outsourcing Roll Out CIS RISI PT PLN Disjaya ?
Pengadaan barang/ jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung untuk jenis pekerjaan/pengadaan sebagai berikut:
Hlm. | 125Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
a. Pekerjaan yang kebutuhannya sangat mendesak yang tidak dapat ditunda-tunda lagi berhubung dengan telah terjadinya bencana, untuk menghindarkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengancam jiwa manusia dan
.b. Pengadaan barang/jasa yang sifat kebutuhannya hanya dapat
dipenuhi oleh rekanan tertentu, atau yang
dapat melaksanakan pekerjaan spesifik. Pengadaan barang spesifik harus memenuhi syarat sebagai berikut:Rekanan yang bersangkutan harus merupakan pabrikan (engine maker dan atau primary manufacture) atau agen tunggal yang dibuktikan denganperjanjian keagenan dengan pabrikan yang bersangkutan, izin dari Departemen Perdagangangan dan Perindustrian serta tersedianya daftar harga/daftar produk barang/jasa spesifik beserta unit harga penawaran (price quotation/ catalog/performa invoice) dari pabrikan yang bersangkutan.
Roll Out
Law Office of Remy & Darus
Outsourcing
menghindarkan kerugian PLN yang lebih besar
satu-satunya yang menjual barang-barang bersangkutan (barang-barang spesifik)
Menurut SK Direksi No. 038.K/920/Dir/1998 tersebut di atas,
jenis pekerjaan CIS-RISI adalah memenuhi
persyaratan untuk dilakukan Penunjukkan Langsung karena
pekerjaan tersebut dimaksudkan untuk
. Hal
tersebut juga telah sesuai dengan Kajian Hukum dari Kantor
“Penunjukkan Langsung” di bawah tanggung jawab Pimpinan
Unit atau
dapat dilakukan bilamana
RKAP Tahun 2002 hal 5
RKAP Tahun 2002 hal 57
RKAP Tahun 2003 hal 10
General Manager judex factie
judex factie
Hlm. | 132Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
c. Dalam risalah rapat konsultasi Dewan Komisaris dengan Direksi PT. PLN (Persero) pada tanggal 29 Oktober 2003, dinyatakan bahwa CIS RISI merupakan sistem informasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan ; ( )
d. Dalam RUPS RKAP Tahun 2004, Dewan Komisaris menyatakan pendapatnya pada butir 4.6 sebagai berikut: -------------------------
“
” (-------------------------------------------
e. Dalam Laporan Tahun 2004 program CIS RISI ini telah dilaporkan kepada RUPS dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham (
f. Dalam Laporan Tahun 2005 program CIS RISI PLN Distribusi Jaya dan Tangerang ini dilaporkan kepada pemegang saham dan tidak mendapat penolakan atau catatan dari pemegang saham ( ) --
g. Kebenaran adanya RUPS RKAP Tahun 2002, 2003, 2004 dan
Laporan Tahun 2004 dan Tahun 2005 dibenarkan oleh saksi , saksi , ,
dan saksi ; -------------------------
h. Bahwa seluruh proses pembentukan tim untuk melakukan kajian dan perundingan dengan PT. Netway Utama telah sesuai dengan ketentuan yang ada di PT. PLN (Pesero) sebagaimana diterangkan
oleh saksi dansaksi .
revenue ptotection
Management Roll-Out
Management Roll-Out
Management
RISALAH RAPAT halaman 4
RUPS RKAP Tahun 2004)
Laporan Management tahun 2004 halaman 16 – 17
Laporan Management tahun 2005 halaman 22 – 23
Sofyan A Djalil Suyut Wartadipraja Parno Isworo Joko Paryanto, Djuanda Nugraha Ibrahim
Margo Santoso, Joko Tetratmo, Pandu Angklasito,Budi Harsono
Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas tidak
terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah
melakukan “penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.
Untuk pelaksanaan program Roll-Out CIS RISI keseluruhan UP PT. PLN (Persero) UBD Jakarta Raya dan Tangerang dan pengadaan hardware secara sewa agar tetap dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta berdasar least cost principle untuk memperoleh nilai kontrak yang wajar dan dapat dipertanggung jawabkan;
Hlm. | 133Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
8. MAJELIS HAKIM TINGKAT PERTAMA TELAH KELIRU
DALAM MEMPERTIMBANGKAN UNSUR “YANG DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA”
Agustina
Arumsari
Agustina Arumsari
8.1. Bahwa Pertimbangan hukum Tingkat Pertama
pada halaman 609, alinea keempat), menyatakan: ----------
8.2. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata karena dalam mempertimbangkan adanya kerugian
negara hanya berdasarkan keterangan ahli
yang tidak diberikan berdasarkan hasil
pemeriksaan kerugian dengan cara melakukan audit
sesuai standar audit yaitu dengan cara melakukan
konfirmasi terhadap semua pihak yang terkait; ------------
8.3. Tingkat Pertama melakukan kekeliruan yang
nyata, karena pendapat Tingkat Pertama yang
mempertimbangkan adanya kerugian negara berdasarkan
pendapat ahli dengan mengambil alih
penghitungan
judex factie
Judex factie
Judex factie
judex factie
Ahli Teknologi Informasi dari Universitas
Indonesia. Berita Acara Pemeriksaan ( ) Ahli IT yang
menerangkan pendapat Ahli atas pekerjaan Roll-Out
“
” --------
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dihubungkan
dengan keterangan Ahli dari BPKP dan laporan Hasil Penghitungan
Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi
dalam Pengadaan Outsourcing Roll Out Customer Information System-
Rencana Induk Sistem Informasi (CIS-RISI) pada PT PLN (Persero)
Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, diketahui bahwa biaya riil atas
pengadaan tersebut sejumlah Rp. 46.089.008.416, 67 (empat puluh
enam milyar delapan puluh sembilan juta delapan ribu empat ratus
enam belas rupiah enam puluh tujuh sen) sehingga …dst
BAP
Hlm. | 134Memori BandingIr. EDDIE WIDONO SUWONDHO, Msc.
Customer Information System – Rencana Induk Sistem
Informasi (CIS-RISI) pada PT. PLN (Pesero) Distribusi Jakarta
Raya dan Tangerang Tahun 2004-2006 ditandatangani 17
Desember 2010.
Judex factie
Ahli Teknologi
Informasi dari Universitas Indonesia man-month
Roll-Out
man-month man-
month.
Judex factie
Penghitungan kerugian negara ini tidak
tepat karena hanya berdasarkan pendapat yang tidak