Manajemen Sda Dan Lingkungan (Marliani)

Tugas Individu

MANAJEMEN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

“Pengelolaan Lingkungan Dan AMDAL”

OLEH

MARLIANID1 A1 11 142

JURUSAN AGRIBISNIS

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS HALUOLEO

KENDARI

2013

I. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

a. Pengertian Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk

melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan,

pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan

pengendalian lingkungan hidup.

Lingkungan hidup sendiri memiliki arti kesatuan ruang dengan semua

benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, temasuk manusia dan perilakunya yang

mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta

makhluk hidup lain.

Sehubungan dengan pemanfaatan sumber daya alam, agar lingkungan

tetap lestari, harus diperhatikan tatanan/tata cara lingkungan itu sendiri. Dalam hal

ini manusialah yang paling tepat sebagai pengelolanya karena manusia memiliki

beberapa kelebihan dibandingkan dengan organisme lain.

Manusia mampu merombak, memperbaiki, dan mengkondisikan

lingkungan seperti yang dikehendakinya, seperti:

1. manusia mampu berpikir serta meramalkan keadaan yang akan datang

2. manusia memiliki ilmu dan teknologi

3. manusia memiliki akal dan budi sehingga dapat memilih hal-hal yang

baik.

Menurut ensiklopedia Umum (1977) lingkungan adalah alam sekitar

termasuk orang-orangnya dalam hidup pergaulan yang mempengaruhi manusia

sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan kebudayaannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia(1983) lingkungan adalah segala sesuatu yang ada

diluar suatu organisme meliputi:

1. Lingkungan mati (abiotik) yaitu lingkungan diluar suatu organisme yang

terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia,

suhu, cahaya, gravitasi, atmosfir dan lainnya.

2. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan diluar suatu organisme yang

terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Menurut Undang – Undang RI No. 4 tahun 1982, tentang ketentuan-

ketentuan pokok Pengelolaan lingkungan hidup dan Undang-Undang RI No 23

tahun 1997 tentang Pengolahan Lingkungan Hidup, dikatakan bahwa Lingkungan

Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan, dan mahluk

hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lainnya.

Lingkungan Hidup merupakan bagian resmi kebijakan pemerintah.

Dengan masuknya lingkungan hidup sebagai bagian kebijakan pemerintah

pembangunan ekonomi diisyaratkan untuk berwawasan lingkungan dengan tujuan

untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan

berkesinambungan yang tidak mengalami keambrukan karena rusaknya

lingkungan hidup. Pembangunan telah menyebabkan kerusakan lingkungan yang

parah dan luas yang mengancam berlanjutnya pembangunan. Kerusakan

lingkungan hidup dan dampaknya yang parah menunjukkan bahwa sistem

pengelolaan lingkungan hidup kita telah gagal membuat pembangunan kita

berwawasan lingkungan.

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan

fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan,

pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian

lingkungan hidup (Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 1997). Lebih lanjut

dikatakan dalam Pasal 3 UU Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 23 Tahun 1997,

bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang diselenggerakan dengan asas

tanggungjawab, asas keberlanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan

pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka

pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat

Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertagwa kepada Tuhan Yang maha Esa.

Dan yang menjadi sasaran pengelolaan lingkungan hidup ini adalah (Pasal 4

UUPLH No. 23 Tahun 1997):

1. Tercapainya keselarasan dan keseimbangan antara manuisa dengan

lingkungan hidupnya.

2. Terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan lingkungan hidup yang

memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina lingkungan hidup.

3. Terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan

4. Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup.

5. Terkendalinya pemanfaatan sumer daya secara bijaksana.

6. Terlindunginya Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap dampak usaha

dan/atau kegiatan diluar wilayah Negara yang menyeabkan pencemaran

dan/atau perusak lingkungan hidup. (dalam Neolaka,2008)

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) telah

merancang tujuan dari pengelolaan lingkungan hidup yaitu (tahun 2004-2009):

Mewujudkan perbaikan kualitas fungsi lingkungan hidup dengan:

1. Penurunan beban pencemaran lingkungan meliputi air, udara, atmosfir, laut

dan tanah.

2. Penurunan laju kerusakan lingkungan hidup yang meliputi sumber daya air,

hutan dan lahan, keanekaragaman hayati, energi dan atmosfir, serta ekosistem

pesisir laut.

3. Terintegrasinya dan diterapkannya pertimbangan pelestarian fungsi

lingkungan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta

pengawasan pemanfaatan ruang dan lingkungan.

Meningkatnya kepatuhan para pelaku pembangunan untuk menjaga kualitas

fungsi lingkungan hidup.

Mewujudkan tata pemerintahan yang baik dibidang pengelolaan lingkungan

hidup. Dengan terwujudnya pengarusutamaan prinsip tata pemerintahan dalam

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dipusat dan daerah

( Zoer`aini,2009;25)

Visi pengelolaan lingkungan agar terwujudnya perbaikan kualitas fungsi

lingkungan hidup yang diselenggerakan dengan asas tanggungjawab Negara, asas

berlanjutan, asas manfaat diselenggerakan untuk mewujudkan pembangunan

berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup melalui penerapan prinsip-

prinsip good environmental governance, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat

Indonesia.

Ada beberapa misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi pengelolaan

lingkungan hidup yaitu:

1. Mewujudkan kebijakan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup guna

mendukung tercapainya pembangunan berkelanjutan.

2. Membangun koordinasi dan kemitraan para pemangku kepantingan dalam

pengelolaan dan pemanfaatan SDA dan lingkungan hidup secara efisien, adil

dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan pencegahan kerusakan dan pengendalian pencemaran SDA dan

lingkungan hidup dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup

(Zoer`aini, 2009).[[[

b. Dasar-Dasar Dan Prinsip pengelolaan Lingkungan Hidup

Prinsip pengelolaan lingkungan hidup :

a. .Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sehingga

dapat membangun manusia seutuhnya.

b. Mewujudkan manusia sebagai bagian lingkungan hidup dan tidak akan dapat

dipisahkan.

c. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan diolah secara

optimal semata demi kesejahteraan masyarakat.

d. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk generasi yang

akan datang.

Dasar-dasar pengelolaan lingkungan hidup :

Untuk memberikan dasar hukum yang kuat tentang usaha pemerintah dan

lembaga swadaya masyarakat dalam melaksanakan pelestarian alam maka di buat

peraturan perundang-undangan tentang lingkunngan.

1. UU RI No.5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan

ekosistemnya.

2. UU RI No.51 tahun 1993 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.

Untuk memperkecil pencemaran, pada saat ini pemerintah menyusun

dokumen AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) bagi kegiatan yang

diduga menimbulkan pencemaran.AMDAL pada prinsipnya adalah cara

mengidentifikasi, memprediksi dan mengomunikasikan pengaruh dari kegiatan

manusia terutama pembangunan fisik lingkungan.

Dasar hukum pemberlakuan AMDAL yaitu PP No.22 tahun 1999 tentang

AMDAL yang berlaku efektif mulai tanggal 7 November 2000. Jenis-jenis

kegiatan yang harus dilengkapi dengan AMDAL di atur dalam keputusan menteri

No.3 tahun 2000. Implikasi PP ini adalah diserahkannya sebagian besar

kewenangan penilaian AMDAL kepada daerah/Prov/Kab/Kota dan diwajibkan

keikutsertaan masyarakat di dalamnya.

Penyesuaian dokumen AMDAL sebagai berikut :

a. Memperkecil pengaruh negative

b. Memaksimalkan pengaruh positif kegiatan manusia bagi lingkungan

c. Mendeteksi secara dini terjadinya pencemaran. []]

c. Kewenanganpemerintah Pusat & Pemerintah Daerahdalam Pengelolaan

Lingkungan

Keikutsertaan pemerintah dalam kelestarian lingkungan hidup

Berdasarkan UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab IV tentang Pengelolaan

Lingkungan Hidup Pasal 8 bahwa:

“Pemerintah menguasai sumber daya alam dan dipergunakan sebesar-besarnya

bagi kemakmuran rakyat, beserta pengaturannya ada di tangan pemerintah”.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud maka pemerintah

mengatur mengatur beberapa langkah diantaranya:

a. mengatur dan mengembangkan kebijakan dalam rangka pengelolaan

lingkungan hidup.

b. mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, pengelolaan lingkungan hidup

dan pemanfaatan kembali sumber daya alam termasuk sumber daya alam

genetika

c. mengatur system dan hubungan hukum antara perseorangan dan atau subyek

hukum lainnya. Serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam, sumber

daya buatan, sumber daya genetika.

d. mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak social.

e. mengembangkan pendanaan bagi upaya pelestarian lingkungan hidup sesuai

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu wewenang Pemerintah juga diatur dalam undang-undang pasal 9

yang berisikan bahwa :

a. Pemerintah menetapkan kebijakan nasional tentang pengelolaan lingkungan

hidup dan penataan ruang dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, adat

istiadat, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

b. Pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan secara terpadu oleh instansi

pemerintahan sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawab masing-masing,

masyarakat, serta pelaku pembangunan lain dengan memperhatikan

keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan kebijaksanaan nasional pengelolaan

lingkungan hidup.

c. Pengelolaan lingkungan hidup wajib dilakukan secara terpadu dengan

penataan ruang, perlindungan sumber daya alam non hayati, perlindungan

sumber daya alam buatan, konservasi sumber daya alam hayati dan

ekosistemnya, cagar budaya, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim.

Di segi lain pemerintah juga memiliki beberapa kewajiban dalam rangka

pengelolaan lingkungan hidup peraturan ini dijelaskan dalam pasal 10,

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan

tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan

hidup.

2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan

hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan

antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan

lingkungan hidup.

4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan

hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup.

5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan

hidup.

7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada

masyarakat.

8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang

lingkungan hidup.

Tidak hanya pemerintah pusat saja yang berhak untuk melaksanakan

pengelolaan lingkungan hidup akan tetapi pemerintah daerah juga memiliki

wewenang untuk mengolah sumber daya alam yang dimiliki oleh daerahnya

sendiri.

Berdasarkan pasal 12 di jelaskan bahwa :

1. untuk mewujudkan keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan kebijakan

nasional tentang lingkungan hidup pemerintah melimpahkan wewenang

tertentu kepada perangkat di wilayah.

2. mengikut sertakan peran pemerintah daerah untuk membantu pemerintah

pusat dalam pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.

Berdasarkan pasal 13 dijelaskan pula bahwa :

1. dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat

menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah daerah menjadi urusan

rumah tangga.

2. penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di tetapkan dengan

peraturan pemerintah.

Wewenang pemerintah daerah sesuai dengan pasal 25 :

1. Gubernur/Kepala Daerah Tingkat 1 berwenang melakukan paksaan

pemerintah terhadap penanggungjawab dan atau kegiatan untuk mencegah dan

mengakhiri terjadinya pelanggaran serta menanggulangi akibat yang di

timbulkan dari suatu pelanggaran. Melakukan tindakan penanggulangan dan

pemulihan.

2. Wewenang sebagai mana dimaksud dapat diserahkan pada

Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah Tingkat II dengan peraturan daerah

tingkat I.

3. Pihak 3 yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat

yang berwenang untuk melaksanakan paksaan pemerintah. [[[[

d. Mekanisme pengelolaan Lingkkungan Hidup berdasarkan Kewajiban

dab Hak

Mekanisme pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan kewajiban & hak:

1. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran dan

tanggungjawab para pengambil keputusan dalam pengelolaan lingkungan

hidup.

2. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan kesadaran akan

hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.

3. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kemitraan

antara masyarakat, dunia usaha dan pemerintah dalam upaya pengelolaan

lingkungan hidup.

4. mengembangkan dan menerapkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan

hidup yang mkenjamin terpeliharanya daya dukung dan daya tampung

lingkungan hidup.

5. memanfaatkan dan mengembangkan teknologi yang akrab lingkungan hidup.

6. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan dalam bidang lingkungan

hidup.

7. menyediakan informasi lingkungan hidup dan menyebarluaskan kepada

masyarakat.

8. memberikan penghargaan kepada orang atau lembaga yang berjasa di bidang

lingkungan hidup.

9. masyarakat berhak untuk mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk

berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup.10. pengawasan akan

peraturan-peraturan dan kinerja pemerintah dapat dilakukan oleh masyarakat.

a. berhak mendapatkan pelayanan mengenai pengelolaan lingkungan dari

pemerintah.[]]

e. Tujuan Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut.

1. Mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai

tujuan membangun manusia seutuhnya.

2. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana.

3. Mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup.

4. Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan

generasi sekarang dan mendatang.

Melindungi negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang

menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Melalui penerapan pengelolaan lingkungan hidup akan terwujud

kedinamisan dan harmonisasi antara manusia dengan lingkungannya.

Untuk mencegah dan menghindari tindakan manusia yang bersifat

kontradiksi dari hal-hal tersebut di atas, pemerintah telah menetapkan kebijakan

melalui Undang-undang Lingkungan Hidup.

Tujuan pengelolaan lingkungan hidup adalah untuk menjaga kelestarian

tempat tinggal dan lingkungan sekitar, tempat tinggal manusia. Gerakan

lingkungan hidup di Indonesia telah dimulai pada tahun 1960-an. Sebuah tonggak

sejarah gerakan ini ialah diselenggerakannya Seminar Pengelolaan Lingkungan

Hidup dan Pembangunan Nasional oleh Universitas Padjadjaran dalam bulan Mei

1972, sebulan sebelum Konferensi PBB tentang Lingkungan Hidup di Stokholm.

Tonggak sejarah lain adalah diangkatnya seorang Menteri Negara Lingkungan

Hidup pada tahun 1987.

Dengan pengangkatan ini Lingkungan Hidup merupakan bagian resmi

kebijakan pemerintah. Dengan masuknya lingkungan hidup sebagai bagian

kebijakan pemerintah pembangunan ekonomi diisyaratkan untuk berwawasan

lingkungan dengan tujuan untuk menghasilkan pembangunan berkelanjutan, yaitu

pembangunan berkesinambungan yang tidak mengalami keambrukan karena

rusaknya lingkungan hidup. Pembangunan telah menyebabkan kerusakan

lingkungan yang parah dan luas yang mengancam berlanjutnya pembangunan.

Kerusakan lingkungan hidup dan dampaknya yang parah menunjukkan bahwa

sistem pengelolaan lingkungan hidup kita telah gagal membuat pembangunan kita

berwawasan lingkungan.

Lingkungan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta

(Neolaka;2008;25) adalah berasal dari kata lingkung yaitu sekeliling, sekitar.

Lingkungan adalah bulatan yang melingkupi atau melingkari, sekalian yang

terlingkung disuatu daerah sekitarnya. Menurut ensiklopedia Umum (1977)

lingkungan adalah alam sekitar termasuk orang-orangnya dalam hidup pergaulan

yang mempengaruhi manusia sebagai anggota masyarakat dalam kehidupan dan

kebudayaannya.

Dalam Ensiklopedia Indonesia(1983) lingkungan adalah segala sesuatu yang ada

diluar suatu organisme meliputi:

1. Lingkungan mati (abiotik) yaitu lingkungan diluar suatu organisme yang

terdiri atas benda atau faktor alam yang tidak hidup, seperti bahan kimia,

suhu, cahaya, gravitasi, atmosfir dan lainnya.

2. Lingkungan hidup (biotik) yaitu lingkungan diluar suatu organisme yang

terdiri atas organisme hidup seperti tumbuhan, hewan dan manusia.

Dalam upaya meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan

upaya untuk mengadakan koreksi terhadap lingkungan dengan memodifikasi

lingkungan, agar pengaruh merugikan dapat dijauhkan dan dilaksanakan

pencegahan melalui efisiensi dan pengaturan lingkungan, sehingga bahaya

lingkungan dapat dihindarkan dan keserasian serta keindahan dapat terpelihara.

Agar tujuan pengelolaan lingkungan hidup tersebut dapat dicapai, maka

perangkat hukum positif telah memberikan pengakuan adanya hak dan kewajiban

yang dipunyai baik individu-individu, warga masyarakat atau kelompok social

tertentu seperti ditetapkan dalam pasal 5 UUPLH No. 23/1997. Dengan demikian

berarti bahwa pasal 5 ini dapat ditafsirkan bahwa setiap manuisa tanpa kecuali

berhak untuk menikmati/memanfaatkan lingkungan hidup, manusia juga

mempunyai kewajiban untuk memelihara, mencegah, dan menanggulangi, sesuatu

akibat dan penggunaan hak atas lingkungan hidupnya.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup atau untuk

mendapatkan mutu lingkungan yang baik, dilakukan upaya memperbesar manfaat

lingkungan dan memperkecil resiko lingkungan, agar pengaruh yang merugikan

dapat dijauhkan sehingga kawasan lingkungan hidup dapat terpelihara.

Dari gambaran diatas dapat diketahui kunci permasalahan lingkungan

adalah manusia. Jadi manusia dengan lingkungannya merupakan suatu yang tidak

dapat dipisahkan. Manusia yang mampu memelihara lingkungan dengan baik

adalah manusia yang mampu mempergunakan alam sekitarnya guna memenuhi

kebutuhan materinya secara wajar, sehingga kualitas lingkungan dapat dijaga dan

ditingkatkan sekaligus memberikan manfaat kepada manusia.

f. Strategi Pengelolaan Lingkungan

Strategi pengelolaan lingkungan yang diterapkan oleh Pemerintah dimulai

dari:

- Strategi pendekatan kapasitas daya dukung (Carrying capacity approach)

- Pengelolaan pada limbah yang sudah terbentuk (End of pipe treatment)

- Produksi bersih (Cleaner Production)

Produksi bersih mulai diberlakukan pada bulan September 1989/awal 1990, di

mana sifatnya adalah preventif atau sifatnya pencegahan

Menerapkan strategi preventif secara kontinu terhadap proses dan produk

untuk mengurangi terjadinya risiko pencemaran pada manusia dan

lingkungan.

Tidak mengunakan bahan B-3

Menghemat pemakaian bahan baku dan energi serta mereduksi jumlah dan

toksisitas emisi serta buangan (eko-efisiensi)

Mereduksi dampak yang timbul di seluruh daur hidup produk (life cycle of the

product) mulai dari bahan baku sampai pembuangan limbah

Menerapkan teknologi bersih dengan mengubah sikap dan perilaku agar sadar

lingkungan

II. AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)

a. Pengertian AMDAL

AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), merupakan reaksi

terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat.

Reaksi ini mencapai keadaan ekstrem sampai menimbulkan sikap yang menentang

pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa

gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta

menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksana dan perencana

pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu

alat untuk menentang dan menghambat pembangunan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha

dan/ atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan

bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau

kegiatan.

Dengan diundangkannya undang-undang tentang lingkungan hidup di

Amerika Serikat, yaitu National Environmental Policy Act (NEPA) pada tahun

1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Dalam NEPA pasal 102

(2) (C) menyatakan, “Semua usulan legilasi dan aktivitas pemerintah federal yang

besar yang akan diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap

lingkungan diharuskan disertai laporan Environmental Impact Assessment

(Analsis Dampak Lingkungan) tentang usulan tersebut”.

AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986 dengan diterbitkannya

Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1086. Karena pelaksanaan PP No. 29 Tahun

1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun

metodologis, maka sejak tanggal 23 Oktober 1993 pemerintah mencabut PP No.

29 Tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 Tahun 1993 tentang

AMDAL dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelaksanaan AMDAL. Dengan

diterbitkannya Undang-undang No. 23 Tahun 1997, maka PP No. 51 Tahun 1993

perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah

menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999. Melalui PP No. 27 Tahun

1999 ini diharapkan pengelolaan lingkungan hidup dapat lebih optimal.

Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan dan/atau merusak

lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat

diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut. Untuk menjamin bahwa

suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan, perlu

dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat

yang akan muncul bila suatu rencana kegiatan/usaha akan dilakukan.

AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan.

Dalam peraturan pemerintah no. 27 tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak

lingkungan disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak

besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan

yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan

terhadap lingkungan hidup antara lain:

a. jumlah manusia yang terkena dampak

b. luas wilayah persebaran dampak

c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung

d. banyaknya komponen lingkungan lainnya yang terkena dampak

e. sifat kumulatif dampak

f. berbalik (reversible) atau tidak berbaliknya (irreversible) dampak

b. Peranan AMDAL

Amdal dilakukan untuk menjamin tujuan proyek-proyek pembangunan

yang bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak kualitas

lingkungan hidup. Amdal bukanlah suatu proses yang berdiri sendiri, tetapi

merupakan bagian dari proses Amdal yang lebih besar dan lebih penting sehingga

Amdal merupakan bagian dari beberapa hak berikut :

1. Pengelolaan lingkungan

2. Pemantauan proyek

3. Pengelolaan proyek

4. Pengambilan keputusan

5. Dokumen yang penting

AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari

proses AMDAL yang lebih besar dan penting, menyeluruh dan utuh dari

perusahaan dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola

dan memantau proyek dan lingkuangannya deengan menggunakan dokumen yang

benar.

Selanjutnya, beberapa peran AMDAL dijelaskan sebagai berikut : Peran

AMDAL dalam pengelolaan lingkuangan.Aktivitas pengelola lingkungan baru

dapat dilakukan apabila rencana pengelolaan lingkungan telah disusun

berdasarkan perkiraan dampak lingkungan yang akan timbul akibat dari proyek

yang akan dibangun.Dalam kenyataan nanti,apabila dampak lingkungan yang

telah diperkirakan jauh berbeda dengan kenyataan, ini dapat saja terjadi karena

kesalahan-kesalahan dalam menyusun AMDAL atau pemilik proyek tidak

menjalankan proyeknya sesuai AMDAL .Agar dapat dihindari kegagalan ini maka

pemantauan haruslah dilakukan sedini mungkin,sejak awal pembangunan,secara

terus menerus dan teratur.

AMDAL sebagai dokumen penting.Laporan AMDAL merupakan

dokumen penting sumber informasi yang detail mengenai keadaan lingkungan

pada waktu penelitian proyek dan gambaran keadaan lingkungan di masa setelah

proyek dibangun.Dokumen ini juga penting untuk evaluasi,untuk membangun

proyek yang lokasinya berdekatan dan dapat digunakan sebagai alat legalitas.

AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan

preventif terhadap kerusakanlingkungan yang mungkin akan ditimbulkan oleh

suatu aktivitas pembangunan yang sedang direncanakan.

Dampak, adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu

aktivitas, yang dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupun biologi. Dalam

konteks AMDAL, penelitian dampak dilakukan karena adanya rencana aktivitas

manusia dalam pembangunan.

c. Tujuan AMDAL

AMDAL bertujuan untuk :

a. Mengidentifikasikan rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan

terutama yang berpotensi menimbulkan dampak besar dan penting terhadap

lingkungan hidup.

b. Mengidentifikasikan komponen-komponen lingkungan hidup yang akan

terkena dampak besar dan penting

c. Memprakirakan dan mengevaluasi rencana usahan dan atau kegiatan yang

menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup.

d. Merumuskan RKL dan RPL.

d. Kegunaan AMDAL

1. Bagi Pemerintahan.

a. Menghindari perusakan lingkungan hidup seperti timbulnya pencemaran

air, pencemaran udara, kebisingan, dan lain sebagainya. Sehingga tidak

mengganggu kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan masyarakat.

b. Menghindari pertentangan yang mungkin timbul, khususnya dengan

masyarakat dan proyek - proyek lain.

c. Mencegah agar potensi dumber daya yang dikelola tidak rusak.

d. Mencegah rusaknya sumber daya alam lain yang berada diluar lokasi

proyek, baik yang diolah proyek lain, masyarakat, ataupun yang belum

diolah.

2. Bagi pemilik modal.

a. Menentukan prioritas peminjaman sesuai dengn misinya.

b. Melakukan pengaturan modal dan promosi dari berbagai sumber modal.

c. Menghindari duplikasi dari proyek lain yang tidak perlu.

d. Untuk dapat menjamin bahwa modal yang dipinjamkan dapat dibayar

kembali oleh proyek sesuai pada waktunya, sehingga modal tidak hilang.

3. Bagi pemilik proyek.

a. Melihat masalah-masalah lingkungan yang akan dihadapi dimasa yang akan

datang.

b. Melindungi proyek yang melanggar undang – undang atau peraturan yang

berlaku.

c. Mempersiapkan cara-cara pemecahan masalah yang akan dihadapi dimasa

yang akan datang.

d. Melindungi proyek dari tuduhan pelanggaran atau suatu damoak negatif

yang sebenarnya tidak dilakukan.

4. Bagi masyarakat.

a. Mengetahui rencana pembangunan didaerahnya.

b. Turut serta dalam pembangunan di daerah sejak awal.

c. Mengetahui kewajibannya dalam hubungan dengan proyek tersebut.

d. Memahami hal ihwan mengenai proyek secara jelas akan ikut

menghindarkan timbulnya kesalahpahaman.

5. Bagi peneliti dan ilmuan.

a. Kegunaan didalanm penelitian.

b. Kegunaan didalam analisis kemajuan dan ilmu pengetahuan.

c. Kegunaan didalam meningkatkan keterampilan didalam penelitian dan

meningkatkan pengetahuan.

e. Pihak – Pihak yang terlibat dalam penyusunan amdal

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai

AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen

AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di

tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup

Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi

pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat

yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja

dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai

AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan

Bupati/Walikota.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas

suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas

segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara

lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau

kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada

lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

Anonimous, 2005, Kawasan Hutan. Badan Planologi Kehutanan. Departemen Kehutanan. Jakarta.

 Arief, A. 1994, Hutan Hakekat dan Pengaruhnya Terhadap Lingkungan.Yayasan

Obor Indonesia Jakarta. Atmodjo, H.S.W, 1992. Dampak Lingkungan Kegiatan Pembangunan

Kehutanan. Buletin Instiper Vol. 3. Nomor.1, Institut Pertanian STIPER. Yogyakarta.

Azwar Azrul. 1986 “Pengantar Ilmu Keehatan Lingkungan. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.

Blogger. Pengertian AMDAL (Analisis mengenai Dampak Lingkungan) (online).(http://soera.wordpress.com/2009/01/31/pengertian-amdal/.diakses12 Mei 2013.

Fandeli, Ch, 2004. Analisis Mengenai Dampak Linkungan Prinsip Dasar Dalam Pembangunan. Yogyakarta.

http://muhtadi71.wordpress.com/2012/03/15/izin-lingkungan-peraturan-pemerintah-nomor-27-tahun-2012/ gunan. Penerbit Liberty, Yogyakarta.

http://www.menlh.go.id/index.php?idx=amdalnet#205 Maret 2009.

Marsono, Dj, 1992. Dampak Pelaksanaan Amdal Hak Pengusahaan Hutan. Buletin Instiper Vol. 3. Nomor.1, Institut Pertanian STIPER. Yogyakarta.

Soemirat Juli. 1994. Kesehatan Lingkungan. Gadjah mada University Press. Yogyakarta.

Somarwoto Otto. 1994. Ekologi. Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Djambatan Bandung.