Hal - 204 BAB IV – Urusan Wajib Lingkungan Hidup L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013 4.1.8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 4.1.8.1 KONDISI UMUM Peran Pemerintah dalam pelaksanaan menjaga keseimbangan antara kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui eksploitasi sumber daya alam dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting , hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan urusan lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi serta pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Munculnya kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan Kota Semarang telah berubah sehingga perlu mendapat perhatian, jumlah kasus pencemaran lingkungan Pada tahun 2013 yang ditangani sebanyak 40 kasus dibanding tahun 2012 sebanyak 48 kasus mengalami penurunan 20.00 % . Jika ditinjau dari jenis aduan, tampak bahwa dominasi kasus berupa aduan pencemaran udara, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan lingkungan udara yang bersih. Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta melaksanakan kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara konsisten yang mengarah dan menyelaraskan antara aspek sosio – ekonomi, kultur dan sumber daya alam / lingkungan hidup. Secara spesifik, Kota Semarang merupakan bagian dari daerah yang rawan terhadap bencana alam, khususnya rob, banjir dan tanah longsor(Land
17
Embed
4.1.8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP 4.1.8.1 KONDISI UMUMsatudata.semarangkota.go.id/adm/file/... · dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi ... udara,
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
H a l - 2 0 4
B A B I V – U r u s a n W a j i b L i n g k u n g a n H i d u p
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
4.1.8 URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP
4.1.8.1 KONDISI UMUM
Peran Pemerintah dalam pelaksanaan menjaga keseimbangan antara
kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui eksploitasi sumber
daya alam dengan pelestarian lingkungan hidup menjadi sangat penting , hal
ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan
berkelanjutan, Pemerintah Kota Semarang dalam Pembangunan urusan
lingkungan hidup ditujukan pada pemanfaatan sumber daya air dan lahan
yang dapat memberikan manfaat dengan tetap memperhitungkan daya
dukung lahan dengan sasaran program dan kegiatan pada pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan dan konservasi SDA,
pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) dan sumber air, peningkatan kualitas
dan akses informasi SDA, pencegahan dan penanggulangan dampak polusi
serta pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir guna mewujudkan
pembangunan yang berkelanjutan.
Munculnya kasus pencemaran lingkungan dari tahun ke tahun
menunjukkan bahwa kondisi kualitas lingkungan Kota Semarang telah
berubah sehingga perlu mendapat perhatian, jumlah kasus pencemaran
lingkungan Pada tahun 2013 yang ditangani sebanyak 40 kasus dibanding
tahun 2012 sebanyak 48 kasus mengalami penurunan 20.00 % . Jika ditinjau
dari jenis aduan, tampak bahwa dominasi kasus berupa aduan pencemaran
udara, hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesadaran masyarakat
akan lingkungan udara yang bersih.
Oleh karena itu Pemerintah memiliki kewajiban untuk melakukan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan
pembangunan berkelanjutan (sustainable development) serta melaksanakan
kebijakan pembangunan nasional dan daerah secara konsisten yang
mengarah dan menyelaraskan antara aspek sosio – ekonomi, kultur dan
sumber daya alam / lingkungan hidup.
Secara spesifik, Kota Semarang merupakan bagian dari daerah yang
rawan terhadap bencana alam, khususnya rob, banjir dan tanah longsor(Land
H a l - 2 0 5
B A B I V – U r u s a n W a j i b L i n g k u n g a n H i d u p
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Subsidance) yang semakin meningkat setiap tahun, peningkatan pemanasan
global, semakin berkurangnya daerah resapan serta tanah bergerak di
beberapa titik, dimana hal tersebut berpengaruh pada tingkat kerawanan
Kota Semarang terhadap bencana alam.
Kota Semarang mengalami perkembangan positif dalam
Penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup hal ini menunjukkan bahwa
komitmen Pemerintah Kota Semarang bersama seluruh Stakeholders di Kota
Semarang terhadap Lingkungan Hidup semakin meningkat., kondisi ini dapat
dilihat dari beberapa indikator, diantaranya dukungan anggaran yang
mengalami peningkatan setiap tahun.
4.1.8.2 KEBIJAKAN PROGRAM
Kebijakan pada Urusan lingkungan hidup diarahkan untuk
mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung
lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, melalui :
1. Penegakan hukum lingkungan yang adil dan tegas;
2. Peningkatan peran dan kesadaran pemangku kepentingan dalam
pengelolaan lingkungan hidup;
3. Perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
yang berkelanjutan;
4. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Dalam rangka penyelenggaraan urusan Lingkungan Hidup ini, maka
pada tahun 2013 Pemerintah Kota Semarang telah menetapkan dan
melaksanakan program dan kegiatan, baik yang bersifat program
pelaksanaan maupun program penunjang.
Program-program penunjang, yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
administrasi perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program ini diarahkan untuk menyediakan pemenuhan kebutuhan
sarana prasarana yang memadai bagi aparat dalam rangka
meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik.
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan.
H a l - 2 0 6
B A B I V – U r u s a n W a j i b L i n g k u n g a n H i d u p
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja aparatur melalui
penyusunan laporan capaian kinerja yang akuntabel.
Sedangkan Program-Program Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup
meliputi :
1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan.
Program ini diarahkan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan
sampah dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
pengelolaan persampahan yang saat ini jumlah sarana dan prasarana
dalam program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
masih belum ideal.
Selain itu untuk mengurangi daan meningkatkan hasil daya guna
sampah diperlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaan
persampahan.
2. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dalam upaya
mencegah perusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup baik di
darat, perairan dan laut, maupun udara sehingga masyarakat
memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
3. Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Program ini bertujuan untuk melidungi sumber daya alam dari kerusakan
dan mengelola kawasan konservasi yang sudah ada untuk menjamin
kualitas ekosistem agar fungsinya sebagai penyangga sistem kehidupan
dapat terjaga dengan baik.
4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program ini bertujuan untuk mewujudkan perencanaan program dan
kegiatan di bidang pengendalian sumber daya alam dan lingkungan
hidup yang berkelanjutan.
5. Program Peningkatan Kualitas Akses Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi
sumber daya alam dan lingkungan hidup, peran serta dan
pemberdayaan masyarakat dalam rangka mendukung pemanfaatan
sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
6. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
H a l - 2 0 7
B A B I V – U r u s a n W a j i b L i n g k u n g a n H i d u p
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
Program ini bertujuan untuk mengendalikan dampak negatif dari polusi
kegiatan usaha dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan
yang berkelanjutan.
7. Program Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut
Program ini bertujuan untuk merehabilitasi dan memperbaiki kerusakan
lingkungan akibat abrasi pantai dalam rangka mendukung pengendalian
kerusakan ekosistem pesisir dan laut.
8. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
Program ini diarahkan pada penyusunan kebijakan, norma, standar,
prosedur dan manual pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.
4.1.8.3 REALISASI PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
4.1.8.3.1 PENDANAAN
Alokasi dana yang disediakan untuk pelaksanaan program/kegiatan
dalam Urusan Lingkungan Hidup pada tahun 2013 sebesar
Rp. 93.108.225.500- dengan perincian Rp. 20.228.595.654,- untuk program
penunjang danRp. 72.879.629.846,- untuk program yang berkaitan dengan
tugas teknis pada urusan Lingkungan Hidup.
Adapun realisasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Urusan
Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :
Anggaran Program Penunjang Urusan Lingkungan Hidup
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan yang dilaksanakan dalam Program ini adalah sebagai berikut :
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE (%)
SKPD : Badan Lingkungan Hidup 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.040.000 11.040.000 100,00% 2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik 116.440.000 91.193.000
78,32%
3 Penyediaan jasa kebersihan kantor 40.224.000 40.224.000 100,00% 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.360.000 24.360.000 100,00% 5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 19.000.000 19.000.000 100,00%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.000.000 5.000.000 100,00%
7 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
48.484.000 43.622.000 89,97%
8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
1.000.000 955.000 95,50%
9 Penyediaan bahan logistik kantor 46.633.000 46.633.000 100,00% 10 Penyediaan Makanan dan Minuman 33.850.000 33.850.000 100,00%
H a l - 2 0 8
B A B I V – U r u s a n W a j i b L i n g k u n g a n H i d u p
L K P J W A L I K O T A S E M A R A N G A K H I R T A H U N A N G G A R A N 2 0 1 3
NO KEGIATAN ANGGARAN
(Rp.)
REALISASI ANGGARAN
(Rp.)
PERSENTASE (%)
11 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah