Manajemen Puskes

BAB I

PENDAHULUAN

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota yang

bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan diwilayah kerjanya. Puskesmas berperan

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran , kemauan dan kemampuan hidup

sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat kesehatan yang optimal. Dengan demikian

Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan , pusat

pemberdayaan keluarga dan masyarakat serta pusat pelayanan kesehatan strata pertama.

Upaya kesehatan yang diselenggarakan dipuskesmas terdiri dari upaya kesahatan wajib dan upaya

kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan

oleh seluruh puskesmas di Indonesia. Upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap

keberhasilan pembangunan kesehatan melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM ),

serta merupakan kesepakatan global maupun nasional.

Yang termasuk dalam upaya kesehatan wajib adalah promosi kesehatan, kesehatan lingkungan ,

kesehatan ibu anak dan keluarga berencana, perbaikan gizi masyarakat, pencegahan dan pembrantasan

penyakit menular serta pengobatan. Sedangkan upaya kesehatan pengembangan adalah upaya

kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat

setempat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas.

Upaya Kesehatan Pengembangan ditetapkan bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan

mempertimbangkan masukan dari masyarakat melalui perwakilan masyarakat dalam bentuk Badan

Penyantun Puskesmas/Konsil Kesehatan Kecamatan ( bagi yang sudah terbentuk). Apabila Puskesmas

belum mampu menyelenggarakannya,tetapi telah menjadi kebutuhan masyarakat maka Dinas

Kesehatan Kabupaten/kota wajib menyelenggarakannya . upaya Kesehatan Pengembangan, antara

lain : Upaya Kesehatan Sekolah, Upaya Kesehatan Olah raga, Upaya Kesehatan Kerja.Upaya

Kesehatan Gigi dan Mulut,Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya kesehatan Mata, kesehatan Usia Lanjut ,

Pembinaan Pengobatan Tradisional, Perawatan Kesehatan Masyarakat, dan Sebagainya.

Upaya laboratorium (medis dan kesehatan masyarakat ) dan upaya pencatatan- pelaporan tidak

termasuk pilihan karena merupakan pelayanan penunjang dari setiap Usaha Kesehatan Wajib dan

Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas.Adapun perawatan kesehatan masyarakat merupakan

bagian bagian integral dari berbagai upaya pelayanan yang ada , sehingga merupakan pelayanan

puskesmas bersifat menyeluruh.

Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas dapat pula bersifat upaya inovasi, yakni upaya lain di

luar upaya Puskesamas tersebut di atas yang sesuai dengan kebutuhan.

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan harus

menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara terpadu yaitu azas pertanggungjawaban

wilayah , pemberdayaan masyarakat, keterpaduan dan rujukan.

Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus melaksanakan manajemen

dengan baik. Manajemen Puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistimatis

untuk menghasilkan luaran puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen Puskesmas tersebut

terdiri perencanaan,pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung jawaban.

Seluruh kegiatan diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan berkesinambungan.

Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada diwilayah

kerjanya, baik upaya kesehatan wajib,upaya kesehatan pengembangan maupun upaya kesehatan

penunjang. Perencanaan ini disusun untuk kebutuhan satu tahun agar puskesmas mampu

melaksanakannya secara efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan.

Puskesmas mempunyai kewenangan untuk melakukan pengelolaan program kegiatannya,untuk itu

perlu didukung kemampuan manajemen yang baik. Penerapan manajemen penggerakan pelaksanaan

dalam bentuk forum pertemuan yang dikenal dengan lokakarya mini.

Mempertimbangkan rumusan pokok-pokok program dan program- program unggulan sebagaimana

disebutkan dalam rencana strategis Departemen Kesehatan dan Program spesifik daerah, maka area

program yang akan menjadi prioritas disuatu daerah, perlu dirumuskan secara spesifik oleh daerah

sendiri demikian pula strategi dalam pencapaian tujuannya , yang harus disesuaikan dengan masalah,

kebutuhan serta potensi setempat.

Puskesmas merupakan ujung tombak terdepan dalam pembangunana kesehata, mempunyai peran

cukup besar dalam upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan , maka pedoman stratifikasi

puskesmas yang telah dipergunakan selama ini telah disempurnakan dan selanjutnya digunakan istilah

Penilaian Kinerja puskesmas. Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu upaya melakukan penilaian

hasil kerja /prestasi puskesmas.

BAB II

ISI

Puskesmas dengan Wilayah Kerjanya

Pengertian

Suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional pelaksana yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.

Pukesmas mempunyai wewenang dan tanggung jawab atas pemeliharaan kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

Wilayah Puskesmas Meliputi satu kecamatan atau sebagian dari kecamatan. Faktor kepadatan

penduduk,luas daerah, keadaan geografik dan keadaan infrastruktur lainnya merupakan bahan pertimbangan dalam menentukan wilayah kerja puskesmas.

Sasaran penduduk yang dilayani oleh sebuah puskesmas rata-rata 30000 penduduk setiap puskesmas. Puskesmas perlu ditunjang dengan unit pelayanan kesehatan yang lebih sederhana yang disebut puskesma pembantu dan puskesmas keliling.

Khusus kota besar dengan jumlah penduduk 1 juta lebih, wilayah kerja puskesmas bisa meliputi satu kelurahan.

Pelayanan kesehatan menyeluruh Pelayan kesehatan yang diberikan puskesmas ialah pelayanan kesehatan yang

meliputi pelayanan : - Kuratif ( pengobatan )- Preventif ( Upaya pencegahan )- Promotif ( peningkatan kesehatan )- Rehabilitatif ( pemulihan kesehatan )

Yang ditujukan kepada semua penduduk dan tidak di bedakan jenis kelamin dan golongan umur, sejak pembuahan dalam kandungan sampai tutup usia.

Pelayan kesehatan Intgrasi ( terpadu )Sebelum ada puskesmas, pelayana kesehatan didalam satu kecamatan terdiri

dari balai pengobatan, balai kesejateraan ibu dan anak, Usaha Hygiene sanitasi lingkungan,pemberantasan penyakit menular dan lain sebagainya.

Usaha-usaha tersebut masing-masing bekerja sendiri dan langsung melapor kepada kepala dinas kesehatan Dati II.

b.Kegiatan Pokok Puskesmas

Kegiatan pokok puskesmas yang seharusnya dilaksanakan adalah sebagai berikut;1. KIA2. Keluarga Berencana3. Usaha Peningkatan Gizi4. Kesehatan Lingkungan 5. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit menular6. Pengobatan Termasuk Pelayanan darurat karena kecelakaan7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat8. Kesehatan Sekolah9. Kesehatan Olah Raga10. Perawatan Kesehatan Masyarakat11. Kesehatan kerja12. Kesehatan Gigi dan Mulut13. Kesehatan Jiwa14. Kesehatan Mata15. Laboratorium Sederhana16. Pencatatan dan Pelaporan dalam Rangka system informasi kesehatan17. Kesehatan usia lanjut18. Pembinaan pengobatan tradisional

c. Fungsi Puskesmas :1. Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka

peningkatan kemampuan untuk hidup sehat3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada

masyarakat wilayah kerjanya

Fungsi Puskesmas dilaksanakan dengan cara :

a. Merangsang masyarakat termasuk swasta untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menolong dirinya sendiri.

b. Memberikan petunjuk kepada masyarakat tentang bagaimana menggali dan menggunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien.

c. Memberi bantuan yang bersifat bimbingan teknis materi dan rujukan medis maupun rujukan kesehatan kepada masyarakat dengan ketentuan bantuan yang tidak menimbulkan ketergantungan

d. Member pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat e. Bekerja sama dengan sektor-sektor yang bersangkutan dalam

melaksanakan program puskesmas

d. Kedudukan :1. Kedudukan secara administratif

Puskesmas bertanggung jawab langsung baik teknis maupun administratif kepada kepala dinas kesehatan Dati II

2. Kedudukan dalam hirarkhi pelayanan kesehatan :

Sesuai SKN maka puskesmas berkedudukan pada tingkat fasilitas pelayanan kesehatan pertama.

e. Program berdasarkan asas bantuan

Puskesmas sewaktu-waktu dapat diminta untuk melaksanakan program kesehatan tertentu oleh pemerintah pusat.

f .Upaya Kesehatan darurat Misalnya timbulnya wabah penyakit menular atau bencana alam.

g.Jangkauan pelayanan kesehatan

Jangkauan pelayanan puskesmas lebih merata dan meluas, puskesmas perlu ditunjung dengan puskesmas pembantu, penenpatan bidan-bidan desa yang belum terjangkau oleh pelayanan yang ada, dan puskesmas keliling selain itu juga dengan pengolaan posyandu dan membina dasawisma oleh masyarakat

h.Memeliharan citra pelayanan puskesmas yang baik :

1. Kebersihan gedung serta jamban puskesmas2. Senyum dan sikap ramah dari setiap petugas puskesmas3. Pemberikan pelayanan dengan mutu yang sebaik-baiknya4. Kerja sama yang baik dengan pamong setempat dan petugas sektor

lain 5. Selalu menepati janji pelayanan yang telah disepakati bersama

i.Organisasi dan tenaga kerja

Organisasi Susunan organisasi puskesmas terdiri dari :

a. Unsur pimpinan : Kepala puskesmas

Mempunyai tugas memimpin, mengawasi dan mengkordinasi kegiatan puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan structural dan jabatan fungsional.

b. Unsur pembantu pimpinan : Urusan tata usaha

Bertugas dibidang kepegawaian,keuangan,perlengkapan dan surat-menyurat serta pencatatan dan palaporan.

c. Unsur pelaksana

1. Unit yang terdiri dari tenaga atau pegawai dalam jabatan fungsioanal2. Jumlah unit tergantung kepada kegiatan, tenaga dan fasilitas daerah masing-

masing3. Unit-unit terdiri dari:

UNIT 1.Bertugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana dan perbaikan giziUNIT II.Bertugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit khususnya imunisasi, kesehatan lingkuangan dan lab sederhana.UNIT III.Bertugas melaksanakan kegiatan kesehatan gigi dan mulut, kesehatan tenaga kerja dan manula.UNIT IV.Bertugas melaksanakan kegiatan perawatan kesehatan masyarakat, kesehatan sekolah dan olah raga. Kesehatan jiwa kesehatan mata dan kesehatan khusus lainnya.UNIT V.Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan upaya kesehatan masyarakat dan penyuluhan kesehatan masyarakat.UNIT VI.Melaksanakan kegiatan pengobatan rawat jalan dan rawat inap.UNIT VIIMelaksanakan kefarmasian.

Tata KerjaKepala puskesmas wajib menetapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan

sinkronisasi baik dalam lingkungan puskesmas maupun dengan satuan organisasi diluar puskesmas sesuai dengan tugasnya masing.

Kepala puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan yang ditetap kan oleh kantor departemen kesehatan kabupaten/kotamadya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap unsur dilingkungan puskesmas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dari dan bertanggung jawab kepada kepala puskesmas

UNIT I VI

UNIT V UNIT VI UNIT VIIUNIT IIIUNIT IIUNIT I

PUSKESMAS PEMBANTU

URUSAN TATA USAHA

KEPALA

RANCANGAN STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS

FASILITAS PENUNJANG

Puskesmas pembantu

→ berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan- kegiatan yang dilakukan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Puskesmas keliling

kegiatannya antara lain :

Memberikan pelayangan kesehatan kepada masyarakat didaerah terpencil yang tidak terjangkau

Melakukan penyelidikan tentang kejadian luar biasa

Sebagai alat transpor penderita dalam rangka rujukan kasus gawat darurat

Melakukan penyuluhan kesehatan dengan menggunakan audio visual

Bidan yang bertugas didesa

DUKUNGAN RUJUKAN

-Pelaksanaan :

a) Penyelenggaraan pertemuan dengan susunan : Ketua penyelenggara : Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Pimpinan pertemuan : Camat Pengarah/pelatih : Kepala Puskesmas Pembimbing : Tim Pembina KB-Kesi Dati II

b) Peserta : Tim Pembina KB-Kes Dati II PKK Kecamatan Puskesmas Bangdes Kecamatan BKKBN Kecamatan Sektor lain yang terkait

Jumlah peserta 10 – 15 orang

c) Waktu :Pertemuan diadakan dalam waktu satu hari, antara 09.00-15.00 dengan jadwal acara sebagai berikut:

Jam Acara Pengarah 09.00 – 09.15 09.15 – 10.00 10.00 – 10.45

10.45 – 11.15 11.15 – 11.45 11.45 – 12.00 12.00 – 12.30 12.30 – 13.00

13.00 – 13.40 13.40 – 14.10 14.10 – 14.40 14.40 – 15.00

1. Pembukaan2. Dinamika kelompok istirahat3. Kegiatan masing-masing sector dalam pembinaan PSM4. Konsep Keterpaduan KB-Kes5. POA KB-Kes6. Hasil-hasil kesepakatan KB-Kes7. Inventarisasi peranan sector-sektor8. Analisa hambatan dan masalah peranan masing-masing sector istirahat9. Pembagian peranan masing-masing sector10. menyusun kerja tribulan11.Kesepakatan dan penutupan

CamatTim Dati IIKa.Puskesmas

Ka.PuskesmasTim Dati IIKa.PuskesmasKa.puskesmasKa.puskesmas

Ka.puskesmasPKK dan PuskesmasCamat

Catatan : topic yang dibahas tidak harus KB-Kes, tapi disesuiakan dengan kebutuhan puskesmas/sector yang bersangkutan

d) TempatKecamatan atau tempat lain yang dianggap lebih baik.

e) Persiapan : Pertemuan Tim Pembina KB-Kes Dati II dengan acara :

- Penjelasan tujuan penggalangan kerjasama lintas sektoral- Penyusunan jadwal pelaksanaan di seluruh kecamatan- Pembagian anggota Tim yang akan mendatangi Kecamatan

Pertemuan /pendekatan Kepala Puskesmas dengan Camat dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan untuk menyelenggarakan pertemuan penggalangan kerjasama lintas sektoral.

Membentuk panitia kecil yang bertugas :- membuat undangan - mempersiapkan alat-alat yang diperlukan- menyusun bersama POA KB-Kes, berdasar hasil-hasil kesepakatan

keterpaduan KB-Kes, dari tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten/Kodya

- menyediakan sekedar makanan dan minuman untuk pertemuan penggalangan tersebut

- mengusahakan tambahan biaya dari biaya rakor KB/BKKBN

Rapat Kerja Bulanan Puskesmas

1. pengertiansetelah puskesmas selesai melaksanakan lokakarya penggalangan puskesmas, maka segala keputusan yang telah diambil secara bersama harus dilaksanakan sebaik-baiknya. walaupun lokakarya sudah diselenggarakan dan segala hasilnya sudah dilaksanakan sebaik-baiknya, masih perlu adanya tindak lanjut yang bertujuan untuk menilai pencapain dan hambatan-hambatan yang dijumpai oleh para pelaksananya, sehingga dapat dibuat perencanaan ulang yang lebih baik.

2. Tujuan :a. Timbulnya kebiasaan pada seluruh petugas Puskesmas untuk selalu mengadakan

tindak lanjut dari setiap kegiatan dalam melaksanakan program kesehatan.b. Adanya suatu system manajemen sederhana dan terselenggarakannya yang sedang

berjalan secara teratur, dan hambatan-hambatan yang dijumpai selama satu bulan yang lalu dapat dipecahkan bersama.

3. Pentahapan pelaksanaana. tahapan pelaksanaan rapat kerja bulanan puskesmas

- Menyusun rencana pembinaan untuk tribulan yang akan dating, dan sebagai penutup rencana kerja dari semua sector diserahkan oleh camat kepada ketua tim penggerak PKK kecamatan.

b. Pelaksanaan : - pengarah : Camat- Peserta : undangan rapat ditanda tangani oleh camat dan disampaikan

kepada: = Tim Pembina Posyandu/KB-Kes Dati II= Tim penggerak PKK Kecamatan= BKKBN Kecamatan= Bangdes Kecamatan= sector lain yang dianggap perlu

TUJUAN

MASUKAN :

-Laporan hasil kegiatan bulan lalu

-hasil rapat PKK kecamatan

-Tambahan pengatahuan

Analisa hambatan kegiatan bulan lalu

Pemecahan masalah

Rencana kerja baru

- Waktu : pertemuan sebaiknya diadakan pada hari sabtu akhir tribulan antara jam 09.00 – 12.30 dengan acara sebagai berikut :

Jam Acara Pengarah 09.00 - 09.15

09.15 – 09.35

09.35 – 10.35

10.35 – 10.45

10.45 – 11.05

11.05 – 11.45

11.45 – 12.35

12.35 – 13.30

1. pembukaan

2. laporan kegiatan posyandu

3. laporan dan hambatan dari sector-sektor

4. tanggapan dan kebijaksanaan dari Tim Dati II

5. Analisa masalah

6. Pemecahan masalah

7. Rencana kerja dari sector-sektor

8. Kesepakatan pembinaan

Camat

Ketua PKK

Ka.Puskesmas

Tim Dati II

Ka.Puskesmas

Ka.Puskesmas

Ka.puskesmas dan Tim Dati IIKetua PKK dan Camat

- Tempat : kecamatan atau tempat lain yang dianggap sesuai- Persiapan :

Pendekatan kepada tim Pembina dati II sambil memberikan undangan pendekatan kepada sector lain agar menyajikan laporan pembinaan, terutama

kepada ketua tim penggerak Pkk Kecamatan. pendekatan kepada BKKBN untuk memperoleh dana Rakor Kb sebagai bantuan

dari desa-desa Puskesmas membuat/menghitung cakupan pelayanan posyandu secara kumulatif

dari desa-desa catatan-catatan hasil kesepakatan yang lalu, arsip surat-surat instruksi yang

berkaitan dengan peran serta masyarakat, posyandu, dan lintas sektoral. pendekatan kepada Camat agar mau memimpin rapat/pertemuan dengan

menyerahkan bahan- bahannya menunjuk salah satu staf puskesmas untuk membuat notulen rapat.

materi pelajaran dan alat peraga yang digunakan formulir rencana kerja

Rapat kerja tribulanan lintas sektoral

- pengertian semangat kerjasama dalam tim yang telah ditimbulkan dalam lingkungan sector-sektor, perlu dipelihara dengan baik agar kerjasama lintas sektoral yang telah dibina bisa berjalan mantap dan berkesinambungan. Salah satu cara untuk memelihara kerjasama ialah dengan mengadakan pertemuan berkala dan membahas pelaksanaan kerjasama maupun masalah yang dihadapai dan sekaligus mencari pemecahannya bersama-sama.

- tujuan :a. umum : meningkatnya dan terpeliharanya hubungan kerjasama lintas sektoral

b. khusus : - terlaksananya pertemuan lintas sektoral berkala untuk mengkaji kegiatan kerjasama selama 3 bulan yang lalu dalam pembinaan PSM di bidang kesehatan.

- terpecahhkannya masalah dan hambatan yang dihadapai dalam rangka kerjasama lintas sektoral

- terumuskannya mekanisme dan rencana kerjasama lintas sektoral untuk tribulan berikutnya.

- Pentahapan Pelaksanaan :a. tahapan pelaksanaan rapat kerja tribulan lintas sektoral.

Materi yang akan dibahas dalam rapat kerja tribulan lintas sektoral adalah sebagai berikut :

- Laporan kegiatan penyelenggaraan Posyandu oleh ketua Tim penggerak PKK kecamatan, dan hambatan /masalah yang dijumpai serta usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut.

- Laporan sector-sektor dalam pembinaan PSM di bidang kesehatan, dan hambatan/masalah yang dijumpai serta usaha yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Laporan dari puskesmas disertai dengan gambaran cakupan pelayanan Posyandu secara kumulatif, agar desa-desa yang cakupannya rendah diketahui sektro lain.

Tujuan

-laporan kegiatan posyandu oleh PKK

-masalah hambatan dalam pembinaan posyandu

Analisa Masalah masing-masing sektor

Pemecahan masalah

Rencana pembinaan PSM/KB-KES dari masing-masing sektor

- Sambutan dari Tim pembinaan Posyandu Dati II tentang usaha untuk mengatasi hambatan/masalah dan menyampaikan kebijaksanaan Pemda maupun Tim Pembina Posyandu Dati II.

- Susunan prioritas pembinaan ke desa-desa berdasarkan cakupan yang paling rendah.- Analisa dan pemecahan masalah yang dilakukan bersama.- Menyusun rencana pembinaan untuk tribulan yang akan datang, dan sebagai penutup

rencana kerja dari semua sector diserahkan oleh Camat kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

b. Pelaksanaan :

- Pengarah : Camat- Peserta : Undangan rapat ditanda tangani oleh Camat dan disampaikan kepada:

Tim Pembina Posyandu/KB-KES Dati II Tim Penggerak PKK Kecamatan Puskesmas di wilayah kecamatan BKKBN Kecamatan Bangdes Kecamatan Sektor lain yang dianggap perlu

- Waktu : Pertemuan sebaiknya diadakan pada hari sabtu akhir tribulan antara jam 09.00 – 12.30 dengan acara sebagai berikut :

Jam Acara Pengarah 09.00 – 09.15 09.15 – 09.35 09.35 – 10.35

10.35 – 10.45

10.45 – 11.05 11.05 – 11.45

11.45 – 12.35 12.35 – 13.30

1. Pembukaan2. Laporan kegiatan Posyandu3. Laporan dan hambatan dari sector-sektor4. Tanggapan dan kebijaksanaan dari Tim Dati II5. Analisa masalah6. Pemecahan masalah

7.Rencana kerja dari sektor-sektor8. Kesepakatan pembinaan

CamatKetua PKKKa.Puskesmas

Tim Dati II

Ka.PuskesmasKa.Puskesmas dan Tim Dati IIKetua PKKKetua PKK dan Camat

- Tempat : Kecamatan atau tempat lain yang dianggap sesuai- Persiapan :

Pendekatan kepada Tim Pembina Dati II sambil memberikan undangan. Pendekatan kepada sector lain agar menyajikan laporan pembinaan,

terutama kepada ketua Tim penggerak PKK kecamatan. Persiapan tempat, alat tulis menulis dan formulir rencana kerja. Pendekatan kepada BKKBN untuk memperoleh dana Rakor KB sebagai

bantuan pembiyaan.

Puskesmas membuat/menghitung cakupan pelayanan Posyandu secara kumulatif dari desa-desa

Catatan-catatan hasil kesepakatan yang lalu, arsip surat-surat instruksi yang berkaitan dengan peran serta masyarakat, Posyandu, dan lintas sektoral.

Pendekatan kepada Camat agar mau memimpin rapat/pertemuan dengan menyerahkan bahan-bahannya menunjuk salah satu staf Puskesmas untuk membuat notulen rapat.

Pemantauan Pelaksanaan ( Sistem Pencatatan Dan Pelaporan Terpadu Puskesmas SP2TP ) 1. Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup a. Pengertian :

Dalam manajemen diperlukan adanya data yang akurat, tepat waktu dan kontinu sserta mutakhir secara periodik. Berdasarkan S.K. Menteri Kesehatan nomor 63/Menkes/II/1981, berlaku system pencatatan dan pelaporan terpadu Puskesmas ( SP2TP ).SP2TP adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan Puskesmas, meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas.Dengan melakukan SP2TP sebaik-baiknya, akan didapat data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian penampilan Puskesmas serta situasi kesehatan masyarakat umumnya.

b. Tujuan : 1. umum :

Tersedianya data dan informasi yang akurat, tepat waktu dan mutakhir secara periodik/teratur untuk pengelolaan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas di berbagai tingkat administrasi

2. Khusus: Tersedianya data yang meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan

pokok Puskesmas yang akurat, tepat waktu dan mutakhir secara teratur. terlaksananya pelaporan data tersebut secara teratur di berbagai jenjang

administrasi, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Termanfaatnya data tersebut untuk pengambilan keputusan dalam rangka

pengelolaan program kesehatan masyarakat melalui Puskesmas di berbagai tingkat administrasi.

c. Ruang Lingkup : SP2TP dilakukan oleh semua Puskesmas ( termasuk Puskesmas dengan

perawatan, Puskesmas pembantu dan Puskesmas keliling ) Pencatatan dan Pelaporan mencakup :

- data umum dan demografi wilayah kerja puskesmas- data ketenagaan di puskesmas- data sarana yang dimiliki puskesmas

- data kegiatan pokok puskesmas yang dilakukan baik di dalam maupun di luar gedung puskesmas.

Pelaporan dilakukan secara periodik ( bulanan, tribulanan, semester dan tahunan ), dengan menggunakan formulir yang baku. seyogyanya berjenjang dari puskesmas ke Dati II, dari Dati II ke Dati I, dan dari Dati I ke Pusat. Namun sementara ini dapat dilakukan dari Dati II langsung ke Pusat, dengan tindasan ke Propinsi.

2. Beberapa BatasanDalam pelaksanaan SP2TP ada beberapa batasan tentang istilah yang digunakan untuk mendapatkan kesamaan pengertian, sehinga pencatatan dilakukan dengan benar dan sama diseluruh puskesmas.a. Kunjungan :

Ada 2 macam kunjungan :1. Kunjungan seseorang ke Puskesmas, Puskesmas pembantu, baik untuk mendapat

pelayanan kesehatan maupun sekedar mendapat keterangan sehat-sakit. untuk dibedakan 2 kategori :

a. Kunjungan baru, ialah seseorang yang pertama kali datang ke Puskesmas/Puskesmas pembantu, sehingga seumur hidupnya hanya dicatat sebagai satu kunjungan baru.

b. Kunjungan lama, ialah seseorang yang datang ke puskesmas/puskesmas pembantu yang kedua kali dan seterusnya untuk mendapat pelayanan kesehatan.

b. Kasusada 2 macam kasus :

1. Kasus baru, adalah “new episode of illness”, yaitu pernyataan pertama kali seseorang menderita penyakit tertentu sebagai hasil diagnose dokter atau tenaga paramedic.

2. Kasus lama adalah Kunjungan kedua dan seterusnya, dari kasus baru yang belum dinyatakan sembuh atau kunjungan kasus lama dalam tahun/periode yang sama. Untuk tahun berikutnya, kasus ini diperhitungkan sebagai kasus baru.

Khusus pada penderita Kusta hanya dikenal kasus baru, yaitu saat pertama kali penemuannya.Pada kunjungan kedua dan seterusnya hanya dihitung sebagai kunjungan kasus, bukan sebagai kasus lama.

c. KeluargaKeluarga dalam catatan SP2TP adalah satu kepala keluarga beserta angotanya yang terdiri dari isteri, anak-anak ( kandung, tiri dan angkat ) dan orang lain yang tinggal dalam satu atap/rumah.

d. Nomor kode puskesmasPemberian nomor kode puskesmas/puskesmas pembantu berdasarkan pada letak geografis dan jenjang administrasi serta peresmian per S.K. Bupati atas existensinya setelah dibangun.

3. Pelaksanaan SP2TPPelaksanaan SP2TP terdiri dari 3 kegiatan, ialah :a. Pencatatan dengan menggunakan format.b. Pengiriman laporan dengan menggunakan format secara periodicc. Pengolahan analisis dan pemanfaatan data/informasi

a. Pencatatan :Pencatatan dilakukan dalam gedung Puskesmas/Puskesmas Pembantu, yaitu mengisi :

1. Family Folder ( Kartu Individu dan Kartu Tanda Penganal Keluarga )2. Buku Register untuk :

a. Rawat jalan/rawat nginapb. Penimbanganc. Kohort Ibud. Kohort Anake. Persalinanf. Laboratoriumg. Pengamatan penyakit menularh. Imunisasii. P.K.M

3. Kartu Indek Penyakit ( Kelompok Penyakit ) yang disertai distribusi jenis kelamin, golongan, umur dan desa

4. Kartu Perusahaan5. Kartu Murid6. Sensus harian ( Penyakit dan Kegiatan Puskesmas ) untuk mempermudah pembuatan

laporan.

b. Pelaporan :Jenis dan periode laporan sebagai berikut :1. Bulanan

Data Kesakitan Data Kematian Data Operasional ( Gizi, Imunisasi dan KIA ) Data Manajemen Obat

2. Triwulan Data kegiatan Puskesmas

3. Tahunan Umum, Fasilitas Sarana Tenaga

Alur pengiriman laporan adalah sebagai berikut :1. Alur pengiriman laporan adalah sebagai berikut :

a. Laporan dari Puskesmas dikirim ke Dinas Kesehatan Tk. II untuk diolah sesuai dengan petunjuk, dan selanjutnya direkapitulasi, laporan dikirim ke Dinkes Tk. I dan Departemen Kesehatan c.q. Bagian Informasi Ditjen Pembinaan Kesehatan Masalah.

b. Umpan balik dari Departemen Kesehatan dikirim ke Ka.Kanwil DepartemenKesehatan Propinsi.

2. Alur pengiriman laporan jangka panjang ( mulai Pelita VI ) adalah mengikuti jalurjenjang administratif organisasi. Departemen Kesehatan menerima laporan dari Kantor Wilayah Departemen Kesehatan R.I.

c. Pengolahan, Analisa dan Pemanfaatan

Pengolahan, analisa dan pemanfaatan data SP2TP dilaksanakan di tiap jenjang administrasi yang pemanfaatannya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya dalam mengambil keputusan. Di tingkat Puskesmas, untuk tindakan segera serta untuk pemantauan pelaksanaan program ( operative ) sebagai early warning system. Pada tingkat Dati II dapat digunakan untuk pemantauan, pengendalian dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan. Pada tingkat I dapat digunakan juga untuk perencanaan program dan pemberian bantuan yang diperlukan. Pada tingkat Pusat digunakan dalam pengambilan kebijaksanaan yang diperlukan.

1. Ruang lingkup kegiatan pengolahan dan analisa meliputi : mengkompilasi data dari Puskesmas Pembantu, kegiatan lapangan termasuk

Posyandu dan kegiatan dalam gedung Puskesmas. mentabulasi data upaya kesehatan yang diberikan kepada masyarakat, yang

dibedakan atas masyarakat dalam wilayah dan luar wilayah Puskesmas. menyusun kartu index penyakit menyusun sensus harian untuk mengolah data kesakitan. melakukan berbagai perhitungan-perhitungan dengan menggunakan data

denominator. membuat penyajian dalam bentuk narasi, table dan grafik sesuai kebutuhan

menurut waktu dan lokasi. Sebagai pembanding dapat dipergunakan data tahun-tahun sebelumnya.

melakukan beberapa analisa untuk kebutuhan pemantauan, intervensi serta perencaan di masa mendatang.

membuat peta wilayah Puskesmas termasuk sarana kesehatan.2. Pemanfaatan data SP2TP

Pada hakekatnya data dari SP2TP mempunyai peran ganda, karena : Data tersebut dilaporkan dari Puskesmas untuk kebutuhan administrasi di atasnya,

dalam rangka pembinaan, perencanaan serta penetapan kebijaksanaan. Data tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pusekesmas sendiri dalam rangka

peningkatan upaya kesehatan Puskesmas, melalui perencanaan ( micro planning ),

penggerakan, pelaksanaan ( mini lokakarya ) dan pengawasan, pengendalian, sertas penilaian ( stratifikasi )

Salah satu komponen dari pengawasan adalah pemantauan yang merupakan tindak lanjut, secara kontinu dari kegiatan program yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan serta tindakan ( action ).contoh :Data dari hasil SP2TP dapat dimanfaatkan untuk :- penyusunan profil puskesmas, dengan menggunakan data dasar- penggambaran peran serta masyarakat, dengan menggunakan data jumlah kader ( aktif/tidak aktif ), pelaksanaan KB-Kes Terpadu melalui Posyandu.- penggambaran tingkat pemanfaatan Puskesmas, dengan menggunakan data kunjungan.- penggambaran tingkat cakupan sasaran pelayanan kesehatan dari berbagai program yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan pokok Puskesmas.- dan sebagainya.

Peranan Dokter Puskesmas

I. Dokter Kepala Puskesmas Sebagai Seorang Dokter

Tanggung jawab seorang dokter Kepala Puskesmas tidak hanya mengobati

orang sakit saja akan tetapi jauh lebih besar, yaitu memelihara dan meningkatkan

kesehatan dari masyarakat di dalam wilayah kerjanya. Oleh karenanya dalam kegiatan

pemeriksaan dan pengobatan penderita sehari-hari pada waktu-waktu tertentu, dimana

dokter Puskesmas sedang melakukan tugas-tugas menajemen Puskesmas dan tugas-

tugas kemasyarakatan, ia dapat mendelegasikan wewenangnya kepada seorang

Perawat dan seorang Bidan.

II. Dokter Kepala Puskesmas Sebagai Seorang Manager

A. Organisasi Dan Tatalaksana

Puskesmas mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau sebagian

dari kecamatan yang langsung bertanggung jawab dalam bidang tehnis

kesehatan maupun administrative kepada Kepala Dinas Kesehatan Tingkat II

(Dokabu).

Puskesmas Pembantu dan Bidan di desa di dalam wilayah kerja

Puskesmas merupakan bagian integral dari Puskesmas. Puskesmas Pembantu

melaksanakan sabagian tugas-tugas Puskesmas sesuai dengan kemampuan

tenaga dan fasilitasbyang ada dalam wilayah kerja tertentu yang merupakan

sebagian dari wilayah kerja Puskesmas.

Jenis dan jumlah tenaga Puskesmas yang sebenarnya tidak perlu sama

untuk setiap Puskesmas, tetapi disesuaikan dengan jumlah penduduk dan luas

daerah yang dicakup serta keadaan geografis dan perhubungan di wilayah

kerjanya. Yang penting tenaga tersebut bekerja dalam satu Team, berarti

pekerjaan tenaga yang satu mengisi kekurangan dari tenaga yang lain dan

sebaliknya. Walaupun pekerjaan yang dilakukan berbeda-beda akan tetapi

semuanya dengan satu tujuan, ialah meningkatkan kesehatan dari masyarakat

di wilayah kerja Puskesmas dan di bawah pimpinan, ialah Kepala Puskesmas.

Tidak ada pengkotaan struktur dalam Puskesmas.

Pertemuan berkala antara Kepala Puskesmas dengan segenap stafnya

(termasuk Puskesmas Pembantu dan Bidan di Desa) perlu dilakukan secara

teratur paling sedikit sebulan sekali. Tujuan pertemuan berkala itu antara lain

adalah :

Menampung masalah / hambatan yang dihadapi dalam

melaksanakan pekerjaan sehari-hari untuk dipecahkan bersama.

Merencanakan bersama kegiatan yang perlu dilakukan dalam

bulan berikutnya atau minggu yang akan datang.

Menilai hasil-hasil pekerjaan yang telah dilakukan dalam bulan

yang lalu.

Meneruskan informasi / instruksi / petunjuk dari atasan untuk

diketahui dan dilaksanakan bersama.

B. Bimbingan tehnis Dan Supervisi

Kepala Puskesmas perlu juga datang untuk melihat dan member

bimbingan kepada staf Puskesmas secara berkala di tempat mereka bekerja, di

Puskesmas, di Puskesmas Pembantu, di lapangan maupun di rumah penduduk

dalam rangka kunjungan rumah. Hal ini penting sekali dilakukan secara teratur

untuk memelihara disipli kerja staf Puskesmas.

Dalam kunjungan ini dimanfaatkan untuk meningkatkan system

rujukan (referral system) dimana konsultasi dari staf Puskesmas dapat

dilakukan di tempat mereka bekerja, disamping melimpahkan pengetahuan

dan keterampilan kepada staf Puskesmas yang bersangkutan.

C. Hubungan Kerja Antar Instansi Kecamatan

Hubungan kerjasama yang baik perlu dipupuk antara Puskesmas

dengan semua instansi di tingkat kecamatan. Kepala Puskesmas harus secara

aktif menncari hubungan kerjasama dengan nstansi-instansi di tingkat

kecamatan. Pertemuan berkala antar instansi tingkat Kecamatan perlu

diadakan di bawah koordinasi pak camat.

D. Dokter Kepala Puskesmas Sebagai Penggerak Pembangunan Di wilayah

Kerjanya

Seringkali masyarakat belum dapat mengenal masalah yang mereka

hadapi, dan belum bias menentukan prioritas masalah yang perlu

ditanggulangi. Kepala Puskesmas beserta segenap stafnya bekerjasama dengan

instansi-instansi lain di tingkat kecamatan, perlu member bimbingan kepada

masyarakat untuk mengenal masalahnya dan menentukan prioritas masalah

yang perlu ditanggulangi sesuai dengan kemampuan swadaya mereka sendiri.

Untuk itu perlu dilakukan pertemuan-pertemuan baik secara individu dengan

pemuka masyarakat, maupun secara kelompok.

III. Dokter Kepala Puskesmas Sebagai Tenaga Ahli Dan Pendamping Camat

Program pemerintah pada saat ini baru bisa menempatkan dokter Puskesmas

sebagai seorang sarjana secara merata di kecamata-kecamatan. Dengan sendirinya

harapan dari seluruh masyarakat kecamatan adalah untuk mendapat manfaat dari

keahliannya dalam bidang kesehatan masyarakat maupun pandangan dan cara berpikir

yang luas dan kreatif dari seorang sarjana. Maka peranan dokter Puskesmas di

kecamatan disamping sebagai pemimpin Puskesmas, juga merupakan tenaga ahli dan

pendamping Camat.

Perencanaan Di Tingkat Puskesmas (Microplanning)

I. Pengertian, Tujuan, dan Ruang Lingkup

a) Pengertian

Perencanaan mikro tingkat Puskesmas atau microplanning adalah penyusunan

rencana di tingkat Puskesmas untuk 5 (lima) tahun, termasuk rincian tahapan

tiap tahunnya.

b) Tujuan

Umum:

Meningkatkan cakupan pelayanan program prioritas sesuai dengan

masalah yang dihadapi Puskesmas, sehingga dapat meningkatkan

fungsi Puskesmas.

Khusus:

- Tersusunnya rencana kerja Puskesmas untuk jangka waktu 5 tahun

secara tertulis.

- Tersusunnya rencana kerja tahunan Puskesmas, sebagai jabaran

rencana kerja 5 tahunan tersebut secara tertulis.

c) Ruang Lingkup

Rencana yang disusun tersebut seyogyanya meliputi seluruh kegiatan pokok

Puskesmas, akan tetapi dapat dibatasi sesuai dengan masalah yang dihadapi;

dengan memperhatikan prioritas, kebijaksanaan dan strategi yang telah

ditetapkan oleh Pusat, Dati I dan Dati II-nya.

II. Langkah-langkah Penyusunan Rencana

Dalam melaksanakan kegiatan penyusunan rencana tingkat Puskesmas, ada 4 langkah

pokok yang perlu dilaksanakan yaitu:

Identifikasi keadaan dan masalah

Penyusunan rencana

Penyusunan POA tahun pertama

Penulisan naskah rencana

Identifikasi keadaan dan masalah

Langkah ini akan menghasilkan satu rumusan tentang keadaan dan perioritas masalah yang

dihadapi Puskesmas serta alternative pemecahannya.

Kegiatan-kegiatan ini mencakup:

1) Mengetahui kebijaksanaan yang telah ditetapkan:

a. PUSAT, misalnya SKN, RP3JPK, Repelita V dan kebijaksanaan sector lain

yang terkait;

b. DATI-I, misalnya Repelita Propensi, target, strategi pelaksanaan program

propinsi dan sector lain yang terkait yang dikeluarkan Dati-I;

c. DATI-II, misalnya target, strategi pelaksanaan program dan kebijaksanaan

sector lain terkait yang dikeluarkan Dati-II

2) Pengumpulan data

1. Data Umum

Data yang dihimpun oleh keadaan umum wilayah kerja Puskesmas, misalnya

pembagian administratif, sosial, ekonomi, budaya dan lain sebagainya.

2. Data Wilayah

Data yang dihimpun meliputi peta, luas wilayah, jumlah desa, jumlah RK/RW,

jarak desa ke Puskesmas, sarana komunikasi, dan lain sebagainya.

3. Data Penduduk

Data yang dihimpun meliputi jumlah seluruh penduduk, distribusi per desa

dan per RK/RW; menurut jenis kelamin dan golongan umur dengan

penekanan pada distribusi yang disesuaikan dengan sasaran program.

4. Data Sumber Daya

Puskesmas:

- Sarana Fisik

Meliputi seluruh bangunan fasilitas kesehatan (Puskesmas,

Puskesmas Pembantu), Puskesmas Keliling, kebdaraan, peralatan

medis & nonmedis.

- Tenaga

Meliputi seluruh macam tenaga, status kepegawaiannya, jumlah

dan latar belakang pendidikan.

- Dana

Meliputi semua dana yang diterima Puskesmas yaitu yang berasal

dari APBN, APBD I dan II termasuk dari BKKBN, PHB dan sector

lain yang terkait, serta kemungkinan sumbangan-sumbangan yang

bias didapatkan.

Masyarakat:

- Sarana Fisik

Meliputi Posyandu, Pos KB dan Pos lainnya serta peralatan yang

dimiliki seperti dacin, set alat masak, dukun kit dan lain

sebagainya.

- Tenaga

Meliputi kader PKK, kader Dasawisma, kader Posyandu dan kader

lainnya, serta dukun bersalin atau tenaga kesehatan tradisonal

lainnya.

- Dana

Meliputi Dana Sehat, Dana Koperasi Simpan Pinjam dan dana

lainnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan kesehatan.

5. Data Status Kesehatan

Dihimpun dari data indicator derajat kesehatan yaitu IMR (Infant Mortality

Rate), CMR (Children Mortality Rate), MMR (Maternal Mortality Rate), CDR

(Crude Death Rate), Incidence/Prevalence Rate dan CFR (Case Fatality Rate)

penyakit tertentu, CBR (Crude Birth Rate), FR (Fertality Rate), LE (Level of

Edukation) dan lain sebagainya.

6. Data Cakupan Program

Meliputi data cakupan untuk masing-masing program sesuai dengan indicator

dan variabelnya.

3) Analisa data

Analisa keadaan dan masalah dalam perencanaan meliputi:

Analisa Derajat Kesehatan

Analisa Aspek kependudukan

Analisa Upaya Pelayanan Kesehatan

Analisa Perilaku

Analisa Lingkungan

4) Perumusan Masalah

Permasalahan tersebut harus dirumuskan dengan baik secara epidemiologis, sehingga

tergambarkan masalahnya, dimana, kapan dan seberapa besar. Dengan perkataan lain,

besarnya masalah diusahakan dapat tergambarkan secara kwantitatif.

5) Penentuan peringkat masalah

Untuk menentukan peringkat masalah, dapat dipergunakan cara Delbecg atau cara

Hanlon.

Kriteria yang dipakai untuk masing-masing masalah adalah:

Besarnya masalah

Penentuan score untuk besarnya masalah dilaksanakan dengan memberi nilai

(0-10) pada faktor-faktornya yaitu:

- Persentase penduduk yang terkena

- Biaya yang dikeluarkan per orang per bulan karena masalah

tersebut

- Kerugian yang dialami penduduk

Tingkat kegawatan masalah

Penentuan score untuk kegawatan masalah dilaksanakan dengan memberi nilai

(0-10) pada faktor-faktornya yaitu:

- Tingkat keganasannya

- Tingkat urgensinya

- Kecendrungannya

Kemudahan penanggulangan masalah

Penentuan kemudahan untuk penanggulangan masalah dilaksanakan dengan

memberi nilai (0,5-1,5).

PEARL factor yaitu menentukan dapat atau tidaknya program tersebut

dilaksanakan.

Penentuan scorenya untuk masing-masing factor dilaksanakan melalui voting

(1 = ya, 0 = tidak)

P = Appropriantness (tepat guna)

E = Economic feasibility (secara ekonomi murah)

A = Acceptability (dapat diterima)

R = Resource Availability (tersedianya sumber)

L = Legality (legalitas terjamin)

Penyusunan rencana

Setelah Puskesmas menentukan peringkat masalah di wilayah kerjanya, kemudian disusun

rencana dengan sistematika (urutan) sebagi berikut:

1. Perumusan tujuan dan sasaran

Merupakan langkah awal yang sangat menentukan, terutama untuk menentukan

tujuan dan sasaran. Tujuan pada dasarnya merupakan gambaran suatu keadaan di

masa yang akan datang, yang diwujudkan melalui berbagai kegiatan yang akan

dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan masalah yang dihadapi. Sadangkan

sasaran lebih menggambarkan keadaan kuantitatif yang akan dicapai di masa datang.

2. Perumusan kebijaksanaan dan langkah-langkah

3. Perumusan kegiatan

4. Perumusan sumber daya

h. Pembimbingan/Supervisi

Adalah suatu upaya pengarahan antara lain dengan mendengarkan alas an dan keluhan tentang masalah pelaksana dan pemberian petunjuk serta saran dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi pelaksana.

Bertujuan agar :

a. Terselenggaranya program upaya kesehatan yang sesuai dengan pedoman pelaksanaan

b. Kekeliruan dan penyimpangan dalam pelaksanaan dapat diluruskan kembalic. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatand. Meningkatkan hasil pencapaian pelayanan kesehatan

Ruang lingkup pembimbingan puskesmas oleh kepala puskesmas kepada para pelaksana kegiatan di wilayah kerjanya. Mencakup pembimbingan dalam bidang persediaan obat, peralatan, perlengkapan administrasi, ketenagaan, dan anggaran.

Pembimbingan dilakukan dalam bentuk

a. Pertemuan di dalam puskesmasb. Kunjungan lapangan (petugas kesehatan, bidan desa, kader keseatan, dan sarana

pelayanan)

Pembimbingan dilakukan oleh dokter kepala puskesmas kepada staf puskesmas baik secara berkelompok maupun perorangan, dilakukan minimal satu bulan sekali atau bila sewaktu-waktu ada masalah yang timbul. Khusus untuk posyandu dilakukan pembimbingan minimal tiga bulan sekali. Dalam melakukan pembimbingan perlu dibuat laporan tertulis oleh pelaksana. Laporan dibuat paling lambat satu minggu setelah kegiatan, dan kemudian laporan itu akan digunakan didalam rapat staf. Format bimbingan digunakan pedoman yang sudah ada yaitu Pedoman Pembimbingingan Keterpaduan KB-Kesehatan yang diterbitkan Departemen Kesehatan tahun 1987.

i. Stratifikasi PuskesmasAdalah upaya untuk melakukan penilaian prestasi kerja puskesmas dengan mengelompokannya kedalam 3 strata, yaitu :a. Strata I ( Strata puskesmas dengan prestasi kerja baik)b. Strata II (Strata puskesmas dengan prestasi kerja cukup)c. Strata III (Strata puskesmas dengan prestasi kerja kurang)

Pengelompokan ketiga strata tersebut digunakan dalam rangka penilaian terhadap tingkat perkembangan fungsi puskesmas sehingga dengan demikian dapat

menimbulkan gairah kerja, rasa tanggung jawab, dan kreatifitas kerja yang dinamis melalui pengembangan falsafah mawas diri.

Tujuan Khusus dilakukannya stratifikasi puskesmas :

- Mendapatkan gambaran menyeleruruh perkembangan fungsi puskesmas secara berkala dalam rangka pembinaan dan pengembangannya

- Mendapatkan masukan untuk perencanaan puskesmas di masa mendatang

- Mendapatkan informasi tentang masalah dan hambatan pelaksanaan puskesmas sebagai masukan untuk pembinaannya

Ruang lingkup stratifikasi di puskesmas dikelompokan dalam 3 aspek :

a. Hasil kegiatan puskesmas dalam bentuk cakupan dari masing masing kegiatan

b. Hasil dan cara pelaksanaan manajemen puskesmasc. Sumber daya yang tersedia di puskesmasd. Keadaan lingkungan yang mempengaruhi pencapaian hasil kegiatan

puskesmas

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa terdapat 3 area yang perlu dibina :

a. Puskesmas sebagai wadah pemberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pembinaan ini diarahkan kepada fasilitas fisik, pelaksanaan manajemen dan kemampuan tenaga kerja.

b. Pelaksanaan program –program sektor kesehatan maupun program lintas sektoral yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi tanggung jawab puskesmas dalam pelaksanaannya maupun sarana penunjangnya

c. Peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup seat dan produktif.

Melalui pembinaan komponen-komponen tersebut diatas, diharapkan puskesmas dapat meningkatkan fungsinya yang pada waktunya nanti dapat menunjang turunnya angka kematian bayi. Angka kematian bai dan angka kelahiran adalah indikator yang peka untuk status kesehatan.

Kegiatan stratifikasi mencakup kegiatan :

1. Pengumpulan data

2. Pengolahan data

3. Analisa masalah dan penentuan langkah penanggulangannya

Kegiatan tersebut dilakukan mulai dari tingkat puskesmas, kabupaten, propinsi, sampai tingkat pusat.

Stratifikasi dilakukan setahun sekali secara menyeluruh dan serentak di semua puskesmas dan bertahap sesuai dengan jenjang administrasi sampai ke pusat.

1. Di tingkat Puskesmas

Dilaksanakan sendiri oleh masing-masing puskesmas , dan merupakan kegiatan mengukur kemampuan penampilan puskesmas dalam rangka mawas diri. Dengan tujuan agar kepala puskesmas mengetahui kelemahan dan masalah yang dihadapi untuk berusaha memperbaikinya.

2. Di tingkat Dinas Kesehatan Dati II/Kandep

Menghimpun laporan hasil stratifikasi puskesmas untuk diolah dan dianalisa sehingga mendapatkan gambaran keadaan fungsi masing-masing puskesmas dalam wilayahnya dalam rangka pembinaan dan rencana pengembangannya.

3. Di tingkat Dinas Kesehatan Dati I/Kanwil dan Pusat

Menghimpun laporan hasil stratifikasi dari masing-masing Dinas Kesehatan Dati II untuk diolah dan dianalisa sehingga mendapatkan gambaran tingkat perkembangan fungsi puskesmas di dalam wilayah masing-masing kabupaten/Kodya dan propinsi dalam rangka pembinaan dan pengembangannya di tahun yang akan datang.

Pelaksanaan stratifikasi di tingkat puskesmas :

a. Tahap I :

Puskesmas mengumpulkan data sesuai dengan pedoman , kemudian dilakukan penghitungan scoring untuk menentukan strata puskesmas.

b. Tahap II :

Diadakan analisa untuk melihat nilai scoring yang rendah pada hasil kegiatan dan manajemen, dicari sebab-sebabnya mengapa hasil cakupan rendah. Misal :

Tenaga :

- Kurang jumlah

- Kurang terampil

- Kurang bimbingan

- Kurang produktif

- Dll

Sarana :

- Jarak jauh tidak ada sarana transport

- Sarana teknis pelayanan kurang memadai

Dana :

- Kurang memadai

c. Tahap III :

Upaya untuk mengatasi masalah masalah tersebut diatas dan kiranya ada hal-hal yang memerlukan bantuan tingkat kabupaten/DinKes Dati II. Kemudian menyusun rencana penanggulangan masalah dikirim ke Dati II untuk dipelajari oleh Dokabu/Kandep.

Pemanfaatan stratifikasi puskesmas di berbagai tingkat administrasi :

a. Bagi Puskesmas :

Mendapatkan gam tingkat perkembangan prestasi kerja secara menyeluruh sehingga dapat diambil berbagai upaya untuk memperbaikinya dalam rangka mawas diri.

b. Bagi Dati II (Kabupaten/Kotamadya)

- Mendapatkan gambaran prestasi kerja puskesmas dalam wilayah Dati II yang bersangkutan tiap tahun.

- Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan puskesmas baik yang disebabkan oleh sumber daya maupun oleh karena pengaruh lingkungan.

- Menentukan langkah serta bantuan yang diperlukan dalam mengatasi masalah yang dihadapi puskesmas melalui penyusunan rencana tahunan.

- Mendapatkan gambaran mengenai kemampuan manajemen setiap puskesmas di wilayah Dati II.

c. Bagi Dinkes Dati I/Kanwil propinsi

Mendapatkan gambaran mengenai masalah serta hambatan yang dihadapi oleh Dinkes Dati I selama setahun dalam pembinaan dan pengembangan Puskesmas di wilayah kerja yang perlu mendapatkan bantuan penyelesaian oleh Dinkes Dati I/Kanwil propinsi antara lain melalui penyusunan rencana tahunan.

d. Bagi Pusat :

Mendapatkan gambaran mengenai masalah serta hambatan ang dihadapi oleh Dinkes Dati I/Kanwil selama setahun dalam pembinaan dan pengembangan puskesmas

diwilaya kerjanya. Yang perlu mendapatkan bantuan penyelesaian oleh pusat antara lain melalui penyusunan rencana tahunan. Di samping itu dapat juga digunakan untu mendapatkan informasi untuk kebutuhan studi, survai, dll.

Sumber Data yang dikumpulkan sebagian besar dari sistem pencatatan dan pelaporan yang ada di puskesmas dan sebagian lagi dari sumber lain atau informasi dinas lain atau kecamatan. Sumber tersebut antara lain :

1. SP2TP yang dikumpulkan dari kalender tahun lalu

2. Pengamatan puskesmas dalam tahun kalender yang lalu

3. Catatan pelaksanaan manajemen dalam tahun yang lalu

4. Catatan tentang sumber daya yang tersedia di puskesmas

5. Informasi dari kecuali/dinas lain tentang data lingkungan

Pengisian format pengumpulan data dimasukan dalam format sebagai berikut :

a. Kesejahteraan Ibu, anak, dan imunisasi

b. Keluarga Berencana

c. Perbaikan Gizi

d. Kesehatan Lingkungan

e. Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit

f. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat

g. Pengobatan

h. Kesehatan Sekolah

i. Perawatan Kesahatan Masyarakat

j. Kesehatan Gigi dan Mulut

k. Kesehatan Jiwa

l. Laboratorium

Dalam rangka memberi nilai dan menghitung nilai pada data yang terkumpul, maka data disusun dalam kelompok variabel, sub variabel, dan sub sub-variabel sebagai berikut :

- Hasil kegiatan puskesmas dalam bentuk cakupan bagi masing-masing kegiatan pokok puskesmas (Hs)

- Hasil dan cara pelaksanaan manajemen puskesmas (P)

- Sumber daya yang tersedia di puskesmas (S)

- Keadaan lingkungan yang mempengaruhi pencapaian hasil kegiatan puskesmas (L)

Tujuan Umum Pembinaan Stratifikasi Puskesmas di tingkat Pusat adalah untuk mendapatkan gambaran tingkat perkembangan fungsi puskesmas di seluruh propinsi Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengembangannya.

Tujuan khusus :

- Mendapatkan kecenderungan perkembangan prestasi kerja puskesmas di masing-masing propinsi

- Memberikan arah dan prioritas wilayah yang perlu dibina dan dikembangkan

- Memberikan masukan bagi perencanaan puskesmas jangka menengah

Adminitrasi Keuangan dan barang

1. Landasan hukum dalam pengelolaan keuangan negara adalah UUD 1945 pasal 23 ayat (1)

Administrasi keuangan di puskesmas adalah sistem pengelolaan keuangan baik yang berasal dari APBN, APBD tk.I dan tk.II dan retribusi/penerimaan.

Tujuan Umum :

Terselenggaranya administrasi keuangan di puskesmas dengan baik dan benar, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Tujuan Khusus :

- Adanya catatan tertib dan benar atas semua uang yang diterima oleh puskesmas

- Adanya catatan secara tertib dan benar atas semua pengeluaran/penggunaan uang untuk menunjang pelaksanaan kegiatan puskesmas.

- Adanya file-file bukti penerimaan dan pengeluaran uang puskesmas secara lengkap dan benar

- Adanya pelaporan secara tertib dan benar tentang pengeloaan keuangan puskesmas secara periodik

Sumber dana puskesmas :

1. Sumber dari tingkat pusat :

Anggaran pembangunan sektoral, Anggran bantuan pembangunan saranan

kesehatan, Anggaran bantuan luar negeri.

2. Sumber dari Dati I dan Dati II APBD I & II (operasional yg belum didapat dr

pusat )

3. Sumber dana dari Puskesmas : 25% retribusi utk kebutuhan puskesmas.

Pengelola Keuangan

1. Bendaharawan / PUMK (pemegang uang muka kerja) yg merangkap sebagai

B/PKPNT (bendaharawan atau pemegang kas pendapatan non tax)

2. Kepala Puskesmas.

Tugas dan tanggung jawab bendaharawan puskesmas.

Tugas:

• Melaksanakan pengelolaan/ penatausahaan dgn tertib sesuai perundangan yg berlaku.

• Mengurus penerimaan, menyimpan , membukukan , mengeluarkan uang yang berada

dalam pengelolaannya, serta menyusun laporan.

Tanggung Jawab:

• Atas ketekoran yg mungkin terjadi.

• Atas tugasnya kepada atasan langsung.

Tugas dan tanggung jawab Penerima pendapatan non tax.

Tugas :

• Mengadakan pengelolaan/pengurusan/penatausahaan dengan tertib dana hasil

pendapatan puskesmas & menyetorkan secara berkala ke kantor Kas Daerah sesuai

peraturan perundangan.

Tanggung Jawab:

• Menyimpan dana pendapatan non Tax dengan tertib sehingga terhidar dari ketekoran

dan kecurian

Tugas dan tanggung jawab PUMK puskesmas

Tugas:

• Mengadakan pengelolaan/pengurusan (menerima,menyimpan dan mengeluarkan

dengan tertib mengenai uang yg berada dalam pengelolaannya)

Tanggung Jawab:

• Mengadakan pengamanan uang tersebut dengan baik terhindar dari kehilangan atau

kecurian

Tugas dan tanggung jawab kepala Puskesmas atasan Bendaharawan/PUMK

• Menguji, membebankan dan memerintahkan Bendaharawan/PUMK untuk membayar

setiap tagihan yg diajukan kepadanya.

• Menyusun juklak setiap kegiatan sehingga tidak terjadi kegiatan yang tumpang tindih

• Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan kepada instansi yg berwenang.

• Mengadakan pemeriksaan kas Intern secara berkala terhadap Bendaharawan/PUMK

selambat-lambatnya sekali tiga bulan

• Mengawasi pelaksanaan kegiatan baik terhadap segi administratif maupun segi teknis

operasional

Tugas dan tanggung jawab kepala puskesmas atasan Bendaharawan penerima/PKPNT.

• Memantau & memeriksa pemungutan dan penyetoran dana pendapatan non Tax.

• Melaporkan jumlah penerimaan dan penyetoran pendapatan non Tax secara berkala

kepada instansi yg berwenang

Tata cara pengelolaan Keuangan

• Surat keputusan menkeu RI No.332/M/9/1968 tanggal 26 September 1968 pasal 1

ayat (2) :Setiap Bendaharawan atau pemegang kas yg mengurus uang negara harus

mempunyai buku kas umum & mencatat penerimaan dan pengeluaran.

Pemegang uang negara wajib:

1. mengadakan Pembukuan

2. membuat Laporan pertanggungjawaban keuangan

3. membuat Laporan keadaan kas yg dikelolanya

Pembukuan

Yang dimaksud pembukuan adalah Pencatatan semua penerimaan serta pengeluaran yg

dilakukan seseorang dalam rangka ketertiban administrasi keuangan.

Terdiri dari:

a. Buku kas umum

Merupakan Buku kas yg digunakan untuk mencatat/membukukan semua penerimaan dan

pengeluaran baik dari kas tunai maupun ke/dari bank/giro pos yang menjadi tanggung

jawab Bendaharawan/PUMK.

• Buku Kas Umum merupakan Alat monitoring utama dlm pengurusan uang negara.

2 jenis : -bentuk scontro ( paling sering digunakan)

-bentuk tabelaris (u/ jumlah kegiatan yg ≠ banyak)

b. Buku bank / buku kas tunai.

Yang dimaksud Buku bank adalah buku dimana Pencatatan/pembukuan semua

penyetoran/pengambilan uang melalui rekening Bendaharawan dan berfungsi sebagai

pembantu Buku Kas Umum.

• Uang tunai dibatasi ( Rp 5 juta).

• Uang harus disimpan di bank.

c. Buku kas pembantu

Buku kas pembantu merupakan salah satu pembantu buku kas umum

• Buku kas pembantu merupakan buku kas dimana semua penerimaan/pengeluaran per

mata anggaran/tolak ukur/ satu kegiatan dicatat.

d. Buku Persekot Kerja.

Buku yang memuat Pencatatan/pembukuan semua pengeluaran sementara (uang muka

kerja) dan penyelesaian pertanggung-jawaban pengeluaran sementara tersebut.

• Buku persekot kerja merupakan Pengontrol jumlah,waktu/usia uang muka kerja

tersebut.

• Buku persekot kerja juga merupakan Pembantu buku kas umum.

e. Buku surat pertanggung jawaban (SPJ).

Yang dimaksud buku Surat pertanggungjawaban adalah buku dimana

Pencatatan/pembukuan semua penerimaan dan pengeluaran definitif (pasti/rampung).

Buku surat pertanggung jawaban termasuk sebagai Pembantu buku kas umum. Buku ini

hampir sama cara pengerjaannya/pembukuannya dengan buku persekot kerja, hanya

bedanya dalam buku SPJ memuat catatan-catatan penerimaan/pengeluaran yang telah

definitive (pasti/rampung).

Dokumen yang harus ada dalam pengelolaan barang di Puskesmas.

1. Buku-buku , kartu , serta formulir :

a. Buku induk barang inventaris(BIBI).

b. Kartu inventaris ruangan (KIR)

c. Kartu penerimaan/persediaan barang (KPPB)

d. Surat bukti barang masuk (SBBM)

e. Surat bukti barang keluar (SBBK)

f. Surat permintaan mengeluarkan barang (SPMB)

2. Daftar Inventaris barang milik negara.

digunakan kepala puskesmas untuk pelaporan barang inventaris per jenis barang/alat 1

thn sekali dilaporkan/diserahkan ke kepala Dinas Dati II & kanwil propinsi serta

Kepala direktorat bina upaya kesehatan puskesmas.

Penilaian Kinerja Puskesmas

Sesuai dengan pengertiannnya, Puskesmas adalah unit pelaksanaan teknis dinas kesehatan

kabupaten/kota. Olehkarenanya penyelenggaraan Puskesmas,tidak lepas dari tanggung jawab

Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Dengan terbitnya UU Nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintahan daerah, provinsi mempunyai fungsi koordinasi dalam penyelenggaraan

pembangunan,termasuk didalamnya pembangunan kesehatan.

Demikian pula halnya,dalam penyelenggaraan Puskesmas, dinas kesehatan provinsi tetap

mempunyai fungsi koordinasi.sehingga berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kinerja

Puskesmas,baik dinas kesehatan Kabupaten/kota maupun dinas kesehatan provinsi juga

mempunyai peran dalam pelaksanaannya.

Manfaat dari penilaian kinerja Puskesmas bagi dinas kesehatan kabupaten/kota adalah:

Mendapatkan gambaran tinggkat perkembangan prestasi Puskesmas di wilayah

kerjanya.

Mengetahui masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan Puskesmas

Mendapatkan gambaran kemampuan manajemen Puskesmas

Dapat dipergunakan oleh dinas kesehatan kabupaten /kota sebagai dasar untuk

melakukan pembinaan dan dukungan yang diberikan lebih optimal/fokus, bedasarkan

permasalahan dan kondisi Puskesmas.

Setelah menerima hasil penilaian kinerja Puskesmas, Puskesmas melakukan

Rekapitulasi data

Rekapitulasi masalah dan melakukan analisa masalah serta menentukan cara

penanggulangannya. Apabila diperlukan dapat mengajukan fasilitas dari dinas

kesehatan provinsi.

Mengirimkan hasil rekapitulasi kepada Dinas Kesehatan Provinsi

Membuat maping/pemetaan kinerja Puskesmas

Manfaat penilaian kinerja Puskesmas bagi dinas kesehatan provinsi adalah mendapatkan

gambaran prestasi puskesmas, serta hambatan dan permasalahannyayang dihadapi dinas

kesehatan kabupaten/kota dalam pembinaan dan pengembangan puskesmas diwilayah

kerjanya. Selanjutnya provisi dapat lebih optimal dan fokus dalam memberikan dukungan

kepada Dinas Kesehatan kabupaten/kota dalam upaya peningkatan kinerja Puskesmas.

Setelah menerima laporan dari Dinas kesehatan kabupaten/ kota selanjutnya dilakukan :

Membuat rekap dari seluruh kabupaten/ kota

Membuat rekap permasalahan dan melakukan analisa masalah

Menyusun rencana penanggulangan dan pemecahan masalah,apabila diperlukan dapat

mengajukan fasilitas dari pusat.

Membuat peta kinerja kabupaten.

BAB III

PENUTUP

Manjemen Puskesmas sangat diperlukan untuk dapat mengoptimalkan

penyelenggaraan Puskesmas. Manajemen Puskesmas meliputi perencanaan,lokakarya mini

dan penilaian kerja. Dengan demikian Puskesmas diharapkan mampu menyusun rencana

kegiatan tahunannya secara optimal berdasarkan besarnya masalah yang dihadapi dan

kemampuan sumber daya yang ada, dengan tetap mengembangkan dan membina peran serta

masyarakat dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.

Proses lokakarya mini baik bulanan maupun tribulanan diharapkan dapat dilakukan

pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Puskesmas,identifikasi masalah yang

dihadapi selanjutnya dilakukan rumusan pemecahannya, sehingga dapat dilakukan perbaikan

rencana untuk periode berikutnya secara berkesinambungan,sehingga daerah dapat

melakukan pengembangan dan penyesuaian berdasarkan kondisi kemampuan masing-masing

daerah.