-
MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN JAMAAH HAJI DINAS KESEHATANKOTA
TANGERANG PADA MUSIM HAJI TAHUN 2010
Skripsi
Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Islam (S. Kom.I)
Oleh
Isnaini S.
NIM: 107053002269
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1432 H / 2011 M
-
LEMBAR PERNYATAAN
Dengan ini saya menyatakan bahwa:
1. Skripsi merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk
memenuhi
salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata Satu (S - 1) di
Universitas
Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah
saya
cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas
Islam
Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Jika kemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil karya
asli saya
atau merupakan hasil jiplakan dari orang lain, maka saya
bersedia
menerima sanksi yang berlaku di Universitas islam Negeri (UIN)
Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, Maret 2011
Isnaini S.
-
i
ABSTRAK
Isnaini S. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas
KesehatanKota Tangerang Pada Musim Haji Tahun 2010”. Dibawah
bimbingan Drs.Hasanuddin Ibnu Hibban, MA
Dari tahun ke tahun jamaah haji semakin bertambah, sepanjang
sejarahpelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus.
Banyakkomponen dalam penyelenggaraan ibadah haji, komponen itu
mulai daripendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, katering,
dan kesehatan.Dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji
menunjukkan bahwa hinggadewasa ini pelaksanaan ibadah haji telah
mengalami perkembangan.
Seiring perkembangan dan meningkatnya ekonomi
Indonesia,meningkat pula jumlah jamaah haji dan bahkan belakangan
ini jumlahpendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan.
Sebagai konsekuensinyadari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka
komponen-komponenpenyelenggaraan haji perlu ditingkatkan seperti
akomodasi, katering,transportasi dan kesehatan. Dalam
implementasinya, bentuk pelayananmengalami perubahaan khusus dalam
bidang kesehatan. Proses persiapankeberangkatan jamaah haji
diperketat dengan adanya penambahanpemeriksaan, yakni pemeriksaan
yang dilakukan oleh pihak DepartemenAgama dan pemeriksaan yang
dilakukan oleh pihak Departemen Kesehatan.Jamaah haji dapat
melaksanakan ibadah haji sesuai dengan ketentuanisthithoah (mampu)
secara jasmani dan rohani.
Untuk penelitian ini, penulis menggunakan metodologi
penelitianpendekatan deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan
penelitian yangmenghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat
diamati. Dengan memilih metode kualitatif ini,penulis mengharapkan
dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat.Ditinjau dari sifat
penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptifyang mana
metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari
ataumenjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau
prediksi.
Hasil penelitian ini penulis dapat disimpulkan bahwa
sistemmanajemen pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
meliputifungsi manajemen yaitu perencanaan dalam bimbingan,
penyuluhan danpelayanan kesehatan, pengorganisasian pada pihak
Dinas Kesehatan KotaTangerang dan pihak puskesmas, penggerakkan
dengan menjalankanperencanaan yang telah ditetapkan, pengawasan
dengan menetapkan ukuranstandar pengawasan, dan evaluasi dilakukan
dengan membahas seluruhrangkaian kegiatan dengan melihat input,
proses dan output. Sedangkan untukaspek kesehatan yang dilayani
Dinas Kesehatan meliputi pemeriksaan fisikdari kepala hingga perut,
pemeriksaan penunjang yaitu penmeriksaanlaboratorium yang mencakup
test darah, urin, kehamilan dan vaksinasi hajimencakup imunisasi
meningitis meningokokus dan imunisasi influeza.
-
ii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kupanjatkan
kehadirat Allah
swt yang telah memberikan nikmat serta karuniaNya sehingga
tangan ini masih
mampu menorehkan kata demi kata untuk menjadi sebuah karya yang
bermakna.
Shalawat serta salam penulis haturkan kepada para nabi dan
rasul, Muhammad SAW
kepada keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang mengikutinya
hingga akhir
zaman. Karena beliaulah yang menjadi suri tauladan bagi kami
agar menjadi insan
yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT.
Dalam penulisan skripsi ini,penulis ingin mengucapkan rasa
terima kasih yang tak
terhingga kepada semua pihak yang tak terhingga kepada semua
pihak yang
membantu kelancaran penulisan skripsi ini, baik berupa dorongan
moril maupun
materil, karena penulis yakin tanpa bantuan dan dukungan
tersebut, sulit rasanya bagi
penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada
kesempatan ini penulis
ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan
mengucapkan terima
kasih kepada:
1. Ayahanda Akhmad Sofuan dan Ibunda Mustakimah yang terus
menjadikan
penulis mengerti arti perjalanan hidup yang di ridhoi Allah. Dan
memberikan
banyak perhatian, pengorbanan, motivasi, cinta, kasih sayang
yang tulus
ikhlas terus beliau berikan sehingga penulis dapat tegar dan
semangat dalam
menyelesaikan skripsi ini, mama…. hanya ucapan terima kasih yang
tak
-
iii
terhingga yang dapat penulis ucapkan. Penuh doa semoga Allah
akan
membalas kebaikan yang telah diberikan. I love you so much mama
bapak.
2. Dr. Arief Subhan, MA selaku Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan
Ilmu
Komunikasi.
3. Drs. Cecep Castrawijaya , MA selaku Ketua Jurusan Manajemen
Dakwah,
selaku Ketua Munaqasah dan Penguji II, yang telah banyak
membantu penulis
dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manejemen Dakwah serta
memberikan
masukan dan arahan untuk membantu penulis dalam memperbaiki
skripsi ini.
4. H. Mulkanasir, BA., Spd, MM Sekretaris Jurusan Manajemen
Dakwah, yang
telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi di
Jurusan
Manajemen Dakwah.
5. Drs. Hasanuddin Ibnu Hibban, MA selaku dosen pembimbing yang
telah
banyak meluangkan waktunya untuk memberikan nasihat dan arahan
kepada
penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
Semoga Allah
selalu memberikan rahmat dan perlindungannya.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi yang
selama ini
telah memberikan ilmu pengetahuan, semoga ilmu yang telah
diberikan
bermanfaat bagi penulis.
-
iv
7. Pimpinan dan Karyawan Perpustakaan Utama UIN Syarif
Hidayatullah
Jakarta, dan Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu
Komunikasi yang
banyak membantu penulis dalam memberikan referensi buku-buku
dalam
penyelesaian skripsi ini.
8. Ibu Lia (Bagian Umum) dan Bapak Suhardiman, SKM, MKM, yang
telah
memberikan kesempatan, sehingga penulis dapat melakukan
penelitian di
Dinas Kesehatan Kota Tangerang. Serta Bapak Ikhwan, SKM, yang
telah
meluangkan banyak waktunya untuk memberikan masukan, arahan
serta
bimbingan untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi
ini.
9. Dr. Wahyu Prasetyawan, MA selaku penguji I yang telah banyak
memberikan
masukan dan arahan untuk membantu penulis dalam memperbaiki
skripsi ini.
10. Adik-adik ku tersayang (mamas yunus, de ana, de ani), dan
saudara-saudaraku
yang telah memberikan semangat, do’a, dan keceriaan selama
penulis
menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman Buchori, Ade, Ayu, Ali, Mutmainnah, Jihan, dan
Omar yang
telah memberi semangat dan membantu penulis selama menyelesaikan
skripsi
ini, dan seluruh temen-temen seperjuangan mahasiswa manajemen
dakwah
angkatan 2007 yang penulis banggakan.
12. Teman-teman Lia, Hari, dan Anto yang telah memberikan
semangat kepada
penulis.
-
v
Akhir kata penulis berharap semoga segala usaha, bantuan,
pengorbanan, do’a
dan harapan kita semua mendapatkan balasan yang berlipat ganda
dari Allah SWT.
Dan penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca
pada umumnya
dan bagi segenap keluarga besar Jurusan Manajemen Dakwah pada
Khususnya.
Jakarta, Maret 2011
Isnaini S.
-
vi
DAFTAR ISI
ABSTRAK
.....................................................................................................
i
KATA
PENGANTAR....................................................................................
ii
DAFTAR ISI
..................................................................................................
v
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
........................................................... 1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
....................................... 5
C. Tujuan Dan Manfaat
Penelitian................................................. 5
D. Metodologi
Penelitian...............................................................
7
E. Tinjauan Pustaka
......................................................................
10
F. Sistematika Penulisan
...............................................................
11
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan
............................................. 13
1. Pengertian Manajemen Pelayanan
Kesehatan...................... 13
2. Fungsi
Manajemen..............................................................
. 17
3. Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Kesehatan ..............
18
4. Ciri-ciri Pelayanan Yang Baik
............................................ 20
B. Jamaah
Haji..............................................................................
23
1. Pengertian Jamaah
Haji....................................................... 23
2. Klasifikasi Jamaah Haji
...................................................... 24
3. Makna Istitha’ah Pada Aspek
Kesehatan............................. 25
4. Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
...................................... 34
-
vii
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KESEHATAN KOTA
TANGERANG
A. Visi-Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
............................. 36
B. Tujuan dan
Sasaran...................................................................
. 40
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
......... 42
D. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
.............. 44
BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
JAMAAH HAJI
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji
........................ 48
1. Menentukan Perencanaan (Planning)
.................................. 48
2. Melakukan pengorganisasian (Organizing)
......................... 56
3. Mengadakan Penggerakkan (Actuating)
.............................. 60
4. Menjalankan Pengawasan
(Controlling).............................. 62
5. Melaksanakan Evalusi (Evaluating)
.................................... 65
B. Aspek Kesehatan Yang Dilayani Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
................................................................................
65
C. Analisis terhadap Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah
Haji dan Aspek Kesehatan yang Dilayani
................................. 68
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan
..............................................................................
80
B. Saran
........................................................................................
81
DAFTAR
PUSTAKA.....................................................................................
82
LAMPIRAN
-
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Haji pada hakekatnya merupakan aktifitas suci yang
pelaksanaannya
diwajibkan oleh Allah kepada seluruh umat Islam yang telah
mencapai
(istitho’ah) mampu, disebut aktifitas suci karena seluruh
rangkaian kegiatan
adalah ibadah. Haji juga disebut sebagai ibadah puncak yang
melambangkan
ketaatan serta penyerahan diri secara total kepada Allah baik
secara fisik-
material maupun spiritual.1
Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur’an, sebagai
berikut:
Artinya : “ Allah telah menjadikan ka’bah, rumah suci itu
sebagai pusat
(peribadatan dan urusan dunia) bagi manusia”.(QS. Al-Maidah
:97).
Bagi setiap muslim, termasuk muslim di Indonesia, ibadah haji
memiliki
makna sangat penting. Dalam konteks Indonesia, ibadah haji tidak
hanya
dilihat sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan
kaum
Muslimin bagi mereka yang mampu tetapi juga memiliki makna
sosiologis
dan historis sangat berarti. Secara sosiologis dan historis,
dapat dikatakan
bahwa perkembangan Islam Indonesia tidak bisa terlepas dari
ibadah haji.2
1 Ali Syari’ati, Haji (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000 ), hal.
12 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK
Press, 2008), hal.
17
-
2
Dari tahun ke tahun jamaah haji semakin bertambah, sepanjang
sejarah
pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian khusus.
Banyak
komponen dalam penyelenggaraan ibadah haji, komponen itu mulai
dari
pendaftaran, transportasi, akomodasi, keamanan, katering, dan
kesehatan.
Dalam rangkaian penyelenggaraan ibadah haji menunjukkan bahwa
hingga
dewasa ini pelaksanaan ibadah haji telah mengalami
perkembangan.
Seiring perkembangan dan meningkatnya ekonomi Indonesia,
meningkat pula jumlah jamaah haji dan bahkan belakangan ini
jumlah
pendaftarnya melampaui kuota yang telah ditetapkan. Sebagai
konsekuensinya
dari meningkatnya jumlah jamaah haji, maka komponen-komponen
penyelenggaraan haji perlu ditingkatkan seperti akomodasi,
katering,
transportasi dan kesehatan. Dalam implementasinya, bentuk
pelayanan
mengalami perubahaan khusus dalam bidang kesehatan. Proses
persiapan
keberangkatan jamaah haji diperketat dengan adanya
penambahan
pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak
Departemen
Agama dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak Departemen
Kesehatan.
Pelayanan kesehatan adalah pemeriksaan, perawatan dan
pemeliharaan
kesehatan jamaah haji untuk menjaga agar jamaah haji tetap dalam
keadaan
sehat antara lain tidak menularkan atau ketularan penyakit
selama
menjalankan ibadah haji.3
Dalam kaitannya dengan pelayanan kesehatan, Departemen Agama
selalu melakukan koordinasi dengan Departemen Kesehatan.
Kesehatan,
3 Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, Manajemen Haji, (Jakarta : Zikru
Hakim, 2000), h. 78
-
3
Misalnya: peningkatan pelatihan petugas kesehatan dengan
kurikulum yang
mengarah kepada : (1) peningkatan kemampuan teknis dan medis
yang
berkaitan dengan pelayanan kesehatan jamaah haji (2) penguasaan
materi
khusus misalnya penanganan kasus meningitis dan formularium obat
haji (3)
peningkatan kinerja petugas sehingga tercipta petugas yang
berdedikasi dan
bertanggung jawab. Kemudian pemerintah juga melakukan
penyuluhan
kesehatan kepada jamaah haji dengan tujuan : (1) menumbuhkan
pengertian
calon jamaah tentang kondisi sehat yang sangat diperlukan
dalam
melaksanakan ibadah haji (2) meningkatkan pengetahuan tentang
pemeriksaan
kesehatan calon jamaah haji sesuai ketentuan dan direkam dalam
buku
kesehatan haji (3) melakukan rujukan calon jamaah haji resiko
tinggi sesegera
mungkin bagi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
Pemeriksaan kesehatan bagi calon haji selama di tanah air
dilakukan
dalam tiga tahap, yaitu pertama, pemeriksaan di puskesmas
sebagai tindakan
selektif terhadap calon haji yang memenuhi salah satu
persyaratan istitho’ah
yakni sehat lahir dan batin, yang dilakukan setelah pendaftaran
haji dimulai
dan sebagai syarat untuk dapat mendaftarkan diri; kedua
pemeriksaan di Dinas
Kesehatan daerah dilakukan secara lebih teliti dengan tenaga
pemeriksa dan
fasilitas yang lebih baik serta merupakan penentuan akhir layak
atau tidaknya
calon haji berangkat ke Arab Saudi. Dalam tahap ini juga
dilakukan
pemeriksaan tes kehamilan, vaksinasi meningitis meningokokus,
pembinaan
dan penyuluhan kesehatan, pelayanan rujukan dan pengamatan
penyakit;
-
4
ketiga, pemeriksaan di embarkasi dilakukan secara selektif,
termasuk
kelengkapan dokumen kesehatan haji.4
Untuk mencapai upaya pencegahan dan persiapan yang tepat.
Persiapan sebelum ke berangakatan mencakup kekuatan fisik dan
mental
dalam keadaan prima, karena keadaan di Arab Saudi berbeda dengan
keadaan
di Indonesia, yaitu cuaca dan iklim yang lebih tinggi, keadaan
lingkungan
yang lebih beraneka ragam, serta jenis makanan yang berbeda.
Oleh karena
itu, diperlukannya sistem manajemen pelayanan kesehatan jamaah
haji. Kini
Dinas Kesehatan telah berperan aktif untuk mempersiapkan dan
upaya
pencegahan dalam menjaga kesehatan jamaah haji dari sebelum
pemberangkatan ibadah haji. Persiapan kesehatan yang optimal
akan
membantu kelancaran kegiatan ritual ibadah yang akan dikerjakan
nantinya.
Sehingga jamaah akan lebih khusyuk dalam melaksanakan ibadah
haji.
Ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan
kepada
jamaah adalah memiliki karyawan yang professional, tersedia
sarana dan
prasarana yang baik, tersedia semua produk yang diinginkan,
bertanggung
jawab kepada setiap jamaah dari awal hingga selesai, mampu
melayani secara
cepat dan tepat, mampu berkomunikasi secara jelas, memiliki
pengetahuan
umum lainnya, mampu memberikan kepercayaan kepada jamaah.5
Dan pembinaan kesehatan haji dilakukan secara intensif dan
terus-
menerus sejak terdaftar sampai saat ke berangkatan, yang
meliputi aspek-
aspek kesehatan umum.
4 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK
Press, 2008), h.159
5 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), h.9
-
5
Dilihat dari gambaran di atas saya tertarik untuk mengadakan
penelitian terhadap masalah ini dengan judul “ Manajemen
Pelayanan
Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang Pada Musim
Haji
Tahun 2010”.
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
1. Pembatasan Masalah
Dalam pembatasan masalah penulis hanya membatasi pada
manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji yang diberikan
oleh
Departemen Kesehatan pada musim haji tahun 2010.
2. Perumusan Masalah
Agar perumusan masalah lebih terarah dan terfokus, maka
dalam
penulisan skripsi ini dirumuskan dalam rangka menjawab
permasalahan
sebagai berikut :
a. Bagaimana manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji yang
dilaksanakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada musim haji
tahun
2010?
b. Aspek kesehatan apa saja yang dapat dilayani Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang terhadap jamaah haji Tahun 2010?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas, maka tujuan
penelitian
ini secara umum adalah:
-
6
1. Untuk mengetahui sistem manajemen pelayanan kesehatan jamaah
haji
pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang pada musim haji tahun
2010.
2. Untuk mengetahui aspek kesehatan yang dilayani Dinas
Kesehatan Kota
Tangerang terhadap jamaah haji Tahun 2010.
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan
manfaat
antara lain:
1. Ilmu Pengetahuan
Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan
pengetahuan
ilmiah di bidang manajemen haji dan umrah, khususnya dalam
pelayanan
kesehatan jamaah haji.
2. Akademis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik
dan
dapat menambah wawasan khasanah keilmuan bagi para pembaca
khususnya mahasiswa manajemen dakwah, serta dapat berguna
bagi
banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau
perbandingan bagi
studi-studi yang akan datang.
3. Praktisi
Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan wawasan baru
dan
memberikan motivasi bagi para praktis yang konkret terhadap
perkembangan ilmu manajemen haji dan umrah serta dapat
memberikan
motivasi pada dinas kesehatan dalam upaya meningkatkan
pelayanan
terutama dalam hal pelayanan kesehatan jamaah haji.
-
7
D. Metodologi Penelitian
1. Metode Penelitian
Pada penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan
deskriptif kualitatif yaitu dengan melakukan penelitian yang
menghasilkan
data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari
orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.
Dengan memilih metode kualitatif ini, penulis mengharapkan
dapat memperoleh data yang lengkap dan akurat. Ditinjau dari
sifat
penyajian datanya, penulis menggunakan metode deskriptif yang
mana
metode deskriptif merupakan penelitian yang tidak mencari
atau
menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau
prediksi.6
2. Subjek dan Objek Penelitian
Subjek dari penelitian ini adalah orang atau sekelompok
orang
yang dapat memberikan informasi refresentatif, mereka terdiri
dari kepala
seksi bagian pelayanan kesehatan dan para jajaran bagian
haji/staf haji
serta jamaah haji yang telah dibantu oleh Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang melalui pelayanan kesehatan jamaah haji yang
diberikan.
Sedangkan yang dijadikan objek penelitian ini adalah manajemen
yang
digunakan dalam pelayanan kesehatan pada jamaah haji.
3. Lokasi dan Waktu Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang Jl. Daan Mogot No. 69 Tangerang. Waktu Penelitian
dimulai
6 Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi dilebfkapi
Contoh Analisis Statistik.(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002),
Cet. 11, h. 24
-
8
pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Maret 2011. Pada
musim haji
tahun 2010.
4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data-data yang diperlukan. Maka penulis
menggunakan jenis penelitian di antaranya yaitu field research
(penelitian
lapangan), penulis mengadakan jenis penelitian dengan datang
langsung ke
lapangan (objek) penelitian di Dinas Kesehatan Kota
Tangerang,
sedangkan data yang diperoleh dari metode ini merupakan data
primer
(utama) penelitian.
Dalam penelitian lapangan ini, penulis juga menggunakan beberapa
teknik
untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan pembahasan di
antaranya sebagai berikut:
a. Observasi
Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti.7 Penulis melakukan
penelitian
dengan cara mengamati langsung terhadap segala sesuatu yang
terkait
dengan masalah pelayanan kesehatan jamaah haji yang dilakukan
oleh
Dinas Kesehatan Kota Tangerang.
b. Wawancara
Wawancara (interview) ialah Tanya jawab lisan antara penulis
dengan Kasi Haji dan Staff Jajarannya yang di dalamnya terdiri
dari
ketua bidang P2PL, ketua seksi P21, staff P2I, dan pihak
puskesmas.
7 Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodologi Penelitian
Sosial (Jakarta: PTBumi Aksara, 2003)CET. Ke-4, h. 53
-
9
Penulis menggunakan teknik interview bebas terpimpin, yaitu
penulis
menggunakan beberapa pernyataan kepada responden yang telah
penulis siapkan, lalu dijawab oleh responden dengan bebas
dan
terbuka.
c. Dokumentasi
Dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui
dokumen-dokumen.8 Penulis menggunakan data-data dan sumber-
sumber yang ada hubungannya dengan masalah yang akan
dibahas.
Sedangkan data-data ini, penulis peroleh dari buku-buku,
profile
company, arsip-arsip maupun diktat-diktat pelayanan kesehatan
Dinas
Kesehatan Kota Tangerang dan lain sebagainya yang dapat
mendukung serta berkaitan dengan masalah penelitian.
Selanjutnya dalam menggunakan data-data tersebut, penulis
berusaha untuk memaparkan kerangka awal mengenai objek studi
yang
ditulis dengan memahami seksama, kemudian memberikan
interpretasi
sesuai kecenderungan dan frame of thinking.
d. Teknik analisis data
Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode
deskriptif analisis, yaitu suatu teknik analisis data; di mana
penulis
terlebih dahulu memaparkan semua data yang diperoleh dari
pengamatan., kemudian menganalisisnya dengan berpedoman
kepada
sumber-sumber yang tertulis.
8 Ibid, h. 73
-
10
e. Teknik Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis berpedoman pada buku. Pedoman
penulisan karya ilmiah (skripsi, tesis, dan disertasi), yang
disusun oleh
tim penulis UIN JAKARTA dan di terbitkan oleh CEQDA UIN
Jakarta pada tahun 2007.
E. Tinjauan Pustaka
Dari beberapa skripsi yang penulis baca, banyak pendapat yang
harus
diperhatikan dan menjadi perbandingan selanjutnya. Adapun
setelah penulis
mengadakan suatu kajian kepustakaan, akhirnya penulis menemukan
beberapa
skripsi yang membahas tentang ibadah haji, judul-judul skripsi
tersebut
adalah:
Dzul Kifli “Manajemen Pelayanan Jamaah Haji dan Umroh PT.
PATUNA TOUR DAN TRAVEL” skripsi mahasiswa Jurusan Manajemen
Dakwah Tahun 2010 ini membahas tentang bagaimana upaya PT.
PATUNA
TOUR DAN TRAVEL dalam memberikan pelayanan ibadah haji dan
umroh
pada jamaah sesuai dengan teori manajemen customer service serta
faktor
pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pelayanaan ibadah
haji dan
umroh.
Nur Siti Aliyah “ Strategi Pelayanan Prima Kantor Departemen
Agama Jakarta Barat Terhadap Calon Jamaah Haji” Skripsi
mahasiswi Jurusan
Manajemen Dakwah Tahun 2008 yang berisi tentang perlunya
pelayanan
prima KANDEPAG Jakarta Barat terhadap calon jamaah haji, serta
bagaimana
-
11
strategi pelayanan prima KANDEPAG Jakarta Barat dalam
membantu
perjalanan ibadah haji calon jamaah haji.
Ahmad Muis “Strategi Pelayanan Prima Kementerian Agama
Jakarta
Selatan Pada Calon Jamaah Haji.” Skripsi mahasiswa Jurusan
Manajemen
Dakwah Tahun 2010, berisi tentang petugas pelaksana Kementerian
Agama
Jakarta Selatan dalam memberikan pelayanan prima pada calon
jamaah haji
dan strategi pelayanan prima Kementerian Agama Jakarta Selatan
dalam
penyelenggaraan ibadah calon jamaah haji.
Dilihat dari beberapa judul skripsi diatas, berbeda dengan
penelitian-
penelitian sebelumnya. Penelitian kali ini penulis menggambarkan
bagaimana
manajemen pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan Kota
Tangerang.
Banyak perbedaan dari penelitian ini yakni ditinjau dari sisi
objek yaitu
manajemen pelayanan kesehatan jamaah haji dan dari sisi subjek
yaitu Dinas
Kesehatan Kota Tangerang. Dalam hal ini dari segi judul berbeda,
baik itu dari
segi pembahasan yang diteliti pun berbeda yaitu materi mengenai
manajemen
pelayanan kesehatan jamaah haji dan aspek kesehatan apa saja
yang dilayani
Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yang penulis bahas tentang
“Manajemen
Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Pada
Musim Haji Tahun 2010”.
F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan ini terdiri dari lima bab, adapun
pembahasannya
secara rinci adalah sebagai berikut :
-
12
BAB I : PENDAHULUAN
Latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian,
tinjauan
pustaka dan sistematika penulisan.
BAB II : LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN
PELAYANAN KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI
Pengertian manajemen pelayanan kesehatan, Fungsi
manajemen, Ruang lingkup manajemen pelayanan kesehatan,
Ciri-ciri pelayanan yang baik, Pengertian jamaah haji,
Klasifikasi jamaah haji, Makna Istitho’ah pada aspek
kesehatan, Pelayanan Kesehatan jamaah Haji.
BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
Visi dan Misi Dinas Kesehatan, Strategi dan Kebijakan Dinas
Kesehatan, Tujuan dan Sasaran, Struktur Organisasi Dinas
Kesehatan.
BAB IV : ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
JAMA’AH HAJI TAHUN 2010
Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji, Aspek
Kesehatan Yang Dilayani Dinas Kesehatan Kota Tangerang,
Analisis.
BAB V : PENUTUP
Kesimpulan dan saran.
-
13
BAB II
LANDASAN TEORI TENTANG MANAJEMEN PELAYANAN
KESEHATAN DAN JAMAAH HAJI DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan
1. Pengertian Manajemen Pelayanan Kesehatan
Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat
mencapai
tujuannya secara efektif diperlukan pengaturan yang baik.
Demikian juga
kegiatan dan atau pelayanan kesehatan masyarakat memerlukan
pengatuaran yang baik. Agar tujuan tiap kegiatan atau program
itu tercapai
dengan baik. Proses pengaturan kegiatan ilmiah ini disebut
manajemen,
sedangkan proses untuk mengatur kegiatan-kegiatan atau
pelayanan
kesehatan masyarakat disebut “Manajemen Pelayanan Kesehatan
Masyarakat”.1
Ada beberapa definisi manajemen sebagai berikut : dalam
kamus
manajemen, arti dari istilah manajemen, arti dari istilah
manajemen
adalah: manajemen, pengurusan, kepemimpinan, ketatalaksanaan,
dan
kepengurusan, pengelolaan dan sebagainya.2
Dari segi etimologi, kata manajemen berasal dari bahasa
Inggris
yang diambil dari kata to manage yang sinonimnya antara lain to
hand
1 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan
Seni, (Jakarta:RinekaCipta, 2007), h. 82
2 Moekijat, Kamus Manajemen, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990),
Cet. 4, h. 290-291
-
14
berarti mengurus, to control berarti memeriksa, to guide
berarti
memimpin atau membimbing. Jadi apabila dilihat dari asal
katanya,
manajemen berarti mengurus, mengendalikan, memimpin atau
membimbing.3
Dengan sangat bervariasi para ahli manajemen mendefinisikan
manajemen dari sudut pandang mereka. Dapat dikemukakan
mengenai
batasan-batasan pengertian manajemen oleh George R Terry,
manajemen
merupakan proses yang khas, yang terdiri dari
tindakan-tindakan
perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan dan pengawasan
yang
dilakukan untuk menentukan sasaran-sasaran yang telah
ditetapkan
melalui pemanfaatan sumberdaya manusia dan sumber lainnya.4
Manajemen adalah ilmu terapan yang dapat dimanfaatkan di
dalam
beerbagai jenis organisasi untuk membantu manajer memecahakn
masalah
organisasi, atas dasar pemikiran tersebut, manajemen juga
dapat
diterapkan dibidang kesehatan untuk membantu para manajer
organisasi
kesehatan memecahkan masalah kesehatan masyarakat. Tujuan
umum
sistem kesehatan adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat, atau mencapai suatu keadaan sehat bagi individu
atau
kelompok-kelompok masyarakat.5
3 E.K. Mochtar Effendi, Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan
Ajaran Islam.(Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1996) cet ke-2, h.
6
4 Rosady Ruslan, Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi,
Konsepsi danAplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Rosada, 1998),
Cet. 1, h.1
5 A. A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Buku
Kedokteran EGC, 2004),cet I, h. 45
-
15
Dari batasan-batasan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan
umum bahwa manajemen adalah suatu kegiatan untuk mengatur orang
lain
guna mencapai tujuan atau menyelesaikan pekerjaan. Seorang
manajer
dalam mencapai tujuan adalah secara bersama-sama dengan orang
lain
atau bawahannya. Apabila batasan ini diterapkan dalam bidang
kesehatan
masyarakat dapat dikatakan sebagai berikut. “Manajemen
Kesehatan
adalah suatu kegiatan atau suatu seni untuk mengatur para
petugas
kesehatan dan non-petugas kesehatan guna meningkatkan
kesehatan
masyarakat melalui program kesehatan.6
Pelayanan kesehatan merupakan rangkaian pelayanan kesehatan
yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan
proses
pemeriksaan kesehatan, pengobatan dan pemeliharaan kesehatan
terhadap
jemaah haji sesuai standar agar jemaah haji dapat melaksanakan
ibadah
haji yang sebaik-baiknya. Pemeliharaan kesehatan sendiri
merupakan
upaya menjaga kemandirian kesehatan jemaah dengan persiapan obat
dan
cara-cara konsultasi kesehatan di perjalanan, asupan makan dan
gizi,
konsultasi dan bimbingan kesehatan.7
Pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan terdiri dari
pelayanan
kesehatan di daerah (pemeriksaan kesehatan sebelum
keberangkatan/pra
haji dan pada saat kepulangan/pasca haji), pelayanan kesehatan
di
embarkasi dan debarkasi, pelayanan kesehatan selama di
penerbangan,
pelayanan kesehatan selama di Arab Saudi, dan pelayanan
kesehatan di
6 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan Masyarakat Ilmu dan
Seni, (Jakarta:RinekaCipta, 2007), h. 83
7 Kmk. No. 442, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Indonesia.Pdf, h. 13
-
16
kelompok terbang. Pelayanan kesehatan tersebut satu dengan
lain
merupakan proses pelayanan kesehatan yang berkesinambungan
dan
komprehansif.8
Kata lain manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan
manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat
sehingga
yang menjadi objek atau sasaran manajemen adalah sistem
pelayanan
kesehatan masyarakat.9
Untuk dapat menyelenggarakan manajemen pelayanan dengan
baik, ada prinsip-prinsip manajemen pelayanan yang dapat di
pakai
sebagai acuan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah
sebagai berikut:
a. Identifikasi kebutuhan konsumen yang sesungguhnya
b. Sediakan pelayanan yang terpadu (one-stop-shop)
c. Buat sistem yang mendukung pelayanan konsumen
d. Usahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab
terhadap kualitas pelayanan
e. Layanilah keluhan konsumen secara baik
f. Terus berinovasi
g. Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen
h. Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen
i. Jalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan
j. Selalu mengontrol kualitas.10
8 Ibid, h. 139 Prof. Dr. Soekidjo Notoatmodjo, Kesehatan
Masyarakat Ilmu dan Seni, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2007), h. 83-8410 Ratminto dan Atik Septi Winarsih,
Manajemen Pelayanan, h. 87
-
17
2. Fungsi Manajemen
Fungsi pertama pada manajemen adalah perencanaan atau
planning
yaitu pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya
apa yang
harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa, juga proses
dasar di
mana manajemen memutuskan tujuan dan cara
mencapainya.11Adapun
perencanaan atau planning adalah tindakan menentukan sasaran
yang
ingin dicapai dan tindakan yang seharusnya dilaksanakan.12
Fungsi kedua pada manajemen adalah pengorganisasian atau
organizing. Setiap usaha mencapai tujuan apabila harus
melibatkan banyak
orang maka mutlak diperlukan adanya organisasi. Organisasi
adalah
bentuk setiap perserikatan manusia untuk pencapaian suatu
tujuan
bersama.13 Untuk mencapai tujuan, maka diperlukan berbagai
langkah dan
kegiatan, langkah-langkah dirumuskan dan disusun sebagai
kegiatan yang
akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dengan demikian
pengorganisasian mencakup usaha membagi-bagi pekerjaan untuk
mencapai tujuan.
Fungsi ketiga dalam manajemen adalah penggerakkan atau
actuating. Adapun istilah pergerakkan yaitu actuating
(memberikan
bimbingan), motivating (memberikan motivasi), directing
(memberikan
arah), influencing (mempengaruhi), commending (memberikan
komando
atau perintah) Beberapa istilah dikemas untuk aktuasi karena
beberapa
11 T. Hani Handoko, Manajemen, (Yogyakarta : BPFE, 1997), Edisi
ke-2, h. 77-7812 AM. Kardaman. Pengantar Ilmu Manajemen. (Jakarta :
Gramedia Pustaka Utama.
1996). Cet. Ke-1, h. 4613 Sutarto, Dasar-Dasar Organisasi,
(Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2006 ),
h. 23
-
18
istilah tersebut dianggap mempunyai pengertian yang sama
yaitu
menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaaan program.14
Fungsi yang keempat adalah pengawasan atau controlling.
Pengawasan adalah suatu tindakan atau proses kegiatan untuk
mengetahui
hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk kemudian
dilakukan
perbaikan dan mencegah terulang kembali kesalahan-kesalahan itu,
begitu
pula agar pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang
ditetapkan.15
Dan fungsi kelima dalam manajemen adalah evaluasi atau
evaluating. Baik pengawasan maupun evaluasi selalu mengumpulkan
data.
Untuk dimanfaatkan memperbaiki fungsi perencanaan. Keduanya
juga
mempunyai orientasi masa depan.16
3. Ruang Lingkup Manajemen Pelayanan Kesehatan
Seperti halnya manajemen perusahaan, dibidang kesehatan juga
dikenal berbagai jenis manajemen sesuai dengan ruang lingkup
kegiatan
dan sumber daya yang dikelolanya. Ada bidang yang mengurus
personalia
(manajemen personalia), keuangan (manajemen keuangan),
logistik-obat
dan peralatan (manajemen logistik), pelayanan kesehatan
(manajemen
pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen) dan
sebagainya.17
14 A. A. Gde Munginjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta : Buku
Kedokteran EGC), cetI, h. 85
15 Diati Julitirsa dan John Suprihanto, Manajemen Suatu
Pengantar. (Yogyakarta : BPFE.1992). Cet. ke-2, h. 101
16 A. A. Gde Munginjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta : Buku
Kedokteran EGC), cetI, h.96
17 A. A. Gde Muninjaya, Manajemen Kesehatan, (Jakarta: Buku
Kedokteran EGC, 2004),cet I, h. 49
-
19
Pembinaan dan pelayanan kesehatan bagi jemaah haji dilaksanakan
secara
menyeluruh yang meliputi upaya promotif, preventif, kuratif
dan
rehabilitatif, dan dalam pelaksanaannya perlu kerjasama berbagai
pihak
terkait, sektor dan pemerintah daerah, serta perlu adanya
pedoman yang
dapat menjadi acuan penyelenggaraan kesehatan haji di tanah air,
di
embarkasi dan debarkasi serta selama perjalanan di Arab Saudi.
Pedoman
dimaksud telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan
Menteri
Kesehatan Nomor 1394/Menkes/SK/2002 tentang Penyelenggaraan
Kesehatan Haji, yang dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 13
Tahun
2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, perlu dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian.18
Bimbingan, penyuluhan dan pelayanan kesehatan jamaah haji
merupakan rangkaian kegiatan terstruktur dalam upaya
meningkatkan
status kesehatan dan kemandirian jemaah haji. Kegiatan
bimbingan,
penyuluhan dan pelayanan kesehatan dilaksanakan secara bertahap
atau
berkesinambungan sejak dari puskesmas, pemeriksaan, bimbingan
dan
penyuluhan kesehatan di unit pelayanan di kabupaten/kota,
bimbingan,
penyuluhan dan pelayanan kesehatan jemaah haji selama perjalanan
dari
daerah asal, di asrama haji embarkasi, selama perjalanan
Indonesia – Arab
Saudi, selama di Arab Saudi, di asrama haji debarkasi dan sampai
dengan
14 hari pertama sekembalinya ke tanah air.
18 Kmk. No. 442, ttg Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
Indonesia.Pdf, h. 4
-
20
Bimbingan dan penyuluhan kesehatan dapat dilakukan secara
perorangan, maupun berkelompok melalui berbagai kegiatan
pertemuan,
penyuluhan media massa, dan cara-cara promosi lainnya. 19
4. Ciri-Ciri Pelayanan Yang Baik
Pengertian pelayanan yang baik adalah kemampuan perusahaan
dalam memberikan kepuasan kepada jamaah dengan standar yang
sudah
ditetapkan. Kemampuan tersebut ditunjukan oleh sumber daya
manusia
dan sarana serta prasarana yang dimiliki. Banyak perusahaan yang
ingin
dianggap selalu yang terbaik dimata jamaah. Karena jamaah akan
menjadi
setia terhadap produk yang ditawarkan. Disamping itu, perusahaan
juga
berharap pelayanan yang diberikan kepada jamaah dapat ditularkan
kepada
calon jamaah lainnya. Hal ini merupakan promosi tersendiri
bagi
perusahaan yang berjalan terus secara berantai dari mulut
kemulut.
Dengan kata lain, pelayanan yang baik akan meningkatkan
image
perusahaan dimata jamaahnya. Image ini harus selalu dibangun
agar citra
perusahaan dapat selalu meningkat.
Dalam prakteknya pelayanan yang baik memiliki cirri-ciri
tersendiri dan hamper perusahaan menggunakan criteria yang sama
untuk
membentuk ciri-ciri pelayanan yang baik. Terdapat beberapa
faktor
pendukung yang berpengaruh langsung terhadap mutu pelayanan
yang
diberikan.
19 Ibid, h. 13
-
21
Yang mempengaruhi pelayanan yang baik pertama adalah faktor
manusia yang memberikan pelayanan tersebut. Manusia (karyawan)
yang
melayani jamaah harus memiliki kemampuan melayani jamaah
secara
tepat dan cepat. Disamping itu, karyawan harus memiliki
kemampuan
dalam berkomunikasi, sopan santun, ramah, dan bertanggung jawab
penuh
terhadap jamaahnya.
Kedua pelayanan yang baik juga harus diikuti oleh
tersedianya
sarana dan prasarana yang mendukung kecepatan, ketepatan,
dan
keakuratan pekerjaan. Sarana dan prasarana harus dilengkapi
oleh
kemajuan teknologi terkini. Pada akhirnya, sarana dan prasarana
yang
dimiliki juga harus dioperasikan oleh manusia yang berkualitas
pula. Jadi
dapat dikatakan kedua faktor tersebut saling menunjang satu
sama
lainnya.20
Parasuraman, Zeithaml, dan Berry sebagaimana dikutip oleh
Philip
Kottler menyusun faktor utama yang menjadi penentu dalam
meningkatkan mutu pelayanan, antara lain:21
a. Akses
Pelayanan harus mudah dijangkau dalam lokasi yang mudah
dicapai
pada saat yang tidak merepotkan dan cepat.
b. Komunikasi
Pelayanan harus diuraikan dengan jelas dalam bahasa yang
mudah
dimengerti oleh jamaah.
20 Kasmir, Etika Customer Service, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2005), h. 1421 Philip Kottler, Manajemen Pemasaran
Analisis Perencanaan, Implementasi dan
Pengendalian, (Jakarta: Erlangga, 1995) Edisi Ke-6 Jilid 2, h.
107
-
22
c. Kompetensi
Pegawai atau karyawan harus memiliki keterampilan dan
pengetahuan
yang dibutuhkan.
d. Kesopanan
Pegawai atau karyawan harus bersikap ramah, penuh hormat dan
penuh perhatian.
e. Kredibilitas
Instansi dan pegawai harus bisa di percaya dan memahami
keinginan
utama yang diharapkan jamaah.
f. Reabilitas
Pelayanan harus dilaksanakan dengan konsisten dan cermat.
g. Cepat Tanggap
Pegawai harus memberikan tanggapan dengan cepat dan kreatif
atas
permintaan dan masalah jamaah.
h. Kepastian
Pelayanan harus bebas dari bahaya, resiko, atau hal-hal yang
meragukan.
i. Hal-hal yang berwujud
Hal-hal yang berwujud pada sebuah pelayanan harus dengan
tepat
memproyeksikan mutu pelayanan yang akan diberikan.
j. Memahami atau Mengenali Masyarakat
Pegawai harus memahami kebutuhan masyarakat atau jamaah
dengan
memberikan perhatian secara individu.
-
23
B. Jamaah Haji
1. Pengertian Jamaah Haji
Jamaah adalah kata bahasa Arab yang artinya “kompak” atau
“bersama-sama”, ungkapan shalat berjamaah berarti shalat
yang
dikerjakan secara bersama-sama dibawah pimpinan seorang
imam.
Jama’ah juga berarti sekelompok manusia yang terikat oleh
sikap,
pendirian, keyakinan, dan tugas serta tujuan yang sama.
Islam
menganjurkan umat Islam menggalang kekompakan dan
kebersamaan,
yaitu suatu masyarakat yang terdiri dari pribadi-pribadi muslim,
yang
berpegang pada norma-norma Islam, menegakkan prinsip
“ta’awun”
(tolong-menolong) dan (kerja sama) untuk tegaknya kekuatan
bersama
demi tercapainya tujuan yang sama.22
Secara substansial haji merupakan bagian dari ritual
keagamaan
kaum Muslim yang bersifat personal. Meskipun demikian,
sepanjang
sejarahnya pelaksanaan ibadah haji selalu mendapatkan perhatian
negara.23
Dalam buku Fiqih Empat Mazhab bagian ibadat (puasa, zakat,
haji,
kurban), Abdurrahman al-Zaziri menyatakan bahwa yang
dimaksud
dengan “Haji” secara bahasa menuju kemuliaan, sedangkan
pengertian haji
secara istilah adalah amalan-amalan tertentu dan cara tertentu
pula.24
22 Prof. Dr. H. Harun Nasution, Ensiklopedi Islam Indonesia,
(Jakarta, Djembatan, 1992),h. 486-487
23 Muhammad M. Basyuni, Reformasi Manajemen Haji, (Jakarta : FDK
Press, 2008), hal.45
24 Abdurrahman al-Zaziri, Fiqih 4 Mazhab Bagian Ibadat (Puasa,
Zakat, Haji, Kurban),(Jakarta : Darul Ulum Press, 1996), cet. Ke-1,
h. 177
-
24
Sebagai salah satu rukun Islam, ibadah haji diwajibkan satu
kali
sepanjang hidup setiap muslim yang telah memenuhi
syarat-syarat
utamanya yaitu memiliki kemampuan ekonomi maupun fisik.
Faktor-
faktor lain yang berhubungan dengan syarat tersebut adalah
keamanan,
transportasi, dan akomodasi selama pelaksanaan haji. Seorang
muslim
yang melakukan ibadah haji akan melaksanakan rangkaian ritual
mulai
dari memakai ihram, thawaf, wukuf dan sebagainya, berikut
larangan-
larangan yang berkaitan dengan ibadah.25
Sedangkan pengertian jamaah haji yaitu Warga Negara
Indonesia
beraganma Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan
ibadah
haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.26
2. Klasifikasi Jamaah Haji
Adapun ruang lingkup jamaah haji adalah sebagai berikut :
a. Jamaah haji mandiri adalah jamaah haji yang memiliki
kemampuan
mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada
bantuan
alat/obat dan orang lain.
b. Jamaah haji observasi adalah jamaah haji yang memiliki
kemampuan
mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan atau
obat.
25 Abdul Halim, Ensiklopedi Haji dan Umroh, (Jakarta : PT. Raja
Grafindo Persada,2002), h. 84
26 Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, (Pusat
Kesehatan HajiKementrian Kesehatan RI : 2010), h.9
-
25
c. Jamaah haji pengawasan adalah jamaah haji yang memiliki
kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat
dan
atau obat dan orang lain.
d. Jamaah haji tunda adalah jamaah haji yang kondisi
kesehatannya tidak
memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji.
e. Jamaah haji resiko tinggi adalah jamaah haji dengan kondisi
kesehatan
yang secara epidemiologi beresiko sakit dan atau mati selama
perjalanan ibadah haji, meliputi:
1) Jamaah haji lanjut usia
2) Jamaah haji penderita penyakit menular tertentu yang tidak
boleh
terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peratutan
kesehatan
yang berlaku.
3) Jamaah haji wanita hamil
4) Jamaah haji dengan ketidakmampuan tertentu terkait
penyakit
kronis dan atau penyakit tertentu lainnya.27
3. Makna Istitha’ah Pada Aspek Kesehatan
Istitha’ah secara etimologi berarti kemampuan dan
kesanggupan
melakukan sesuatu. Istitha’ah dalam pengertian kebahasaan
berasal dari
akar kata tâ’a, yaitu tau’an, berarti taat patuh dan tunduk.
Istithâ’ah
berarti keadaan seseorang untuk melakukan sesuatu yang
diperintahkan
syara’ sesuai dengan kondisinya. Semakin besar kemmapuan
seseorang
semakin besar tuntutan untuk mengerjakan suatu perbuatan. Kajian
tentang
27 Ibid, h.9-10
-
26
istithâ’ah dibahas hampir ke semua furu’ (cabang) ibadah, pada
masalah
shalat, puasa, kifarat, nikah dan lain-lain. Akan tetapi yang
lebih rinci
dibicarakan adalah istithâ’ah dalam ibadah haji. Hal itu
disebabkan karena
dalam persoalan haji menghimpun dua kemampuan, kemampuan fisik
dan
materi sekaligus.28
Kata istitha’ah sangat popular digunakan dalam kitab-kitab
sumber
hukum Islam seperti Al-Qur’an, hadis, dan fikih. Para ulama
berbeda
pendapat dalam menentukan batasan-batasan istithâ’ah. Misalnya
pada
ayat yang artinya : “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia
terhadap
Allah, yaitu (bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan
ke
Baitullah” (QS. Ali Imran: 97). Para ulama fikih berpendapat
ketika
berbicara tentang batas-batas dan asapek-aspek kemampuan
itu.
Berdasarkan pemahaman di atas, mazhab Hanafi menyatakan
bahwa makna istitha’ah terbagi atas tiga macam yaitu (1)
istitha’ah
amaliyah (kemampuan biaya), (2) istitha’ah badaniyyah
(kemampuan
kesehatan) dan, (3) istitha’ah amniyyah (kemampuan keamanan
dalam
perjalanan). Seseorang yang memenuhi ketiga kemampuan ini
wajib
melaksanakan haji. Kemampuan pertama mencakup kemampuan
menyiapkan biaya pergi-pulang untuk dirinya, biaya untuk
keluarga yang
ditinggalkan dan biaya selama berada ditanah suci. Kemampuan
kedua
mencakup kemampuan kesehatan badan. Oleh karena itu orang
sakit,
tertimpa musibah, lumpuh, buta dan berusia lanjut yang tidak
mungkin
28 Prof. Dr. Hasan Muarif Ambary dkk, Ensiklopedi Islam,
(Jakarta : Ichtiar Baru VanHoeve, 2001), Cet. Ke. 7,h.259
-
27
berjalan sendiri tidak wajib melaksanakan ibadah haji. Kemampuan
ketiga
mencakup keselamatan dan keamanan selama dalam perjalanan
dan
menunaikan ibadah haji termasuk dalam kemampuan ketiga ini
ialah
adanya seorang mahram yang balig, berakal, dan tidak fasik
untuk
menemani wanita selama melaksanakan haji.
Menurut Mazhab Maliki istitha’ah ialah kemampuan untuk pergi
dan sampai di Mekah baik dengan berjalan kaki atau memiliki
kendaraan.
Kemampuan untuk kembali lagi ke negerinya tidak dipandang
sebagai
istitha’ah kecuali apabila ia mungkin tinggal di Mekah atau
daerah
sekitarnya. Golongan ini membagi istitha’ah kepada tiga macam
pula,
yaitu (1) kemampuan kesehatan jasmani, (2) kemampuan biaya dan
(3)
kemampuan tersedianya jalan untuk sampai di Mekah.
Menurut Mazhab Syafi’I, ada tujuh syarat istitha’ah yang
harus
dipenuhi oleh orang yang akan menunaikan ibadah haji atau umrah.
(1)
kemampuan dalam kesehatan jasmani yang dapat diukur dengan
kemampuan untuk duduk diatas kendaraan tanpa menimbulkan
kesulitan
yang berarti, (2) kemampuan biaya untuk pergi pulang, (3) ada
kendaraan
angkutan, (4) tersediannya bekal ditempat pelaksanaan haji, (5)
aman, baik
dalam perjalanan maupun selama berada ditanah suci, (6) wanita
harus di
temani oleh suami atau mahramnya, (7) kemampuan untuk sampai
ditempat tujuan pada batas waktu yang ditentukan, yaitu sejak
bulan
syawal sampai dengan tanggal 10 Dzulhijjah.
-
28
Mazhab Hambali mensyaratkan 2 kemampuan yaitu kemampuan
menyiapkan bekal dan (ongkos) kendaraan. Hal ini berdasarkan
hadis
riwayat Daru Gufni dari Jabir, Ibnu Umar, Ibnu Amir, Anas bin
Malik dan
Aisyah yang menyatakan bahwa pernah seorang laki-laki datang
kepada
Rasullah Saw untuk bertanya tentang sesuatu yang mewajibkan haji
itu
ialah bekal dan kendaraan.29
Istithâ’ah dalam ibadah haji mempunyai pengertian lebih luas
dibanding istithâ’ah di dalam ibadah-ibadah lain seperti shalat,
puasa, dan
lain-lain.
Para ulama menjelaskan makna istithâ’ah mencakup dalam
beberapa hal, antara lain:30
a. Istithâ’ah harta yaitu adanya perbekalan untuk membayar
Ongkos Naik
Haji (ONH) pergi dan pulang serta biaya hidup, tempat
tinggal,
makanan dan minuman yang cukup. Orang yang berangkat haji
dengan
cara meminta-minta dan mengajukan proposal untuk mendapatkan
ongkos haji atau meminta jatah dari pemerintah atau dari
instansi
tertentu. Sebenarnya belum ada kewajiban haji bagi mereka.
Namun
demikian, bila haji dilaksanakan dengan biaya pemberian orang
lain,
hajinya tetap sah dan sudah dianggap melaksanakan rukun Islam
yang
kelima.
29 Ibid, h. 259-26030
http://waspadamedan.com/index.php?option=com_content&view=article&id=7414
:memahami-istithaah-dalam-perspektif-ibadah-haji&catid=61:mimbar-jumat&Itemid=230
http://waspadamedan.com/index.php
-
29
b. Istithâ’ah dalam kesehatan. Kemampuan fisik salah satu syarat
wajib
mengerjakan haji karena pekerjaan ibadah haji berkaitan
dengan
kemampuan badaniah, hampir semua rukun dan wajib haji
berkaitan
erat dengan kemampuan fisik, terkecuali niat (adalah rukun
qalbi).
Dalam hal ini seorang yang buta atau seorang yang bodoh (safih)
atau
idiot jika mempunyai kemampuan harta, maka syarat wajib haji
baginya ada pemandu atau penuntun yang membimbing
pelaksanaan
hajinya. Dan bagi seorang Lansia (lanjut usia) yang tidak
mempunyai
kemampuan untuk duduk lama di dalam kendaraan atau di
perjalanan,
boleh mewakilkan hajinya kepada orang lain. Diriwayatkan
dalam
hadis shahih dari Jamaah dari Ibnu Abbas ra. bahwa ada
seorang
perempuan dari Khatsam berkata : Wahai Rasulullah,
sesungguhnya
ayahku punya kemampuan harta untuk mengerjakan haji, namun
dia
sudah tua renta, tidak mampu duduk lama di dalam kendaraan (di
atas
unta), maka Rasulullah Saw bersabda : Hajikanlah dia, dan
peristiwa
itu ditanyakan kepada Rasulullah pada Haji Wada’. Berdasarkan
hadis
ini, kemampuan fisik sangat menentukan dan tidak melihat
kepada
umur. Oleh sebab itu rencana Kerajaan Arab Saudi untuk
memberlakukan batas umur 65 tahun tidak boleh haji, belum
layak
untuk diberlakukan, karena ada sebagian orang meskipun umur
sudah
lebih 65 tahun, akan tetapi masih mempunyai kemampuan fisik
untuk
berhaji.
-
30
c. Kemampuan (istithâ’ah) untuk mendapatkan kendaraan atau
alat
transportasi sama ada dengan menyewa atau membeli tiketnya
merupakan syarat wajib haji. Jika seseorang sudah mendapatkan
visa
haji akan tetapi tidak ada tiket pesawat reguler atau carter
yang
membawanya ke haji, maka kewajibannya telah gugur, dan
demikian
pula bagi seorang wanita yang berangkat tanpa muhrim/mahram,
maka
belum wajib melaksanakan ibadah haji. Rasul Saw bersabda :
Wanita
tidak boleh bepergian lebih dari dua hari kecuali ditemani suami
atau
mahramnya. (HR. Bukhari dan Muslim). Persoalan mahram ini,
Kerajaan Arab Saudi telah memberi kemudahan bagi wanita usia
lanjut
dan berombongan, tidak disyaratkan mahram untuk mendapatkan
visa
haji dan umrah.
Akhirnya, istithâ’ah dalam semua ibadah menjadi syarat
terlaksananya semua perintah Allah Swt, semakin tinggi
kemampuan,
semakin tinggi pula tuntutan syara’ kepadanya. Sebaliknya,
berkurang
kemampuan, berkurang pula tuntutan Allah kepadanya. Dan Allah
Swt
tidak membebankan seseorang melainkan sesuai kemampuan. Hikmah
dari
semua itu agar ibadah terlaksana dengan ikhlas.
Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh setiap muslim yang mampu (istitho’ah)
mengerjakannya
sekali seumur hidup. Kemampuan yang harus dipenuhi untuk
-
31
melaksanakan ibadah haji dapat digolongkan dalam dua
pengertian,
yaitu:31
Pertama, kemampuan personal yang harus dipenuhi oleh masing-
masing kemampuan ekonomi yang cukup baik bagi dirinya maupun
keluarga yang ditinggalkan, dan didukung dengan pengetahuan
agama
khususnya tentang manasik haji.
Kedua, kemampuan umum yang bersifat eksternal yang harus
dipenuhi oleh lingkungan-negara dan Pemerintah- mencakup antara
lain
peraturan perundangan-undangan yang berlaku, keamanan dalam
perjalanan, fasilitas, transportasi, dan hubungan antarnegara
baik
multilateral maupun bilateral antara Pemerintah Indonesia dengan
kerajaan
Arab Saudi. Dengan terpenuhinya dua kemampuan tersebut, maka
perjalanan untuk menunaikan ibadah haji baru dapat terlaksana
dengan
baik dan lancar.
Sebagai sebuah kewajiban, ibadah haji merupakan jalan menuju
pada pemenuhan nilai keagamaan untuk menjadi seorang muslim
yang
kaffah. Ali Shariati (1978), memandang semangat (motivasi) haji
sebagai
berikut: “ Jika ditinjau dari sudut pandang yang praktis dan
konseptual,
maka rukun-rukun Islam yang terpenting yang memberikan
motivasi
kepada nation Muslim dan yang membuat warga-warganya sadar,
merdeka
31 Ahmad Nizam dan Alatif Hasan, Manajemen Haji, (Jakarta :
Zikru Hakim, 2000), h. 2
-
32
terhormat, serta memiliki tanggung jawab sosial adalah tauhid,
jihad dan
haji”.32
Kesehatan ditinjau dari sisi agama yaitu kemampuan dalam
ibadah
haji (istitha’ah) adalah kemampuan material, kemampuan
kesehatan,
kemampuan keamanan. Haji adalah ibadah fisik hampir 90%
kegiatan
ibadah haji menggunakan fisik yaitu: sholat, towaf, sa’I, lempar
jumroh,
mabit dan perjalanan dari kemah ketempat ibadah, juga dari
pondokan ke
tempat ibadah. Semua itu memerlukan kondisi fisik yang prima
dan
sehat.33
Salah satu faktor penting bagi jamaah dalam pelaksanaan
rangkaian ibadah haji adalah kondisi kesehatan yang prima bagi
jamaah
haji yang sehat, dan kondisi kesehatan yang optimal bagi jamaah
haji yang
memang telah mengidap sesuatu penyakit kronis tertentu, agar
kegiatan
fisik yang merupakan inti dari ibadah haji itu dapat terlaksana
dengan baik
dan benar.34
Upaya menjaga kondisi fisik yang optimal ataupun prima
sangat
dianjurkan mulai dari Tanah air, selama perjalanan, dan selama
berada di
Tanah Suci. Pada prinsipnya, upaya menjaga kondisi kesehatan
untuk
persiapan bernagakt haji, tidaklah begitu berbeda dengan upaya
kesehatan
umum yang selalu dianjurkan menurut ilmu kesehatan. Hanya
saja,
sebagai tambahan dalam pelaksanaan haji adalah persiapan jamaah
dalam
32 Ali Syari’ati, Haji (Bandung: Penerbit Pustaka, 2000), h. 533
Drs. H. Ade Marfudin, MM, Peduli Kesehatan Haji 2010, (Jakarta:
Lembaga Dakwah
Kesehatan UIN SYAHID, 2010), h. 234 Dr. H. Umar Zein, SpPD, MHA,
DTM & H, KPTI, Kesehatan Perjalanan Haji,
(Bogor: PRENADA MEDIA, 2003), cet. 1, h. 6
-
33
menghadapi perubahan alam/cuaca dan lingkungan di negara Arab
Saudi
yang jauh berbeda dengan keadaan di negara kita Indonesia. Salah
satu
aspek yang menentukan tingkat kesehatan untuk melaksanakan
perjalanan
ibadah haji adalah gizi atau makanan selama persiapan didaerah
asal
sebelum berangkat.
Konsultasi medik sebelum berangkat sebaiknya dilakukan
beberapa bulan sebelumnya, terutama bagi calon jamaah yang
mempunyai
“simpanan” penyakit ataupun merasa ada keluhan pada tubuh yang
selama
ini sehat. Konsultasi medic minimal 4-6 minggu sebelum
berangkat.
Konsultasi medic disini adalah melakukan pemeriksaan yang
lengkap serta
menceritakan semua keluhan yang ada kepada dokter yang memeriksa
atau
yang merawat. Tidak perlu ada penyakit yang disembunyikan
atau
dirahasiakan kepada dokter pemeriksa.
Dokter pemeriksa calon jamaahn haji (dokter puskesmas) dan
kedua (Dinas Kesehatan Kota/Kabupaten), cenderung untuk
memberikan
penilaian klinis yang lebih baik dari yang ditemukannya dan para
calon
jamaah, cenderung untuk mengaku “ sehat “ kepada dokter
pemeriksa agar
proses pemeriksaannya berjalan lancar. Kedua hal ini sebenarnya
tidak
perlu terjadi dan terulang lagi demi kebaikan dan kenyamanan
perjalanan
haji.35
35 Ibid, h. 7
-
34
4. Pelayanan Kesehatan Jama’ah Haji
Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan haji meliputi pemeriksaan kesehatan,
bimbingan dan
penyuluhan kesehatan haji. Pelayanan kesehatan, imunisasi,
surveilans,
dan respon KLB, penanggulangan KLB, dan musibah massal,
kesehatan
lingkungan dan manajemen penyelenggaraan kesehatan haji.36
Penyelenggaraan kesehatan haji bertujuan untuk memberikan
pembinaan, pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi
jemaah
haji pada bidang kesehatan, sehingga jemaah haji dapat
menunaikan
ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan
tersebut
dicapai melalui upaya-upaya peningkatan kondisi kesehatan
sebelum
keberangkatan, menjaga kondisi sehat selama menunaikan ibadah
sampai
tiba kembali ke Indonesia, serta mencegah transmisi penyakit
menular
yang mungkin terbawa keluar/masuk oleh jemaah haji. 37
Kesehatan adalah modal perjalanan ibadah haji, tanpa kondisi
kesehatan yang memadai, niscaya prosesi ritual peribadatan
menjadi tidak
maksimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji perlu menyiapkan
diri agar
memliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Untuk
itu,
upaya pertama yang perlu ditempuh adalah pemeriksaaan
kesehatan.
Pemeriksaan kesehatan merupakan upaya identifikasi status
kesehatan sebagai landasan karakteristik, prediksi dan pennetuan
cara
36 Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji, (Departemen Kesehatan
RI: 2009), h.537 Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji,
(Pusat Kesehatan Haji
Kementrian Kesehatan RI : 2010), h.7
-
35
eliminasi faktor resiko kesehatan. Dengan demikian, prosedur dan
jenis-
jenis pemeriksaan mesti ditatalaksana secara holistic.38
Pemeriksaan kesehatan jamaah haji adalah penilaian status
kesehatan bagi jamaah haji yang telah memiliki nomor porsi
sebagai upaya
penyiapan kesanggupan ber-haji melalui mekanisme baku pada
sarana
pelayanan kesehatan terstandar yang diselenggarakan secara
kontinum
(berkesinambungan)dan komprehensif (menyeluruh). Yang
dimaksud
kontinum dan komprehensif yaitu : bahwa proses dan hasil
pemeriksaan
selaras dan bermanfaat bagi pelayanan kesehatan dalam rangka
perawatan
dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan dan perlindungan
jamaah
haji.39
Untuk memberikan pelayanan bagi jemaah haji yang mempunyai
kategori resiko tinggi yaitu kondisi/penyakit tertentu yang
terdapat pada
jemaah haji yang dapat memperburuk kesehatannya selama
menjalankan
ibadah haji maka mulai tahun 1999 dibentuk kloter khusus bagi
jemaah
haji resiko tinggi. Kloter risti ini adalah kloter jemaah haji
biasa yang
dipersiapkan bagi jemaah haji resiko tinggi dengan pelayanan
khusus di
bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan serta fasilitas
lainnya
untuk menghindarkan lebih beresiko tinggi dengan mengarah
kepada
terwujudnya ibadah yang sah, lancar dan selamat.40
38 Ibid. h.739 Ibid. h. 840 Ahmad Nizam dan Alatif Hasan,
Manajemen Haji, (Jakarta : Zikru Hakim, 2000), h. 2
-
36
BAB III
TINJAUAN UMUM DINAS KESEHATAN
KOTA TANGERANG
Dalam sebuah pemerintahan daerah didalamnya pasti terdapat
departemen-
departemen yang membantu berjalanya sebuah pemerintahan.
Departemen-
departemen terdiri dari beberapa sub bidang, yaitu Dinas Sosial,
Dinas Agama,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Dinas
Pendidikan,
Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian, Dinas Pariwisata,
Dinas Tata
Kota, Dinas Kebersihan, dan Dinas Kependudukan. Pada Dinas
kesehatan Kota
Tangerang periode pertama tahun 1993-2007 dipimpin oleh dr. H.
R. Nuriman
Machsudin, M.Kes. dan pada periode kedua tahun 2007 hingga
sekarang dr. Hj,
Lilly Indrawati, M. Kes.
A. Visi dan Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
1. Visi
Terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah salah satu urusan
yang
diemban oleh Pemerintah Kota Tangerang adalah urusan kesehatan,
yang
dalam pelaksanaanya melibatkan Dinas Kesehatann Kota
Tangerang.
Selain itu pembangunan kesehatan juga harus selaras dengan apa
yang
menjadi target-target pembangunan kesehatan nasional yang
dalam
pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
Keselarasan
tersebut sangat penting karena mekanisme penyelenggaraan
pemerintahan
-
37
adalah otonomi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Oleh karena itu sebagai institusi pemerintahan, perumusan visi
Dinas
Kesehatan Kota Tangerang mengacu pada pembangunan kesehatan
Kota
Tangerang dan Pemerintahan Pusat dalam hal ini Departemen
Kesehatan
Republik Indonesia.1
Seiring dengan upaya untuk mendukung pencapaian visi Kota
Tangerang Tahun 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun
2009-
2013 dan berpijak pada kedudukan, tugas pokok dan fungsinya
serta isu
strategis yang dihadapi dalam rangka peningkatan pelayanan
kesehatan
masyarakat maka Dinas Kesehatan Kota Tangerang Menetapkan
Visi
Tahun 2009-2013 sebagai berikut : “Masyarakat Kota Tangerang
Yang
Sehat Secara Mandiri”. Latar belakang dan makna visi tersebut
adalah
bahwa dalam mewujudkan suksesnya pembangunan setidaknya
terdapat
du komponen yaitu pemerintahan dan masyarakat. Selama ini
terdapat
kesan bahwa pelaksanaan pembangunan merupakan kewajiban
pemerintahan dan masyarakat adalah objek pembangunan. Hal
ini
membawa konsekuensi tujuan pembangunan tidak tercapai dengan
optimal, karena pemerintahan memiliki berbagai keterbatasan
antara lain
sumber dana, dan sumber daya manusia, disamping itu berakibat
rasa
memiliki masyarakat atas hasil-hasil pembangunan juga kurang.
Oleh
karena itu pelaksanaan pembangunan saat ini menempatkan
pemerintahan
1 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h.
11
-
38
sebagai fasilitator pembangunan bukan lagi penguasa dan
mendorong
partisipasi aktif konstruktif masyarakat. Pemberdayaan
masyarakat
menjadi fokus karena potensi yang ada pada masyarakat sangat
besar.
Demikian pula pembangunan kesehatan meletakkan masyarakat
pada
subjek pembangunan sehingga kemandirian masyarakat untuk
hidup
sehat merupakan cita-cita yang akan diwujudkan. Masyarakat
yang
mandiri untuk hidup sehat adalah suatu kondisi dimana
masyarakat
menyadari, mau dan mampu untuk mengenali, mencegah, dan
mengatasi
permasalahan kesehatan yang dihadapi, sehingga dapat bebas
dari
gangguan kesehatan, baik yang disebabkan karena penyakit
termasuk
gangguan kesehatan akibat bencana, maupun lingkungan dan
perllaku
yang tidak mendukung untuk hidup sehat.2
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan
oleh
instansi pemerintahan, sebagai penjabaran visi yang telah
ditetapkan.
Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan diatas maka perlu
ditetapkan
misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka perumusan
Misi
Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009-2013 maka perlu
diperhatikan relevansi dan dukungannya terhadap pencapaian misi
Kota
Tangerang Tahun 2009-2013 sebagaimana tertuang dalam Rencana
2 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h.
11-12
-
39
Pembanguan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Tangerang Tahun
2009-
2013.
Berpijak pada visi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun
2009-
2013 yang telah ditetapkan dan upaya untuk mendukung pencapaian
misi
Kota Tangerang Tahun 2009-2013 maka Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
menetapkan misi Tahun 2009-2013 sebagai berikut:3
a. Mewujudkan tata kelola kelembagaan yang berkualitas dan
sumber
daya aparatur yang profesional.
b. Mewujudkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan
berkualitas.
c. Mewujudkan kesehatan lingkungan yang berkualitas.
Misi Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009-2013 tersebut
diharapkan memberikan kontribusi aktif dalam rangka
mendukung
pencapaian Misi Kota Tangerang Tahun 2009-2013 khususnya pada
”Misi
Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan
Sosial”
Dengan kewenangan yang dimilki maka Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
mengemban misi untuk mencapai visi melalui berbagai upaya
peningkatan
kualitas pelayanan kesehatan baik secara promotif, preventif,
kuratif dan
rehabilitatif yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat.
Untuk itu
pembinaan yang berorientasi internal berupa pembinaan
operasional dan
fasilitas kesehatan menjadi sangat penting. Disamping itu upaya
yang
3 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h.
11-12
-
40
berorientasi eksternal berupa pembinaan dan pemberdayaan
partisipasi
masyarakat juga sangat penting. 4
B. Tujuan dan Sasaran
Sebagai bentuk upaya penjabaran visi dan misi yang telah
ditetapkan tujuan dan sasaran pada setiap misi. Tujuan
merupakan
penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yaitu sesuatu
(apa)
yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima)
tahunan.
Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu hasil
yang
akan dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik,
terinci,
dapat diukur dan dapat dicapai, serta dalam kurun waktu yang
lebih
pendek dari tujuan. Adapun tujuan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
tahun
2009 – 2013 adalah sebagai berikut :5
a. Meningkatkan kinerja kelembagaan.
b. Meningkatkan ketersediaan, mutu dan pengawasan obat,
perbekalan
kesehatan dan makanan.
c. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan sarana dan
prasarana
kesehatan.
d. Meningkatkan pelayanan kesehatan individu, keluarga dan
masyarakat.
e. Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat miskin.
f. Meningkatkan manajemen pelayanan kesehatan.
4 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang Tahun 2009, h.
12-135 Buku Panduan P2PL, h. 16
-
41
g. Meningkatkan kesehatan lingkungan.
h. Meningkatkan pengendalian penyakit.
Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota Tangerang tahun 2009 –
2013 adalah :6
a. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas pelayanan
administrasi
perkantoran.
b. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana
kerja.
c. Meningkatnya kualitas SDM aparatur.
d. Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian dan
evaluasi
program, kegiatan dan keuangan SKPD.
e. Meningkatnya kecukupan dan kualitas obat dan perbekalan
kesehatan.
f. Terkendalinya kualitas obat dan bahan makanan.
g. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas sarana dan
prasarana
kesehatan.
h. Meningkatnya pelayanan kesehatan masyarakat.
i. Meningkatnya perilaku hidup sehat masyarakat.
j. Meningkatnya gizi keluarga dan masyarakat.
k. Meningkatnya pelayanan kesehatan individu dan keluarga.
l. Meningkatnya pelayanan kesehatan ibu.
m. Menigkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan bagi
masyarakat
miskin.
n. Meningkatnya mutumanajemen pelayanan kesehatan.
6 Buku Panduan P2PL, h. 17
-
42
o. Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan.
p. Menurunya penyakit menular.
C. Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program
indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi. Berdasarkan visi-misi yang telah
ditetapkan
maka perlu strategi sebagai suatu landasan tindak lanjut untuk
mencapai
tujuan dan sasaran serta merespon isu strategis. Kebijakan
adalah arah atau
tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai
tujuan.
Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi yang
telah ditetapkan
maka dirumuskan kebijakan. Strategi Dinas Kesehatan Kota
Tangerang tahun
2009 – 2013 adalah sebagai berikut :7
1. Pemantapan tata kerja dan pelayanan kelembagaan.
2. Pemantapan kapasitas sarana dan prasarana kerja.
3. Pemantapan disiplin dan kualitas SDM aparatur.
4. Pemantapan kualitas pengelolaan program, kegiatan dan
keuangan SKPD.
5. Peningkatan ketersediaandan mutu obat dan perbekalan
kesehatan.
6. Peningkatan pengawasan obat, makanan dan bahan berbahaya.
7. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan.
8. Peningkatan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
9. Peningkatan perilaku hidup sehat di masyarakat dan
institusi.
10. Peningkatan status gizi pada keluarga dan masyarakat.
7 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 15-16
-
43
11. Peningkatan kesehatan individu dan keluarga.
12. Peningkatan kesehatan individu dan keluarga.
13. Peningkatan kesehatan ibu.
14. Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
miskin.
15. Pemantapan dan pemeliharaan manajemen pelayanan
kesehatan.
16. Pemeliharaan dan pengawasan kesehatan lingkungan.
17. Pemantapan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
Adapun kebijakan yang diterapkan Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
adalah sebagai berikut :8
1. Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan administrasi
perkantoran.
2. Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kerja.
3. Meningkatkan disiplin dan kemampuan teknis SDM aparatur.
4. Meningkatkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi program,
kegiatan
dan keuangan SKPD.
5. Meningkatkan pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan.
6. Meningkatkan pengawasan obat, makanan dan bahan
berbahaya.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada
masyarakat.
8. Meningkatkan pemerataan kualitas pelayanankesehatan kepada
individu,
keluarga dan masyarakat.
9. Meningkatnya kerjasama lintas sektoral dan partisipasi
masyarakat dala
promosi kesehatan serta pemberdayaan masyarakat.
8 Buku Profil Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 16-17
-
44
10. Meningkatkan kesadaran gizi keluarga, khususnya pada ibu
hamil, bayi,
balita dan usia produktif.
11. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada anak balita dan
lansia.
12. Meningkatkan pelayanan keselamatan ibu dan anak.
13. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat
miskin.
14. Mengelola dan meningkatkan kualitas manajemen pelayanan
kesehatan.
15. Meningkatkan pengawasan kualitas air dan lingkungan.
16. Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit.
D. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan
tugas
perbantuan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah
dan
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang
dibentuk
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 5 tahun 2008
tentang
pembentukan dan susunan organisasi dinas daerah. Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan daerah dibidang kesehatan berdasarkan asas otomi
dan tugas
perbantuan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas
Kesehatan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :9
1. Perumusan kebijakan teknis bidang kesehatan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
kesehatan
9 Buku Dinas Kesehatan Kota Tangerang, h. 18
-
45
3. Melaksanakan teknis administratif meliputi administrasi
umum,
kepegawaian, keuangan, sarana prasarana dan administrasi
perlengkapan.
4. Perencanaan dan pelaksanaan informasi kesehatan serta
penangananan
kesehatan masyarakat.
5. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan
kesehatan
rujukan.
6. Pembinaan teknis unit kerja dinas dan unit pelaksanan teknis
dinas serta
tenaga fungsional.
7. Pembinaan kesehatan keluarga dan kesehatan lingkungan serta
pencegahan
dan pemberantasan penyakit.
8. Pengawasan obat dan makanan.
9. Pemberian ijin pelayanan bidang kesehatan.
10. Pembinaan,pengendalian dan pengawasan bidang kesehatan
11. Eavaluasi dan pelaporan serta penyelenggaraan
ketata-usahaan.
12. Pengoroordinasian lintas sektoral
13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas
dan fungsinya.
Dalam mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya,
susunan
organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang adalah sebagai berikut
:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang membawahkan :
a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b) Sub Bagian Keuangan
-
46
c) Sub Bagian Perencanaan
3. Bidang Bina Kesehatan Masyarakat, yang membawahkan :
a) Seksi Kesehatan Reproduksi Ibu dan Keluarga Berencana
b) Seksi Peningkatan Gizi Masyarakat
c) Seksi Kesehatan Anak, Remaja dan Lanjut Usia
4. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang membawahkan :
a) Seksi Pengawasan Obat dan Makanan
b) Seksi Sertifikasi dan Sarana Kesehatan
c) Seksi Kesehatan Khusus
5. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan,
yang
membawahkan:
a) Seksi Pengendalian Penyakit Menular
b) Seksi Pengamatan Penyakit dan Imunisasi
c) Seksi Penyehatan Lingkungan
6. Bidang Pengembangan Sumber Daya, yang membawahkan :
a) Seksi Perbekalan Kesehatan
b) Seksi Peran Serta Masyarakat
c) Seksi Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
7. UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat.
8. UPTD Gudang Farmasi
9. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah
10. UPTD Kesehatan Daerah
11. Kelompok Jabatan Fungsional
-
47
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Tangerang
Seksi PenyehatanLingkungan
Seksi KesehatanKhusus
Seksi PeningkatanGizi Masyarakat
Seksi PeranSerta
Masyarakat
Kepala Dinas
Kelompok JabatanFungsional
SeksiPembiayaandan JaminanKesehatan
Seksi Kes. AnakRemaja & Lansia
Seksi Sertifikasi &Sarana Kesehatan
Seksi PengamatanPenyakt dan
Imunisasi
Seksi Kes.Reproduksi Ibu &
KB
Seksi PengawasanObat danMakanan
Seksi PerbekalanKesehatan
SeksiPengendalian
Penyakit Menular
Bidang Bina Kes.Masyarakat
Bidang PelayananKesehatan
BidangPengembanganSumber Daya
BidangPengendalian Peny.
& PeyehatanLingkungan
Sub. BagPerencanaan
Sub. BagKeuangan
Sub. Bag Umum &Kepeg.
Sekretariat
UPTD PuskesmasUPTD Gudang Farmasi
UPTD LabkesdaUPTD Kesda
-
48
BAB IV
ANALISIS MANAJEMEN PELAYANAN KESEHATAN
JAMAAH HAJI
A. Manajemen Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji Kota Tangerang
Dalam pemanfaatan tenaga dan sumber daya untuk mencapai
tujuan
organisasi dengan melalui serangkaian kegiatan yang merupakan
proses
manajemen.1 Kegiatan tersebut terbagi kedalam empat fungsi,
yaitu
Perencanaan, Pengorganisasian, Pergerakkan, dan Pengawasan.
Yakni
keempat fungsi tersebut berfungsi pada pelayanan kesehatan
jamaah haji di
Dinas Kesehatan Kota Tangerang yang akan penulis bahas pada bab
ini.
1. Menentukan Perencanaan (Planning)
Penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan
pelayanan kesehatan haji meliputi bimbingan, penyuluhan dan
pelayanan
kesehatan yang bersifat kontinum dan komprehensif dengan
melaksanakan
proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, pemeliharaan
kesehatan
terhadap jamaah haji sesuai standar agar jamaah haji dapat
melaksanakan
ibadah haji dengan sebaik-baiknya serta dalam upaya meningkatkan
status
kesehatan dan kemandirian jamaah haji. Adapun untuk mencapai
itu
semua penyelenggaraan ibadah haji, sebagaimana diamanahkan
dalam
undang-undang Nomor 13 tahun 2008, bertujuan memberikan
pembinaan,
1H. Zaini Muctarom, MA. Dasar-Dasar Manajemen Dakwah
,(Yogyakarta: Al-AminPress. 1996), h. 46
-
49
pelayanan dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jamaah
haji
sehingga jamaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai
dengan
ketentuan ajaran agama islam, dan untuk maksud tersebut.
Pemerintah
berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan
dengan
menyediakan layanan administrasi, bimbingan manasik haji,
akomodasi,
transportasi, pelayanan kesehatan, keamanan dan hal-hal lain
yang
diperlukan oleh jamaah haji.2
Berkaitan dengan pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan
mengeluarkan pedoman atau acuan dalam melakukan pembinaan
dan
pelayanan kesehatan ibadah haji, baik pada saat persiapan
maupun
pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dan kewaspadaan
terhadap
penularan penyakit yang terbawa oleh jamaah haji. Yang dalam
pelaksanaannya berkoordinasi dengan sektor terkait pemerintah
daerah
yaitu pada dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan
kabupaten/kota,
dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait sesuai dengan
tugas
dan fungsi masing-masing seperti puskesmas dan rumah sakit
rujukan.
Kegiatan pelayanan kesehatan jamaah haji pada Dinas
Kesehatan
ditangani oleh bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan
Lingkungan
(P2PL) khusus haji yang kegiatannya meliputi bimbingan,
penyuluhan dan
pelayanan kesehatan. Untuk melakukan itu semua, maka bidang
Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) khusus
haji
mengambil langkah-langkah kegiatan. Adapun fungsi perencanaan
yang
2 Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana
Surveilans, tanggal 14-01-2011
-
50
diterapkan dalam pelayanan kesehatan jamaah haji Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:3
a. Perkiraan dan perhitungan masa depan
Kemampuan untuk memperkirakan dan memperhitungkan
situasi suatu kegiatan beserta sasaran-sasaran yang diperlukan
untuk
waktu mendatang adalah mutlak diperlukan bagi penyusunan
perencanaan suatu kegiatan yang efektif, karena waktu yang
akan
datang bersifat dinamis dan berubah-ubah dengan memperkirakan
dan
memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi pada
masa
depan dapat memberikan alternatif dan solusi agar rencana
kegiatan
tetap terlaksana. Akan tetapi, Dinas Kesehatan Kota
Tangerang
memperkirakan dan memperhitungkan masa depan dalam pelayanan
kesehatan jamaah haji yang meliputi bimbingan, penyuluhan
dan
pelayanan kesehatan disesuaikan oleh ketentuan keputusan
Menteri
Kesehatan Republik Indonesia.
b. Penetapan dan perumusan sasaran dalam rangka mencapai
tujuan
Dalam perencanaan, sesuai dengan pusat kesehatan haji
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dalam pelayanan
kesehatan jamaah haji, telah dirumuskan tujuan utama dari
kegiatan
tersebut yakni untuk meningkatkan kondisi kesehatan jamaah
haji
sebelum keberangkatan, tercapainya identifikasi status
kesehatan
jamaah haji berkualitas, tersedianya data kesehatan sebagai
dasar
3 Wawancara dengan Bpk. Ikhwan, SKM, Selaku Pelaksana
Surveilans, tanggal 14-01-2011
-
51
upaya perawatan dan pemeliharaan, serta upaya-upaya pembinaan
dan
perlindungan jamaah haji, terwujudnya pencatatan data status
kesehatan dan faktor risiko jamaah haji secara benar dan
lengkap
dalam Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) Indonesia,
terwujudnya
fungsi BKJH sebagai sumber informasi medik jamaah haji untuk
kepentingan pelayanan kesehatan haji, tersedianya bahan
keterangan
bagi penetapan baik kesehatan (istitho’ah) jamaah haji, dan
tercapainya
peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi penyakit menular
berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada masyarakat
Internasional/Indonesia. Adapun sasaran Dinas Kesehatan Kota
Tangerang adalah seluruh jamaah haji yang berdomisili di
Kota
Tangerang.
c. Penetapan Kebijakan
Dalam hal kebijakan, Dinas Kesehatan Kota Tangerang
menetapkan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementrian
Kesehatan Republik Indonesia , yaitu melaksanakan perekrutan
tenaga
kesehatan professional secara transparan, meningkatkan
kemampuan
teknis medis petugas pemeriksa kesehatan jamaah haji di
tingkat
puskesmas dan rumah sakit , meningkatkan mutu pelayanan
kesehatan
di puskesmas dan rumah sakit dengan menerapkan standar
pelayanan
bagi jamaah haji , memberikan vaksinasi meningitis
meningokokus
bagi jamaah haji dan petugas, dan mengembangkan sistem
informasi
manajemen kesehatan haji pada setiap jenjang administrasi
kesehatan.
-
52
d. Penetapan Metode
Adapun metode yang digunakan dalam pelayanan kesehatan
jamaah haji pada Dinas Kesehatan Kota Tangerang, yaitu
mengadakan
pertemuan dengan kata lain bimbingan pelayanan kesehatan
jamaah
haji antara pihak Dinas Kesehatan dengan pihak puskesmas,
Ketua
Kelompok Bimbingan Jamaah Haji (KBIH), dan jamaah haji.
Mengadakan pembinaan dan pemeriksaan jamaah haji. Seluruh
rangkaian kegiatan tersebut dilakukan pada waktu yang
berbeda-beda
dan sudah terjadwal.
e. Penetapan dan Penjadwalan Waktu
Dalam penentuan waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan
kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangerang sesuai dengan
jadwal
yang telah ditentukan yaitu :
1) Pertemuan persiapan pemeriksaan puskesmas, kegiatan
bimbingan
dan penyuluhan ini dengan pelaksana Dinas Kesehatan Kota
Tangerang dan sasarannya adalah puskesmas. Pertemuan ini
dilakukan pada bulan Mei minggu pertama tahun 2010. Kegiatan
ini dilakukan delapan bulan menjelang keberankatan jamaah
haji.
2) Pertemuan koordinasi dengan Kelompok Bimbingan Ibadah
Haji
(KBIH), kegiatan bimbingan dan penyuluhan ini dilaksanakan
oleh
Dinas kesehatan Kota Tangerang dan sasarannya adalah ketua
KBIH yang berdomisili di Kota Tangerang. Pertemuan ini
-
53
dilakukan minggu berikutnya setelah pertemuan persiapan
pemeriksaan puskesmas.
3) Pemeriksaan kesehatan jamaah haji I dan pemeriksaan rujukan
bagi
jamaah risiko tinggi (risti), pelayanan kesehatan ini
dilaksanakan
oleh pihak puskesmas dan sasarannya jamaah haji .
pemeriksaan
untuk jamaah haji ini dibuka oleh pihak puskesmas selama
delapan
minggu.
4) Pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji,
pelayanan
kesehatan ini dilaksanakan oleh puskesmas dengan sasaran
jamaah
haji dalam jangka waktu selama lima bulan lebih dan jangka
waktu
selama satu bulan bersamaan dengan pemeriksaan sebelumnya.
5) Pemeriksaan kesehatan jamaah haji II, pelayanan kesehatan
yang
dilakukan oleh pihak puskemas dengan sasarannya jamaah haji,
pemeriksaan ini merupakan jangka waktu terakhir yang
diberikan
oleh pihak puskesmas selama dua minggu diantara masa
pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.
6) Pengiriman Buku Kesehatan Jamaah Haji (BKJH) yang telah
diisi
ke Dinas Kesehatan, dilaksanakan oleh pihak puskesmas dan
sasarannya jamaah haji, dalam jangka waktu dua minggu
diantara
masa pembinaan dan pemeliharaan kesehatan jamaah haji.
7) Pertemuan evaluasi pemeriksaan puskesmas, pelaksana Dinas
Kesehatan Kota Tangerang dengan sasarannya puskesmas,
dilaksanakan hanya satu hari dalam masa pembinaan dan
-
54
pemeliharaan kesehatan jamaah haji pada minggu ke sembilan
belas.
8) Pelaksanaan vaksinasi haji, pelaksana pihak Dinas Kesehatan
Kota
Tangerang dengan sasarannya jamaah haji dilakukan pada masa
pembinaan dan pemeliharaan jamaah haji pada minggu ke dua
puluh. Dan dua minggu berikutnya pelaksanaan dan
pemberangkatan ibadah haji.
9) Pe