MAKALAH TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

MAKALAH

TEKNIK AKUNTANSI KEUANGAN

SEKTOR PUBLIK

Diajukan Sebagai Tugas Mata Kuliah Akuntansi BiayaProgram Pendidikan Diploma III Pada Program Studi Akuntansi

KonvensionalJurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Banjarmasin

Oleh

Kelompok 9

Radha Ridhana ( A03 130043 )

Ragil ( A03 130044 )

Rahmatul Amina ( A03 130045 )

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAANPOLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN

JURUSAN AKUNTANSI BANJARMASIN2014

2

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

atas rahmat-Nya yang telah dilimpahkan kepada kami sehingga

kami dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul

“Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik” yang merupakan salah

satu tugas mata kuliah Akuntansi Sektor Publik pada semester

tiga.

Dalam karya tulis ilmiah ini kami membahas mengenai

Sistem, Standar dan Teknik – Teknik Akuntansi Sektor Publik.

Dalam menyelesaikan karya tulis ilmiah ini, kami banyak

mendapat sumber dari buku – buku dan internet. Kami menyadari

karya tulis ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna, namun

demikian diharapkan karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat

bagi kami dan orang – orang yang membacanya. Kritik dan saran

dari pembaca sangat diharapkan untuk dapat memperbaiki karya

tulis ilmiah ini.

Banjarmasin, 1

Desember 2014

Tim Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...............................................iDAFTAR ISI..................................................iiBAB I PENDAHULUAN............................................11.1 Latar Belakang Masalah..................................11.2 Rumusan Masalah.........................................11.3 Tujuan..................................................11.4 Kegunaan................................................11.4.1 Kegunaan Teoritis...................................11.4.2 Kegunaan Praktis....................................2

BAB II PEMBAHASAN............................................32.1 TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK...........................32.2 PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.................42.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah................42.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.........5

2.3 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK.........................62.3.1 Definisi Standar Akuntansi Publik...................62.3.2 Lingkup Standar Akuntansi Sektor Publik.............6

ii

2.3.3 Ragam dan Hubungan Antar standar Akuntansi Sektor Publik....................................................72.3.4 Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia.................................................92.3.5 Teknik Penyusunan Standar...........................9

2.4 TEKNIK - TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK................10BAB III PENUTUP.............................................203.1 Simpulan...............................................20

DAFTAR PUSTAKA..............................................22

iii

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang MasalahAkuntansi merupakan aktivitas jasa untuk meyediakan

informasi yang diperlukan dalam pengambilan keputusan. Pada

sektor publik pengambilan keputusan terkait dengan keputusan

ekonomi, sosial, dan politik. Pada dasarnya akuntansi baik

pada sektor swasta maupun pada sektor publik, dibagi menjadi

dua bagian, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi

manajemen. Akuntansi keuangan dapat didefinisikan sebagai

suatu prinsip, metode, dan teknik pencatatan dan

pengorganisasian data keuangan atas operasi / kegiatan suatu

entitas untuk menghasilkan dan memberikan informasi yang

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan yang rasional.

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi semua

kegiatan yang mencakup pengumpulan data, penganalisaan,

pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan atas transaksi

keuangan pemerintah sebagai suatu entitas serta penafsiran

terhadap hasil – hasilnya. Sistem akuntansi yang dirancang

dan dijalankan secara baik akan menjamin dilakukannya

prinsip stewardship dan accountability dengan baik pula.

Pemerintah atau unit kerja pemerintah perlu memiliki sistem

akuntansi yang tidak saja berfungsi sebagai alat

pengendalian transaksi keuangan, akan tetapi sistem

akuntansi tersebut hendaknya mendukung pencapaian tujuan

organisasi

1.2 Rumusan MasalahRumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1

1. Apa saja yang termasuk dalam Teori Akuntansi Sektor

Publik ?

2. Apa saja Sistem Akuntansi Sektor Publik ?

3. Apa saja Standar Akuntansi Sektor Publik ?

4. Apa saja Teknik – Teknik Akuntansi Keuangan Sektor Publik

?

1.3 TujuanTujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui unsur – unsur yang ada dalam Teori Akuntansi

Sektor Publik.

2. Mengetahui Sistem Akuntansi Sektor Publik.

3. Mengetahui Standar Akuntansi Sektor Publik.

4. Mengetahui Teknik – Teknik Akuntansi Keuangan Sektor

Publik.

1.4 Kegunaan1.4.1 Kegunaan TeoritisLaporan penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan

teori keilmuan di bidang Ekonomi, khususnya dalam Teknik

Akuntansi Keuangan Sektor Publik.

1.4.2 Kegunaan Praktis Laporan penelitian ini diharapkan dapat menambah

pengetahuan pembaca tentang Teknik Akuntansi Keuangan Sektor

Publik.

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 TEORI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKSuatu teori perlu didukung dari berbagai riset yang

didalamnya terdapat hipotesa -hipotesa yang di uji

kebenaranya. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu:

3

a. Kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang

ada (the ability to explain).

b. Kemampuan untuk memprediksi (the ability to predict).

c. Kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given

phenomena).

Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari teori

akutansi, yaitu:

1.    Untuk memahami praktek akuntansi yang ada saat ini.

2.    Mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktek

akuntansi yang saat ini di lakukan,

3.    Memperbaiki praktek akuntansi yang akan datang.

Suatu disiplin ilmu dapat di klasifikasikan menjadi 5

kelompok, yaitu : ilmu murni atau abstrak (abstract sciences), ilmu

deskriptif (general descriptive sciences), ilmu derivative (special

derivative sciences), ilmu sipnotis (synoptic sciences), dan ilmu terapan

(appliend sciences).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang

relevan dan dapat di andalkan terdapat beberapa kendala yang

dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :

1.     Obyektivitas

Obyektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan

laporan keuangan yang relevan. Sering kali terjadi masalah

obyektivitas laporan kinerja disebabkan oleh adanya benturan

kepentingan antara kepentingan manajemen dengan kepentingan

stakeholder. Masalah obyektifitas juga dapat dijelaskan

melalui teori kontrak, menajemen menggunakan variable

artivisial misalnya dengan pemilihan teknik akuntansi yang

bisa menujukkan kinerja yang lebih baik dan menggunakan

4

variabel rill (transaksional) yang dilakukan dengan cara

melakukan manipulasi transaksi. Oleh karena itu, teknik

akuntansi yang di gunakan manajemen harus memiliki derajat

obyektivitas yang dapat diterima semua pihak yang menjadi

stakeholder.

2.      Konsistensi

Konsistensi mengacu pada penggunaaan metode atau teknik

akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan

organisasi selama beberapa periode waktu secara berturut –

turut. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat di

bandingakan kinerjanya dari tahun ketahun.

3.      Daya banding

Kendala daya banding terkait dengan obyektivitas arena semakin

obyektif suatu laporan keuangan maka akan semakin tinggi daya

bandingnya, karena dengan dasar yang sama akan dapat

dihasilkan laporan yang berbeda. Adanya alternative penggunaan

akuntansi juga dapat menyulitkan tercapainya daya banding. 

4.      Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu agar dapat

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial,

dan politik serta untuk menghindari tertundanya keputusan

tersebut. Permasalahnya adalah semakin banyak kebutuhan

informasi maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk

menghasilkan informasi tersebut.

5.      Ekonomis dalam penyajian laporan

Kendala ekonomis dalam penyajian laporan keuangan bisa berarti

bahwa manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang

dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut.

5

6.      Materialitas

Suatu informasi di anggap material apabila mempengaruhi

keputusan atau jika informasi tersebut dihilangkan akan

menghasilkan keputusan yang berbeda.

2.2 PERLUNYA SISTEM AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK2.2.1 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah

Ruang lingkup akuntansi keuangan pemerintah meliputi

semua kegiatan yang menyangkup pengumpulan data,

penganalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan pelaporan

atas transaksi keuangan pemerintah sebagai suatu entitas,

serta penafsiran terhadap hasil-hasilnya.

Masis (1978) dalam Glynn (1993) menjelaskan aturan dasar

sistem akuntansi keuangan sebagai berikut :

1. Identifikasi kegiatan operasi yang relevan, hanya kejadian

dan kegiatan ekonomi yang relevan saja yang akan dicatat

dalam system akutansi keuangan.

2. Pengklasifikasi kegiatan operasi secara tepat. Penentuan

waktu pengakuan untuk setiap jenis operasi (timing of

recognition ). Pada prinsipnya, suatu operasi dapat

dicatat /diakui pada tahan tertentu dari proses transaksi.

3. Adanya sistem pengendalian untuk menjamin reliabilitas.

Sistem pengendalian ini memiliki dua komponen ,yaitu :

a. Komponen Formal

Komponen formal adalah pembukuan berpasangan (double

entry bookkeeping) : kesalahan akuntansi akan dapat

diketahui dan dilacak ketika jumlah sisi kredit tidak sama

dengan sisi debit.

b. Komponen Sub Stansial

6

Merupakan mekanisme konflik kepentingan (conflict of

interest) : kesalahan akuntansi muncul ketika mempengaruhi

secara negatif pihak ketiga.

4. Menghitung pengaruh masing-masing operasi

Terdapat beberapa kesamaan akuntansi keuangan baik pada

sektor publik maupun swasta. Sebagai contoh, pada kedua sektor

tersebut direkomendasikan untuk menggunakan sistem pembukuan

berpasangan dalam mencatat akun - akun transaksi.

Akuntansi keuangan sektor publik terkait dengan tujuan

dihasilkannya laporan eksternal dan penghitungan biaya

pelayanan. Oleh karena itu, akuntansi keuangan sektor publik

pada dasarnya berbicara masalah tujuan laporan keuangan sektor

publik, jenis laporan keuangan sektor publik, sistem

akuntansi, standar akuntansi keuangan sektor publik, jenis

laporan keuangan sektor publik, standar akuntansi keuangan

sektor publik dan akuntansi biaya sektor publik. Akuntansi

biaya sektor publik sendiri bukan murni bagian dari akuntansi

keuangan sektor publik. Akutansi biaya sektor publik sendiri

bukan murni bagian dari akutansi keuangan sektor publik.

Akutansi biaya sektor publik merupakan hybrid dari akuntansi

keuangan dan akuntansi manajemen sektor publik.

2.2.2 Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah DaerahSistem akuntansi pemerintah daerah meliputi serangkaian

proses ataupun prosedur, baik manual maupun terkomputerisasi,

yang dimulai dari pencatatan, penggolongan dan peringkasan

transaksi dan kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam

rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkaitan

dengan pengeluaran pemerintah daerah. Berdasarkan Permendagri

No 13/2006, sistem akuntansi pemerintah daerah dikoordinasikan7

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). PPKD adalah

kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (Kepala SKPKD).

Pejabat ini bertugas untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan

bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD). Dalam sistem

ini, PPKD dibantu oleh PPK-SKPD melaksanakan fungsi tata usaha

keuangan pada SKPD. Pejabat ini bertugas mengloordinasikan

pelaksanaan sistem dan prosedur penatausahaan bendahara

penerimaan dan bendahara pengeluaran di tingkat SKPD. Sistem

akuntansi pemerintah daerah secara garis besar terdiri atas

empat prosedur akuntansi yaitu :

1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan

peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang

berkaitan dengan penerimaan kas pada SKPD atau SKPKD.

2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas

Dalam prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual

maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan

dan peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga

pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan

APBN yang berkaitan dengan pengeluaran kas pada SKPD atau

SKPKD.

3. Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur ini meliputi serangkaian proses, baik manual maupun

terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan dan

peringkasan transaksi dan kejadian keuangan, hingga pelaporan

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBN yang

8

berkaitan dengan transaksi dan kejadian keuangan selain kas

pada SKPD atau SKPKD.

4.      Prosedur Akuntansi Aset

Prosedur akuntansi aset meliputi serangkaian proses, baik

manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan dan

pelaporan akuntansi atas perolehan, hingga pemeliharaan,

rehabilitasi, penghapusan, pemindahan, perubahan klasifikasi

dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai/digunakan SKPKD

dan/atau SKPD. Prosedur akuntansi digunakan sebagai alat

pengendalian dalam pengelolaan aset yang dikuasai/digunakan

SKPD dan atau SKPKD.

2.3 STANDAR AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK2.3.1 Definisi Standar Akuntansi Publik

Standar akuntansi sektor publik memberikan kerangka demi

berjalannya fungsi - fungsi tahapan siklus akuntansi sektor

publik, yaitu perencanaan, penganggaran, realisasi anggaran,

pengadaan barang dan jasa, pelaporan, audit, dan

pertanggungjawaban publik.

2.3.2 Lingkup Standar Akuntansi Sektor Publik Tujuan penyusunan pedoman akuntansi :

Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi

yang diharapkan dapat diterapkan bagi pencatatan transaksi

keuangan organisasi sektor publik yang berlaku dewasa ini.

Menyediakan organisasi sektor publik suatu pedoman akuntansi

yang dilengkapi dengan klasifikasi rekening dan prosedur

pencatatan serta jurnal standar yang telah disesuaikan dengan

siklus kegiatan organisasi sektor publik, yang mencakup

penganggaran, perbendaharaan, dan pelaporannya.

9

2.3.3 Ragam dan Hubungan Antar standar Akuntansi Sektor PublikSecara umum terdapat empat ragam standar yang mengatur

organisasi sektor publik :

1. Standar Nomenklatur

Nomenklatur didefinisikan sebagai daftar perkiraan / akun

buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk

memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,

pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.

2. Standar Akuntansi Sektor Publik (SSAP)

a. PSAK No. 45 tentang Standar Akuntansi Untuk Entitas

Nirlaba

Karakteristik organisasi sektor publik berbeda dengan

organisasi bisnis. Ukuran kinerja organisasi sektor publik

penting bagi pengguna. Para pengguna laporan keuangan

organisasi sektor publik memiliki kepentingan bersama yang

tidak berbeda dengan organisasi bisnis, yakni untuk menilai :

Jasa yang diberikan oleh organisasi sector public dan

kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut.

Cara pengelolah melaksanakan tugas dan

pertanggungjawabannya.

Aspek kinerja pengelola.

Pertanggungjawaban pengelola mengenai kemampuannya mengelolah

sumber daya organisasi yang diterima dari para penyumbang

disajikan melalui laporan aktivitas dan laporan arus kas.

b. Laporan Keuangan yang Dihasilkan

Laporan Posisi Keuangan

Laporan Aktivitas

Laporan Arus Kas

Posisi Keuangan

10

3. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

SPKN merupakan acuan bagi auditor dalam melakukan

kegiatan pemeriksaan atau audit, yang merupakan suatu proses

yang sistematis. Tujuan standar pemeriksaan keuangan Negara

ini adalah membantu pemerintah, termasuk instansi dan para

pejabatnya, dalam menyelenggarakan pengelolaan dan membuat

pertanggungjawaban keuangan Negara, yang semakin baik.

SPKN membagi standar audit / pemeriksaan menjadi tiga jenis

yaitu :

a. Standar Pemeriksan Keuangan

b. Standar Pemeriksaan Kinerja

c. Standar Pemeriksaan untuk tujuan tertentu

Hubungan antara SAP dan SPKN

Sebagai suatu proses, auditing berhubungan dengan prinsip dan

prosedur akuntansi yang digunakan oleh organisasi. Untuk

melaksanakan audit tersebut auditor harus berpedoman pada

SPKN. Auditor akan mengeluarkan opini atas laporan keuangan

suatu entitas, yang merupakan hasil dari sistem akuntansi dan

diputuskan atau dibuat oleh pihak pengelola. Pengelola suatu

entitas menggunakan data mentah akuntansi yang kemudian

dialokasikan ke masing - masing laporan surplus - defisit dan

neraca, serta menyajikan hasilnya dalam bentuk laporan yang

dipublikasikan. Dalam melaksanakan proses akuntansi tersebut,

akuntan sektor publik berpedoman pada SAP.

4. Standar Akuntansi Biaya (SAB)

11

Standar akuntansi biaya sektor publik merupakan perangkat

aturan, regulasi, dan persyaratan organisasi sektor publik

yang sulit.

Definisi standar pada tiga area akuntansi biaya :

a. Pengukuran biaya termasuk metode dan teknik yang

digunakan dalam mendefinisikan komponen biaya, menentukan

dasar pengukuran biaya, dan menetapkan kriteria untuk

menggunakan teknik pengukuran biaya sector public

alternative.

b. Penetapan biaya selama periode akuntansi biaya menunjuk

pada metode yang digunakan ketika menentukan jumlah biaya

yang ditetapkan selama periode akuntansi biaya

tersendiri.

c. Alokasi biaya ke tujuan biaya menunjuk pada penetapan

alokasi biaya langsung dan tidak langsung.

Standar Akuntansi Biaya Sektor Publik versus Prinsip-prinsip

Biaya

Standar akuntansi biaya sektor publik dan prinsip-prinsip

biaya adalah hal yang berlainan. Sektor akuntansi biaya sektor

publik berkaitan dengan pengukuran, penetapan, dan alokasi

biaya kontrak organisasi sektor publik. Sementara itu,

prinsip-prinsip biaya menunjuk pada pemenuhan biaya, yang

merupakan unsure dalam pengadaan barang dan jasa serta

merupakan fungsi dari hukum, aturan, dan kontrak tersendiri.

Biaya mungkin saja dialokasikan namun belum tentu dapat

memenuhi prinsip-prinsip biaya.

12

Dalam konteks siklus akuntansi sektor publik, standar-standar

tersebut masih terfokus pada tahapan yaitu tahap pelaporan

(SAP, SAK), tahap audit (SPAP, SPKN), tahap perencanaan -

penganggaran (standar akuntansi biaya), dan tahap perencanaan

pertanggungjawaban publik (standar nomenklatur).

2.3.4 Kebutuhan Standar Akuntansi Sektor Publik di Indonesia Manfaat Standar Akuntansi Keuangan Sektor Publik (SAKSP)

adalah :

a. Meningkatkan kualitas dan reliabilitas laporan akuntansi

dan keuangan organisasi sektor publik, khususnya dalam

hal ini organisasi pemerintahan.

b. Meningkatkan kinerja keuangan dan perekonomian.

c. Mengusahakan harmonisasi antara persyaratan atas laporan

ekonomis dan keuangan.

d. Mengusahakan harmonisasi antar yurisdiksi dengan

menggunakan dasar akuntansi yang sama.

2.3.5 Teknik Penyusunan Standar Berikut adalah tahap-tahap dalam menyusun standar akuntansi

(Suwardjono, 2006:109) :

Evaluasi masalah pada tahap awal

Mengadakan riset dan analisis

Menyusun dan mendistributifkan memorandum diskusi

(discussion memorandum) kepada setiap pihak yang

berkepentingan

Mengadakan dengar pendapat umum (Public Hearing)

Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan public atas

memorandum diskusi

Menerbitkan draft awal standar yang diusulkan

13

Menganalisis dan mempertimbangkan tanggapan tertulis

Memutuskan (keputusan penerbitan)

Menerbitkan (penerbitan pernyataan)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan

penetapan standar adalah sedapat mungkin menghindari

terjadinya standar yang overload. Standar yang overload

terjadi ketika :

Standar terlalu banyak

Standar terlalu rumit

Tidak ada standar yang tegas (rigid) sehingga sulit untuk

membuat pilihan dalam penerapannya.

Standar mempunyai tujuan yang sifatnya umum (general purpose

standards) sehingga gagal dalam menyajikan perbedaan

kebutuhan diantara para penyaji dan pengguna.

Standar kurang spesifik sehingga gagal dalam

mengidentifikasi perbedaan antara :

Entitas public dan entitas non-publik

Laporan keuangan tahunan dan interim

Organisasi besar dan kecil

Laporan keuangan auditan dan non-auditan

Pengungkapan yang berlebihan, pengukuran yang terlalu

kompleks, atau kedua -duanya.

2.4 TEKNIK - TEKNIK AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKTerdapat beberapa teknik akuntansi keuangan yang dapat

diadopsi sektor publik, yaitu :

1)     Akuntansi Anggaran ( budgetary accounting )

2)     Akuntansi Komitmen ( commitment accounting )

3)     Akuntansi Dana ( fund accounting )

4)     Akuntansi Kas ( cash accounting )14

5)     Akuntansi Akrual ( accrual accounting )

Pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak

bersifat mutually exclusive. Artinya, penggunaan salah satu teknik

akuntansi tsb tidak menolak penggunaan teknik yang lain.

Dengan demikian, suatu organisasi dapat  menggunakan teknik

akuntansi yang berbeda – beda, bahkan dapat menggunakannya

kelima teknik dalam waktu yang bersamaan.

Akuntansi kas, akuntansi akrual, dan akuntansi komitmen

berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu

pengakuan pendapatan dan biaya. Dalam hal pengakuan

pendapatan, pada dasarnya terdapat dua langkah yang

mempengaruhi pencatatan, yaitu pada saat barang dikirim dan

faktur dikeluarkan, dan pada saat barang dikirim dan faktur

dibayar.

1. Akuntansi Anggaran ( Budgetary Accounting )

Akuntansi anggaran ( budgetary accounting ) mengacu pada

praktik yang dilakukan oleh banyak organisasi sektor publik,

khususnya pemerintah dalam upaya menyajikan akun -akun

operasinya dengan menggunakan format yang sama dengan

anggarannya. Tujuan praktik ini adalah untuk menekankan

peranan anggaran dalam siklus perencanaan – pengendalian -

pertanggungjawaban.

Ide dibalik akuntansi anggaran ini adalah untuk

kemudahan. Kesulitan biasanya muncul karena organisasi yang

berbeda biasanya mengadopsi format pelaporan yang berbeda

pula. Hal ini disebabkan oleh suatu fakta bahwa perbedaan

intrinstik antara jasa yang diberikan dalam organisasi yang

berbeda telah tercermin dalam anggaran mereka.

15

Hasil yang lebih bermakna dapat diperoleh dengan membuat

akun-akun anggaran yang diklasifikasikan dengan cara tertentu

yang spesifik terhadap jasa tertentu namun hal ini menyebabkan

ketidakseragaman dalam format akuntansi anggaran. Ada masalah

signifikan bahwa organisasi yang berjenis sama dan memberikan

jasa yang sama mungkin memiliki perlakuan yang berbeda

walaupun akuntansi anggaran telah diadopsi oleh mereka. Hal

ini timbul karena ada dua masalah, yaitu :

a.   Level agregasi

Contoh yang baik di mana level agregasi yang diadopsi oleh

akun-akun anggaran mempengaruhi daya bandingnya ada di

pemerintah daerah. Satu otoritas mungkin menerbitkan akun-

akun anggarannya untuk jasa pendidikan secara keseluruhan.

b. Kekurangan lain dari akuntansi anggaran terletak pada

seberapa sering atau seberapa intensifkah laporan keuangan

membandingkan antara anggaran dengan yang aktual terjadi dan

menjelaskan perbedaannya. Banyak organisasi yang membuat

akun-akun anggaran seiring dengan anggaran namun hanya

membandingkan dua diantaranya secara global. Contoh, akun-

akun dan anggaran mungkin saja dibuat secara detail tetapi

hanya total pembelanjaan bersih untuk setiap divisi yang

memberikan jasa tersebut saja yang dibandingkan dengan

anggaran, menunjukan apakah ada pembelanjaan yang kurang

atau berlebih untuk semua akun, namun hanya untuk

menjelaskan perbedaan yang signifikan. Perbedaan yang

jumlahnya melebihi presentase atas anggaran yang telah

ditetapkan sebelumnya namun tidak dapat dijelaskan oleh

perubahan tingkat harga umum.

16

c. Logika dari akuntansi anggaran

Logika dari akuntansi anggaran adalah bahwa anggaran dan

akun-akun harus dibandingkan secara berkesinambungan

sehingga tindakan dapat diambil untuk memperbaiki perbedaan

tersebut. Hal ini berlaku bagi pengguna eksternal dan

internal dari informasi. Dengan melaporkan hanya dua kolom (

anggaran dan aktual saja), tidak hanya tujuan utama dari

akuntansi anggaran ini saja yang tidak dapat tercapai,

melainkan akan memerlukan banyak waktu untuk menjawab

pertanyaana pengguna yang spesifik atas perbedaan yang dapat

di hindarkan apabila akun-akun itu sendiri telah menyediakan

analisis yang releven. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah

bahwa akuntansi anggaran lebih berfokus pada bentuk akunnya

dari pada isinya.

2. Akuntansi Komitmen ( Commitment Accounting )

Akuntansi komitmen ( commitment accounting ) dapat digunakan

bersama, baik dengan basis akuntansi kas maupun akrual.

Karena tidak masuk akal untuk menggunakan akuntansi komitmen

tersebut untuk beban karyawan, maka akuntansi komitmen hanya

mencakup salah satu bagian kecil dalam anggaran organsisasi.

Sebagai konsekuensinya, akuntansi komitmen ini hanya

merupakan subsistem dalam sistem akuntansi utama organisasi.

Meskipun demikian, akuntansi komitmen ini dapat menjadi

sangat penting, terutama bagi pemegang anggaran.

Akuntansi komitmen mengakui transaksi ketika organisasi

telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi

tersebut. Ini berarti bahwa transaksi tidak diakui ketika

ada penerimaan atau pengeluaran kas, juga bukan pada saat

17

faktur diterima atau dikirimkan, namun pada saat yang lebih

awal, yaitu pada saat pesanan dibuat atau diterima.

Sebagai contoh, misalnya manajer memesan 100 kotak kapur

tulis. Manajer ini telah menentukan pemasok mana yang akan

dipilih dan harga sekarang dari kapur ini, misalnya  adalah

Rp. 5000 per kotak. Ketika pesanan dibuat dan dikirimkan

kepada pemasok untuk 100 kotak kapur dengan harga Rp. 5000

per kotaknya, manejer mendebit beban. Ada bermacam-macam

faktor yang mempengaruhi jumlah dari faktur yang kemudian

akan diterima, seperti mislanya pemasok tidak memilki 100

kotak kapur, harga yang kemudian berubah atau asumsi harga

yang salah dari manager. Maka kreditnya tidak menuju pada

pemasok ( bukan utang atau kas yang diberikan kepada

pemasok) namun pada akun pemesanan sebagai berikut :

Kapur                                              

500.000

      Pesanan kepada pemasok             500.000

Ketika faktur atas kapur tersebut sudah diterima, maka

jurnalnya menjadi :

Pesanan kepada pemasok               500.000

                        Utang kepada pemasok                  

500.000

Kalau barang yang dikirimkan atau jumlah fakturnya lebih

atau kurang dari jumlah yang dicatat dalam suatu pesanan,

jurnal koreksi harus dibuat, misalnya ternyata harga kapur

tersebut bukan Rpp.5000, tetapi Rp 5.500, maka jurnlanya

sebagai berikut :

Pesanan kepada pemasok              500.000

18

Kapur                                              

50.000

Utang kepada pemasok                   550.000

Dengan menggunakan sistem ini, organisasi mengakui pesanan

sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran dan akun ini

mencatat komitmen secara berkesinambungan.

Kritik atas akuntansi komitmen

Fungsi utama dari akuntansi komitmen adalah dalam kontrol

anggaran. Gagasannya adalah bahwa akun-akun bulanan yang

mencatat hanya faktur yang diterima atau dibayar memberikan

hanya sedikit nilai terhadap proses pengambilan keputusan.

Agar manajer dapat mengendalikan anggraan mereka, mereka

perlu mengetahui seberapa besar anggaran yang telah menjadi

komitmen dalam hubungan dengan pesanan yang dibuat. Kalau

manajer hanya menerima akun-akun yang mencakup penerimaan

dan pembuatan faktur saja, manajemen dapat dengan mudah

menjadi terlalu terpaku atau terlalu berkomitmen ( over

commited ) kepada anggarannya. Tentu saja manajer yang

berhati-hati akan mengetahui bahwa akun-akun tersebut tidak

memasukan pesanan yang telah dibuat namun fakturnya belum

diterima, dan akan membuat catatan meraka sendiri mengenai

hal ini sehingga mereka tidak membuat anggaran mereka over

committed. Karena berkaitan dengan fungsi utamanya, akuntansi

komitmen berfokus pada pesanan yang telah dibuat. Pesanan

yang diterima yang berhubungan dengan pendapatan, tidak akan

di catat sampai faktur dikirimkan. Masalah pengendalian

anggaran tidak mempengaruhi pendapatan dengan cara yang sama

seperti halnya pengendalian anggaran memenuhi beban.

19

Walaupun ada kasus yang menyatakan bahwa akuntansi komitmen

meningkatkan pengendalian anggaran adalah baik, ada masalah

yang turut terlibat dalam mengadopsi akuntansi komitmen ini

dalam akun - akun. Masalah ini adalah bahwa pos tertentu

yang telah didukung oleh pengiriman pesanan akan dicatat

sebagai beban. Secara umum, tidak ada kewajiban hukum yang

ditimbulkan dan pesanan tersebut dapat di batalkan dengan

mudah. Maka sulit untuk menerima bahwa pesanan ini adalah

beban untuk pariode akuntansi di mana pesanan tersebut baru

dibuat.

Terdapat banyak masalah yang timbul dalam akuntansi berbasis

akrual yang lebih berbahaya ketika organisasi menerapkan

sistem akuntansi komitmen ini. Misalnya, ada manajer yang

anggarannya masih di bawah batas maksimal sebulan sebelum

akhir tahun anggaran. Manajer mengetahui bahwa level normal

dari pembelanjaan akan membuat pengeluaran anggaran terlalu

rendah ( under-spent) dan hal ini dapat menyebabkan anggaran

tahun berikutnya menjadi berkurang. Dalam akuntansi akrual,

untuk memastikan bahwa seluruh anggaran di belanjakan, maka

pesanan tambahan akan diajukan dan faktur yang

diterima  akan dicatat. Hal ini menjadi masalah, namun

setidaknya dibatasi oleh waktu mulai dari pesanan diajukan

sampai dengan faktur tersebut  diterima.

Jika menggunakan akuntansi komitmen, manajer dapat dengan

mudah mengeluarkan pesanan saat mendekati akhir tahun

anggaran untuk menghabiskan anggaran tersebut. Sementara,

kecil kemungkinannya untuk mencegah pesanan dibatalkan

setelah tahun anggaran dalam akun-akun tertentu.

20

Jika akuntansi komitmen diadopsi selama tahun anggaran,

konveksi dari akuntansi komitmen menjaid akrual biasa pada

akhir tahun adalah sebagai berikut :

Pesanan yang dibuat           xxx

Belanja ABC                          xxx

Belanja XYZ                          xxx

Jurnal ini dibuat untuk pesanan yang telah dibuat namun

fakturnya belum diterima pada akhir tahun. Jurnal ini akan

dibalik dalam tahun anggaran yang baru sehingga akun yang di

catat kembali menjadi komitmen yang di catat.

3. Akuntansi Dana ( Fund Accounting )

Sumber daya keuangan berupa dana yang disediakan untuk

digunakan oleh organisasi nirlaba atau institusi pemerintah

biasanya mempunyai keterbatasan penggunaan dalam arti dana-

dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau

aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari

pihak eksternal yang merupakan penyedia dana.

Tidak seperti perusahaan swasta yang mencari laba,

organisasi sektor publik mempunyai tujuan-tujuan yang

spesifik. Dengan latar belakang seperti itu perusahaan

swasta dapat mengyunakan sumber daya yang dimiliki untuk

keperluan apapaun yang penting bagi meraka adalah adanya

laba yang berbeda dengan organisasi sektor publik dimana

sumber daya yang ada harus digunakan dengan tujuan tertentu.

Contohnya pemerintah meneriman pinjaman dari world bank

( bank dunia ) sebesar RP.10 miliar untuk pembangunan jalan

dan jembatan. Maka, tidak ada pilihan lain bagi pemerintah

21

selain menggunakan dana  RP. 10  miliar tersebut untuk

pembangunan jembatan dan jalan.

Secara umum, sangat lazim jika dari keseluruhan dana yang

dipunyai organisasi sektor publik, masing-masing mempunyai

tujuan tersendiri dalam penggunaannya, baik karena faktor

eksternal ( pembatansan eksternal ) faktor internal

( perencanaan manajeman ), merupakan karena peraturan. Untuk

mengakomodasi keadaan itu, organisasi sektor publik membuat

dana-dana (funds) dalam sistem akuntansinya. Pemasukan yang

dimiliki organisasi sektor publik kemudian diklasifikasikan

ke dalam dana-dana tersebut sesuai dengan tujuan dan maksud

tertentu. Sistem dana ini dimaksudkan sebagai alat kontrol

apakah suatu dana tertentu telah digunakan sesuai dengan

tujuannya.

Adanya keterbatasan penggunaan dana memberikan implikasi

akan suatu kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban

kepada pihak penyedia dana ( donatur). Oleh karena itu

organisasi-organisasi nirlaba dan institusi pemerintah

menggunakan akuntansi dana ( funds accounting ) untuk

mengontrol dana yang terikat atau dibatasi

penggunaannya(restriced funds) tersebut sekaligus untuk

menjamin adanya ketaatan atas persyaratan yanga ada.

Dana adalah sebuah kesatuan akuntansi tersendiri yang

terpisah berdasarkan tujuan tertentu. Dalam satu dana

itu, terdapat kesatuan akun sendiri yang terdiri atas

aset ( aktiva). Kewajiban dan ekuitas dana. Dengan

demikian, sumber daya suatu organisasi sektor

22

publik  yang terdiri atas dana-dana tersebut dapat di

gambarkan dalam gambar berikut :

 Penggunaan istilah dana bagi organisasi nirlaba dan

institusi pemerintah berbeda dengan istilah dana yang sering

digunakan oleh entitas swasta. Bagi perusahaan komerisal,

dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena

akan di gunakan atau dialokasikan untuk tujuan tertentu.

Sedangkan bagi organisasi nirlaba dan kalangan instansi

pemerintah, dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri.

Dari kesatuan dana-dana yang dimiliki organisasi sektor

publik dapat digolongkan menajdi dua yaitu :

a. Dana yang bisa dibelanjakan ( expendable funds)

Dana yang disediakan untuk membiayai aktivitas-

aktivitas yang bersifat non-business yang menjadi

bagian dari tujuan organisasi sektor publik.

b. Dana yang tidak bisa dibelanjakan (nonexpendable funds)

Dana yang dipisahkan untuk aktivitas-aktivitas yang

bersifat bisni. Digunakan sebagai pendukung

dari expendable funds.

Persamaan Akuntansi Dana

Dalam akuntansi dana dikenal dnegan persamaan akuntansi

sebagai berikut :

23

Dana1A = K+ ED

Dana2A= K + ED

Dana3A = K + ED 

Dana6A = K + ED 

Dana5A = K + ED 

Dana  4A = K + ED

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS DANA 

 Persamaan tersebut tentu saja berbeda dengan persamaan

akuntansi yang kita kenal pada akuntansi keuangan yang digunakan

dalam perusahaan komersial yang berupa : 

AKTIVA = KEWAJIBAN + EKUITAS

Disini terdapat perbedaan yang mendasar antar ekuitas dana

dan ekuitas. Di perusahaan selisih antara aktiva dan utang

adalah ekuitas yang menunjukan adanya kepemilikan pada

perusahaan tersebut oleh pemegang sahamnya. Sementara itu,

di organisasi sektor publik, ekuitas dana tidak menunjukan

adanya kepemilikan siapapun karena memang tidak

ada  kepemilikan individu dalam suatu organisasi sektor

publik.

Basis Akuntansi dan Fokus Pengukuran

Dalam akuntansi dana dikenal istilah basis akuntansi dan

fokus pengukuran . basisi akuntansi menentukan kapan

transaksi dan peristiwa yang terjadi diakui. Contoh, bila

organisasi mengadopsi basis akrual penuh, transaksi diakui

ketika transaksi tersebut memiliki dampak ekonomi yang

subtantif. Kalau yang diadopsi adalah basis kas, transaksi

diakui kalau kas yang berhubungan dengan transaksi tersebut

diterima atau dibayarkan.

Fokus pengukukurana dari suatu entitas akuntansi menentukan

apa yang akan dilaporkan , dengan kata lain jenis aktiva dan

kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan di

laporkan dalam neraca. Konsep basis akuntansi dan fokus

pengukuran ini berhubungan erat dan pemilihan salah satu

akan mengimplikasikan pemilihan yang lain. Contoh kalau

24

basis kas yang dipilih, maka fokus pengukurannya juga atas

kas saja, sehingga implikasinya hanya aktiva lancar kas yang

di laporkan dalam neraca. Perubahan dalam aktiva tetap dan

kewajiban jangka panjang tidak diakui. Misalnya sebuah

organisasi membeli kendaraan seharga Rp.200 juta, jurnal

yang terjadi kalau menggunakan basis kas dengan fokus

pengukuran kas jangka pendek adalah.

Belanja kendaraan    200.000.000

Kas                              200.000.000

Dengan cara tersebut pemerintah tidak akan melaporkan

kendaraan sebagai aktiva di neracanya. Pemerintah akan

mencatat baik kenaikan maupun penurunan kas di laporan

Pendapatan dan Belanja ( fund’s statement of revenues and

expenditure ) atau laporan yang sebanding yang menjelaskan

perubahan dlaam saldo dana. Dampaknya, kendaraan akan

dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli. Yang nantinya akan

ditutup ke ekuitas dana ( fund balance).

Jika suatu entitas mengadopsi basis akrual penuh seperti

diharuskan untuk perusahaan, maka fokus pengukurannya

biasanya meliputi smeua sumber daya ekonomi dan neracanya

akan melaporkan semua aktiva dan kewajiban, baik lancar

maupun tidak lancar.perubahan dalam aktiva tetap bersih dan

kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau

beban. Misalnya, sebuah organisasi membeli kendaraan seharga

Rp 200 juta, jurnal yang terjadi kalau menggunakan basis

akrual penuh adalah:

Kendaraan     200.000.000

Kas                  200.000.000

25

Di banyak lingkungan pemerintahan, basis ekuntansi dan fokus

pengukuran menjadi permasalah tersendiri yang sering kali

menjadi perdebatan. Hal tersebut muncul karena banyak

entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan

berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran

yang berbasis kas pula. Dalam konteks tersebut,

dikembangkanlah basis akuntansi berupa basis kas yang akan

menghasilkan informasi  yang bersifat jangka pendek.

Permasalahan muncul karena entitas tersebut juga dituntut

untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informsi yang

bersifat jangka panjang ( aktiva tetap dan utang jangka

panjang). Dengan kata lain. Dalam lingkungan pemerintahan

seperti itu, ada tuntutan untuk menggunakan basis kas dengan

fokus pengukuran jangka panjang. Dari sinilah berkembang

basis akuntansi yang disebut dengan basis kas yang

dimodifikasi ( cash modified basis).

Dengan basis kas yang dimodifikasi tersebut, transaksi

pembelian kendaraan senilai Rp. 200 juta akan dicatat dalam

dua kali penjurnalan, yaitu :

(1)    Belanja kendaraan           200.000.000

  Kas                                    

200.000.000

(2)    Kendaraan                        200.000.000

           Kas                                    

200.000.000

Jurnal kedua dilakukan untuk memenuhi tuntunan fokus

pengukuran jangka panjang.

26

Terlepas dari apakah suatu entitas melaporkan aktiva dan

kewajiban jangka panjang di neraca dananya, entitas tersebut

harus melakukan kontrol akuntansi atas aktiva dan kewajiban

tersebut. Manajemen dan konstituen lain mungkin ingin tahu

dengan semua sumber daya dan kewajiban entitas tersebut dan

tidak hanya ingin tahu atas aktiva dan kewajiban yang ada di

neraca saja, oleh karena itu, entitas wajib membuat catatan

akuntansi atas aktiva dan kewajiban serta memasukan dalam

laporan keuangan suatu skedul yang tidak hanya menyatakan

mengenai aktiva dan kewajiban tersebut namun juga menunjukan

perubahannya dalam tahun tersebut.

4. Akuntansi Kas ( Cash Accounting )

Penerapan akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas

diterima dan pengeluaran dicatat pada saat kas dikeluarkan.

Kelebihan cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang riil,

actual, dan objektif. Namun, GAAP tidak membenarkan

pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan

kinerja yang sesungguhnya. Dengan cash basis tingkat efisiensi

dan efektifitas suatu kegiatan, program, aktivitas tidak

dapat diukur dengan baik.

Sebagai contoh, penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat

sebagai pendapatan (revenue) bukan utang. Untuk mengoreksi

hal tersebut kebanyakan sistem akuntansi kas tidak hanya

mengakui kas saja tapi juga mengakui aktiva dan utang yang

timbul sebelum terjadi transaksi kas. Namun, koreksi semacam

ini tidak dapat mengubah kenyataan setiap waktu,obligasi

yang beredar dalam bentuk kontrak atau order pembelian yang

dikeluarkan tidak tampak pada catatan akuntansi.

27

Konsekuensinya adalah saldo yang tercatat akan dicatat

overstated. Hal tersebut dapat mengakibtkan pemborosan

anggaran.

5. Akuntansi Akrual ( Accrual Accounting )

Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi

kas. Teknik akuntansi akrual diyakini dapat menghasilkan

laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, akurat,

komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan

ekonomi, social, politik. Basis akrual diterapkan agak

berbeda antara properiority fund (full accrual)

dan governments fund (modified accrual) karena biaya (expense) diukur

dalam properiority fund, sedangkan expendituredifokuskan

pada general fund.

Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama

periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang

dikeluarkan dan atau dialokasikan selama periode akuntansi.

Karena governments fundtidak memiliki catatan modal dan utang

(dicatat dan dikategorikan dalam aktiva tetap dan utang

jangka panjang), expenditure yang diukur, bukan expense.

Berbeda dengan governments fund, yang menjadi kepenting-

an properiority fund dan juga organisasi bisnis adalah net

income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue

ketika diperoleh (earned) dan biaya (expense) pada saat

terjadi (incurred). Dengan kata lain, biaya dicatat ketika

utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan.

Pada governmental fund, hendaknya digunakan modified accrual

basis. Expenditure di – accrued tetapirevenue dicatat berdasarkan

28

cash basis yaitu pada saat diterima bukan pada saat

diperoleh. Pendapatan seperti PPN, PPh, dan fee retribusi

dihitung pada saat kasnya. Salah satu pengecualian

adalah property tax (PBB) yang diaccrued karena jumlahnya dapat

diestimasi secara lebih pasti.

Pengaplikasian accrual basis dalam akuntansi sektor publik pada

dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging of

service yaitu untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan

untuk menghasilkan pelayanan public serta penentuan harga

pelayanan yang dibebankan ke publik. Hal ini berbeda dengan

tujuan pengaplikasian accrual basis dalam sektor swasta yang

dapat digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya

biaya terhadap pendapatan (proper matching cost against revenue).

Perbedaan ini disebabkan karenan pada sektor swasta

orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimumkan

laba (profit oriented) sedangkan pada sektor publik orientasi

difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik (public service

oriented).

Single entry dan double entry

Single entry digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan

utama demi kemudahan dan kepraktisan.  Seiring semakin

tingginya tuntutan, maka perubahan dari single entry menjadi

double entry dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk

diterapkan. Pengaplikasian pencatatan dengan sistem double

entry ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang

auditable dan traceable.

29

30

BAB III

PENUTUP

3.1 SimpulanAda lima macam teknik akuntansi sektor publik yaitu

akuntansi dana (fund accounting), akuntansi anggaran

(budgetary accounting), akuntansi komitmen (commitment

accounting), akuntansi kas, akuntansi akrual. Akuntansi

anggaran merupakan teknik akuntansi yang menyajikan jumlah

yang dianggarkan dengan jumlah aktual dan dicatat secara

berpasangan. Teknik akuntansi anggaran dapat membandingkan

secara sistematik dan kontinyu jumlah anggaran dengan

realisasi anggaran. Akuntansi komitmen adalah sistem

akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat

order dikeluarkan. Akuntansi dana dimaknai sebagai entitas

anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah, termasuk

sumber daya nonkas dan utang diperhitungkan di dalamnya.

Akuntansi kas, pendapatan dicatat pada saat kas diterima,

dan pengeluaran dicatat ketika kas dikeluarkan. Kelebihan

cash basis adalah mencerminkan pengeluaran yang aktual,

riil, dan objektif. Akuntansi akrual diyakini dapat

menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya,

lebih akurat, lebih komprehensif, dan relevan untuk

pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Perbedaan antara akuntansi berbasis kas dengan akuntansi

berbasis akrual adalah basis kas : penerimaan kas -

pengeluaran kas = perubahan kas; basis akrual : pendapatan

- biaya = rugi / laba; pendapatan : penerimaan kas selama

satu periode akuntansi - saldo awal piutang + saldo akhir

piutang; biaya : kas yang dibayarkan selama satu periode31

akuntansi - saldo awal utang + saldo akhir utang. Single entry

digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi

kemudahan dan kepraktisan. Seiring semakin tingginya

tuntutan, maka perubahan dari single entry menjadi double entry

dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan.

Pengaplikasian pencatatan dengan sistem double entry

ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang auditable

dan traceable. Teori memiliki 3 karakteristik, yaitu :

kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang

ada (the ability to explain), kemampuan untuk memprediksi (the ability to

predict), kemampuan mengendalikan fenomena (the ability to control given

phenomena). Pada dasarnya terdapat 3 tujuan dalam mempelajari

teori akutansi, yaitu : untuk memahami praktek akuntansi

yang ada saat ini, mempelajari kelemahan dan kekurangan dari

praktek akutansi yang saat ini di lakukan, memperbaiki

praktek akuntansi yang akan datang. Suatu disiplin ilmu

dapar di klasifikasikan menjadi 5 kelompok, yaitu : ilmu

murni atau abstrak (abstract sciences), ilmu deskriptif (general

descriptive sciences), ilmu derivative (special derivativesciences), ilmu

sipnotis (synoptic sciences), dan ilmu terapan (appliend sciences).

Untuk menghasilkan laporan keuangan sektor publik yang

relevan dan dapat di andalkan terdapat beberapa kendala yang

dihadapi akuntansi sektor publik. Hambatan tersebut adalah :

Obyektivitas, konsistensi, daya banding, tepat waktu,

ekonomis dalam penyajian laporan, materialitas.

32

DAFTAR PUSTAKA

Mardiasmo (2009) “Akuntansi Sektor Publik” Ed. IV, Yogyakarta : C.V Andi Offset.

33

Nordiawan, Dedi. 2006. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:

Salemba Empat.

Buku Akuntansi Intermediate jilid 1 edisi 12 (Donald E.

Kieso).

34