Makalah SPAI Islam Politik

PERKEMBANGAN SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

DALAM PERSPEKTIF ISLAM

MAKALAH

diajukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar Pendidikan

Agama Islam

Oleh

Arini Fadilah 1101706

Bayu Angsena Bastari 1100018

Chindy Alies Chintya L 1106139

Kiki Maya Wulandari 1100067

JURUSAN PENDIDIKAN KIMIA

FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah Swt yang telah melimpahkan

karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang

berjudul “Perkembangan Sistem Demokrasi di Indonesia dalam Perspektif Islam”.

Makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Seminar

Pendidikan Agama Islam. Makalah ini membahas ketidaksesuaian sistem

demokrasi yang berkembang di Indonesia saat ini dibandingkan dengan konsep

demokrasi dalam Islam.

Penulis menyadari bahwa makalah ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab

itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para

pembaca agar penulis dapat membuat karya yang lebih baik. Semoga makalah ini

dapat bermanfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Bandung, 31 Maret 2014

Penulis

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..............................................................................................i

DAFTAR ISI............................................................................................................ii

BAB I PENDAHULUAN........................................................................................1

A. Latar Belakang Masalah................................................................................1

B. Rumusan Masalah.........................................................................................2

C. Tujuan Penelitian..........................................................................................2

D. Manfaat Penelitian........................................................................................3

E. Metode Penelitian.........................................................................................3

BAB II LANDASAN TEORI..................................................................................4

A. Politik............................................................................................................4

B. Konsep Demokrasi Secara Umum................................................................5

C. Demokrasi dalam Sudut Pandang Islam.......................................................5

D. Pelaksanaan Konsep Demokrasi yang Ideal.................................................5

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia............................................................5

F. Dampak Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia terhadap Masalah Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya...............................................................................5

G. Landasan Al-quran dan Hadits terkait Pemerintahan...................................5

BAB III PEMBAHASAN........................................................................................6

A. Analisis Data Hasil Penelitian.......................................................................6

BAB IV PENUTUP.................................................................................................7

A. Simpulan.......................................................................................................7

B. Saran..............................................................................................................7

DAFTAR PUSTAKA..............................................................................................8

LAMPIRAN.............................................................................................................9

ii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara pasti akan berdampak

pada masalah politik, ekonomi, sosial, dan budaya pada negara tersebut.

Namun, hal ini bukan hanya bergantung sistem pemerintahan apa yang

dianut oleh negara tersebut tetapi juga bergantung pada bagaimana

pelaksanaan sistem pemerintahan yang dianut negara tersebut.

Sebagian besar negara yang terdapat di bumi ini menganut sistem

demokrasi. Namun, politik, ekonomi, sosial, dan budaya masing-masing

negara penganut demokrasi tersebut berbeda satu sama lain. Hal ini

disebabkan oleh pelaksanaan sistem demokrasi yang berbeda satu dengan

yang lainnya.

Kebudayaan masyarakat dan sejarah suatu negara mengakibatkan

negara tersebut menjalankan demokrasi sesuai dengan hal tersebut.

Indonesia dengan sejarah pancasila sebagai landasan negara

mengakibatkan Indonesia menerapkan sistem demokrasi pancasila dalam

menjalankan roda pemerintahannya.

Demokrasi yang seharusnya dapat menjadi alat untuk mencapai

kesejahteraan rakyat pada kenyataannya tidak tampak di Indonesia dewasa

ini. Konsep demokrasi yang identik dengan istilah ‘Dari Rakyat, Oleh

Rakyat, dan Untuk Rakyat’ menjadi bias saat ini. Hal tersebut terlihat

ketika para wakil rakyat yang telah dipilih oleh rakyat dan berasal dari

rakyat itu sendiri tidak berpihak kepada rakyat ketika mengambil

keputusan.

Selain itu, fakta-fakta mengenai kehidupan masyarakat Indonesia

yang belum mencapai kata sejahtera menunjukkan pembiasan konsep

demokrasi di Indonesia.

Di zaman globalisasi seperti saat ini, masih terdapat wilayah di

Indonesia yang belum terjamah listrik. (BERITA).

1

2

Pelayanan kesehatan yang baik pun sulit didapatkan oleh masyarakat

kurang mampu. (BERITA).

Layanan pendidikan yang layak di daerah terpencil juga sangat sulit

didapatkan. (BERITA).

Banyak sekali fakta-fakta yang menunjukkan bahwa masyarakat

Indonesia belum mencapai kesejahteraan sesuai dengan tujuan yang ingin

dicapai melalui demokrasi. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat

penyimpangan pada pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan

masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem demokrasi dalam pandangan Islam?

2. Bagaimana sistem demokrasi yang ideal?

3. Apakah sistem demokrasi yang digunakan di Indonesia saat ini sesuai

dengan sistem demokrasi menurut pandangan Islam?

4. Bagaimana dampak penggunaan sistem demokrasi di Indonesia

terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang

berkembang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang tertulis di atas, makalah ini

memiliki tujuan untuk :

1. Mengetahui sistem demokrasi yang sesuai dalam pandangan Islam

2. Mengetahui sistem demokrasi yang ideal

3. Mengetahui perkembangan sistem demokrasi yang diterapkan di

Indonesia serta kesesuaiannya menurut pandangan Islam

4. Mengetahui dampak penggunaan sistem demokrasi yang diterapkan di

Indonesia terhadap aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang

berkembang.

3

D. Manfaat Penelitian

Penyusunan makalah ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara

teoritis dan praktis. Secara teoritis makalah ini diharapkan dapat

bermanfaat dalam mengembangkan ide dan pemikiran kritis terkait politik

yang berkembang di Indonesia. Secara praktis makalah ini diharapkan

dapat bermanfaat sebagai media yang menjadi sumber ilmu pengetahuan.

E. Metode Penelitian

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

dengan metode wawancara kepada beberapa narasumber yang memiliki

pengetahuan luas dan mendalam terkait materi yang diangkat dalam

makalah ini. Selain itu, dilakukan pula kajian literatur untuk menunjang

informasi dalam pembahasan makalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Politik

Politik (dalam bahasa Yunani: politikos, yang berarti dari, untuk,

atau yang berkaitan dengan warga negara, dari bahasa Inggris; politic

(adj): bijaksana, beradab, berakal, yg dipikirkan) menurut Ariestoteles

dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Maka apabila dihubungkan dengan konteks kenegaraan maka politik

merupakan jalan yang dilalui bersama baik oleh rakyat maupun

pemerintah yang berkuasa untuk membangun suatu negara yang makmur

dan sejahtera sesuai dengan cita-cita suatu negara tersebut. Jika dilihat dari

sudut pandang yang lain, ada beberapa pengertian dari politik itu sendiri,

yaitu antara lain :

1. Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan

pemerintahan dan negara

2. Politik merupakan kegiatan yang diarahakan untuk mendapatkan

dan mempertahankan kekuasaan dimasyarakat

3. Politik adalah segala sesuatu tentang proses perumusan dan

pelaksanakan kebijakan publik

4. Dalam ilmu politik, politik dipandang sebagai proses pembentukan

dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain

berwujud proses pembuatan keputusan, khususnya dalam negara.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas ada beberapa elemen

penting dalam politik yaitu pemerintahan, kekuasaan, masyarakat dan

negara. Dalam prosesnya dua dari keempat elemen tersebut yaitu

pemerintah dan kekeuasaan dicapai melaui sistem pemerintahan yang

dianut oleh suatu negara itu sendiri salah satunya adalah demokrasi.

4

B. Konsep Demokrasi Secara Umum

Kata demokrasi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu demos

yang berarti rakyat dan kratos yang berarti kekuasaan. Dalam ilmu

sosiologi, demokrasi adalah sikap hidup yang berpijak pada sikap egaliter

(mengakui persamaan derajat) dan kebebasan berpikir.

Demokrasi digunakan banyak negara sistem pemerintahan suatu

negara karena demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang

paling adil karena selalu mengutamakan rakyat. Karena pemerintahan

terdiri dari rakyat yang begitu banyak, maka kepuasan dan kenyamanan

rakyat adalah tujuan utama dari sebuah negara menjaga warganya agar

aman dan damai. Sehingga dapat dikatakan bahwa kekuasaan ada di

tangan rakyat, karena kebanyakan yang kita lihat di negara-negara yang

tidak menerapkan sistem demokrasi rakyat menjadi tertindas karena tidak

keberdayaannya, dan menjadi tidak punya harapan karena kelemahan yang

dibuat oleh penguasa terjadi kesenjangan sosial yang begitu besar antara

rakyat dan penguasa yang menindas tersebut. Demokrasi selalu

mengutamakan rakyat, rakyatlah yang menjadi raja. Sehingga kekuatan

selalu berada di tangan rakyat.

C. Demokrasi dalam Sudut Pandang Islam

D. Pelaksanaan Konsep Demokrasi yang Ideal

E. Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

F. Dampak Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia terhadap Masalah Politik, Ekonomi, Sosial, dan Budaya

G. Landasan Al-quran dan Hadits terkait Pemerintahan

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Data Hasil Penelitian

6

BAB IV

PENUTUP

A. SimpulanDari hasil penelitian melalui wawancara dan kajian literatur, dapat

disimpulkan bahwa dalam Islam tidak ada istilah demokrasi. Namun, nilai-

nilai demokrasi ada yang sesuai dengan ajaran Islam seperti prinsip

musyawarah. Perbedaan yang mendasar dari demokrasi secara global dan

kekuasaan dalam Islam adalah dalam demokrasi kekuasaan tertinggi

berada di tangan rakyat , sedangkan dalam Islam kekuasaan adalah

amanah dari Allah dan kekuasaan tertinggi adalah dari Allah.

Sistem demokrasi yang ideal sendiri adalah yang dapat mencapai

tujuan yang ingin dicapai melalui demokrasi, yaitu kesejahteraan rakyat.

Dalam Indonesia sendiri, masih terdapat penyimpangan yang terjadi dalam

menggunakan demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejateraan rakyat.

Pelaksanaan demokasi di Indonesia memberikan berbagai dampak

positif dan negatif dalam hal politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

B. Saran

Dalam

7

DAFTAR PUSTAKA

8

LAMPIRAN

Hasil Wawancara dengan Narasumber (Encep Supriatna)

P : Apakah makna politik dalam Islam?

N : Makna politik dalam pandangan Islam, merujuk pada buku Khilafah dan

Kerajaan, politik itu sama dengan kekuasaan. Kalau dalam Islam

sebenarnya ada wakala, atau diwakilkan maka ada istilah Khalifah =

pemimpin, negaranya = khilafah. Itu ada dalam sejarah Islam, misalnya

khulafa al-rasyidin (Khalifah yang 4) memimpin selama 13 tahun,

Hummaya 90 tahunan, Abbasiyah sampai abad ke 13. Jadi intinya politik

itu kekuasaan, kekuasaan dalam Islam itu amanah, yang didasarkan pada

nilai-nilai Illahiyah (keTuhanan) jadi bukan diambil dari rakyat begitu

saja, tapi ada mandat dari Tuhan. Seorang pemimpin itu harus yang

memiliki kriteria seperti: Islam, akhil baligh, adil, integritas, dan jujur. Ya

sama dengan Nabi lah ada siddik, amanah, fatonah, tabligh dsb. Jadi

sebetulnya dalam terminologi Barat sama saja tapi disini penekanannya ke

amanah.

P : Seperti apa sistem politik yang diterapkan dalam zaman nabi Muhammad?

N : Islam tidak mengatur secara rinci mengenai sistem politik. Tetapi kita lihat

para ulama tidak menunjukkan pola yang sama, dari nabi Muhammad

meninggal ke Abu Bakar, Abu Bakar menjadi penggantinya itu karena

dipilih langsung oleh ummat Islam terutama oleh kaum Muhajirin dan

kaum Anshor. untuk memilih Umar kan, Umar meninggal dia memilih tim

formatur enam orang: Abdurohman bin Auf, Saad bin Abdul waqas,

Utsman, Ali, Abdullah bin Ummar, bertujuan untuk memilih siapa kira-

kira yang cakap diantara mereka, bahkan ada pemungutan suara juga disitu

dan terpilihlah Utsman. Nah kemudian Ali, Ali itu di bai’at secara

langsung ketika Utsman meninggal oleh Saad, Ubaidah dsb. Intinya

musyawarah mufakat.

P : Berarti pada masa khulafa al-rasyidin pernah ada voting juga ya Pak?

10

N : Ada. Pada masa memilih Utsman itu, jadi karena draw 3:3 akhirnya

Abdullah bin Ummar memilih Utsman. Total suara jadi 4:3 sehingga

dimenangkan oleh Utsman itu atas lobi Abdurrohman bin Auf. Abdulah

bin Ummar, anaknya Ummar bin Khatab tidak punya hak untuk dipilih,

tetapi hanya punya hak memilih. Upaya ini dilakukan untuk menghindari

KKN.

P : Apakah saat ini masih ada negara yang menerapkan sistem politik Islam?

N : Kalau zaman sekarang di negara-negara yang penduduknya mayoritas

Islam, ada, seperti Arab Saudi, ada putra mahkota, pokonya negara-negara

yang mengklaim dirinya sebagai negara Islam, seperti Republik Islam

Pakistan (yang saya kaji), negara-negara di Timur tengah rata-rata masih

menggunakan sistem monarki, tetapi monarki konstutional, jadi sudah ada

pembatasan, ada UUD, yang dilandaskan pada syariat Islam seperti di

Arab Saudi itu. Jadi pasang surut hubungan Islam dengan kekuasaan itu

ada dinamika dari waktu ke waktu. Apalagi nanti dengan munculnya

demokrasi dari Barat.

P : Apakah ada istilah demokrasi dalam Islam?

N : Demokrasi dalam Islam jika merujuk pada pendapatnya, siapa ya saya lupa

tokohnya. Ia menganggap bahwa tidak ada konsep demokrasi dalam Islam.

Tetapi nilai-nilai demokrasinya ada, yaitu prinsip musyawarah, kan

pemilihan khulafa al-rasyidin itu ada musyawarah, jadi berbai’at misalnya

dari Abu Bakar ke Ali itu kan hasil musyawarah mufakat. Jadi dalam

demokrasi itu ada nilai-nilai yang selaras dengan Islam yaitu prinsip

musyawarah. Kan ada hadisnya “Hendaklah kalian bermusyawarah dalam

memutuskan suatu perkara, dan hendaknya masalah itu diselesaikan

dengan cara yang damai yang baik diantara kalian”. Demokrasinya berasal

dari Barat, yaitu kekuasaan dari, untuk, oleh rakyat sementara dalam Islam

kan dari Tuhan, kekuasaan itu merupakan mandate/amanah yang

diberikan, memang dari rakyat juga.

P : Berarti demokrasi yang berkembang saat ini tidak sesuai dengan

demokrasi dalam Islam?

N : Ya, bukan dari Islam tapi ada nilai demokrasi yang selaras dengan Islam

yaitu prinsip musyawarah mufakat dalam pengambilan keputusan. Artinya,

nilai-nilai itu tidak mesti berasal dari Islam jika nilainya tidak bertentangan

boleh juga kita adopsi. Misalnya mengapa dulu Nabi mengeluarkan sabda

‘kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina’. Cina itu kan bukan negara Islam

walaupun ada juga umat Islam disana ya. Saat Abdul bin Wakaf meninggal

kan disana, jadi abad ke 7 Islam sudah masuk ke Cina, artinya Nabi

mensyinyalir adanya nilai Islam disana, tidak kemudian jadi haram kan.

Jadi walaupun itu bukan berasal dari Islam jika selaras dengan nilai Islam

boleh kita ambil. Sekarang ilmu yang kita pelajari ini, terutama ilmu alam,

ya itu ada yang berasal dari Islam ada yang dikembangkan oleh ilmuan

Barat. Kan tidak kemudian menjadi haram untuk dipelajari.

P : Menurut pandangan Bapak, perkembangan demokrasi di Indonesia itu

seperti apa?

N : Di Indonesia itu demokrasi pancasila, bukan demokrasi pure Barat. Jadi

demokrasi itu menurut teman saya ya, inilah salahnya Amerika yang

sebagai rumahnya demokrasi selalu memaksakan demokrasi harus seperti

demokrasi Barat, padahal demokrasi diterapkan harus sesuai dengan

kondisi geografis, psikologis, sosiologis dan antropologis suatu bangsa,

misalnya demokrasi itu belum tentu cocok diterapkan di Timur tengah

yang masyarakatnya kesukuan (fabilah fabilah). Ketika misalnya Saddam

Husein digulingkan sekarang kan sering terjadi pemboman dimana-mana,

jadi dibutuhkanlah pemimpin yang sedikit otoriter tetapi menurut

pandangan Barat otoriter itu jelek, padahal kan tidak. Di Arab saja, suku

nya ada 8, diantaranya itu Audz, Fakrad, Bani Adi, Bani Tamin, Bani

Angso Haish, Quraisy, jadi harus ada pemimpin yang kuat dan otoriter,

otoriter yang baik tapi. Demokrasi yang di Indonesia pun bukan demokrasi

Barat, tetapi pancasila sebagai nilai-nilai luhur dari bangsa kita. Pancasila

digali dari aspek Hindu, Budha, Islam, dan Barat, dikarnakan kita pernah

dijajah dari beberapa bangsa.

P : Menurut Bapak, penerapan sistem demokrasi di Indonesia saat ini lebih

memberikan dampak positif atau negatif?

N : Sebetulnya jika dilihat dari dinamika umat Islam, demokrasi itu lebih

banyak maslahatnya, contohnya pada pengambilan keputusan yang

berdasarkan suara paling banyak, terbukti tidak sedikit dari kita yang

menang di parlemen dll. Itu mayoritas agama Islam, walaupun Islamnya

macam-macam. Jadi demokrasi itu dalam pandangan saya, untuk

kemaslahatan umat Islam itu bagus.

P : Apakah Bapak setuju bila Indonesia menjadi Negara Islam?

N : Saya tidak akan jawab setuju atau tidak. Tetapi dilihat dari aspek

historisnya, negara Islam Indonesia itu alami pasang surut, dari zamannya

Karto Suwiryo mendirikan DITI, Kahar Muzakar, dan Daud di Aceh. Jadi,

memang wacana pendirian negara Islam di Indonesia itu sudah lampau.

Dari hasil perjanjian rumit seperti saat merumuskan piagam Jakarta dan

UUD, kita harus percaya pada kader-kader itu mengapa mereka tidak

mendirikan negara Islam. Walaupun di sisi lain, kita kecewa dengan

penghapusan 7 kata itu pada Pancasila, konon katanya ada utusan dari

Indonesia bagian Timur menghadap bung Hatta jika itu tidak dihapus,

mereka akan dirikan negara sendiri. Dengan wise, para kader ahli agama,

ada kiayi Bagus Hadi Kusumo dari Muhamadiyah, KH. Wahid Hasyim

Ayahnya Gusdur dari NU duduk sejalan dengan panitia Sembilan PPKI

untuk menghapus 7 kata itu. Nah kita harus percaya pada mereka.

Buktinya seluruh sila-sila dalam pancasila itu selaras dengan Islam

menurut saya, karena ada sila keTuhanan yang Maha Esa, artinya tauhid

kan. Jadi itu sudah final. Wacana itu boleh saja harus diakui, karena

memang dulu zaman khilafah itu pernah ada juga tapi itu semuanya tidak

mulus. Bayangkan dari 4 khulafa al-rasyidin, 3 meninggal dengan cara

dibunuh, yang satu selamat yaitu Abu Bakar (meninggalnya normal).

Umar oleh Yahudi, Utsman bin Affan sampe sekarang tidak tahu

pembunuhnya siapa karena kejadiannya saat demo dimalam hari, pendemo

masuk ke rumah Utsman saat beliau sedang mengaji diterangi lampu

cempor sehingga itu tidak jelas. Makanya dari golongan Bani Ummayah

itu menuntut kepada Ali yang pengganti Khalifah supaya bisa menemukan

siapa pembunuh Utsman tetapi sampai sekarang tidak ada yang tahu.

Terakhir Ali, oleh seorang Islam militan golongan Hawarid yang kecewa

atas perdamaian Ali dengan Muawiyah bin Abu Sofyan namanya Abduloh

bin Abu Muldjan, ia adalah seorang Islam fanatik, sholeh. Tapi kenapa

bisa membunuh? Kembali jika orang sudah benci, walaupun seorang

sholeh bisa saja tergoda untuk membunuh pemimpinnya sendiri. Ali

dibunuh saat hendak mengimami sholat, ditengah jalan ia ditikam

punggungnya. Setelah pemerintahan Ali ke Abu Sofyan, khalifah Husein

bin Ali sempat memegang pemerintahan selama 6 bulan lalu dibunuh oleh

anaknya Abu Sofyan. Dinasti Muawiyah runtuh, khalifah Marwan dibunuh

juga oleh Abdul Abbas (pendiri dinasi Abbasiyah) kepalanya dipenggal.

Itu dalam khilafah looh. Jadi, jika sekarang ingin mendirikan negara Islam,

perjalanannya tidak selamanya mulus. Wacana itu boleh-boleh saja, tapi

ingin mengembalikan kejayaan, kejayaan yang mana tepatnya.

P : Saat ini masih adakah negara Islam seperti yang ada pada zaman

Rasulullah?

N : Tidak ada. Arab Saudi, sistemnya monarki hereditas. Zaman Nabi kan

harusnya kepemimpinan diturunkan pada anaknya tetapi tidak. Bagusnya

khulafa al-rasyidin, karena tidak ada istilah keturuan. Masuk ke dinasti

Ummayah, jadi monarki hereditas, Ummayah meninggal digantikan

anaknya, karena meniru Romawi Timur dimana ibukotanya

Constantinople direbut oleh Turki. Utsmani abad ke 15, meniru gaya

Barat, tadinya musyawarah menjadi monarki. Kepemimpinan Ummar bin

Abdul Aziz, bagus. Ia jalan-jalan melihat kondisi rakyatnya. Selain itu, ia

menjadi salah satu khalifah yang dikenal sederhana, dikarenakan saat

menerima tamu yang bukan membahas urusan negara, cempornya

dimatikan karena ia menganggap itu sama saja dengan korupsi.

P : Terdapat istilah bahwa “Voting adalah Jalan Setan” bagaimana menurut

Bapak? Apakah mungkin dalam pemilihan pemimpin pemerintahan di

Indonesia dilakukan dengan musyawarah?

N : Pemilihan itu kan minta pendapat, tapi tidak melihat kualitas, hanya

kuantitas saja. Hakikatnya minta pendapat, ketika tidak ada titik temu

maka di ambil suara terbanyak. Voting itu kan dari Barat. Ada istilah

“Suara rakyat suara Tuhan”, saya tidak setuju. Jika rakyat sepakat pada

keputusan yang salah, itu akan menjadi benar. Misalnya miras dan

pelacuran. Harusnya suara rakyat disesuaikan dengan suara Tuhan,

guideline-nya dari Al-quran dan Hadist. Pemikiran manusia kan bisa saja

salah.

P : Terkait partai politik, saat ini banyak partai Islam namun pada

kenyataannya kurang diminati oleh rakyat, bagaimana tanggapan Bapak

mengenai fenomena ini?

N : Masyumi, dibubarkan oleh Soekarno karena dianggap membahayakan.

Sukarno ingin PNI yang menonjol, dia diangkat jadi pemimpin, sistemnya

menjadi demokrasi terpimpin Masyumi tidak setuju sehingga menolak di

parlemen, dan akhirnya dibubarkan. Sebelum orde baru, tahun 1955

dengan adanya makslumat X dari bung Hatta, bermuncullah partai-partai

pemilu pertama. Ada 4 suara tertinggi,yaitu Masyumi, PNI, PKI dan NU.

Dari situ, mereka diberi mandate untuk membuat UUDS, tapi tidak sesuai

dan mandeg. Oleh karena itu, setahun kemudian kembali lagi ke UUD

1945 hasil amandemen. Kenapa kurang populer, menurut Eep Saefulah

Fatah partai politik Islam itu berdasarkan aliran, misalnya PAN itu

alirannya Muhamadiah, PKB itu NU, PBB dari Masyumi, tokoh PBB

Yusril itu dari Masyumi, M.S. Kaban dari HMI. Menurut pendapatnya Cak

Nur “Islam Yes, partai Islam No”. Kenapa? Karena partai Islam sering

gontrok-gontrokan, ketika memimpin pun tidak menunjukan sikap Islam,

kurang toleran dan kurang simpatik. Islam itu dianggap sebagai penarik

massa saja akibatnya jualannya kurang laku, serta karena lebih inklusif.

Persis itu condong ke PBB.

P : Apakah sistem politik di Indonesia ini ada yang harus diperbaiki? Jika ada,

sisi mana yang harus diperbaiki?

N : Sistem politik Indonesia harus diperbaiki, misalnya pemilu. Demokrasi

hanya alat bukan tujuan. Sistemnya bisa diganti-ganti saja, yang penting

rakyat sejahtera. Sistem pemilu dan pilkada yang butuh biaya banyak,

kenapa tidak di satu paketkan agar hemat. Provinsi tidak perlu pilkada,

tunjuk saja Sarjana yang sudah sesuai. Tetapi untuk yang berada di

otonomi daerah calegnya boleh dipilih lewat pemilu, supaya tidak beli

kucing dalam karung. Umumnya, setelah duduk di DPR, mereka bukan

wakil rakyat tapi wakil partai.karena mereka takut pada partai. Misalnya

keputusan kenaikan harga BBM, jika partai setuju dan rakyat menolak,

tetapi saja keputusan itu dijalakan. Jadi pemilu yang sekarang ini high

cost, dan tidak transparan.

P : Menghadapi pemilu yang sudah di depan mata ini, menurut Bapak,

sebaiknya kita memilih atau menjadi golput saja?

N : Itu kan hak. Menurut saya,jika kenal dengan calonnya dan tahu

backgroundnya, lebih baik gunakan hak pilih. Tapi saat blank, kita

gunakan hak pilih itu sama seperti memberi cek kosong, kita rugi, mereka

untung. Kalaupun memilih, gunakan hak pilih dengan cerdas. (tahu

background).

P : Bagaimana tanggapan Bapak terkait fenomena kuota 30% wanita yang

duduk di kursi DPR?

N : Masalah perempuan jadi pemimpin masih jadi perdebatan para ahli.

Perempuan lebih banyak halangan nya. Kemudian, merujuk pada tradisi di

Arab, perempuan itu di marginalkan, anak bayi perempuan dikubur hidup-

hidup. Perempuan dianggap aib, karena tidak bisa diajak perang. Zaman

Jahiliah, ada prakter poliandri. Islam datang untuk angkat hak perempuan.

Di beberapa kesultanan, perempuan pernah memimpin, misalnya: Aceh

dan Banten ketika Sultan Maulana Muhamad meninggal, anaknya masih 6

tahun, maka perwaliannya oleh Ibundanya. Jadi bila ada laki-laki yang

lebih kompeten, utamakan laki-laki, kecuali situasi memaksa perempuan

boleh memimpin. Pada ayat-ayat Al-quran pun lebih mendukung laki-laki

jadi pemimpin. Islam itu ada aspek eksoterism (fenomena budaya).

Mengenai kepemimpinan perempuan, boleh-boleh saja kalo tidak ada laki-

laki yang kompeten. 30% itu agar menjaga parlemen tidak laki-laki saja.

Misalnya partai Hanura pada dapil Jabar 6 menempatkan 10 laki-laki, agar

tidak gugur harus menempatkan 3 calon perempuan, yang penting ada

perwakilan dari perempuan. Kedepannya, ketika golongan laki-laki sudah

wise tidak perlu 30% lagi, termasuk di Menteri pemberdayaan perempuan,

artinya peran perempuan sudah dianggap sama sehingga tidak perlu lagi

adanya Menteri pemberdayaan perempuan. Pondasi bangsa hebat itu

berasal dari Ibu-ibu yang hebat di keluarganya. Perempuan di parpol itu

untuk memberdayakan perempuan yang dirasa masih dikesampingkan.

Dokumentasi