Makalah Politik Hukum Notaris.docx

8/17/2019 Makalah Politik Hukum Notaris.docx

1/22

MAKALAH

POLITIK HUKUM TENTANG KEDUDUKAN NOTARIS SELAMA

MENJADI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

Muhammad Sidiq Ilmih

MKN. 03. II. !"033#

MAGISTER KENOTARIATAN

$AKULTAS HUKUM

UNIERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

%0!"

&A& I

PENDAHULUAN


2/22

A. La'a( &)la*a+,

Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana yang diterangkan dalam

penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian maka segala

sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan

harus berlandaskan dan berdasarkan atas hukum, sebagai barometer untuk

mengukur suatu perbuatan atau tindakan telah sesuai atau tidak dengan

ketentuan yang telah disepakati.

Dalam setiap lima tahun sekali, Negara Indonesia memiliki suatu pesta

akbar yang mana pesertanya adalah seluruh rakyat Indonesia yang peduli

terhadap keadaan bangsanya. esta akbar yang menghabiskan biaya yang

sangat besar tersebut dinamakan pemilihan umum !selanjutnya disebut

emilu".

emilu merupakan intrumen penting dalam negara demokrasi yang

menganut sistem per#akilan. $ereka yang terpilih dianggap sebagai orang

atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau ke#ajiban untuk bi%ara dan

bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik.

ada pokoknya mereka yang akan maju me#akili partai politik tertentu

tersebut pasti memiliki sebuah kepentingan akan dari dirinya dan

golongannya.

&alah satu kelompok yang berminat akan duduk sebagai anggota

de#an di parlemen tersebut adalah pro'esi notaris. Di Indonesia, notaris

bertidak sebagai pelayan masyarakat. (al ini karena notaris adalah pejabat

1


3/22

yang diangkat oleh pemerintah untuk melayani kebutuhan masyarakat akan

dokumen-dokumen legal yang sah, namun seorang notaris di luar jabatannya

adalah orang yang memiliki kedudukan yang sama dengan orang yang lain

!e)uality be'ore the la#".

Notaris dalam menggunakan haknya untuk bisa duduk me#akili

masyarakat sebagai anggota de#an, diatur dalam*

1. Undang-undang Nomor + ahun 1 tentang Undang-undang emilu

pasal 51 ayat !" huru' g.

. UU/N, khususnya pasal 10 huru' d menyatakan notaris dilarang

merangkap sebagai pejabat negara2. Dalam ketentuan UU/N, apabila

notaris yang terpilih menjadi anggota de#an, di#ajibkan mengambil %uti.

3. asal + ayat !1" huru' e UU/N, jika notaris merangkap dengan jabatan

Negara, hal ini merupakan alasan untuk memberhentikan sementara

notaris dari jabatannya.

4. asal 11 ayat !1" dan !" UU/N, /ika seorang notaris akan diangkat

menjadi pejabat negara maka #ajib mengambil %uti selama memangku

jabatan sebagai pejabat negara dan #ajib mengangkat notaris pengganti

yang akan menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku

jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas

jabatannya sebagai notaris.

&. Rumu-a+ Ma-alah

1. agaimanakah kaitannya politik hukum dalam pro'esi jabatan notaris

2


4/22

. agaimana status hukum seorang notaris yang menjadi anggota De#an

er#akilan 6akyat, apakah harus %uti atau tidak berpraktek

3. &iapa yang bertanggung ja#ab terhadap akta yang dibuat oleh notaris

sebelum menjadi anggota De#an er#akilan 6akyat

. Tu/ua+ P)+uli-a+

1. Untuk mengetahui kaitan politik hukum di dalam pro'esi jabatan notaris

. Untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana status hukum seorang

notaris yang menjadi anggota De#an er#akilan 6akyat

3. Untuk memberikan penjelasan tentang siapa yang bertanggung ja#ab

terhadap akta yang dibuat oleh notaris sebelum menjadi anggota De#an

er#akilan 6akyat.

&A& II

PEM&AHASAN

3


5/22

A. Kai'a+ Pli'i* Hu*um Dalam P(1)-i Ja2a'a+ N'a(i-

olitik adalah kegiatan dalam suatu usaha politik atau negara yang

menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem tersebut dan bagaimana

melaksanakan tujuannya. &ementara itu, hukum adalah peraturan-peraturan

yang dibuat oleh badan yang ber#enang yang berisi perintah ataupun larangan

untuk mengatur tingkah laku manusia guna men%apai keadilan, keseimbangan

dan keselarasan dalam hidup.

olitik hukum adalah aspek-aspek politis yang melatar belakangi

proses pembentukan hukum dan kebijakan suatu bidang tertentu, sekaligus

juga akan sangat mempengaruhi kinerja lembaga-lembaga pemerintahan yang

terkait dalam bidang tersebut dalam mengaplikasikan ketentuan-ketentuan

produk hukum dan kebijakan, dan juga menentukan kebijakan-kebijakan

lembaga-lembaga tersebut dalam tatanan praktis dan operasional.

olitik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan

di%abut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk

men%apai tujuan negara seperti yang ter%antum di dalam pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945.

&atu tujuan politik hukum Indonesia adalah adanya penegasan pada

keberadaan notaris sebagai salah satu pelaksana hukum, berarti notaris

penegasan 'ungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan pembinaan

anggotanya. Dan salah satu pelaksana hukum itu sendiri adalah notaris.

Dengan telah mendapat hak yang legal untuk menangani perhubungan hukum

antar masyarakat. &elain itu, akta yang dibuat oleh notaris merupakan suatu

4


6/22

produk hukum yang diakui kebenarannya, yaitu suatu produk yang lahir oleh

kebijakan politik hukum.

&. S'a'u- Hu*um S)(a+, N'a(i- a+, M)+/adi A+,,'a D)4a+

P)(4a*ila+ Ra*a'

/abatan notaris merupakan suatu lembaga yang di%iptakan oleh negara

yang baik ke#enangan atau materi muatannya tidak berdasarkan pada

peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan

#e#enang yang timbul dari freis ermessen yang dilekatkan pada administrasi

negara untuk me#ujudkan suatu tujuan yang dibenarkan oleh hukum. ro'esi

notaris disebut juga sebagai salah satu penegak hukum karena notaris

membuat alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian.

$asalah rangkap jabatan menjadi perdebatan dalam perpolitikan

nasional muaranya adalah*

1. enolakan bagi seseorang yang menduduki posisi ganda, entah itu diposisi

eksekuti' maupun legislati' dan disaat yang sama dianya memimpin partai

politik.

. Dipandang bah#a tidak etis dua jabatan dipimpin atau dikendalikan oleh

satu orang.

3. erpotensi terjadinya benturan kepentingan yang bisa saja merugikan

kepentingan yang si'atnya lebih besar.

4. $odel rangkap jabatan yang paling disorot adalah dalam bentuk jabatan

eksekuti' dan legislati'.

5


7/22

&e%ara umum tidak ada perdebatan mengenai dilarangnya rangkap

jabatan notaris dengan pejabat negara apabila dilihat dari UU/N saja. Dalam

asal 10 huru' d juncto asal 11 ayat !1" mengenai larangan notaris yang

merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan apabila notaris tersebut terpilih

menjadi pejabat negara maka notaris tersebut #ajib mengambil %uti selama

menjabat sebagai pejabat negara tersebut. /ika menurut asal 11 ayat !1" dan

!" UU/N, untuk Notaris #ajib mengangkat Notaris engganti yang akan

menerima protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai

ejabat Negara, maka Notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai

Notaris !asal 11 ayat !3" 7 !8" UU/N" maka dapat dikategorikan bah#a

Notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan

namanya dipakai oleh Notaris engganti, artinya papan namanya sebagai

Notaris tetap ada !dipasang" atau tidak diturunkan.

ermasalahan perdebatan mun%ul setelah adanya undang-undang

emilu tahun 1, dimana dalam asal 51 ayat !" huru' g, yang mengatakan

bah#a mereka yang mau men%alonkan menjadi anggota D6 !pejabat negara"

harus membuat pernyataan bersedia untuk tidak berpraktek sebagai notaris dan

menurut asal 3 eraturan epala N Nomor 1:8 #ajib berhenti dan

berdasarkan asal 1 huru' l dan 51 ayat !" huru' g Undang-Undang

6epublik Indonesia Nomor 1 ahun + jun%to Undang-Undang No. +

ahun 1 tentang emilihan ;nggota D6, DD, dan D6D, Notaris:;

dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas jabatannya sebagai

Notaris:; sama sekali, artinya kalaulah Notaris:; yang menjadi

6


8/22

anggota legislati' tersebut dengan memakai Notaris enggganti masih

dikategorikan 2praktek2 atau menjalankan tugas jabatannya, maka menurut

asal 1 huru' l dan 5 ayat !1" huru' l Undang-Undang 6epublik Indonesia

Nomor 1 ahun + dilarang praktek, dengan kata lain Notaris:; yang

bersangkutan bukan lagi harus %uti, tapi harus mengundurkan diri atau

berhenti tetap sebagai Notaris:; dan menyerahkan protokolnya kepada

Notaris:; lain dan menurunkan papan namanya dan menutup kantornya.

arena mengundurkan diri, maka dengan konsekuensi hukum, jika setelah

menjalankan tugas sebagai anggota legislati', akan praktek kembali sebagai

Notaris:;, maka kepada yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai

Notaris:; baru yang harus menempuh prosedur pengangkatan sebagai

Notaris:; baru, misalnya harus melihat 'ormasi pengangkatan

Notaris:;, juga ikut ujian ; lagi, dengan kata lain tidak lain tidak

diperlukan keistime#aan apapun pada dirinya atau perlakukan khusus kepada

yang bersangkutan. Ini artinya notaris yang terpilih menjadi anggota D6

tidak boleh membuka kantornya dengan kata lain tidak berpraktek, karena

kekha#atiran terjadinya penyalahgunaan dalam praktek notaris ketika

seseorang menjadi pejabat negara, dikha#atirkan tidak terkonsentrasinya

anggota D6 untuk menjalani kedua tugas pro'esi yang berat itu pada #aktu

yang bersamaan.

&e%ara normati' kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan,

yaitu menurut menurut asal 11 ayat !1" dan !" juncto ayat !3" 7 !8" UU/N"

%ukup %uti saja, dan setelah selesai %uti dapat mengambil kembali &urat

7


9/22

eputusan !&-nya" untuk menjalani tugas jabatan sebagai Notaris, menurut

asal 3 eraturan epala N Nomor 1:8 #ajib berhenti, sedangkan

menurut asal 1 huru' l dan 5 ayat !1" huru' l Undang-Undang 6epublik

Indonesia Nomor 1 ahun +, Notaris:; dilarang berpraktek.

erdapat Undang-Undang yang mengatur larangan rangkap jabatan*

1. asal 10 huru' d UU/N !notaris dilarang merangkap jabatan sebagai

pejabat negara",

. asal 11 ayat !1" UU/N dan asal 0 ayat !" huru' % UU/N !;pabila

notaris tersebut terpilih menjadi pejabat negara, maka notaris tersebut

di#ajibkan mengajukan %uti kepada $ mengenai permohonan %uti

notaris yang jangka #aktunya lebih dari 1 !satu" tahun.

$engingat masa jabatan pejabat negara !D6" ialah 5 !lima" tahun,

masalah status hukum yang timbul adalah apakah notaris harus %uti atau

berhenti.

&ebagai seorang notaris harus tunduk terhadap UU/N sabagai hukum

'ormil yang mengatur tentang jabatan notaris, yaitu di#ajibkan mengajukan

%uti kepada $ dan menunjuk notaris pengganti selama menjabat menjadi

anggota de#an. &esuai asal 11 ayat !1 dan " UU/N. Dengan hanya %uti

berarti kantornya notaris tersebut masih tetap buka, dimana kantornya terdapat

notaris pengganti yang ditunjuk oleh notaris yang terpilih menjadi anggota

D6. Dengan kata lain, yang %uti hanya jabatanya saja, sedangkan orangnya

tetap sebagai notaris. &eharusnya rekan notaris harus memilih salah satu.

Dengan hanya %uti berarti notaris yang menjadi anggota D6 tetap sebagai

8


10/22

pejabat umum, hanya saja dia tidak dapat menanda tangani akta. Di samping

itu hanya dengan mengajukan %uti, ditakutkan akan mengurangi eksistensi dari

seorang notaris yang menjabat juga menjadi anggota D6. ah#asanya

notaris yang menjadi anggota D6 apabila hanya mengajukan %uti, berarti

notaris tersebut hanya tidak dapat membuat akta dan menandatanganinya,

namun notaris tersebut tetap saja menjabat sebagai pejabat umum. Dengan

masih terpajangnya papan nama dan terbukanya kantor notaris yang %uti

selama menjadi anggota D6, maka notaris masih menerima klien. edanya

notaris penerima protokol yang melayani, namun notaris penunjuk masih

mendapatkan honor dari klien notaris pengganti.

$engenai notaris harus berhenti dari jabatannya apabila terpilih

menjadi D6 juga diungkapkan bah#asanya aturan hukum yang mengatur

kedudukan notaris yang menjadi anggota D6 tersebut se%ara substansi sangat

berbeda.

1. erdasarkan asal 11 ayat !1" dan !" UU/N, untuk notaris #ajib

mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya, dan

setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris

dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris !asal 11 ayat !3"

jun%to !8" UU/N".

. &edangkan menurut asal 1 huru' l dan 5 ayat !1" huru' l Undang-

undang emilu, notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan

tugas jabatannya sebagai notaris.

9


11/22

3. Untuk Notaris #ajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima

protokolnya, dan setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat

negara, maka notaris dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai

Notaris !asal 11 ayat !3" jo !8" UU/N" maka dapat dikategorikan bah#a

notaris yang bersangkutan masih berpraktek, meskipun jabatannya dan

namanya dipakai oleh notaris pengganti, artinya papan namanya sebagai

notaris tetap ada !dipasang" atau tidak diturunkan.

4. erdasarkan asal 1 huru' l dan 51 ayat !" huru' g Undang-undang

emilu *

a. Notaris dilarang berpraktek atau dilarang menjalankan tugas

jabatannya sebagai notaris sama sekali, artinya kalaulah notaris yang

menjadi anggota legisti' tersebut dengan memakai notaris penggganti

masih dikategorikan praktek atau menjalankan tugas jabatannya.

b. Dengan kata lain notaris yang bersangkutan bukan lagi harus %uti, tapi

harus mengundurkan diri atau berhenti tetap sebagai notaris dan

menyerahkan protokolnya kepada notaris lain dan menurunkan papan

namanya dan menutup kantornya.

arena mengundurkan diri, maka dengan konsekuensi hukum, jika

setelah menjalankan tugas sebagai anggota legislati', akan praktek kembali

sebagai notaris, maka kepada yang bersangkutan akan dikategorikan sebagai

notaris baru yang harus menempuh prosedur pengangkatan sebagai notaris

baru, misalnya harus melihat 'ormasi pengangkatan notaris, dengan kata lain

10


12/22

tidak lain tidak diperlukan keistime#aan apapun pada dirinya atau perlakukan

khusus kepada yang bersangkutan.

&e%ara normati' kedua aturan sebagaimana terurai di atas tidak sejalan.

Dengan menggunakan ;sas re'erensi (ukum, dalam hal ini asal 1 huru' l

dan 51 ayat !" huru' g Undang-undang emilu harus ditempatkan sebagai

aturan hukum yang khusus !lex spesialis", yang mengatur se%ara khusus

mengenai persyaratan sebagai anggota legislati', maka notaris yang terpilih

sebagai anggota legislati' #ajib berhenti tetap atau mengundurkan diri sebagai

notaris.

Undang-undang emilu dikatakan bah#a notaris yang menjadi %aleg,

harus berhenti. &edangkan dalam UU/N diperbolehkan untuk mengambil %uti.

Dengan adanya dua peraturan perundangan ini, harus ditinjau sejauh mana

pemahamannya itu, karena ada dua perbedaan yang mendasar. /abatan notaris

itu, hukumnya termasuk lex specialis. /adi kalau mereka men%alonkan diri

sebagai anggota de#an harus mengingat peraturan tentang pro'esi notaris,

dalam hal ini UU/N. alau notaris ini memasuki jabatan lain dan si'atnya

sementara, maka notaris tersebut bisa %uti.


13/22

1. (arus dibedakan, dalam Undang-undang emilu tidak ada yang

menyatakan harus berhenti, tetapi tidak boleh berpraktek. idak boleh

berpraktek2 dan berhenti2 harus dibedakan.

. &eorang notaris yang terpilih menjadi anggota D6 tidak harus berhenti

berdasarkan Undang-undang emilu. arena jabatan notaris merupakan

sebuah jabatan yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan UU/N. /adi

notaris dalam menjalankan jabatannya tunduk dengan UU/N.

3. &oal rangkap jabatan juga sangat jelas diatur dalam UU/N, yaitu asal 10

huru' d juncto asal 11 ayat !1", !", dan !3".

4. $engenai larangan notaris merangkap jabatan sebagai pejabat negara dan

#ajib mengangkat notaris pengganti yang akan menerima protokolnya,

setelah tidak lagi memangku jabatan sebagai pejabat negara, maka notaris

dapat melanjutkan lagi tugas jabatannya sebagai notaris.

5. (al ini guna menjaga kesinambungan jabatan notaris. &ehingga UU/N

merupakan le= spe%ialist, sedangkan Undang-undang emilu le= generali.

. P)('a+,,u+, Ja4a2a+ T)(hada5 A*'a a+, Di2ua' Ol)h N'a(i-

S)2)lum M)+/adi A+,,'a D)4a+ P)(4a*ila+ Ra*a'

&alah satu tugas utama dari seorang notaris ialah membuat alat bukti

tertulis dan autentik yang diminta oleh masyarakat sebagai per#ujudan adanya

perbuatan hukum dan digunakan sebagai alat bukti yang dapat dipertanggung

ja#abkan di depan hukum dari yang berkepentingan. eberadaan akta

autentik, baik karena undang-undang mengharuskannya alat bukti untuk

12


14/22

perbuatan tertentu itu !dengan dian%am kebatalan jika tidak dibuat dengan"

akta autentik.

$engenai tanggung ja#ab notaris selaku pejabat umum yang

berhubungan dengan kebenaran materiil suatu akta dibedakan menjadi empat

poin, yakni*

1. anggung ja#ab notaris se%ara perdata terhadap kebenaran materiil

terhadap akta yang dibuatnya

. anggung ja#ab notaris se%ara pidana terhadap kebenaran materiil dalam

akta yang dibuatnya

3. anggung ja#ab notaris berdasarkan peraturan jabatan notaris terhadap

kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya

4. anggung ja#ab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan

kode etik notaris.

Dengan menggunakan ;sas re'erensi (ukum, dalam hal ini asal 1

huru' l dan 5 ayat !1" huru' l Undang-undang emilu harus ditempatkan

sebagai aturan hukum yang khusus !le= spesialis", yang mengatur se%ara

khusus mengenai persyaratan sebagai anggota legislati', maka notaris yang

terpilih sebagai anggota legislati' #ajib berhenti tetap atau mengundurkan diri

sebagai notaris. /ika ternyata ada notaris yang terpilih sebagai anggota

legislati' tersebut tidak mengundurkan diri sebagai notaris, tapi malah

mengangkat notaris pengganti, maka tindakan notaris tersebut dikategorikan

sebagai tindakan atau perbuatan diluar #e#enang atau sudah tidak

mempunyai ke#enangan lagi, sehingga akta-akta yang dibuat oleh atau

13


15/22

dihadapannya tidak mempunyai kekuatan mengikat se%ara hukum dan bukan

lagi sebagai akta autentik.

&elama menjalankan tugas jabatannya, notaris berhak mengajukan

%uti, yang dapat diambil setelah menjalankan tugas jabatan selama !dua"

tahun !asal 5 ayat !3" UU/N". /umlah keseluruhan %uti yang diambil notaris

tidak lebih dari 1 !dua belas" tahun !asal 8 ayat !3" UU/N". &esuai dengan

karakter jabatan notaris, yaitu harus berkesinambungan selama notaris masih

dalam masa jabatannya, maka notaris yang bersangkutan #ajib menunjuk

notaris pengganti. ermohonan %uti sebagaimana dimaksud di atas diajukan

kepada pejabat yang ber#enang, berdasarkan asal 0 ayat !" UU/N .

$engenai siapa yang bertanggung ja#ab atas akta yang timbul

permasalahan pada saat notaris yang membuat, sedang menjalani %uti ialah

notaris pengganti, karena pada saat penunjukkan notaris pengganti, maka

protokol notaris yang terpilih menjadi anggota D6 diserahkan kepada notaris

pengganti. meski protokol sudah diberikan kepada notaris pengganti, namun

apabila dikemudian hari mun%ul permasalahan terhadap akta-akta yang

termasuk dalam protokol notaris. ukanlah notaris pengganti yang

bertanggung ja#ab, melainkan notaris yang membuat. Dalam UU/N asal 85

diatur mengenai tanggung ja#ab notaris terhadap akta yang dibuatnya.

erarti, meski notaris pengganti ditunjuk oleh notaris yang hendak %uti

dan telah ditetapkan penunjukkannya oleh majelis penga#as. ukan notaris

penggantilah yang bertanggung ja#ab, namun notaris pengganti tidak serta

merta lepas tanggung ja#ab apabila ada para pihak yang datang ke kantornya,

14


16/22

sehubungan dengan adanya akibat hukum terhadap akta yang dibuat oleh

notaris penunjuk. Notaris pengganti tetap #ajib memberikan pelayanan

terhadap para pihak yang berkepentingan dan membantu memberikan solusi

yang terbaik.

&eorang notaris bertanggung ja#ab terhadap akta yang dibuatnya

hingga seumur hidup. /angankan hanya karena %uti dan protokolnya

diserahkan notaris pengganti lalu notaris, seorang notaris harus

mempertanggungja#abkan semua perbuatan hukum atas jabatannya, baik

se%ara moril maupun hukum.

;pabila timbul akibat hukum terhadap suatu akta maka yang

bertanggung ja#ab atas akta ialah notaris yang membuatnya, meskipun notaris

sedang %uti menjadi anggota D6. Dasar hukumnya asal 85 UU/N, yaitu

notaris, notaris pengganti, notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara

notaris bertanggung ja#ab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol

notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol

notaris.

Notaris yang menjadi anggota D6, tidak dapat menolak diperiksa

baik oleh majelis penga#as maupun penyidik berkaitan dengan akta yang

dibuatnya menimbulkan akibat hukum dengan alasan memiliki kekebalan atau

hak imunitas !asal ; ayat !3" Undang-Undang Dasar Negara 6epublik

Indonesia ahun 1945"

15


17/22

&A& III

PENUTUP

A. K)-im5ula+

1. olitik hukum men%akup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang

dapat menunjukkan si'at dan ke arah mana hukum akan dibangun dan

ditegakkan. Disamping itu, politik hukum dalam suatu negara hukum tidak

luput dari peranan berbagai penegak hukum dimana salah satu penegak

hukum dalam hal ini adalah notaris. >ang mana keberadaan notaris

tersebut dibutuhkan di dalam suatu negara hukum agar dapat mengatur

perhubungan hukum antar masyarakat di dalamnya. &elain itu, notaris

merupakan ja#aban atas kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum yang

netral dan berimbang sehingga melindungi kepentingan hukum

masyarakat. Notaris juga diharapkan dapat memberikan penyuluhan

hukum, khususnya dalam pembuatan akta, sehingga masyarakat akan

mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum, sehubungan

dengan semakin meningkatnya proses pembangunan sehingga meningkat

pula kebutuhan hukum dalam masyarakat.

. Notaris yang terpilih menjadi anggota De#an er#akilan 6akyat,

berdasarkan asal 10 huru' d UU/N mengenai larangan rangkap jabatan

menjadi pejabat negara. $aka notaris #ajib mengajukan %uti, dan

menunjuk notaris pengganti !asal 11 ayat !1-3" UU/N". Notaris yang

membuat akta bertanggung ja#ab terhadap akta yang dibuatnya, meskipun

16


18/22

notaris yang membuat akta sedang %uti selama menjadi anggota De#an

er#akilan 6akyat dan sudah ditunjuknya notaris pengganti sebagai

penerima protokol notaris. Dasar hukumnya asal 85 UU/N.

3. $engenai siapa yang bertanggung ja#ab atas akta yang timbul

permasalahan pada saat notaris yang membuat, sedang menjalani %uti ialah

notaris pengganti, karena pada saat penunjukkan notaris pengganti, maka

protokol notaris yang terpilih menjadi anggota D6 diserahkan kepada

notaris pengganti. meski protokol sudah diberikan kepada notaris

pengganti, namun apabila dikemudian hari mun%ul permasalahan terhadap

akta-akta yang termasuk dalam protokol notaris. ukanlah notaris

pengganti yang bertanggung ja#ab, melainkan notaris yang membuat.

Dalam UU/N asal 85 diatur mengenai tanggung ja#ab notaris terhadap

akta yang dibuatnya. erarti, meski notaris pengganti ditunjuk oleh notaris

yang hendak %uti dan telah ditetapkan penunjukkannya oleh majelis

penga#as. ukan notaris penggantilah yang bertanggung ja#ab, namun

notaris pengganti tidak serta merta lepas tanggung ja#ab apabila ada para

pihak yang datang ke kantornya, sehubungan dengan adanya akibat hukum

terhadap akta yang dibuat oleh notaris penunjuk. Notaris pengganti tetap

#ajib memberikan pelayanan terhadap para pihak yang berkepentingan

dan membantu memberikan solusi yang terbaik. &eorang notaris

bertanggung ja#ab terhadap akta yang dibuatnya hingga seumur hidup.

&. Sa(a+

17


19/22

1. entingnya peranan politik hukum dapat menentukan keberpihakan suatu

produk hukum dan kebijakan. roduk hukum tersebut dikeluarkan se%ara

demokratis melalui lembaga yang terhormat, namun muatannya tidak

dapat dilepaskan dari kekuatan politik yang ada di dalamnya. &uatu negara

yang menganut sistem demokrasi, maka segala sesuatunya harus

dirumuskan se%ara demokrasi, yaitu dengan melihat kehendak dan aspirasi

dari masyarakat luas sehingga produk yang dihasilkan itu sesuai dengan

kengininan hati nurani rakyat.

. Ditujukan kepada lembaga legislati', yaitu De#an er#akilan 6akyat agar

merubah asal 51 ayat !" huru' g Undang-Undang Nomor + ahun 1

tentang emilihan Umum, mengenai kalimat tidak berpraktek, diganti

dengan kalimat %uti. &ehingga tidak bertentangan dengan asal 11

Undang-Undang Nomor 3 ahun 4 tentang /abatan Notaris, mengenai

%uti bagi notaris yang yang diangkat menjadi pejabat negara.

3. &eorang yang menjabat sebagai notaris dalam menjalankan tugas

jabatannya haruslah sebagai berikut* ;manah, /ujur, &eksama, $andiri,

ak berpihak, $enjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan ke#ajiban

sesuai dengan kode etik pro'esi, kehormatan, martabat dan tanggung

ja#ab sebagai notaris, menjaga sikap dan tingkah laku, menjalankan

ke#ajiban sesuai dengan kode etik pro'esi, kehormatan, martabat dan

tanggung ja#ab sebagai notaris, akan merahasiakan isi akta dan

keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan, tidak memberikan

18


20/22

janji atau mejanjikan sesuatu kepada siapapun baik se%ara langsung atau

tidak langsung dengan nama atau dalih apapun.

4. enga%ara, notaris dan akuntan publik tidak harus langsung berhenti

praktek saat menjadi %aleg. $ereka %ukup menyerahkan surat kesediaan

berhenti praktek bila terpilih. !erhenti" alau sudah diterima, kalau

sudah ditetapkan. $enyatakan kesediannya harus sudah dari sekarang

ketika menjadi bakal %alon. ersedia untuk tidak merangkap jabatan atau

tidak menjadi pejabat lain. ro'esi yang harus menyatakan kesediaannya

untuk tidak berpraktek ketika sudah terpilih menjadi anggota D6, D6D

dan DD itu adalah akuntan publik, ad?okat:penga%ara, dan notaris

pejabat pembuat akta tanah !;". arena itu dapat menimbulkan kon'lik

kepentingan. alau sekarang belum. &urat kesediaan untuk tidak

berpraktek itu sudah harus dilampirkan, bermaterai, ketika menda'tar.

(arus melampirkan surat dari atasan yang menyatakan pengunduran diri

sedang diproses. alau N& atau NI:olri kan masih menerima gaji

sampai ada & yang ditandatangani atasan.

5. asal 51 UU Nomor + :1 tentang emilu pada huru' l menyatakan

bakal %alon anggota D6, D6D ro?insi, D6D abupaten:ota

@bersedia untuk tidak berpraktek menjadi akuntan publik,

ad?okat:penga%ara, notaris, pejabat pembuat akta tanah !;", dan tidak

melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan

keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan kon'lik

kepentingan dengan tugas, #e#enang, dan hak sebagai anggota D6,

19


21/22

D6D pro?insi, dan D6D kabupaten:kota sesuai peraturan perundang-

undangan.

20


22/22

DA$TAR PUSTAKA

Undang-Undang No. 1 ahun + entang emilihan ;nggota D6, DD, dan

D6D. Dalam https*::###.mahkamahagung.go.id:images:pdp:uuA1A+.pd' .

Diakses 8 ;pril 18 pukul 14.38 BI.

Undang-Undang No. + ahun 1 entang erubahan UndangUndang No. 1

ahun + entang emilihan ;nggota D6, DD, dan D6D. Dalam

http*::###.kpu.go.id:dmdo%uments:UUCNoC+Cthn

C1CemiluC

Makalah Politik Hukum Notaris.docx

Documents