BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Secara definitif, korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa yang lain, perilaku pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri, melanggar hukum, dan merugikan orang lain/bangsa. Sudah berpuluh tahun bangsa Indonesia menderita keterpurukan akibat perbuatan segilintir masyarakat yang memiliki kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri. Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat - hangatnya dibicarakan publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya, korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Secara definitif, korupsi adalah sebuah tindakan penyalahgunaan wewenang
atau kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau segolongan orang untuk
mendapatkan keuntungan pribadi. Atau dalam bahasa yang lain, perilaku pejabat
publik, baik politisi maupun pegawai negeri, yang memperkaya diri sendiri,
melanggar hukum, dan merugikan orang lain/bangsa. Sudah berpuluh tahun bangsa
Indonesia menderita keterpurukan akibat perbuatan segilintir masyarakat yang
memiliki kekuasaan dan menyalahgunakannya untuk memperkaya diri sendiri.
Akhir-akhir ini masalah korupsi sedang hangat - hangatnya dibicarakan
publik, terutama dalam media massa baik lokal maupun nasional. Banyak para ahli
mengemukakan pendapatnya tentang masalah korupsi ini. Pada dasarnya, ada yang
pro adapula yang kontra. Akan tetapi walau bagaimanapun korupsi ini merugikan
negara dan dapat merusak sendi-sendi kebersamaan bangsa. Pada hakekatnya,
korupsi adalah “benalu sosial” yang merusak struktur pemerintahan, dan menjadi
penghambat utama terhadap jalannya pemerintahan dan
pembangunan pada umumnya.
Dalam prakteknya, korupsi sangat sukar bahkan hampir tidak mungkin dapat
diberantas, oleh karena sangat sulit memberikan pembuktian-pembuktian yang
eksak. Disamping itu sangat sulit mendeteksinya dengan dasar-dasar hukum yang
pasti. Namun akses perbuatan korupsi merupakan bahaya yang harus diwaspadai
baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat itu sendiri.
Korupsi adalah produk dari sikap hidup satu kelompok masyarakat yang
memakai uang sebagai standard kebenaran dan sebagai kekuasaaan mutlak. Sebagai
akibatnya, kaum koruptor yang kaya raya dan para politisi korup yang berkelebihan
1
uang bisa masuk ke dalam golongan elit yang berkuasa dan sangat dihormati. Mereka
ini juga akan menduduki status sosial yang tinggi dimata masyarakat.Korupsi sudah
berlangsung lama, sejak zaman Mesir Kuno, Babilonia, Roma sampai abad
pertengahan dan sampai sekarang.
Korupsi terjadi diberbagai negara, tak terkecuali di negara-negara maju
sekalipun. Di negara Amerika Serikat sendiri yang sudah begitu maju masih ada
praktek-praktek korupsi. Sebaliknya, pada masyarakat yang primitif dimana ikatan-
ikatan sosial masih sangat kuat dan kontrol sosial yang efektif, korupsi relatif jarang
terjadi. Tetapi dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta
semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber
alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu terutama di kalangan pegawai
negeri untuk melakukan praktek korupsi dan usaha-usaha penggelapan.
Korupsi dimulai dengan semakin mendesaknya usaha-usaha pembangunan
yang diinginkan, sedangkan proses birokrasi relaif lambat, sehingga setiap orang atau
badan menginginkan jalan pintas yang cepat dengan memberikan imbalan - imbalan
dengan cara memberikan uang pelicin (uang sogok). Praktek ini akan berlangsung
terus menerus sepanjang tidak adanya kontrol dari pemerintah dan masyarakat,
sehingga timbul golongan pegawai yang termasuk OKB-OKB (orang kaya baru)
yang memperkaya diri sendiri (ambisi material). Agar tercapai tujuan pembangunan
nasional, maka mau tidak mau korupsi harus diberantas. Ada beberapa cara
penanggulangan korupsi, dimulai yang sifatnya preventif maupun yang represif.
Biasanya resiko politik adalah hambatan terbesar untuk membangun
kemauan politik. Pembaruan yang menyeluruh\memang mengandaikan adanya
resiko dan hal-hal yang sulit diprediksi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk
meningkatkan kesadaran publik dan kemauan politik publik. Antara lain, lewat
berbagai simulasi, selebaran, serta berbagai metode dan pendekatan lainnya. Intinya
dengan cara-cara ini warga masyarakat dihadapkan pada situasi riil tentang dampak
buruk korupsi, dan bagaimana seharusnya warga masyarakat memberikan reaksi
pada kasus-kasus korupsi.
2
Lembaga-lembaga pengawasan independen sebenarnya juga memiliki
peranan yang sangat luas, dan memiliki kemampuan untuk menanamkan pengaruh di
kalangan politisi. Tetapi perlindungan kelembagaan masih sangat lemah, sehingga
lembaga-lembaga independen ini sangat mudah disingkirkan
1.2 RUMUSAN MASALAH
Permasalahan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah sebagai berikut :
1. Apakah korupsi itu ?
2. Apa penyebab terjadinya korupsi ?
3. Apa akibat terjadinya korupsi ?
4. Apa solusi cara menangulangi korupsi ?
5. Bagaimana peran mahasiswa dalam memerangi korupsi ?
1.3. TUJUAN
1. Mendeskripsikan pengertian korupsi .
2. Mendeskripsikan penyebab terjadinya korupsi.
3. Mendeskripsikan akibat terjadinya korupsi.
4. Mendeskripsikan solusi cara menanggulangi korupsi.
5. Mendeskripsikan peran mahasiswa dalam memerangi korupsi.
3
BAB 2
PEMBAHASAN
Negara kita sudah penuh dan tenggelam dengan korupsi, ibarat dengan banjir
kita sudah kebanjiran dengan korupsi. virus korupsi sudah sedemikian membumi
dinegara kita. dalam setiap sudut kehidupan korupsi bisa mampir dan duduk ngopi
bersama kita.
Melihat fenomena diatas, maka perlu orang- orang handal dan bernyali besar dalam
penanganan kasus- kasus korupsi. orang- orang handal adalah yang mengerti
permasalahan dan punya jalan keluar. nyali besar adalah orang- orang yang memang
berani menghadapi resiko. karena berbicara kasus korupsi adalah berbicara orang-
orang besar dan berkuasa. mereka tentunya tak akan tinggal diam bila mereka kita
usik.
Seorang investigator dalam melakukan monitoring dan investigasi haruslah
pelit dalam berbicara kepada publik. sekarang timbul pertanyaan kenapa?. tujuannya
adalah supaya kasus yang kita periksa jangan sampai kehilangan jejak. coba anda
bayangkan bila investigator terlalu bebas dan terang- terangan berbicara kepada siapa
saja, tentunya disitu dia akan kehilangan jejak dan bukti. sang koruptor akan segera
melakukan berbagai cara untuk menghilangkan bukti dan saksi, dan yang paling
ekstrim adalah saksi dan investigator akan dibunuh. beranjak dari hal diatas maka
bila anda ingin menjadi seorang investigator yang sukses anda harus pelit bicara, itu
adalah kunci sukses dan keselamatan saudara.
2.1 Pengertian Korupsi
korupsi adalah masalah global yang harus menjadi keprihatian semua orang.
Praktik korupsi biasanya sejajardengan konsep pemerintahan totaliter, ditaktor –
yang meletakkan kekuasaan di tangan segelintir orang. Korupsi juga berkaitan
dengan pelanggaran hak asasi manusia.Korupsi juga sering dipakai dalil untuk
menggulingkan pemerintahan lama oleh pemerintahan baru. Dalam sistem kekuasaan
diktator, masyarakat dan media tidak memiliki celah yang baik untuk mengungkap
berbagai praktik korupsi. Peluang terbesar untuk membuka praktik korupsi ada pada
4
sistem pemerintahan yang demokratis. Asumsinya, praktik korupsi berpeluang besar
dibongkar dalam lingkungan yang plural, toleran, masyarakat memiliki kebebasan
menyampaikan pendapat, dan ketika semua orang merasa aman - tidak ada ancaman,
dan tekanan secara sosial maupun politis. Tetapi tidak berarti dalam sistem sosial-
politik yang demokratis tidak ada korupsi. Perusahaan-perusahaan swasta raksasa
sering menggunakan kedudukan terhormat dari keabsahan hukum formal kegiatan
usaha mereka untuk melanggar kepercayaan publik dengan kan kekayaan pribadi,
dan resiko suap menyuap. Harus ada tekanan hukum yang menyakitkan bagi para
koruptor. Korupsi membuat negara-negara miskin semakin terpuruk.
Korupsi makin mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama
karena melemahnya nilai-nilai sosial, kepentingan pribadi menjadi lebih utama
dibanding kepentingan umum, serta kepemilikan benda secara individual menjadi
etika pribadi yang melandasi prilaku sosial sebagaian besar orang. Kedua, tidak ada
transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Birokrasi pelayanan publik
justru digunakan oleh pejabat publik untuk mengejar ambisi politik pribadi, semata-
mata demi promosi jabatan dan kenaikan pangkat. Sementara kualitas dan kuantitas
pelayanan publik, bukan prioritas dan orientasi yang utama.
Dalam pengertian sederhana, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan
kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Karena itu korupsi dipahami dalam konteks
perilaku pejabat-pejabat sektor publik - politisi, pegawai negeri yang memakai
kekuasaan dan\ wewenang sosial untuk memperkaya diri, atau bersama orang-orang
yang dekat dengan mereka. Fokus buku panduan ini ditekankan pada praktik korupsi
administrasi, terutama pada kegiatan perorangan yang memegang kontrol sebagai
pejabat publik, pembuat kebijakan atau sebagai pegawai birokrasi pemerintah.
Hal tersulit dan sangat fundamental dari semua gagasan iniadalah bagaimana
membangun kemauan politik. Kemauan politik bukan kemauan politisi dan orang-
orang yang berkecimpung dalam dunia politik. Kemauan politik adalah keberanian
yang didukung oleh kecerdasan sosial warga masyarakat dan seluruh elemen sosial
untuk memberantas korupsi. Sehingga jabatan politik tidak lagi dipandang sebagai
5
cara mudah untuk memperkaya diri sendiri, tetapi sebagai tanggung jawab untuk
mengelola dan merumuskan sekaligus menetapkan tujuan kehidupan bersama yang
lebih baik.
Selain merupakan penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan demi
keuntungan pribadi, korupsi adalah tindakan ketidakpatuhan seorang pejabat publik
untuk “menjaga jarak”. Apakah sebuah keputusan publik diambil berdasrkan
pertimbangan kepentingan publik, atau karena kepentingan pribadi, kelompok, dan
keluarga yang mewarnai kebijakan itu. Ironisnya tidak ada konsep yang sama untuk
mengukur apakah sebuah perilaku itu bisa digolongkan sebagai tindakan korup atau
tidak. Perbedaan pandangan dan pemahaman
ini semakin mempersulit pemberantasan korupsi. Faktor-faktor yang menjadi orang
sebab orang enggan memberantas korupsi antara lain adanya keraguan apakah
sebuah tindakan korup atau bukan, atau ada sikap pesimis bahwa hukum sulit
membuktikan dan memberi sanksi kepada pelaku korupsi, kekhawatiran adanya
ancaman dari pelaku, atau kedudukan yang lebih rendah dalam sebuah organisasi.
Bidang kegiatan pemerintah yang rawan terhadap korupsi adalah bidang
usaha pengadaan barang dan jasa untuk publik, bidang properti, birokrasi distribusi
barang, pengangkatan pegawai pemerintah dan tata pemerintah daerah. Model
korupsi yang biasa dikembangkan antara lain: nepotisme, korupsi politik, uang
komisi bagi kontrak, dan berbagai bentuk penggelapan dana. Bentuk-bentuk praktik
korupsi selalu sama, di manapun. Korupsi di Cina - tempat birokrat menjual
kekuasaan administrasi mereka, sama dengan korupsi di Eropa - tempat partai politik
mendapat komisi dalam jumlah yang sangat besar dari proyek-proyek pemerintah.
Sepanjang menyangkut korupsi, hampir tidak ada orang yang bisa mengecam orang
lain. Di pemerintahan yang paling bersih sekalipun, korupsi tetap ada. Oleh karena
itu, upaya memberantas korupsi harus dilakukan terus-menerus.
Berdasarkan sebuah kesepakatan, dirumuskan beberapa situasi yang mudah
mengundang korupsi. Pertama, suap diberikan untuk mendapatkan keuntungan yang
langka, atau untuk menghindari biaya. Kedua, suap diberikan untuk mendapat
6
keuntungan yang tidak langka, tetapi memerlukan kebijakan yang harus diputuskan
oleh pejabat publik. Ketiga, suap diberikan bukan untuk mendapatkan keuntungan
tertentu dari publik, tetapi untuk mendapatkan layanan yang berkaitan dengan
perolehan keuntungan. Keempat, suap diberikan untuk mencegah pihak lain
mendapatkan dari keuntungan, atau membebankan biaya pada pihak lain. Suap
sebenarnya merupakan kekuatan pasar yang mewarnai program kerja pemerintah.
Jika pasar menjadi efisien karena suap, maka suap dapat dibenarkan. Tetapi gejala ini
tetap harus dilihat dengan sikap yang skeptis.
Korupsi biasanya tumbuh dalam sistem yang kaku dan sarat dengan
hambatan dan bersumber dari kekuatan monopoli dalam pemerintahan. Dalam situasi
seperti ini pegawai pemerintah cenderung memilih penawar tertinggi (dari sebuah
tender) dengan harapan akan mendapatkan komisi yang lebih besar. Pegawai negeri
memiliki insentif untuk menciptakan lebih banyak hambatan sebagai cara untuk
mendapatkan suap dengan nilai yang sangat besar. Misalnya melakukan upaya
memperlambat proses administrasi atau menentukan persyaratan yang berat.
2.2 Penyebab terjadinya korupsi
Ada beberapa sebab terjadinya praktek korupsi. Singh (1974)
menemukandalam penelitiannya bahwa penyebab terjadinya korupsi di India adalah
kelemahan moral (41,3%), tekanan ekonomi (23,8%), hambatan struktur administrasi
(17,2%), hambatan struktur sosial (7,08 %). Sementara itu Merican (1971)
menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :
a. Peninggalan pemerintahan kolonial.
b. Kemiskinan dan ketidaksamaan.
c. Gaji yang rendah.
d. Persepsi yang populer.
e. Pengaturan yang bertele-tele.
f. Pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya.
Di sisi lain Ainan (1982) menyebutkan beberapa sebab terjadinya korupsi yaitu :
7
a. Perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna.
b. Administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes.
c. Tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan
upeti atau suap.
d. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan
dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.
e. Di India, misalnya menyuap jarang dikutuk selama menyuap tidak dapat
dihindarkan.
f. Menurut kebudayaannya, orang Nigeria Tidak dapat menolak suapan dan korupsi,
kecuali mengganggap telah berlebihan harta dan kekayaannya.
g. Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi
pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi.
Dari pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab
terjadinya korupsi adalah sebagai berikut :
1. Gaji yang rendah, kurang sempurnanya peraturan perundang-undangan,
administrasi yang lamban dan sebagainya.
2. Warisan pemerintahan kolonial.
3. sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal, tidak
ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang
dilakukan oleh pejabat pemerintah.
8
2.3. Akibat Terjadinya Korupsi
Akibat-akibat korupsi adalah :
1. Pemborosan sumber-sumber, modal yang lari, gangguan terhadap penanaman
modal, terbuangnya keahlian, bantuan yang lenyap.
2. ketidakstabilan, revolusi sosial, pengambilan alih kekuasaan oleh militer,
menimbulkan ketimpangan sosial budaya.
3. pengurangan kemampuan aparatur pemerintah, pengurangan kapasitas
administrasi, hilangnya kewibawaan administrasi.
Selanjutnya Mc Mullan (1961) menyatakan bahwa akibat korupsi adalah ketidak
efisienan, ketidakadilan, rakyat tidak mempercayai pemerintah, memboroskan
sumber-sumber negara, tidak mendorong perusahaan untuk berusaha terutama
perusahaan asing, ketidakstabilan politik, pembatasan dalam kebijaksanaan
pemerintah dan tidak represif.
Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan akibatakibat
korupsi diatas adalah sebagai berikut :
1. Tata ekonomi seperti larinya modal keluar negeri, gangguan terhadap perusahaan,
gangguan penanaman modal.
2. Tata sosial budaya seperti revolusi sosial, ketimpangan sosial.
3. Tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri,