BAB 1 PENDAHULUAN 1.1 Latar belakang Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya. Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan agar menjadi lebih baik dan sehat. 1
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
BAB 1
PENDAHULUAN
1.1 Latar belakang
Pemerintah terus mengupayakan adanya keseimbangan antara pembangunan
dengan kelestarian lingkungan hidup. Salah satu upaya tersebut adalah dengan
pembentukan kelembagaan. Efektivitas kelembagaan lingkungan hidup dapat dilihat
dari kinerja instansi pemerintah, perangkat hukum dan peraturan perundang-
undangan, serta program yang dijalankan pemerintah dalam rangka menjaga
kelestarian lingkungan hidup dan melaksanakan pembangunan berkelanjutan. Saat
ini, banyak kegiatan atau usaha yang berhadapan dengan masalah lingkungan karena
tuntutan dari masyarakat. Masalah lingkungan juga dapat mempengaruhi kinerja
suatu perusahaan dalam berbagai aktivitas bisnisnya.
Pemerintah telah melakukan berbagai cara termasuk dengan memperbaiki
instrument-instrumen hukum terutama yang terkait dengan lingkungan hidup. Salah
satu produk hukum terbaru yang disahkan oleh pemerintah adalah UU No 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang yang
berlaku sejak oktober 2009 dan tercatat dalam lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2009 No 140 ini menggantikan peran dari UU No 23 Tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Lingkungan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupuan
manusia. Hal ini dikarenakan dimana seseorang hidup maka akan tercipta suatu
lingkungan yang berbeda dan sebaliknya. Pembangunan adalah sebagai suatu proses
multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur social,
sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping, tetap mengejar
akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpaan pendapatan, serta
pengentasan kemiskinan agar menjadi lebih baik dan sehat.
Kabupaten Gresik yang merupakan salah satu hinterland Kota Surabaya. Selain
itu Kabupaten Gresik juga merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar
yang berada di Jawa Timur. Sektor penghasil Produk Domestik Regional Bruto
tertinggi Kabupaten Gresik adalah sektor industri, sehingga masyarakat luas
mengenal Kabupaten Gresik sebagai kota industri.
Dalam proses penataan ruang wilayah kabupaten Gresik Pemda beserta Dinas
Kebersihan dan Pertamanan mempunyai peranan penting, tugas pokok dan fungsi
dinas kebersihan dan pertamanan mencakup, membantu Bupati dalam melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan
hidup, kebersihan dan pertamanan kabupaten Gresik.
1
1.2 Tujuan
Tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji
bagaimana proses penerapan RTH di Kawasan Industri Gresik di wilayah Kabupaten
Gresik. Bagaimana proses penerapannya mulai dari mempelajari UU Penataan Ruang,
Pedoman Teknis Kawasan Industri, sampai penerapannya dalam pembangunan.
Kemudian permasalahan atau hal-hal apa saja yang harus dilakukan selama proses
penerapannya.
1.3 Ruang Lingkup
Wilayah penerapan RTH yang menjadi objek kajian di dalam penulisan makalah
ini adalah di Gresik, khususnya wilayah Kabupaten Gresik. Sedangkan penerapan RTH
yang dikaji adalah di wilayah Kawasan Industri Gresik.
2
BAB 2
DESKRIPSI WILAYAH
2.1 Kabupaten Gresik
A. Luas dan Batas Wilayah
Lokasi Kabupaten Gresik terletak disebelah barat laut Kota Surabaya yang
merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang
terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan.
Kabupaten Gresik juga mempunyai wilayah kepulauan, yaitu Pulau Bawean dan
beberapa pulau kecil di sekitarnya. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara
berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan
Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten
Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Kabupaten
Gresik Kawasan Industri Gresik.
B. Letak dan Kondisi Geografis
Secara geografi s wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur
Timur dan 7° samapai 8° Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan
dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut
kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter diatas
permukaan air laut. Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik
merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan
Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah, dan Panceng serta
Kecamatan Tambak dan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Pada wilayah
pesisir Kabupaten Gresik telah difasilitasi dengan pelabuhan umum dan
pelabuhan/dermaga khusus, sehingga Kabupaten Gresik memiliki akses
perdagangan regional dan nasional. Keunggulan geografi s ini menjadikan Gresik
sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.
C. Topografi
Sebagian wilayah Kabupaten Gresik mempunyai dataran tinggi diatas 25 meter
diatas permukaan laut, mempunyai kelerengan 2-15 %, serta adanya faktor
pembatas alam berupa bentuk-bentuk batuan yang relatif sulit menyerap air (tanah
clay) yang terdapat di Kecamatan Bungah dan Kecamatan Dukun. Sebagian
kawasan pantai terdapat kawasan yang terabrasi dan intrusi air laut. Abrasi yang
terjadi meliputi Kecamatan Bungah, Ujung Pangkah, Panceng, Sangkapura dan
Tambak, Sedangkan Intrusi air laut terjadi di wilayah kecamatan Gresik, Kebomas,
Manyar, Bungah, Sidayu dan Ujung Pangkah. Hal ini juga diperparah dengan adanya
kawasan budidaya terbangun yang berbatasan langsung dengan garis pantai tanpa
memperhatikan sempadan pantai yang semestinya bebas dari bangunan.
3
D. Geologi
Sebagian besar tanah di wilayah Kabupaten Gresik terdiri dari jenis Aluvial,
Grumusol, Mediteran Merah dan Litosol. Curah hujan di Kabupaten Gresik adalah
relatif rendah, yaitu rata-rata 2.245 mm per t ahun. Berdasarkan ciri-ciri fi sik
tanahnya, Kabupaten Gresik dapat dibagi menjadi empat bagian yaitu:
a. Kabupaten Gresik bagian Utara ( meliputi wilayah Panceng, Ujung Pangkah,
Sidayu, Bungah, Dukun, Manyar) adalah bagian dari daerah pegunungan Kapur
Utara yang memiliki tanah relatif kurang subur (wilayah Kecamatan Panceng).
Sebagian dari daerah ini adalah daerah hilir aliran Bengawan Solo yang
bermuara di pantai Utara Kabupaten Gresik/Kecamatan Ujungpangkah. Daerah
hilir Bengawan solo tersebut sangat potensial karena mampu menciptakan
4
lahan yang cocok untuk industri, perikanan, perkebunan, dan permukiman.
Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama dengan
adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari bahan
mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah dalam
taraf eksploitasi.
b. Kabupaten Gresik bagian Tengah (meliputi wilayah; Duduk Sampeyan, Balong
Panggang, Benjeng, Cerme, Gresik, Kebomas ) merupa kan kawasan dengan
tanah relatif subur. Di wilayah ini terdapat sungai-sungai kecil, antara lain Kali
Lamong, Kali Corong, Kali Manyar, sehingga di bagian tengah wilayah ini
merupakan daerah yang cocok untuk pertanian dan perikanan.
c. Kabupaten Gresik bagian Selatan ( meliputi Menganti, Kedamean, Driyorejo
dan Wringin Anom) adalah merupakan sebagian dataran rendah yang cukup
subur dan seba gian merupakan daerah berbukit sehingga di bagian selatan
wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk industri, permukiman dan
pertanian. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup potensial terutama
dengan adanya beberapa jenis bahan galian mineral non logam. Sebagian dari
bahan mineral non logam ini telah dieksplorasi, dan sebagian lainnya sudah
dalam taraf eksploitasi.
d. Wilayah kepulauan Kabupaten Gresik berada di Pulau Bawean dan pulau kecil
sekitarnya yang meliputi wilayah Kecamatan Sangkapura dan Tambak adalah
merupakan sebagian dataran rendah yang cukup subur dengan jenis tanah
mediteran coklat kemerahan dan sebagian merupakan daerah berbukit
sehingga di bagian wilayah ini merupakan daerah yang cocok untuk pertanian,
pariwisata, dan perikanan. Potensi bahan-bahan galian di wilayah ini cukup
potensial dengan adanya jenis bahan galian mineral non logam spesifik (batu
onyx).
E. Hidrologi
Keadaan permukaan air tanah di Wilayah Kabupaten Gresik pada umumnya relatif
dalam, hanya daerahdaerah tertentu di sekitar sungai atau rawa-rawa sajayang
mempunyai permukaan air tanah agak dangkal. Pola aliran sungai di Kabupten
Gresik memperlihatkan wilayah Gresik merupakan daerah muara Sungai
Bengawan Solo dan Kali Lamong dan juga dilalui oleh Kali Surabaya di Wilayah
Selatan. Sungai-sungai ini mempunyai sifat aliran dan kandungan unsur hara yang
berbeda. Sungai Bengawan Solo mempunyai debit air yang cukup tinggi dengan
membawa sedimen lebih banyak dibandingkan dengan Kali Lamong, sehingga
pendangkalan di Sungai Bengawan Solo lebih cepat. Dengan adanya peristiwa
tersebut mengakibatkan timbulnya tanah-tanah oloran yang seringkali oleh
penduduk dimanfaatkan untuk lahan perikanan. Selain dialiri oleh sungai-sungai
tersebut diatas keadaan hidrologi Kabupaten Gresik juga ditentukan oleh adanya
waduk, embung, mata air, pompa air dan sumur bor.
5
F. Klimatologi
Iklim Kabupaten Gresik termasuk tropis dengan temperatur ratarata 28,5 °C dan
kelembaban udara rata-rata 75%. Curah hujan relative rendah, yaitu rata-rata
2.245 mm per tahun.
G. Penggunaan Lahan
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Gresik Tahun 2010-
2030 rencana peruntukan penggunaan lahan di Kabupaten Gresik adalah sebagai
berikut :
a. Kawasan peruntukan hutan produksi 1.017 hektar;
b. Kawasan peruntukan pertanian 42.831,843 hektar;
c. Kawasan peruntukan perikanan 21.678,358 hektar;
d. Kawasan peruntukan pertambangan 817.249 hektar;
e. Kawasan peruntukan industri 12.448,026 hektar;
f. Kawasan peruntukan pariwisata 82.851 hektar;
g. Kawasan peruntukan pemukiman 26.097,091 hektar;
h. Kawasan andalan 8.555 hektar; dan
i. Kawasan peruntukan lainnya 6.644,010 hektar.
2.2 Kawasan Industri Gresik
Kawasan Industri Gresik adalah perusahaan developer yang khusus menyediakan lahan
industri untuk para investor lokal, nasional maupun internasional. Saat ini kami
menawarkan beragam fasilitas seperti: lahan industri, pergudangan, bangunan pabrik
sesuai standar dan pusat bisnis. Kawasan ini didukung dengan fasilitas dan
infrastruktur terpercaya yang memberi jaminan atas investasi penyewa. Kawasan
Industri Gresik berdiri di atas lahan seluas 135 Ha, dengan lahan infrastruktur seluas
44 Ha dan lahan komersil seluas 91 Ha.
Seiring dengan perkembangan perusahaan, manajemen kami berencana untuk
memperluas usaha di kawasan lain. Saat ini kami mengembangkan Kawasan Industri
Tuban yang dikelola secara profesional seperti halnya Kawasan Industri Gresik. Kami
terus berupaya meningkatkan kinerja dan layanan kepada investor secara
berkelanjutan untuk mempertahankan kerjasama yang saling menguntungkan saat ini
maupun yang akan datang. Hal ini pun merefleksikan komitmen kami terhadap visi dan
misi perusahaan.
Visi:
Menjadi perusahaan pengembang properti terkemuka yang senantiasa tumbuh dan
berkembang secara berkelanjutan.
Misi :
PT Kawasan Industri Gresik senantiasa mengedepankan nilai inovasi dalam
menyediakan solusi kebutuhan properti bagi industri dan masyarakat.
6
PT Kawasan Industri Gresik senantiasa mengembangkan layanan dan sistem
manajemen yang handal guna meningkatkan nilai tambah bagi konsumen dan
pemegang saham.
Mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif sehingga menjadi pilihan utama
karyawan bekerja dan berkarir secara profesional.
Mengemban tanggung jawab sosial secara proposional melalui aktivitas-aktivitas
Corporate Social Responsibility.
7
BAB 3
KAJIAN PUSTAKA
3.1 Ruang Terbuka Hijau
Ruang Terbuka Hijau atau disingkat RTH merupakan suatu bentuk pemanfaatan
lahan pada satu kawasan yang diperuntukan untuk penghijauan tanaman. Ruang
terbuka hijau yang ideal adalah 40% dari luas wilayah, selain sebagai sarana
lingkungan juga dapat berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya
pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian
air dan tanah. Klasifikasi bentuk RTH umumnya antara lain RTH Konservasi/Lindung
dan RTH Binaan.
Penyediaan dan pemanfaatan RTH dalam RTRW Kota/RDTR Kota/RTR Kawasan
Strategis Kota/RTR Kawasan Perkotaan, dimaksudkan untuk menjamin tersedianya
ruang yang cukup bagi:
kawasan konservasi untuk kelestarian hidrologis;
kawasan pengendalian air larian dengan menyediakan kolam retensi;
area pengembangan keanekaragaman hayati;
area penciptaan iklim mikro dan pereduksi polutan di kawasan perkotaan;
tempat rekreasi dan olahraga masyarakat;
tempat pemakaman umum;
pembatas perkembangan kota ke arah yang tidak diharapkan;
pengamanan sumber daya baik alam, buatan maupun historis;
penyediaan RTH yang bersifat privat, melalui pembatasan kepadatan serta kriteria
pemanfaatannya;
area mitigasi/evakuasi bencana; dan
ruang penempatan pertandaan (signage) sesuai dengan peraturan perundangan dan
tidak mengganggu fungsi utama RTH tersebut.
Istilah dan Definisi
Elemen lansekap, adalah segala sesuatu yang berwujud benda, suara, warna dan
suasana yang merupakan pembentuk lansekap, baik yang bersifat alamiah maupun
buatan manusia. Elemen lansekap yang berupa benda terdiri dari dua unsur yaitu
benda hidup dan benda mati; sedangkan yang dimaksud dengan benda hidup ialah
tanaman, dan yang dimaksud dengan benda mati adalah tanah, pasir, batu, dan
elemen-eleme lainnya yang berbentuk padat maupun cair.
Garis sempadan, adalah garis batas luar pengaman untuk mendirikan bangunan
dan atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar
kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk,
tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik, pipa gas.
8
Hutan kota, adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang
kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun
tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
Jalur hijau, adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang
terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan
jalan (RUWASJA). Sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya
adalah tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
Kawasan, adalah kesatuan geografis yang batas dan sistemnya ditentukan
berdasarkan aspek fungsional serta mempunyai fungsi utama tertentu.
Kawasan perkotaan, adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan
pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan,
pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan
kegiatan ekonomi.
Koefisien Dasar Bangunan (KDB), adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah
perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan
rencana tata bangunan dan lingkungan.
Koefisien Daerah Hijau (KDH), adalah angka persentase perbandingan antara
luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi
pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanan yang
dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
Lansekap jalan, adalah wajah dari karakter lahan atau tapak yang terbentuk pada
lingkungan jalan, baik yang terbentuk dari elemen lansekap alamiah seperti bentuk
topografi lahan yang mempunyai panorama yang indah, maupun yang terbentuk
dari elemen lansekap buatan manusia yang disesuaikan dengan kondisi lahannya.
Lansekap jalan ini mempunyai ciri-ciri khas karena harus disesuaikan dengan
persyaratan geometrik jalan dan diperuntukkan terutama bagi kenyamanan
pemakai jalan serta diusahakan untuk menciptakan lingkungan jalan yang indah,
nyaman dan memenuhi fungsi keamanan.
Penutup tanah, adalah semua jenis tumbuhan yang difungsikan sebagai penutup
tanah.
Peran masyarakat, adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas
kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat sesuai dengan hak dan
kewajiban dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Perdu, adalah tumbuhan berkayu dengan percabangan mulai dari pangkal batang
dan memiliki lebih dari satu batang utama.
Pohon, adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras.
Pohon kecil, adalah pohon yang memiliki ketinggian sampai dengan 7 meter.
Pohon sedang, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa 7-12 meter.
Pohon besar, adalah pohon yang memiliki ketinggian dewasa lebih dari 12 meter.
9
Ruang terbuka, adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik
dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur dimana
dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
Ruang terbuka terdiri atas ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau.
Ruang Terbuka Hijau (RTH), adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh
tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja
ditanam.
Ruang terbuka non hijau, adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak
termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa
badan air.
Ruang terbuka hijau privat, adalah RTH milik institusi tertentu atau orang
perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa
kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami
tumbuhan.
Ruang terbuka hijau publik, adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh
pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan
masyarakat secara umum.
Sabuk hijau (greenbelt), adalah RTH yang memiliki tujuan utama untuk
membatasi perkembangan suatu penggunaan lahan atau membatasi aktivitas satu
dengan aktivitas lainnya agar tidak saling mengganggu.
Semak, adalah tumbuhan berbatang hijau serta tidak berkayu disebut sebagai
herbaseus.
Tajuk, adalah bentuk alami dari struktur percabangan dan diameter tajuk.
Taman kota, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana
kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat kota.
Taman lingkungan, adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai
sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain pada tingkat lingkungan.
Tanaman penutup tanah, adalah jenis tanaman penutup permukaan tanah yang
bersifat selain mencegah erosi tanah juga dapat menyuburkan tanah yang
kekurangan unsur hara. Biasanya merupakan tanaman antara bagi tanah yang
kurang subur sebelum penanaman tanaman yang tetap (permanen).
Tanggul, adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan
teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air
sungai.
Vegetasi/tumbuhan, adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik
yang berasal dari kawasan itu atau didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu,
semak, dan rumput.
Wilayah, adalah kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya, yang
batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kondisi geografis.
10
Fungsi dan Manfaat
RTH memiliki fungsi sebagai berikut:
Fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis:
memberi jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara
(paru-paru kota);
pengatur iklim mikro agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat
berlangsung lancar;
sebagai peneduh;
produsen oksigen;
penyerap air hujan;
penyedia habitat satwa;
penyerap polutan media udara, air dan tanah, serta;
penahan angin.
Fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu:
1. Fungsi sosial dan budaya:
menggambarkan ekspresi budaya lokal;
merupakan media komunikasi warga kota;
tempat rekreasi; wadah dan objek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam
mempelajari alam.
2. Fungsi ekonomi:
sumber produk yang bisa dijual, seperti tanaman bunga, buah, daun, sayur
mayur;
bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, perkebunan, kehutanan dan lain-
lain.
3. Fungsi estetika:
meningkatkan kenyamanan, memperindah lingkungan kota baik dari skala
mikro: halaman rumah, lingkungan permukimam, maupun makro: lansekap
kota secara keseluruhan;
menstimulasi kreativitas dan produktivitas warga kota;
pembentuk faktor keindahan arsitektural;
menciptakan suasana serasi dan seimbang antara area terbangun dan tidak
terbangun.
Dalam suatu wilayah perkotaan, empat fungsi utama ini dapat dikombinasikan
sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keberlanjutan kota seperti
perlindungan tata air, keseimbangan ekologi dan konservasi hayati.
11
Manfaat RTH
Manfaat RTH berdasarkan fungsinya dibagi atas:
1. Manfaat langsung (dalam pengertian cepat dan bersifat tangible), yaitu
membentuk keindahan dan kenyamanan (teduh, segar, sejuk) dan
mendapatkan bahan-bahan untuk dijual (kayu, daun, bunga, buah);
2. Manfaat tidak langsung (berjangka panjang dan bersifat intangible), yaitu
pembersih udara yang sangat efektif, pemeliharaan akan kelangsungan
persediaan air tanah, pelestarian fungsi lingkungan beserta segala isi flora dan
fauna yang ada (konservasi hayati atau keanekaragaman hayati).
Tipologi RTH
Tipologi Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah sebagai berikut:
Fisik : RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami berupa habitat liar alami,
kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan
seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jaur hijau jalan.
Fungsi : RTH dapat berfungsi ekologis, sosial budaya, estetika, dan ekonomi.
Struktur ruang : RTH dapat mengikuti pola ekologis (mengelompok,
memanjang, tersebar), maupun pola planologis yang mengikuti hirarki dan
struktur ruang perkotaan.
Kepemilikan : RTH dibedakan ke dalam RTH publik dan RTH privat.
Penyediaan RTH
Penyediaan RTH di Kawasan Perkotaan dapat didasarkan pada:
Luas wilayah
Jumlah penduduk
Kebutuhan fungsi tertentu
1. Penyediaan RTH Berdasarkan Luas Wilayah
Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah di perkotaan adalah sebagai
berikut:
Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH
privat;
Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30%
yang terdiri dari 20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari
ruang terbuka hijau privat;
Apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang
bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau
perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap
dipertahankan keberadaannya.
Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin
keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi
dan keseimbangan mikroklimat, maupun sistem ekologis lain yang
12
dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan
masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota.
2. Penyediaan RTH Berdasarkan Jumlah Penduduk
Untuk menentukan luas RTH berdasarkan jumlah penduduk, dilakukan
dengan mengalikan antara jumlah penduduk yang dilayani dengan standar
luas RTH per kapita sesuai peraturan yang berlaku.
250 jiwa : Taman RT, di tengah lingkungan RT
2500 jiwa : Taman RW, di pusat kegiatan RW
30.000 jiwa : Taman Kelurahan, dikelompokan dengan sekolah/ pusat
kelurahan
120.000 jiwa : Taman kecamatan, dikelompokan dengan sekolah/
pusat kecamatan
480.000 jiwa : Taman Kota di Pusat Kota, Hutan Kota (di
dalam/kawasan pinggiran), dan Pemakaman (tersebar).
3. Penyediaan RTH Berdasarkan Kebutuhan Fungsi Tertentu
Fungsi RTH pada kategori ini adalah untuk perlindungan atau
pengamanan, sarana dan prasarana misalnya melindungi kelestarian
sumber daya alam, pengaman pejalan kaki atau membatasi perkembangan
penggunaan lahan agar fungsi utamanya tidak teganggu.
RTH kategori ini meliputi: jalur hijau sempadan rel kereta api, jalur hijau
jaringan listrik tegangan tinggi, RTH kawasan perlindungan setempat
berupa RTH sempadan sungai, RTH sempadan pantai, dan RTH
pengamanan sumber air baku/mata air.
Prosedur Perencanaan
Ketentuan prosedur perencanaan RTH adalah sebagai berikut:
penyediaan RTH harus disesuaikan dengan peruntukan yang telah ditentukan
dalam rencana tata ruang (RTRW Kota/RTR Kawasan Perkotaan/RDTR
Kota/RTR Kawasan Strategis Kota/Rencana Induk RTH) yang ditetapkan oleh
pemerintah daerah setempat;
penyediaan dan pemanfaatan RTH publik yang dilaksanakan oleh pemerintah
disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
tahapan penyediaan dan pemanfaatan RTH publik meliputi:
perencanaan;
pengadaan lahan;
perancangan teknik;
pelaksanaan pembangunan RTH;
pemanfaatan dan pemeliharaan.
penyediaan dan pemanfaatan RTH privat yang dilaksanakan oleh
masyarakattermasuk pengembang disesuaikan dengan ketentuan perijinan
pembangunan;
13
pemanfaatan RTH untuk penggunaan lain seperti pemasangan reklame
(billboard) atau reklame 3 dimensi, harus memperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku pada masing-masing
daerah;
tidak menyebabkan gangguan terhadap pertumbuhan tanaman misalnya
menghalangi penyinaran matahari atau pemangkasan tanaman yang dapat
merusak keutuhan bentuk tajuknya;
tidak mengganggu kualitas visual dari dan ke RTH;
memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan pengguna RTH;
tidak mengganggu fungsi utama RTH yaitu fungsi sosial, ekologis dan estetis.
3.2 Kawasan Industri
Menurut National Industrial Zoning Committee’s (USA) 1967 , yang dimaksud dengan
kawasan industri atau Industrial Estate atau sering disebut dengan Industrial Park
adalah suatu kawasan industri di atas tanah yang cukup luas, yang secara administratif
dikontrol oleh seseorang atau sebuah lembaga yang cocok untuk kegiatan industri,
karena lokasinya, topografinya, zoning yang tepat, ketersediaan semua
infrastrukturnya (utilitas), dan kemudahan aksesibilitas transportasi.
Definisi lain, menurut Industrial Development Handbook dari ULI ( The Urban Land
Institute), Washington DC (1975)1, kawasan industri adalah suatu daerah atau
kawasan yang biasanya didominasi oleh aktivitas industri.
Kawasan industri biasanya mempunyai fasilitas kombinasi yang terdiri atas peralatan-
peralatan pabrik (industrial plants), penelitian dan laboratorium untuk pengembangan,
bangunan perkantoran, bank, serta prasarana lainnya seperti fasilitas sosial dan umum
yang mencakup perkantoran, perumahan, sekolah, tempat ibadah, ruang terbuka dan
lainnya.
Istilah kawasan industri di Indonesia masih relatif baru. Istilah tersebut digunakan
untuk mengungkapkan suatu pengertian tempat pemusatan kelompok perusahaan
industri dalam suatu areal tersendiri. Kawasan industri dimaksudkan sebagai padanan
atas industrial estates. Sebelumnya, pengelompokan industri demikian disebut “
lingkungan industri”.
Beberapa peraturan perundangan yang ada belum menggunaan istilah kawasan
industri, seperti: Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 Tahun 1960, belum
mengenal istilah-istilah semacam Lingkungan, Zona atau Kawasan industri. Pasal 14
UUPA baru mengamanatkan pemerintah untuk menyusun rencana umum persediaan,
peruntukan dan penggunaan tanah dan baru menyebut sasaran peruntukan tanah yaitu
untuk keperluan pengembangan industri, transmigrasi dan pertambangan ayat (1)
huruf (e) Pasal 14 UUPA.
14
Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, juga belum mengenal istilah
“kawasan Industri”. Istilah yang digunakan UU No. 5/1984 dalam pengaturan untuk
suatu pusat pertumbuhan industri adalah Wilayah Industri.
Di Indonesia pengertian kawasan industri dapat mengacu kepada keputusan Presiden
(Keppres) Nomor 41 Tahun 1996 . Menurut Keppres tersebut, yang dimaksud dengan
kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi
dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh
Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki izin Usaha Kawasan Industri.
Menurut Marsudi Djojodipuro1, kawasan industri (industrial estate) merupakan
sebidang tanah seluas beberapa ratus hektar yang telah dibagi dalam kavling dengan
luas yang berbeda sesuai dengan keinginan yang diharapkan pengusaha. Daerah
tersebut minimal dilengkapi dengan jalan antar kavling, saluran pembuangan limbah
dan gardu listrik yang cukup besar untuk menampung kebutuhan pengusaha yang
diharapkan akan berlokasi di tempat tersebut.
Berdasarkan pada beberapa pengertian tentang kawasan industry tersebut, dapat
disimpulkan, bahwa suatu kawasan disebut sebagai kawasan industri apabila memiliki
ciri-ciri sebagai berikut :
1. adanya areal/bentangan lahan yang cukup luas dan telah dimatangkan,
2. dilengkapi dengan sarana dan prasarana,
3. ada suatu badan (manajemen) pengelola,
4. memiliki izin usaha kawasan industri,
5. biasanya diisi oleh industri manufaktur (pengolahan beragam jenis).
Ciri-ciri tersebut diatas yang membedakan “kawasan industri” dengan “Kawasan
Peruntukan Industri”, “ Zona Industri”, dan ” Cluster Industri”. Kawasan Peruntukan
Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri
berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ditetapkan oleh pemerintah
daerah (Kabupaten/Kota) yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud Zona Industri
adalah satuan geografis sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya kegiatan industri,
baik berupa industri dasar maupun industri hilir, berorientasi kepada konsumen akhir
dengan populasi tinggi sebagai pengerak utama yang secara keseluruhan membentuk
berbagai kawasan yang terpadu dan beraglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan
memiliki daya ikat spasial. Cluster Industri adalah pengelompokan di sebuah wilayah
tertentu dari berbagai perusahaan dalam sektor yang sama.
3.3 Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Industri
1. Kebutuhan Lahan
Pembangunan kawasan industri minimal dilakukan pada areal seluas 20 hektar.
Hal ini didasarkan atas perhitungan efisiensi pemanfaatan lahan atas biaya
pembangunan yang dikeluarkan, dan dapat memberikan nilai tambah bagi
pengembang.
15
Disamping itu setiap jenis industri membutuhkan luas lahan yang berbeda sesuai
dengan skala dan proses produksinya. Oleh karena itu dalam pengalokasian ruang
industri tingkat kebutuhan lahan perlu diperhatikan, terutama untuk menampung
pertumbuhan industri baru ataupun relokasi. Secara umum dalam perencanaan
suatu kawasan industri yang akan ditempati oleh industri manufaktur, 1 unit
industri manufaktur membutuhkan lahan 1,34 Ha. Artinya bila di suatu daerah
akan tumbuh sebesar 100 unit usaha industri manufaktur, maka lahan kawasan
industri yang dibutuhkan adalah seluas 134 Ha.
2. Pola Penggunaan Lahan
Sesuai dengan SK Menteri Perindustrian & Perdagangan No. 50/1997 tentang
standar teknis kawasan industri, terdapat 2 komponen penggunaan lahan yang
diatur, yaitu:
Luas areal kapling industri maksimum 70% dari total luas areal
Luas ruang terbuka hijau (RTH) minimum 10% dari total luas areal.
Sedangkan dari segi teknis perencanaan terdapat pula 2 komponen lain, yaitu :
Jalan dan saluran antara 8 – 12% dari total luas areal
Fasilitas penunjang antara 6 – 12% dari total luas areal
Ketentuan tentang pemanfaatan tanah untuk bangunan seperti Koefisien Dasar
Bangunan (KDB/BCR), Koefisien Lantai Bangunan/KLB, Garis Sempadan
Bangunan/GSB diatur sesuai dengan ketentuan Pemerintah Daerah yang berlaku.
16
BAB 4
PEMBAHASAN
4.1 UU RTH
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
dan Peraturan Menteri PU No.05/PRT/M/2008tentang Pedoman Penyediaan dan
Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan disebutkan bahwa
pengertian Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau
mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman,
baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Dalam UU
No. 26 Tahun 2007, secara khusus mengamanatkan perlunya penyediaan dan
pemanfaatan ruang terbuka hijau, yang proporsi luasannya ditetapkan paling sedikit
30 (tiga puluh) persen dari luas wilayah kota.
Tipologi Ruang Terbuka Hijau
Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan,
mengklasifikasikan RTH yang ada sesuai dengan tipologi berikut :
Berdasarkan Fisik
RTH Alami, berupa habitat liar alami, kawasan lindung, dan taman-taman
nasional.
RTH Non Alami/Binaan, yang terdiri dari taman, lapangan lahraga, makam, dan
jalur-jalur hijau jalan.
Berdasarkan Struktur Ruang
RTH dengan pola ekologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengelompok,
memanjang, tersebar.
RTH dengan pola planologis, merupakan RTH yang memiliki pola mengikuti
hirarki dan struktur ruang perkotaan.
Berdasarkan Segi Kepemilikan
1. RTH Publik
2. RTH Privat
Berdasarkan Fungsi
1. Fungsi Ekologis
2. Fungsi Sosial Budaya
3. Fungsi Arsitektural/Estetika
4. Fungsi Ekonomi
Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau
Jenis-jenis Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan berdasarkan Permendagri No.1
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan dan
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman
Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.