SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda (kabupaten, kota, atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD; badan pengawas keuangan; investor; kreditur; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada di lingkungan akuntansi keuangan daerah. Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Ketentuan
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH
Menurut Permendagri No. 21 Tahun 2011, Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat
daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah
Daerah adalah gubernur, bupati, dan/atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
Akuntansi keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran,
pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah
pemda (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka
pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemda
(kabupaten, kota, atau provinsi). Pihak-pihak eksternal entitas pemda yang memerlukan
informasi yang dihasilkan oleh akuntansi keuangan daerah tersebut antara lain adalah DPRD;
badan pengawas keuangan; investor; kreditur; dan donatur; analis ekonomi dan pemerhati
pemda; rakyat; pemda lain; dan pemerintah pusat, yang seluruhnya berada di lingkungan
akuntansi keuangan daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah diatur dengan peraturan
gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi
Pemerintahan. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara
bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintah daerah diatur dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri.
Penjelasan didalam kerangka umum sistem akuntansi keuangan daerah :
1. Satuan Kerja memberikan dokumen-dokumen sumber (DS) seperti Surat Perintah
Membayar Uang (SPMU) dan Surat Tanda Setoran (STS) dari transaksi keuangannya
kepada Unit Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Unit Pembukuan dan Unit Perhitungan melakukan pembukuan bulanan DS tersebut
dengan menggunakan komputer akuntansi (komputer yang telah disiapkan untuk
keperluan akuntansi) termasuk perangkat lunak (software) akuntansi.
3. Dari proses akuntansi tersebut dihasilkan Jurnal yang sekaligus diposting kedalam Buku
Besar dan Buku Pembantu secara otomatis untuk setiap Satuan Kerja.
4. Bila dokumen di atas telah diverifikasi dan benar maka dilanjutkan dengan proses
komputer untuk pembuatan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ).
5. LPJ dikirimkan kepada Kepala Daerah sebagai pertanggung jawaban Satuan Kerja atas
pelaksanaan anggaran, satu copy dikirim kepada Satuan Kerja yang bersangkutan untuk
kebutuhan pertanggungjawaban dan manajemen, satu copy untuk arsip Unit Perhitungan.
LPJ konsolidasi juga harus diberikan kepada Kepala Daerah agar dapat mengetahui
keseluruhan realiasi APBD pada suatu periode.
Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan diperlukan dalam rangka
mewujudkan konsolidasi fiskal dan statistik keuangan Pemerintah secara nasional. Selain
mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan, dalam menyusun Sistem
Akuntansi Pemerintahan pada pemerintah daerah, gubernur/bupati/walikota mengacu pula
pada peraturan daerah dan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai pengelolaan
keuangan daerah.
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem akuntansi pemerintah daerah (SAPD) adalah serangkaian prosedur mulai dari
proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan
dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer. SAPD terdiri atas dua subsistem yaitu satuan kerja
perangkat daerah (SKPD) dan sistem akuntansi satuan kerja pengelola keuangan daerah
(SKPKD).
Sistem akuntansi pemerintahan daerah sekurang-kurangnya meliputi:
a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
c. prosedur akuntansi aset tetap/barang milik daerah; dan
d. prosedur akuntansi selain kas.
1. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
a. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas
Prosedur akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang
dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur
akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Fungsi yang terkait :
Bendahara Penerimaan;
PPK-SKPD;
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pengelolaan
Aset Daerah.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas
mencakup:
surat tanda bukti pembayaran;
STS;
bukti transfer; dan
nota kredit bank.
Bukti transaksi tersebut kemudian lengkapi dengan:
surat ketetapan pajak daerah (SKP-Daerah); dan/atau
SKR; dan/atau
bukti transaksi penerimaan kas lainnya.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
penerimaan kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 241 terdiri dari:
buku jurnal penerimaan kas;
buku besar; dan
buku besar pembantu.
Fungsi yang terkait :
Bendahara Penerimaan;
PPK-SKPD;
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pengelolaan
Aset Daerah.
Uraian Prosedur :
PPK-SKPD menerima SPJ Penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara
Penerimaan;
Berdasarkan SPJ Penerimaan dan lampirannya, PPK-SKPD mencatat transaksi
pendapatan pada Jurnal Khusus Pendapatan dengan jurnal :
1) ”Kas di Bendahara Penerimaan” di debet dan ”Pendapatan” di kredit (untuk
mencatat penerimaan);
2) ”RK PPKD” di debet dan ”Kas di Bendahara Penerimaan di kredit (untuk
mencatat penyetoran).
Dalam kondisi tertentu, dimungkinkan terjadi pengembalian kelebihan
pendapatan yang harus dikembalikan ke pihak ketiga.
1) Jika pengembalian kelebihan pendapatan sifatnya berulang (recurring) yang
terjadi di periode tahun berjalan, PPK-SKPD berdasarkan informasi transfer
kas dari Bagian Pengelolaan Kas Daerah pada Biro Keuangan, mencatat
transaksi pengembalian kelebihan tersebut dengan menjurnal “Akun
Pendapatan” di Debit dan “RK PPKD” di kredit.
2) Jurnal tersebut juga berlaku bagi pengembalian yang sifatnya tidak berulang
tetapi terjadi dalam periode tahun berjalan.
3) Jika pengembalian kelebihan pendapatan tersebut bersifat tidak berulang
(non recurring) dan terkait dengan pendapatan periode tahun sebelumnya,
SKPD tidak melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan oleh Akuntansi
PPKD dengan menjurnal ”SiLPA” di Debet dan ”Kas di Kas Daerah” di
kredit.
Setiap periode, jurnal-jurnal tersebut diposting ke Buku Besar sesuai dengan kode
rekening pendapatan;
Setiap akhir bulan, PPK-SKPD memindahkan saldo-saldo yang ada di tiap buku
besar ke dalam Neraca Saldo;
Setiap akhir tahun semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan SKPD.
b. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses
mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD.
Fungsi yang Terkait :
Bendahara pengeluaran;
PPK-SKPD;
Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah dan Bidang Akuntansi dan Pengelolaan
Asset Daerah.
Prosedur akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi:
sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-langsung; dan
sub prosedur akuntansi pengeluaran kas-uang persediaan/ganti uang
persediaan/tambahan uang persediaan.
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup:
SP2D; atau
nota debet bank; atau
bukti transaksi pengeluaran kas lainnya.
Bukti transaksi tersebut kemudian dilengkapi dengan:
SPM; dan/atau
SPD; dan/atau
kuitansi pembayaran dan bukti tanda terima barang/jasa.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dalam prosedur akuntansi
pengeluaran kas mencakup :
buku jurnal pengeluaran kas;
buku besar; dan
buku besar pembantu.
Uraian Prosedur :
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 248 ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 melakukan pencatatan
ke dalam buku jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening-
lawan asal pengeluaran kas berkenaan.
Secara periodik jurnal atas transaksi pengeluaran kas diposting ke dalam buku
besar rekening berkenaan.
Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan laporan
keuangan SKPD.
c. Prosedur Akuntansi Aset
Prosedur akuntansi aset pada SKPD meliputi pencatatan dan pelaporan akuntansi
atas perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan
terhadap aset tetap yang dikuasai/digunakan SKPD. Transaksi-transaksi tersebut
secara garis besar digolongkan dalam 2 kelompok besar transaksi, yaitu penambahan
nilai Aset dan pengurangan nilai aset.
Penambahan asset antara lain berasal dari pembelian, pembuatan/ pembangunan
yang dilaksanakan baik melalui kontrak maupun yang dilaksanakan secara swakelola,
hibah, dan dari nilai satuan minimum kapitalisasi asset tetap dari hasil pengembangan,
reklasifikasi, dan renovasi yang besarannya ditetapkan dalam kebijakan akuntansi.
Pengurangan asset antara lain karena penghapusan dan dihibahkan kepada pihak
lain.
Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi.
Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu
kriteria menambah volume, menambah kapasitas, meningkatkan fungsi,
meningkatkan efisiensi dan/atau menambah masa manfaat. Perubahan klasifikasi aset
tetap berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya.
Penyusutan merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas
dan manfaat dari suatu aset tetap.
Fungsi yang terkait :
Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi aset tetap pada SKPD adalah
fungsi akuntansi pada PPK-SKPD dan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah (DPPKAD).
Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti
memorial dilampiri dengan:
berita acara penerimaan barang;
berita acara serah terima barang; dan
berita acara penyelesaian pekerjaan.
Buku yang digunakan untuk mencatat transaksi dan/atau kejadian dalam
prosedur akuntansi aset mencakup:
buku jurnal umum;
buku besar; dan
buku besar pembantu.
Uraian Prosedur :
PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi dan/atau kejadian sebagaimana
membuat bukti memorial.
Bukti memorial sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai jenis/nama
aset tetap, kode rekening, klasifikasi aset tetap, nilai aset tetap, tanggal transaksi
dan/atau kejadian.
Bukti memorial dicatat ke dalam buku jurnal umum.
Secara periodik jurnal atas transaksi dan/atau kejadian aset tetap diposting ke
dalam buku besar rekening berkenaan.
Setiap akhir periode semua buku besar ditutup sebagai dasar penyusunan
laporan keuangan SKPD.
d. Prosedur Akuntansi Selain Kas
Prosedur akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses mulai
dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan
dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual
atau menggunakan aplikasi komputer.
Fungsi yang terkait :
Fungsi yang terkait dalam prosedur akuntansi selain kas pada SKPD adalah