Makalah problematika system pendidikan indonesia 1 BAB I LATAR BELAKANG MASALAH Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional Indonesia. Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat penunjangnya, struktur pendidikan dan tenaga kependidikan Berangkat dari definisi di atas maka dapat difahami bahwa secara formal sistem pendidikan indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Namun demikian, sesungguhnya sistem pendidikan indonesia saat ini tengah berjalan di atas rel kehidupan ‘sekulerisme’ yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan peranan agama dalam pengaturan urusan-urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaran sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah dalam hal ini berupaya mengaburkan realitas
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
Makalah problematika system pendidikan indonesia 1
BAB I
LATAR BELAKANG MASALAH
Pendidikan adalah suatu usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar berperan aktif
dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan datang, dan pendidikan nasional
Indonesia adalah pendidikan yang berakar pada pencapaian tujuan pembangunan nasional
Indonesia.
Jenis pendidikan adalah pendidikan yang dikelompokan sesuai dengan sifat dan
kekhususan tujuannya dan program yang termasuk jalur pendidikan sekolah terdiri atas
pendidikan umum, Pendidikan keturunan dan pendidikan lainnya. Serta upaya
pembaharuannya meliputi landasan yuridis, Kurikulum dan perangkat penunjangnya,
struktur pendidikan dan tenaga kependidikan
Berangkat dari definisi di atas maka dapat difahami bahwa secara formal sistem
pendidikan indonesia diarahkan pada tercapainya cita-cita pendidikan yang ideal dalam
rangka mewujudkan peradaban bangsa Indonesia yang bermartabat. Namun demikian,
sesungguhnya sistem pendidikan indonesia saat ini tengah berjalan di atas rel kehidupan
‘sekulerisme’ yaitu suatu pandangan hidup yang memisahkan peranan agama dalam
pengaturan urusan-urusan kehidupan secara menyeluruh, termasuk dalam penyelenggaran
sistem pendidikan. Meskipun, pemerintah dalam hal ini berupaya mengaburkan realitas
(sekulerisme pendidikan) yang ada sebagaimana terungkap dalam UU No.20/2003
tentang Sisdiknas pasal 4 ayat 1 yang menyebutkan, “Pendidikan nasional bertujuan
membentuk manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak dan berbudi mulia, sehat, berilmu, cakap, serta menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air.”
Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional berjalan dengan penuh dinamika. Hal ini
setidaknya dipengaruhi oleh dua hal utama yaitu political will dan dinamika sosial.
Political will sebagai suatu produk dari eksekutif dan legislatif merupakan berbagai
regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan diantaranya tertuang dalam
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 UUD 1945, maupun
Makalah problematika system pendidikan indonesia 2
dalam regulasi derivatnya seperti UU No.2/1989 tentang Sisdiknas yang diamandemen
menjadi UU No.20/2003, UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen, PP No.19/2005
tentang Standar Nasional Pendidikan, serta berbagai rancangan UU dan PP yang kini
tengah di persiapkan oleh pemerintah (RUU BHP, RPP Guru, RPP Dosen, RPP Wajib
belajar, RPP Pendidikan Dasar dan Menengah, dsb
Terkait dengan kondisi pendidikan di Indonesia, Abdul Malik Fadjar (Mendiknas tahun
2001) mengakui kebenaran penilaian bahwa sistem pendidikan di Indonesia adalah yang
terburuk di kawasan Asia. Ia mengingatkan, pendidikan sangat dipengaruhi oleh kondisi
sosial politik, termasuk persoalan stabilitas dan keamanan, sebab pelaksanaan pendidikan
membutuhkan rasa aman. Menanggapi hasil survei Political and Economic Risk
Consultancy (PERC) yang menyebutkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia terburuk
di kawasan Asia, yaitu dari 12 negara yang disurvei oleh lembaga yang berkantor pusat di
Hongkong itu, Korea Selatan dinilai memiliki sistem pendidikan terbaik, disusul
Singapura, Jepang dan Taiwan, India, Cina, serta Malaysia. Indonesia menduduki urutan
ke-12, setingkat di bawah Vietnam (Kompas,5/9/2001).
Kondisi ini menunjukan adanya hubungan yang berarti antara penyelenggaraan
pendidikan dengan kualitas pembangunan sumber daya manusia indonesia yang
dihasilkan selama ini, meskipun masih ada faktor-faktor lain yang juga
mempengaruhinya.
Makalah problematika system pendidikan indonesia 3
BAB II
PERMASALAHAN
Dalam memetakan masalah pendidikan maka perlu diperhatikan realitas pendidikan itu
sendiri yaitu pendidikan sebagai sebuah subsistem yang sekaligus juga merupakan suatu
sistem yang kompleks. Gambaran pendidikan sebagai sebuah subsistem adalah kenyataan
bahwa pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan yang berjalan dengan
dipengaruhi oleh berbagai aspek eksternal yang saling terkait satu sama lain. Aspek
politik, ekonomi, sosial-budaya, pertahanan-keamanan, bahkan ideologi sangat erat
pengaruhnya terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan, begitupun
sebaliknya. Sedangkan pendidikan sebagai suatu sistem yang kompleks menunjukan
bahwa pendidikan di dalamnya terdiri dari berbagai perangkat yang saling mempengaruhi
secara internal, sehingga dalam rangkaian input-proses-output pendidikan, berbagai
perangkat yang mempengaruhinya tersebut perlu mendapatkan jaminan kualitas yang
layak oleh berbagai stakeholder yang terkait.
2.1 Permasalahan Pendidikan Sebagai Suatu Sub-Sistem
Sebagai salah satu sub-sistem di dalam sistem negara/ pemerintahan, maka keterkaitan
pendidikan dengan sub-sistem lainnya diantaranya ditunjukan sebagai berikut:
Pertama, berlangsungnya sistem ekonomi kapitalis di tengah-tengah kehidupan telah
membentuk paradigma pemerintah terhadap penyelenggaraan pendidikan sebagai bentuk
pelayanan negara kepada rakyatnya yang harus disertai dengan adanya sejumlah
pengorbanan ekonomis (biaya) oleh rakyat kepada negara. Pendidikan dijadikan sebagai
jasa komoditas, yang dapat diakses oleh masyarakat (para pemilik modal) yang memiliki
dana dalam jumlah besar saja.
Hal ini dapat dilihat dalam UU Sisdiknas No.20/2003 Pasal 53 tentang Badan Hukum
Pendidikan bahwa (1) Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan
Makalah problematika system pendidikan indonesia 4
oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. (2) Badan hukum
pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi memberikan pelayanan
pendidikan kepada peserta didik. (3) Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk
memajukan satuan pendidikan. Sedangkan dalam pasal 54 disebutkan pula (1) Peran serta
masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga,
organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan
dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. (2) Masyarakat dapat berperan serta
sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
Berdasarkan pasal-pasal di atas, terlihat bahwa tanggung jawab penyelenggaraan
pendidikan nasional saat ini akan dialihkan dari negara kepada masyarakat dengan
mekanisme BHP (lihat RUU BHP dan PP tentang SNP No.19/2005) yaitu adanya
mekasnisme Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada tingkat SD-SMA dan Otonomi
Pendidikan pada tingkat Perguruan Tinggi. Seperti halnya perusahaan, sekolah
dibebaskan mencari modal untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan.
Koordinator LSM Education Network for Justice (ENJ), Yanti Mukhtar (Republika,
10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan berarti Pemerintah telah
melegitimasi komersialisasi pendidikan dengan menyerahkan tanggung jawab
penyelenggaraan pendidikan ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki
otonomi untuk menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah tentu saja
akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan dan mempertahankan mutu.
Akibatnya, akses rakyat yang kurang mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas
akan terbatasi dan masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, antara
yang kaya dan miskin.
Kenyataan yang menunjukan bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia
merupakan jasa komoditas adalah data dari Balitbang Depdiknas 2003 yang menyebutkan
bahwa porsi biaya pendidikan yang ditanggung orang tua/siswa berkisar antara 63,35%-
87,75% dari biaya pendidikan total. Sedangkan menurut riset Indonesia Corruption
Watch (ICW) pada 2006 di 10 Kabupaten/Kota se-Indonesia ternyata orang tua/siswa
pada level SD masih menanggung beban biaya pendidikan Rp 1,5 Juta, yang terdiri atas
Makalah problematika system pendidikan indonesia 5
biaya langsung dan tak langsung. Selain itu, beban biaya pendidikan yang ditanggung
oleh pemerintah dan masyarakat (selain orang tua/ siswa) hanya berkisar antara 12,22%-
36,65% dari biaya pendidikan total (Koran Tempo, 07/03/2007). Menurut laporan dari
bank dunia tahun 2004, Indonesia hanya menyediakan 62,8% dari keperluan dana
penyelenggaraan pendidikan nasionalnya padahal pada saat yang sama pemerintah India
telah dapat menanggung pembiayaan pendidikan 89%. Bahkan jika dibandingkan dengan
negara yang lebih terbelakang seperti Srilanka, persentase anggaran yang disediakan oleh
pemerintah Indonesia masih merupakan yang terendah. (www.worldbank.com)
Kedua, berlangsungnya kehidupan sosial yang berlandasakan sekulerisme telah
Makalah problematika system pendidikan indonesia 23
internet sedangkan para murid sudah technology-aware. Yang kedua, masuknya sekolah
plus dengan overseas syllabus. Tantangan ini bisa berdampak positif dan berdampak
negatif, tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Syllabus dari luar negeri tidak
sepenuhnya sempurna seperti yang dipikirkan oleh banyak orang, banyak hal-hal yang
tidak sesuai dengan kondisi Indonesia. Tetapi di lain sisi, overseas syllabus maupun
sekolah plus akan memberikan nilai tambah tersendiri dan mungkin akan menjadikan
suatu warning bahwa era globalisasi has truly arrived. Dan kita berharap pemerintah
mempunyai peraturan yang mengatur sekolah plus dan syllabus-nya
Makalah problematika system pendidikan indonesia 24
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan
Kunjungan tim yang bersifat sporadis, tidak akan bisa menemukan permasalahan
(pendidikan) penduduk miskin yang sesungguhnya. Diperlukan suatu tim yang bersifat
permanen yang dikenal dan padu dengan dinas instansi terkait baik di propinsi, kabupaten
kota sampai ke kecamatan. Tim itu harus berkemampuan untuk melakukan:
1. Pengamatan langsung dan kajian bersama yang melibatkan: ahli pendidikan,
tokoh masarakat (pendidik) nagari, serta dialog dengan kaum duafa, langsung.
2. Perumusan program Kurikulum Muatan Lokal di sekolah, dan program
pendidikan luar sekolah yang benar-benar berguna bagi penduduk (miskin) yang
bersekolah atau berdiam di Nagari Binaan. Walaupun memang tidak semua rakyat
nagari itu miskin, dan biasanya rakyat kaya memerlukan muatan lokal dan
program keterampilan yang berbeda dari kebutuhan mendesak rakyat miskin.
3. Inisiasi pelaksanaan pendidikan (kurikulum muatan lokal) serta diklat PLS , yang
bersifat teknologi terapan sederhana, yang terprogram dan terlaksana dengan
rapi.
4.2 Saran
1. Agar keanggotaan tim pembinaan tidak terlalu alir, sering gonta-ganti, dan
setiap anggota tim yang turun ke negeri dapat memberikan masukan yang jelas
kepada leading sektor pembinaan. Akan lebih bagus bila anggota tim pembinaan
nagari itu dipikirkan untuk dijadikan ‘tim permanen lintas sektoral’ yang
menguasai permasalahan (kesehatan, pendidikan dan ekonomi kerakyatan),
dengan Surat Tugas dari Gubernur.
2. Harus ada komunikasi yang intense antara pemuka masyarakat dan pemerintahan
nagari dengan tim. Diperlukan pula forum pendiskusian berbagai alternatif
kegiatan, yang ditawarkan, untuk mengatasi berbagai masalah.
Makalah problematika system pendidikan indonesia 25
3. Usaha serius untuk menggalakkan siswa menjadi pembaca harus segera dimulai,
baik di sekolah-sekolah maupun melalui PLS. Sehingga pembinaan terhadap
semua lapisan masarakat dapat dilakukan dengan mudah.
Makalah problematika system pendidikan indonesia 26
Makalah problematika system pendidikan indonesia 27
Makalah problematika system pendidikan indonesia 28
Makalah problematika system pendidikan indonesia 29
Makalah problematika system pendidikan indonesia 30
DAFTAR PUSTAKA
UU No.20/2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional PP No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan Permendiknas No. 45/2006 Tentang UN Tahun Ajaran 2006/2007. Media Cetak : Kompas,5/9/2001; Pikiran Rakyat, 06/10/2002; Republika,
Al-Baghdadi, Abdurrahman. 1996. Sistem Pendidikan di Masa Khilafah Islam. Bangil-Jatim: Al-Izzah
Muhamad Shidiq Al-Jawi. Pendidikan Di Indonesia, Masalah dan Solusinya. Artikel. www.khilafah1924.org
Panduan KKN Wajar Dikdas 9 Tahun, UPI 2006.
Bulletin Epitech 2006, Disdik Prov.Jabar. Blog: http://blog.appidi.or.id/?p=430; makalah pendidikan tahun 2007 Blog: http://dzarmono.wordpress.com/2007/06/11/makalah-pendidikan tahun
2008 Blog: www.tyasmm84.blogspot.com/2008/01/profesi-teknologi-pendidikan.html Harian surat Kabar Online: http://www.sergaponline.com/berita Harian Bisnis indonesia: www.bisnis.com Harian Kompas Online: www.kompas.com Harian Pikiran Rakyat Online: http://www.pikiranrakyat.com