MAKALAH ETIKA PROFESI JURNALISTIKKODE ETIK JURNALISTIK
MAKALAHDISUSUN OLEHDODIK HANDOKO
BAB IPENDAHULUAN
A.LATAR BELAKANGEuforiaera reformasi tampaknya masih terasa
hingga kini. Tiba-tiba banyak orang yang merasa berhak menjadi apa
saja, termasuk menjadi wartawan. Orang yang merasa berhak dan mampu
menjadi calon legislator bahkan mencapai ratusan atau bahkan ribuan
dalam satu kabupaten / kota.Khusus di bidang pers, banyak orang
yang tiba-tiba menjadi wartawan dan memiliki kartu pers, padahal
mereka tidak pernah melalui jenjang pendidikan jurnalistik yang
memadai dan benar.Karena tidak memiliki pendidikan yang memadai dan
tidak pernah mendapatkan atau mengikuti pendidikan jurnalistik yang
memadai dan benar, maka tidaklah mengherankan kalau banyak oknum
wartawan yang menyalahgunakan profesinya dan melanggar kode etik
wartawan atau Kode Etik Jurnalistik.Perlu diketahui bahwa yang
dimaksud dengan pers adalah lembagasosialdan wahana komunikasi
massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari,
memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan
informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara,gambar, suara dan
gambar, serta data dangrafikmaupun dalam bentuk lainnya dengan
menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran
yang tersedia. (UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers).Lalu apa dan
siapa wartawan itu? Wartawan adalah orang yang secara teratur
melaksanakan kegiatan jurnalistik. Wartawan bebas memilih
organisasi wartawan, tetapi mereka harus memiliki dan menaati Kode
Etik Jurnalistik. Sebagai professional dan dalam melaksanakan
profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.Wartawan adalah
orang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, rasa keterlibatan besar
terhadap masalah-masalah sosial kemasyarakatan, memiliki
integritas, cermat, andal, siaga, disiplin, serta memiliki
keterbukaan.Sebagai orang yang senantiasa bersentuhan dengan
publik, wartawan dalam menjalankan profesinya diikat oleh norma dan
aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat.Wartawan pun harus
menghormati etika dan kaidah-kaidah yang ada, termasuk menaati Kode
Etik Jurnalistik (KEJ) yang telah disepakati bersama oleh 29
organisasi wartawan dan organisasi perusahaan persIndonesia, di
Jakarta, Selasa, 14 Maret 2006, dan ditetapkan oleh Dewan Pers pada
Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 24 Maret 2006, melalui Surat
Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006, tentang Kode Etik
Jurnalistik.
B.RUMUSAN MASALAHDalam penulisan makalah ini penulis memiliki
batasa-batasan masalah guna untuk membatasi pembahasan makalah ini,
agar nantinya dalam pembahasan tidak keluar dari materi ini.
Batasan-batasan itu adalah :1.Apakah kode etik itu ?2.Apakah dewan
per situ ?3.Seperti apakah kode etik jurnalistik itu ?4.Seperti
apakah etika jurnalistik itu ?5.Seperti apa kekuatan kode etik itu
?6.Tantanganapa yang harus dihadapijurnalistik?7.Seperti apakah
kepribadian wartawan Indonesia itu ?8.Pertanggung jawaban seperti
apakah yang harus ddilakukan oleh seorang jurnalistik ?
BAB IIPEMBAHASAN
A.PENGERTIAN KODE ETIKEtika berasal dari bahasa Latin, ethica,
yang berarti aturan atau kaidah-kaidahmoral, tata susila yang
mengikat suatu masyarakat atau kelompok masyarakat, atau profesi.
Etika didasari oleh kejujuran dan integritas perorangan.Etika yang
mengikat masyarakat dalam sebuah profesi itulah yang disebut Kode
Etik, maka lahirlah berbagai macam Kode Etik, antara lain Kode Etik
Wartawan atau Kode Etik Jurnalistik, Kode Etik Kedokteran, dan Kode
Etik Pengacara.Di Indonesia, Kode Etik Wartawan tidak hanya
merupakan ikatan kewajiban moral bagi anggotanya, melainkan sudah
menjadi bagian dari hukum positif, karena Pasal 7 (2) UU Pers
dengan tegas mengatakan bahwa wartawan memiliki dan menaati Kode
Etik Jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dimaksud yaitu kode etik
yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan
Pers.
B.PENGERTIAN DEWAN PERSDewan Pers adalah lembaga independen yang
dibentuk oleh masyarakat dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers
dan meningkatkan kehidupan pers nasional. Lembaga ini diakui oleh
pemerintah dan mendapatkan biaya dari pemerintah dalam menjalankan
fungsinya.Fungsi yang diemban oleh Dewan Pers yaitu melakukan
pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan
mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan
pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat
atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun
peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas
profesi kewartawanan; serta mendata perusahaan pers.Anggota Dewan
Pers terdiri atas wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan
pers; tokoh masyarakat; ahli di bidang pers dan atau komunikasi,
dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan
organisasi perusahaan pers.
C.KODE ETIK JURNALISTIKKode Etik Jurnalistik yang telah
ditetapkan oleh Dewan Pers terdiri atas 11 pasal dan diawali dengan
pembukaan, yang antara lain menyatakan bahwa kemerdekaan
berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang
dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi
Universal Hak Asasi Manusia PBB.Juga dinyatakan bahwa kemerdekaan
pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan
berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan
kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu,
wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa,
tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma
agama.Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya,
pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut
profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.Untuk
menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh
informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral
dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga
kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme.
Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik
Jurnalistik.
Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006, tanggal 24
Maret 2006 tentang Kode Etik Jurnalistik:
Pasal 1Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan
berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.Pasal
2Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam
melaksanakan tugas jurnalistik.Pasal 3Wartawan Indonesia selalu
menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak
mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas
praduga tak bersalah.Pasal 4Wartawan Indonesia tidak membuat berita
bohong, fitnah, sadis, dan cabul.Pasal 5Wartawan Indonesia tidak
menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan
tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku
kejahatan.Pasal 6Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi
dan tidak menerima suap.Pasal 7Wartawan Indonesia memiliki hak
tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui
identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, dan "off the record" sesuai dengan
kesepakatan.
Pasal 8Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita
berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas
dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan
bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit,
cacat jiwa atau cacat jasmani.Pasal 9Wartawan Indonesia menghormati
hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk
kepentingan publik.Pasal 10Wartawan Indonesia segera mencabut,
meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat
disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau
pemirsa.Pasal 11Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional.
Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap
profesi, sehingga tiap tindakanya seseorang yang berprofesi akan
membutuhkan tolak ukur dalam profesinya. Seperti pada profesi
jurnalistik memliki kebebasan pers sendiri tentunya memiliki
batasanya sendiri, dimana batsan yang paling utama dan tak pernah
salah adalah apa yang keluar dari hati nurani, namun kebebasan pers
bukan hanya dibatai oleh kode etik jurnalistik akan tetapi ada
batsan yang kuat yang tercantum pada undang-undang.
D.ETIKA JURNALISTIKJurnalistik merupakan cara kerjamediamassa
dalam mengelola dan menyajikan informasi pada masyarakat,yang
bertujuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif, dalam arti
informasi yang disebarluaskan merupakan informasi yang diperlukan.
Jurnalistik berasal dari bahasa asing yaitu diurnal dan dalam
bahasa inggris journal yang berarti catatan harian.Etika
jurnalistik adalah Standart aturan perilaku dan moral yang mengikat
para jurnalistik dalam melaksanakan pekerjaanya. Etika jurnalistik
ini sangat penting dimana bukan hanya mencerminkan standart
jkualitas jurnalistik namun untuk menghindari dan melindungi
masyarakat dari kemungkinan dmpak yang merugikan dari tindakan atu
perilaku keliru dari seorang jurnalis.
E.KEKUATAN KODE ETIKKode etik dibuat atas prinsip bahwa
pertanggung jawaban tentang penataannya berada terutama pada hati
nurani setiap wartawan Indonesia. Dan bahwa tidak ada satupun pasal
dalam kode etik (jurnalistik) yang memberi wewenang kepada golongan
manapun di luar PWI untuk mengambil tindakan terhadap seorang
wartawan Indonesia atau terhadap penerbitan pers. Karenanya saksi
atas pelanggaran kode etik adalah hak yang merupakan hak
organisatoris dari PWI melalui organ-organnya.Menyimak dari
kandungan kode etik jurnalistik di atas tampak bahwa nilai-nilai
moral, etika maupun kesusilaan mendapat tempat yang sangat urgen,
namun walau demikian tak dapat dipungkiri bahwa kenyataan yang
bebicara di lapangan masih belum sesuai dengan yang
diharapkan.Namun terlepas dari apakah kenyataan-kenyataan yang ada
tersebut melanggar kode etik yang ada atau norma/aturan hukum atau
bahkan melanggar kedua-duanya, semua ini tetap terpulang pada
pribadi insan pers bersangkutan, dan juga kepada masyarakat, sebab
masyarakat sendirilah yang dapat menilai penerbitan/media yang
hanya mencari popularitas dan penerbitan/media yang memang
ditujukan untuk melayani masyarakat, dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dengan tetap menjunjung tinggi kode etiknya.
F.TANTANGAN JURNALISTIK
Seorang Jurnalis atau Wartawan harus memiliki berbagai kemampuan
dan keterampilan agar bisa bersaing dan tetap menjalankan
profesinya sesuai dengan Kode etik Jurnalistik. Jika seorang
wartawan tidak punya keinginan untuk mengembangkan diri, dia akan
tersingkir dari kelompoknya.Salah satu tantangan yang harus siap
dihadapi yakni kesadaran hukum dan keberanian masyarakat sudah
muncul. Mereka meminta hak jawab, berbagai pihak yang dirugikan
bisa melakukan somasi dan tuntutan hukum. Jika seorang jurnalis
menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik, dia
akan lebih dihargai oleh masyarakat, nara sumber dan rekan
se-profesinya.Hal yang bisa dilakukan untuk menghadapi Tantangan,
diantaranya :-Menjalankan pekerjaan sesuai dengan Kode Etik
Jurnalistik.-Banyak Membaca (buku, koran, kamus populer, internet,
UU, Peraturan, Perda dll.)-Mengikuti berbagai Pelatihan dan Kursus
Keterampilan (jurnalistik, bahasa asing, audit, pajak,
dll.)-Menguasai materi sebelum melakukan wawancara.-Mempunyai data
pendukung untuk materi tulisan.
1.Jurnalis Yang Memihak
Profesi jurnalis rentan sekali untuk memihak kepada satu pihak,
sehingga dia tidak independen lagi dalam mencari berita. Informasi
yang disampaukan karena pesanan pihak tertentu. Contoh
Keberpihakan, ketika satu daerah melakukan pemilihan kepala daerah
langsung. Jurnalis menulis berita tersebut sesuai dengan pesanan
tim suksesnya, tanpa memperhatikan keinginan para pembaca.
2.Jurnalis Masyarakat (Civil Journalist)
Sejak dibukanya kebebasan Pers tahun 1998 lalu, banyak sekali
berbagai perusahaan media yang muncul dan tenggelam. Tetapi para
wartawan maupun perusahaan media tidak menyadari bahwa jurnalis
masyarakat sudah muncul di dunia maya seperti blog. Para blogger
muncul Tanpa perlu latar belakang pendidikan jurnalistik. Mereka
membuat berita sendiri (meskipun tidak mengikuti kaidah penulisan).
Mereka menuangkan ide, tulisan bahkan makian terhadap pihak
tertentu tanpa sensor.
3.Media Gratis
Satu lagi tantangan bagi perusahaan para jurnalis dan perusahaan
pers yakni maraknya media (koran dan majalah gratis). Media gratis
bisa mengurangi pendapatan kue iklan, karena tarif iklan lebih
murah dibanding tarif iklan di surat koran maupun majalah. Para
penulis di media gratis juga jarang yang berlatar belakang seorang
jurnalis. Mereka hanya mengandalkan materi tulisan dari perusahaan
yang memasang iklan, seperti iklan berita (advetorial).
G.KEPRIBADIAN WARTAWAN INDONESIAWartawan Indonesia adalah warga
negara yang memiliki kepribadian, yaitu : bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, taat pada UUD 1945, bersifat
kesatria, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia dan berjuang
untuk emansipasi bangsa dalam segala lapangan, sehingga dengan
demikian turut bekerja ke arah keselamatan masyarakat Indonesia
sebagai anggota masyarakat bangsa-bangsa.
H.PERTANGGUNG JAWABANBahwa seorang wartawan Indonesia dengan
penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana mempertimbangkan
perlu/patut atau tidaknya suatu berita, tulisan, gambar, karikatur
dan sebagainya disiarkan.Kaitannya dengan hal di atas, dalam
kenyataan yang ada masih terdapat banyak media cetak yang memuat
berita atau gambar yang secara jelas bertentangan dengan kehidupan
sosial yang religius. Namun walau demikian tampaknya gejala ini
oleh sebagian kalangan dianggap sebagai suatu kewajaran dalam
rangka mengikuti perkembangan zaman, sehingga batasan-batasan etika
dan norma yang harusnya dikedepankan, menjadi kabur bahkan tidak
lagi menjadi suatu pelanggaran kode etik, maupun norma/aturan hukum
yang ada.Sebagaimana dalam Pasal 5 ayat (1) UU. No. 40/1999
disebutkan bahwa "Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa
dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan
masyarakat serta asas praduga tak bersalah". Serta ditambahkan lagi
dalam Pasal 13 yang memuat larangan tentang iklan, yaitu iklan yang
memuat unsur : Mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama,
minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dan
penggunaan wujud rokok atau penggunaan rokok.Pertanggungjawaban
dalam hal ini dapat pula terkait dengan keberpihakan seorang
wartawan terhadap seseorang atau suatu golongan tertentu. Namun
lagi-lagi dalam kenyataannya menunjukkan bahwa keberpihakan
tersebut tampaknya telah menjadi trend dan seolah tidak
dipermasalahkan lagi.
BAB IIIPENUTUP
KESIMPULAN
Penerapan kode etik jurnalistik yang merupakan gambaran serta
arah, apa dan bagaimana seharusnya profesi ini dalam bentuk
idealnya oleh sebagian pers atau media massa belum direalisasikan
sebagaimana yang diharapkan, yang menimbulkan kesan bahwa dunia
jurnalistik (juga profesi lain) terkadang memandang kode etik
sebagai pajangan-pajangan yang kaku. Namun terlepas dari
ketimpangan dari apa yang seharusnya bagi dunia jurnalistik
tersebut, tampaknya hal ini berpulang pada persepsi dan
obyektifitas masyarakat/publik untuk menilai kualitas, bobot,
popularitas maupun keberpihakan dari suatu media massa.
Kebebasan pers yang banyak didengungkan, sebenarnya tidak hanya
dibatasi oleh kode etik jurnalistik, tetapi terdapat aturan lain
yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan apa yang seharusnya. Untuk
itulah masih diperlukan langkah-langkah konkrit dalam rangka
mewujudkan peran dan fungsi pers, paling tidak menutup kemungkinan
untuk dikurangi dari penyimpangan tersebut.
DAFTAR
PUSTAKAhttp://situscoplug.blogspot.com/2011/12/makalah-etik-profesi-jurnalistik.htmlhttp://pusat-makalah-hukum.blogspot.com/http://situscoplug.blogspot.com/search/label/Referensi%20Hukum
Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik
Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di IndonesiaPers yang Bebas
dan Bertanggung Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat
Demokratis di Indonesia
Disusun untuk melengkapi tugas mata pelajaran Pendidikan
Kewarganegaraan tahun ajaran 2013/20141)Andika Putra B. (04)2)Ika
Noor Aini (17)3)M. Beny Azhari (21)4)Ayu Rosidah (28)5)Rizky
MaulidaK.P(35)
Disusun oleh kelompok 2 kelas XII IPA 1Anggota:
SMA 1 BAEJl. Jend. Sudirman KM. 04, Telp./Fax.(0291)438821 Kudus
59322TAHUN AJARAN2013/2014
KATA PENGANTAR
Assalamualaikum Wr. Wb. Syukur Alhamdulillah kami panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat serta
hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan makalah
Pendidikan KewarganegaraanPers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis
diIndonesiainidengan baik dan lancar. Makalah ini kami buat untuk
melengkapi tugas Pendidikan Kewarganegaraan, selain itu
dapatmenambah pengetahuanbagi penyusun danpara pembaca.Makalah ini
disusun dengan mengacu pada berbagai sumber, mulai dari buku maupun
internet. Mudah-mudahan dengan tersusunnya makalah ini dapat di
gunakan sebagai sarana menambah pengetahuan bagi penulis maupun
pembaca. Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah membantu dalam penyusunan makalah ini, penyusun menyadari
bahwa makalah ini belum sempurna, maka dari itu kritik dan saran
senantiasa penyusun harapkan.Wassalamualaikum Wr. Wb.
Penyusun
DAFTAR ISIHalaman
Judul.....................................................................................................................1Kata
Pengantar....................................................................................................................2Daftar
Isi..............................................................................................................................3BAB
1 PendahuluanA.Latar
Belakang.........................................................................................................4B.Rumusan
Masalah...................................................................................................4C.Tujuan......................................................................................................................4D.Manfaat...................................................................................................................5E.SistematikaPenulisan..............................................................................................5BAB
2Kode Etik JurnalistikA.Kode
Etik.................................................................................................................6B.Penyimpang
kode etik jurnalistik oleh
berbagaimedia........................................19C.Upaya-upaya
pemerintah dalam mengendali-kankebebasan
pers.....................24
BAB
3PenutupA.Kesimpulan...........................................................................................................27B.Saran.....................................................................................................................27
Daftar
Pustaka..................................................................................................................28
Lampiran..........................................................................................................................29
BAB 1PENDAHULUAN
A.Latar BelakangJurnalistik adalah suatu pekerjaan yang
mengemban tanggung jawab dan mensyaratkan adanya kebebasan. Karena,
tanpa adanya kebebasan seorang wartawan sulit untuk melakukan
pekerjaanya. Akan tetapi, kebabasan tanpa disertai tanggung jawab
mudah menjerumuskan wartawan kedalam praktek jurnlistik yang kotor,
merendahkan harkat dan martabat wartawan tersebut. Karena itulah
baik dinegara-negara maju maupun negara berkembang persyaratan
untuk menjadi wartawan dirasa sangat berat sekali. Wartawan harus
benar-benar bisa menjaga perilaku dalam kegiatan jurnalistiknya
sesuai dengan aturan yang ada, yaitu sesuai dengan kode etik
jurnalistik,danUndang-Undang (UU) Pers Nomor 40 tahun1999.
KodeEtik haruslahmenjadi landasanmoral. Penetapan kode etik guna
menjamin tegakanya kebebasan pers serta terpenuhinya hak hak
masyarakat. Wartawan memiliki kebebasan pers yakni kebebasan
mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
Meskipun demikian, kebebasan disini dibatasi dengan kewajiban
menghormati norma norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.
B.Rumusan MasalahUntuk membatasi pembahasan masalah pada makalah
ini penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut :
1.Apa itu kode etik jurnalistik ?2.Apa saja penyimpangan yang
dilakukan berbagai media?3.Apa upayapemerintahdalam
mengendalikankebebasanPers?
C.Tujuan1.Mengetahui dan mengerti apa itu kode etik jurnalistik,
apa saja yang terdapat didalamnya sertapengaplikasiannya dalam
kehidupan jurnalistik nantinya.2.Mengetahui
pelanggaran/penyimpangan apa saja yang sering dilakukanberbagai
mediasaat ini.3.Menganggulangi dan mencegah
untukterjadinyapenyimpanganterhadapkode etik jurnalistik.
D.ManfaatPenulis mengharapkan bahwa makalah yang dibuat ini akan
bermanfaat diberbagai kalangan terutama kalangan siswa siswi dan
Bapak/Ibu Guru. Manfaat yang bisa dirasakan antara lain :
1.Menambah pengetahuan mengenai kebebasan pers yang bertanggung
jawab.2.Kita bisa menilaisuatuberita apakahmenyimpang dari kode
etik jurnalistik atautidak.3.Kita mengetahui dan mengerti apa itu
kode etik jurnalistik, apa saja yang terdapat didalamnya serta bisa
mengaplikasikannya dalam kehidupan jurnalistik.4.Dapat mengetahui
berita mana yang harus dipercaya dan yang tidak dapat
dipercaya.
E.Sistematika PenulisanDalam penyelesaian penyusunan makalah ini
penulis menggunakan studi kepustakaan, yaitu penulis mempelajari
buku-buku yang berhubungan denganPers yang Bebas dan Bertanggung
Jawab Sesuai Kode Etik Jurnalistik dalam Masyarakat Demokratis di
Indonesia. Sistematika Penulisan Di dalam makalah ini terdiri dari
tiga bab yaitu:1. Bab I berisi Pendahuluan,2. Bab II berisi
Pembahasan,3. Bab II berisi Penutup.
BAB2KODE ETIK JURNALISTIK
A.Kode EtikA.1Kode Etik secara UmumKode adalah sistem pengaturan
pengaturan (system of rules). Etik adalah norma perilaku, suatu
perbuatan dikategorikan etis apabila sesuai dengan aturan yang
menuntun perilaku baik manusia. Sedangkan jurnalistik adalah
profesi dalam kegiatan tulis menulis berita atau kewartawanan. Kode
etik ialah norma yang diterima oleh kelompok tertentu sebagai
pedoman tingkah laku.Kode etik merupakan himpunan etika profesi
kewartawanan dan ditetapkan oleh dewan pers. Etika pers adalah
etika semua orang yang terlibat dalam kegiatan pers, terdiri dari
kewajiban pers, baik dan buruknya, pers yang benar dan pers yang
mengatur tingkah laku pers.Sumber etika pers adalah keadaan moral
pers mengenai pengetahuan baik dan buruk, benar dan salah, serta
tepat dan tidak tepat bagi orang orang yang terlibat dalam kegiatan
pers.Kode etik memiliki ciri ciri antara lain :1.Kode etik dibuat
dan disusun oleh organisasi profesi ybs. Sesuai dengan aturan
organisasi dan bukan dari pihak luar.2.Sanksi bagi yang melanggar
kode etik bukan pidana, melainkan bersifat moral atau mengikat
secara moral pada anggota kelompok tersebut.3.Daya jangkau suatu
kode etik hanya berlaku pada anggota organisasi yang memiliki kode
etik tersebut bukan pada organisasi lain.Kode etik memiliki fungsi
sebagai :1.Alat kontrol sosial, yaitu tidak hanya mengatur hubungan
antara sesama anggota seprofesi, tetapi juga dapat mengatur
hubungan antara anggota organisasi profesi tersebut dengan
masyarakat.2.Mencegah adanya kontrol dan campur tangan pihak lain,
termasuk pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu.
Kode etik pers memiliki klarifikasi 3 mode, yaitu kode etik
wartawan indonesia, kode praktik bagi media pers, dan kode etik
jurnalistik.
A.2Kode Etik JurnalistikKode etik jurnalistik adalah sejumlah
aturan dasar yang mengikat seluruh profesi kewartawanan dalam
menjalankan tugas dan perannya sebagai wartawan.kode etik
jurnalistik merupakan hal yang digunakan sebagai landasan pers
dalam melaksanakan kegiatannya, hal ini tercantum dalam rules of
the game untuk pers yaitu antara lain : Landasan Idiil : Pancasila
(Pemb. UUD 1945) Landasan Konstitusi : Undang-Undang Dasar 1945
Landasan Yuridis : Undang-undang Pokok Pers Landasan Strategis :
GBHN Landasan Profesional : Kode Etik Jurnalistik Landasan Etis :
Tata nilai yang berlaku dalam masyarakat
Berikut ini akan dijabarkan Kode Etik Jurnalistik beserta
penafsirannya yang berasal dariHasilKongres XXII di Banda Aceh
27-29Juli 2008. Draft awal adalah keputusan Konkernas PWI 4 10 Juli
2007 di Jayapura, Papua.
PEMBUKAANBahwa sesungguhnya salah satu perwujudan kemerdekaan
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kemerdekaan mengeluarkan
pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana diamanatkan oleh pasal
28 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu kemerdekaan pers wajib
dihormati oleh semua pihak.Mengingat Negara Kesatuan Republik
Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum, seluruh wartawan
Indonesia menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan kemerdekaan
pers yang bertanggung jawab, mematuhi norma-norma profesi
kewartawanan, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan
kehidupan bangsa, serta memperjuangkan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial berdasarkan
Pancasila.Maka atas dasar itu, demi tegaknya harkat, martabat,
integritas, dan mutu kewartawanan Indonesia serta bertumpu pada
kepercayaan masyarakat, dengan ini Persatuan Wartawan Indonesia
(PWI) menetapkan Kode Etik Jurnalistik yang harus ditaati dan
dilaksanakan oleh seluruh wartawan terutama anggota PWI.
PENAFSIRANPEMBUKAANKode Etik Jurnalistik ialah ikrar yang
bersumber pada hati nurani wartawan dalam melaksanakan kemerdekaan
mengeluarkan pikiran yang dijamin sepenuhnya oleh Pasal 28 UUD
1945, yang merupakan landasan konstitusional wartawan dalam
menjalankan tugas jurnalistiknya.Kemerdekaan mengeluarkan pikiran
ialah hak paling mendasar yang dimiliki setiap insan wartawan, yang
wajib dijunjung tinggi dan dihormati oleh semua pihak. Sekalipun
kemerdekaan mengeluarkan pikiran merupakan hak wartawan yang
dijamin konstitusi, mengingat negara kesatuan Republik Indonesia
ialah negara berdasarkan hukum, maka setiap wartawan wajib
menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran dalam menggunakan haknya
untuk mengeluarkan pikiran.Wartawan bersama seluruh masyarakat,
wajib mewujudkan prinsip-prinsip kemerdekaan pers yang profesional
dan bermartabat. Tugas dan tanggungjawab yang luhur itu hanya dapat
dilaksanakan, apabila wartawan selalu berpegang teguh kepada kode
etik jurnalistik, dan masyarakat memberi kepercayaan penuh serta
menghargai integritas profesi tersebut.Mengingat perjuangan
wartawan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari
perjuangan bangsa Indonesia, maka selain bertanggungjawab kepada
hati nuraninya, setiap wartawan wajib bertangungjawab kepada Tuhan
Yang Maha Esa, kepada Masyarakat, Bangsa dan Negara dalam
melaksanakan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya sesuai dengan
kode etik jurnalistik.Sadar akan hak, kewajiban dan tanggung
jawabnya itu, dan untuk melestarikan kemerdekaan pers yang
profesional dan bermartabat serta kepercayaan masyarakat, maka
dengan ikhlas dan penuh kesadaran wartawan menetapkan kode etik
jurnalistik yang wajib ditaati dan diterapkan.BAB IKEPRIBADIAN DAN
INTEGRITAS
PENAFSIRANBAB IKEPRIBADIAN DAN INTEGRITASWartawan harus memiliki
kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta
integritas dalam arti jujur, adil, arif dan terpercaya.Kepribadian
dan integritas wartawan yang ditetapkan di dalam Bab I Kode Etik
Jurnalistik mencerminkan tekad PWI mengembangkan dan memantapkan
sosok Wartawan sebagai profesional, penegak kebenaran, nasionalis,
konstitusional dan demokratis serta beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa.
Pasal 1Wartawan beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berjiwa Pancasila taat Undang-Undang Dasar Negara RI, kesatria,
bersikap independen serta terpercaya dalam mengemban
profesinya.
PENAFSIRANPasal 11. Semua perilaku, ucapan dan karya jurnalistik
wartawan harus senantiasa dilandasi, dijiwai, digerakkan dan
dikendalikan oleh keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, serta oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan mencerminkan
ketaatan pada Konstitusi Negara.2. Ciri-ciri wartawan yang
kesatria, adalah : Berani membela kebenaran dan keadilan; Berani
mempertanggungjawabkan semua tindakannya, termasuk karya
jurnalistiknya; Bersikap demokratis Menghormati kebebasan orang
lain dengan penuh santun dan tenggang rasa; Dalam menegakkan
kebenaran, senantiasa menjunjung tinggi harkat-martabat manusia
dengan menghormati orang lain, bersikap demokratis, menunjukkan
kesetiakawanan sosial.3. Yang dimaksud dengan mengabdi kepada
kepentingan bangsa dan negara adalah, wartawan Indonesia sebagai
makluk sosial yang bekerja bukan untuk kepentingan diri sendiri,
kelompok atau golongan, melainkan untuk kepentingan masyarakat,
bangsa dan negara;4. Independen berarti memberitakan peristiwa atau
fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan,
dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.5.
Terpercaya adalah orang yang berbudi luhur, adil, arif dan cermat,
serta senantiasa mengupayakan karya terbaiknya.
Profesi adalah pekerjaan tetap yang memiliki unsur-unsur :
Himpunan pengetahuan dasar yang bersifat khusus; Terampil dalam
menerapkannya; Tata cara pengujian yang obyektif; Kode Etik serta
lembaga pengawasan dan pelaksanaan penaatannya.
Pasal 2Wartawan dengan penuh rasa tanggung jawab dan bijaksana
mempertimbangkan patut tidaknya menyiarkan karya jurnalistik
(tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang dapat
membahayakan keselamatan dan keamanan negara, persatuan dan
kesatuan bangsa, menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau
keyakinan suatu golongan yang dilindungi oleh undang-undang dan
prasangka atau diskriminasi terhadap jenis kelamin, orang cacat,
sakit, miskin atau lemah.
PENAFSIRANPasal 2Wartawan wajib mempertimbangkan patut tidaknya
menyiarkan tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar dengan
tolak ukur : Yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan
negara ialah memaparkan atau menyiarkan rahasia negara atau rahasia
militer,dan berita yang bersifat spekulatif.Mengenai penyiaran
berita yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa, serta
menyinggung perasaan agama, kepercayaan atau keyakinan suatu
golongan yang dilindungi oleh undang-undang, wartawan perlu
memperhatikan kesepakatan selama ini menyangkut isu SARA (Suku,
Agama, Ras dan Antargolongan) dalam masyarakat. Tegasnya, wartawan
Indonesia menghindari pemberitaan yang dapat memicu pertentangan
suku, agama, ras dan antargolongan.
Pasal 3Wartawan tidak beriktikad buruk, tidak menyiarkan karya
jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) yang
menyesatkan, memutar balikkan fakta, bohong, bersifat fitnah,
cabul, sadis, dan sensasional.
PENAFSIRANPasal 31.Yang dimaksud tidak beriktikad buruk berarti
tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan
kerugian pihak lain.2.Yang dimaksud dengan menyesatkan adalah
berita yang membingungkan, meresahkan, membohongi, membodohi atau
melecehkan kemampuan berpikir khalayak.3.Yang dimaksud dengan
memutarbalikkan fakta, adalah mengaburkan atau mengacau-balaukan
fakta tentang suatu peristiwa dan persoalan, sehingga masyarakat
tidak memperoleh gambaran yang lengkap, jelas, pasti dan seutuhnya
untuk dapat membuat kesimpulan dan atau menentukan sikap serta
langkah yang tepat.4.Yang dimaksud dengan bersifat fitnah, adalah
membuat kabar atau tuduhan yang tidak berdasarkan fakta atau alasan
yang dapat dipertanggung jawabkan.5.Yang dimaksud dengan Cabul,
adalah melukai perasaan susila dan berselera rendah.6.Yang dimaksud
dengan sadis, adalah kejam, kekerasan dan mengerikan.7.Yang
dimaksud dengan sensasi berlebihan, adalah memberikan gambaran yang
melebihi kenyataan sehingga bisa menyesatkan.Pasal 4Wartawan tidak
menyalahgunakan profesinya dan tidak menerima imbalan untuk
menyiarkan atau tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan,
gambar, suar, suara dan gambar), yang dapat menguntungkan atau
merugikan seseorang atau sesuatu pihak.
PENAFSIRANPasal 41. Yang dimaksud dengan imbalan adalah
pemberian dalam bentuk materi, uang, atau fasilitas kepada wartawan
untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan berita dalam bentuk tulisan
di media cetak, tayangan di layar televisi atau siaran di radio
siaran.Penerimaan imbalan sebagaimana dimaksud Pasal ini, adalah
perbuatan tercela.2. Semua tulisan atau siaran yang bersifat
sponsor atau pariwara di media massa harus disebut secara jelas
sebagai penyiaran sponsor atau pariwara.
BAB IICARA PEMBERITAANPasal 5Wartawan menyajikan berita secara
berimbang dan adil, mengutamakan ketepatan dari kecepatan serta
tidak mencampuradukkan fakta dan opini. Tulisan yang berisi
interpretasi dan opini, disajikan dengan menggunakan nama jelas
penulisnya. Penyiaran karya jurnalistik rekaulang dilengkapi dengan
keterangan, data tentang sumber rekayasa yang ditampilkan.
PENAFSIRANPasal 51.Yang dimaksud berita secara berimbang dan
adil ialah menyajikan berita yang bersumber dari berbagai pihak
yang mempunyai kepentingan, penilaian atau sudut pandang
masing-masing kasus secara proporsional.2.Mengutamakan kecermatan
dari kecepatan, artinya setiap penulisan, penyiaran atau penayangan
berita hendaknya selalu memastikan kebenaran dan ketepatan sesuatu
peristiwa dan atau masalah yang diberitakan.3.Tidak
mencampuradukkan fakta dan opini, artinya seorang wartawan tidak
menyajikan pendapatnya sebagai berita atau fakta.Apabila suatu
berita ditulis atau disiarkan dengan opini, maka berita tersebut
wajib disajikan dengan menyebutkan nama penulisnya.Pasal 6Wartawan
menghormati dengan tidak menyiarkan karya jurnalistik (tulisan,
gambar, suara, serta suara dan gambar) kehidupan pribadi, kecuali
menyangkut kepentingan umum.PENAFSIRANPasal 6Pemberitaan hendaknya
tidak merendahkan atau merugikan harkat-martabat, derajat, nama
baik serta perasaan susila seseorang. Kecuali perbuatan itu bisa
berdampak negatif bagi masyarakat.
Pasal 7Wartawan selalu menguji informasi, menerapkan prinsip
adil, jujur, dan penyajian yang berimbang serta menghormati asas
praduga tak bersalah.Wartawan menghormati asas praduga tak
bersalah, senantiasa menguji kebenaran informasi, dan menerapkan
prinsip adil, jujur, dan penyajian yang berimbang serta.
PENAFSIRANPasal 7Seseorang tidak boleh disebut atau dikesankan
bersalah melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran hukum
lainnya sebelum ada putusan tetap pengadilan.Prinsip adil, artinya
tidak memihak atau menyudutkan seseorang atau sesuatu pihak, tetapi
secara faktual memberikan porsi yang sama dalam pemberitaan baik
bagi polisi, jaksa, tersangka atau tertuduh, dan penasihat hukum
maupun kepada para saksi, baik yang meringankan maupun yang
memberatkan.Jujur, mengharuskan wartawan menyajikan informasi yang
sebenar-benarnya, tidak dimanipulasi, tidak
diputarbalikkan.Berimbang, tidak bersifat sepihak, melainkan
memberi kesempatan yang sama kepada pihak yang berkepentingan
Pasal 8Wartawan tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas
korban kejahatan susila dan tidak menyebut identitas anak yang
menjadi pelaku kejahatan.
PENAFSIRANPasal 8Tidak menyebut nama dan identitas korban,
artinya pemberitaan tidak memberikan petunjuk tentang siapa korban
perbutan susila tersebut baik wajah, tempat kerja, anggota keluarga
dan atau tempat tinggal, namun boleh hanya menyebut jenis kelamin
dan umur korban. Kaidah kaidah ini juga berlaku dalam kasus pelaku
kejahatan dibawah umur.
BAB IIISUMBER BERITAPasal 9Wartawan menempuh cara yang
profesional, sopan dan terhormat untuk memperoleh bahan karya
jurnalistik (tulisan, gambar, suara, serta suara dan gambar) dan
selalu menyatakan identitasnya kepada sumber berita, kecuali dalam
peliputan yang bersifat investigative.
PENAFSIRANPasal 91. Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi
dan bertutur kata yang baik. Juga, tidak menggiring, memaksa secara
kasar, menyudutkan, apriori, dan sebagainya,terhadap sumber
berita.2. Terhormat, artinya memperoleh bahan berita dengan
cara-cara yang benar, jujur dan ksatria.3 Mencari dan mengumpulkan
bahan berita secara terbuka dan terang-terangan sehingga memberi
keterangan dengan kesadaran bahwa dia turut bertanggung jawab atas
berita tersebut.(Contoh, tidak menyiarkan berita hasil nguping atau
secara sembunyi - sembunyi).Menyatakan identitas pada dasarnya
perlu untuk penulisan berita peristiwa langsung (straight news),
berita ringan (soft news), karangan khas (features), dan berita
pendalaman (in-depthreporting).Untuk berita hasil
penyelidikan/pengusutan (investigative reporting), pada saat
pengumpulan fakta dan data wartawan boleh tidak menyebut
identitasnya. Tetapi, pada saat mencari kepastian (konfirmasi) pada
sumber yang berwenang, wartawan perlu menyatakan diri sedang
melakukan tugas kewartawanan kepada sumber berita.Pasal 10Wartawan
dengan kesadaran sendiri secepatnya mencabut atau meralat setiap
pemberitaan yang tidak akurat dengan disertai permintaan maaf, dan
memberi kesempatan hak jawab secara proporsional kepada sumber atau
obyek berita.
PENAFSIRANPasal 10Hak jawab diberikan pada kesempatan pertama
untuk menjernihkan duduk persoalan yang diberikan.Pelurusan atau
penjelasan tidak boleh menyimpang dari materi pemberitaan
bersangkutan, dan maksimal sama panjang dengan berita
sebelumnya.
Pasal 11Wartawan harus menyebut sumber berita dan memperhatikan
kredibilitas serta kompetensi sumber berita serta meneliti
kebenaran bahan berita.
PENAFSIRANPasal 111. Sumber berita merupakan penjamin kebenaran
dan ketepatan bahan berita. Karena itu, wartawan perlu memastikan
kebenaran berita dengan cara mencari dukungan bukti-bukti kuat
(atau otentik) atau memastikan kebenaran dan ketepatannya pada
sumber-sumber terkait.Upaya dan proses pemastian kebenaran dan
ketepatan bahan berita adalah wujud iktikad, sikap dan perilaku
jujur dan adil setiap wartawan profesional.2. Sumber berita dinilai
memiliki kewenangan bila memenuhi syarat-syarat:Kesaksianlangsung,
Ketokohan, Pengalaman. Kedudukan/jabatan terkait dan keahlian.Pasal
12Wartawan tidak melakukan tindakan plagiat, tidak mengutip karya
jurnalistik tanpa menyebut sumbernya.
PENAFSIRANPasal 12Mengutip berita, tulisan atau gambar hasil
karya pihak lain tanpa menyebut sumbernya merupakan tindakan
plagiat, tercela dan dilarang.
Pasal 13Wartawan dalam menjalankan profesinya memiliki hak tolak
untuk melindungi identitas dan keberadaan narasumber yag tidak
ingin diketahui. Segala tanggung jawab akibat penerapan hak tolak
ada pada wartawan yang bersangkutan.
PENAFSIRANPasal 131.Nama atau identitas sumber berita perlu
disebut, kecuali atas permintaan sumber berita itu untuk tidak
disebut nama atau identitasnya sepanjang menyangkut fakta lapangan
(empiris) dan data.2.Wartawan mempunyai hak tolak, yaitu hak untuk
tidak mengungkapkan nama dan identitas sumber berita yang
dilindunginya.3.Terhadap sumber berita yang dilindungi nama dan
identitasnya hanya disebutkan menurut sumber - (tetapi tidak perlu
menggunakan kata-kata menurut sumber yang layak dipercaya). Dalam
hal ini, wartawan bersangkutan bertanggungjawab penuh atas pemuatan
atau penyiaran berita tersebut.Pasal 14Wartawan menghormati
ketentuan embargo, bahan latar belakang, dan tidak menyiarkan
informasi yang oleh sumber berita tidak dimaksudkan sebagai bahan
berita, serta tidak menyiarkan informasi yang oleh sumber berita
tidak dimaksudkan sebagai bahan berita. Serta tidak menyiarkan
keteranganoff the record.
PENAFSIRANPasal 141. Embargo, yaitu permintaan menunda penyiaran
suatu berita sampai batas waktu yang ditetapkan oleh sumber berita,
wajib dihormati.2. Bahan latar belakang adalah informasi yang tidak
dapat disiarkan langsung dengan menyebutkan identitas sumber
berita, tetapi dapat digunakan sebagai bahan untuk dikembangkan
dengan penyelidikan lebih jauh oleh wartawan bersangkutan, atau
dijadikan dasar bagi suatu karangan atau ulasan yang merupakan
tanggung jawab wartawan bersangkutan sendiri.3. Keterangan off the
record atau keterangan bentuk lain yang mengandung arti sama
diberikan atas perjanjian antara sumber berita dan wartawan
bersangkutan dan tidak disiarkan.Untuk menghindari salah faham,
ketentuan off the record harus dinyatakan secara tegas oleh sumber
berita kepada wartawan bersangkutan.Ketentuan tersebut dengan
sendirinya tidak berlaku bagi wartawan yang dapat membuktikan telah
memperoleh bahan berita yang sama dari sumber lain tanpa dinyatakan
sebagai off the record.
BAB IVKEKUATAN KODE ETIK JURNALISTIKPasal 15Wartawan harus
dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan Kode Etik
Jurnalistik PWI (KEJ-PWI) dalam melaksanakan profesinya.
PENAFSIRANPasal 15Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan,
dari dan untuk wartawan sebagai acuan moral dalam menjalankan tugas
kewartawanannya dan berikrar untuk menaatinya.
Pasal 16Wartawan menyadari sepenuhnya bahwa penaatan Kode Etik
Jurnalistik ini terutama berada pada hati nurani masing-masing.
PENAFSIRANPasal 16Penaatan dan pengamalan kode etik jurnalistik
bersumber dari hati nurani masing-masing wartawan.
Pasal 17Wartawan mengakui bahwa pengawasan dan penetapan sanksi
atas pelanggaran Kode Etik Jurnalistik ini adalah sepenuhnya hak
organisasi dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan dilaksanakan
oleh Dewan Kehormatan PWI.Tidak satu pihakpun diluar PWI yang dapat
mengambil tindakan terhadap wartawan dan atau medianya berdasar
pasal-pasal dalam Kode Etik Jurnalistik ini.
PENAFSIRANPasal 171. Kode Etik Jurnalistik ini merupakan
pencerminan adanya kesadaran profesional. Hanya PWI yang berhak
mengawasi pelaksanaannya dan atau menyatakan adanya pelanggaran
kode etik yang dilakukan oleh wartawan serta menjatuhkan sanksi
atas wartawan bersangkutan.2. Pelanggaran kode etik jurnalistik
tidak dapat dijadikan dasar pengajuan gugatan pidana maupun
perdata.Dalam hal pihak luar menyatakan keberatan terhadap
penulisan atau penyiaran suatu berita, yang bersangkutan dapat
mengajukan keberatan kepada PWI melalui Dewan Kehormatan PWI.
Setiap pengaduan akan ditangani oleh Dewan Kehormatan sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam pasal-pasal 22, 23, 24, 25, 26 dan 27
Peraturan Rumah Tangga PWI.Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga
dan Kode Etik Jurnalistik PWI sesuai dengan hasil Kongres XXII PWI
di Banda Aceh 27-29 Juli 2008.
A.3Kode Etik Wartawan IndonesiaDewan Pers dalam rapat koordinasi
dengan 26 organisasi wartawan di Bandung (5-7 Agustus 1999), dalam
salah satu bahasannya berhasil menyepakati 7 butirKode Etik
Wartawan Indonesia.
Isi Kode Etik Tersebut:1.Wartawan Indonesia menghormati hak
masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar.2.Wartawan
Indonesia menempuh tata cara yang etis untuk memperoleh dan
menyiarkan informasi serta memberikan identitas kepada sumber
informasi.3.Wartawan Indonesia menghormati asas praduga tak
bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini, berimbang dan
selalu meneliti kebenaran informasi, serta tidak melakukan
plagiat.4.Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang
bersifat dusta, fitnah, sadisdan cabul, serta tidak menyebutkan
identitas korban kejahatan susila.5.Wartawan Indonesia tidak
menerima suap, dan tidak menyalahgunakan profesi.6.Wartawan
Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang dan off the record sesuai
kesepakatan.7.Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat
kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani Hak Jawab.
Organisasi PWI memiliki dewan kehormatan yang berwenang untuk
memberikan sanksi terhadap pelakunya. Keputusan lembaga ini tidak
dapat diganggu gugat. Hukuman yang dijatuhkan kepada pelanggar
sebagai berikut :1.Peringatan biasa2.Peringatan keras3.Skorsing
dari keanggotaan PWI untuk selama lamanya 2 tahun
A.4Kode Praktik bagi Media PersKode praktik bagi media pers
disusun oleh dewan pers sebagai upaya penegakan independensi serta
penerapan prinsip pers mengatur sendiri (self regulated). Fungsinya
menjamin berlakunya etika dan standar jurnalis profesional serta
media yang bertatunggung jawab. Oleh karena itu disusunlah kode
praktik jurnalistik yang meliputi sebagai
berikut:a)Privasi1)Penggunaan kamera tanpa seizin yang bersangkutan
tidak dibenarkan.2)Redaksi harus menjamin wartawannya mematuhi
semua ketentuan.3)Wartawan tidak boleh bertahan di kediaman
narasumber yang telah memintanya meninggalkan tempat.4)Setiap orang
berhak dihormati privasinya.5)Pers wajib berhati hati menahan diri
menerbitkan informasi yang bisa dikategorikan melanggar privasi,
kecuali hal itu demi kepentingan publik.6)Wartawan tidak menelepon,
bertanya, memaksa, atau memotret seseorang setelah diminta untuk
menghentikan upaya itu.7)Wartawan dan fotografer tidak
diperbolehkan memperoleh atau mencari informasi dan gambar melalui
intimidasi, pelecehan, atau pemaksaan.
b)Diskriminasi1)Pers menghindari penulisan yang mendetail
tenatng keadaan atau profil seseorang kecuali hal itu secara
langsung berkaitan dengan isi berita.2)Pers menghindari prasangka
atau sikap merendahkan seseorang berdasarkan perbedaan.
c)Akurasi1)Pers tidak menerbitkan informasi yang kurang akurat,
menyesatkan, atau diputarbalikkan.2)Pers wajib membedakan antara
komentar, dugaan, dan fakta.3)Pers kritis terhadap sumber berita
dan mengkaji fakta dengan hati hati.4)Jika diketahui informasi yang
dimuat/disiarkan ternyata tidak akurat, menyesatkan, atau
diputarbalikkan, koreksi harus segera dilakukan jika perlu disertai
permohonan maaf.5)Pers menyiarkan secara seimbang dan akurat hal
hal yang menyangkut pertikaian yang melibatkan dua pihak.6)Dalam
menyebarkan informasi, pers wajib menempatkan kepentingan publik di
atas kepentingan individu atau kelompok.
d)Liputan Kriminalitas1)Pers tidak boleh mengidentifikasi anak
anak di bawah umur yang terlibat dalam kasus serangan
seksual.2)Pers menghindarkan identifikasi keluarga atau teman yang
dituduh atau disangka melakukan kejahatan tanpa seizin
mereka.3)Pertimbangan khusus harus diperhatikan untuk kasus anak
anak yang menjadi saksi atau menjadi korban kejahatan.
e)Pornografi1)Pers tidak menyiarkan informasi dan produk visual
yang diketahui menghina atau melecehkan perempuan.
f)Sumber rahasia1)Pers memiliki kewajban moral untuk melindungi
sumber- sumber informasi rahasia atau konfidensial. Cara yang
dilakukan sebagai berikut :I.Dokumen atau foto hanya boleh diambil
tanpa seizin pemiliknya.II.Jurnalis tidak memperoleh atau mencari
informasi atau gambar melalui cara- cara yang tidak dibenarkan atau
menggunakan dalih dalih.III.Dalih dapat dibenarkan bila menyangkut
kepentingan publik.
g)Hak jawab dan bantahan1)Hak jawab atas berita yang tidak
akurat harus dihormati.2)Kesalahan dan ketidakakuratan wajib segera
dikoreksi.3)Koreksidan sanggahan wajib diterbitkan segera.
A.5Kode Etik Wartawan Seluruh Dunia
Untuk secara universal atau dunia memiliki kode etik yang telah
disahkan oleh perkumpulan wartawan seluruh dunia. Kode etik itu
antara lain :
1)Dalam melaksanakan kewajiban ini wartawan harus membela
prinsip prinsip kebebasan dan pengumpulan publikasi berita secara
jujur dan hak atas komentar serta kritik yang adil.2)Wartawan
sedapat mungkin meralat setiap pemberitaan yang telah dipublikasi
yang ternyata tidak benar dan merugikan pihak lain.3)Wartawan
hendaknya menganggap pelanggaran-pelanggaran profesi bersifat berat
dalam hal-hal berikut ini :a.Penjiplakan/plagiatb.Salah
penulisan/pemberitaan secara sengaja.c.Fitnah,pencemaran nama
baik,dan tuduhan yang tidak berdasar.d.Suap dalam bentuk apapun
untuk mempertimbangkan pemuatan berita ataupun untuk menyembunyikan
fakta.4)Menghormati kebenaran dan hak masyarakat akan kebenaran
merupakan kewajiban utama seorang wartawan.5)Wartawan hendaknya
sadar akan bahaya diskriminasi yang dikarenakan oleh media. Oleh
karenanya,sedapat mungkin berusaha menghindari tindakan
diskriminasi yang didasarkan pada ras,jenis kelamin,orientasi
seksual,bahasa,agama,pendapat politik, atau pendapat lainnya, serta
asal usul kebangsaan atau sosialnya.
6)Wartawan yang berhak menyandang gelar tersebut hendaknya
dengan setia menaati prinsip-prinsip tersebut di atas dalam
menjalankan tugasnya. Dalam ketentuan umum di setiap negara,
wartawan hendaknya hanya mengakui yuridiksi rekan sekerja dalam
masalah profesi dan menolak setiap bentuk campur tangan pemerintah
ataupun pihak lainnya.7)Wartawan hendaknya memberi laporan yang
sesuai dengan fakta-fakta yang diketahui sumbernya dan tidak
menyembunyikan informasi yang penting atau memalsukan
dokumen.8)Wartawan hendaknya mengakui kerahasiaan profesional
berkenaan dengan sumber berita yang didapatkan karena
kepercayaan.9)Wartawan hendaknya menggunakan cara yang wajar/pantas
untuk memperoleh berita, foto, dan dokumen.
B.PenyimpanganKodeEtikJurnalistik olehBerbagaiMediaWalaupun pers
dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik,
pers ternyata bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Data yang ada
menunjukkan bahwa pada suatu saat pers ada kalanya melakukan
kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik
Jurnalistik.Berbagai faktor dapat menyebabkan hal itu terjadi. Dari
pengalaman hampir seperempat abad dapat disimpulkan bahwa peristiwa
tersebut dapat terjadi antara lain karena faktor-faktor sebagai
berikut:Faktor Ketidaksengajaan1.Tingkat profesionalisme masih
belum memadai, antara lain meliputi:- Tingkat upaya menghindari
ketidaktelitian belum memadai.- Tidak melakukan pengecekan ulang.-
Tidak memakai akal sehat.- Kemampuan meramu berita kurang memadai.-
Kemalasan mencari bahan tulisan atau perbandingan.- Pemakaian data
lama (out of date) yang tidak diperbarui.- Pemilihan atau pemakian
kata yang kurang tepat.2.Tekanan deadline sehingga tanpa sadar
terjadi kelalaian.3.Pengetahuan dan pemahaman terhadap Kode Etik
Jurnalistik memang masih terbatas.
Faktor Kesengajaan1.Memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang
Kode Etik Jurnalistik, tetapi sejak awal sudah ada niat yang tidak
baik.2.Tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai
tentang Kode Etik Jurnalistik dan sejak awal sudah memiliki niat
yang kurang baik3.Karena persaingan pers sangat ketat, ingin
mengalahkan para mitra atau pesaing sesama pers secara tidak wajar
dan tidak sepatutnya sehingga sengaja membuat berita yang tidak
sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.4.Pers hanya dipakai sebagai
topeng atau kamuflase untuk perbuatan kriminalitas sehingga
sebenarnya sudah berada di luar ruang lingkup karya
jurnalistik.
Jika pelanggaran terhadap kode etik karena ketidak sengajaan,
maka hal itu masih dimungkinkan adanya ruang untuk toleransi.
Biasanya apabila penyimpangan ini dilakukan secara tidak sengaja
maka pihak pers yang menerbitkannya akan langsung meralat kesalahan
yang telah mereka lakukan dan memperbaiki diri agar tidak terulang
kembali. Sebaliknya, apabila pelanggaran kode etik dilakukan dengan
sengaja, dan tidak ada pengakuan dari pihak yang melanggar walaupun
sudah diperingatkan tentang kekeliruannya maka pihak yang berwenang
akan memberikan sanksi yang tegas seperti laranganbroadcastdan lain
lain.Berikut ini akan ditampilkan contoh contoh penyimpangan yang
dilakukan pers :1.Sumber imajinerSumber berita dalam liputan pers
harus jelas dan tidak boleh fiktif.Satu harian di Medan melaporkan
bahwa dalam suatu kasus dugaan korupsi di Partai Golkar Sumatera
Utara, Kepolisian Daerah Sumut telah mengeluarkan Surat Perintah
Penghentian Penyelidikan (SP3). Menurut harian ini, sumber berita
adalah Komisaris Besar A. Nainggolan dari Hubungan Masyarakat Polda
Sumut yang diumumkan dalam sebuah konferensi pers. Ternyata
pertemuan itu tidak pernah ada.Dan petugas tersebut tidak pernah
mengeluarkanstatementseperti itu.2.Identitas dan foto korban susila
anak dimuatSesuai dengan asas moralitas, menurut kode etik
jurnalistik, masa depan anak harus dilindungi. Maka, apabila ada
anak yang menjadi korban kesusilaan, identitasnya harus
dilindungi.
3.Tidak paham maknaoff the recordMenurut kode etik wartawan
harus menghormati ketentuan tentang off the record. Artinya,
apabila narasumber sudah mengatakan bahan yang diberikan atau
dikatakannya adalah off the record, wartawan tidak boleh
menyiarkannya. Apabila wartawan tidak bersedia, maka sejak awal
boleh membatalkan pertemuan dengan narasumber.Off the record tidak
berlaku bagi rahasia yang sudah menjadi rahasia umum.Tetapi, justru
inilah yang tidak dilakukan oleh wartawan satu harian di
Yogyakarta. Seorang narasumber dari kantor Telekomunikasi setempat
mengungkapkan bahwa ada pungutan tidak resmi oleh Asosiasi Warung
Telepon di Yogyakarta antara Rp5 juta - Rp25 juta. Keterangan
tersebut dengan jelas dan tegas dinyatakan sebagaioff the
record.Tetapi, ternyata oleh wartawan surat kabar ini keterangan
tersebut tetap disiarkan.Akibatnya, narasumber tersebut dituduh
mencemarkan nama baik. Di tingkat Pengadilan Negeri ia kalah.
Alasannya, menurut hakim, yang boleh mengatakan off the record
hanyalah pejabat tertentu! Orang pada posisi setingkat narasumber
itu, seorang yang cuma memiliki jabatan kepala, tidak berhak
mengeluarkan pernyataan off the record, kata hakim. (Pendapat
demikian, dari sudut pandang Kode Etik Jurnalistik, tentulah
sangatkeliru.)
4.Tidak memperhatikan kredibilitas narasumberBerita ini tidak
main-main. Judulnya: "Dua Jenderal Berebut Seorang Janda." Adapun
yang dimaksud dengan dua jenderal pun tidak tanggung-tanggung,
yaitu dua tokoh militer Indonesia: Try Sutrisno, mantan panglima
TNI dan juga mantan wakil presiden, serta Edy Sudrajat yang juga
mantan panglima TNI.Tetapi berita ini merupakan contoh bagaimana
pers kurang memperhatikan kredibilitas narasumber.Wartawan yang
menyiarkan berita ini hanya berspekulasi bahwa pendapat
narasumbernya 100% benar, padahal tidak ada cukup bukti untuk
memperkuat pendapat tersebut. Sehingga Try Sutrisno mengadukan sang
wartawan ke penegak hukum, dan memang oleh pengadilan wartawan
tersebut akhirnya dihukum penjara enam bulan.5.Melanggar hak
properti pribadiKarena merasa ada berita perselingkuhan antara
mantan anak presiden dengan polisi, seorang wartawan nekad masuk ke
rumah narasumber dengan melompati pagar rumah narasumber. Padahal
wartawan tersebut telah diperingatkan oleh pemilik rumah untuk
tidak boleh masuk. Hal ini melanggar kode etik, karena seorang
wartawan harus menghormati hak hak pribadi orang lain, kecuali bila
ada kepentingan umum.
6.Menyiarkan gambar ilustrasi sembaranganPenyiaran gambar
ilustrasi dalam pers harus memperhatikan relevansi sosial serta
nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Penyiaran gambar yang
sembarangan dapat diterima dengan makna yang jauh
berlainan.Contohnya suatu majalah membuat berita tentang remaja
putri yang menjadi wanita panggilan. Gambar ilustrasi tersebut
disertai foto yang menggambarkan aktivitas sekelompok remaja putri
di suatu tempat perbelanjaan. Padahal remaja di foto tersebut sama
sekali bukan wanita panggilan. Orang tua dari remaja yang ada di
foto tersebut langsung memprotes pemuatan foto tersebut. Hal ini
dikarenakan mencemarkan nama baik dari remaja tersebut.7.Wawancara
FiktifUntuk mengejar eksklusivitas, ada wartawan yang akhirnya
melakukan kesalahan fatal. Untuk membuktikan kehebatannya, sebagian
wartawan sampai menipu masyarakat dengan wawancara yang sebenarnya
tidak pernah ada alias fiktif. Satu harian di Jakarta memuat
wawancara dengan seorang tokoh dalam bentuk tanya jawab yang cukup
panjang.Setelah dimuat, barulah diketahui bahwa narasumber
wawancara itu sebenarnya sudah meninggal dua tahun sebelum laporan
ini disiarkan.Dengan kata lain, wawancara tersebut tidak pernah
dilakukan dengan narasumber,Jelas ini merupakan pelanggaran berat
terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan
bohong.Namun pihak terkait tidak meminta maaf.8.Tidak Memakai Akal
Sehat Apabila suatu berita agak berada diluar akal sehat, harus
dilakukan pengecekan berkali kali sampai terbukti apakah berita itu
benar atau tidak. Prinsip yang harus diterapkan wartawan adalah
bersikap skeptis (tidak percaya) sampai terbukti sebaliknya bahwa
berita itu benar adanya. Contoh: sebuah media pers memberitakan
bahwa organisasi Wanita Kowani (Kongres Wanita Indonesia)
Menyetujui untuk melakukan perkawinan poliandri dan perkawinan
sesama jenis. Berita ini padahal dengan tegas dibantah oleh pihak
Kowani, namun tetap saja diterbitkan. Padahal secara akal sehat,
apakah mungkin organisasi wanita semacam kowani menyetujui 2 hal
tersebut untuk masyarakat indonesia?. Oleh karena itu berita
tersebut melanggar kode etik karena tidak akurat dan mengandung
fitnah.
9.Sumber berita tidak jelas Contoh ketika pesawat adam air jatuh
di perairan Majene Sulawesi Barat, pada januari 2007. Hampir semua
pers melakukan kesalahan fatal, hanya beberapa jam setelah pesawat
itu jatuh, sebgaian besar pers mewartakan bahwa pesawat tersebut
jatuh di daerah tertentu. Tak hanya itu, ada pula yang memberitakan
bahwa rangka pesawat telah ditemukan. Lebih dahsyat lagi sampai ada
yang memberitakan bahwa sembilan korban telah ditemukan masih
hidup. Ternyata setelah di cross check,berita tersebut tidak ada
yang benar mengenai dimana jatuhnya pesawat dan jumlah korban yang
hidup tidak ada. Nasib dan letak pesawat tidak diketahui. Setelah
ditanyai, sebenarnya berita yang dimiliki oleh pers sumbernya
bersifat imajiner alias tidak jelas. Pihak yang melanggar pun tidak
mengungkapkan permohonan maaf.10.Tidak melayani hak jawab secara
benarHak Jawab merupakan hal yang sangat penting dalam mekanisme
kerja pers. Begitu pentingnya Hak Jawab sehingga soal ini diatur
baik dalam tingkat undang-undang maupun dalam Kode Etik
Jurnalistik. Hak Jawab memiliki dimensi demokratis dalam pers.
Adanya Hak Jawab menyebabkan publik memiliki akses kepada informasi
pers dan sekaligus sebagai sarana untuk membela kepentingan mereka
terhadap informasi yang merugikan mereka atau kelompoknya.Maka baik
menurut undang-undang maupun Kode Etik Jurnalistik, pers wajib
melayani hak jawab. Pers yang tidak melayani hak jawab melanggar
Kode Etik Jurnalistik (dan juga undang-undang).
11.Membocorkan identitas narasumberDalam kasus tertentu wartawan
mempunyai Hak Tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas
narasumber.Hak ini dipakai karena pada satu sisi pers membutuhkan
informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain
keselamatan narasumber (dan juga mungkin keluarganya) dapat
terancam kalau informasi itu disiarkan.Untuk menghadapi keadaan
seperti itulah maka kemudian ada Hak Tolak.Pers dapat meminta
informasi dari narasumber, tetapi narasumber dapat pula meminta
kepada wartawan agar identitasnya tidak disebutkan. Kalau ada yang
menanyakan sumber informasi ini, pers berhak menolak
menyebutkannya. Inilah yang dimaksud dengan Hak Tolak.
Sekali pers memakai Hak Tolak, maka pers wajib untuk terus
melindungi indentitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh
tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada pers. Pers
yang membocorkan identitas narasumber yang dilindungi Hak Tolak
melanggar hukum dan kode etik sekaligus. Tetapi, dalam praktik,
karena takut akan ancaman atau tidak mengerti makna kerahasiaan di
balik Hak Tolak, masih ada terbitan yang membocorkan identitas
narasumber yang seharusnya dirahasiakan, baik yang dilakukan secara
terbuka maupun secara diam-diam.*
C.Upaya-UpayaPemerintah
dalamMengendalikanKebebasanPersMewujudkan kebebasan pers yang
bertanggung jawab dan berkeadailan sosial bagi seluruh RI, di
perlukan adanya upaya-upaya untuk mengendalikan kebebasan pers,
supaya pers tetap berada di jalur yang benar dengan menjalankan
fungsi dan perannya sebagaimana di atur dalam ketentuan dalam
peraturan perundang-undangan.
Upaya Pemerintah dalam Mengendalikan Kebebasan Pers:
1.Membuat undang-undang pers.2.Memfungsikan dewan pers sebagai
pembina pers nasional.3.Menegakkan supremasi hukum.4.Melaksanakan
sosialisasi dan meningkatkan kesadaran rakyat akan hak-hak asasi
manusia.
Hubungan yang harus dibentukPers, Masyarakat dan PemerintahHal
terpenting yang harus diperhatikan :1.Interaksi harus dikembangkan
sekreatif mungkin.2.Negara Indonesia, berpahampada keseluruhan dan
keseimbangan, baik antara individu dan masyarakat3.Harus
dikembangkan hubungan fungsional.4.Adanya pendekatan kultural
terhadap segala persoalan, sebagai identitas
Indonesia.5.Pengembangan kultur politik yang memungkinkan
ber-fungsinya sistem kontrol sosial dan kritik secara efektif dan
terbuka.6.Pembangunan masyarakat bisa berlangsung dalam pola
evolusi, reformasi dan revolusi.7.Pembangunan seluruh bidang
kehidupan masyarakat yang pelaksanaannya bertahap dan
selektif.8.Adanya kekurangan merupakan gejala umum yg harus kita
terima bersama.9.Mrp hubungan kekerabatan dan fungsional yang terus
menerus dikembangkan dalam mekanisme dialog.10.Adanya otonomi
masing-masing lembaga sesuai asas Demokrasi
Pancasila.11.Perslahirdi tengah-tengah masyarakat, sehingga pers
dan masyarakat tidak dapat dipisahkan.12.Menurut Wilbur Schramm,
pers adalahWatcher, forum and teacher(pengamat, forum dan
guru).
Dampak penyalahgunaan kebebasan pers menurut Undang-Undang (UU)
No. 40 Tahun 1999 tentang pers menyebutkan bahwa Kemerdekaan pers
adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan
prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Ini
artinya, kemerdekaan pers bukan berarti pers merdeka dan
bebas-sebebasnya dalam menyajikan berita, melainkan juga harus
diikuti dengan kesadaran akan pentingnya penyampaian berita yang
santun, berkaidah jurnalistik, dan menjunjung supremasi hukum.
Tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam kode etik wartawan
harus benar-benar dijalankan.Masyarakat perlu lebih selektif dalam
memilih pemberitaan. Secara kontraproduktif kini justru
dimanfaatkan oknum-oknum media untuk menyimpang dari orientasi
perjuangan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Jika fungsi
penyampaian informasi/berita disalahgunakan hal ini dapat berdampak
sebagai berikut :1)Distorsi informasi: lazimnya dengan menambah
atau mengurangi informasi, akibatnya maknanya berubah.2)Dramatisasi
fakta palsu: dapat dilakukan dengan memberikan ilustrasi secara
verbal, auditif ataupun visual yang berlebihan mengenai suatu
objek.3)Mengganggu privacy: hal ini dilakukan melalui peliputan
yang melanggar hal hal pribadi narasumber.4)Pembunuhan karakter:
dilakukan dengan cara terus menerus menonjolkan sisi buruk
individu/kelompok/organisasi tanpa menampilkan secara berimbang
dengan tujuan membangun citra negatif yang
menjatuhkan.5)Eksploitasi seks: media menampilkan seks sebagai
komoditas secara serampangan tanpa memperhatikan batasan norma dan
kepatuhan.6)Meracuni pikiran anak anak: eksploitasi kesadaran
berpikir anak yang diarahkan secara tidak normal pada hal hal yang
tidak mendidik.7)Penyalahgunaan kekuasaan: media menyalahgunakan
kekuatannya dalam mempengaruhi opini publik dalam suatu praktik
pembogongan massa.
Untuk meminimalisir atau mencegah dampak yang timbul akibat
penyalahgunaan kebebasan pers atau media massa.Pihak Masyarakat
:Turut memberikan saran atau masukan kepada pers tentang berbagai
halMemberikan informasi atau keterangan kepada pers yang
sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.Turut memanfaatkan
pers dengan sebaik-baiknya agar perkembangan pers berjalan secara
baik.Pihak Pemerintah :Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers
dengan setegas-tegasnya.Tidak turut campur terlalu dalam karena
akan menggerogoti kebebasan pers itu sendiri.Memberikan kesempatan
kepada para investor untuk membangun basis industri pers.Pihak
Wartawan :Kejujuran dalam mengulas suatu kejadianDukungan
nilai-nilai autentikKesedian untuk bertanggung jawabMemiliki
kemandirian moralMemiliki keberanian moralMemiliki kerendahan
hatiSikap kritis dan realistis
BAB3PENUTUP
A.Kesimpulan Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan
penulis, dapat disimpulkan bahwa:1.Kode etik jurnalistik adalah
sejumlah aturan dasar yang mengikat seluruh profesi kewartawanan
dalam menjalankan tugas dan perannya sebagai wartawan, serta halhal
yang digunakan sebagai landasan pers dalam melaksanakan
kegiatannya.2.Penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan berbagai
media antara lain sumber imajiner, identitas dan foto korban susila
anak dimuat, tidak paham maknaoff the record,tidak memperhatikan
kredibilitas narasumber, melanggar hak properti pribadi, menyiarkan
gambar ilustrasi sembarangan, wawancara
fiktif,tidakmemakaiakalsehat,sumber berita tidak jelas, tidak
melayani hak jawab secara benar, membocorkan identitas
narasumber.3.Adapun upaya pemerintah dalam mengendalikan kebebasan
pers yaitu:Menegakkan hukum dan peraturan tentang pers dengan
setegas-tegasnya.Tidak turut campur terlalu dalam karena akan
menggerogoti kebebasan pers itu sendiri.Memberikan kesempatan
kepada para investor untuk membangun basis industri pers.Membuat
undang-undang pers.Memfungsikan dewan pers sebagai pembina pers
nasional.Menegakkan supremasi hukum.Melaksanakan sosialisasi dan
meningkatkan kesadaran rakyat akan hak-hak asasi manusia.
B.Saran
Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi
pokok bahasan dalam makalah ini, tentunya masih banyak kekurangan
dan kelemahannya, karena keterbatasan pengetahuan dan kurangnya
referensi tentang judul makalah ini. Penulis banyak berharap para
pembaca mau memberikan kritik dan saran yang membangun kepada
penullis demi sempurnanya makalah ini dan penulisan makalah ini di
kesempatan-kesempatan berikutnya.Semoga makalah ini berguna bagi
penulis pada khususnya juga para pembaca pada umumnya.
DAFTAR PUSTAKA
Hartati, Sarwono & Atik. 2011.Pendidikan Kewarganegaraan
untuk SMA/MA Kelas XII. Jakarta : Pusat Perbukuan Kementerian
PendidikanUU RI No. 40 th 1999 tentang persSilabus Pkn kelas XII
semester
2http://cibengnews.blogspot.com/2012/11/pengertian-kode-etik-jurnalistik.htmlhttp://cibengnews.blogspot.com/2012/11/pelanggaran-pelanggaran-kode-etik.htmlhttp://wikipedia.com/kode-etik-jurnalistik/http://infoaktual.net/kode-etik-wartawan-indonesiahttp://zainuddinjambi.wordpress.com/kode-etik-jurnalistik/http://twentyo.blogspot.com/2012/01/upaya-pemerintah-dalam-mengendalikan.htmlhttp://hasbiahfuji.blogspot.com/2013/01/makalah-kode-etik-jurnalistik-dan_28.html
PERTANYAAN DAN JAWABAN1.RATIH BERLIANA : Paparazzi yang
seringkali diam-diam meliput berita. Apakah hal tersebut tidak
melanggar kode etik pers?Jawaban: Secara perjanjian internasional
paparazzi yang diam-diam meliput berita apabila wartawan dalam
memperoleh berita menggunakan cara yang tidak wajar. Hal ini tentu
saja melanggar kode etik, dan apabila berita yang disebarkan tidak
benar, hal ini juga adapat dikategorikan sebagai pelanggaran.2.REZA
BHAKTI F : Bagaimana pendapat anda tentang wartawan yang dibunuh
setelah memberitakan sebuah kejadian?Jawaban: Hal ini harus
diperiksa secara detail, kita tidak bisa menentukan secara sepihak
siapa yang membunuhnya tanpa adda bukti yang jelas. Mungkin bisa
dikatakan karena wartawan itu sudah harus deadline. Ia melakukan
berbagai cara untuk mendapatkan berita yang hangat sampai-sampai
membahayakan hidupnya sendiri agar tidak kehilangan pekerjaannya.
Itu mungkin saja bisa terjadi apabila berita itu berisi sebuah
fakta yang dirahasiakan oleh pihak tertentu. Seharusnya wartawan
juga harus menghormati privasi orang lain. Walaupun secara hukum
pers, pihak pers mendapatkan perlindungan yang besar.3.WIDHA P :
Pada pemerintahan Soeharto, wartawan tidak mempunyai kebebasan
dalam meliput sebuah berita berita tentang tata pemerintahan.
Apakah pada waktu itu kaum wartawan memang tidak mempunyai
kebebasan? Bagaimana menurut anda?Jawaban: Pada zaman orde baru
tidak ada kebebasan pers. Pers di zaman itu dikendalikan oleh
pemerintah untuk mendukung pembangunan yang sedang dilakukan oleh
pemerintah agar rakyat bisa ikut mendukung. Akibat tingkah laku
pemerrintah ini banyak sekali pers terutama media massa yang tidak
setuju dengan hal ini, dengan cara menyebarkan berita tentang
keburukan tata pemerintahan mengenai demokrasi yang samasekali
tidak ada hak asasi yang dihormati. Hal ini, menurut Soeharto dapat
dilihat sebagai penurunan kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
Sehingga, seringkali pihak kementerian penerangan mebredeli
pers-pers tersebut. PWI yang sudaj dibentuk pada waktu itu malah
digunakan oleh pemerintah sebagai pengontrol pers, bukan sebagai
pembela hak-hak pers.4.DEWI ZULIANA O : Bagaimana pendapat anda
tentang berita yang settingan? Apakah itu sesuai dengan kode
etik?Jawaban: Tentu saja berita settingan itu melanggar, apalgi
berita itu tidak memiliki sumber dan keterangan yang jelas. Pihak
yang dirugikan dapat melaporkan pihak terkait dengan menunjukkan
bukti-bukti yang dapat menjelaskan bahwa berita itu salah. Bukan
hanya kode etik saja yang dilanggar, tetapi wartawan yang
menyiarkan berita itu juga melanggar hukum. Dapat dipidana dengan
pasal mengenai pencemaran nama baik dan penipuan
publik.http://ikanooraini.blogspot.com/2014/02/pers-yang-bebas-dan-bertanggung-jawab.htmlKode
Etik Jurnalistik dan Pers yang Bertanggung Jawab Materi Pkn Kelas
XII
A. Kode Etik Jurnalistik
Kode etik jurnalistik adalah asas atau norma yang diterima oleh
suatu kelompok tertentu sebagai pedoman tingkah laku. Kode etik
dimiliki oleh kelompok profesi. Kode etik memiliki ciri sebagai
berikut :a) Bersifatmoraldan mengikat anggota kelompok profesib)
Ruang lingkup kode etik hanya untuk kelompok profesi tertentuc)
Dibuat dan disusun oleh lembaga / kelompok profesi tertentuKode
etik jurnalistik dimiliki oleh para insan jurnalistik dan insan
pers. Kode etik jurnalistik menjadi landasan moral atau etika bagi
insan pers untuk menjamin kebebasan pers dan pedoman operasional
dalam menegakkan integritas serta profesionalitas pers.Macam kode
etik yang ada dalam bidang jurnalistik / pers adalah :
a. Kode etik wartawanIndonesiaKEWI disusun diBandungTahun 1999,
yaitu:1. Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar.2. Wartawan Indonesia menempuh
tatacara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan informasi dan
memberikan identitas kepada sumber informasi.3. Wartawan Indonesia
menghormati asas praduga takbersalah, tidak mencampur adukkan fakta
dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi
serta tidak melakukanplagiat.4. Wartawan Indonesia tidak
menyebarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul,
serta tidak menyebutkan identitas korban jejahatan susila.5.
Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak menyalahgunakan
profesi.6. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak, menghargai
ketentuan embargoinformasi latar belakang, dan off the record
sesuai kesepakatan7. Wartawan segera mencabut dan meralat
kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.
b. Kode etik federasi wartawan internasionalKode etik federasi
wartawan internasional tersebut adalah sebagai berikut :1. Dalam
melaksanakan kewajiban ini, wartawan harus membela prinsp-prinsip
kebebasan dan pengumpulan publikasi berita secara jujur, dan hak
atas komentar, serta kritik yang adil.2. Wartawan sedapat mungkin
meralat setiap pemberitaan yang telah dipublikasikan yang ternyata
tidak benar dan merugikan orang lain.3. Menghormati kebenaran dan
hak-hak masyarakat akan kebenaran merupakan kewajiban utama seorang
wartawan4. Wartawan hendaknya sadar akan bahasa diskriminasi yang
dikarenakan olehmedia. Oleh karena itu, sedapat mungkin berusaha
menghindari tindakan diskriminasi yang didasarkan padaras, jenis
kelamin, orientasi, asal usul, bahasa, seksual, agama, pendapat
politik, atau pendapat lainnya. Serta asal usul kebangsaan
sosialnya.5. Wartawan hendaknya memberi laporan yang sesuai dengan
fakta yang diketahui sumbernya dan tidak menyembunyikan informasi
yang penting atau memalsukan dokumen.6. Wartawan hendaknya mengakui
kerahasiaan professional kebenaran dengan sumber berita yang di
dapatnya karena kepercayaan7. Wartawan hendaknya menggunakan cara
yang wajar / pantas untuk memperoleh berita,fotodan dokumen.8.
Seseorang yang berhak menyandang gelar wartawan hendaknya dengan
setia menaati prinsip-prinsip tersebut di atas dalam menjalankan
tugasnya.
B. Etika Pers
Etika pers adalah etika dari semua orang yang terlibat dalam
kegiatan pers. Etika pers yaitu filsafat dibidang moral pers,
mengenai kewajiban-kewajiban pers, baik dan buruknya pers, pers
yang benar, dan pers yang mengatur tingkah laku pers. Kegiatan pers
yang dilandasi dengan etika pers yang baik maka masyarakat akan
menerima kegiatan pers tersebut. Etika pers juga berbicara tentang
apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang terlibat dalam
kegiatan pers.Adapun hal itu antara lain adalah:
1. Pers harus membuat dan menyiarkan berita yang akurat. Menguji
setiap informasi yang ada dan terpercaya2. Pers harus menghasilkan
berita yang faktual. Wartawan harus mempunyai keahlian dalam
mengolah mana opini dan mana fakta, serta merangkai keduanya secara
tepat.3. Wartawan tidak melakukan plagiat.4. Wartawan harus dapat
menunjukan identitas kepada narasumber, kecuali dalam kasus
investigative.Etika pers mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers
itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya (pasal 3 UU No.40
Tahun 1999) dengan baik.
C. Pers yang Bebas dan Bertanggung Jawab
Kebebasan pers diartikan sebagai kebebasan untuk memiliki dan
menyatakan pendapat di dunia pers. Kebebasan pers juga memiliki
pengertian sebagai suatu kondisi yang memungkinkan para pekerja
pers memilih, menentukan, dan mengerjakan tugasnya sesuai dengan
keinginan pekerja pers.Kebebasan pers yang dianut pers nasional
adalah kebebasan pers yang sesuai dengan pers Pancasila. Pers
pancasia adalah pers yang bebas dan bertanggung jawab. Salah satu
prinsip utama pers pancasila adalah pentingnya kebebasan dan
tanggung jawab. Sistem pers Pancasila menghendaki adanya
keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab.Wartawan memiliki
kebebasan dalam kegiatan pers, wartawan harus bertanggung jawab
dalam beberapa hal, yaitu :1. Tanggung jawab terhadap media tempat
wartawan bekerja.2. Tanggung jawab sosial yang berakibat adanya
kewajiban melayani opini publik dan masyarakat secara
keseluruhan.3. Tanggung jawab dan kewajiban yang sesuai undang
undang.4. Tanggung jawab terhadap masyarakat internasional yang
berhubungan dengan nilai universal.Wartawan harus bertanggung jawab
dalam pemberitaan dan berusaha menghindari pemberitaan yang dapat
memicu pertentangan meskipun wartawan memiliki kebebasan. Beberapa
bentuk kebebasan pers yang diberikan oleh pemerintah masa kini
adalah:1. Memberikan kebebasan berekspresi terhadap pers.2.
Mempermudah pengurusan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ( SIUPP )
sehingga bermunculan penerbitan pers baru.3. Memberkan jaminan
tidak akan ada lagi pembredelan pers.Dengan pemberian kebebasan
pers dari pemerintah maka sikap kita seharusnya melaksanakan
kebebasan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Beberapa
sikap kita terhadap upaya pengendalian kebebasan pers yang
dilakukan pemerintah, antara lain adalah1. Dalam pemberitaannya,
pers harus menyajikan pemberitaan yang benar, jujur, dan jelas.2.
Pihak pihak yang ingin membuat penerbitan pers harus memperhatikan
ketentuan yang berlaku, meskipun pemerintah mempermudah pengurusan
SIUPP.3. Pers harus memberitahukan hal hal yang tidak bertentangan
dengan unsur sara.
DAFTAR PUSTAKA
http://fuadmje.wordpress.com/2011/11/06/kode-etik-jurnalistik/http://blogmerko.blogspot.com/2013/01/makalah-pkn-tentang-kode-etik.htmlhttp://titismawar.blogspot.com/2013/11/kode-etik-jurnalistik-dan-pers-yang_2923.html
OlehASM. RomliKode EtikJurnalistikadalah etika profesi wartawan.
Wartawan yang tidak menaati kode etik disebut wartawan
tidakprofesional, bahkan boleh disebut wartawan gadungan alias
wartawan palsu.WARTAWANadalah sebuah profesi. Dengan kata lain,
wartawan adalah seorangprofesional,seperti halnya dokter, bidan,
guru, atau pengacara yang punyakode etik. Sebuah pekerjaan bisa
disebut sebagai profesi jika memiliki empat hal berikut,
sebagaimana dikemukakan seorang sarjanaIndia, Dr. Lakshamana Rao:1.
Harus terdapatkebebasandalam pekerjaan tadi.2. Harus adapanggilan
dan keterikatandengan pekerjaan itu.3. Harus ada keahlian
(expertise).4. Harus ada tanggung jawab yang terikat padakode
etikpekerjaan. (Assegaf, 1987).Menurut saya, wartawan (Indonesia)
sudah memenuhi keempat kriteria profesioal tersebut.1. Wartawan
memiliki kebebasan yang disebut kebebasan pers, yakni kebebasan
mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. UU
No. 40/1999 tentang Pers menyebutkan, kemerdekaan pers dijamin
sebagai hak asasi warga negara, bahkan pers nasional tidak
dikenakan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran
(Pasal 4 ayat 1 dan 2). Pihak yang mencoba menghalangi kemerdekaan
pers dapat dipidana penjara maksimal dua tahun atau dena maksimal
Rp 500juta(Pasal 18 ayat 1).Meskipun demikian, kebebasan di sini
dibatasi dengan kewajiban menghormati norma-norma agama dan rasa
kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah (Pasal 5 ayat
1).Memang, sebagai tambahan, pada prakteknya, kebebasan pers
sebagaimana dipelopori para penggagasLibertarianPresspada akhirnya
lebih banyak dinikmati oleh pemilik modal atauownermediamassa.
Akibatnya, para jurnalis dan penulisnya harus tunduk pada
kepentingan pemilik atau setidaknya pada visi, misi, dan rubrikasi
media tersebut. Sebuah koran diBandungbahkan sering mengebiri
kreativitas wartawannya sendiri selain mem-black listsejumlah
penulis yang tidak disukainya.2. Jam kerja wartawan adalah 24 jam
sehari karena peristiwa yang harus diliputnya sering tidak terduga
dan bisa terjadi kapan saja. Sebagai seorang profesional, wartawan
harus terjun ke lapangan meliputnya. Itulahpanggilan dan
keterikatandengan pekerjaan sebagai wartawan. Bahkan, wartawan
kadang-kadang harus bekerja dalam keadaan bahaya. Mereka ingin dan
harus begitu menjadi orang pertama dalam mendapatkan berita dan
mengenali para pemimpin dan orang-orang ternama.3. Wartawan
memiliki keahlian tertentu, yakni keahlian mencari, meliput, dan
menulis berita, termasuk keahlian dalam berbahasa tulisan
danBahasaJurnalistik.4. Wartawan memiliki dan menaatiKode Etik
Jurnalistik(Pasal 7 ayat (2) UU No. 40/1999 tentang Pers). Dalam
penjelasan disebutkan, yang dimaksud dengan Kode Etik Jurnalistik
adalah Kode Etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan
oleh Dewan Pers.Kode Etik Jurnalistik PWIKEJ pertama kali
dikeluarkan dikeluarkan PWI (Persatuan Wartawan Indonesia). KEJ itu
antara lain menetapkan.1. Berita diperoleh dengan cara yang
jujur.2. Meneliti kebenaran suatu berita atau keterangan sebelum
menyiarkan (check and recheck).3. Sebisanya membedakan antara
kejadian (fact) dan pendapat (opinion).4. Menghargai dan melindungi
kedudukan sumber berita yang tidak mau disebut namanya. Dalam hal
ini, seorang wartawan tidak boleh memberi tahu di mana ia mendapat
beritanya jika orang yang memberikannya memintanya untuk
merahasiakannya.5. Tidak memberitakan keterangan yang diberikan
secaraoff the record(for your eyes only).6. Dengan jujur menyebut
sumbernya dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu suratkabar
atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesi.Kode Etik Wartawan
Indonesia (KEWI)Ketika Indonesia memasuki era reformasi dengan
berakhirnya rezim Orde Baru, organisasi wartawan yang tadinya
tunggal, yakni hanya PWI, menjadi banyak. Maka, KEJ pun hanya
berlaku bagi wartawan yang menjadi anggota PWI.Namun demikian,
organisasi wartawan yang muncul selain PWI pun memandang penting
adanya Kode Etik Wartawan. Pada 6 Agustus 1999, sebanyak 24 dari 26
organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan menandatangani Kode
Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar isinya mirip dengan
KEJ PWI.KEWI berintikan tujuh hal sebagai berikut:1. Wartawan
Indonesia menghormati hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar.2. Wartawan Indonesia menempuh tatacara yang etis untuk
memperoleh dan menyiarkan informasi serta memberikan identitas
kepada sumber informasi.3. Wartawan Indonesia menghormati asas
praduga tak bersalah, tidak mencampurkan fakta dengan opini,
berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi serta tidak
melakukan plagiat.4. Wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi
yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan
identitas korban kejahatan susila.5. Wartawan Indonesia tidak
menerima suap dan tidak menyalahgunakan profesi.6. Wartawan
Indonesia memiliki Hak Tolak, menghargai ketentuan embargo,
informasi latar belakang, danoff the recordsesuai kesepakatan.7.
Wartawan Indonesia segera mencabut dan meralat kekeliruan dalam
pemberitaan serta melayani Hak Jawab.KEWI kemudian ditetapkan
sebagai Kode Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia.
Penetapan dilakukan Dewan Pers sebagaimana diamanatkan UU No. 40
Tahun 1999 tentang Pers melalui SK Dewan Pers No. 1/SK-DP/2000
tanggal 20 Juni 2000.Penetapan Kode Etik itu guna menjamin tegaknya
kebebasan pers serta terpenuhinya hak-hak masyarakat. Kode Etik
harus menjadi landasan moral atauetika profesiyang bisa menjadi
pedoman operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas
wartawan. Pengawasan dan penetapan sanksi atas pelanggaran kode
etik tersebut sepenuhnya diserahkan kepada jajaran pers dan
dilaksanakan oleh organisasi yang dibentuk untuk itu.KEWI harus
mendapat perhatian penuh dari semua wartawan. Hal itu jika memang
benar-benar ingin menegakkan citra dan posisi wartawan sebagai kaum
profesional. Paling tidak, KEWI itu diawasi secara internal oleh
pemilik atau manajemen redaksi masing-masing media massa.Wasalam.
(www.romeltea.com).*http://romeltea.com/kode-etik-jurnalistik-etika-profesi-wartawan/KODE
ETIK JURNALISTIKBAB IPENDAHULUAN1.1Latar BelakangWartawan adalah
sebuah profesi, Dengan kata lain, wartwan adalah
seorangprofesional. Seperti halnya dokter, bidan, guru atau
pengacara. Dalam menjalankan profesinya, seorang wartawan harus
dengan sadar menjalankan tugas, hak, kewajiban dan fungsinya yakni
mengemukakan apa yang sebenarnya terjadi. Sebagai seorang
profesional, seorang wartawan harus turun ke lapangan untuk meliput
suatu peristiwayang bisa terjadi kapan saja. Bahkan, wartawan
kadangkala harus bekerja menghadapi bahaya untuk mendapatkan berita
terbaru dan original.Selain itu wartawan harus mematuhi kode etik
jurnalistik, misalnya wartawan tidak menyebarkan berita yang
bersifat dusta, fitnah, sadis dan cabul serta tidak menyebutkan
identitas korban kejahatan susila. wartawan menghargai dan
menghormati hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang benar,
wartawan tidak dibenarkan menjiplak, wartawan tidak diperkenankan
menerima sogokan, dsb. Dalam melaksanakan kode etik junelistik
tidak semudah membalikkan telapak tangan. banyak hambatan yang
harus dilalui untuk menjadi wartawan yang profesional.kode etik
harus menjadi landasanmoralatau etika profesi yang bisa menjadi
operasional dalam menegakkan integritas dan profesionalitas
wartawan. Penetapan kode etik guna menjamin tegakanya kebebasan
pers serta terpenuhinya hak hak masyarakat.Wartawan memiliki
kebebasan pers yakni kebebasan mencari, memperoleh dan
menyebarluaskan gagasan dan informasi. Meskipun demikian, kebebasan
disini dibatasi dengan kewajiban menghormati norma norma agama dan
rasa kesusilaan masyarakat.1.2 TujuanSuatu sistem pers
diIndonesiabagaimana sebaiknya pers itu dapat melaksanakan
kebebasan dan tanggung jawabnya. Pers dalam sejarah Indonesia
memiliki peran yang efektif debagai jembatan komunikasi timbal
balik antara pemerintah dengan masyarakat, dan masyarakat dengan
masyarakat itu sendiri.Pers sebagai salah satu unsurmediamasa yang
hadir ditengah masyarakat bersama dengan lembaga masyarakat alinnya
harus mampu menjadikan diri sebagaiforumpertukaran fikiran,
komenter, dan kritik yang bersifat menyeluruh dan tuntas, tidak
membedakankelompok, golongan dan agama.Pers dalam kehidupannya
memiliki tanggung jawab yang harus dipikul dalam konteksnya sebagai
media. Macam dan sifat tanggung jawab pers bersifat relatif di tiap
negara namun pada dasarnya semua tanggung jawab tersebut
berlandaskan pada Kode etik pers yang mana merupakan dasar dari
cara kerja pers. Dalam bekerja pers harus mempertanggung jawabkan
pekerjaannya terhadap beberapa pihak yakni :1.Tanggung jawab kepada
media tempatnya bekerja2.tanggung jawabsosialatas kewajibannya
dalam menyampaikan informasi kepada publik secara
keseluruhan3.tanggung jawab dan kewajiban pada UU yang
ada.4.Tanggung jawab kepada masyarakat luas sehubungan dengan silai
nilai universal.Makalah ini disusun dengan tujuan agar Pembaca
mengerti terhadap kode etik yang ada pada tubuh pers, sehingga bagi
mereka yang memilikicitacita dalam bidang jurnalistik akan mengerti
terhadap apa yang dimaksud dengan kode atik pers.BAB IIRUMUSAN
MASALAHSetelah membaca dan mempelajari materi dari kode etik
jurnalistik secara garis besar kami telah mendapatkan rumusan
masalah dari makalah ini yang disusun secara sistematis yakni
sebagai berikut :1.Apa yang dimaksud dengan kode etik jurnalistik
?2.bagaimana sistem pers di Indonesia ?3.Jelaskan UU pers di
Indonesia !4.Apa yang dimaksud Etika Pers ?5.Bagaimanaah pers yang
bebas dan bertanggung jawab ?6.Apa yang dimaksud pers pancasila
?7.Apa saja macam dan sifat tanggung jawab pers ?8.Sebutkan dan
jelaskan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KEJ !BAB IIIPEMECAHAN
MASALAHKode etik jurnalistik (KEJ) merupakan aturan mengenai
perilaku dan pertimbangan moral yang harus dianut dan ditaati oleh
media pers dalam siarannya. Kode Etik Jurnalistik pertama kali
dikeluarkan oleh PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang antara
lain :1.Berita diperoleh dengan cara jujur2.Meneliti kebenaran
suatu berita atau keterangan sebelum disiarkan (check dan
recheck).3.Sebisanya membedakan yang nyata (fact) dan pendapat
(opinion)4.Menghargai dan melindungi kedudukan sumber yang tidak
mau disebut namanya.5.Tidak memberitakan berita yang diberikan
secara off the record (four eyes only)6.Dengan jujur menyebutkan
sumber dalam mengutip berita atau tulisan dari suatu surat kabar
atau penerbitan, untuk kesetiakawanan profesiKetika Indonesia
memasuki ere reformasi dengn berakhirnya rezim orde baru,
organisasi wartawan yang awalnya tunggal yakni hanya PWI, menjadi
banyak. Maka KEJ pun hanya berlaku bagi wartawan anggota dari PWI.
Namun demikian, organisasi jurnalistik lainnya pun merasa akan
pentingnya kode etik jurnalistik. Pada tanggal 6 Agustus 1999,
sebanyak 24 dari 26 organisasi wartawan berkumpul di Bandung dan
Menandatangani Kode Etiik Wartawan Indonesia (KEWI). Sebagian besar
isinya mirip dengan KEJ PWI. KEWI perintikan tujuh hal sebagai
berikut. :1.Wartawan Indonesia menghormati hak masyarakat untuk
memperoleh informasi yang benar.2.Wartawan Indonesia menempuh
tatacara yang etis dalam memperoleh dan menyiarkan informasi dan
memberikan identitas kepada sumber informasi.3.Wartawan Indonesia
menghormati asas praduga takbersalah, tidak mencampur adukkan fakta
dengan opini, berimbang, dan selalu meneliti kebenaran informasi
serta tidak melakukan plagiat.4.Wartawan Indonesia tidak
menyebarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul,
serta tidak menyebutkan identitas korban jejahatan
susila.5.Wartawan Indonesia tidak menerima suap dan tidak
menyalahgunakan profesi.6.Wartawan Indonesia memiliki hak tolak,
menghargai ketentuan embargoinformasi latar belakang, dan off the
record sesuai kesepakatan .7.Wartawan segera mencabut dan meralat
kekeliruan dalam pemberitaan serta melayani hak jawab.KEWI kemudian
ditetapkan sebagai Kode Etik yang berlaku bagi seluruh wartawan
Indonesia. Penetapan dilakukan dewan pers sebagaimana diamanatkan
UU No. 40 Tahun 1999 tentang pers melalui SK Dewan Pers No.
1/SK-DP/2000 tanggal 20 juni tahun 2000. Penerapak kode etik itu
juga menjamin tegakknya kebebasan pers serta terpenuhinya hak hak
masyarakat. Kode Etik harus menjadi sebagai landasan moral atau
etika profesi yang bisa jadi pedoman profesionalitas wartawan.
Pengawasan dan penetapan sanksi ata pelanggaran Kode Etik tersebut
sepenuhnya diserahkan kepada jajarn pers dan dilaksanakan oleh
organisasi yang dibentuk untuk itu.KEWI harus mendapat perhatian
penuh dari semua wartawan. Hal ini jika memang benar benar ingin
menegakkan citradan posisi wartawan sebagai kaum profesional.
Paling tidak KWI diawasi secara Internal oleh pemilik atau
manajemen radaksi masing masing media masa.Pers dalam menjalankan
fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, haruslah menghormati hak
asasi setiap orang. Oleh sebab itu pers dituntut untuk profesional
dan terbuka. Pers memiliki peranan penting dalam menegakkan HAM.
Pers Juga elaksanakan kontrol sosial (Social Control) untuk
mencegah terjadinya penyalahgunaan keuasaan baik korupsi, kolusi
dan nepotisme. maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya.Suatu
sistem pers di Indonesia diciptakan untukmnentukan begaimana
seharusnya pers dapat menjalankan kebebasan dan tanggung jawabnya.
Pers dalam sejarah Indonesia memiliki peran yang efektif debagai
jembatan komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan
masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat itu sendiri.Dengan
demikian, sistem pers di Indonesia tidak lain adalas sistep pers
yang berlaku di Indonesia. Kata Indonesia adalah pemberi, sifat,
warna, dan kekhasan p