Makalah presentasi pelaporan

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Keuangan Islam merupakan bagian dari konsep yang lebih luas

tentang ekonomi Islam. Sistem keuangan Islam bukan sekedar transaksi

komersial, tetapi harus sudah sampai kepada lembaga keuangan untuk dapat

mengimbangi tuntutan zaman. Bentuk sistem keuangan atau lembaga keuangan

yang sesuai dengan prinsip Islam ádalah terbebas dari unsur riba. Kontrak

keuangan yang dapat dikembangkan dan dapat menggantikan sistem riba adalah

mekanisme syirkah yaitu : musyarakah dan mudharabah (bagi hasil).

Perkembangan industri perbankan dan keuangan syariah dalam satu

dasawarsa belakangan ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, seperti

perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modalsyariah, reksadana syariah,

obligasi syariah, pegadaian syariah, Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Demikian

pula di sektor riil, seperti Hotel Syariah,Multi Level Marketing Syariah, dsb.

Maka seiring berkembangnya entitas syariah di Indonesia, maka muncul

juga permintaan akan standar akuntansi syariah yang relevan di terapkan dalam

suatu entitas syariah. pada dasarnya standar akuntansi merupakan pengumuman

atau ketentuan resmi yang dikeluarkan badan berwenang di lingkungan tertentu

tentang pedoman umum yang dapat digunakan manajemen untuk menghasilkan

laporan keuangan. Dengan adanya standar akuntansi syariah, laporan keuangan

diharapkan dapat menyajikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya

kebenarannya. Standar akuntansi juga digunakan oleh pemakai laporan keuangan

1

seperti investor, kreditor, pemerintah, dan masyarakat umum sebagai acuan untuk

memahami dan menganalisis laporan keuangan sehingga memungkinkan mereka

untuk mengambil keputusan yang benar. Dengan demikian, standar akuntansi

memiliki peranan penting bagi pihak penyusun dan pemakai laporan keuangan

sehingga timbul keseragaman atau kesamaan interpretasi atas informasi yang

terdapat dalam laporan keuangan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Mengetahui apa itu akuntansi syariah?

2. Menjelaskan perbedaan akauntansi syariah dan akuntansi

konvensional?

3. Apa saja jenis entitas syariah yang ada di Indonesia?

2

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Akuntansi Syariah

Akuntansi syariah adalah suatu proses yang dilakukan dengan berbagai

tahap mulai pengumpulan, penganalisaan, pencatatan dan lain sebagainya, yang

berupa transaksi-transaksi mu’amalah yang didasarkan pada ketentuan ajaran

Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadits. Dasar-dasar akuntansi syariah

adalah syari’at Islam yang diimplementasikan di kalangan masyarakat muslim

yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan kemampuan

dan kecakapan dengan kejujuran bekerja.

2.1.1 Perbedaan Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

Persamaan kaidah Akuntansi Syariah dengan Akuntansi Konvensional

terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi;

2. Prinsip penahunan (hauliyah) dengan prinsip periode waktu atau tahun

pembukuan keuangan;

3. Prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal;

4. Prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang;

5. Prinsip perbandingan (muqabalah) dengan prinsip perbandingan income

dengan biaya (cost)

6. Prinsip kontinuitas (istimrariah) dengan kesinambungan perusahaan;

7. Prinsip keterangan (idhah) dengan penjelasan atau pemberitahuan.

3

·         Sedangkan perbedaannya, menurut Husein Syahatah, dalam buku Pokok-

Pokok Pikiran Akuntansi Islam, antara lain, terdapat pada hal-hal sebagai berikut:

1. Para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai

atau harga untuk melindungi modal pokok, dan juga hingga saat ini apa

yang dimaksud dengan modal pokok (kapital) belum ditentukan.

Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai

tukar yang berlaku, dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi

kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup

perusahaan yang kontinuitas.

2. Modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua bagian,

yaitu modal tetap (aktiva tetap) dan modal yang beredar (aktiva lancar),

sedangkan di dalam konsep Islam barang-barang pokok dibagi menjadi

harta berupa uang (cash) dan harta berupa barang (stock), selanjutnya

barang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang.

3. Dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lain yang

sama kedudukannya, bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya

sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau

sebagi sumber harga atau nilai.

4. Konsep konvensional mempraktekan teori pencadangan dan ketelitian dari

menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta

mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam

sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga

dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan

untuk kemungkinan bahaya dan resiko.

4

5. Konsep konvensional menerapkan prinsip laba universal, mencakup laba

dagang, modal pokok, transaksi, dan juga uang dari sumber yang haram,

sedangkan dalam konsep Islam dibedakan antara laba dari aktivitas pokok

dan laba yang berasal dari kapital (modal pokok) dengan yang berasal dari

transaksi, juga wajib menjelaskan pendapatan dari sumber yang haram jika

ada, dan berusaha menghindari serta menyalurkan pada tempat-tempat

yang telah ditentukan oleh para ulama fiqih. Laba dari sumber yang haram

tidak boleh dibagi untuk mitra usaha atau dicampurkan pada pokok modal.

6. Konsep konvensional menerapkan prinsip bahwa laba itu hanya ada ketika

adanya jual-beli, sedangkan konsep Islam memakai kaidah bahwa laba itu

akan ada ketika adanya perkembangan dan pertambahan pada nilai barang,

baik yang telah terjual maupun yang belum. Akan tetapi, jual beli adalah

suatu keharusan untuk menyatakan laba, dan laba tidak boleh dibagi

sebelum nyata laba itu diperoleh.

2.1.2 Komponen Laporan Keuangan Syariah dengan Laporan Keuangan

Konvensioanal

Akuntansi Konvensional Akuntansi Syariah

Laporan keuangan lengkap terdiri

dari komponen-komponen

berikut ini:

a. laporan posisi keuangan

(neraca) pada akhir periode;

b. laporan laba rugi

komprehensif laba rugi dan

Laporan keuangan yang lengkap

terdiri dari

komponen-komponen berikut ini:

a. Neraca;

b. Laporan Laba Rugi;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Perubahan Ekuitas;

5

penghasilan komprehensif

lain selama periode;

c. laporan perubahan ekuitas

selama periode;

d. laporan arus kas selama

periode;

e. catatan atas laporan

keuangan, berisi ringkasan

kebijakan akuntansi penting

dan informasi penjelasan

f. laporan posisi keuangan

pada awal periode

komparatif sebelumnya yang

disajikan ketika entitas

menerapkan suatu kebijakan

akuntansi secara retrospektif

atau membuat penyajian

kembali pos-pos laporan

keuangan, atau ketika entitas

mereklasifikasi pos-pos

dalam laporan keuangannya

sesuai dengan paragraf

e. Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Zakat;

f. Laporan Sumber dan

Penggunaan Dana Kebajikan;

g. Catatan atas Laporan

Keuangan.

Sumber: PSAK 1 dan PSAK 101

6

2.2 Jenis Entitas Syariah yang Ada Di Indonesia

2.2.1 Bank Syariah

2.2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur’an

dan Hadist. Dalam tata cara bermuamalat dijauhi praktek-praktek yang

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba. Falsafah dasar beroperasinya bank

syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan,

dan kebersamaan.

Munculnya bank syariah dalam sistem perbankan nasional merupakan

respons atas pemahaman para ulama serta pemikir ekonomi yang menyatakan

bahwa tingkat bunga (interest rate) adalah riba yang tidak sesuai dengan prinsip

muamalah dalam Islam.Keberadaannya mulai dikenal sejak tahun 1992 tentang

perbankan. Undang-undang tersebut kemudian disempurnakan lagi menjadi

undang-undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan dasar adanya dual banking

system, dimana bank-bank konvensional boleh membuka cabang syariah atau

mengkonversi total menjadi bank syariah. Seiring dengan perkembangan bank

syariah yang semakin meningkat, maka dikeluarkan Undang-undang No. 21

Tahun 2008 yang menunjukkan perkuatan posisi bank syariah dalam sistem

perbankan nasional sekaligus menjadi landasan hukum yang kuat bagi bank

syariah.Pengertian bank syariah dalam UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 butir 7.

Adalah:

7

“ Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum

Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Sedangkan Djazuli dan Janwari (2009) menyatakan bahwa : “Bank

Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan

jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang

operasionalnya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.”

2.2.1.2 Falsafah Operasional Bank Syariah

Kerangka dasar sistem perbankan Islam adalah satu aturan dan hukum,

yang secara bersama disebut sebagai syariah.Syariah merupakan aturan yan

diturunkan dari Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad. Kegiatah bank syariah

merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai

berikut:

1. Menjauhkan dari unsur riba

Larangan ini dimulai dari adanya pelarangan yang tegas terhadap

riba.Riba menurut istilah bahasa Arab berarti tambahan, peningkatan,

ekspansi, atau pertumbuhan.Menurut istilah teknis, riba berarti

pengambilan tambahan (premium) sebagai syarat yang harus dibayarkan

oleh peminjam kepada pemberi pinjaman selain pinjaman pokok

(Mudrajat dan Suhardjono 2005).

2. Berbagi hasil dan risiko

Fatwa MUI tentang larangan riba mendorong para pemilik dana

menjadi investor. Sehingga konsep investor ini merupakan pengganti

8

konsep kreditur dalam kerangka perbankan konvensional. Penyedia modal

dan usahawan berbagi risiko bisnis, demikian pula mereka akan berbagi

keuntungan ketika mendapatkan laba. Sebagaimana tercantum dalam Al-

Qur’an di Surat Al-Baqarah : 275 dan An-Nisaa : 29, maka setiap transaksi

kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan

perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara

uanga dengan barang, sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan

kredit, spekulasi, dan inflasi.

3. Prinsip keadilan sosial, persamaan, dan hak milik

Islam memperbolehkan pendapatan dari laba tetapi melarang

pembebanan bunga.Laba menandakan kesuksesan wirausaha dalam

mencipatakan penambahan kekayaan.Sedangkan bunga, adalah suatu

biaya yang dibebankan kepada peminjamnya tanpa mempedulikan

bagaimana dengan hasil aktivitas bisnis apakah untung dan rugi. Keadilan

social dalam pandangan Islam menuntut pemilik dana dan penggunan dana

untuk berbagi atas keuntungan, demikian juga bila terjadi kerugian. Islam

memberikan panduan bahwa proses akumulasi kekayaan dan distribusi

ekonomi terbentuk secara fair dan benar.

2.2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank

konvensional, hal ini terkait dengan keberadaannya sebagai institusi komersial

serta kewajiban moral yang disandangnya. Sudarsono (2008) menyebutkan selain

bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada

umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut:

9

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi untuk bermu’amalah secara Islam,

khususnya mu’amalah yang berhubungan dengan perbankan agar

terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha lain yang

mengandung unsur gharar (tipuan).

2. Untuk memciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi. Hal ini

dilakukan dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan

investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara

pemilik modal dengan pihak yang membutuhan dana,

3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat. Hal ini dilakukan dengan

jalan membuka peluang usaha yang lebih besar terutama bagi

kelompok miskin yang diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif,

menuju terciptanya kemadirian berusaha (berwirausaha)

4. Untuk membantu menanggulangi (mengentaskan) masalah

kemiskinan yang pada umumnya merupakan program utama dari

negara-negara yang sedang berkembang.

5. Untuk menjaga kestabilan ekonomi atau moneter pemerintah.

6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank

konvensional yang menyebabkan umat Islam di bawah kekuasaan

bank, sehingga umat Islam tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya

secara penuh terutama di bidang kegiatan bisnis dan perekonomian.

2.2.1.4 Ciri-ciri Bank Syariah

Bank syariah mempunyai ciri-ciri berbeda dengan bank konvensional,

adapun ciri-ciri bank syariah menurut (Sudarsono: 2008) adalah sebagai berikut :

10

1. Beban biaya yang disepakati bersama pada waktu akad perjanjian

diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal, yang besarnya tidak kaku dan

dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas

wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai

dengan kesepakatan dalam kontrak.

2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk melakukakan

pembayaran selalu dihindari, karena persentase bersifat melekat pada sisa

utang meskipun batas waktu perjanjian telah berakhir.

3. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, bank syariah tidak

menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti yang

diterapkan di muka karena pada hakekatnya yang mengetahui tentang

ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.

4. Pengerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh

penyimpan dianggap sebagai titipan (wadiah) sedangkan bagi bank

dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada

proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip

syariah sehingga pada penyimpanan tudak dijanjikan imbalan yang pasti.

5. Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi operasionalisasi

bank dari sudut syariahnya. Selain itu manajer dan pimpinan bank Islam

harus menguasai dasar-dasar muamalah Islam.

6. Fungsi kelembagaan bank syariah selain menjembatani antara pihak

pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana juga mempunyai

fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan

11

bertanggung jawaban atas keamanan dana yang disimpan dan siap

sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional sangat signifikan,

uraian Wibowo dan Widodo (2005) menjelaskan secara lengkap perbedaan itu

untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel 2.1

Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah Bank Konvensional

1) Berdasarkan margin

keuntungan

2) Profit dan fallah oriented

3) Hubungan dengan nasabah

dalam bentuk hubungan

kemitraan

4) Users or real funds

5) Investasi pada bidang yang

halal

6) Operasional harus sesuai

dengan arahan Dewan

Pengawas Syariah

1) Memakai perangkat bunga

2) Profit oriented

3) Hubungan dengan nasabah

dalam bentuk hubungan

debitur-kreditur

4) Creator of money supply

5) Tidak membedakan

investasi yang halal dan

haram

6) Tidak memiliki Dewan

pengawas Syariah

12

2.2.1.5 Prinsip-prinsip dasar perbankan syari’ah

Sebagaimana pada bank konvensional penghimpunan dan penyaluran dana

di bank syariah dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dengan prinsip-prinsip

dasar dasar seperti yang dipaparkan Antonio (2001):

1. Prinsip titipan atau simpanan (Al-Wadi’ah)

Al-Wadi’ah yaitu titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu

maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si

penitip menghendaki. Akad wadi’ah terbagi menjadi 2 yaitu:

1) Wadi’ah yad al-amanah (tangan amanah)

2) Wadi’ah dhamanah (tangan penanggung)

2. Prinsip Bagi Hasil (profit-sharing), terdapat beberapa produk bagi hasil

yang disediakan oleh bank syariah diantaranya:

A. Al-Musyarakah (Partnership, project financing participation)

Al-Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih

untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan

kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa

keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan

kesepakatan.

Al-Musyarakah ada dua jenis: musyarakah pemilikan dan

musyarakah akad (kontrak). Musyarakah pemilikan tercipta karena

warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan

satu asset oleh dua orang atau lebih. Sedangkan musyarakah akad

(kontrak) tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau

13

lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal

musyarakah, dan mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan

kerugian.

B. Al-Mudharabah (trust financing, trust invesment)

Mudharabah berasal dari kata dharb yang berarti memukul atau

berjalan. Secara teknis Al-mudharabah adalah akad kerjasama usaha

antara dua pihak dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan

seluruh modal sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola.

Keuntungan usaha secara mudharabah di bagi menurut kesepakatan

yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung

oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si

pengelola. Seandainya si pengelola itu diakibatkan karena kecurangan

atau kelalaian si pengelola, si pengelola harus bertanggungjawab atas

kerugian tersebut.

C. Al-Muzara’ah (harvest-yield profit sharing)

Al-muzara’ah adalah kerja sama pengolahan pertanian antara

pemilik lahan dan penggarap, di mana pemilik lahan memberikan

lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara

dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

D. Al-Musaqah

Al-musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara’ah di

mana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan

14

pemeliharaan, sebagai imbalan si penggarap berhak atas nisbah

tertentu dari hasil panen.

Ibnu Umar berkata bahwa Rasullulah SAW. Pernah memberikan

tanah dan tanaman kurma di Khaibar kepada Yahudi Khaibar untuk

dipelihara dengan mempergunakan peralatan dan dana mereka.

Sebagai imbalan, mereka memperoleh persentase tertentu dari hasil

panen.

3. Jual beli (sale and purchase)

Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam

fiqih muamallah islamiah terbilang sangat banyak.Jumlahnya bisa

mencapai belasan jika tidak puluhan.Dari sekian banyak itu, ada tiga jenis

jual-beli yang telah dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam

pembiayaan modal kerja dan invesatasi dalam perbankan syariah, yaitu ba’i

al-murabahah, ba’i as-salam, dan ba’i al-istishna.

1) Ba’i Al-Murabahah

Ba’i al-Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan

tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam ba’i al-murabahah, penjual

harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu

tingkat keuntungan sebagai tambahannya.

2) Ba’i As-Salam (in-front payment sale)

Dalam pengertian yang sederhana ba’i as-salam berarti pembelian

barang yang diserahkan di kemudian hari sedangkan pembayaran di muka.

15

berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati di mana barang harus

diserahkan. Jika kedua pihak yang berkontrak tidak menentukan tempat

pengiriman.

3) Ba’i Al-Istishna’ (purchase by order or manufacture)

Transaksi ba’i al-istishna’ merupakan kontrak penjualan antara

pembeli dan pembuat barang.Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima

pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain

untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah

disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak

bersepakat atas harga serta sistem pembayaran: apakah pembayaran

dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai suatu waktu

yang akan datang.

4. Sewa (operational lease and financial lease)

1) Al-Ijarah (operational lease)

Al-ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa,

melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan (ownership/milkiyyah) atas barang itu sendiri. Menurut Dewan

Syariah Nasional (DSN), ijarah adalah akan pemindahan hak guna

(manfaat) atas suatu jasa atau barang dalam waktu tertentu melalui

pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan

barang tersebut.

16

2) Al-ijarah Al-Muntahia bit-tamlik (financial lease with purchase option)

Transaksi yang disebut dengan al-ijarah al-muntahia bit-tamlik adalah

sejenis pepaduan antara kontrak jual-beli dan sewa atau lebih tepatnya akad

sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa.Sifat

pemindahan kepemilikan ini pula yang membedakan dengan ijarah biasa.

5. Jasa (fee based service)

1) Al-Wakalah (deputyship)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian, atau

pemberian mandat. Sedangkan secara istilah dapat didefinisikan sebagai

pelimpahan kekusaan oleh seseorang kepada orang lain dalm hal-hal yang

dapat diwakilkan. Islam mensyariatkan wakalah karena manusia

membutuhkannya, tidak setiap orang mempunyai kemampuan dan

kesempatan untuk menyelesaikan semua urusannya sendiri. Pada suatu

kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang

lain untuk mewakili dirinya.

2) Al-Kafalah (guaranty)

Al-Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil)

kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang

ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti mengalihkan

tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung

jawab orang lain sebagai penjamin.

3) Al-Hawalah (transfer service)

Al-hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang

kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para

17

ulama, hal ini merupakan pemindahan beban utang dari muhil (orang

yang berutang) menjadi tanggungan muhal’alaih atau orang yang

berkewajiban membayar utang.

4) Ar-Rahn (mortage)

Ar-Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam

sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.Barang yang ditahan

tersebut memiliki nilai ekonomis.

5) Al-Qardh(soft and benevolent)

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih

atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa

mengharapkan imbalan.

2.3 Asuransi Syariah

Definisi asuransi syari'ah menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah

usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang

melalui investasi dalam bentuk aset dan atau tabarru' yang memberikan pola

pengembalian untuk menghadapi resiko /bahaya tertentu melalui akad yang sesuai

dengan syariah.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para partisipan

/anggota/peserta mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh kontribusi

yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang dialami

oleh sebagian partisipan/anggota/peserta. Peranan perusahaan disini hanya sebatas

pengelolaan operasional perusahaan asuransi serta investasi dari

dana-dana/kontribusi yang diterima/dilimpahkan kepada perusahaan.

18

Asuransi syari'ah disebut juga dengan asuransi ta'awun yang artinya tolong

menolong atau saling membantu . Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa

Asuransi ta'awun prinsip dasarnya adalah dasar syariat yang saling toleran

terhadap sesama manusia untuk menjalin kebersamaan dalam meringankan

bencana yang dialami peserta.

2.3.1 Perbedaan Asuransi Syariah dan Konvensional

1. Prinsip akad asuransi syariah adalah takafuli (tolong menolong).

Dimana nasabah yang satu menolong nasabah yang lain yang tengah

mengalami kesulitan. Sedangkan akad asuransi konvensional bersifat

tadabuli (jual beli antara nasabah dengan perusahaan).

2. Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah

(premi) diinvestasikan berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil

(mudharabah).Sedangkan pada asuransi konvensional investasi dana

dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.

3. Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah.

Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya.

Sedangkan pada asuransi konvensional, premi menjadi milik

perusahaan dan perusahaanlah yang memiliki otoritas penuh untuk

menetapkan kebijakan pengelolaan dana tersebut.

4. Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim

nasabah dana diambilkan dari rekening tabarru’(dana sosial) seluruh

peserta yang sudah diikhlaskan untuk keperluan tolong menolong.

Sedangkan dalam asuransi konvensional dana pembayaran klaim

diambil dari rekening milik perusahaan.

19

5. Keuntungan investasi di bagi dua antara nasabah selaku pemilik dana

dengan perusahaan selaku pengelola dengan prinsip bagi hasil.

Sedangkan dalam asuransi konvensional keuntungan sepenuhnya

menjadi milik perusahaan. Jika tidak ada klaim nasabah tak

memperoleh apa-apa.

6. Adanya Dewan Pengawas Syariah dalam perusahaan asuransi syariah

yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam

mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya

senantiasa sejalan dengan syariat Islam.

2.3.2 Produk Asuransi Syariah

1. Takaful dana pendidikan (fulnadi)

Fulnadi adalah program asuransi untuk perseorangan yang bertujuan

untuk menyediakan dana pendidikan untuk putra-putri peserta sampai

pendidikan tingkat sarjana dengan manfaat proteksi atas resiko

meninggal.

2. Takaful asuransi jiwa murni (Al-Khairat)

Takaful Al-Khairat adalah suatu bentuk perlindungan yang manfaat

proteksinya diperuntukkan bagi ahli waris apabila pemegang polis

ditakdirkan meninggal dalam masa perjanjian.

3. Asuransi jiwa kesehatan (takaful falah)

Adalah produk Asuransi Takaful Keluarga yang dirancang secara

khusus bagi peserta yang menginginkan manfaat asuransi secara

menyeluruh, ketika peserta mengalami musibah meninggal baik

karena sakit ataupun kecelakaan.

20

4. Asuransi kesehatan group/kumpulan (fulmedicare)

Adalah Program Asuransi Kesehatan yang memberikan manfaat

pelayanan kesehatan bagi peserta yang mengalami sakit karena resiko

penyakit atau kecelakaan.

5. Asuransi kesehatan keluarga (family care)

Takaful Family Care adalah program asuransi kesehatan yang khusus

diperuntukkan bagi keluarga. Jumlah minimal peserta adalah 2 orang.

6. Asuransi mobil (tafakul abror)

Produk Takaful yang menggantikan kerugian atas kendaraan

bermotor yang disebabkan musibah kecelakaan, pencurian serta

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga.

7. Asuransi perlindungan rumah (tafakul baituna)

Merupakan paket istimewa dari Takaful yang melindungi rumah dari

risiko kebakaran yang dilengkapi dengan perangkat perlindungan

ekstra.

2.4 Pegadaian Syariah

Gadai dalam fiqh disebut Rahn, yang menurut bahasa adalah tetap, kekal,

dan jaminan. Menurut beberapa mazhab, Rahn berarti perjanjian penyerahan harta

oleh pemiliknya dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik

seluruhnya maupun sebagian. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat

actual (berwujud), namun yang terlebih penting penyerahan itu bersifat legal

misalnya berupa penyerahan sertifikat atau surat bukti kepemilikan yang sah suatu

harta jaminan. Menurut mahab Syafi’i dan Hambali, harta yang dijadikan jaminan

tersebut tidak termasuk manfaatnya.

21

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman

menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat

Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

Perusahaan Umum Pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di

Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan

lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke

masyarakat atas dasar hukum gadai seperti dimaksud dalm Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata pasal 1150 di atas. Tugas pokoknya adalah memberikan pinjaman

kepada masyarakat atas dasar hukum gadai agar masyarakat tidak dirugikan oleh

kegiatan lembaga keuangan informal yang cenderung memanfaatkan kebutuhan

dana mendesak dari masyarakat.

2.4.1 Teknik Transaksi Pegadaian Syariah

Pada dasarnya Pegadaian Syariah berjalan atas dua akad transaksi syariah,

yaitu:

1. Akad Rahn. Rahn yang dimaksud adalah menahan harta milik si

peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak

yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh

atau sebagian piutangnya.

2. Akad Ijarah. Yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau

jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan

kepemilikan atas barangnya sendiri.

Dari landasan Syariah tersebut maka mekanisme operasional Pegadaian

Syariah dapat digambarkan sebagai berikut : Melalui akad rahn, nasabah

22

menyerahkan barang bergerak dan kemudian Pegadaian menyimpan dan

merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh Pegadaian. Akibat yang timbul

dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai

investasi tempat penyimpanan, biaya perawatan dan keseluruhan proses

kegiatannya. Atas dasar ini dibenarkan bagi Pegadaian mengenakan biaya sewa

kepada nasabah sesuai jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak.

Pegadaian Syariah akan memperoleh keutungan hanya dari bea sewa

tempat yang dipungut bukan tambahan berupa bunga atau sewa modal yang

diperhitungkan dari uang pinjaman.. Sehingga di sini dapat dikatakan proses

pinjam meminjam uang hanya sebagai “lipstick” yang akan menarik minat

konsumen untuk menyimpan barangnya di Pegadaian.

2.4.2 Produk-Produk yang Dikembangkan

1. Ar-rahn (gadai syariah) adalah produk jasa gadai yang berlandaskan

pada prinsip-prinsip syariah, dimana nasabah hanya akan dipungut

biaya asministrasi dan ijaroh (biaya jasa simpan dan pemeliharaan

barang jaminan).

2. Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) adalah

penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara

tunai, dan agunan dengan jangka waktu fleksibel.

3. Penaksirannilai barang Jasa ini diberikan bagi mereka yang

menginginkan informasi tentang taksiran barang yang berupa emas,

perak dan berlian. Biaya yang dikenakan adalah ongkos penaksiran

barang.

23

4. Penitipan barang (ijaroh) Barang yang dapat dititipkan antara lain :

sertifikat motor, tanah, ijazah. Pegadaian akan mengenakan biaya

penitipan bagi nasabahnya Ar-Ruum atau gadai untuk pembiayaan

usaha kelompok mikro kecil dan menengah (UMKM)

Dari uraian ini dapat dicermati perbedaan yang cukup mendasar dari

teknik transaksi Pegadaian Syariah dibandingkan dengan Pegadaian konvensional,

yaitu :

1. Di Pegadaian konvensional, tambahan yang harus dibayar oleh

nasabah yang disebut sebagai sewa modal, dihitung dari nilai

pinjaman.

2. Pegadaian konvensional hanya melakukan satu akad perjanjian :

hutang piutang dengan jaminan barang bergerak yang jika ditinjau dari

aspek hukum konvensional, keberadaan barang jaminan dalam gadai

bersifat acessoir, sehingga Pegadaian konvensional bisa tidak

melakukan penahanan barang jaminan atau dengan kata lain

melakukan praktik fidusia. Berbeda dengan Pegadaian syariah yang

mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk

membenarkan penarikan bea jasa simpan.

2.5 Pasar Modal Syariah

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan

terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

24

2.5.1 Produk Pasar Modal Syariah

1. Saham Syariah

Saham merupakan surat berharga yang merepresentasikan

penyertaan modal kedalam suatu perusahaan. Sementara dalam prinsip

syariah, penyertaan modal dilakukan pada perusahaan-perusahaan yang

tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti bidang perjudian, riba,

memproduksi barang yang diharamkan seperti bir, dan Di Indonesia,

prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam

bentuk saham syariah maupun non-syariah, melainkan berupa

pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinisp syariah.

Dalam hal ini, di Bursa Efek Indonesia terdapat Jakarta Islamic Indeks

(JII) yang merupakan 30 saham yang memenuhi kriteria syariah yang

ditetapkan Dewan Syariah Nasional (DSN). Indeks JII dipersiapkan oleh

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) bersama dengan PT Danareksa

Invesment Management (DIM). Jakarta Islamic Index dimaksudkan

untuk digunakan sebagai tolak ukur (benchmark) untuk mengukur

kinerja suatu investasi pada saham dengan basis syariah. Melalui index

ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan investor untuk

mengembangkan investasi dalam modal secara syariah. Jakarta Islamic

Index terdiri dari 30 jenis saham yang dipilih dari saham-saham yang

sesuai dengan Syariah Islam. Penentuan kriteria pemilihan saham dalam

Jakarta Islamic Index melibatkan pihak Dewan Pengawas Syariah PT

Danareksa Invesment Saham-saham yang masuk dalam Indeks Syariah

25

adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan

syariah seperti:

a. Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau

perdagangan yang dilarang

b. Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk

perbankan dan asuransi

c. Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan

makanan dan minuman yang tergolong haram.

d. Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan

barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat

mudarat.

Selain kriteria diatas, dalam proses pemilihan saham yang masuk

JII Bursa Efek Indonesia melakukan tahap-tahap pemilihan yang juga

mempertimbangkan aspeklikuiditas dan kondisi keuangan emiten, yaitu:

a. Memilih kumpulan saham dengan jenis usaha utama yang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah dan sudah tercatat lebih dari 3

bulan (kecuali termasuk dalam 10 kapitalisasi besar).

b. Memilih saham berdasarkan laporan keuangan tahunan atau tengah

tahun berakhir yang meiliki rasio Kewajiban terhadap Aktiva

maksimal sebesar 90%.

c. Memilih 60 saham dari susunan saham diatas berdasarkan urutan rata-

rata kapitalisasi pasar (market capitalization) terbesar selama satu

tahun terakhir.

26

d. Memilih 30 saham dengan urutan berdasarkan tingkat likuiditas rata-

rata nilai perdagangan reguler selama satu tahun terakhir.

Pengkajian ulang akan dilakukan 6 bulan sekali dengan penentuan

komponen index pada awal bulan Januari dan Juli setiap tahunnya.

Sedangkan perubahan pada jenis usaha emiten akan dimonitoring secara

terus menerus berdasarkan data-data publik yang Sesuai dengan Fatwa

Dewan Syari’ah Nasional No: 32/DSN-MUI/IX/2002.

2. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang

berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada

pemegang Obligasi Syari’ah yang mewajibkan Emiten untuk

membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syari’ah berupa

bagi hasil/margin/fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat

jatuh tempo". Tidak semua emiten dapat menerbitkan obligasi syariah.

Untuk menerbitkan Obligasi Syariah, beberapa persyaratan berikut

harus dipenuhi:

1) Aktivitas utama (core business) yang halal, tidak bertentangan

dengan substansi Fatwa No: 20/DSN-MUI/IV/2001. Fatwa tsb

menjelaskan bahwa jenis kegiatan usaha yg bertentangan

dengan syariah Islam diantaranya:

(i) usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau

perdagangan yang dilarang;

(ii) usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi), termasuk

perbankan dan asuransi konvensional;

27

(iii) usaha yg memproduksi, mendistribusi, serta

memperdagangkan makanan dan minuman haram; (iv)

usaha

yg memproduksi, mendistribusi, dan atau menyediakan

barang2 ataupun jasa yg merusak moral dan bersifat

mudarat.

2) Peringkat investment grade:

(i) memiliki fundamental usaha yg kuat;

(ii) memiliki fundamental keuangan yg kuat; (iii) memiliki

citra yg baik bagi publik.

3) Keuntungan tambahan jika termasuk dalam komponen JII.

Di Indonesia terdapat 2 skema obligasi syariah yaitu obligasi

syariah mudharabah dan obligasi syariah ijarah.

Obligasi Syariah Mudharabah merupakan obligasi syariah yang

menggunakan akad bagi hasil sedemikian sehingga pendapatan yang

diperoleh investor atas obligasi tersebut diperoleh setelah mengetahui

pendapatan emiten. Obligasi Syariah Ijarah merupakan obligasi syariah

yang menggunakan akad sewa sedemikian sehingga kupon (fee ijarah)

bersifat tetap, dan bisa diketahui/diperhitungkan sejak awal obligasi

diterbitkan.

3. Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah merupakan Reksa Dana yang

mengalokasikan seluruh dana/portofolio kedalam instrument syariah

28

seperti saham-saham yang tergabung dalam Jakarta Islamic Indeks

(JII), obligasi syariah, dan berbagai instrument keuangan syariah

lainnya.

Pangsa pasar reksa dana syariah saat ini makin menunjukkan

pertumbuhan yang menjanjikan. Sejak dari kegiatan perbankan dan

investasi syariah yang baru muncul beberapa tahun belakangan,

pertumbuhan reksa dana syariah terus mengalamikenaikan. jumlah

tersebut diproyeksi akan terus meningkat dengan makin banyaknya

investor yang kini mulai melirik berinvestasi di reksa dana syariah

yang dianggap lebih menguntungkan.

4. Sukuk

Sukuk berasal dari bahasa Arab yaitu sak (tunggal) dan sukuk

(jamak) yang memiliki arti mirip dengan sertifikat atau note. Dalam

pemahaman praktisnya, sukuk merupakan bukti (claim)

kepemilikan.Sementara itu, menurut fatwa Majelis Ulama Indonesia

No 32/DSN-MUI/IX/2002

sukuk adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan

prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi

syariah. Sukuk mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan

kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil margin/fee, serta

membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. ]

Sedangkan menurut Accounting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institutions (AAOIFI) berpendapat lain mengenai

arti sukuk. Menurut organisasi tersebut, sukuk adalah sebagai

29

sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan

pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat, dan menggunakannya sesuai

rencana. Sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas aset yang

jelas, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau

modal dari suatu aktivitas inventasi tertentu. Sukuk ritel negara

merupakan sukuk yang dikeluarkan oleh pemerintah dan ditujukan

bagi individu warga negara Indonesia. Meski sukuk memiliki

pengertian yang sama dengan obligasi konvensional, tetapi sukuk

memiliki perbedaan mendasar. Jika obligasi konvensional tidak

mengharuskan adanya aset yang menjamin (underlying asset), sukuk

harus memiliki underlying asset yang jelas sebagai

penjamin.Instrumen ini pun dijamin oleh pemerintah dan bebas risiko

gagal bayar atau tidak dibayar pemerintah. Sukuk ritel mulai

ditawarkan pada 30 Januari hingga 20 Februari 2009 dengan harga Rp

1 juta per unit. Individu dapat membeli sukuk ritel tersebut minimal Rp

5 juta melalui 13 agen penjualan yang ditunjuk oleh pemerintah. Di

antaranya adalah Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, BNI Sekuritas,

CIMB-GK Securities Indonesia, Citibank, HSBC, Reliance Sekuritas,

Trimegah Securities, Andalan Artha Advisindo Sekuritas, Anugerah

Securindo Indah, Bahana Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Bank

Internasional Indonesia.

30

2.6 Koperasi Syariah

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional

melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi

yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

Konsep pendirian Koperasi Syariah menggunakan konsep Syirkah

Mufawadhoh yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama oleh dua

orang atau lebih, masing-masing memberikan kontribusi dana dalam porsi yang

sama besar dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula. Masing-

masing partner saling menanggung satu sama lain dalam hak dan kewajiban. Dan

tidak diperkenankan salah seorang memasukan modal yang lebih besar dan

memperoleh keuntungan yang lebih besar pula dibanding dengan partner lainnya.

Azas usaha Koperasi Syariah berdasarkan konsep gotong royong, dan tidak

dimonopoli oleh salah seorang pemilik modal. Begitu pula dalam hal keuntungan

yang diperoleh maupun kerugian yang diderita harus dibagi secara sama dan

proporsional.

Penekanan manajemen usaha dilakukan secara musyawarah (Syuro)

sesama anggota dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dengan melibatkan

seluruhnya potensi anggota yang dimilikinya. Kelahiran Koperasi Syariah di

Indonesia dilandasi oleh Kepututsan Menteri (Kepmen) Nomor

91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 September 2004 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

31

2.6.1 Usaha Koperasi Syariah

Usaha koperasi syariah meliputi semua kegiatan usaha yang halal, baik dan

bermanfaat (thayyib) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak

riba, perjudian (masyir) serta ketidakjelasan.Untuk menjalankan fungsi perannya,

koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha

koperasi.

Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dinyatakan sah

berdasarkan fatwa dan ketentuan dewan syariah nasional majelis ulama

Indonesia.Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.6.2 Tujuan dan Peran Koperasi Syariah

Koperasi syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota

pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta turut membangun tatanan

perekonomian yang berkeadilan sesuai prinsip islam.

Koperasi syariah mempunyai fungsi dan peran, diantaranya :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan anggota pada

khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan,

kesejahteraan sosial ekonominya.

2. Memperkuat kualitas sumber daya insani anggota, agar menjadi lebih

amanah, professional (fathonah), konsisten, dan konsekuen (istiqomah) di

dalam menerapkan prinsip-prinsip ekonomi islam.

32

3. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional

yang merupakan usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan dan

demokrasi ekonomi.

4. Sebagai mediator antara menyandang dana dengan penggunan dana,

sehingga tercapai optimalisasi pemanfaatan harta.

5. Menguatkan kelompok-kelompok anggota, sehingga mampu bekerjasama

melakukan kontrol terhadap koperasi secara efektif.

6. Mengembangkan dan memperluas kesempatan kerja.

7. Menumbuhkan kembangkan usaha-usaha produktif anggota.

33

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Akuntansi syariah adalah suatu proses yang dilakukan dengan berbagai

tahap mulai pengumpulan, penganalisaan, pencatatan dan lain sebagainya, yang

berupa transaksi-transaksi mu’amalah yang didasarkan pada ketentuan ajaran

Islam yang bersumber pada al-Qur’an dan Hadits. Dasar-dasar akuntansi syariah

adalah syari’at Islam yang diimplementasikan di kalangan masyarakat muslim

yang prosesnya ditangani oleh para akuntan yang mengkombinasikan kemampuan

dan kecakapan dengan kejujuran bekerja.

Bank syariah atau bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariat Islam yaitu mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur’an

dan Hadist. Daam tata cara bermuamalat dijauhi praktek-praktek yang

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba. Falsafah dasar beroperasinya bank

syariah yang menjiwai seluruh hubungan transaksinya adalah efesiensi, keadilan,

dan kebersamaan.

Asuransi Syariah adalah sebuah sistem dimana para

partisipan/anggota/peserta mendonasikan/menghibahkan sebagian atau seluruh

kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim, jika terjadi musibah yang

dialami oleh sebagian partisipan/anggota/peserta.

Gadai syariah adalah produk jasa berupa pemberian pinjaman

menggunakan sistem gadai dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat

Islam, yaitu antara lain tidak menentukan tarif jasa dari besarnya uang pinjaman.

34

Pasar Modal Syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan

terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti: riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

Koperasi Syariah merupakan sebuah konversi dari koperasi konvensional

melalui pendekatan yang sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi

yang dilakukan Rasulullah dan para sahabatnya.

3.2 Saran

Di Indonesia perkembangan entitas berbasis syariah sedang sangat maju,

mulai dari perbankan, asuransi, pasar modal dan lain sebagainya. Maka sebaiknya

Indonesia dan para akuntan ikut mendukung perkembangan ini.

35