PERPAJAKAN Makalah tentang Jenis-jenis pajak di Kabupaten Bogor DISUSUN OLEH: Distya Aulia Rahmi(121.2012.014) Fabian Oktaviano(121.2012.024) Fakhru Umam Maha(121.2012.023) Lisa Ratna Juwita(121.2012.033) Retno Ayu Wulandari(121.2012.047) FAKULTAS EKONOMI 1
makalah ini fokus terhadap bidang perpajakan dan bermanfaat bagi yang mebutuhkan literatur pajak
Welcome message from author
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
PERPAJAKAN
Makalah tentang
Jenis-jenis pajak di Kabupaten Bogor
DISUSUN OLEH:
Distya Aulia Rahmi(121.2012.014)
Fabian Oktaviano(121.2012.024)
Fakhru Umam Maha(121.2012.023)
Lisa Ratna Juwita(121.2012.033)
Retno Ayu Wulandari(121.2012.047)
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS YARSI
JAKARTA
1
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR.......................................................................................................................................3
BAB I............................................................................................................................................................4
BAB II...........................................................................................................................................................6
JENIS PAJAK.................................................................................................................................................6
6. PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,..................................................................................................................................................15
8. PAJAK AIR TANAH..............................................................................................................................19
9. PAJAK SARANG BURUNG WALET......................................................................................................20
10. PAJAK BEA PEROLAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.........................................................23
BAB III........................................................................................................................................................25
internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang
disediakan atau dikelola hotel.Dikecualikan dari objek Pajak Hotel adalah :
a. Jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti
sosial lainnya yang sejenis;
e. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh hotel dan dapat
dimanfaatkan oleh umum.
C. Subjek Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau
badan yang mengusahakan hotel.
D. Wajib Pajak
adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel.
E. DPP (Dasar pengenaan, Masa Pajak)
a. Dasar pengenaan pajak
adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel Yang dimaksud
dengan ”YANG SEHARUSNYA” adalah yang termasuk Service charge yang dibebankan
kepada konsumen dan Potongan harga yang diberikan kepada konsumen.
b. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu
lainnnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
F. TARIF PAJAK
Cara Perhitungan : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan.
Tarif pajak : 10%7
Dasar Pengenaan : Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar
Contoh kasus Perhitungan Pajak Hotel
Sebuah Hotel Bintang 1, pada bulan Januari 2013 melaporkan omzet pendapatan yang diterima dari tamu termasuk service charge adalah Rp. 125.000.000,00 Berapakah pajak yang harus disetorkan WP tersebut?
Cara perhitungan pajaknya:
Pajak = tarif pajak x dasar pengenaan
Tarif Pajak 10% Dasar Pengenaan Rp. 125.000.000,00
Maka Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah
10% x Rp. 125.000.000,00 = Rp. 12.500.000,00
2. PAJAK RESTORAN
A. Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.
B. OBJEK,SUBJEK DAN WAJIB PAJAK
1. Objek Pajak adalah Pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran baik untuk dikonsumsi ditempat pelayanan maupun ditempat lain
2. Dikecualikan dari objek pajak adalah Pelayanan yang disediakan oleh restoran atau rumah makan yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan
3. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran
4. Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang mengusahakan restoran.
5. Jenis pemungutan untuk Pajak Hotel ini adalah SELF ASSESSMENT (WP menghitung, melaporkan,dan menyetorkan pajaknya sendiri)
8
C. DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan
1. Dasar pengenaan dan masa Pajak
a. Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Yang dimaksud dengan ”YANG SEHARUSNYA DITERIMA” termasuk Service charge yang dibebankan kepada konsumen dan Potongan harga yang diberikan kepada konsumen.
b. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lainnnya yang diatur dengan Peraturan Bupati.
D. TARIF PAJAK
Cara Perhitungan : Tarif Pajak x Dasar Pengenaan.
Tarif pajak 10% , Dasar Pengenaan Jumlah pembayaran yang diterima atau yang
seharusnya diterima restoran.
Contoh Perhitungan Pajak Restoran:
Sebuah Restoran menyediakan makanan dan minuman di tempat, sekaligus
melayani pesanan. Berdasarkan laporan perusahaan, selama 1 bulan restoran
tersebut memperoleh pendapatan dari konsumen yang makan di restorannya
sebesar Rp. 64.000.000,00 dan dari pesanan (dus) sebesar Rp. 15.000.000,00.
Berapakah pajak yang harus disetorkan Restoran tersebut?
Cara perhitungan pajaknya:
Pajak = tarif pajak x dasar pengenaan
Tarif Pajak = 10%
3 .PAJAK HIBURAN
A.Dasar Hukum
Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pajak Hiburan.
B. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak
9
1. Objek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.Objek
Pajak yang dimaksud adalah:
a. tontonan film
b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana
c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya
d. pameran
e. sirkus, akrobat dan sulap
f. permainan bilyar dan bowling
g. pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan;
h. refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (fitness center) dan
pertandingan olahraga
Dikecualikan dari objek pajak:
a. Pagelaran kesenian, tari, musik, dan busana yang bersifat tradisional dan
perlu dilestarikan
b. Pameran pembangunan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah
c. Obyek wisata yang berkenaan dengan peninggalan purbakala,
peninggalan sejarah nasional, serta budaya.
2. Subjek Pajak adalah Orang pribadi atau badan yang menikmati hiburan
3. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.
C. DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan, Masa Pajak, Tarif dan Cara Perhitungan
1. Dasar Pengenaan, Masa Pajak dan Tarif Pajak
a. Dasar pengenaan pajak adalah Jumlah uang yang diterima atau yang
seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan. Yang dimaksud dengan
“YANG SEHARUSNYA DITERIMA” termasuk Service charge yang
dibebankan kepada konsumen dan Potongan harga atau tiket cuma-Cuma
yang diberikan kepada konsumen.
b.Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan kalender
Maka Pajak yang harus dibayarkan pada bulan tersebut adalah: = 20% x Rp.
10.854.120,00 = Rp. 2.170.824,00
9. PAJAK SARANG BURUNG WALET
A.DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
20
Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
B. SUBJEK OBJEK WAJIB PAJAK
OBJEK ADALAH SETIAP PENGANMBILAN SARANG BURUNG WALET YANG
DIPERJUALBELIKAN.YANG DI KECUALIKAN : DARI OBJEK PAJAK
SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD dalam ayat satu adalah Jual beli telur burung
wallet dan Pengambilan sarang burung wallet untuk kepentingan penelitian
SUBJEK PAJAK : Adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan sarang
burung wallet yang disebut j8uga sebagai wajib pajak.
C. DASAR PENGENAAN
1. DASAR pengenaan pajak adalah nilai jual sarang burung wallet
2. Nilai jual sebagaimana dimaksud dalam ayat satu diatur lebih lanjut dengan
keputusan bupati.
D. TARIF PAJAK
Tari pajak ditetapkan 10% Besarnya pokok pajak terhutang dihitung dengan cara
mengalihkan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan dasar
pengenaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5
E. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten
Dalam Lingkungan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah UndangUndang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2851);
2. Undang - U ndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)21
F. SUBJEK PAJAK, OBJEK PAJAK DAN WAJIB PAJAK.
(1) Obyek pajak adalah Bumi dan atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, Dan
atau dimanfaat kan oleh orang pribadi atau Badan untuk sektor perdesaan dan
perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan .
(2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah permukaan bumi yang
meliputi tanah dan perairan.
(3) Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konstruksi teknik yang
ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan.
(1) Subyek pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi,
dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
(2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata
mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi
dan atau memiliki, menguasai dan atau memperoleh manfaat atas Bangunan
yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan
perundang-undangan perpajakan Daerah.
G. DASAR PENGENAAN PAJAK
(1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).
(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3
(tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak dan wilayah tertentu dapat ditetapkan
setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(3) Penetapan besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di tetapkan
oleh Bupati berdasarkan Klasif ikasi Objek Pajak .
H. TARIF PAJAK
(1) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOPnya sampai dengan
Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,11% (nol
koma sebelas persen).
(2) Tarif Pajak untuk objek pajak yang NJOPnya di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah), ditetapkan sebesar 0,22% (nol koma dua puluh dua persen).
22
10. PAJAK BEA PEROLAHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
A. DASAR HUKUM
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan
B. SUBJEK OBJEK DAN WAJIB PAJAK
1. Objek Pajak adalah perolehan hak atas tanah dan bangunan oleh orang pribadi atau
badan
2. Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, meliputi:
a. Pemindahan hak, karena:
- Jual beli
- Tukar menukar
- Hibah
- Hibah wasiat
- Waris
- Pemasukan dlm perseroan/ badan hukum lainnya
- Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan
- Penunjukan pembeli dlm lelang
- Pelaksanaan putusan hakim
- Penggabungan usaha
- Peleburan usaha
- Pemekaran usaha
- Hadiah
b. Pemberian hak baru, karena:
- Kelanjutan pelepasan hak
- Diluar pelepasan hak
3. Hak atas tanah yang dimaksud, adalah:
- Hak milik Adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas
tanah dengan mengingat bahwa semua hak atas tanah berfungsi sosial, artinya kalau
kepentingan umum menghendaki hak milik atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti
rugi yang layak dan menurut cara yang diatur oleh undang-undang.
4. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
memperoleh hak atas tanah dan bangunan
5. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang
23
memperoleh hak atas tanah dan bangunan
D.DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan
1. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak
a. Dasar Pengenaan pajak adalah Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)
b. NPOP berupa:
- Harga transaksi : untuk kegiatan jual beli
- Harga yang tercantum dalam risalah lelang : untuk penunjukkan pembeli dalam
Lelang.
- Nilai pasar : untuk jenis perolehan hak lainnya
c. Jika NPOP tidak diketahui atau lebih rendah dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang
digunakan dalam pengenaan PBB pada tahun terjadinya perolehan, maka dasar
pengenaan adalah NJOP
d. Tarif BPHTB adalah sebesar 5%
e. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP) adalah sebesar Rp. 60.000.000(enam puluh juta rupiah), kecuali untuk
warisan dan hibah wasiat yg diterima org pribadi dlm hubungan sedarah dalam garis
keturunan satu derajat keatas atau kebawah dengan pemberi hibah (termasuk suami/istri),
NPOPTKPnya Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)
f. Jika pemindahan hak terdiri dari beberapa transaksi namun berasal dari pemilik yang
sama(1 pemilik kepada 1 penerima hak), maka NPOPTKP berlaku satu kali dan
dikenakan
kepada perolehan hak yang pertama atau yang nilainya paling besar dalam jangka waktu
satu tahun.
24
BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Sudah dijelaskan bahwa jenis-jenis pajak dan fungsinya adalah untuk membiayai pengeluaran umum Negara. Namun realita terbesarnya, kegunaan pajak di Indonesia adalah untuk membayar cicilan hutang. Hampir setiap tahun persen penggunaan uang pajak sebagai cicilan hutang cukup besar. Jadi, kemauan masyarakat untuk membayar pajak akan membantu Negara ini terbebas dari hutang Meski ada kasus penyelewengan yang terjadi, tentunya tidak semua para petugas pajak melakukan perbuatan haram tersebut. Hanya orang yang tidak sayang dengan Negara ini yang mau memakan harta yang digunakan untu membayar utang. Dari pengertian pajak dan kegunaannya, dapat dipahami bahwa pajak memiliki potensi yang kuat untuk bisa membayar hutang. Jika Anda orang bijak tentu Anda siap membayar pajak.
B.SARAN
Kita sebagai masyarakat di negara Indonesia wajib membayar pajak untuk kelangsungan hidup negara ini dan juga untuk membangun negara ini agar mencapai kesejahteraan bersama, tetapi kewajiban membayar pajak yang sudah terlaksana ini harus diwujudkan dengan wujud nyata mana hasil dari pembayaran pajaknya. Sekarang banyak kasus penyalahgunaan pajak kasusnya juga bukan dilakukan oleh satu orang saja tapi beberapa orang bahkan hampir banyak pejabat tinggi negara yang melakukannya, ini adalah contoh bahwa penerapan pajak di Indonesia kurang pengawasan. Pembayarannya menjadi kewajiban tapi hasil dari pembayaan pajaknya tidak jelas untuk apa? Dan untuk siapa? Maka disarankan jangan hanya masyarakat yang mematuhi peraturan saja tetapi pejabat tinggi negara juga harus mematuhi. Ini untuk kepentingan bersama bukan perseorangan.