Page 1
Nama : Ditiya Duparia Mona Timur
Nim : 02091001024
Mata Kuliah : Hukum Ekonomi Internasional
PERMASALAHAN PERDAGANGAN BEBAS DI INDONESIA
DITINJAU DARI TEORI EKONOMI
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan
bisa berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang
harus bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah
negara tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang
dibutuhkannya. Pada dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi
konsep perdagangan bebas.
Perekonomian Indonesia pada saat ini dihadapkan dengan sistem
perdagangan bebas. Padahal Indonesia belum siap menghadapi
perdagangan bebas, sebab nilai-nilai dasar seperti; kejujuran, disiplin,
visioner, kerjasama, tanggung jawab, peduli dan adil, belum menjadi
landasan para pelaku industri atau ekonomi. Jadi rakyat, para pelaku
industri & ekonomi di Indonesia tidak siap untuk menerima perdagangan
bebas.
Dalam skala nasional, masalah yang timbul di bidang ekonomi
tidak sederhana. Perubahan orientasi perekonomian nasional ke arah
Page 2
pasar ekspor, membawa berbagai konsekuensi termasuk di dalamnya
kebutuhan peningkatan kegiatan perdagangan luar negeri. Hubungan
ekonomi Indonesia dalam kerjasama dalam pasar perdagangan bebas
memasuki babak baru yang lebih erat dengan semakin gencarnya
penandatanganan berbagai kerjasama terutama dalam bidang ekonomi.
Sebagai contoh dengan pembentukan blok perdagangan regional yang
diharapkan akan mempercepat integrasi ekonomi kawasan ASEAN.
Namun, tidak selamanya bahwa perdagangan bebas selalu
menguntungkan. Dampak yang ditimbulkan dari perdagangan bebas bisa
positif namun juga bisa negatif. Begitu banyak persoalan dan implikasi
yang ditimbulkan oleh adanya perdagangan bebas dunia. Dalam makalah
ini nantinya juga akan dibahas kaitan perdagangan bebas jika ditinjau
dari teori ekonomi yang ada di Indonesia serta keuntungan, kebebasan,
dampak pada Negara berkembang.
B. Permasalahan
Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana diurakan pada bagian latar
belakang, maka masalah – masalah yang menjadi landasan tulisan ini
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Bagaimana Perdagangan bebas jika ditinjau dari teori ekonomi yang
diterapkan di Indonesia ?
2. Bagaimana keuntungan dan kelemahan yang ditimbulkan dari adanya
perdagangan bebas?
3. Apa factor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan perdagangan
bebas?
Page 3
4. Bagaimanakah dampak pasar bebas bagi Negara yang sedang
berkembang terutama Indonesia?
5. Bagaimana sikap dunia terhadap perdagangan bebas?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah:
1. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ekonomi
Internasional.
2. Untuk menambah pengetahuan tentang permasalahan seputar
lingkup Hukum Ekonomi Internasional.
D. Metode dan teknik penulisan
Metode dan teknik penulisan yang digunakan dalam penulisan
karya tulis ini adalah metode studi pustaka. Studi pustaka dilakukan
untuk mendapatkan data dan informasi yang bersifat teoritis yang
kemudian data tersebut akan dijadikan dasar atau pedoman untuk
melihat adanya ketidaksesuaian antara teori dengan kenyataan sebagai
penyebab dari permasalahan yang dibahas dalam karya tulis ini. Sumber
– sumber yang dijadikan sebagai rujukan untuk studi pustaka diperoleh
dari berbagai sumber bacaan. Baik itu buku maupun situs – situs yang
ada di internet.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut :
Page 4
BAB I : Merupakan bagian pendahuluan yang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, metode dan tehnik penulisan
serta sistematika penulisan.
BAB II: Merupakan pembahasan yang menguraikan tentang tema yang
dibahas berdasarkan hasil pengolahan data dan informasi dari berbagai
sumber.
BAB III : Merupakan bagian akhir dari karya tulis ini dalam bentuk
kesimpulan.
Page 5
PEMBAHASAN
A. Perdagangan Bebas Ditinjau dari teori Ekonomi
Menurut teori ekonomi klasik, perdagangan dan pertumbuhan bisa
berjalan secara seiring satu sama lain. Sama dengan manusia yang harus
bergantung satu sama lain untuk kelangsungan hidupnya, sebuah negara
tergantung pada negara lain untuk barang dan jasa yang dibutuhkannya. Pada
dasarnya teori tersebut yang menjadi panduan bagi konsep perdagangan
bebas.
Perdagangan bebas adalah suatu konsep ekonomi yang dapat dikatakan
pertama kali dicetuskan oleh Adam Smith, di mana transaksi perdagangan
antarnegara dilakukan secara bebas tanpa hambatan apapun juga.1
Kepentingan ekonomi yang mendasari berlangsungnya perdagangan bebas
menghendaki keterpisahan antara kepentingan politik dan ekonomi. Dalam
mekanismenya negara tidak memiliki peran signifikan dalam mengatur siklus
usaha dan bertindak sebagai penjamin saja bahwa aktifitas ekonomi berjalan
dengan semestinya.
Perdagangan bebas diyakini dapat meningkatkan kemajuan ekonomi
bahhkan sanggup mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki dengan
optimal. Di sana terjadi perilaku yang harmonis dan kompetitif dan turut
meningkatkan volume perdagangan internasional. Perdagangan bebas hadir
ketika tuntutan globalisasi juga semakin meninggi dimana perluasan jaringan
pasar dunia harus semakin ditingkatkan guna memenuhi targen meksimal
1 Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 227
Page 6
pendapatan dan demi siklus distribusi komoditas yang lancer. Siapapun
berkesempatan untuk terlibat dalam pasar bebas. Berkesempatan pula
mendapatkan keuntungan yang lebih besar juga. Perdagangan terjadi karena
kenyataan bahwa tidak semua negara dapat menghasilkan sendiri barang dan
jasa untuk dirinya sendiri, dan akan lebih baik jika mengimpor barang dan
jasa dari negara lain yang lebih murah karena diproduksi lebih efisien.
Sebaliknya negara akan memiliki nilai tambah jika mengekspor barang dan
jasa yang bisa mereka produksi secara efisien.
Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu
kepada Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan
ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels,
Belgium. Penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau
hambatan perdagangan lainnya.
Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya
hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam
perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang
berada di negara yang berbeda. Perdagangan internasional sering dibatasi
oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang
ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori,
semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas.
Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang
didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya
menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-
perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan
perusahaan-perusahaan besar.
Saat ini perdagangan internasional sudah menjadi bagian yang
tidak mungkin dipisahkan dari kehidupan suatu negara di dunia, begitupula
Page 7
denganIndonesia sebagai bagian dari perekonomian dunia juga tidak
mungkin terlepas darikegiatan perdagangan internasional, baik itu
perdagangan barang maupun jasa. Ide perdagangan bebas digagas pertama
kali oleh David Ricardo, yang kemudianmenjadi cikal bakal teori perdagangan
internasional. Menurut David Ricardo dalam teorinya yang dikenal sebagai
teori keuntungan komparatif itu, pedagangan bebasantar bangsa pasti akan
menguntungan setiap negara yang terlibat.
Dalam membahas perdagangan bebas penting diketahui konteks yang
melatar belakangi munculnya ide perdagangan bebas dan teori yang
mendasari pengembangan ide tersebut. Alasannya adalah dengan
perdagangan bebas antar bangsa yang meliputi dua negara atau lebih, maka
masing-masing negara akan didesak untuk meningkatkan dan
mengefisienkan penggunaan sumber daya produktif yang dimilikinya. Awal
pangkal teori David Ricardo ini adalah sekedar tenaga kerja yang bila
asumsikan bahwa dengan adanya perdagangan bebas, setiapnegara akan
menggeser penggunaan tenaga kerjanya untuk hanya memproduksi barang
yang dapat diproduksi secara paling produktif dan efisien. Menurut
ekonomdunia pada umumnya, walaupun sudah berusia satu abad lebih tapi
sampai sekarangteori itu masih tetap terbukti kebenarannya sehingga masih
relevan. Artinya paraekonom yakin betul bahwa perdagangan bebas akan
menguntungkan semua negara. Namun ada hal-hal yang perlu diwaspadai
dari ide David Ricardo itu adalah :
Pertama, secara ideologis, ide perdagangan bebas dikembangkan
dalamkonteks kapitalisme. Sehingga ide itu tidak dapat berjalan
bilaideologinya bukan kapitalisme.
Kedua, secara konseptual, sejak David Ricardo hingga saat ini, teori-
teori perdagangan internasional sama sekali tidak berbicara mengenai
Page 8
siapayang secara khusus paling diuntungkan dari perdagangan bebas
tersebut.
Mengenai siapa yang paling diuntungkan pada masing-masing negara
adalah urusan lain, karena ilmu ekonomi tidak berbicara mengenai siapa
yang diuntungkan atau dirugikan. Apakah yang diuntungkan itu kaum
kapitalis, buruh.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa segala pembahasan terkait
dengan perdagangan bebas, secara ideologis tidak dapat dilepaskan dari
kapitalisme dan secara teori ekonomi ini termasuk kedalam kelompok teori
ekonomi klasik dan neoklasik atau yang belakangan ini dikenal sebagai
neoliberalisme.Liberalisasi perdagangan akan sangat tergantung dengan
kemampuan daya saing bangsa, artinya makin tinggi tingkat daya saingnya,
maka negara tersebut akan makin siap untuk menjalankan persaingan
perdagangan di pasar internasional. Namun karena sistem liberalisasi
perdagangan ini umumnya muncul dari negara-negara maju, maka diperlukan
kehati-hatian bagi negara dunia ketiga atau negara berkembang untuk
mengikatkan diri pada kesepakatan liberalisasi perdagangan.
Tetapi yang seringkali kita temui dan terjadi pada umumnya,
negara berkembang ikut atau masuk dalam sistem liberalisasi perdagangan
karena adanya keterikatan aspek politik atau hutang misalnya, yang pada
akhirnya dengan terpaksa masuk dalam kesepakatan liberalisasi. Bukan
hanya itu, kecerobohan juga dapat terjadi karena kurangnya tingkat
kemahiran dalam bernegosiasi, sehingga padaakhirnya liberalisasi
perdagangan memberatkan negara berkembang.2
2 http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses pada 11 Mei 2012)
Page 9
B. Keuntungan dan Kelemahan yang Ditimbulkan dari Adanya
Perdagangan Bebas
Perdagangan bebas
Perdagangan bebas dapat diartikan sebagai perdagangan antarnegara
dengan berbagai prasyarat dan syarat yang diharapkan dapat memberikan
keuntungan dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perdagangan tersebut.
Perdagangan bebas adalah sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada
Harmonized Commodity Description and Coding System (HS) dengan
ketentuan dari World Customs Organization yang berpusat di Brussels,
Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau
hambatan perdagangan lainnya.
Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan
buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar
individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara
yang berbeda. Semakin terhapusnya sekat karena internasionalisasi
perdagangan diharapkan mempermudah dalam pencukupan kebutuhan
Negara. Setiap negara memiliki posisi yang berbeda terkait dengan
perdagangan bebas tergantung pada seberapa jauh dampak liberasisasi
perdagangan terhadap ekonomi mereka. Jika kebijakan perdagangan
memberikan manfaat terhadap ekonomi lokal dan pendapatan rakyat, maka
ada peluang besar bagi negara tersebut untuk lebih mengembangkan
perdagangan yang lebih terbuka.
Namun sebaliknya, jika liberalisasi perdagangan berdampak buruk terhadap
ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat maka negara tersebut cenderung
menolak membuka pasar mereka.
Keuntungan Perdagangan Bebas
Page 10
Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara bisa
positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam
menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul
dari proses tersebut.
Secara umum, ada empat (4) wilayah yang pasti akan terpengaruh, yakni :
1. Ekspor
Dampak positifnya adalah ekspor atau pangsa pasar dunia dari suatu
negara meningkat sehingga volume produksi dalam negeri dan
pertumbuhan PDB naik sehingga lebih lanjut akan mengurang
pengangguran dan tingkat kemiskinan.
2. Impor
Peningkatan volume impor akan berpengaruh terhadap kecukupan
kebutuhan domestik. Ketika suatu Negara tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan dalam negerinya tentu kegiatan impor akan sangat membantu
untuk stabilitas perdagangan Negara. Selain itu, ketika impor barang
dihitung lebih efektif dan efisien maka kegiatan impor dapat menghemat
APBN Negara jika dibandingkan dengan memproduksi barang sejenis
dalam negeri.
3. Investasi
Bebasnya arus modal antarnegara sangat berpengaruh terhadap arus
investasi suatu negara. Jika daya saing investasi tinggi, dengan keadaan
Negara yang kondusif dibandingkan di negara-negara lain, maka arus
modal ke dalam negeri akan bertambah dan modal investasi domestik
akan bertahan yang pada akhirnya membuat saldo neraca modal di dalam
neraca pembayaran Negara tersebut tumbuh positif. Yang berimbas pada
kondisi produksi dagang domestik.
Page 11
4. Tenaga kerja
Jika pekerja serat tenaga ahli dari luar negeri makin mudah untuk
memperoleh akses kerja di Negara lain maka dapat akan diperoleh orang-
orang terseleksi dan professional sebenarnya yangbekerja dalam bidang
pekerjaan tersebut. Kesempatan kerja makin terbuka lebar, sebab
peluang kerja tersebut tidak hanya diperoleh dari dalam negeri namun
sudah menjadi kebutuhan global. Semakin tinggi penddikan, semakin
ahli, dan semakin mampu orang dalam bersaing di dunia global, tentu
saja akan membuka lebar peluang kerja bagi orang tersebut. Negara akan
membayar sepada anatara input kerja dengan output yang dihasilkan.
Kerugian Perdagangan Bebas
1. Ekspor
Efek negatifnya adalah suatu negara kehilangan pangsa pasar
dunianya yang selanjutnya berdampak negatif terhadap volume
produksi dalam negeri dan pertumbuhan PDB serta meningkatkan
jumlah pengangguran dan tingkat kemiskinan.
2. Impor
Dampak negatifnya adalah peningkatan impor yang apabila tidak
dapat dibendung karena daya saing yang rendah dari produk-produk
serupa buatan dalam negeri, maka tidak mustahil pada suatu saat
pasar domestik sepenuhnya akan dikuasai oleh produk-produk dari
luar negeri. Dalam beberapa tahun belakangan ini ekspansi dari
produk-produk Cina ke pasar domestik Indonesia, mulai dari kunci
inggris, jam tangan tiruan hingga sepeda motor, semakin besar.
Ekspansi dari barang-barang Cina tersebut tidak hanya ke pertokoan-
Page 12
pertokoan moderen tetapi juga sudah masuk ke pasar-pasar rakyat
dipingir jalan.
3. Investasi
Bebasnya arus modal antarnegara sangat berpengaruh terhadap arus
investasi suatu negara. Jika daya saing investasi rendah, dengan
keadaan yang tidak kondusif dibandingkan di negara-negara lain,
maka bukan saja arus modal ke dalam negeri akan berkurang tetapi
juga modal investasi domestik akan lari dari dalam negeri yang pada
aknirnya membuat saldo neraca modal di dalam neraca pembayaran
Negara bersangkutan negatif. Pada gilirannya, kurangnya investasi
juga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan produksi dalam
negeri dan ekspor.
4. Tenaga kerja
Dampak negatifnya adalah membanjirnya tenaga ahli dari luar di
negeri, dan kalau kualitas SDM domestik tidak segera ditingkatkan
untuk dapat menyaingi kualitas SDM dari negara-negara lain, tidak
mustahil pada suatu ketika pasar tenaga kerja atau peluang
kesempatan kerja di dalam negeri sepenuhnya dikuasai oleh orang
asing. Hal ini menjadi tantangan Negara untuk meningkatkan kualitas
SDM dalam negeri akan mampu bersaing dalam dunia global.
C. Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Perdagangan Bebas
Pertama, Industri sangat mempengaruhi dalam perdagangan bebas
global. Kalangan industri telah berulang kali mengemukakan bahwa
rendahnya daya saing industri disebabkan oleh permasalahan seperti
keterbatasan suplai energi dan biaya yang tidak bersaing, sistem dan aturan
ketenagakerjaan tidak terkait produktivitas, infrastruktur jalan dan
Page 13
pelabuhan, prosedur kepabeanan serta kinerja birokrasi yang menghambat
arus barang, akses pendanaan terbatas dan bunga kredit yang tidak bersaing,
hingga persaingan di pasar yang tidak fair. Dengan belum adanya perbaikan
yang berarti di sisi kebijakan pemerintah, pelaku industri, terutama industri
manufaktur, jauh-jauh hari telah merekomendasikan peninjauan ulang
semua FTA yang telah diteken pemerintah.
Kedua, merek ternama masih menjadi gantungan karena membuat merek
sendiri tidak mudah, dibutuhkan banyak promosi yang memakan biaya
besar. Pasar lokal sepatu Indonesia nilainya mencapai Rp 25 triliun. Merek
lokal menguasai sekitar 60 persennya melalui merek-merek Carvil, Bata,
Ardiles, dan Homyped. Porsi itu turun menjadi hanya sekitar 40 persen
setelah masuknya barang China, Taiwan, Thailand, dan Malaysia (Yanuar
2008).
Sedangkan menurut M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009)
menawarkan kata kunci dalam memengkan persaingan global yaitu; Factor
Condition. Yaitu sumber daya (resources) yang dimiliki oleh suatu negara
meliputi: Sumber Daya Manusia (human resources), Sumber Daya Alam
(physical resources), Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (knowledge
resources), Permodalan (capital resources) dan Prasarana (infrastructure
resources)
Demand Condition. Permintaan sebagai salah satu faktor penting dalam
menunjang keunggulan daya saing, dan kondisi permintaan dimaksud
meliputi : Konsumsi dalam negeri, Skala dan jumlah permintaan dalam
negeri, pertumbuhan pasar, dan trend permintaan pasar internasional.
Related & Supporting Industry, yaitu menjaga hubungan antara produsen
dan pemasok (supplier) dengan menjaga dan mempertahankan nilai-nilai
hubungan yang saling menguntungkan (value chain). Firm Strategy, yaitu
Page 14
strategi yang menyangkut struktur kelembagaan dan pemodalan serta
kondisi persaingan termasuk persaingan persaingan dalam negeri.
a. Faktor Keberhasilan
Kualitas Sumber Daya Alam
Kualitas pengelolaan usaha oleh sumber daya manusia yang berkiprah
dalam dunia usaha kecil menurut hasil survey yang dikemukakan oleh Tim
Lembaga Penelitian IPB. Yang perlu mendapat perhatian adalah tentang
adanya perilaku bisnis yang kurang mendukung. Tentunya solusi untuk itu
adalah perlunya lembaga pelatihan yang dapat merubah dan mengarahkan
perilaku agar sesuai dengan tuntutan bisnis.
Bagaimana pemerintah daerah dapat menyikapi fenomena ini tentu
termasuk juga mempengaruhi kesiapannya dalam menjalankan peningkatan
ekonomi wilayah. Sebagai bahan pembanding boleh kita melihat bagaimana
kemajuan industri padat karya yang dilakukan oleh negara China, dimana
menurut realita bahwa produk-produk (tekstil, elektronik dan sepeda
motor) yang membanjiri pasar Indonesia saat ini adalah merupakan hasil
industri padat karya. Sumber daya alam Indonesia pada umumnya masih
berupa sumber daya alam murni yang masih harus memerlukan olahan lebih
lanjut untuk mendapatkan dan menambah nilai ekonomis. Sumberdaya alam
mumi selama ini lebih banyak digunakan sebagai input produksi bagi
industri-industri besar termasuk logam dan kimia, yang selama ini Indonesia
mengekspornya dalam bentuk murni sedangkan pengolahan selanjutnya
dilakukan di negara lain. Sebagai contoh, Sumber Daya Alam Migas, Kimia
dan hasil tambang lainnya seperti yang dilakukan oleh Freeport, Pertamina
dan sebagian usaha perikanan. Akibatnya kita kurang dan bahkan tidak
mendapatkan nilai tambah dan nilai garda (multyflier effect) atas olahan
Page 15
tersebut. Sedangkan Sumber Daya yang selama ini dikelola oleh industri kecil
dan menengah lebih banyak Sumber Daya yang bersifat hasil ikutan dari
industri besar (Sihaan (2009).
Hal lain yang berhubungan dengan sumber daya alam ini yaitu terjadinya
keragaman pemilikan Sumber Daya Alam di masing-masing wilayah
(daerah), sehingga diperlukan kejelian dalam menetapkan usaha strategis
atau produk unggulan di masing-masing wilayah, agar tercipta kondisi
kompetisi yang saling menguntungkan, karena masing-masing wilayah
memproduksi barang yang ekonomis. Dengan kata lain masing- masing
wilayah harus menyadari apakah lebih baik memproduksi atau membeli
tentunya dengan dasar pertimbangan yang disebut di atas.
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) mengandung makna yang tidak
terpisahkan, karena teknologi merupakan hasil penerapan ilmu
pengetahuan. Harus kita terima bahwa faktor Iptek masih memerlukan
perjuangan yang sangat panjang. Kelemahan yang ada selama ini, adalah
pembangunan Iptek dilakukan hanya untuk mengejar prestige di mata
Internasional. Terjadinya pengerahan dana yang sangat besar untuk
pemilikan peralatan, modal tidak rnendukung input produksi industri kecil.
Sehingga produk-produk yang kita miliki yang tadinya memiliki keunggulan
komparative tidak tereksploitir seperti argo industri pertanian dan
perkebunan, perikanan dan peternakan, juga industri kerajinan.
Persoalan lain juga sama seperti pemilikan Surnber Daya Alam yang
dikemukakan di atas, yaitu penyebaran atau distribusi Iptek di wilayah-
wilayah juga bervariasi menurut kuantitas dan frekuensi aktivitas
pembangunan yang telah berjalan di masing-masing wilayah.
Page 16
Permodalan
Untuk menghindari rasa apriori tentang permasalahan permodalan ini,
maka penulis lebih memfokuskan uraian mengenai kondisi permodalan yang
ada di daerah nota bene pemerintah daerah. Sumber kapital yang dimiliki
oleh pemerintah daerah selama ini lebih banyak bersumber dari pemerintah
pusat, yang jumlahnya dilakukan atas dasar pendekatan aktivitas
pembangunan daerah.
Data yang diperoleh dari pusat ini secara rational tidak akan mungkin
dapat menghasilkan simpanan karena penetapan besamaya dilakukan
melalui pendekatan biaya. Artinya bahwa jumlah dana yang diterima
tersebut akan dialokasikan untuk membiayai aktivitas yang telalh ditetapkan
prinsip berimbang. Rasionalnya bahwa penghasilan pemerintah daerah
bersumber dari pendapatan daerah yang diperoleh atas penyediaan barang
dun jasa. Akan tetapi sesuai dengan sistem yang dianaut, bila penerimaan
daerah yang bersumber dari barang dan jasa ini tersentralisir dan
didistribusik lagi ke daerah melalui aktivitas riel dalam pelayanan
masyarakat berupa penyediaan infrastruktur dalam dana lainnya seperti
fasilitas umum dan sosial.
Dengan demikian sudah dapat diperkirakan kondisi capital daerah secara
umum saat ini, apabila dihubungkan dengan tuntutan pembangunan
ekonomi daerah. Sehingga peranan lembaga keuangan dan perbankan dapat
menjadi tumpuan dalam maengatasi kendala permodalan ini, akan tetapi
kondisi lembaga keuangan dan perbankan saat ini sama halnya dengan yang
dialami oleh sektor riel. Akhimaya bahwa untuk menjadikan fungsinya
sebagai lembaga penarik dan penyalurkan dana akan bertindak sangat
selektif dengan prinsip nyaman dan cepat kembali.
Page 17
Altematif lain yang menjadi harapan untuk mendapatkan dana
penyanggah (revolving fund) dalam penggerak (starting fttnd) bagi aktivitas
ekonomi di daerah adalah masing-masing daerah harus menciptakan kondisi
ekonomi menjadi menarik (favorable) bagi investor/penanam modal asing
(H. Hady. 1996 dalam (Pardede 2009). Menarik berarti bukan hanya dari segi
substansi bisnis akan tetapi lebih menyangkut kenyamanan menyeluruh
sebagaimana yang tersebut dalam indikator Country Risk sebagai salah satu
pertimabangan bagi investor asing.
Prasarana
Penyiapan prasarana merupakan partisipasi pemerintah dalam upaya
mendorong lancamaya aktivitas ekonomi terutama menyangkut pembukaan
jalan-jalan ke sentra-sentra produksi pasar. Kemudahan akses yang
ditunjang oleh ketersediaan jalan dan alat transportasi akan memperlancar
penyaluran dan distribusi bahan dan hasil- basil olahan. Untuk kedua
fasilitas ini kerjasama antar pemerintah dan swasta sangat dibutuhkan.
Penyediaan jalan lebih diharapkan kepada pemerintah sedangkan
transportasi biasanya ditangani oleh swasta. Pembukaan jalan penghubung
antar sentra produksi dan pasar hendaknya dapat memperhatikan manfaat
ganda terhadap munculnya aktivitas ekonomi masyarakat di sepanjang
Lintas jalan tersebut, yang berarti memberikan kesempatan bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam peningkatan ekonomi sesuai dengan batas
kemampuan masing-masing. Hasil survei menunjukkan bahwa pada
umumnya kondisi prasarana jalan dan alat komunikasi sudah memadai
terutama antar kota/propinsi, akan tetapi perlu ditingkatkan mengingat
pertambahan jumlah alat transportasi yang kurang seimbang dengan
kapasitas jalan yang tersedia.
Page 18
Upaya pemerintah
Upaya yang dilakukan pemerintah; Pertama, tentu saja Pemerintah harus
peka terhadap kondisi ini. Pemerintah jangan hanya menunggu dan baru
bertindak ketika industri kita mulai mati atau bangkrut. Sudah saatnya
Pemerintah memberlakukan safeguard (perlindungan pasar) terhadap
barang khususnya produk China, yaitu dengan cara menaikkan tarif bea
masuk khusus untuk produk Cina. Hal itu bukan tindakan tabu karena
Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa pun melakukan tindakan tersebut.
Bahkan tindakan safeguard ini diperbolehkan oleh Organisasi Perdagangan
Dunia (WTO).
Kedua, Pemerintah juga bisa melindungi produk dalam negeri yaitu
dengan melakukan pengawasan mutu. Artinya produk dari luar yang tidak
sesuai dengan standar mutu Indonesia yang telah ditetapkan, dilarang masuk
ke pasar domestik. Ini dapat mencegah produk-produk yang tidak
berkualitas masuk ke Indonesia, seperti yang sekarang ini kerap terjadi.
Ketiga, praktek KKN dan berbagai pungutan liar yang dilakukan
Pemerintah di semua lapisan harus dibersihkan. Kalau tidak maka hal ini
akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya
saing produk dalam pasar intemasional.
Keempat, yang tidak kalah pentingnya, Pemerintah harus
memperbaiki infrastruktur yang ada dan meningkatkan kualitas dari sumber
daya manusia (SDM) agar dapat mendukung industri dalam negeri dalam
menghadapi persaingan pasar bebas. SDM yang berkualitas dapat dilakukan
dengan meningkatkan mutu pendidikan serta menjamin biaya pendidikan
yang murah.
Page 19
Yang terakhir, kita sebagai bangsa Indonesia, harus lebih mencintai
produk lokal ketimbang produk asing. Bagaimanapun juga, kebebasan itu
jatuh pada kita sebagai konsumen untuk memilih, apakah produk luar yang
kebarat-baratan atau dengan harga yang sangat murah namun dengan
kualitas yang tidak jelas ataukah produk sendiri yang merupakan hasil karya
anak bangsa sendiri. Kalau kita memilih produk lokal, berarti kita ikut
membantu memajukan industri dalam negeri, yang secara tidak langsung
ikut mensejahterahkan masyarakat.
Bila kelima hal tersebut dilakukan maka niscaya di era globalisasi
dan perdagangan bebas ini, Indonesia akan mampu bangkit dan bersaing di
pasar domestik maupun di pasar global sehingga diakui dimata dunia dan
pada gilirannya dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran yang
diharapkan seluruh rakyat Indonesia.
D. Dampak Pasar Bebas Bagi Negara yang Sedang Berkembang Terutama
Indonesia
Ketika kita berbicara mengenai Negara yang sedang berkembang tentu
akan sangat luas jika akan dibahas lebih lanjut. Karena Negara berkembang
tidak hanya ada pada satu atau dua Negara tetapi banyak Negara di dunai ini
yang masuk dalam kategori Negara berkembang. Oleh sebab itu, dalam hal ini
Penulis akan mengkhususkan dalam pemabahasan Indonesia,yang masih
dikategorikan sebagai Negara berkembang. Namun tidak menutup dalam
pembahasan nantinya akan disinggung Negara-negara di luar Indonesia.
Khor (2002) berpendapat bahwa globalisasi ekonomi mempengaruhi
berbagai kelompok negara secara berbeda. Secara umum, menurutnya,
dampak dari proses ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga grup negara. Grup
Page 20
pertama adalah sejumlah kecil negara yang mempelopori atau yang terlibat
secara penuh dalam proses ini mengalami pertumbuhan dan perluasan
kegiatan ekonomi yang pesat, yang pada umumnya adalah negara-negara
maju. Grup kedua adalah negara-negara yang mengalami pertumbuhan
ekonomi yang sedang dan fluktuatif, yakni negara-negara yang berusaha
menyesuaikan diri dengan kerangka globalisasi ekonomi atau liberalisasi
perdagangan dan investasi. Misalnya negara-negara dari kelompok NSB yang
tingkat pembangunan/ kemajuan industrinnya sudah mendekati tingkat dari
negara-negara industri maju, seperti NICs. Grup ketiga adalah negara-negara
yang termarjinalisasikan atau yang sangat dirugikan karena ketidakmampuan
mengatasi tantangan-tantangan yang muncul dari proses tersebut dan
persoalan-persoalan pelik yang terkait langsung maupun tidak langsung
dengan globalisasi ekonomi seperti harga-harga komoditas primer yang
rendah dan fluktuatif serta hutang luar negeri. Grup ini didominasi oleh NSB
terutama di Afrika, Asia Selatan (terkecuali India) dan beberapa negara di
Amerika Latin (tidak termasuk negara-negara yang cukup berhasil seperti
Brazil, Argentina, Chile dan Meksiko).
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas
meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan
ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas
memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan
merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.
Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju
karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain
dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan
standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.
Page 21
Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk
bergantung satu sama lain, yang berarti memperbesar suasana aman dunia.
Di Indonesia, tentu saja perdagangan bebas jika dapat disikapi secara bijak,
dengan iklim ekonomi Indonesia yang terkondisikan apalagi ditambah faktor
produksi yang melimpah, sudah seharusnya Indonesia mampu untuk
bersaing dalam perdagngan global, namun faktanya masih banyak kelemahan
yang terjadi dalam perdagangan di Indonesia jika menyangkut kegiatan
ekspor impor.
Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan global
menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang mampu untuk
mempengaruhi perjanjian dalam perdagangan internasional. Dalam hal ini,
tidak menutup kemungkinan terjadi di berbagai Negara berkembang yang
lain. Ketika Negara maju masih memiliki kekuatan yang lebih maka untuk
seterusnya Negara maju yang akan mengeksploitasi kesempatan dan peluang
dari Negara berkembang tersebut.
Indonesia telah masuk ke dalam perjanjian perdagangan bebas Asean-
Cina (ACFTA) yang mulai diberlakukan Januari 2010. Namun, terdapat
banyak celah yang membuat posisi industri dan tenaga kerja Indonesia rentan
jika perjanjian tersebut benar-benar diimplementasikan. Sebelum perjanjian
ACFTA diimplementasikan saja, banyak industri dalam negeri gulung tikar
dan bahkan, sebagaimana dikemukakan oleh Faisal Basri, telah terjadi
deindustrialisasi yang ditandai oleh, salah satunya, pertumbuhan konsumsi
listrik industri yang negative dan industri-industri baru yang lebih sedikit
dibandingkan dengan jumlah industri yang bangkrut atau keluar. Namun,
sebagaimana dikemukakan oleh moderator, Ivan A. Hadar dalam pengantar
diskusi, bahwa Indonesia memang suka menandatangani perjanjian-
perjanjian tanpa melihat isinya dengan jelas. Dalam konteks ACFTA,
Page 22
Indonesia memang tidak melakukan persiapan- persiapan yang seharusnya
dilakukan. Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia tidak berusaha
memperkuat struktur ekonomi.3
E. Sikap Dunia terhadap Perdagangan Bebas
Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas
meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan
ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas
memungkinkan negara maju untuk mengeksploitasi negara berkembang dan
merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial.
Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju
karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain
dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan
standar hidup dan keamanan yang lebih rendah.
Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk
bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.
Kawasan Pasifik, dan dunia pada umumnya, ternyata belum siap dengan
sistem perdagangan bebas dalam arti yang sebenarnya. Di Eropa semua sibuk
dengan upaya memenuhi persyaratan Maastricht, dan banyak yang percaya
bahwa perjalanan mereka masih jauh. Dalam praktek perdagangan bebas, AS
sebenarnya juga tergolong macan kertas. Dari posisinya yang keras menuntut
liberalisasi sektor pertanian, yang sangat ditentang oleh Eropa, mereka
akhirnya tunduk juga pada EU.
3 Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Hal 38.
Page 23
Tapi, prinsip perdagangan bebas jelas dikorbankan, apapun alasannya.
Sebenarnya, tekanan dalam negeri AS berada di belakang pelunakan sikap
tersebut. Suatu pasal dalam undang undang pertanian AS yang dikeluarkan
baru baru ini dengan tegas menyebutkan bahwa “tidak semua sektor
pertanian siap untuk masuk ke pasar bebas”.
Di bidang jasapun sama saja. AS tidak berniat untuk menciptakan
perdagangan bebas di sektor jasa; yang mereka inginkan hanya akses pasar
yang lebih besar bagi industri jasa mereka. Lalu masih ada cerita lama tentang
lobi buruh industri di AS yang terpukul oleh produk impor dari negara
berkembang.
Amerika Latin mempunyai cerita yang tidak berbeda. Walaupun sudah
ada FTAA dan Mercosur, banyak negara anggauta yang tidak terlalu
bersemangat. Ambil contoh Brasil. Dengan defisit perdagangan yang makin
besar, mudah dimengerti mengapa mereka cenderung menangguhkan ide
pasar bebas. Satu per-satu negara di kawasan ini mulai memasuki masa sulit
lagi setelah tanda tanda kebangkitan sempat muncul di awal tahun 1990an.
Di kawasan Asia Pasifik, pada awal 1990an semua bersemangat dengan
perdagangan bebas, dan sejumlah statistik klasik selalu dipaparkan untuk
menunjukkan dampak positif dari peningkatan perdagangan di kawasan ini.
AFTA dan APEC kemudian lahir. Namun, setelah banyak negara anggota
mengalami kesulitan neraca pembayaran, tindakan mengurangi impor mulai
diterapkan. Sekali lagi prinsip perdagangan bebas dikorbankan demi
kepentingan nasional. Jadi, harus diakui dunia memang belum siap dengan
sistem perdagangan bebas.
Beberapa Kawasan Perdagangan Bebas Dunia
1. Uni Eropa
Page 24
Uni Eropa adalah sebuah organisasi antar pemerintah dan
supranuasional yang terdiri dari negara-negara Eropa yang sejak 1
Januari 2007 telah memiliki 27 negara anggota. Persatuan ini didirikan
atas nama tersebut di bawah Perjanjian Uni Eropa (yang lebih dikenal
dengan perjanjian Maastricht) pada 1992.
Badan ini memiliki 4 institusi utama, yaitu : Dewan Uni Eropa,
Parlemen Eropa, Pengadilan Eropa, dan Komisi Eropa. Tiap institusi
memiliki presiden sendiri, dan memiliki peran dan tanggung jawab
tertentu. Uni Eropa memili beberapa negara, yaitu : Swedia, Finlandia,
Latvia, Lituania, Polandia, Denmark, Jerman, Belanda, Belgia, Luxemburg,
Irlandia, Britania Raya, Prancis, Portugal, Spanyol, Italia, Malta, Austria,
Slovenia, Rep. Ceko, Slowakia, Hongaria, Yunani, Siprus, Bulgaria, dan
Rumania.
Hubungan perdagangan antara negara-negara Eropa terus
berkembang dan diperkirakan telah mencapai peningkatan dua kali lipat
berkat dihilangkannya berbagai hambatan perdagangan yang ada selama
ini. Lebih dari separuh peningkatan perdagangan tersebut merupakan
perdagangan intra-industri. Pembentukan Uni Eropa tersebut juga
meningkatkan perdagangan antara negara-negara anggota dengan pihak
luar non-anggota. Adapun peningkatan perdagangan eksternal Uni Eropa
tersebut dikarenakan :
Tumbuhnya perekonimoian Uni Eropa secara keseluruhan secara
drastic sehingga meningkatkan permintaannya terhadap impor atas
berbagai produk industry dari negara-negara luar bukan anggota.
Turunnya tingakat tariff untuk berbagai produk industry impor di
berbagai negara berkat tercapainya kesepakatan penting seri
Page 25
perundingan multilateral dalam kerangka GAAT. Akan tetapi di sisi lain,
pembentukan Uni Eropa ternyata juga mengakibatkan diversi
perdagangan khususnya dalam komoditi pertanian, terutama produk-
produk musiman seperti biji-bijian yang biasa diimpor dari Amerika
Serikat.
Keuntungan-keuntungan kesejahteraan yang bersifat statis dari
dibentuknya Uni Eropa itu diperkirakan mencapai 1 hingga 2 persen GDP,
sedangkan keuntungan dinamisnya diperkirakan mencapai hingga 5,3
persen. Masyarakat internasional senantiasa memberi perhatian besar
pada perkembangan Uni Eropa, karena sampai sejauh ini merupakan
satu-satunya bentuk integrasi ekonomi berskala besar yang terus maju,
dan yang paling maju. Bila ditinjau dari segi ekonomi, Uni Eropa yang
bersatu akan menjadi pesaing kuat bagi Amerika Serikat.
Akhir-akhir ini dikatakan bahwa Uni Eropa menjadi biang keladi
kebuntuan pertemuan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal ini
dikarenakan Uni Eropa belim bersedia memotong tarif impor pertanian
demi melindungi petaninya. Negara-negara kaya dianggap sebagai pihak
yang berupaya mengeksploitasi negara miskin.
2. Assosiasi perdagangan bebas Eropa (EFTA)
Asosiasi ini didirikan pada 3 mei 1960 sebagai sebuah alternative
bagi negara-negara Eropa yang memilih untuk tidak bergabung dengan
Masyarakat Ekonomi Eropa (sekarang bernama Uni Eropa).
AFTA dibentuk untuk pertama kalinya pada 4 Januari 1960 di Stockholm
oleh 7 negara. Sekarang hanya terdiri dari negara Iceland, Norway,
Switzerland, dan Liechtenstein.
Page 26
Pada tahu 1961 EFTA telah berhasil mewujudkan perdagangan
bebas untuk produk-produk industry, namun sampai sejauh ini EFTA
belum mencapai kemajuan yang cukup berarti dalam penghapusan
hambatan-hambatan perdagangan untuk produk pertanian. Tidak seperti
UE, EFTA masih membebaskan para anggota dalam merumuskan
kebijakan perdagangan nasionalnya terhadap negara-negara luar bukan
anggota.
Timbulnya defleksi perdagangan (trade deflection) akibat
dipertahankannya kebijakan nasional masing-masing negara anggota
yang berkenaan dengan hambatan perdagangan terhadap negara luar
yang bukan anggota. Pada tahun 1973 Inggris dan Denmark melepaskan
keanggotaanya dalam EFTA, dan selanjutnya bersama Irlandia kedua
negara itu bergabung kedalam Uni Eropa.
Tindakan yang sama dilakukan juga oleh portugal pada tahun
1986, sementara itu Islandi justru bergabung kedalam EFTA pada tahun
1970, dan Finlandia mengubah statusnya dari negara Asosiasi menjadi
anggota penuh pada tahun 1982, disusul oleh Lichtestein yang
merupakan wilayah pabean Swiss pada tahun 1991. Jadi jumlah anggota
EFTA tetap tujuh negara dan kini bermarkas di Jenewa.
Perkembangan penting terjadi pada 1 Januari 1994, ketika EFTA
bergabung di Uni Eropa untuk membentuk kawasan Kawasan Ekonomi
Eropa(EEA, European Economic Area) yakni suatu persekutuan pabean
yang lebih besar lagi, yang diharapkan akan dapat memperlancar arus
perdagangan barang dan jasa serta pergerakan modal dan tenaga kerja
diantara 17 negara anggota Uni Eropa dan EFTA(Swiss yang sejak semula
menentang fakta pembentukan EEA pada bulan Desember 1992
menyatakan diri tidak akan bergabung, sedangkan Linchtenstein
Page 27
mengikuti jejak swiss karena ia tidak mungkin bergabung jika Swiss tidak
bersedia).
Dengan terbentuknya EEA, maka terciptalah sebuah
perekonomian gabungan yang lebih besar lagi dari Eropa. Potensi
pasarnyapun lebih besar, karena wilayah EEA dihuni oleh 370 juta
manusia. Austria, Finlandia, Norwegia, dan Swedia bahkan diperkirakan
akan melepaskan keanggotannya dalam EFTA dan bergabung sebagai
anggota penuh Uni Eropa pada tahun 1995.
3. Latin Amerikan Free Trade Association (LAFTA-ALALC)
Begitu banyak perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat
sebelum terbentuknya kawasan perdagangan bebas Mercosur ini. Pada
tahun 1960, the Latin American Free Trade Association (LAFTA-ALALC)
dibentuk dengan Montevideo Traety yang melibatkan Argentina, Brasil,
Chili, Kolombia, Ekuador, Meksiko, Paraguay, Uruguay, Venezuela37.
Tujuan utama dari pembentukan LAFTA-ALAC ini adalah untuk
memciptakan sebuah kawasan perdagangan pertanian yang memiliki
ketentuanketentuan khusus dengan tarif preferensi khusus, promosi dan
regulasi. Mengapa kesepakatan ini hanya mengatur komoditas pertanian?
Ide dari pembentukan LAFTA-ALC adalah untuk menghindari
perdangangan dalam sektor pertanian dari prinsip-prinsip kompetisi
klasik yaitu dengan penerapan pajak dan trade-barrier lainnya.
Namun LAFTA-ALAC ini tidak terlalu berhasil. Negara-negara di
Andean seperti Bolivia, Chili, Ekuador dan Peru menarik diri dari
kesepakatan ini. Mereka beragumentasi bahwa kuantitas dan kualitas
perdagangan yang terlalu jauh perbedaannya dengan negara-negara
besar seperti Argentina dan Chili membuat hasil dan manfaat
perdagangan tidak terlalu besar bagi negara-negara di Andean ini.
Page 28
Negara-negara di Andean ini pun membentuk Perjanjian
Cartagena yang akan menciptakan sebuah harmonisasi kebijakan-
kebijakan ekonomi di negara-negara anggota. Seiring dengan
perkembangan perjanjian Cartagena, Brasil dan Argentina mulai
memikirkan format perdagangan baru yang dapat saling menguntungkan
di antara negara-negara di Amerika Selatan khususnya Brasil dan
Argentina sebagai dua negara dengan dominant power40 di kawasan
tersebut. Berawal dari pembentukan High-Level Joint Commitee yang
tersusun atas elit-elit politik dan bisnis yang merepresentasikan Brasil
dan Argentina. Komite ini akan menganalisa prospek pembentukan
kerjasama ekonomi khusus antara kedua negara tersebut. Pada tanggal
30 Juni 1986 Joint Commitee ini mengeluarkan Argentine-Brazilian
Integration Act yang berisi program kerjasama dan integrasi ekonomi
antara Argentina dan Brasil.
Sebenarnya begitu banyak kelompok penekan yang menginginkan
penguatan institusi LAFTA-ALAC ketimbang penguatan hubungan
bilateral Argentina-Brasil. Namun apabila melihat perkembangan LAFTA-
ALAC yang lambat dengan mekanisme perdagangan yang sulit dan tidak
dapat mengakomodasikan kepentingan Argentina maka hal yang wajar
apabila Argentina mengambil keputusan untuk meningkatkan kerjasama
perdagangan dengan Brasil.
Selain itu, para pembuat kebijakan di Argentina terinspirasi oleh
model kerjasama Jerman-Perancis yang mengilhami pembentukan Uni
Eropa. Brasil dan Argentina yang memiliki pendapatan GDP relatif tinggi
dan jumlah populasi serta ukuran geografis menjadikan kedua negara ini
sebagai dominant power. Keberhasilan perdagangan bebas antara kedua
negara ini akan menarik negara-negara lain di kawasan ini untuk
Page 29
bergabung dengan mereka. Dan memang strategi ini relatif berhasil.
Uruguay dan Paraguay akhirnya bergabung dengan Argentina dan Brasil
membentuk kawasan perdagangan bebas.
Melihat kemajuan yang luar biasa dari kerjasama perdagangan ini
akhirnya pada tahun 26 Maret 1991, Argentina, Brasil, Paraguay dan
Uruguay menandatangani Treaty of Asunción dengan tujuan utamanya
yaitu membentuk sebuah pasar bersama di antara keempat negara
tersebut42. Untuk membentuk pasar bersama ini maka terdapat empat
instrumen yang terdapat di Treaty of Asunción yang harus dilaksanakan
yaitu:
Liberalisasi perdagangan berupa pengurangan tarif secara progresif
dan penghapusan non-tariff barriers.
Koordinasi bertahap untuk kebijakan ekonomi bersama.
Pembentukan common external tariff.
Pada tahun 1991 sampai tahun 1994 merupakan masa transisi
yaitu periode bagi keempat negara tersebut untuk menerapkan ketiga
kebijakan yang terdapat di Treaty of Asunción. Pada tanggal 17 Desember
1994 masing-masing kepala pemerintahan dari Argentina, Brasil,
Paraguay dan Uruguay menandatangani perjanjian akhir di Oure Preto,
Brasil. Dari perjanjian ini, kawasan perdagangan bebas beroperasi pada 1
Januari 1995 dengan common external tariff sebesar 85% dari kuantitas
produksi negara tersebut. Terciptalah sebuah kawasan perdagangan
bebas di Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay. Sebagai badan
penyelesaian sengketa, di dalam Treaty of Asunción dibentuk Common
Market Group dan Council of the Common Market. Council of the
Common Market menyerupai European Commission yang menjadi
Page 30
institusi penting dalam pengambilan keputusan. Badan ini terdiri dari
menteri ekonomi perdagangan dari keempat negara tersebut. Sedangkan
Common Market Group merupakan badan yang ditugaskan untuk
mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah dihasilkan oleh
Council of the Common Market.
Untuk proses penyelesaian sengketa perdagangan antara negara-
negara anggota Mercosur, setiap negara diberikan waktu dan ruang
untuk saling bernegosiasi terlebih dahulu. Apabila gagal maka
perundingan dilanjutkan ke Pengadilan Arbitrase yang dibentuk Council
of the Common Market. Apabila telah diputuskan, Common Market Group
akan menjamin pelaksanaan keputusan pengadilan tersebut.
4. North American Free Trade Agreement (NAFTA)
NAFTA merupakan suatu bentuk organisasi kerjasama
perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara: Amerika Serikat,
Kanada dan Meksiko. Pada hakekatnya NAFTA telah terbentuk sejak
tahun 1988, karena sejak tahun tersebut telah dimulai kerjasama
pedagangan bebas antara Amerika Serikat dan Kanada. Pada saat itu
kerjasama ekonomi antara Kanada dan Amerika tersebut masih bersifat
bilateral, dalam rangka memperbaiki kondisi perekonomian Kanada yang
semakin memburuk diakibatkan meningkatnya pengangguran dan
banyaknya perusahaaan-perusahaan Kanada yang memindahkan
investasi ke Amerika Serikat.
Pada dasarnya NAFTA merupakan organisasi yang menjanjikan
kemudahan bagi negara-negara persertanya di bidang ekonomi, mulai
dari diberikannya pembebasan tarif bea masuk bagi komoditi-komoditi
tertentu hingga adanya perlakuan adil terhadap penanam modal asing
Page 31
yang akan menanamkan modalnya di masing-masing negara peserta.
NAFTA didirikan pada tanggal 12 Agustus 1992 di Washington DC oleh
wakil-wakil dari pemerintahan Kanada serta pemerintahan tuan rumah
yaitu Amerika Serikat. Dan diresmikan pada tanggal 1 Januari 1994.
Saat masih direncanakan, NAFTA adalah topik yang sering diperdebatkan
diantara ketiga negara. Saat Presiden George Bush (yang berperan utama
pada perencanaan) dan Presiden Bill Clinton (yang membantu
mempromosikan dan mengimplementasikan NAFTA) mendukung
perjanjian, milyuner Texas Roos Perot dan politikal Pat Buchanan
menentangnya.
Banyak yang berfikir NAFTA akan menyebabkan hilangnya
pekerjaan di Amerika karena kebanyakan perusahan berpindah ke utara
dengan alasan murahnya tenaga kerja dan deregulasi pasar, serta
meningkatnya ekploitasi tenaga kerja dan pelanggaran hak asasi manusia.
Alasan lain adalah membantu menyelesaikan masalah ekonomi Meksiko
dan ketiga negara akan mendapat keuntungan dengan meningkatnya
perdagangan.
Pakar lingkungan berpendapat dengan meningkatnya
perdagangan akan berdampak pula pada berkembangnya industri di Rio
Grande yang akan menyebabkan masalah polusi semakin bertambah.
Pendukung NAFTA malah berpendapat bahwa dengan
diimplementasikannya perjanjian ini akan lebih mudah mengatur dan
memonitor polusi sepanjang perbatasan.
NAFTA menghilangkan semua batas-batas nontarif bagi
perdagangan sektor pertanian antara Amerika dan Meksiko. Ketentuan-
ketentuan agrikultural Amerika-Kanada (FTA, Free Trade Agreement)
berdampak sejak 1989 digabungkan dengan NAFTA. Dengan ketentuan
Page 32
ini semua tarif pada perdagangan sektor pertanian antara Kanada dan
Amerika dicakup oleh tariff-rate quotas (TRQ’s) dihapus sejak 1 Januari
1998.
Meksiko dan Kanada mencapai kesepakatan NAFTA bilateral yang
terpisah pada akses pasar bagi produk-produk sektor pertanian.
Perjanjian Kanada-Meksiko menghilangkan hampir semua tarif baik
secara langsung atau selama 5, 10, 15 tahun. Tarif kedua negara tersebut
berdampak pada perdagangan susu, ayam, telur, dan gula.
5. Council of Mutual Economic Assistance (CMEA)
Integrasi ekonomi di Eropa Timur dan Uni Soviet diawali dengan
dibentuknya CMEA atau COMECON (Council of Mutual Economic
Assistance) pada tahun 1949 oleh Uni Soviet. Dewan ini mencakup
negara-negara komunis seperti Bulgaria, Chekoslovakia, Jerman Timur,
Hongaria, Polandia, Rumania, Mongolia, lalu Kuba, Korea Utara, dan
Vietnam yang bergabung beberapa saat kemudian.
Tujuan didirikannya CMEA ini adalah untuk memisahkan diri dari
perdagangan Barat dan menciptakan kemandirian ekonomi yang lebih
tinggi. Selain itu, tujuan pokok lainnya adalah menutup kesenjangan
dalam keseimbangan material (material balance).
a) Transaksi Dagang Antar Anggota CMEA
Transaksi Internasional antar anggota CMEA diatur dan
dikendalikan oleh pemerintah melalui perusahaan dagang milik
pemerintah (state trading companies) yang masing-masing
menguasai sektor industri tertentu. Dalam sistem tersebut,
barang yang boleh diekspor dan diimpor ditentukan oleh
Page 33
pemerintah dimana barang yang boleh diimpor adalah barang
yang tidak dapat diproduksi dalam negeri.
Sistem seperti ini mengakibatkan harga-harga tidak ditentukan
oleh kekuatan pasar namun ditentukan oleh pemerintah.
Perekonomian seperti itu disebut dengan perekonomian yang
terencana secara terpusat (centrally planned economies).
Centrally planned ecomonies mengutamakan kemandirian
dancenderung menganggap perdagangan yang bebas dan terbuka
yang bebas dan sifat negatif. Namun, perekonomian ini juga tetap
mengambil manfaat dari perdagangan tersebut dalam mengatasi
kesenjangan dalam keseimbangan material.
b) Perjanjian Bilateral
Perdagangan antar anggota CMEA didasarkan pada perjanjian
bilateral (bilateral agreements). Transaksi dilakukan secara
borongan (bulk purchasing) dimana suatu Negara membeli suatu
komoditi dalam jumlah tertentu selama satu atau beberapa tahun
dari salah satu mitra dagangnya dengan harga yang tetap. Hal
tersebut diterapkan karena dapat memudahkan pelaksanaan
perencanaan jangka panjang.
Praktek perjanjian bilateral yang sering dilakukan dalam CMEA
adalah perdagangan barter (barter trade) dan perdagangan
seimbang (counter trade). Perdagangan barter dilakukan dengan
cara menukarkan komoditi/barang dengan berang lain tanpa
perantara uang. Sedangkan perdagangan seimbang diakukan
dengan cara melakukan penyeimbangan antara nilai komoditi
yang diekspor dan komoditi yang diimpor dengan tujuan agar
Page 34
tidak tercipta surplus ataupun defisit (besarya nilai komoditi yang
diekspor harus sama besar dengan nilai komoditi yang diimpor.
c) Restrukturisasi
Pada tahun 1989, CMEA mulai runtuh. Apalagi dengan bubarnya
Uni Soviet pada tahun 1991. Hal itu diakibatkan serangkaian
kegagalan perekonomian akibat lemahnya sistem perencanaan
terpusat yang selama ini diterapkan CMEA.
Sekarang, Negara-negara bekas anggota CMEA itu tengah
berupaya merestrukturisasi perekonomian mereka menuju
perdagangan internasional yang didasarkan pada mekanisme
pasar. Pengembangan yang dilakukan Negara-negara tersebut
antara lain :
Pembebasan tingkat harga dan upah dari kuasa pemerintah.
Program swastanisasi perekonomian secara keseluruhan.
Menerapkan perekonomian bebas dan terbuka (penerapan
mekanisme pasar).
Pembetukan keseluruhan kerangka kerja hukum dan
institutional yang diperlukan untuk memperlancar penerapan
perekonomian pasar.
6. ASEAN Free Trade Areas
ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah kawasan perdagangan
bebas ASEAN dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%)
maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN, melalui
skema CEPT-AFTA.
Page 35
Melalui spesialisasi bidang usaha, tiap bangsa akan mengkonsumsi
lebih banyak dibanding yang dapat diproduksinya sendiri. Namun dalam
konsep perdagang tersebut tidak ada hambatan tarif (bea masuk 0-5%)
maupun hambatan non-tarif bagi negara – negara ASEAN melalui skema
CEPT-AFTA.
Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT) adalah
program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan non-tarif
yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Maka dalam
melakukan pedagangan sesama anggota biaya operasional mampu
ditekan sehingga akan menguntungkan.
Pada pelaksanaan perdagangan bebas khususnya di Asia Tenggara
yang tergabung dalam AFTA proses perdagangan tersebut tersistem pada
skema CEPT-AFTA. Common Effective Preferential Tarif Scheme (CEPT)
adalah program tahapan penurunan tarif dan penghapusan hambatan
non-tarif yang disepakati bersama oleh negara-negara ASEAN. Dalam
skema CEPT-AFTA barang – barang yang termasuk dalam tariff scheme
adalah semua produk manufaktur, termasuk barang modal dan produk
pertanian olahan, serta produk-produk yang tidak termasuk dalam
definisi produk pertanian. (Produk-produk pertanian sensitive dan highly
sensitive dikecualikan dari skema CEPT).
Tujuan dibentuknya AFTA adalah meningkatkan daya saing
ekonomi negara-negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis
produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan
perdagangan antar anggota ASEAN. Oleh karena itu, penerapan AFTA
guna meningkatkan perdagangan antar anggota juga memiliki beberapa
persyaratan produk yang harus dipenuhi yaitu:
Page 36
a. Produk yang bersangkutan harus sudah masuk dalam Inclusion List
(IL) dari negara eksportir maupun importir.
b. Produk tersebut harus mempunyai program penurunan tarif yang
disetujui oleh Dewan AFTA (AFTA Council);
c. Produk tersebut harus memenuhi persyaratan kandungan lokal 40%.
Suatu produk dianggap berasal dari negara anggota ASEAN apabila
paling sedikit 40% dari kandungan bahan didalamnya berasal dari
negara anggota ASEAN.
AFTA diberlakukan secara penuh untuk negara ASEAN-6 sejak 1
Januari 2002 dengan fleksibilitas (terhadap produk-produk tertentu
tarifnya masih diperkenankan lebih dari 0-5%). Target tersebut
diterapkan untuk negara ASEAN-6 sedangkan untuk negara baru sbb :
Vietnam (2006); Laos dan Myanmar (2008); dan Camboja (2010). AFTA
2002 tidak mencakup pula adanya kebebasan keluar masuk sektor jasa
(misalnya arus perpindahan tenaga) di negara-negara ASEAN. CEPT-
AFTA hanya mencakup pembebasan arus perdagangan barang.
Sedangkan liberalisasi sektor jasa di atur sendiri dengan kesepakatan
yang di sebut ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS), dimana
liberalisasinya ditargetkan tercapai pada tahun 2020.
Perkembangan terakhir AFTA Dalam KTT Informal ASEAN III para
kepala negara menyetujui usulan dari Singapura untuk menghapuskan
semua bea masuk pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6 dan
tahun 2015 untuk negara-negara baru ASEAN. Selanjutnya dalam KTT
ASEAN-Cina tahun 2001, telah di sepakati pembentukan ASEAN-Cina
Free Trade Area dalam waktu 10 tahun.
Page 37
Perdagangan bebas ASEAN (AFTA = ASEAN Free Trade Area)
disetujui pada KTT-ASEAN di Singapura tahun 1992, dengan tujuan untuk
meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama
semua sumber daya dari dan oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu
disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1
Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industri.
Dalam perjanjian CEPT-AFTA, perselisihan atau sengketa dapat diproses
penyelesaiannya secara formal melalui Dispute Settlement Mechanism.
Namun dalam prakteknya tidak ada sengketa yang diproses secara formal
melalui mekanisme ini. Sengketa yang terjadi diselesaikan melalui
semangat ASEAN dan secara kekeluargaan, melalui pertemuan yang
bertingkat-tingkat dalam Working Group, Senior Economic Official
Meeting (SEOM), AFTA Council dan Menteri-menteri Ekonomi ASEAN
(AEM).
Page 38
PENUTUP
KESIMPULAN
Dampak dari perdagangan bebas terhadap perekonomian suatu negara
bisa positif atau negatif, tergantung pada kesiapan negara tersebut dalam
menghadapi peluang-peluang maupun tantangan-tantangan yang muncul dari
proses tersebut. Posisi tawar Indonesia yang masih lemah dalam persaingan
global menempatkan Indonesia menjadi sebuah Negara yang kurang mampu
untuk mempengaruhi perjanjian dalam perdagangan internasional.
Diperlukan peningkatan daya saing jika ingin menang dalam perdagangan
global.
Perdagangan bebas antar negara dapat meningkatkan kesejahteraan dan
kemakmuran suatu negara yang ikut dalam perdagangan bebas, dengan
mengandalkan komoditas yang mempunyai keunggulan komparatif dan
keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dicapai dengan cara menghilangkan
berbagai hambatan perdagangan baik hambatan tarif maupun hambatan
bukan tarif sehingga tercipta aliran perdagangan yang semakin cepat dan
meningkatnya volume perdagangan antar negara.
Perdagangan bebas (CAFTA) yang diberlakukan pada tahun 2010 ini
menimbulkan berbagai permasalahan pada industri di Indonesia, khususnya
industri tekstil. Dampak yang terjadi dengan diberlakukannya CAFTA adalah
meningkatkan kesejahteraan masyarakat negara-negara anggota ASEAN dan
juga China dengan mendorong efisiensi para pelaku usaha dari negara-negara
yang terlibat dalam perjanjian ini, meningkatkan daya saing antara industri
TPT Indonesia dengan China dengan banjirnya produk China di indonesia.
Selain itu, dampak negatif yang dikhawatirkan bagi para pelaku usaha adalah
Page 39
penurunan penjualan dan kerugian akibat produk China yang relatif lebih
murah.
Kunci keberhasilan dalam menghadapi perdagangan bebas adalah
terletak pada kesiapan dari negara itu sendiri. Kesiapan suatu negara dapat
dilihat dari kesiapan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).
Berdasarkan survei dan pendapat para pengamat, bahwa infrastruktur di
tanah air belum mendukung untuk menghadapi perdagangan bebas,
ditambah lagi kualitas Sumber Daya Manusia SDM kita masih rendah.
Page 40
DAFTAR PUSTAKA
Adolf. Huala, Hukum Ekonomi Internasional Suatu Pengantar, Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005.
Chacholiades, M. 1978. International Trade Theory and Policy. McGraw-Hill.
Hadi santoso. 2008. Eksport, import dan perdagangan internasional. Universitas
sangga buana ypkp bandung.
Halwani, Hendra, Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi, Jakarta: Ghalia
Indonesia, 2002.
Krugman,Paul R., Obstfeld, Maurice. Ekonomi Internasional Teori dan Kebijkan,
Edisi Kedua Buku Pertama : Perdagangan.
M. Porter. Thn. 1997. Porter dalam Sihaan (2009), Harapan dan Tantangan
Ekonomi Lokal Menuju Perdagangan Bebas.
Rinaldy,Eddie, Kamus Perdagangan Internasional, 2006.
Tambunan, Tulus T. H., 2004, Globalisasi dan Perdagangan Internasional,
Ghalia Indonesia: Bogor.
http://baubaupos.com/page.php?kat=10&id_berita=1104(Artikel ini diakses
pada 11 Mei 2012)
Administrator, Mengagali Potensi Koperasi Sebagai Solusi Perdagangan bebas,
http//www.satuportal,net/content/menggali-potensi-koperasi-
sebagi-solusi-perdagangan-bebas.
Smith Adam ,Teori Adam Smith,
Page 41
http://www.nytimes.com/2006/06/26/business/26endbuffet.html?
ex=1308974400&en=1a8df7bb4f340d38&ei=5088&partner=rssnyt&e
mc=rss
Jurnal Sosial Demokrasi. Pergerakan Indonesia dan Komite Persiapan Yayasan
Indonesia Kita.
Leonard J. Theberge, law and Economic Development, Journal of Internastional
and Policy, volume.9. 1980.
Suherman, Ade, Manan, Perdagangan bebas Free Trade Dalam Perspektif
Keadilan Internasional, Jurnal Hukum, Vol. 5, no. 2, 2008.