This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Daftar Pustaka ................................................................................................26
BAB I
PENDAHULUAN
P2K3 Page 3
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 4/27
1.1 LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai Negara yang sedang giat-giatnya melakukan pembangunan yang
senantiasa selalu berkembang meluas memasuki seluruh bidang dan sector kegiatan,
termasuk pula sector industri. Dengan keadaan demikian, maka akan terdapat lebih banyak
lagi sumber-sumber bahaya baru di tempat kerja, yang semua itu merupakan tantangan baru
dan menuntut adanya peningkatan usaha keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka
meningkatkan perlindungan dan perawatan tenaga kerja. Selanjutnya, dengan aturan-aturan
yang lebih maju akan dicapai keamanan yang baik dan realistis, yang merupakan faktor yang
sangat penting dalam memberikan rasa aman, tentram dan meningkatkan kegiatan dan
kegairahan kerja pada tenaga kerja yang bersangkutan. Dalam praktek dan pengalaman perlu
dirasakan adanya pengaturan yang baik sebelum perusahaan-perusahaan didirikan ataudibangun untuk merubah dan merombak kembali apa yang dibangun dan apa yang telah
terpasang di dalamnya, guna memenuhi persyaratan-persyaratan kesempatan kerja yang
bersangkutan.
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang
dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha
keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan
tenaga kerja. Sejalan dengan langkah pembangunan negara dewasa ini, menuju negara
Industri yang maju dan mandiri; proses ini ditandai antara lain dengan mekanisme,
elektrifikasi dan modernisasi.
Dalam keadaan demikian maka penggunaan mesin – mesin, pesawat – pesawat,
instalasi – instalasi modern serta pemakaian bahan berbahaya semakin meningkat. Hal
tersebut disamping memberi kemudahan proses produksi dapat pula menambah jumlah dan
ragam sumber bahaya di tempat kerja, hal ini akan terjadi pula lingkungan kerja yang
kurang memenuhi syarat, proses dan sifat pekerjaan yang berbahaya, serta peningkatan
intensitas kerja operasional tenaga kerja.
Masalah tersebut diatas akan sangat mempengaruhi dan mendorong peningkatan
jumlah maupun tingkat keseriusan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran,
peledakan maupun pencemaran lingkungan.
Oleh karena itu, K3 yang merupakan salah satu bagian perlindungan tenaga kerja
perlu dikembangkan dan ditingkatkan. Untuk itu semua pihak yang terlibat dalam usaha
produksi khususnya para pengusaha dan tenaga kerja diharapkan dapat memahami dan
menerapkan K3 di tempat kerja masing – masing. Agar terdapat keseragaman dalam
P2K3 Page 4
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 5/27
pengertian, pemahaman dan persepsi K3 maka perlu adanya suatu pelatihan yang
dilaksanakan secara terencana dan berkesinambungan.
Dalam UU Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1) dinyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja
berwenang membentuk P2K3 guna memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisipasi efektif dari pengusaha atau pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk
melaksanakan tugas dan kewajiban bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha
produksi.” Yang dimaksud dengan memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan
partisipasi efektif adalah suatu bentuk keterlibatan (involvement) dari kedua belah pihak.
Sedangkan tugas dan kewajiban dari kedua belah pihak adalah melancarkan usaha produksi
melalui peningkatan kinerja K3. Dalam hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam
menjamin kinerja K3 di tempat kerja.
Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara
pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama (melalui forum P2K3),
saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas
semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3
dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk
mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan,
melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah dibuat.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dikemukakan
rumusan masalah dalam makalah ini,yaitu:
P2K3 Page 5
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 6/27
1. Apakah Tujuan dibentuknya pembinaan dan pengawasan keselamatan dan kesehatan
kerja ?
2. Bagaimana stuktur organisasi yang dibuat oleh pembinaan dan pengawasan
keselamatan dan kesehatan kerja?
3. Langkah-langkah pembentukan apa saja yang akan dilakukan dalam pembinaan dan
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja?
1.3 TUJUAN MAKALAH
Tujuan umum :
1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin
keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatkan produksi dan produktivitas kerja.
2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam
keadaan selamat dan sehat.
3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan
digunakan secara aman dan efisien.
Tujuan Khusus :
1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit
akibat kerja.
2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil
produksi
3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan penyesuaian
antara pekerja dengan manuasi atau manusia dengan pekerjaan.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 PENGERTIAN P2K3
P2K3 Page 6
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 7/27
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) ialah suatu badan yang
dibentuk disuatu perusahaan untuk membantu melaksanakan dan menangani usaha-usaha
keselamatan dan kesehatan kerja yang keanggotaannya terdiri dari unsur pengusaha dan
tenaga kerja. Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah suatu badan yang dibentuk baik
di Pusat dan Wilayah-wilayah untuk memberikan saran dan perimbangan kepada pemerintah
tentang usaha-usaha keselamatan dan kesehatan kerja.
Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja ialah pejabat Depnaker yang
mempunyai keahlian khusus di bidang keselamatan dan kesehatan kerja dan diberi wewenang
untuk mengawasi langsung terhadap ditaatinya UU No. 1 tahun 1970 dan peraturan-peraturan
lainnya yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Ahli Keselamatan dan
Kesehatan Kerja ialah tenaga teknis berkeahlian khusus dari luar Depnaker yang diberi
wewenang oleh Menteri Tenaga Kerja untuk melaksanakan sebagian dari tugas-tugas
pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
2.2 DASAR HUKUM P2K3
Sebagai dasar hukum pembentukan, susunan, dan tugas Panitia Pembina Keselamatan dan
Kesehatan kerja ialah Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja pasal 10 ayat
(1), (2) dengan peraturan pelaksanaannya yaitu :
1. Keputusan Menteri Tenaga kerja No. KEP-125/MEN/82 tentang Dewan
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan
Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja, yang
disempurnakan dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-155/MEN/84.
2. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. KEP-04/MEN/87 tentang Panitia Pembina
Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan
Kerja.
2.3 TUJUAN PEMBENTUKAN DAN PELAKSANAAN P2K3
Dalam Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara
Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, Pasal 1 (d) dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut P2K3 adalah
P2K3 Page 7
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 8/27
badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerjasama antara pengusaha dan
pekerja untuk mengembangkan kerjasama saling pengertian dan partisipasi efektif dalam
penerapan K3. Seperti apa yang tertuang di dalam UU Keselamatan Kerja, Pasal 10 (1)
dinyatakan bahwa “Menteri Tenaga Kerja berwenang membentuk P2K3 guna
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif dari pengusaha atau
pengurus dan tenaga kerja dalam tempat kerja untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
bersama dibidang K3, dalam rangka melancarkan usaha produksi.” Yang dimaksud dengan
memperkembangkan kerja sama, saling pengertian dan partisipasi efektif adalah suatu bentuk
keterlibatan (involvement) dari kedua belah pihak. Sedangkan tugas dan kewajiban dari
kedua belah pihak adalah melancarkan usaha produksi melalui peningkatan kinerja K3.
Dalam hal ini, P2K3 mempunyai peran central di dalam menjamin kinerja K3 di tempat
kerja.Perubahan kinerja K3 kearah yang lebih baik akan lebih mudah dicapai apabila antara
pengurus atau pihak manajemen dengan tenaga kerja bekerja sama (melalui forum P2K3),
saling berkonsultasi tentang potensi bahaya, mendiskusikannya dan mencari solusi atas
semua masalah K3 yang muncul di tempat kerja. P2K3 sebagai wadah forum rembuk K3
dapat membawa pengurus dan perwakilan tenaga kerja bersama-sama untuk
mempertimbangkan isu-isu umum K3 di tempat kerja secara luas, merencanakan,
melaksanakan dan memantau program-program K3 yang telah dibuat.
Setiap kegiatan dan aktivitas panitia Pembina keselamatan dan kesehatan kerja selalu
memiliki maksud dan tujuan tertentu dan pada umumnya ditujukan pada peningkatan
produktivitas perusahaan secara menyeluruh. Namun menurut konsep manajemen modern
perusahaan harus menjunjung tinggi keselamatan, keseatan dan kesejahteraan karyawan. Taat
azas dengan setiap prosedur operasional yang dirancang untuk Pencegahan terjadinya
kecelakaan,pencegahan terjadinya penyakit akibat kerja pencegahan/ penekanan menjadi
sekecil-kecilnya terjadinya kematian akibat kecelakaan oleh karena pekerjaan peningkatan
produktivitas atas dasar tingkat keamanan kerja yang tinggi penghindaran pemborosan kerja,
modal, alat-alat sumber produksi lainnya sewaktu bekerja peningkatan dan pengamanan
produksi dalam rangka industrialisasi dan pembangunan Perusahaanperusahaan kecil juga
dianjurkan secara bersama-sama mempunyai ahli K3 didalam perusahaan perlu dibentuk
panitia pembinaan K3. Tujuannya adalah peningkatan keselamatan dan kesehatan melalui
kerja sama Bipatriet yaitu antara pengusaha dan pekerja.
P2K3 Page 8
7/16/2019 MAKALAH P2K3
http://slidepdf.com/reader/full/makalah-p2k3 9/27
Sedangkan organisasi K3 terdapat pada unsur pemerintahan dalam ikatan profesi,
badan konsultasi dimasyarakat, di perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Program pemerintah
khususnya pembinaan dan pengawasan bersama-sama dengan praktek K3 di perusahaan-
perusahaan isi mengisi sehingga dicapai tingkat keselamatan dan kesehatan di perusahaan
setinggi-tingginya, selain itu perusahaan dalam meningkatkan penerapan keselamatan kerja di
perusahaannya dapat memperoleh bantuan keahlian dari badan-badan konsultan. Pada tingkat
perusahaan, pengusaha dan pekerja adalah kunci kearah keberhasilan program K3. ikatan
profesi meningkatkan pula profesi keselamatan kerja, agar menunjang program keselamatan
kerja.
Usaha keselamatan dan kesehatan kerja pada dasarnya mempunyai tujuan umum dan
tujuan khusus. Tujuan umum yaitu :
1. Perlindungan terhadap tenaga kerja yang berada ditempat kerja agar selalu terjamin
keselamatan dan kesehatannya sehingga dapat diwujudkan peningkatkan produksi
dan produktivitas kerja.
2. Perlindungan setiap orang lainnya yang berada ditempat kerja agar selalu dalam
keadaan selamat dan sehat.
3. Perlindungan terhadap bahan dan peralatan produksi agar dapat dipakai dan
digunakan secara aman dan efisien.
Sedangkan secara khusus antara lain :
1. Mencegah dan atau mengurangi kecelakaan, kebakaran, peledakan dan penyakit
akibat kerja.
2. Mengamankan mesin, instalasi, pesawat, alat kerja, bahan baku dan bahan hasil
produksi.
3. Menciptakan lingkungan dan tempat kerja yang aman, nyaman, sehat dan
penyesuaian antara pekerja dengan manuasi atau manusia dengan pekerjaan.
2.4 SYARAT PEMBENTUKAN P2K3
Permenaker No. PER-04/MEN/1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli
Keselamatan Kerja Pasal 2, mensyaratkan bahwa setiap tempat kerja dengan kriteria tertentu
pengusaha atau pengurus WAJIB membentuk P2K3. Kriteria tempat kerja dimaksud ialah:
a. Tempat kerja dimana pengusaha wajib membentuk P2K3 atau pengurus
mempekerjakan 100 orang atau lebih;
b. Setiap tempat kerja dengan criteria tertentu, pengusaha atau pengurus wajib
membentuk P2K3. Kriteria yang dimaksud adalah :
• Tempat kerja dengan ≥ 50 orang pekerja
• Tempat kerja dengan < 50 orang (tingkat bahaya sangat besar)
• Kelompok tempat kerja (centra industri kecil) dimana dipekerjakan <
50 orang
c. Panitia Pembina keselamatan dan Kesehatan Kerja dibentuk oleh pengusaha
atau pengurus dan disahkan oleh Menteri tenaga kerja atau pejabat yang
ditunjukkan.
Selanjutnya pada Pasal 3 (3) dinyatakan bahwa “P2K3 ditetapkan oleh Menteri atau
pejabat yang ditunjuknya atas usul dari pengusaha ataua pengurus yang bersangkutan”.
Dengan demikian inisiatif pembentukan P2K3 di tempat kerja atau perusahaan harus mucul
dari pengurus atau pengusaha yang didasarakan pada kesadaran untuk memenuhi kewajiban
seperti yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
Terdapat beberapa hal penting sebagai dasar pertimbangan pada saat pembentukan
P2K3. Tujuan pembentukan P2K3 harus dapat menjamin bahwa organisasi yang akan
dibentuk merupakan perwakilan seluruh komponen yang ada di tempat kerja. Konsultasi
antara pihak manajemen dengan pekerja harus terfokus pada pengembangan struktur P2K3
yang betul-betul sesuai dengan kebutuhan tempat kerja atau perusahaan. Pada saat
memutuskan kebutuhan organisasi P2K3 yang sesui dengan tempat kerja atau perusahaan dandapat memenuhi tuntutan peraturan perundangan, hal-hal yang harus difikirkan antara lain
adalah :
1. Besar kecilnya tempat kerja atau perusahaan
2. Jenis operasional dan pengaturan tempat kerja
3. Potensi bahaya dan tingkat resiko yang ada di tempat kerja
1. Safety Meeting merupakan rapat yang membahas mengenai keseluruhan elemen
sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Rapat ini dihadiri oleh tim P2K3
(pegawai pengawas keselamatan dan kesehatan kerja), perwakilan dari setiap satuan
kerja dan jajaran manajemen untuk membahas perjalanan, perbaikan dan peluang
peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.
Bahan-bahan rapat yang dapat digunakan seperti : bukti implementasi, hasil
pemantauan dan pengukuran kinerja, hasil safety patrol dan safety audit . Bentuk
Safety Meeting ini diantaranya berupa :
a. Toolbox meeting merupakan pertemuan yang umumnya dilakukan pada pagi hari
sebelum dimulainya pekerjaan untuk membahas apa saja kegiatan yang akan
dilakukan hari ini kemudian review pekerjaan yang telah dilakukan kemarin, lalu
pembagian tugas / job desc dari supervisor kepada masing-masing pekerja
sehingga tidak ada lagi missed saat telah bekerja di lapangan serta yang paling
penting dari toolbox meeting ialah mengingatkan kembali kepada seluruh pekerja
mengenai Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan ( dalam arti lain =
penyegaran mengenai safety behavior ). Diikuti oleh supervisor, foreman,
engineer, HSE serta seluruh pekerja yang terlibat dalam pekerjaan ini. Toolbox
meeting juga dapat digunakan sebagai media komunikasi untuk sharing mengenaimasalah safety dan isu-isu yang sedang berkembang saat ini yang berhubungan
dengan pekerjaan yang akan dilakukan. Untuk pelaksanaanya, di project
melakukan toolbox safety meeting setiap pagi sebelum dimulainya pekerjaan.
Pendokumentasian dari setiap meeting ini sangat penting. Bentuk - bentuk
dokumentasi yang dapat dibuat ialah seperti foto pelaksanaan, attendance list
semua karyawan yang mengikuti meeting ini kemudian buat notulen dari meeting
ini, yang mengulas apa saja yang sudah dibahas kemudian siapa - siapa saja
pembicaranya. Selain toolbox meeting yang dilakukan setiap harinya, ada juga
weekly safety meeting dan forum meeting tiap bulannya.
b. Pre Job Safety Meeting atau biasa disingkat dengan PJSM merupakan meeting
yang dilakukan sebelum dimulai nya pekerjaan di lokasi kerja ( per job desc), jadi
ketika toolbox meeting selesai, maka pekerja di bagi menjadi beberapa kelompok
untuk beberapa pekerjaan yang berbeda dan di lokasi pekerjaan yang berbeda -
beda itulah juga di lakukan PJSM. PJSM ini merupakan salah satu elemnt dari izinP2K3 Page
2. Sombaji. 2002. ‘Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja’. Makalah Online.
Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponogoro.
http://eprints.undip.ac.id/20509/1/2503-ki-fh-02.pdf . Diakses tanggal 20 April 2013.3. Anonim. ‘Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3)’.
http://xa.yimg.com/kq/groups/1051902/60313316/name/P2K3.PDF. Diakses tanggal
20 April 2013.
4. Wahyudin, Andin. 2012. ‘Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja