MAKALAH KRISIS MONETER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebelum masa krisis moneter 1998, pertumbuhan ekonomi

Indonesia sangat pesat, kurs rupiah cenderung relatif

stabil. Demikian pula iklim investasi baik Penanaman

Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun penanaman Modal asing

(PMA) meningkat terus menerus. Stabilnya nilai rupiah ini

membuat para investor dan pemerintah selaku pihak yang

berperan besar dalam pembangunan ekonomi cenderung

mengabaikan pinjaman terhadap mata uang asing, khususnya

Dollar Amerika Serikat. Dengan tidak adanya perlindungan

terhadap rupiah itu, belakangan membawa dampak yang

kurang baik pada saat terjadinya resesi ekonomi secara

global pada tahun 1998. Permasalahan krisis moneter ini

bermula dari gonjang-ganjing krisis di sejumlah negara-

negara Asia, seperti Jepang, Thailand, Malaysia dan

sebagainya, termasuk Indonesia.

Krisis di negara-negara maju dan berkembang pada masa itu

diawali merosotnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang

Dollar Amerika Serikat. Gejolak ini membuat banyak bank-

bank di Indonesia mengalami kerugian, terutama yang

mempunyai pinjaman uang dalam bentuk mata uang asing.

Kerugian ini di dukung pula oleh kurang tanggapnya

pemerintah dalam mengantisipasi resesi ekonomi yang

ditambah dengan memburuknya arus kas (cash flow) bank-

bank selaku penyimpan dana masyarakat. Kenyataan ini

berakibat pada sulitnya bank-bank untuk melakukan

ii

likuidasi, sehingga mendorong sejumlah nasabah menarik

dananya dari bank secara bersama-sama. Kepercayaan

masyarakat terhadap bank pun menjadi suatu pertanyaan

besar, khususnya Bank Indonesia selaku Bank Sentral yang

bertugas melakukan pengawasan terhadap bank-bank

konvensional maupun bank perkreditan, sebagaimana diatur

dalam UU No. 10 Tahun 1998 Jo. UU No. 7 Tahun 1992

tentang Perbankan . 

B. Permasalahan

Permasalahan krisis moneter pada masa itu memang tidak

mudah untuk diatasi oleh pemerintah, mengingat bahwa

pemerintah pada saat yang bersamaan harus pula memikirkan

permasalahan lain yang menjadi tuntutan perubahan

masyarakat, seperti : reformasi hukum, sosial,

kesejahteraan, dan sebagainya.

Terjadinya krisis moneter yang berkepanjangan telah

mendorong terjadinya pembelian valas asing secara besar-

besaran oleh masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui

kewenangan yang ada padanya akhirnya menerapkan kebijakan

dengan mewajibkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

memindahkan dananya ke bank-bank swasta untuk membantu

finansial bank yyang masih dimungkinkan untuk

diselamatkan. Pemerintah juga melakukan pelebaran sayap

dengna cara melakukan intervensi pasar (intervension

market) pada bulan juli 1997. Namun, fluktuasi nilai

rupiah semakin tidak teratasi, bahkan kebijakan

pemerintah cenderung menyebabkan terjadinya kelangkaan

likuiditas di perbankan. 

ii

Sedikit banyaknya lahirnya krisis moneter yang tidak

terkendali pada era 1998 adalah bagian dari keteledoran

pengawasan pemerintah, terutama menyangkut kurangnya

pengawasan pemerintah terhadap lembaga-lembaga finansial,

seperti bank. Deregulasi perbankan tidak didukung oleh

peraturan yang ketat dan, kuat dan objektif, sehingga

pada saat bank-bank melakukan pinjaman luar negeri,

justru nilai rupiah tidak dilindungi dari kurs mata uang

asin, khususnya terhadap Dollar Amerika Serikat.

Melihat konteks diatas, dalam hubungannya dengan upaya-

upaya pemerintah dalam mengatasi krisis moenter yang

pernah terjadi pada masa satu dasawarsa yang lalu, maka

tulisan ini ada baiknya membatasi diri pada uraian

deskriktif analitts berkenaan dengan upaya-upaya dan atau

peranan pemerintah dalam mengatasi permasalahan krisis

moneter.

ii

BAB II

PEMBAHASAN

A. Krisis Moneter dan Penyebabnya 

Krisis moneter 1998 merupakan suatu sejarah baru dalam

pencapaian ekonomi global, sekaligus babak baru dalam

sistem ekonomi liberal yang membawa dampak langsung

terhadap perekonomian negara-negara berkembang, seperti

Indonesia. Krisis moneter yang terjadi pada sejak

pertengahan 1997, bahkan berkembang menjadi krisis

ekonomi dan telah menjadi krisis kepercayaan pula.

Masyarakat mempunyai mosi tidak percaya terhadap

pemerintahan yang ada. Hal ini ditandai dengan

runtuhnya Rejim Orde Baru yang nota bene dimata dunia

dianggap sebagai salah satu pemerintahan yang dipandang

sebagai rejim yang membangun ekonomi Indonesia secara

pesat. Sehingga, dimasa rejim ini tidak heran apabila

Indonesia dipandang negara yang menyandang predikat

swasembada dalam berbagai sektor kehidupan. 

Kondisi krisis moneter yang dialami pada masa 1998

merupakan masa-masa sulit yang sangat berbeda dengan

kondisi sebelum-sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari

pertumbuhan ekonomi kurun waktu antara tahun 1969 -

1997 yang tidak pernah mengalami penurunan, bahkan

berdasarkan data Bank Dunia, Indonesia merupakan salah

satu negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi paling

pesat, bila dibandingkan dengan negara-negara

berkembang lainnya. Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB)

ii

perhitungan pertumbuhan ekonomi Indonesia kurang lebih

secara merata 7 persen pertahun masa itu. Demikian pula

pendapatan perkapita menggambarkan tingkat kemakmuran

bangsa naik sebesar 5 persen pertahun.

Sedangkan dalam kurun waktu 1985 – 1997 dapat

diketengahkan disini, bahwa pertumbuhan ekonomi

mencapai 7,5 persen pertahun dengan pendapatan

perkapita naik sebesar 5,8 persen pertahun. Sementara

itu dari sisi sumber daya manusia, angkatan kerja

semakin dapat ditampung oleh lapangan pekerjaan yang

tersedia, seiring dengan meningkatnya kapasitas

produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan ekspor

Indonesia terhadap negara asing lainnya. Perlu

ditambahkan pula, bahwa pada masa-masa itu, nilai tukar

rupiah terhadap mata uang asing relatif konstan. Bahkan

yang lebih mencegangkan lagi, pada masa antara tahun

1993 – 1994 pendapatan negara mengalami surplus. 

Berdasarkan perhitungan angka-angka grafik diatas,

seharusnya secara fakta pemerintah Indonesia mampu

dengan mudah mengatasi krisis moneter yang terjadi pada

tahun 1998. Namun kenyataannya tidak semudah yang

dibayangkan, karena krisis yang melanda dibarengi

dengan multi-dimensi krisis (crisis multidimetion)

seperti semakin melemahnya daya saing ekonomi nasional

terhadap ekonomi negara asing, dan adanya faktor-faktor

pemicu krisis, seperti : rendahnya produktivitas kerja,

minimnya upah pekerja, pengawasan keuangan yang tidak

pada trek yang tepat, dan bermunculan praktek oligopoli

ii

maupun monopoli dalam berbagai situasi pasar. 

Berbagai kelemahan-kelemahan yang menyebabkan sulitnya

diatasi krisis moneter sebagaimana disebutkan diatas,

yang dipacu pula oleh situasi politik yang tidak

menentu. Pada akhirnya, keseluruhan faktor-faktor

pemicu krisis tersebut merupakan bentuk nyata dari

ketidaksigapan Indonesia (baca : pemerintah) dalam

mengatisipasi krisis. Bahkan apabila dihubungkan dengan

cadangan devisa, maka telah terbukti bahwa pemerintah

tidak mempunyai modal yang cukup untuk mengatasi krisis

yang berkepanjangan. Hal ini ditandai dengan

ditandaganganinya Nota Kesepahaman pinjaman Luar Negeri

yang diajukan oleh pemerintah Indonesia yang

selanjutnya disetujui oleh International Moneter Fund

(IMF). Tujuan dana talangan tersebut adalah untuk

menyelamatkan bank-bank yang dimungkinkan dilakukan

penyehatan.

Implikasi dari berbagai kelemahan yang dinyatakan

diatas, adalah :

1) Aliran modal berbalik arah dari arus masuk (capital

inflow) menjadi keluar

(capital outflow) ;

2) Terjadinya kontraksi PDB yang bersumber dari

menurunnya permintaan domestic ;

3) Meningkatnya jumlah pengangguran dan setengah

pengangguran ; 

Ketiga implikasi ini, telah mengurangi dan menurunkan

kesejahteraan rakyat terutama bagi masyarakat yang

berpenghasilan menengah ke bawah. Faktor-faktor

ii

penyebab krisis moneter tersebut telah secara merata

menggangu sector kehidupan mayarakat secara luas.

Bahkan setelah satu dasawarsa lebih sejak krisis

terjadi, dampak krisis masih begitu mencengkeram, hal

ini ditandai dengan masih cenderung tingginya nilai

tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing,

khususnya Dollar Amerika Serikat.

B. Kebijakan Pemerintah Mengatasi Krisis 

Kebijakan ekonomi dengan berbagai dampak negatif

sebagaimana uraian diatas, secara serius telah

diupayakan diatasi dengan melaksanakan kebijakan

ekonomi, baik makro maupun mikro. Dalam jangka pendek

kebijakan ekonomi pemerintah sejak masa krisis

dimaksudkan memiliki dua sasaran strategis, yakni

pertama : mengurangi dampak negatif krisis terhadap

masyarkata berpendapatan rendah dan rentan, dan kedua :

pemulihan pembangunan ke jalur semula.

Upaya-upaya yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam

rangka memulihkan perekonomian negara dari dampak

krisis moneter 1998 diatas diuraikan sebagai berikut :

1. Kebijakan Ekonomi Makro 

Kebijakan ekonomi makro yang telah dilaksanakan

pemerintah dalam upaya menekan laju inflasi dan

memperkuat nilai tukar rupiah terhadap valuta asing

adalah melalui kebijakan moneter yang ketat disertai

anggaran berimbang, dengan membatasi anggaran sampai

pada tingkat yang dapat diimbangi dengan tambahan

dana dari pinjaman luar negeri, seperti Bantuan

Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) walaupun pada

ii

akhirnya sebagian dana BLBI tesebut ditemukan banyak

penyimpangan dalam penggunaannya. Kebijakan moneter

yang ketat dengan tingkat bunga yang tinggi selain

dimaksukan untuk menekan laju inflasi dan memperkuat

nilai tukar rupiah terhadap valuta asing, juga

dimaksudkan untuk menahan permintaan aggregate dan

mendorong masyarakat untuk meningkatkan tabungan di

lembaga perbankan, sehingga dalam hal ini dibutuhkan

deregulasi aturan perbankan yang ketat agar

masyrakat si pemilik dana mempunyai kepercayaan

terhadap bank. 

Meskipun demikian pemerintah menyadari sepenuhnya

bahwa tingkat bunga yang tinggi dapat menimbulkan

dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi dan

bersifat kontradiktif terhadap PDB. Oleh karena itu,

tingkat suku bunga yang tinggi tidak akan selamanya

dipertahankan, tetapi akan diturunkan secara

sewajarnya sampai ke level lajimnya seiring dengna

menurunya laju inflasi. Mekanisme pemberian suku

bunga yang tinggi untuk penyimpanan dana oleh

nasabah merupakan langkah-langkah yang ditempuh

pemerintah sejak krisis moneter, hal ini dimaksudkan

untuk menarik minat masyarakat menyimpan dananya di

bank, sehingga bank mempunyai modal yang cukup untuk

disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk

pinjaman (kredit).

2. Kebijakan ekonomi Mikro 

Kebijakan ekonomi mikro yang ditempuh pemerintah

ii

adalah dengan mengangkat kembali sektor-sektor usaha

kecil - menegah masyarakat (pelaku usaha) dengan

mekanisme pemberian pinjaman dana dengan prioritas

bunga yang rendah. Tujuan pemerintah mengambil

langkah ini dimaksudkan untuk : 

1. Untuk mengurangi dampak negatif dari krisis

ekonomi terhadap kelompok penduduk berpenghasilan

rendah dengan dikembangkannya jaringan pengaman

sosial yang meliputi penyediaan pokok dengan harga

terjangkau, mempertahankan tingkat pelayanan

pendidikan dan kesehatan pada saat krisis, serta

penanganan pengangguran dalam upaya mempertahankan

daya beli kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah dalam

mengatasi pengangguran saat krisis moneter adalah

dengan mencanangkan dan atau membuat program padat

karya untuk menampung tenaga kerja produktif. 

2. Menyehatkan sistem lembaga perbankan dan

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga

perbankan Indonesia. Upaya ini diwujudkan oleh

pemerintah dengan mencari dana talangan yang

dipinjamkan ke bank-bank yang mengalami krisis

saldo-debet, sehingga dapat bertahan dari arus

krisis. Pemerintah pun melalui Bank Setral (Bank

Indonesia) memberikan kucuran dana ke bank-bank

swasta yang diperoleh melalui pinjaman luar negeri. 

3. Merestrukturisasi hutang luar negeri. Tindakan

ini dimaksudkan pemerintah untuk memprioritaskan

pendanaan-pendanaan yang sangat urgen terhadap

ii

perkembangan ekonomi untuk mengatasi krisis yang

ada, sehingga dengan adanya restrukturisasi utang

maka pemerintah dapat melakukan penundaan pembayaran

utang luar negeri Indonesia. 

4. Mereformasi struktural di sektor rill, dan 

5. Mendorong ekspor.

C. Upaya-Upaya Pemulihan Ekonomi 

1. Jaringan Pengaman Sosial

Dalam kaitan ini sejak krisis moneter 1998 pemerintah

telah mengambil langkah-langkah dengan menambah alokasi

anggaran rutin (khususnya untuk subsidi bahan baker

minyak, listrik, dan berbagai jenis kebutuhan makanan

pokok), dilakukannya usaha untuk mempertajam sasaran

alokasi anggaran dan meningkatkan efisiensi anggaran

pembangunan. Hal ini dilakukan melalui peninjauan

kembali terhadap kegiatan dan proyek pembangunan,

antara lain dengan : 

a) Menunda proyek-proyek dan kegiatan pembangunan yang

belum mendesak

b) Melakukan realokasi dan menyediakan tambahan

anggaran untuk bidang pendidikan dna kesehatan.

c) Memperluas, penciptaan kerja dan kesempatan kerja

bagi mereka yang kehilangan pekerjaan, yang dikaitkan

dengan peningkatan produksi bahan makanan serta

perbaikan dan pemeliharaan prasarana ekonomi, misalnya

ii

jalan, irigasi,

d) Memperbaiki sistem distribusi agar berfungsi secara

penuh dan efisien yang sekaligus meningkatkan peranan

pengusaha kecil, menengah dan koeperasi.

Sebagai akibat dari peninjauan kembali seluruh program

dan proyek pembangunan, total anggaran meningkat secara

tajam sejak krisis moneter tahun 1998. Sebagai

implikasi dari jaringan pengaman sosial ini, yagn

disertai penyesuaian untuk mempertajam alokasi dan

peningkatan efisiensi anggaran pembangunan, pemerintah

tidak dapat menghindari terjadinya defisit yang sangat

besar, lebih kurang pada masa itu 8,5 persen terhadap

PDB, dalam revisi APBN tahun 1998/99. Pemerintah sangat

menyadari bahwa defisit anggaran sebesar 8,5 persen

terahdap PDB tidak suistanable, itulah sebabnya mengapa

diupayakan penurunan anggaran minimal pada tahun

1999/2000 dan bertujuan pula untuk melakukan

pengimbangan anggaran untuk masa 3 tahuan kemudian

(tahun 2003).

2. Penyehatan Sistem Perbankan

Untuk menggerakkan kembali roda perekonomian dan

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan

nasional, sekaligus untuk menghindari penarikan dana

secara besar-besaran oleh nasabah, maka langkah-langkah

mendasar dari kebijakan penyehatan dan resrukturisasi

perbankan yang ditempuh oleh pemerintah reformasi

terdiri dari dua prinsip pokok, yaitu : 

a) Kebijakan untuk membangun kembali sistem perbankan

ii

yang sehat guna mendukung pemulihan ekonomi nasional,

melalui :

1) Program peningkatan permodalan bank.

2) Penyempurnaan peraturan perundang-undangan antara

lain, mencakup:

- Perijinan bank yang semula dibawah kewenangan

Departemen Keuangan dialihkan ke Bank Indonesia selaku

bank sentral ;

- Investor asing diberikan kesempatan lebih besar untuk

menjadi pemilik saham di bank-bank (tak heran apabila

sejak krisis moneter bank-bank swasta nasional menjadi

berstatus go public secara hukum)

- Rahasia bank yang semula menyangkut sisi activa dan

pasiva diubah menjadi hanya mencakup nasabah penyimpan

dan simpanannya.

3) Penyempurnaan dan penegakan ketentuan kehati-hatian,

antara lain :

a. Bank-bank diwajibkan menyediakan modal minimum

(Capital Adequacy Ratio) sebesar 4 % pada akhir tahun

1998, 8 % pada akhir tahun 1999 dan 10 % pada tahun

2000, sebagaimana diumumkan oleh pemerintah.

b. Melakukan tindakan hukum yang lebih tegas terahdap

pemilik dan pengurus bank yangt telah terbukti

melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

b) Kebijakan untuk menyelesaikan masalah perbankan yang

telah terjadi dengan melakukan pemulihan dan penyehatan

perbankan. 

Langkah-langkah ayng telah ditempuh oleh pemerintah

dalam hal ini adalah : 1). pemberian jaminan pembayaran

ii

kepada deposan dan kreditur ; 2). Di bentuknya Badan

Penyehatan Perbnakan Nasional yang bertugas untuk

mengurus, mengelola dan atau menjual asset-aset bank

yang telah mengalami likuidasi, termasuk pula membantu

penyehatan bank-bank yang masih dapat ditolong ; 3).

Melakukan due diligence terhadap bank-bank yang

diambilalih pengelolaannya dan terhadap bank-bank

lainnya ; 4). Disusunnya rancangan undang-undang yang

berkenaan dengan pendongkrakan pembaharuan ekonomi yang

berkesinambungan, seperti : UU Perbankan, Pasar Modal,

Investasi Asing dan lain sebagainya. Khusus UU

Perbankan No. 10 Tahun 1998, penerapan pasal-pasal

kerahasiaan bank, pengawasan, pemilikan asing,

kedudukan Bank Sentral lebih menekankan pada terbukanya

pasar sehingga peluang investasi lebih cepat

berkembang.

3. Restrukturisasi Utang Luar Negeri 

Hutang luar negeri swasta dan pinjaman antar bank-bank

merupakan penyebab utama dari ksrisis moneter di

Indonesia, yang berakibat pada melemahnya nilai tukar

mata uang rupiah terhadap mata uang asing. Oleh karena

itu, untuk mengurangi permintaan mata uang asing dan

sekaligus untuk memberikan kesempatan kepada debitor

untuk menyelesaikan utang-utangnya maka pemerintah

melalui mekanisme kesepakatan Frakrut tanggal 4 Juni

1998 telah menyusun kerangka restrukturisasi utang

dunia usaha, dan pengaturan pemberian fasilitas

ii

perbankan untuk mengatasi defisit modal pembiayaan. 

Dalam restrukturisasi tersebut antara debitor dan

kreditor (bank-bank) menyepakati secara sukarela

besarnya jumlah utang dan perubahan pinjaman menjadi

equity dan persyaratan pengembalian utang dalam jangka

waktu delapan tahun termasuk masa tenggang waktu tiga

tahun, maka untuk merealisasikan pelunasan utang swasta

tersebut telah pula diluncurkan Prakarsa Jakarta yang

memungkinkan para kreditor – debitor menyelesaikan

hutang piutang di luar pengadilan niaga melalui

restrukturisasasi modal perusahaan.

4. Reformasi Struktural di Sektor Perbankan 

Aspek reformasi structural yang diambil pemerintah

dalam rangka pemulihan pasca krisis monter dimulai dari

efisiensi pengembangan sektor rill. Reformasi

structural ini mencakup : a). penghapusan berbagai

praktek monopoli (terllihat dengan dibentuknya UU

Persaingan usaha, larangan monopoli saham dalam

perseroan, pembentukan komisi pengawas persaingan

usaha) ; b). Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai

bidang yang berkenaan dengan pembangunan ekonomi,

termasuk perdagangan luar negeri dan bidang investasi

(mekanisme ini antara lain : kemudahan dalam mengurus

pendirian perseroan, kerjasama bilateral dengan Negara-

negara maju dalam penanaman modal, dsb) ; c).

Privatisasi BUMN (dalam hal ini privatisasi bertujuan

untuk memperluas permodalan perusahaan-perusahaan dalam

hal pemerataan ekonomi dan keterbukaan investasi di

ii

Indoensia). 

Salah satu penyebab krisis moneter sebagaimana

dikemukakan terdahulu bahwa kurang efisiensinya

pengelolaan perseroan (badan usaha) terutama dalam

pengawasan hutang luar negeri. Ketidakefisienan ini

dipengaruhi pula oleh faktor birokrasi yang seringkali

merugikan pihak penanam modal asing karena tingginya

pembiayaan (cost) yang harus dikeluarkan sehubungan

dengan pembiayaan produksi maupun pendirian suatu

perseroan. Lebih dari itu, penerapan sistem birokrasi

pemerintahan dalam memberikan ijin pendirian suatu

perseroan tidak efisien dan tidak efektif. Hal ini pula

yang mendorong lahirnya UU No. 37 tahun 2008 tentang

perseroan terbatas. UU ini juga merupakan bagian dari

sarana legalitas dan ekonomis untuk memberikan peluang

besar terhadap penanaman modal asing. 

Dalam kaitannya dengan aspek deregulasi dan

debirokratisasi diatas, maka pemerintah telah mencabut

berbagai peraturan, antar lain : a). peraturan yang

menghalangi investasi asing sampai 49 % dari

perusahaan-perusahaan yang telah terdaftar di pasar

modal ; b). merevisi daftar negatif investasi dengan

pengurangan jumlah bidang usaha yang tertutup bagi

investor asing ; c). mencabut pembatasasn investasi

asing terhadap perkebunan, perdagangan eceran dna

perdagangan besar, dan d). mencabut ketentuan tata

niaga yang reskriktif terhadap produksi industri ; e).

menerapkan perdagangan bebas, walaupun masih bersifat

parsial, meliputi daerah-daerah tingkat I dan II

ii

provinsi, serta memberikan kebebasan terbatas kepada

pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama investasi

langsung dengan pihak pemodal asing.

5. Pembaharuan Hukum Sebagai Bagian dari Pembangunan

Ekonomi 

Sebagaimana diketahui bahwa secara fatual maupun

teoritis bahwa peranan hukum dalam mewujudkan

pembangunan ekonomi Negara merupakan salah satu syarat

mutlak. Dengan kata lain, hukum (baca sistem hukum)

merupakan fondasi yang berfungsi menopang pembangunan

ekonomi, khususnya ekonomi yang berkelanjutan dan

mempunyai daya saing secara global dengan Negara-negara

lainnya. 

Sejak berlangsungnya masa krisis moneter di Indonesia

pada era 1998-an, maka pemerintah telah pula mengambil

langkah-langkah dengan menetapkan kebijakan di bidang

hukum, baik itu penggantian peraturan maupun perubahan,

khususnya menyangkut kebijakn moneter. Hal ini sangat

logis, mengingat salah satu pemicu krisis pada tahun

1998 itu sendiri adalah kurangnya kebijakan normative-

yuridis yang melindungi iklim pertumbuhan ekonomi. 

Belajar dari pengalaman krisis moneter ini, pemerintah

pun semakin cermat dalam menerapkan kebijakan melalui

pemberlakuan peraturan perundang-undangan (reforamsi

hukum) yang bertujuan untuk menjaga kestabilan ekonomi

makro dan mikro. Upaya mempertahankan kestabilan

ii

ekonomi makro, mencakup : kebijakan moneter, fisikal,

dan nilai tukar. Sementara itu dibidang mikro,

kebijakan yang harus ditetapkan meliputi : pengembangan

infrastruktur ekonomi, seperti : pasar modal, perbankan

sebagaiman telah disinggung sebelumnya. Yang mana dua

diantara kebijakan tersebut telah beralih menjadi tugas

pemerintah melalui bank Indonesia sejak krisis moneter

berlangsung. 

Krisis yang berasal dari melemahnya ekonomi mikro

secara luas telah mempengaruhi berbagai sektor

kehidupan, terutama sektor riil. Padahal, sector rill

merupakan salah satu pangsa pasar yang merupakan bagian

dari kegiatan usaha perkreditan bank. Kurangnya

manajemen kredit telah pula mempengaruhi tingkat

kecukupan modal bank dalam menjalankan kegiatan

usahanya, sehingga ketika krisis terjadi lembaga

perbankan kewalahan mengatasi besarnya jumlah arus kas

yang dipinjamkan dalam bentuk kredit bila dibandingkan

kas masuk. 

Pemerintah sejak masa krisis moneter telah melakukan

pembaharuan peraturan hukum yang berkenaan baik secara

langsung maupun tidka langsung terhadap pertumbuhan

ekonomi, walaupun disadari bahwa usaha yang demikian

itu belum sepenuhnya dapat terrealisasi dan membwa

hasil yang menggembirakan. Hal ini ditandai dengan

kebijakan dasar dari UU Hak Cipta adalah memberikan

perlindungan bagi pencipta atau ciptaannya. Kebijakan

dibidang kepailitan, UU bertujuan untuk membebaskan

ii

debitor yang tidak mampu akibat dampak dari krisis

moneter yang terjadi, disamping adanya usaha lain

berupa bantuan dari pemerintah untuk mengambil kembali

apa yang menjadi hak kreditor terhadap debitor yang

mampu.

Pembaharuan dibidang hukum ini mencakup usaha luas dari

pemerintah, mulai dari pembaharuan sistem hukum,

penataan ulang lembaga hukum, seperti diciptakannya

lembaga peradilan yang bersifat khusus (ad hock),

contoh : Peradilan Niaga, Hubungan Industrial,

Perikanan dan sebagainya. 

Pemberlakuan kebijakan di bidang perbankan sendiri

sudah lebih selektif karena adanya batasan-batasan dan

ukuran-ukuran tingkat kesehatan bank, laporan berkala

bank swasta nasonal maupun BUMN tentang transaksi,

batasan kerahasiaan bank dalam kaitannya dengan tindak

pidana pencucian uang.  Usaha pembaharuan hukum oleh

pemerintah dalam rangka pemulihan negara dari deraan

krisis moneter, sedikit banyaknya telah membawa dampak

yang lebih positif, meskipun kenyataan ini tidak

sebanding dengan pengalaman empiris bila dibandingkan

dengan Negara-negara berkembang lainnya. Namun paling

tidak, pemerintah melalui kelembagaannya telah

menciptakan iklim perubahan kearah yang lebih baik

terutama dalam rangka membina pelaku usaha untuk

membangun perekonomian Negara. 

ii

Dengan peraturan perundang-undangan yang merupakan

pondasi pembangunan ekonomi setelah pasca krisis

moneter, maka diharapkan akan memelihara dan

menumbuhkan iklim investasi tanpa harus mengabaikan

kepentingan nasional, terutama kepentingan masyarakat

secara luas. 

Perbankan sebagai salah satu pintu masuk untuk

memperbaiki perekonomian negara pasca krisis moneter

harus benar-benar dilindungi dan sekaligus diatur

secara ketat, baik pengelolaannya maupun pendiriannya

mengingat perbankan sebagai lembaga yang menggerakkan

roda perekonomian. Untuk kepentingan itu, UU Perbank

harus selalu disesuaikan dengan perubahan tuntutan

kebutuhan dalam suatu sistem ekonomi, terutama ekonomi

kerakyatan yang tercermin dalam pasal 33 UUD 1945.

Sarana hukum (UU) yang menjadi katalisator kebijakan di

bidang ekonomi disamping sebagai tolok ukur kepatutan,

juga berfungsi sebagai pencita daya saing ekonomi

terhadap Negara asing, khususnya iklim investasi.

BAB III

PENUTUP

ii

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang penulis uraikan diatas, maka

disimpulkan beberapa langkah yang ditempuh

pemerintah sehubungan dengan pemulihan ekonomi pasca

krisis moneter 1998, antara lain : 

1. Kebijakan dibidang ekonomi, bersifat makro dan

mikro. Dikatakan bersifat makro mencakup langkah-

langkah : pemberian bantuan dana talangan kepada

lembaga perbankan dalam rangka mengimbangi tingkat

kecukupan modal, dan mempertahankan bank-bank yang

masih dapat diselamatkan. Kebijakan yang bersifat

struktural, antara lain : fisikal, moneter,

pengelolaan, dan melakukan restrukturisasi utang

luar negeri. 

2. Kebijakan dibidang pembaharuan aturan hukum

(reformasi hukum), dilakukan melalui penggantian dan

atau pembaharuan aturan hukum yang telah ada,

terutama UU yang mempunyai hubungan langsung dengan

pembangunan ekonomi kerakyataan, seperti : UU

Perseroan Terbatas, PMA/PMDN, UU Perbankan, Niaga,

HAKI, dsb.

B. Saran

makalah ini masih jauh dari kesempurnaan olehnya

itu saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat

kami harapkan dari pembaca.

ii

DAFTAR PUSTAKA

1. http://m.politikana.com/baca/2011/01/22/pemulihan-

ekonomi-indonesia-setelah-pasca-krisis-ekonomi

2. http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/10/09/krisis-

global-2011-implikasi-terhadap-perekonomian-indonesia/

3. http://vellynuroctavia.blogspot.com/2011/11/4-penyebab-

krisis-ekonomi-indonesia.html

4. http://lilspace4dreams.wordpress.com/tugas-kampus-2/

damapak-perekonomian-indonesia-pasca-krisis-ekonomi-

global/

ii

DAFTAR ISI

Kata

Pengantar...........................................................

..............................................i

Daftar

Isi.................................................................

..................................................ii

ii

BAB I

PENDAHULUAN.........................................................

...................................1

A. Latar Belakang

Masalah.......................................................

.......................1

B. permasalahan..................................................

............................................1

BAB II

PEMBAHASAN..........................................................

..................................3

A. Krisis Moneter dan

penyebabnya...................................................

.............3

B. Kebijakan Pemerintah Pengatasi

Krisis.......................................................5

C. Upaya-Upaya Pemulihan

Ekonomi.......................................................

.......7

BAB III

PENUTUP.............................................................

.....................................13

A. Kesimpulan....................................................

.............................................13

ii

B. Kualitas Pendidikan Di

Indonesia.....................................................

..........13

DAFTAR

PUSTAKA.............................................................

..................................14

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang

telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kami

ii

sehingga kami berhasil menyelesaikan Makalah ini yang

Alhamdulillah tepat pada waktunya Makalah berjudul

Perencanaan / planning dalam pemerintahan. kami menyadari

bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna, oleh karena

itu kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat

membangun selalu kami harapkan demi kesempurnaan makalah

ini.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada

semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan

makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT

senantiasa meridhai segala usaha kita. Amin.

Raha, Juni 2013

Penyusun

ii