Makalah Industri Pengolahan Kayu

8/20/2019 Makalah Industri Pengolahan Kayu

1/30

Joint Secretariat:Jl. Gandaria Tengah VI No. 2 Kebayoran Baru Jakarta 12130 Tel. 021-7279 7226 Fax. 021-7280 1148

Kertas Kerja No. 08

Industri Pengolahan Kayu

Evolusi terhadap Mekanisme Perizinan, Kewenangan, danPembinaan Industri Pengolahan Kayu

Oktober 2004


2/30

i

DDAAFFTTAARR IISSII

I. Pendahuluan 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Tujuan 1

1.3. Metodologi 1

1.4. Cakupan Pembahasan 2

II. Evolusi Perizinan Industri Pengolahan Kayu 3

2.1. Industri Pengolahan Kayu sebagai Mesin Pembangunan Ekonomi 3

2.2. Rasionalisasi Industri Pengolahan Kayu 5

2.3. Penurunan Kapasitas Izin Industri Pengolahan Kayu 6

III. Evolusi Kewenangan Perizinan Industri Pengolahan Kayu 8

3.1. Kewenangan Sentralistik 8

3.2. Desentralisasi Kewenangan 8

3.3. Kewenangan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 10

IV. Pembinaan Industri Pengolahan Kayu 12

4.1. Penertiban Tata Usaha Kayu 12

4.1.1. Tata Usaha Kayu Olahan 12

4.1.2. Tata Usaha Ekspor Kayu Olahan 13

4.2. Pemenuhan Kebutuhan Bahan Baku Industri 16

4.3. Evaluasi Kinerja Industri Pengolahan Kayu 19

V. Kesimpulan dan Rekomendasi 22

5.1. Kesimpulan 22

5.2. Rekomendasi 23

Referensi 25

Lampiran 26


3/30

ii

DDAAFFTTAARR TTAABBEELL

Tabel 1. Industri Pengolahan Kayu yang Terbuka bagi Penanaman Modal 6

Tabel 2. Kewenangan Perizinan Industri Pengolahan Kayu 9

Tabel 3. Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu 10


4/30

iii

DDAAFFTTAARR IISSTTIILLAAHH

APL Areal Penggunaan Lain

BKT Bagan Kerja Tahunan

BRIK Badan Revitalisasi Industri Kehutanan

BUMD Badan Usaha Milik Daerah

BUMN Badan Usaha Milik Negara

BUMS Badan Usaha Milik Swasta

Dirjen BPK Dirjen Bina Produksi Kehutanan

Dirjen IHPK Dirjen Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan

Dirjen PH Dirjen Pengusahaan Hutan

DKB Daftar Kayu Bulat

DKO Daftar Kayu Olahan

DPV Dewan Pertimbangan Verifikasi

DR Dana Reboisasi

ETPIK Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan

HPH Hak Pengusahaan Hutan

HPHH Hak Pemungutan Hasil Hutan

HTI Hutan Tanaman Industri

IHH Iuran Hasil Hutan

IMF International Monetary Fund

IPHHK Industri Primer Hasil Hutan Kayu

IPK Izin Pemanfaatan Kayu

IPKH Industri Pengolahan Kayu Hulu

ISL Izin Sah Lainnya

IUI Izin Usaha Industri

IUPHHBK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu

IUPHHK Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu

Kadishut Kepala Dinas Kehutanan

Kakanwil Kepala Kantor Wilayah

Kepmen Keputusan Menteri

Keppres Keputusan Presiden

LHC Laporan Hasil CruisingLMK Laporan Mutasi Kayu

LOI Letter of Intent

LPI Lembaga Penilaian Independen

LVL Industri Laminating Lumber Veneer

PP Peraturan Pemerintah

RI Republik Indonesia


5/30

iv

RKT Rencana Kerja Tahunan

RPBBI Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri

RPBI Rencana Pemenuhan Bahan baku Industri

RPKB Rekapitulasi Pemeriksaan Kayu Bulat

SAKB Surat Angkutan Kayu Bulat

SAKO Surat Angkutan Kayu OlahanSKB Surat Keputusan Bersama

SKSHH Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan

TDI Tanda Daftar Industri

TE Tim Evaluasi

TPK Tempat Penimbunan Kayu

UU Undang-undang


6/30

1

II.. PPEENNDDAAHHUULLUUAANN

11..11.. LLAATTAARR BBEELLAAKKAANNGG

Industri pengolahan kayu merupakan

barometer peningkatan perekonomian

nasional dan faktor kunci dalam upaya

meningkatkan penerimaan negara dari sektor

kehutanan. Praktik-praktik eksploitatif

terhadap sumber daya hutan telah dilakukan

sejak diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Ketentuan tentang

Kehutanan.

Berbagai fasilitas dan kemudahan

diprioritaskan untuk mendorong tercapainya

tujuan menjadikan industri pengolahan kayu

sebagai primadona kontributor riil sektor non

migas terhadap pembangunan ekonomi

nasional. Kran ekspor kayu bulat ditutup guna

menjamin ketersediaan suplai bahan baku

bagi industri pengolahan kayu dalam negeri,

dengan harapan Indonesia dapat mengekspor

produk olahan yang bernilai tambah (value

added), yang dapat bersaing dengan produk

olahan luar negeri, dan pada akhirnya dapat

memberikan kontribusi signifikan terhadap

penerimaan negara.

Namun, fakta membuktikan bahwa tingkat

konsumsi kayu bagi industri pengolahan kayu

dalam negeri telah mengeruk sumber daya

hutan kita tanpa memperhatikan daya dukung

hutan lestari, bahkan menciptakan

pemborosan bahan baku kayu, tetapi tidak

pula memberikan kontribusi finansial yang

proporsional jika dibandingkan dengankerusakan hutan yang terjadi akibat praktik-

praktik eksploitatif tersebut.

Laporan ini memaparkan kebijakan yang

terkait dengan industri pengolahan kayu sejak

tahun 1967, untuk memperlihatkan evolusi

yang terjadi melalui titik-titik karakteristik

kebijakan yang ditetapkan pemerintah.

Evolusi kebijakan industri pengolahan kayu

sangat terkait dengan tujuan kebijakan

pemerintah di satu sisi untuk meningkatkan

laju pembangunan, dan di sisi lain untuk

mempertahankan sumber daya hutan melalui

pemanfaatan hutan secara berkelanjutan dan

memperhatikan daya dukung hutan secara

lestari. Kedua tujuan kebijakan tersebut

merupakan suatu dilema terhadap nasib masa

depan hutan kita, dan juga tidak dapat

dipungkiri untuk memperhatikan nasib masadepan industri pengolahan kayu dalam negeri.

11..22.. TTUUJJUUAANN

Laporan ini bertujuan untuk memaparkan

evolusi kebijakan industri pengolahan kayu

sejak tahun 1967 hingga tahun 2004, yang

terkait dengan kewenangan perizinan industri,

fasilitas dan kemudahan bagi industri

pengolahan kayu, ketersediaan bahan baku

industri, serta pembinaan terhadap industri

pengolahan kayu.

11..33.. MMEETTOODDOOLLOOGGII

Laporan ini memaparkan evolusi kebijakan

yang terkait dengan industri pengolahan kayu

sejak tahun 1967 (masa Presiden Soeharto)

hingga berakhirnya masa pemerintahan

Megawati Soekarnoputri pada tahun 2004.

Sebagai tahap awal, dilakukanpengembangan matriks peraturan dan

ketentuan yang berlaku (Undang-undang,

Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden,

dan Keputusan Menteri), yang dijadikan dasar

pemaparan evolusi kebijakan yang terjadi.


7/30

2

11..44.. CCAAKKUUPPAANN PPEEMMBBAAHHAASSAANN

Laporan ini difokuskan pada tiga cakupan

pembahasan. Pertama, membahas titik-titik

karakteristik yang memperlihatkan evolusi

perizinan industri pengolahan kayu.

Pembahasan di sini difokuskan pada peran

sektor industri pengolahan kayu pada masing-

masing periode evolusi. Kedua, membahas

evolusi kewenangan perizinan industri

pengolahan kayu, yakni dari sistem

sentralistik pada masa Orde Baru, menuju

desentralisasi pada era otonomi daerah,

hingga kewenangan yang proporsional antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Ketiga, membahas evolusi kebijakan yang

menyangkut pembinaan industri pengolahan

kayu. Bagian ini akan membahas tiga aspek,

yakni aspek penertiban tata usaha kayu,

aspek pemenuhan kebutuhan bahan baku

industri, dan aspek evaluasi kinerja industri

pengolahan kayu. Rangkaian pembahasan

tersebut diakhiri dengan kesimpulan terhadap

pemaparan evolusi kebijakan industri

pengolahan kayu, serta rekomendasi teknis

terkait bagi kebijakan industri pengolahan

kayu di masa akan datang.


8/30

3

IIII.. EEVVOOLLUUSSII PPEERRIIZZIINNAANN

IINNDDUUSSTTRRII PPEENNGGOOLLAAHHAANN KKAA Y YUU

22..11.. IINNDDUUSSTTRRII PPEENNGGOOLLAAHHAANN KKAA Y YUU

SSEEBBAAGGAAII MMEESSIINN PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN

EEKKOONNOOMMII

Industri pengolahan kayu sebagai sektor hilir

kehutanan dimulai ketika Soeharto berkuasa,

yang diatur melalui UU No. 5 Tahun 1967

tentang Pokok-pokok Ketentuan Kehutanan.

UU tersebut secara eksplisit mengarahkan

pemanfaatan hutan secara intensif dalamrangka pembangunan ekonomi nasional.

Dalam pertimbangan dikeluarkannya UU No.

5 Tahun 1967, disebutkan bahwa

pemanfaatan hutan secara intensif tersebut

untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat, antara lain: (a) bertambahnya

kebutuhan penduduk akan peralatan rumah

tangga berbahan dasar kayu, (b) makin

majunya ekspor hasil hutan serta makin

banyaknya permintaan dari luar negeri, (c)

makin majunya industri plywood (untuk

keperluan dalam negeri dan ekspor), pulp

(untuk bahan baku industri dalam negeri dan

bahan setengah jadi untuk diekspor), dan

industri rayon (untuk bahan sandang).

Dengan pertimbangan demikian, UU No. 5

Tahun 1967 serta peraturan pelaksananya

mengatur secara legal pemanfaatan hutan

yang berorientasi pada peningkatan

pembangunan ekonomi. Atau singkatnya,

orientasi pemanfaatan kayu secara intensif

sebagai pendukung utama pembangunanindustri pengolahan kayu menjadi karakteristik

penting selama Orde Baru (Greenomics

Indonesia, 2004).

‘Arahan eksploitatif’ dari UU No. 5 Tahun

1967 menunjukkan industri pengolahan kayu

mendapat perhatian khusus karena

merupakan instrumen peningkatan ekonomi

Orde Baru. Pemegang HPH diwajibkan untuk

mendirikan industri pengolahan kayu, yang

secara tegas diatur dalam PP No. 21 Tahun

1970 tentang Hak Pengusahaan Hutan dan

Hak Pemungutan Hasil Hutan dan beberapa

ketentuan pelaksanaannya. Bahkan, PP No.

21 Tahun 1970 menyebutkan bahwa izin HPH

dapat dicabut jika pemegang HPH tidak

mendirikan Industri Pengolahan Hasil Hutan,yang juga diatur lebih lanjut dalam Kepmenhut

sebagai peraturan pelaksana PP No. 21

Tahun 1970.

Perhatian khusus terhadap industri

pengolahan kayu juga dapat dilihat pada

ketentuan yang mengatur bahwa

perpanjangan izin HPH hanya dapat diberikan

kepada pemegang HPH yang memiliki industri

pengolahan kayu dan atau memiliki

keterkaitan melalui saham dengan industri

kayu. Alasan ketentuan tersebut setidaknyadapat dilihat dalam pertimbangan Kepmenhut

No. 027/Kpts-II/1988, yakni kelanjutan HPH

sangat penting artinya bagi peningkatan

ekspor non migas dan pembangunan nasional

serta diperlukan untuk memenuhi kebutuhan

bahan baku industri perkayuan dalam negeri.

Kepmenhut ini dicabut dengan Kepmenhut

No. 245/Kpts-II/1989 yang mengatur bahwa

HPH yang telah berakhir masa berlakunya

dapat diperpanjang apabila memenuhipersyaratan perpanjangan HPH dan tidak

bertentangan dengan kepentingan umum.

Kepmenhut tersebut mengatur ketentuan

bahwa perpanjangan HPH diberikan kepada

pemegang HPH yang memiliki industri

pengolahan kayu dan atau mempunyai

keterkaitan melalui saham dengan industri

kayu. Sehingga, jelas di sini bahwa


9/30

4

keberadaan industri pengolahan kayu sangat

menentukan keberlanjutan kegiatan usaha

pemanfaatan hutan alam, mengingat industri

pengolahan kayu merupakan barometer

penunjang keberhasilan sektor kehutanan

pada masa Orde Baru.

Keterkaitan antara pemegang HPH dan

pemegang izin industri pengolahan kayu

berpotensi menimbulkan kerugian negara

melalui manipulasi pelaporan realisasi

penerimaan kayu hasil tebangan. Keppres

mengenai Dana Reboisai (DR) dan Iuran Hasil

Hutan (IHH) mengatur bahwa DR dan IHH

dipungut melalui pengusaha izin industri

pengolahan kayu. Artinya, DR dan IHH baru

dipungut setelah kayu hasil tebangan diterima

di lokasi industri pengolahan kayu, bukan padasaat kayu ditebang di areal konsesi HPH.

Guna menghindari potensi kerugian tersebut,

pemerintah mengatur bentuk pemilikan dan

keterkaitan HPH dengan Industri Pengolahan

Kayu Hulu (IPKH) yang mewajibkan dibuatnya

Surat Pernyataan Bersama Tanggung Jawab

Renteng, menyangkut kewajiban pembayaran

iuran kehutanan dan kewajiban finansial

lainnya. Surat pernyataan tersebut memuat:

• Jika perusahaan pemegang izin IPKH

tidak menyetor Iuran Kehutanan yang

dipungut dari pemegang HPH, maka

kedua perusahaan secara bersama-sama

sanggup menerima sanksi menurut

ketentuan yang berlaku

• Jika perusahaan pemegang izin IPKH

melakukan pelanggaran atas ketentuan

PP No. 28 Tahun 1985 tentang

Perlindungan Hutan, maka kedua

perusahaan, baik sendiri-sendiri maupun

bersama-sama sanggup menerima sanksi

menurut ketentuan yang berlaku• Jika kedua perusahaan tidak membuat

Surat Pernyataan Bersama Tanggung

Jawab Renteng, maka semua kewajiban

pembayaran dan penyetoran Iuran

Kehutanan terhadap kayu bulat dan/atau

bahan baku serpih yang dikirim oleh

pemegang HPH kepada pemegang izin

IPKH, menjadi tanggung jawab pemegang

izin HPH untuk melunasinya.

Sistem ekonomi konglomerasi dalam kegiatan

usaha pemanfaatan hutan tidak dapat

dihindarkan dengan adanya kewajiban

pemegang izin HPH untuk juga memiliki izin

industri pengolahan kayu. Meskipun

diarahkan untuk menjamin ketersediaan

pasokan bahan baku industri sehingga

mampu mengekspor produk bernilai tambah

(value added), kewajiban tersebut telah

menciptakan konsentrasi eksesif pada aspek

pemenuhan bahan baku kayu secara

maksimal tanpa memperhatikan tingkat

optimalitas produksi hutan alam (GreenomicsIndonesia, 2004).

Setelah munculnya inisiasi pembangunan

hutan tanaman industri (HTI) pada tahun 1986

melalui Kepmenhut No. 320/Kpts-II/1986,

pemerintah mengatur ketentuan mengenai

pemberian Izin Pemanfaatan Kayu (IPK). IPK

diberikan untuk melakukan penyiapan lahan

HTI (land clearing).

Dengan pertimbangan pengaturan kembali

ketentuan dan tata cara pemanfaatan kayu

dari areal hutan yang ditetapkan untuk

keperluan non kehutanan dan HTI dalam

rangka deregulasi dan debirokratisasi di

bidang kehutanan, serta terkait dengan

prioritas pemerintah terhadap industri

pengolahan kayu, pemerintah juga

mewajibkan pemegang IPK untuk memiliki

keterkaitan dengan industri. Hal ini diatur

dalam Kepmenhut No. 495/Kpts-II/1989, yang

menyebutkan bahwa IPK hanya dapat

diberikan jika ada bukti keterkaitan sebagaipemasok kayu bulat kepada industri

pengolahan kayu. Artinya, pemanfaatan kayu

oleh pemegang IPK juga diarahkan untuk

mensuplai kebutuhan bahan baku industri

pengolahan kayu domestik.


10/30

5

22..22.. RRAASSIIOONNAALLIISSAASSII PPEERRIIZZIINNAANN IINNDDUUSSTTRRII

PPEENNGGOOLLAAHHAANN KKAA Y YUU

Setelah lengsernya rezim Orde Baru pada Mei

1998, seluruh ketentuan tentang pemilikan

dan keterkaitan HPH dengan industri

pengolahan kayu yang berlaku selama Orde

Baru dihapuskan, terhitung per 9 September

1998. Alasan yang melatarbelakangi

penghapusan ketentuan tersebut adalah

adanya perkembangan kebijakan

pembangunan nasional serta adanya LOI

antara RI-IMF yang disepakati pada akhir Juli

1998 untuk memisahkan keterkaitan antara

HPH dan industri pengolahan kayu.

Sebelumnya, Menteri Kehutanan telah

mengeluarkan Kepmenhut No. 620/Kpts-

II/1998 yang mencabut ketentuan pemilikandan keterkaitan HPH dengan IPKH.

Lengsernya Soeharto mendorong

dilakukannya pembaharuan kebijakan izin

konsesi dengan mengeluarkan PP No. 6

Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan

Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan

Produksi untuk menggantikan PP No. 21

Tahun 1970. PP ini secara tegas mencabut

dan menyatakan tidak berlaku lagi segala

ketentuan dan kewajiban keterkaitan HPH

dengan IPKH seperti yang tertuang dalam PP

No. 21 Tahun 1970. Artinya, pemegang HPH

tidak lagi diwajibkan mendirikan unit industri

pengolahan kayu.

Tujuan dari kebijakan mencabut kewajiban

tersebut adalah untuk mengurangi sistem

konglomerasi di sektor usaha kayu. Sehingga,

karakteristik yang muncul di sini adalah

dimulainya tahap peletakan ‘awal pembaruan’

anti ekonomi monopolistik dalam

pengusahaan hutan. Namun, PP No. 6 Tahun1999 terbit sebelum UU No. 41 Tahun 1999

diterbitkan, sehingga masih membawa

amanat UU No. 5 Tahun 1967 yang

menjadikan industri pengolahan kayu sebagai

penopang perekonomian.

Orientasi UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan terhadap pemanfaatan sumber

daya hutan sangat berbeda dengan UU No. 5

Tahun 1967 yang berorientasi pada

pemanfaatan hutan secara ekstraktif. Terkait

dengan kegiatan industri pengolahan kayu,

UU No. 5 Tahun 1967 mengamanatkan

berbagai fasilitas dan kemudahan guna

menjadikan sektor industri hilir kehutanan

sebagai sumber devisa negara, sedangkan

UU No. 41 Tahun 1999 telah menyebutkan

ketentuan bahwa pengolahan hasil hutan

tidak boleh melebihi daya dukung hutan

secara lestari. Artinya, UU No. 41 Tahun 1999

telah mempertimbangkan faktor menurunnya

produktivitas sumber daya hutan saat ini.

Setelah diterbitkannya UU No. 41 Tahun 1999tersebut, dan sebagai peraturan pelaksana

UU Otonomi Daerah, Keppres No. 96 Tahun

2000 dikeluarkan. Aspek penurunan

produktivitas hutan alam sebagai pemasok

bahan baku industri dituangkan dalam upaya

pembenahan industri pengolahan kayu

melalui Keppres tersebut, yang mengatur

bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha

yang terbuka dengan persyaratan tertentu

bagi penanaman modal. Pertimbangan

dikeluarkannya Keppres tersebut adalah

dalam rangka untuk menghadapi

perkembangan ekonomi global dan untuk

lebih meningkatkan arus penanaman modal di

Indonesia serta untuk mewujudkan struktur

perekonomian nasional yang kokoh.

Khusus untuk industri pengolahan kayu,

Keppres tersebut antara lain mensyaratkan

bahwa izin baru bagi industri kayu gergajian di

luar Propinsi Papua hanya akan diberikan jika

menggunakan bahan baku kayu bulat yang

berasal dari non hutan alam (lihat Tabel 1). Artinya, ketentuan dalam Keppres tersebut

telah sejalan dengan amanat UU No. 41

Tahun 1999 bahwa pengolahan hasil hutan

tidak melebihi daya dukung hutan secara

lestari.


11/30

6

Tabel 1. Industri Pengolahan Kayu yang Terbuka bagi Penanaman Modal

JENIS INDUSTRI PERSYARATAN

Industri Kayu Lapis dan Rotary Veneer Hanya untuk Propinsi Papua

Industri Kayu Gergajian • Hanya untuk Propinsi Papua

• Di luar Propinsi Papua hanya menggunakan bahan baku kayu

bulat non hutan alam (berasal dari HTI dan hutan rakyat)

Sumber: Keppres No. 96 Tahun 2000

Rasionalisasi perizinan industri pengolahan

kayu semakin ketat dilakukan sejak

dikeluarkannya PP No. 34 Tahun 2002

sebagai pelaksana UU No. 41 Tahun 1999.

PP tersebut merupakan titik evolusi penting

dalam mengurus industri pengolahan kayu--

menggunakan istilah industri primer hasil

hutan kayu (IPHHK). Industri primer hasil

hutan kayu adalah jenis industri yang

langsung mengolah hasil hutan kayu, yangbertujuan untuk meningkatkan nilai tambah

hasil hutan dan penggunaan bahan baku

secara efisien yang meminimalkan limbah dan

menghasilkan produk bernilai tinggi. PP No.

34 Tahun 2002 tersebut juga mengatur bahwa

kapasitas izin industri primer hasil hutan kayu

tidak boleh melebihi daya dukung hutan

secara lestari.

22..33.. PPEENNUURRUUNNAANN KKAAPPAASSIITTAASS IIZZIINN


Arahan untuk menjadikan industri pengolahan

kayu sebagai instrumen penghasil devisa

negara secara tidak langsung telah

mengeliminir arahan untuk memperhatikan

daya dukung hutan lestari, di samping

lemahnya pengaturan kapasitas izin industri

pengolahan kayu. Dalam praktiknya,

maraknya izin-izin industri pengolahan kayu

tidak lagi bisa dikendalikan, mengingat izin-

izin tersebut dapat pula diterbitkan olehdaerah. Belum lagi kesulitan untuk

mengendalikan sumber bahan baku legal

yang digunakan oleh industri pengolahan

kayu.

Fakta menunjukkan banyaknya industri-

industri baru yang memperoleh izin dari

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)

yang dikeluarkan atas nama Menteri

Perindustrian dan Perdagangan (Greenomics

Indonesia, 2004), di samping industri-industri

pengolahan kayu skala kecil di daerah. Salah

satu langkah penertiban yang dilakukan

pemerintah adalah mewajibkan seluruh

industri primer hasil hutan kayu yang telah

memiliki izin untuk melakukan daftar ulang izin

industri. Hingga Oktober 2004, pemerintah

belum menerbitkan izin baru industri primerhasil hutan kayu, mengingat proses

pendaftaran ulang tersebut belum selesai.

Di samping melakukan penertiban terhadap

izin-izin industri yang sudah ada, faktor

menurunnya pasokan bahan baku industri

pengolahan kayu juga mendorong pemerintah

mengambil kebijakan untuk menurunkan

kapasitas izin industri pengolahan kayu.

Mekanisme penurunan kapasitas izin industri

pengolahan kayu tersebut dilakukan melalui

penilaian pada saat pengajuan permohonanizin industri pengolahan kayu dan penilaian

atas kinerja industri pengolahan kayu yang

sudah mendapatkan izin usaha industri.

Pengaturan penurunan kapasitas izin industri

dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kriteria pemenuhan bahan baku, kriteria

kapasitas terpasang dan kapasitas izin, dan

kriteria efisiensi penggunaan bahan baku.

Pengaturan penurunan kapasitas izin industri

merupakan bentuk pengaturan terhadap

industri primer hasil hutan kayu yang terkait

dengan kebijakan penurunan secara bertahap

jatah produksi hasil hutan kayu secara

nasional yang berasal dari hutan alam

produksi serta kebijakan restrukturisasi

industri primer hasil hutan. Bentuk kebijakan

tersebut dinilai cukup adil sebagai upaya


12/30

7

mendorong pengelolaan industri primer hasil

hutan kayu yang lebih profesional.

Sebagai tindak lanjut dari PP No. 34 Tahun

2002, Menteri Kehutanan mengeluarkan

Kepmenhut No. 300/Kpts-II/2003 tentang

Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer

Hasil Hutan Kayu. Arahan kebijakan

Kepmenhut tersebut yakni untuk

mengidentifikasi jumlah, sebaran, kapasitas

izin dan kapasitas terpasang, perizinan,

kondisi operasi, dan aset dari seluruh IPHHK

yang diterbitkan izinnya dalam rangka

restrukturisasi industri kehutanan.

Pendaftaran ulang industri pengolahan kayu

dan hasil penilaian kinerja industri tersebut

dapat juga menjadi dasar pertimbangan

dilakukannya penurunan kapasitas izin

industri pengolahan kayu dari kapasiitas izin

sebelumnya. Kinerja buruk pengelolaan

industri pengolahan kayu juga menjadi

pertimbangan penurunan kapasitas izin

industri pengolahan.


13/30

8

IIIIII.. EEVVOOLLUUSSII KKEEWWEENNAANNGGAANN PPEERRIIZZIINNAANN


33..11.. KKEEWWEENNAANNGGAANN SSEENNTTRRAALLIISSTTIIKK

Pada masa Orde Baru, kewenangan perizinan

industri pengolahan kayu dikuasai oleh

pemerintah pusat (sentralistik), di bawah

kewenangan Departemen Perindustrian dan

Perdagangan. Upaya mempercepat

tumbuhnya industri pengolahan kayu juga

didukung dengan kemudahan birokrasi.Wujud sentralistik tersebut ditegaskan dalam

PP No. 17 Tahun 1986 yang menyebutkan

bahwa kewenangan pengaturan, pembinaan,

dan pengembangan industri berada di tangan

Presiden yang pelaksanaannya diserahkan

kepada Menteri Perindustrian (pada tahun

1986 masih ada pemisahan antara

Departemen Perindustrian dan Departemen

Perdagangan)), serta tanggung jawab

menteri-menteri lain sesuai dengan

bidangnya. Namun, PP tersebut tidak secara

khusus mengatur kewenangan yang terkaitdengan industri pengolahan kayu.

PP No. 17 Tahun 1986 ditindaklanjuti dengan

PP No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha

Industri, yang mengatur ketentuan bahwa Izin

Usaha Industri merupakan kewenangan

Menteri Perindustrian. Bentuk perizinan

industri yang menjadi kewenangan

Departemen Perindustrian tersebut terdiri dari

Izin Tetap dan Izin Perluasan. Kewenangan

Departemen Perindustrian tidak hanyamencakup kewenangan perizinan, namun

juga diperluas dalam bentuk kewenangan

pembinaan terhadap iklim usaha, sarana,

usaha dan produksi dari industri pengolahan

kayu. Selain pembinaan juga dilakukan

pengawasan terhadap perusahaan industri

yang telah mendapatkan Izin Usaha Industri.

Pada tahun 1997, Menteri Perindustrian dan

Perdagangan melimpahkan kewenangan

perizinan di bidang industri dan perdagangan

kepada Dirjen Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan, dengan pertimbangan untuk

kelancaran proses perizinan bidang industri

dan perdagangan. Pelimpahan kewenangan

tersebut dituangkan dalam Kepmenperindag

No. 255/MPP/Kep/7/1997. Menteri Kehutanan juga melimpahkan kewenangan dalam hal

pelaksanaan kepemilikan dan keterkaitan

HPH dengan industri pengolahan kayu

kepada Dirjen Pengusahaan Hutan, dengan

pertimbangan untuk efisiensi dan

mempercepat pelayanan (Greenomics

Indonesia, 2004). Meskipun fakta

membuktikan bahwa industri pengolahan kayu

belum juga mampu memberikan kontribusi

yang proporsional terhadap penerimaan

negara, jika dibandingkan dengan kerusakan

hutan yang ditimbulkan.

Bentuk kewenangan yang diberikan kepada

Direktur Jenderal Industri Hasil Pertanian dan

Kehutanan meliputi kewenangan dalam

pemberian izin, kewenangan menolak

permohonan, pemberian peringatan,

pembekuan dan pencabutan izin industri.

Sentralisasi perizinan industri pengolahan

kayu sangat membatasi kewenangan daerah

bahkan peran yang diberikan sangat kurang

memadai.

33..22.. DDEESSEENNTTRRAALLIISSAASSII KKEEWWEENNAANNGGAANN

Lengsernya rezim Orde Baru melahirkan era

otonomi daerah, yang juga berdampak pada

dimulainya proses desentralisasi kewenangan

terkait dengan perizinan industri pengolahan


14/30

9

kayu. Pelimpahan sebagian urusan dan

kewenangan pusat kepada daerah yang diatur

melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No.

25 Tahun 1999 juga mencakup kewenangan

perizinan industri pengolahan kayu. Pada

Oktober 1999, Menteri Perindustrian dan

Perdagangan menetapkan pelimpahan

kewenangan pemberian izin bidang industri

dan perdagangan kepada Kabupaten/Kota

dan Propinsi. Kewenangan tersebut

mencakup kewenangan untuk memberikan

peringatan, pembekuan, dan pencabutan izin.

Pembagian wewenang perizinan industri

tersebut hanya berdasarkan nilai investasi

perusahaan industri yang bersangkutan,

tanpa memperhatikan volume atau kapasitas

produksi industri itu sendiri.

Pemberian izin usaha industri pengolahan

kayu dapat diberikan kepada perorangan,

perusahaan, persekutuan atau badan hukum

yang berkedudukan di Indonesia. Pelimpahan

kewenangan pemberian perizinan industri

pengolahan kayu tersebut mencakup Industri

Penggergajian kayu, Industri Pengawet Kayu,

Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis

Laminasi termasuk Decorative Plywood,

Industri Panel Kayu Lainnya, Industri Veneer

dan Industri Moulding dan Komponen Bahan

Bangunan. Dengan adanya pelimpahan

kewenangan perizinan industri pengolahan

kayu kepada pemerintah daerah, maka

pemerintah pusat berperan dalam bidang

pembinaan industri. Kewenangan pembinaan

berada pada Direktrur Jenderal Industri Kimia,

Agro dan hasil Hutan untuk perusahaan

industri dengan nilai investasi di atas Rp 1

milyar. Sedangkan untuk perusahaan industri

dengan nilai investasi sampai dengan Rp 1

milyar, kewenangan pembinaannya beradapada Direktur Jenderal Industri Kecil dan

Dagang Kecil.

Tabel 2. Kewenangan Perizinan Industri Pengolahan Kayu

KEWENANGAN IZIN YANG DIBERIKAN NILAI INVESTASI

PERUSAHAAN INDUSTRI

TDI (Tanda Daftar Industri) Sampai dengan Rp 200 jutaKakandepperindag Kabupaten/Kota

IUI (Izin Usaha Industri) Di atas Rp 200 juta s.d. Rp 1 milyar

Kakanwil Depperindag Propinsi IUI (Izin Usaha Industri) Di atas Rp 1 milyarKeterangan:

• Kewenangan perizinan tersebut mencakup izin Industri Penggergajian Kayu, Industri Pengawet Kayu,

Industri Kayu Lapis, Industri Kayu Lapis Laminasi, termasuk Decorative Plywood , Industri Panel Kayu

lainnya, Industri Veneer , dan Industri Moulding dan Komponen Bahan Bangunan Lainnya).

• Besarnya nilai investasi perusahaan industri tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

Sumber: Kepmenperindag No. 590/MPP/Kep/10/1999


15/30

10

33..33.. KKEEWWEENNAANNGGAANN IINNDDUUSSTTRRII PPRRIIMMEERR HHAASSIILL

HHUUTTAANN KKAA Y YUU

Pelimpahan kewenangan perizinan industri

pengolahan kayu dari pemerintah pusat

kepada pemerintah daerah masih belum

memperhatikan aspek kelestarian sumber

daya hutan. Sehingga, perizinan yang

dikeluarkan oleh pemerintah daerah menjadi

tidak terkendali, tanpa memperhatikan daya

dukung hutan lestari, dan hanya berorientasi

kepada pemanfaatakan industri pengolahan

kayu sebagai barometer peningkatan

perekonomian daerah. Artinya, orientasi

eksploitatif yang dulu terjadi ketika perizinan

industri pengolahan kayu merupakan

kewenangan pemerintah pusat, kembali

terulang ketika kewenangan tersebut beradapada pemerintah daerah.

Evolusi penting yang terkait dengan

kewenangan perizinan industri pengolahan

kayu yakni sejak diterbitkannya PP No. 34

Tahun 2002 sebagai peraturan pelaksana UU

No. 41 Tahun 1999. PP tersebut memberi

kewenangan kepada Menteri Kehutanan dalam

hal pengaturan, pembinaan, dan

pengembangan industri primer hasil hutan--

yang sebelumnya merupakan kewenangan

Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Industri primer hasil hutan kayu adalah industri

hulu hasil hutan kayu, yang mengolah kayu

bulat dan atau kayu bahan baku serpih

menjadi barang setengah jadi atau barang jadi.

PP tersebut mengatur ketentuan bahwa

perizinan industri primer hasil hutan kayu

merupakan kewenangan Menteri Kehutanan,

yang meliputi industri: (a) pengolahan kayu

bulat menjadi kayu gergajian dan (b)

pengolahan kayu bulat menjadi serpih kayu

(chip wood), veneer, kayu lapis (plywood),

Laminating Veneer Lumber (LVL). Sedangkan

pengaturan, pembinaan, dan pengembangan

jenis-jenis industri hasil hutan lainnya masih

menjadi kewenangan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan.

Karakteristik menarik di sini adalah adanya

pelimpahan kewenangan dari Menteri

Kehutanan kepada Gubernur. Permohonan

izin industri primer hasil hutan kayu dengan

kapasitas produksi di atas 6.000 m³ per tahun

diajukan kepada Menteri Kehutanan dengan

tembusan kepada Menteri Perindustrian dan

Perdagangan dan Gubernur. Sedangkanpermohonan izin industri primer hasil hutan

kayu dengan kapasitas produksi sampai

dengan 6.000 m³ per tahun diajukan kepada

Gubernur dengan tembusan kepada Menteri

Kehutanan dan Bupati/Walikota.

Kepmenhut No. 125/Kpts-II/2003 sebagai

peraturan pelaksana PP No. 34 Tahun 2002

mengatur ketentuan bahwa kewenangan

Gubernur tersebut hanya dapat berlaku sah

jika seizin Menteri Kehutanan, khusus yang

terkait dengan ketersediaan bahan baku.

Namun, Menteri Kehutanan juga harus

memperhatikan rekomendasi Gubernur dan

Bupati/Walikota serta hasil penilaian Dirjen

Bina Produksi Kehutanan. Artinya, ketentuan

ini menunjukkan perlunya inisiasi koordinasi

tiga pihak antara Menteri Kehutanan,

Gubernur, dan Bupati/Walikota.

Tabel 3. Perizinan Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan PP No. 34 Tahun 2002

JENIS IZIN KAPASITAS PRODUKSI (M3

) PEMBERI IZINs. d. 2.000 GubernurIzin prinsip industri penggergajian kayu

2.000 - 6.000 Gubernur

s. d. 6.000 GubernurIzin prinsip industri veneer, plywood, Laminated

Lumber Veneer (LVL), dan Serpihan Kayu (chip

wood)

> 6.000 Menteri Kehutanan

s. d. 6.000 Gubernur

> 6.000 Menteri Kehutanan

Izin usaha industri penggergajian kayu, veneer,

plywood , Laminated Lumber Veneer (LVL), dan

Serpihan Kayu (chip wood) > 6.000 Menteri Kehutanan


16/30

11

Izin Usaha Industri dan izin perluasan Industri

Primer Hasil Hutan Kayu dapat diberikan

kepada perorangan, koperasi, BUMN, BUMD,

dan BUMS. Sementara Izin Usaha Industri

Penggergajian Kayu dengan kapasitas

produksi sampai dengan 2.000 m³ per tahun

hanya dapat diberikan kepada perorangan

dan koperasi. Industri penggergajian kayu

dengan kapasitas produksi sampai dengan

2.000 m3 per tahun hanya diperuntukkan bagi

pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Masa

berlakunya izin industri primer hasil hutan

kayu tidak dibatasi. Artinya, izin tersebut

berlaku selama industri yang bersangkutan

beroperasi. Meskipun masa berlakunya izin

industri primer hasil hutan kayu tidak diatur,

namun PP No. 34 Tahun 2002 telah mengatur

ketentuan bahwa evaluasi terhadap industri

primer hasil hutan kayu dilakukan paling

kurang 3 tahun sekali. Sehingga, karakteristik

evolusi di sini adalah dilakukannya evaluasi

terhadap industri primer hasil hutan kayu.


17/30

12

IIVV.. PPEEMMBBIINNAAAANN IINNDDUUSSTTRRII PPEENNGGOOLLAAHHAANN KKAA Y YUU

44..11.. PPEENNEERRTTIIBBAANN TTAATTAA UUSSAAHHAA KKAA Y YUU

44..11..11.. TTAATTAA UUSSAAHHAA KKAA Y YUU OOLLAAHHAANN

Dalam rangka lebih meningkatkan dan

mengamankan penerimaan negara,

pemerintah mengeluarkan kebijakan

peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui

instrumen tata usaha kayu. Pada tahun 1990,

sebagai tindak lanjut ketentuan-ketentuan

tentang DR dan IHH, Menteri Kehutanan

menerbitkan Kepmenhut No. 402/Kpts-IV/1990 tentang Tata Usaha Kayu untuk mulai

melakukan penertiban tata usaha kayu.

Kepmenhut tersebut mengatur bahwa:

• Pengusaha Industri Pengolahan Kayu

Hulu (IPKH) setiap menerima kayu bulat

dan atau bahan baku serpih wajib

melaporkan kepada instansi kehutanan

daerah setempat untuk dilakukan

pemeriksaan dan pengetokan atau

penandaan atas kayu bulat dan atau

bahan baku serpih yang diterima di

Tempat Penimbunan Kayu (TPK) industri

yang bersangkutan dan dibuatkan berita

acara pemeriksaan.

• Pejabat instansi kehutanan daerah

setempat setiap bulannya membuat

Rekapitulasi Pemeriksaan Kayu Bulat

(RPKB) berdasarkan BAP.

• Pengusaha IPKH setiap bulan juga wajib

membuat Laporan Mutasi Kayu (LMK)yang memuat laporan perolehan,

penggunaan dan persediaan kayu bulat

dan atau bahan baku serpih serta laporan

produksi, penjualan, pemakaian sendiri,

dan persediaan kayu olahan.

• Setiap kayu olahan yang diangkut dari

IPKH wajib disertai dokumen SAKO (Surat

Angkutan Kayu Olahan) yang dibuat oleh

petugas perusahaan yang ditunjuk oleh

pimpinan perusahaan (self-assessment).

Ketentuan dalam Kepmenhut No. 402/Kpts-

IV/1990 tersebut diperbaharui melalui

Kepmenhut No. 525/Kpts-II/1991 yang

menambahkan aturan bahwa setiap kayu

olahan yang diangkut baik dari IPKH ataupun

selain dari IPKH, wajib disertai dokumenSAKO yang dibuat oleh petugas perusahaan

yang ditunjuk oleh pimpinan perusahaan yang

bersangkutan (masih tetap menerapkan

mekanisme self-assessment). Diatur pula

ketentuan bahwa dokumen SAKO hanya

diberikan atas kayu olahan yang diproduksi

dari kayu bulat yang berasal dari penebangan

yang sah.

Namun, pengusaha industri diberi keleluasaan

untuk dapat mengeluarkan sendiri dokumen

SAKO tersebut. Sehingga, sah atau tidaknya

kayu yang ditebang tidak dapat dijamin

keakuratannya.1 Dalam konteks mengurangi

birokrasi dan efisiensi waktu dan biaya,

mekanisme self-assessment tersebut bernilai

positif, namun menjadi kontraproduktif jika

dalam kenyataannya ketentuan-ketentuan

tersebut justru hanya membuka kesempatan

1 Sebenarnya ketentuan bahwa industri pengolahan

kayu juga harus terlibat dalam usaha perlindunganhutan telah diatur dalam PP No. 28 Tahun 1985tentang Perlindungan Hutan. Artinya, pengusahaindustri pengolahan kayu juga diwajibkan untukbertanggung jawab terhadap perlindungan hutan.Namun, sanksi yang ditetapkan dalam PP tersebutmenjadi ‘lemah’ dengan adanya hak pengusahaindustri pengolahan kayu untuk menerbitkan sendiridokumen angkutan legal melalui mekanisme self-assessment .


18/30

13

bagi pengusaha IPKH untuk memanipulasi

dokumen SAKO.

Selama kurun waktu enam tahun mekanisme

self-assessment tersebut diterapkan, fakta di

lapangan menunjukkan sebagian besar IPKH

yang tidak didukung atau terkait dengan HPH

telah menyalahgunakan kepercayaan

pemerintah dengan melakukan manipulasi

penerbitan SAKO secara self-assesment .

Sehingga, pada tahun 1996 Menteri

Kehutanan menerbitkan Kepmenhut No.

590/Kpts-II/1996 yang mengatur ketentuan

mengenai penerbitan dokumen SAKO secara

official assessment untuk IPKH yang tidak

didukung HPH.

Berdasarkan ketentuan tersebut, seluruhpenerbitan dokumen SAKO untuk IPKH yang

tidak didukung HPH dilakukan secara official

assessment oleh Pejabat Kehutanan yang

ditunjuk oleh Kakanwil Kehutanan Propinsi.

Pemegang izin IPKH juga diwajibkan

melampirkan DKO (Daftar Kayu Olahan)

untuk dapat diperiksa dan disahkan. Sebagai

tindak lanjut dari Kepmenhut tersebut, Dirjen

Pengusahaan Hutan menetapkan nama-nama

perusahaan IPKH yang tidak didukung/terkait

dengan HPH.

Kebijakan tata usaha kayu disempurnakan

lagi melalui Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999

tentang Tata Usaha Hasil Hutan2 , yang

merupakan peraturan pelaksana PP No. 6

Tahun 1999. Kepmenhut tersebut diterbitkan

untuk melakukan penertiban peredaran hasil

hutan, kayu rakyat/hasil hutan yang

dibudidayakan, dan kayu hasil perkebunan.

Secara rinci Kepmenhut tersebut mengatur

ketentuan pelaksanaan tata usaha kayu

olahan dan pelaksanaan tata usaha eksporkayu olahan. Kepmenhut tersebut mengatur

2 Terbitnya Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999 ini

sekaligus mencabut ketentuan dalam Kepmenhut No.402/Kpts-IV/1990 jo Kepmenhut No. 525/Kpts-II/1991

jo Kepmenhut No. 532/Kpts-IV/1995. Artinya,Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999 mencabut ketentuantata usaha kayu rezim Orde Baru, termasukmekanisme self-assessment .

bahwa pemegang izin IPKH diwajibkan

melaporkan dokumen surat angkutan resmi

setiap menerima kayu bulat, bahan baku

serpih dan atau limbah pembalakan dan

mengangkut kayu olahan, berupa Surat

Angkutan Kayu Bulat (SAKB) yang dilampirkan

dengan Daftar Kayu Bulat (DKB), SAKO yang

dilampirkan dengan DKO, dan Laporan Mutasi

Kayu (LMK).

Pada tahun 2000, dalam rangka penertiban

peredaran dan pemasaran hasil hutan melalui

instrumen tata usaha kayu, Surat Keterangan

Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) diberlakukan

sebagai pengganti Surat Angkutan Kayu Bulat

(SAKB) dan Surat Angkutan Kayu Olahan

(SAKO), yang diatur melalui Kepmenhut No.

132/Kpts-II/2000. Kepmenhut ini mengaturketentuan bahwa dokumen angkutan resmi

untuk peredaran dan pemasaran hasil hutan

dari sektor hulu hingga sektor hilir kehutanan

dilakukan oleh petugas kehutanan yang

ditunjuk, bukan lagi melalui mekanisme self-

assessment .

Sebagai peraturan pelaksana PP No. 34

Tahun 2002, Kepmenhut No. 126/Kpts-II/2003

tentang Penatausahaan Hasil Hutan

diterbitkan untuk memberikan pedoman

kepada semua pihak yang melakukan usaha

di bidang kehutanan sehingga penatausahaan

hasil hutan berjalan dengan tertib dan lancar,

dan agar kelestarian hutan, pendapatan

negara, dan pemanfaatan hasil hutan secara

optimal dapat tercapai. Obyek penatausahaan

hasil hutan terdiri dari semua jenis hasil hutan

yang berasal dari hutan negara, hutan

hak/rakyat, hasil olahan dari industri primer

hasil hutan dan industri pengolahan kayu

lanjutan (wood working), serta hasil hutan

lelang.

44..11..22.. TTAATTAA UUSSAAHHAA EEKKSSPPOORR KKAA Y YUU OOLLAAHHAANN

Dalam kaitannya dengan ketentuan

pelaksanaan tata usaha ekspor kayu olahan,

Kepmenhut No. 316/Kpts-II/1999 mengatur


19/30

14

bahwa eksportir produsen maupun non

produsen kayu olahan dapat melakukan

ekspor kayu olahan, dengan syarat harus

melaporkan jumlah rencana dan realisasi

ekspor kayu olahan per tahunnya. Artinya,

pemerintah membuka kesempatan yang sama

bagi eksportir produsen ataupun bukan untuk

melakukan ekpor kayu olahan, meskipun

berpotensi mengurangi nilai keuntungan

pengusaha industri.

Pada tahun 2001, pemerintah melarang

ekspor kayu bulat dan atau bahan baku

serpih, yang diatur melalui penerbitan Surat

Keputusan Bersama Menteri Perindustrian

dan Perdagangan dengan Menteri Kehutanan

No. 1132/Kpts-II/2001 dan No.

292/MPP/Kep/10/2001.

Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjamin

ketersediaan suplai bahan baku bagi industri

dalam negeri, sehingga dapat mendorong

upaya peningkatan nilai tambah (value added)

industri pengolahan kayu dalam negeri.

Artinya, melalui kebijakan tersebut diharapkan

Indonesia tidak lagi hanya mengekspor kayu

bulat dan atau bahan baku serpih. Namun,

fakta menunjukkan bahwa ketika bahan baku

industri berlimpah demikian, tidak juga

mampu meningkatkan penerimaan negara.3

Justru, yang terjadi adalah pemborosan

penggunaan bahan baku (lihat kotak ilustrasi

berikut). Bahkan, penebangan liar dan

penyelundupan kayu secara ilegal ke luar

negeri marak terjadi.4

3 Nilai akumulatif penerimaan negara dari sektor hulu

kehutanan (HPH/HTI) selama periode 2000-2003hanya sebesar Rp11,8 triliun atau hanya rata-rata1,47% per tahun terhadap nilai Penerimaan Dalam

Negeri dalam APBN. Artinya, sebesar 98,5%Penerimaan Dalam Negeri sangat didominasi olehsektor-sektor ekonomi lainnya.4 Selama 38 tahun (1966-2003), secara akumulatif

hutan alam Indonesia telah dieksploitasi sumber dayakayunya sekitar 750 juta m

3. Bahkan, selama 23

tahun, hutan alam Indonesia dieksploitasi sebanyakrata-rata lebih dari 25 juta m

3/tahun. Angka tersebut

belum termasuk eksploitasi kayu dari praktik illegallogging yang dilakukan di hutan alam produksi dankawasan hutan lindung.


20/30

15

Sumber: Analisis Greenomics Indonesia (2004)

PP No. 34 Tahun 2002 secara tegas

mengatur bahwa industri primer hasil hutanbertujuan untuk meningkatkan nilai tambah

hasil hutan dan untuk penggunaan bahan

baku secara efisien. Ditegaskan pula bahwa

untuk memenuhi kebutuhan bahan baku

industri primer hasil hutan, harus diperhatikan

kemampuan daya dukung hutan secara

lestari.

Terkait dengan upaya untuk mendukung

kegiatan ekspor, pada Desember 2002

Menteri Kehutanan dan Menteri Perindustriandan Perdagangan mengeluarkan Surat

Keputusan Bersama tentang Pembentukan

Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK).

Pembentukan BRIK tersebut antara lain

sebagai suatu upaya kesepahaman dan aksi

bersama antara pelaku usaha industri

kehutanan dengan instansi terkait untuk

mewujudkan kelestarian hutan, penyediaan

bahan baku industri kehutanan yang

berkelanjutan.

SKB tersebut mengatur bahwa industri primer

hasil hutan kayu yang diizinkan melakukan

ekspor hanya industri yang merupakan

produsen. Untuk melakukan ekspor tersebut,

pemegang izin industri primer hasil hutan

kayu diwajibkan melampirkan Surat

Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH),

bukti eksportir yang terdaftar di Depperindag

berupa Eksportir Terdaftar Produk Industri

Kehutanan (ETPIK), rekomendasi dari BRIK,dan surat-surat kelengkapan ekspor lainnya.

Ketentuan prasyarat yang menarik di sini

adalah disebutkan bahwa dokumen SKSHH

hanya dapat diberikan jika pemegang izin

telah menyusun Rencana Pemenuhan Bahan

Baku Industri (RPBBI). Artinya, penyusunan

RPBBI merupakan syarat pengajuan

permohonan dokumen SKSHH.

Ilustrasi. Pada periode 1966-1980, ”over-supply” produksi kayu hutan alam mencapai 220% per tahun

dengan ekspor kayu bulat hutan alam sebagai andalan. Periode 1981-1990, tingkat ”over-supply” produksi

kayu hutan alam mulai menurun, menjadi rata-rata sebesar 141% per tahun, di mana pada periode 1981-

1984, ekspor log hutan alam masih dilakukan. Periode 1991-2001, hutan alam hanya mampu menyediakan

rata-rata 88% per tahun dari total konsumsi kayu bulat legal industri kayu. Pada periode 1985-1997,larangan ekspor kayu bulat hutan alam diberlakukan—yang kemudian kran ekspor kayu bulat hutan alam

tersebut dibuka lagi pada periode 1998-2001. Periode 2002-2004, kontribusi suplai kayu dari hutan alam

diturunkan secara regulatif oleh pemerintah, yang hanya rata-rata sebesar 20% per tahun terhadap total

konsumsi kayu bulat legal untuk industri kayu. Kebijakan tersebut diikuti oleh larangan ekspor kayu bulat

hutan alam (lihat Grafik).

Tren Kontribusi Produksi Log Hutan Alam terhadap

Total Konsumsi Log Legal Industri Kayu 1996-2004

20

88

141

220

2002-2004

1991-2001

1981-1990

1966-1980

P e r i o d

Persentase (%)


21/30

16

44..22.. PPEEMMEENNUUHHAANN KKEEBBUUTTUUHHAANN BBAAHHAANN BBAAKKUU

IINNDDUUSSTTRRII

Terkait dengan keberlanjutan sumber daya

alam hutan sebagai penghasil kayu bulat

untuk pemenuhan bahan baku IPKH, pada

tahun 1996 diterbitkan Kepmenhut No.

594/Kpts-II/1996 yang mengatur ketentuan

bahwa pemenuhan bahan baku IPKH perlu

disesuaikan dengan daya dukung sumber

daya alam hutan.

Pertimbangan diterbitkannya Kepmenhut

tersebut adalah bahwa sumber daya alam

hutan sebagai penghasil kayu bulat untuk

pemenuhan bahan baku IPKH perlu dikelola

secara lestari, dan pemenuhan bahan baku

IPKH perlu disesuaikan dengan daya dukungsumber daya alam hutan untuk menjamin

kelestarian sumber daya alam hutan tersebut.

Kepmenhut tersebut mengatur bahwa

pemegang IPKH diwajibkan menyusun

Rencana Pemenuhan Bahan baku Industri

(RPBI) setiap tahunnya, yang didasarkan

pada kapasitas izin industri yang dimiliki dan

bahan baku dari hasil penebangan yang sah.

Pemegang izin IPKH juga diwajibkan

membuat laporan realisasi pemenuhan bahan

baku IPKH secara berkala setiap bulannya.

Melalui Kepmenhut itu pula, kapasitas

produksi industri dan pemenuhan bahan baku

secara sah mulai diatur. Kepmenhut tersebut

mengatur bahwa persetujuan RPBI bagi

industri berkapasitas izin di atas 6.000 m³ per

tahun merupakan wewenang Dirjen

Pengusahaan Hutan, sementara persetujuan

RPBI bagi industri berkapasitas izin sampai

dengan 6.000 m³ per tahun merupakan

wewenang Kakanwil Kehutanan Propinsi

(sekarang Kepala Dinas Kehutanan Propinsi).Pengusaha industri diwajibkan membuat

realisasi bahan baku yang terpenuhi serta

dilakukan pengecekan terhadap RPBI yang

telah disahkan. Jika terdapat revisi RPBI,

maka revisi tersebut juga harus mendapatkan

persetujuan secara sah.

Kewajiban penyusunan RPBI serta laporan

realisasinya tersebut idealnya dapat

memberikan perbandingan antara kebutuhan

bahan baku industri tersebut dan kemampuan

pengusaha IPKH memenuhinya secara

aktual. Kapasitas produksi masing-masing

industri seharusnya hanya diberikan

berdasarkan kemampuan pemenuhan bahan

baku oleh pengusaha industri tersebut dengan

memperhatikan aspek pengelolaan hutan dan


lestari.

Namun dalam praktiknya, dokumen RPBI

tersebut sering hanya dijadikan dokumen

‘formalitas’ saja. Kemampuan pemenuhan

bahan baku secara legal jauh di bawah target

dalam RPBI, sehingga pengusaha industripengolahan kayu menerima bahan baku kayu

dari sumber lain yang tidak sah demi

memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Belum

lagi, banyak pengusaha industri pengolahan

kayu yang sengaja membeli kayu ilegal

dengan harga yang jauh lebih murah

dibandingkan kayu legal.

Setelah UU No. 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan diterbitkan, kapasitas produksi

industri pengolahan kayu diamanatkan untuk

dibatasi secara optimal. Hal ini penting untuk

menjaga keseimbangan antara kemampuan

penyediaan bahan baku dengan industri

pengolahannya, sehingga kapasitas produksi

industri pengolahan kayu tidak mendorong

permintaan bahan baku yang melebihi

kapasitas suplai dari pengusahaan hutan

secara lestari. Dalam Penjelasan UU No. 41

Tahun 1999, secara jelas disebutkan bahwa

upaya pengolahan hasil hutan tidak boleh

mengakibatkan rusaknya hutan sebagai

sumber bahan baku industri.

Orientasi pembangunan kehutanan sejak

diterbitkannya PP No. 34 Tahun 2002, lebih

banyak diarahkan pada upaya konservasi

sumber daya hutan dan penyelamatan industri

pengolahan kayu yang mengalami

kelangkaan sumber bahan baku.


22/30

17

Pemerintah juga telah menetapkan jatah

produksi hasil hutan kayu dari hutan alam

sebagai upaya konservasi dan pengurangan

atas tekanan sumber daya hutan, meskipun

kebijakan tersebut dianggap kurang

‘memihak’ pada industri pengolahan kayu.

Pada tahun 2003 Menteri Kehutanan

mengeluarkan Kepmenhut No. 326/Kpts-

II/2003 yang mengatur ketentuan bahwa

pemohon izin industri primer hasil hutan kayu

diwajibkan untuk melengkapi jaminan

pasokan bahan baku kayu yang berkelanjutan

dan menyusun rencana pemenuhan bahan

baku industri (RPBBI). Pertimbangan

dikeluarkannya Kepmenhut tersebut adalah

perlunya menyesuaikan jaminan pasokan

bahan baku yang berkelanjutan bagi industriprimer hasil hutan kayu dengan daya dukung

sumber daya hutan, dalam rangka menjamin

kelestarian hutan tersebut. Kepmenhut ini

sekaligus mencabut Kepmenhut No.

594/Kpts-II/1996 tentang Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri Pengolahan

Kayu Hulu.

Pemohon izin usaha industri primer hasil

hutan kayu diwajibkan menyusun dan

melampirkan buku jaminan pasokan bahan

baku yang berkelanjutan dalam proposal

pendirian izin usaha industri primer hasil

hutan kayu, dengan mempertimbangkan

bahan baku dari sumber atau asal usul yang

sah, jenis produk industri, dan kapasitas izin

dan kapasitas terpasang industri primer hasil

hutan kayu untuk masing-masing jenis

produk. Sumber bahan baku yang sah

tersebut dapat berasal dari hutan alam, hutan

tanaman, dan hutan hak atau hutan rakyat. Di

samping itu, juga terdapat sumber bahan

baku sebagai pendukung, yang dapat berasaldari hasil pemanfaatan kayu peremajaan

tanaman perkebunan, impor, dan hasil lelang

dari hasil hutan sitaan, temuan dan atau

rampasan.

Pemegang izin usaha industri primer hasil

hutan kayu juga wajib menyusun buku usulan

RPBBI yang memuat resume jaminan

pasokan bahan baku, jenis industri, kapasitas

izin, dan kapasitas terpasang. Buku usulan

RPBBI tersebut disusun berdasarkan:

• Buku jaminan pasokan bahan baku

berkelanjutan

• Potensi hutan alam yang berpedoman

pada pemanfaatan hutan secara lestari

• Potensi hutan tanaman

• Penetapan kuota tebangan tahunan dan

jatah produksi tahunan

• Kapasitas izin industri primer hasil hutan.

Kepmenhut No. 326/Kpts-II/2003 mengatur

ketentuan bahwa usulan RPBBI perlu

dilengkapi dengan dokumen pendukung

jaminan bahan baku berupa:

• Kontrak jual beli bahan baku denganpengelola sumber bahan baku, baik dari

hutan negara maupun hutan hak

• Jika bahan baku berasal dari IUPHHK

atau IUPHHBK tahun sebelumnya, agar

dilengkapi dengan copy keputusan RKT

(rencana kerja tahunan) atau BKT (bagan

kerja tahunan) tahun sebelumnya dan

dilengkapi dengan Berita Acara

Pemeriksaan stock opname selambat-

lambatnya 1 (satu) bulan sebelum RPBBI

diajukan.• Jika bahan baku berasal dari IUPHHK

pada hutan alam tahun berjalan perlu

dilengkapi dengan penetapan kuota

tebangan tahunan dan atau jatah produksi

tahunan yang didasarkan LHC tebang

tahun berjalan dari Dinas Kabupaten/Kota,

dan untuk bahan baku yang berasal dari

tahun sebelumnya agar dilengkapi dengan

Berita Acara Pemeriksaan stock opname.

• Jika bahan baku berasal dari izin sah

lainnya (ISL), perlu dilengkapi dengan

copy keputusan ISL, yaitu IPK dari areal

penggunaan lain (APL), ijin usaha

pemanfaatan kayu dari penggunaan

kawasan hutan dan atau dari areal yang

diubah statusnya (peruntukan) dari

kawasan hutan menjadi bukan kawasan

hutan


23/30

18

• Jika bahan baku berasal dari areal hutan

hak atau dari bukan kawasan hutan

(perkebunan), perlu diketahui oleh Dinas

Kabupaten/Kota asal bahan baku tersebut

• Jika bahan baku berasal dari lelang tahun

sebelumnya, perlu dilengkapi surat bukti

peserta lelang dan pemenang lelang yang

dikuatkan dengan hasil risalah lelang dari

Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

setempat

• Jika bahan baku berasal dari impor, perlu

dilengkapi perjanjian kontrak impor untuk

tahun berjalan yang dilegalisir oleh

pimpinan industri primer hasil hutan dan

atau bukti pemasukan bahan baku impor

tahun sebelumnya yang diketahui Kepala

Dinas Propinsi setempat.

Karakteristik penting dalam Kepmenhut No.

326/Kpts-II/2003 tersebut antara lain

dibukanya peluang impor sebagai alternatif

pemenuhan bahan baku industri primer hasil

hutan kayu. Artinya, untuk meningkatkan daya

saing, bahan baku kayu bagi industri primer

hasil hutan kayu dapat pula berasal dari

impor, di samping kondisi hutan alam yang

terus menurun kemampuannya mensuplai

bahan baku bagi industri pengolahan kayu.

Impor bahan baku bagi kegiatan industri

pengolahan kayu sebenarnya telah dilakukan

pula pada masa Orde Baru, meskipun hanya

terbatas pada impor fancy wood secara

individual perusahaan industri. Sedangkan

impor yang dimaksud di sini adalah impor

untuk memenuhi bahan baku kayu bulat yang

tidak dapat lagi dimanfaatkan dari hutan alam

produksi.

Selain membuka peluang impor bahan baku

bagi industri pengolahan kayu, dalam rangka

menghasilkan produk bernilai tinggi danefisiensi bahan baku, pada tahun 2003

pemerintah mengambil langkah percepatan

hutan tanaman dan rekayasa mesin untuk

industri primer hasil hutan kayu yang mampu

menghasilkan hasil hutan kayu olahan bernilai

tinggi. Rekayasa mesin yang dilakukan adalah

mengganti mesin-mesin lama yang tidak

efisien dengan mesin-mesin baru yang lebih

efisien, atau tetap menggunakan mesin-mesin

lama dengan melakukan modifikasi mesin.

Khusus untuk pemegang izin usaha industri

pulp dan kertas, PP No. 34 Tahun 2002

mewajibkan untuk membangun hutan

tanaman, di samping juga membuka peluang

untuk melakukan impor bahan baku pulp dan

kertas.

Kebijakan perlunya pengusaha industri

menyusun RPBBI dan buku jaminan pasokan

bahan baku yang berkelanjutan memberikan

dampak positif terhadap upaya ‘menyeleksi’

industri-industri yang mampu melaksanakan

kegiatannya dengan memperhatikan aspek

keberlanjutan sumber daya hutan. Diharapkan

hanya pengusaha industri yang memiliki jaminan sumber bahan baku yang sah yang

akan diberikan izin industri pengolahan kayu,

dan hal ini juga merupakan perwujudan upaya

rasionalisasi kapasitas produksi industri

pengolahan kayu.

Semangat desentralisasi juga tertuang dalam

Kepmenhut No. 326/Kpts-II/2003, yakni

diberikannya kewenangan kepada Gubernur

untuk menyetujui dan mengesahkan usulan

RPBBI untuk industri primer hasil hutan kayu

dengan kapasitas produksi sampai dengan

6.000 m3 per tahun. Kepmenhut tersebut

mengatur bahwa Gubernur berwenang untuk

menyetujui dan mengesahkan usulan RPBBI

tersebut dengan pertimbangan teknis dari

Kadishut Kabupaten/Kota dan Kadishut

Propinsi. Sedangkan untuk industri primer

hasil hutan dengan kapasitas di atas 6.000 m3

per tahun, kewenangan pengesahan usulan

RPBBI berada pada Direktur Jenderal Bina

Produksi Kehutanan dengan memperhatikan

pertimbangan dari Kadishut Propinsi.

Terkait dengan pengawasan dan pembinaan

terhadap industri primer hasil hutan kayu, PP

No. 34 Tahun 2002 dan Kepmenhut sebagai

peraturan pelaksana PP tersebut mengatur

bahwa pemegang izin usaha industri primer

hasil hutan kayu wajib melaporkan secara


24/30

19

berkala kegiatan dan hasil industrinya kepada

pemberi izin dan instansi yang diberikan

kewenangan dalam pembinaan dan

pengembangan industri primer hasil hutan.

Pemegang izin usaha industri primer hasil

hutan kayu yang tidak menyusun dan

menyerahkan RPBBI pada waktunya dapat

dikenakan sanksi penghentian sementara

usaha industri. Bahkan, jika terbukti

melakukan pelanggaran berupa menadah,

menampung atau mengolah bahan baku hasil

hutan yang berasal dari sumber bahan baku

yang tidak sah (ilegal), izin usaha industri

primer hasil hutan kayu dapat dicabut tanpa

perlu didahului oleh surat peringatan tertulis.

44..33.. EEVVAALLUUAASSII KKIINNEERRJJAA IINNDDUUSSTTRRII PPEENNGGOOLLAAHHAANN KKAA Y YUU

Karakteristik paling penting dalam pengelolaan

industri pengolahan kayu adalah adanya

kebijakan untuk melakukan evaluasi terhadap

kinerja industri primer hasil hutan kayu, yang

baru ada setelah diterbitkannya PP No. 34

Tahun 2002. Kebijakan tersebut mengatur

bahwa evaluasi terhadap kinerja industri

dilakukan paling kurang tiga tahun sekali,

dengan ketentuan bahwa evaluasi terhadap

industri berkapasitas produksi sampai dengan

6.000 m3 per tahun dilakukan oleh Dinas

Kehutanan Propinsi. Sedangkan, evaluasi

terhadap industri dengan kapasitas produksi

lebih dari 6.000 m3 per tahun dilakukan oleh

Departemen Kehutanan dan dapat pula

dilakukan oleh Lembaga Penilaian Independen

(LPI) Mampu bidang industri dan perdagangan.

Kriteria dan tata cara evaluasi terhadap

industri primer hasil hutan kayu diatur dalam

Kepmenhut No. 6884/Kpts-II/2002. Evaluasiterhadap industri primer hasil hutan kayu

dimaksudkan untuk: (a) memantau

perkembangan kegiatan industri primer hasil

hutan kayu secara periodik, (b) pengendalian

terhadap setiap pelaksanaan kegiatan industri

primer kayu sesuai kriteria penilaian, dan (c)

bahan penyempurnaan kebijakan dalam

rangka pengaturan, pembinaan dan

pengembangan industri primer hasil hutan

kayu. Kepmenhut tersebut secara tegas

menyebutkan bahwa evaluasi terhadap

kinerja industri primer hasil hutan kayu

dengan bertujuan untuk mewujudkan industri

primer kehutanan yang tangguh, efisien, dan

kompetitif dengan memperhatikan


lestari.

Jenis-jenis industri primer hasil hutan yang

dievaluasi menurut Kepmenhut No.

6884/Kpts-II/2002 tersebut meliputi Industri

Penggergajian Kayu, Industri Veneer, Industri

Kayu Lapis (plywood), Industri Laminating

Veneer Lumber (LVL), dan Industri Serpih

Kayu (chipwood). Kepmenhut tersebutmengidentifikasi 10 kriteria yang dijadikan

sebagai bahan penilaian dalam evaluasi

industri primer hasil hutan hutan kayu, yakni:

1) Kriteria perizinan, 2) Kriteria pemenuhan

bahan baku, 3) Kriteria legalitas bahan baku,

4) Kriteria kapasitas terpasang dan kapasitas

izin, 5) Kriteria efisiensi penggunaan bahan

baku, 6) Kriteria kesehatan finansial, 7)

Kriteria baku mutu lingkungan, 8) Kriteria

dokumen RPBBI, 9) Kriteria pelaporan, dan

10) Kriteria tenaga kerja. Hasil evaluasi

tersebut digunakan sebagai dasar penilaian

kinerja industri primer hasil hutan kayu.5

Guna menindaklanjuti Kepmenhut No.

6884/Kpts-II/2002, Menteri Kehutanan

menerbitkan Kepmenhut No. 303/Kpts-II/2003

tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Industri

Primer Hasil Hutan Kayu. Terdapat tiga

mekanisme tata cara dalam penilaian kinerja

industri primer hasil hutan kayu, yakni: 1)

Penilaian kinerja melalui pemaparan kegiatan

5 Biaya operasional evaluasi industri primer hasil

hutan kayu dibebankan pada anggaran Dephut. Biayaoperasional evaluasi industri primer hasil hutan kayutersebut merupakan dana yang digunakan untukbiaya operasional Tim Evaluasi, yakni tim pelaksanayang ditunjuk dengan Kepmenhut untukmelaksanakan evaluasi industri primer hasil hutankayu di daerah (diatur dalam Kepmenhut No.8778/Kpts-II/2002 tentang Standar Biaya OperasionalTim Evaluasi Industri Primer Hasil Hutan Kayu).


25/30

20

atau presentasi langsung oleh pemegang izin

usaha primer hasil hutan kayu, 2) Penilaian

kinerja melalui kegiatan evaluasi, dan 3)

Evaluasi dalam rangka penilaian kinerja oleh

Lembaga Penilaian Independen (LPI) Mampu.

Penilaian kinerja melalui pemaparan

kegiatan untuk industri primer hasil hutan

kayu berkapasitas produksi di atas 6.000 m³

per tahun merupakan kewenangan Dirjen

Bina Produksi Kehutanan (BPK). Jika

pengusaha industri tidak dapat melakukan

paparan atau presentasi kegiatan, maka

dilakukan penilaian kinerja berdasarkan data

dan informasi di Dephut oleh pejabat yang

berwenang melaksanakan penilaian kinerja.

Sedangkan penilaian kinerja melalui

pemaparan kegiatan untuk industri primerhasil hutan kayu berkapasitas produksi

sampai dengan 6.000 m³ per tahun

merupakan kewenangan Kadishut Propinsi.

Jika pengusaha industri tidak dapat

melakukan presentasi tersebut, maka

dilakukan penilaian kinerja berdasarkan data

dan informasi di Dishut Propinsi oleh Pejabat

yang berwenang melaksanakan penilaian

kinerja.

Kewenangan penilaian kinerja industri

primer hasil hutan kayu melalui kegiatan

evaluasi juga diklasifikasikan berdasarkan

kapasitas produksi industri tersebut. Penilaian


dengan kapasitas produksi di atas 6.000 m3

per tahun merupakan kewenangan Dirjen

BPK, dengan menerbitkan Surat Perintah

Tugas bagi Tim Evaluasi. Selanjutnya, Tim

Evaluasi tersebut yang melaksanakan

kegiatan dan melaporkan hasilnya kepada

Dirjen BPK. Laporan Tim Evaluasi tersebut

disampaikan oleh Dirjen BPK kepada MenteriKehutanan sebagai salah satu pertimbangan

penetapan kebijakan pengaturan dan

pembinaan industri primer hasil hutan kayu

yang bersangkutan.

Sedangkan, penilaian kinerja industri primer

hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi

sampai dengan 6.000 m3 per tahun

merupakan kewenangan Kadishut Propinsi,

yang menugaskan Tim Evaluasi untuk

melaksanakan penilaian kinerja industri primer

hasil hutan kayu tersebut. Tim Evaluasi

tersebut terdiri dari unsur-unsur Dishut

Propinsi, Dishut Kabupaten/Kota, balai dan

instansi terkait, yang ditugaskan berdasarkan

Surat perintah Tugas bagi Tim Evaluasi oleh

Kadishut Propinsi. Hasil evaluasi tersebut

dilaporkan kepada Kadishut Propinsi dengan

tembusan kepada Menteri Kehutanan melalui

Dirjen BPK. Selanjutnya, Kadishut Propinsi

menggunakan hasil laporan Tim Evaluasi

sebagai salah satu pertimbangan penetapan

kebijakan pengaturan dan pembinaan industri

primer hasil hutan kayu yang bersangkutan.

Sementara itu, evaluasi dalam rangka

penilaian kinerja industri primer hasil

hutan kayu oleh Lembaga Penilaian

Independen (LPI) Mampu6 dilakukan

berdasarkan pertimbangan volume kegiatan,

yakni hanya dilakukan pada industri primer

hasil hutan kayu berkapasitas produksi di atas

6.000 m3 per tahun. LPI Mampu yang dapat

melakukan evaluasi adalah LPI Mampu yang

telah mendapat pengakuan dari Menteri

Kehutanan. Sasaran kegiatan evaluasi

ditetapkan oleh Dirjen BPK melalui Surat

Perintah Tugas bagi pelaksanaan evaluasi

oleh LPI Mampu. Langkah-langkah evaluasi

melalui mekanisme penilaian kinerja oleh LPI

adalah sebagai berikut:

• LPI melaksanakan evaluasi terhadap


berdasarkan kriteria dan indikator yang

telah ditetapkan

• LPI melaporkan hasil evaluasi kepada Tim

Evaluasi (TE) dan/atau kelompok kerja

yang dibentuk Menteri Kehutanan dengan

6 Biaya untuk pelaksanaan evaluasi dalam rangka

penilaian industri primer hasil hutan kayu oleh LPImampu selama 3 tahun pertama (sejak tahun 2003),dibebankan pada anggaran Departemen Kehutanan.Sedangkan, untuk pelaksanaan evaluasi tahunberikutnya akan dibebankan kepada masing-masingperusahaan industri.


26/30

21

tembusan kepada perusahaan industri

yang dievaluasi

• Jika perusahaan industri berkeberatan

atas proses dan/atau hasil evaluasi, dapat

mengajukan keberatan kepada Dewan

Pertimbangan Verifikasi (DPV) yang

dibentuk oleh Menteri Kehutanan

• DPV menyampaikan hasil

penyelesaiannya kepada TE dan/atau

kelompok kerja serta bersifat final

• TE dan/atau kelompok kerja melaporkan

hasil penilaian kinerja industri primer hasil

hutan kayu kepada Dirjen BPK

• Dirjen BPK menyampaikan laporan TE

kepada Menteri Kehutanan sebagai salah

satu pertimbangan penetapan kebijakan

pengaturan dan pembinaan industri primer

hasil hutan kayu yang bersangkutan

Hasil penilaian kinerja industri primer hasil

hutan kayu dari masing-masing mekanisme

penilaian tersebut di atas akan digunakan

sebagai salah satu bahan penetapan

kebijakan pengaturan dan pembinaan

terhadap industri tersebut. Bentuk kebijakan

tersebut antara lain berupa pemberian

penghargaan dan/atau insentif bagi industri

primer hasil hutan kayu yang penilaian

kinerjanya termasuk dalam peringkat sangat

baik, atau penurunan kapasitas produksi jika

penilaian kinerjanya termasuk dalam

peringkat buruk.


27/30

22

VV.. KKEESSIIMMPPUULLAANN DDAANN RREEKKOOMMEENNDDAASSII

55..11.. KKEESSIIMMPPUULLAANN

• Orientasi pemanfaatan kayu secara

intensif sebagai pendukung utama

pembangunan industri pengolahan

kayu menjadi karakteristik penting

selama Orde Baru, yang dimulai

ketika Soeharto berkuasa. Industri

pengolahan kayu merupakan

barometer peningkatan penerimaan

negara di sektor kehutanan selamaperiode 1967-1999. Pemegang Hak

Pengusahaan Hutan dan Izin

Pemanfaatan kayu diwajibkan untuk

mendirikan atau memiliki keterkaitan

dengan industri pengolahan kayu.

Ketentuan tersebut terus berlangsung

hingga dicabut pada tahun 1999

setelah lengsernya rezim Orde Baru,

dengan pertimbangan untuk

mengurangi sistem konglomerasi di

sektor usaha kayu.

• Daya dukung hutan lestari mulai

diperhatikan sejak diterbitkannya UU

No. 41 Tahun 1999. Aspek penurunan

produktivitas hutan alam sebagai

pemasok bahan baku industri secara

eksplisit telah dituangkan dalam

upaya pembenahan industri

pengolahan kayu melalui Keppres No.

96 Tahun 2000, yang antara lain

mengatur bahwa izin baru bagi

industri kayu gergajian di luar PropinsiPapua hanya akan diberikan jika

bahan baku kayu bulat yang

digunakan berasal dari non hutan

alam.

• Faktor menurunnya pasokan bahan

baku industri pengolahan kayu juga

mendorong pemerintah mengambil

kebijakan penurunan kapasitas izin

industri primer hasil hutan kayu.

Pengaturan penurunan kapasitas izin

industri primer hasil hutan kayu

merupakan bentuk pengaturan

terhadap industri primer hasil hutan

kayu yang terkait dengan kebijakan

penurunan secara bertahap kuota

tebangan secara nasional yang

berasal dari hutan alam produksi sertakebijakan restrukturisasi industri

primer hasil hutan kayu. Bentuk

kebijakan tersebut dinilai cukup adil

sebagai upaya mendorong

pengelolaan industri primer hasil

hutan kayu yang lebih profesional.

• Kewenangan perizinan industri

pengolahan kayu mengalami evolusi,

yakni dari Menteri Perindustrian dan

Perdagangan pada masa Orde Baru,

pelimpahan kewenangan kepada

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

di daerah, serta diaturnya

kewenangan perizinan industri primer

hasil hutan kayu kepada Menteri

Kehutanan. Dilihat dari aspek

desentralisasi kewenangan, Menteri

Kehutanan melakukan pelimpahan

kepada Gubernur untuk kewenangan

perizinan industri primer hasil hutan

kayu berkapasitas produksi sampai

dengan 6.000 m3

per tahun.

• Kebijakan tata usaha kayu mengalami

evolusi sejak diterapkannya

mekanisme self-assessment , yang

kemudian digantikan dengan

mekanisme official assessment.

Kebijakan ekspor kayu bulat juga


28/30

23

mengalami evolusi. Pada masa Orde

Baru, kran ekspor kayu bulat ditutup

untuk menjamin pasokan bahan baku

industri dalam negeri, namun setelah

diterbitkannya UU No. 41 Tahun 1999

dan PP No. 34 Tahun 2002, kran

ekspor kayu bulat ditutup dengan

pertimbangan bahwa produktivitas

hutan alam telah semakin menurun.

Hal ini sejalan dengan kebijakan kuota

tebangan tahunan dari hutan alam

produksi secara nasional sejak tahun

2003. Karakteristik penting terkait

dengan kegiatan ekspor adalah

dibentuknya Badan Revitalisasi

Industri Kayu (BRIK) yang berfungsi

untuk memperlancar kegiatan ekspor,

dengan melakukan ‘seleksi’ terhadapindustri pengolahan kayu. Hal ini

berdampak positif terhadap upaya

menciptakan kinerja industri

pengolahan kayu eksportir yang

profesional.

• Karakteristik penting terkait dengan

evolusi kebijakan pemenuhan bahan

baku industri adalah adanya kebijakan

untuk mewajibkan pengusaha industri

pengolahan kayu menyusun Buku

Jaminan Pasokan Bahan Baku

Berkelanjutan dan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI). Karakteristik penting lainnya

adalah dibukanya peluang

pemenuhan bahan baku industri yang

berasal dari impor. Jika dibandingkan

dengan kebijakan impor fancy wood

pada masa Orde Baru, kebijakan

impor saat ini adalah untuk memenuhi

kekurangan bahan baku kayu bulat

dari dalam negeri.

• Karakteristik paling penting dalam

evolusi kebijakan terkait dengan

pengelolaan industri pengolahan kayu

adalah adanya kebijakan untuk

melakukan evaluasi terhadap kinerja

industri primer hasil hutan kayu, yang

belum pernah diatur sebelum

diterbitkannya PP No. 34 Tahun 2002.

Kebijakan tersebut mengatur bahwa

evaluasi terhadap kinerja industri

dilakukan paling kurang tiga tahun

sekali. Evaluasi tersebut berdampak

positif bagi upaya mendorong

terciptanya kinerja industri pengolahan

kayu yang profesional dan

memperhatikan aspek pengelolaan

hutan lestari.

55..22.. RREEKKOOMMEENNDDAASSII

• Kebijakan penurunan kapasitas izin

industri pengolahan kayu perlu

dipertahankan, di samping juga perlumemberlakukan kuota izin industri

pengolahan kayu. Artinya, jika proses

daftar ulang industri pengolahan kayu

telah selesai, pemberian izin industri

baru masih perlu ditangguhkan,

hingga dapat menjawab ketimpangan

antara permintaan dan penawaran

kayu secara realistis. Hal ini

mengingat fakta bahwa sumber ilegal

masih menjadi sumber pasokan

bahan baku industri pengolahan kayu.

• Kebijakan pemberlakuan Jaminan

Pasokan Bahan Baku Industri

Berkelanjutan dan Rencana

Pemenuhan Bahan Baku Industri

(RPBBI) harus dipertahankan, di

samping terus membuka dan

mempromosikan opsi impor bahan

baku industri guna mengurangi

tekanan-tekanan terhadap hutan alam

produksi. Percepatan pembangunan

hutan tanaman sebagai upaya untukmengurangi tekanan terhadap hutan

alam perlu dioptimalkan guna

mendukung upaya pemenuhan

kebutuhan bahan baku industri.

Namun, perlu diatur kebijakan secara

komprehensif sehingga tidak


29/30

24

dilakukan melalui praktik konversi

hutan alam.

• Kegiatan evaluasi terhadap kinerja

industri pengolahan kayu perlu terus

dilakukan guna menciptakan industri-

industri pengolahan kayu dalam

negeri yang tangguh dan profesional,

serta memiliki daya saing

dibandingkan dengan industri luar

negeri. Hal ini untuk mendorong agar

industri pengolahan kayu dalam

negeri memiliki kreativitas tinggi dalam

menghasilkan produk olahan bernilai

tambah (value added), efisien dalam

penggunaan bahan baku, serta

memperhatikan daya dukung hutan

lestari dalam pengelolaannya.

• Sektor hilir kehutanan (industri

pengolahan kayu) saat ini tidak bisa

lagi diharapkan sebagai roda

penggerak perekonomian. Hal ini

mengingat bahwa kemampuan

sumber daya hutan semakin menurun,

sedangkan yang harus djiadikan

prioritas dalam jangka panjang adalah

mengembalikan fungsi dan manfaat

hutan sebagai penggerak ekonomi

dan penyangga kehidupan.


30/30

RREEFFEERREENNSSII

Effendi, E. dan Vanda M. D. 2003. A Review of Legal Requirements with Regard to Timber

Plantation Concessions in Indonesia. Greenomics Indonesia. Jakarta.

------------------. 2002. A Legal-Based Mapping Out of Costs and Revenues Associated with

Legal Timber Harvesting, Processing, Transporting and Trading in Indonesia.

Greenomics Indonesia. Jakarta.

Effendi, et al. 2004. Politik Ekonomi Kayu antar Generasi Presiden. Greenomics Indonesia.

Jakarta.

-------------------. 2004. Landing Timber-Dependent Economy Softly. Greenomics Indonesia

Technical Paper, April 2004. Jakarta.

--------------------. 2003. Mekanisme Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam dan Hutan Tanaman

Melalui Penawaran dalam Pelelangan. Jakarta.

--------------------. 2003. A Review of Legal Requirements with regard to Timber Plantation

Concessions in Indonesia. Jakarta. September 2003.

Indonesia Corruption Watch dan Greenomics Indonesia. 2004. Praktik Korupsi Bisnis

Eksploitasi Kayu. Analisis Kinerja Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam dan

Hutan Tanaman. Kertas Kerja No. 05, Agustus 2004. Jakarta.

-------------------. 2004. Evolusi Hak, Kewajiban, dan Sanksi terhadap Sektor Hulu & Hilir

Kehutanan. Kertas Kerja No,. 09, Agustus 2004. Jakarta.

-------------------. 2004. Interpretasi Perspektif terhadap Pelelangan IUPHHK pada Hutan

Tanaman. Laporan Observasi Lapangan di Propinsi Sumatera Selatan dan Kalimantan

Barat. Jakarta.

------------------. 2004. Pungutan Usaha Kayu. Evolusi terhadap Mekanisme Perhitungan,

Pemungutan, dan Penggunaan Pungutan Usaha Kayu. Kertas Kerja No. 07, September

2004. Jakarta.

-----------------. 2004. Evolusi Mekanisme Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayupada Hutan Alam dan Hutan Tanaman. Kertas Kerja No. 06, September 2004. Jakarta.

Kartodihardjo, H. dan Agus S. 2000. Dampak Pembangunan Sektoral terhadap Konversi dan

Degradasi Hutan Alam: Kasus Pembangunan HTI dan Perkebunan di Indonesia.

CIFOR Occasional Paper No. 26 (I). Bogor.

Makalah Industri Pengolahan Kayu

Documents