MAKALAH MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI Diajukan untuk memenuhi salahsatu tugas dari MatakuliahIlmu Sosial Dasar semester II Tahun ajaran 2012-2013 Dosen : Bapak DRS Yeye Sukmaya M.Pd Disusun Oleh : Kelompok 7 Gita Rosetivana P 123020063 Ghina Rifahana D 123020075 Rina Hanifah 123020087 Iis Syarifah 123020098 Nadya Putri Katresna 123020110 Kelas B
This document is posted to help you gain knowledge. Please leave a comment to let me know what you think about it! Share it to your friends and learn new things together.
Transcript
MAKALAH MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI
Diajukan untuk memenuhi salahsatu tugas dari MatakuliahIlmu Sosial Dasar
semester II Tahun ajaran 2012-2013
Dosen : Bapak DRS Yeye Sukmaya M.Pd
Disusun Oleh :
Kelompok 7
Gita Rosetivana P 123020063Ghina Rifahana D 123020075 Rina Hanifah 123020087 Iis Syarifah 123020098Nadya Putri Katresna 123020110
Kelas B
FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNOLOGI PANGAN
UNIVERSITAS PASUNDANBANDUNG
2013
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT,yang telah melimpahkan rahmat
dan karunia-NYA,sehigga kami dapat menyelesaikan makalah dengan judul
“MAKALAH MENGENAI TINDAK PIDANA KORUPSI ”.Makalah ini
merupakan tugas dari matakuliah Ilmu Sosial Dasar.
Alhamdulillah kami mendapat dukungan moril dari banyak pihak yang telah
membantu dalam kelancaran penyusunan makalah ini, diantaranya dari teman-teman
dan untuk itu pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih
kepada Bapak DRS Yeye Sukmaya M.Pd atas bantuan,bimbingan serta motivasi
yang telah diberikan selama mengikuti mata kuliah Ilmu Sosial Dasar.
Dalam penulisan makalah ini, kami menyadari sepenuhnya bahwa makalah ini
masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami mengharapkan segala saran dan
kritik yang membangun demi kebaikan makalah ini.
Akhir kata, kami berharap semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kami
khususnya maupun bagi pihak yang berkepentingan pada umumnya.AMIIN.
Bandung,14 Maret 2013
Penulis
i.
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Perkembangan dan kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemampuan dan
keberhasilan pembangunannya. Pembangunan sebagai suatu proses perubahan yang
direncanakan mencakup semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk menuju
pembangunan ke arah yang lebih baik disuatu negara diperlukan beberapa faktor
penunjang, diantaranya yaitu faktor kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang
memadai dan tentunya faktor keuangan. Dalam pembangunan diperlukan Sumber
Daya Manusia yang berkualitas, dalam arti seseorang yang mampu melakukan,
melaksanakan, merencanakan suatu program atau sistem yang akan diterapkan/
diaplikasikan dalam pembangunan. Faktor yang penghambat dalam proses
pambangunan yang sering terjadi di Indonesia salahsatunya adalah rendahnya kualitas
Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada, kualitas tersebut bukan hanya dilihat dari
segi intelektualnya tetapi juga menyangkut rendahnya kualitas moral dan
kepribadiannya. Rapuhnya keimanan, moral, dan semakin rendahnya tingkat
kejujuran dari sebagian orang merupakan salahsatu hal yang memicu seseorang untuk
melakukan tindak korupsi.
Belakangan ini kita sering mendengar kata yang satu ini, yaitu “KORUPSI”,
korupsi sebenarnya ada dan terjadi disekeliling kita, namun terkadang kita tidak
menyadari itu.Tindak perilaku korupsi akhir-akhir ini makin marak dipublikasikan di
media massa maupun maupun media cetak. Tindak korupsi ini mayoritas dilakukan
oleh para pejabat tinggi negara yang sesungguhnya dipercaya oleh masyarakat luas
untuk memajukan kesejahteraan rakyat dan sekarang malah merugikan negara. Di
Indonesia korupsi seringkali terjadi di instansi pemerintahan dan lembaga-lembaga
tinggi pemerintahan.Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan bagi kelangsungan
hidup rakyat yang dipimpin oleh para pejabat yang terbukti melekukan tindak
korupsi.Sebenarnya korupsi bukan hanya terjadi di instansi tertinggi dan lembaga-
lembaga pemerintahan dalam skala besar saja tetapi korupsi juga bisa terjadi dirumah,
sekolah, masyarakat, ini artinya korupsi tidak hanya menyangkut tindak
penyelewengan sesuatu dalam skala besar, tetapi dalam skala kecil pun bisa disebut
sebagai tindak korupsi.
Korupsi diIndonesia dewasa ini sudah merupakan patologi sosial (penyakit social)
yang sangat berbahaya dan mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.Korupsi telah mengakibatkan kerugian materiil keuangan
negara yang sangat besar. Namun yang lebih memprihatinkan lagi adalah terjadinya
perampasan dan pengurasan keuangan Negara yang dilakukan secara kolektif oleh
kalangan anggota legislatif dengan dalih studi banding, THR, uang pesangon, dan
lain sebagainya di luar batas kewajaran. Bentuk perampasan dan pengurasan
keuangan negara demikian terjadi hampir diseluruh wilayah Indonesia.Hal itu
merupakan cerminan rendahnya moralitas, rasa malu, serta kurangnya pendidikan
pancasila sehingga yang menonjol adalah sikap keserakahan dan kerakusan sehingga
tidak menghiraukan masyarakat yang masih mengalami kemiskinan.
1.2.Rumusan Masalah
Adapun beberapa rumusan masalah yang kami angkat adalah sebagai berikut :
1. Apa yang dimaksud dengan korupsi?
2. Apasajakah Bentuk, jenis, ciri-ciri, sebab-sebab, dampak serta langkah-langkah
pemeberantasan korupsi?
3. Bagaimana gambaran umum tentang korupsi di Indonesia ?
4. Bagaimana persepsi masyarakat tentang korupsi ?
5. Bagaimana fenomena korupsi di Indonesia ?
6. Bagaimana peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi ?
7. Upaya apa yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi ?
1.3. Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat makalah ini agar kita dapat mengerti dan memahami hal
dibawah ini :
1. Untuk mengetahui pengertian korupsi.
2. Untuk mengetahui bentuk, jenis, ciri-ciri, sebab-sebab, dampak serta langkah-
langkah pemberantasan korupsi ?
3. Untuk mengetahui gambaran umum tentang korupsi di Indonesia ?
4. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang korupsi ?
5. Untuk mengetahui fenomena korupsi di Indonesia ?
6. Untuk mengetahui peran serta pemerintah dalam memberantas korupsi ?
7. Untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan korupsi.
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari bahasa latin corruption yaitu dari kata kerja corrumpere yang
diduga terkait dengan tindakan korupsi.Contohnya : lembaga tinggi DPR yang sudah
mulai kehilangan kepercayaan dari Masyarakat Lembaga Politik diperalat untuk
menopang terwujudnya berbagai kepentingan pribadi dan kelompok.
G). Buyarnya Masa Depan Demokrasi
Buyarnya masa depan demokrasi merupakan faktor penopang korupsi
ditengah negara demokrasi .Tersebarnya kekuasaan ditangan banyak orang telah
meretas peluang bagi merajalelanya penyuapan.Reformasi neoliberal telah
melibatkan pembukaan sejumlah lokus ekonomi bagi penyuapan, khususnya yang
melibatkan para broker perusaaan publik. Pertambahan sejumlah pemimpin
neopopulis yang memenangkan pemilu berdasar pada kharisma personal malalui
media, terutama televisi, yang banyak mempraktekan korupsi dalam menggalang
dana.
Bidang Kehidupan
Dampak Korupsi
Hukum a. Sistem hukum tidak lagi berdasarkan pada prinsip-prinsip keadailan hukum
b. Besarnya peluang eksekutif mencampuri badan peradilan.c. Hilangnya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakatd. Sistem hukum dan peradilan dapat dikendalikan dengan
uange. Hilangnya perlindungan hukum terhadap rakyat terutama
rakyat miskinf. Peradilan dan kepastian hukum menjadi bertele-tele
karena disalahgunakan oleh aparat penegak hukum.Politik a. Terpusatnya kekuasaan pada pejabat negara tertentu
(pemeritah pusat)b. Daerah dan pemerintah daerah sangat bergantung pada
pemerintah pusat.c. Lemahnya sikap dan moralitas para penyelenggara negarad. Terhambatnya kaderisasi dan pengembangan sumber daya
manusia indonesia.e. Terjadinya ketidakstabilan politik karena rakyat tidak
percaya terhadap pemerintah.f. Diabaikannya pembangunan nasional karena
penyelenggara negara disibukkan dengan membuat kebijakan popilis bukan realistis.
Ekonomi a. Pembangunan dan sumber-sumber ekonomi dikuasai orang yang berada di lingkaran kekuasaan.
b. Munculnya para pengusaha yang mengandalkan kebijakan pemerintah bukan berdasarkan kemandirian.
c. Rapuhnya dasar ekonomi nasional karena pertumbuhan ekonomi bukan didasarkan pada kondisi sebenarnya
d. Munculnya para konglomerat yang tidak memiliki basis ekonomi kerakyatan.
e. Munculnya spekulan ekonomi yang menjatuhkan ekonomi secara keseluruhan
f. Hilangnya nilai moralitas dalam berusaha, yakni diterapkannya sistem ekonomi kapitalis yang sangat merugikan pengusaha menengah dan kecil.
g. Terjadinya tindak pencucian uang Sosial
Budayaa. Hilangnya nilai-nilai moral sosialb. Hilangnya figur pemimpin dan contoh teladan dalam
kehidupan berbangsa dan bernegarac. Berkurangnya tindakan menjunjung tinggi hukum,
berkurangnya kepedulian dan kesetiakawanand. Lunturnya nilai-nilai budaya bangsa.
4. Langkah-langkah Pemberantasan Korupsi
Upaya pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan langkah-langkah :
a. Pemberlakuan berbagai UU yang mempersempit peluang korupsi
b. Pembentukan berbagai lembaga yang diperlukan untuk mencegah korupsi
c. Pelaksanaan sistem rekruitmen aparat secara adil dan terbuka
d. Peningkatan kualitas kerja berbagai lembaga independen masyarakat untuk
memantau kinerja para penyelenggara negara
e. Pemberian gaji dan kesejahteraan pegawai yang memadai.
Cara yang kedua yang ditempuh untuk menindak lanjuti korupsi adalah :
a. Pemberian hukum secara sosial dalam bentuk isolasi kepada para koruptor
b. Penindakan secara tegas dan konsisten terhadap setiap aparat hukum yang
bersikap tidak tegas dan meloloskan koruptor dari jerat hukum
c. Penindakan secara tegas tanpa diskriminasi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku terhadap para pelaku korupsi
d. Memberikan tekanan langsung kepada pemerintah dan lembaga-lembaga penegak
hukum untuk segera memproses secara hukum para pelaku korupsi.
Salah satu langkah nyata dalam upaya pemberantasan korupsi secara represif
adalah dengan ditetapkannya UU No. 46 Tahun 2003 tentang Pengendalian Tindak
Pidana Korupsi.Hakim dalam pengadilan tindak Pidana Korupsi terdiri dari hakim ad
hoc yang persyaratan dan pemilihan serta pengangkatannya berbeda dengan hakim
pada umumnya. Keberadaan hakim ad hoc diperlukan karena keahliannya sejalan
dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus
operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi yang antara
lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang
dan jasa pemerintah.
2.3. Gambaran Umum Korupsi di Indonesia
Korupsi di Indonsia dimulai sejak era Orde Lama sekitar tahun 1960-an bahkan
sangat mungkin pada tahun-tahun sebelumnya. Pemerintah melalui Undang-Undang
Nomor 24 Prp 1960 yang diikuti dengan dilaksanakannya “Operasi Budhi” dan
Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
228 Tahun 1967 yang dipimpin langsung oleh Jaksa Agung, belum membuahkan
hasil nyata.
Pada era Orde Baru, muncul Undang-Undang Nomor3 Tahun 1971 dengan
“Operasi Tertib”yang dilakukan Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan
Ketertiban (Kopkamtib), namun dengan kemajuan iptek, modus operandi korupsi
semakin canggih dan rumit sehingga Undang-Undang tersebut gagal dilaksanakan.
Selanjutnya dikeluarkan kembali Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.
Upaya-upaya hukum yang telah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah cukup
banyak dan sistematis. Namun korupsi di Indonesia semakin banyak sejak akhir 1997
saat negara mengalami krisis politik, sosial, kepemimpinan, dan kepercayaan yang
pada akhirnya menjadi krisis multidimensi. Gerakan reformasi yang menumbangkan
rezim Orde Baru menuntut antara lain ditegakkannya supremasi hukum dan
pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN). Tuntutan tersebut akhirnya
dituangkan di dalam Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 & Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penye-lenggaraan Negara yang Bersih & Bebas dari
KKN.
1.4. Persepsi Masyarakat tentang Korupsi
Rakyat kecil yang tidak memiliki alat pemukul guna melakukan koreksi dan
memberikan sanksi pada umumnya bersikap acuh tak acuh.Namun yang paling
menyedihkan adalah sikap rakyat menjadi apatis dengan semakin meluasnya praktik-
praktik korupsi oleh beberapa oknum pejabat lokal, maupun nasional.
Kelompok mahasiswa sering menanggapi permasalahan korupsi dengan emosi
dan demonstrasi. Tema yang sering diangkat adalah “penguasa yang korup” dan
“derita rakyat”. Mereka memberikan saran kepada pemerintah untuk bertindak tegas
kepada para koruptor. Hal ini cukup berhasil terutama saat gerakan reformasi tahun
1998. Mereka tidak puas terhadap perbuatan manipulatif dan koruptif para pejabat.
Oleh karena itu, mereka ingin berpartisipasi dalam usaha rekonstruksi terhadap
masyarakat dan sistem pemerintahan secara menyeluruh, mencita-citakan keadilan,
persamaan dan kesejahteraan yang merata.
1.5. Fenomena Korupsi di Indonesia
Fenomena umum yang biasanya terjadi di negara berkembang contohnya
Indonesia ialah:
1. Proses modernisasi belum ditunjang oleh kemampuan sumber daya manusia pada
lembaga-lembaga politik yang ada.
2. Institusi-institusi politik yang ada masih lemah disebabkan oleh mudahnya “ok-
num” lembaga tersebut dipengaruhi oleh kekuatan bisnis/ekonomi, sosial, keaga-
maan, kedaerahan, kesukuan, dan profesi serta kekuatan asing lainnya.
3. Selalu muncul kelompok sosial baru yang ingin berpolitik, namun sebenarnya
banyak di antara mereka yang tidak mampu.
4. Mereka hanya ingin memuaskan ambisi dan kepentingan pribadinya dengan dalih
“kepentingan rakyat”.Sebagai akibatnya, terjadilah runtutan peristiwa sebagai
berikut :
a) Partai politik sering inkonsisten, artinya pendirian dan ideologinya sering beru-
bah-ubah sesuai dengan kepentingan politik saat itu.
b) Muncul pemimpin yang mengedepankan kepentingan pribadi daripada kepenting-
an umum.
c) Sebagai oknum pemimpin politik, partisipan dan kelompoknya berlomba-lomba
mencari keuntungan materil dengan mengabaikan kebutuhan rakyat.
d) Terjadi erosi loyalitas kepada negara karena menonjolkan pemupukan harta dan
kekuasaan. Dimulailah pola tingkah para korup.
e) Sumber kekuasaan dan ekonomi mulai terkonsentrasi pada beberapa kelompok
kecil yang mengusainya saja. Derita dan kemiskinan tetap ada pada rakyat.
f) Lembaga-lembaga politik digunakan sebagai dwi aliansi, yaitu sebagai sektor di
bidang politik dan ekonomi-bisnis.
g) Kesempatan korupsi lebih meningkat seiring dengan semakin meningkatnya ja-
batan dan hirarki politik kekuasaan.
1.6. Peran Serta Pemerintah dalam Memberantas Korupsi
Partisipasi dan dukungan dari masyarakat sangat dibutuhkan dalam mengawali
upaya-upaya pemerintah melalui KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan aparat
hukum lain.
KPK yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk mengatasi, menanggulangi, dan
memberantas korupsi, merupakan komisi independen yang diharapkan mampu
menjadi “martir” (pelopor/tonggak sejarah) bagi para pelaku tindak KKN.
Adapun agenda KPK adalah sebagai berikut :
a. Membangun kultur yang mendukung pemberantasan korupsi.
b. Mendorong pemerintah melakukan reformasi public sector dengan mewujudkan
good governance.
c. Membangun kepercayaan masyarakat.
d. Mewujudkan keberhasilan penindakan terhadap pelaku korupsi besar.
e. Memacu aparat hukum lain untuk memberantas korupsi.
2.7. Upaya yang Dapat Ditempuh dalam Pemberantasan Korupsi
Menurut Baharuddin Lopa, mencegah korupsi tidaklah begitu sulit kalau kita
secara sadar untuk menempatkan kepentingan umum (kepentingan rakyat banyak) di
atas kepentingan pribadi atau golongan. Ini perlu ditekankan sebab betapa pun
sempurnanya peraturan, kalau ada niat untuk melakukan korupsi tetap ada di hati para
pihak yang ingin korup, korupsi tetap akan terjadi karena faktor mental itulah yang
sangat menentukan.
Ada beberapa upaya yang dapat ditempuh dalam memberantas tindak korupsi
di Indonesia, antara lain sebagai berikut :
a. Upaya pencegahan (preventif).
b. Upaya penindakan (kuratif).
c. Upaya edukasi masyarakat/mahasiswa.
d. Upaya edukasi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)
2.7.1. Upaya Pencegahan (Preventif)
a. Menanamkan semangat nasional yang positif dengan mengutamakan pengabdian
pada bangsa dan negara melalui pendidikan formal, informal dan agama.
b. Melakukan penerimaan pegawai berdasarkan prinsip keterampilan teknis.
c. Para pejabat dihimbau untuk mematuhi pola hidup sederhana dan memiliki tang-
gung jawab yang tinggi.
d. Para pegawai selalu diusahakan kesejahteraan yang memadai dan ada jaminan
masa tua.
e. Menciptakan aparatur pemerintahan yang jujur dan disiplin kerja yang tinggi.
f. Sistem keuangan dikelola oleh para pejabat yang memiliki tanggung jawab etis
tinggi dan dibarengi sistem kontrol yang efisien.
g. Melakukan pencatatan ulang terhadap kekayaan pejabat yang mencolok.
h. Berusaha melakukan reorganisasi dan rasionalisasi organisasi pemerintahan mela-
lui penyederhanaan jumlah departemen beserta jawatan di bawahnya.
2.7.2. Upaya Penindakan (Kuratif)
Upaya penindakan, yaitu dilakukan kepada mereka yang terbukti melanggar
dengan diberikan peringatan, dilakukan pemecatan tidak terhormat dan dihukum
pidana. Beberapa contoh penindakan yang dilakukan oleh KPK :
a) Dugaan korupsi dalam pengadaan Helikopter jenis MI-2 Merk Ple Rostov Rusia
milik Pemda NAD (2004).
b) Menahan Konsul Jenderal RI di Johor Baru, Malaysia, EM. Ia diduga melakukan
pungutan liar dalam pengurusan dokumen keimigrasian.
c) Dugaan korupsi dalam Proyek Program Pengadaan Busway pada Pemda DKI
Jakarta (2004).
d) Dugaan penyalahgunaan jabatan dalam pembelian tanah yang merugikan keuang-
an negara Rp 10 milyar lebih (2004).
e) Dugaan korupsi pada penyalahgunaan fasilitas preshipment dan placement
deposito dari BI kepada PT Texmaco Group melalui BNI (2004).
f) Kasus korupsi dan penyuapan anggota KPU kepada tim audit BPK (2005).
g) Kasus penyuapan panitera Pengadilan Tinggi Jakarta (2005).
h) Kasus penyuapan Hakim Agung MA dalam perkara Probosutedjo.
i) Menetapkan seorang bupati di Kalimantan Timur sebagai tersangka dalam kasus
korupsi Bandara Loa Kolu yang diperkirakan merugikan negara sebesar Rp 15,9
miliar (2004).
j) Kasus korupsi di KBRI Malaysia (2005).
k) Kasus korupsi pengadaan simulator SIM (2012).
l) Kasus korupsi Hambalang (2012).
m) Kasus penyuapan hakim Pengadilan Negeri Bandung (2013).
n) Kasus korupsi pegawai pajak (Gayus Tambunan).
2.7.3. Upaya Edukasi Masyarakat/Mahasiswa
a. Memiliki tanggung jawab guna melakukan partisipasi politik dan kontrol sosial
terkait dengan kepentingan publik.
b. Tidak bersikap apatis dan acuh tak acuh.
c. Melakukan kontrol sosial pada setiap kebijakan mulai dari pemerintahan desa
hingga ke tingkat pusat/nasional.
d. Membuka wawasan seluas-luasnya pemahaman tentang penyelenggaraan peme-
rintahan negara dan aspek-aspek hukumnya.
e. Mampu memposisikan diri sebagai subjek pembangunan dan berperan aktif dalam
setiap pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat luas.