Makalah Hukum Lingkungan Edit

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar B elakang

Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan karunia Tuhan YME

yang diberikan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Karenanya hak

untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah sama bagi

semua manusia bahkan mahluk hidup yang ada didunia. Dibalik kesamaan hak

tersebut tentunya adalah kewajiban semua manusia juga untuk menjaga dan

melestarikan fungsi lingkungan hidup ini. Kewajiban disini menjurus kepada

semua tindakan,usaha,dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia baik secara

individu maupun secara berkelompok guna menjaga dan melestarikan lingkungan

hidup. Hal ini perlu dan wajib untuk dilaksanakan karena kondisi lingkungan

hidup dari hari ke hari semakin menunjukkan penurunan kualitas yang cukup

signifikan.

Tetapi lingkungan yang sehat dan baik kadang-kadang susah diwujudkan

karena perbuatan satu atau lebih pihak yang menyebabkan rusaknya atau

terganggunya pelaksanaan hal tersebut. Pihak yang melakukan perusakan atau

yang menyebabkan terganggunya lingkungan menyebabkan timbulnya sengketa

dalam bidang lingkungan, yang perlu diselesaikan.

Analisis mengenai dampak lingkungan adalah merupakan kajian mengenai

dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau

kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Suatu

rencana kegiatan dapat dinyatakan tidak layak lingkungan, jika berdasarkan hasil

kajian Amdal dampak negatif yang ditimbulkannya tidak dapat ditanggulangi oleh

teknologi yang tersedia. Dalam hal Amdal dinyatakan layak lingkungan tidak

tertutup kemungkinan keputusan kelayakan menjadi batal. Dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup diatur tentang pidana administratif yang dikenakan kepada

1

pengusaha dan kepada pejabat yang menerbitkan izin lingkungan. Hal ini pada

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

belum diatur pengenaan pertanggungjawaban pidana administratif bagi pejabat

yang menerbitkan izin lingkungan.

Pembangunan dan lingkungan pada dasarnya merupakan dua hal yang

sangat berbeda secara berlawanan. Disatu sisi pembangunan menuntut perubahan

yang lebih baik untuk kesejahteraan manusia, sedangkan lingkungan yang terdiri

dari sumber daya lama dan ekosistem sifat yang terbatas disamping juga menuntut

pelestarian fungsinya.

Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan

lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara

bijaksana dalam pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini disadari karena upaya

untuk memwujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pada umumnya menimbulkan

dampak terhadap lingkungan.

Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat positif, namun dapat pula diiringi

dengan dampak negatif. Dampak positif diupayakan semaksimal mungkin tercapai

dan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang akan timbul, bahkan

idealnya keseluruhan dampak negatif dihilangkan.

Menekan seminimal mungkin dampak negatif akan tercipta lingkungan

hidup yang baik dan sehat yang merupakan hak asasi setiap warga negara

Indonesia dan hal ini sudah diamanatkan dalam kontitusi negara republik

Indonesia. Oleh karena itu hadirnya pembangunan akan diiringi timbulnya resiko

lingkungan yaitu ancaman –ancaman yang membuat mutu lingkungan rusak dan

cadangannya pun menjadi tidak lestari.

AMDAL dimaksudkan sebagai alat untuk merencanakan tindakan

preventif terhadap kerusakan lingkungan yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas

pembangunan yang direncanakan. Atau Amdal juga merupakan salah satu

instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sehingga

tercapai pembangunan berkelanjutan

Perkembangan baru berkaitan dengan ketentuan Amdal dalam Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup adalah adanya ancaman pidana dan denda bagi pejabat

2

pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi

dengan Amdal atau UKL-UPL. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

tidak dicantumkan sanksi pidana dan denda bagi pejabat pemberi izin lingkungan

yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-

UPL.

Tidak saja sanksi pidana dan denda yang diancamkan kepada pejabat

pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi

dengan Amdal atau UKL-UPL tetapi Undang-Undang juga memberi peluang

kepada setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap keputusan tata usaha

negara apabila: badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin lingkungan

kepada usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal tetapi tidak dilengkapai dengan

dokumen Amdal; badan atau pejabat tata usaha negara menerbitkan izin

lingkungan kepada kegiatan yang wajib UKL-UPL, tetapi tidak dilengkapi dengan

dokumen UKL-UPL; badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan izin

usaha dan/atau kegiatan yang tidak dilengkapi dengan izin lingkungan. Dalam

tulisan ini akan dipaparkan aspek penegakan hukum lingkungan dengan instrumen

pidana administrasi.

Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang

melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam

rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk

memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Izin usaha dan/atau kegiatan adalah izin

yang diterbitkan oleh instansi teknis untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan[4].

Dengan demikian ada susunan yang tidak boleh terputus dari proses penyusunan

amdal sampai memperoleh izin usaha.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 ini lebih maju dibandingkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal ini nampak dari penguatan yang terdapat

dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu tentang prinsip-prinsip

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang didasarkan pada tata kelola

pemerintahan yang baik karena dalam setiap proses perumusan dan penerapan

instrumen pencegahan penanggulangan dan penegakan hukum mewajibkan

pengintegrasian aspek transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan.

3

Disamping itu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur penegakan hukum

perdata, administrasi dan pidana secara lebih jelas.Undang –Undang ini juga

memberikan kewenagan yang luas kepada menteri untuk melaksanakan seluruh

kewenangan pemerintahan di bidang perlindungan dan perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan koordinasi dengan instansi lain.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi

permasalahan pokok adalah sebagai berikut:

1. Apa saja hal hal yg harus diperhatikan dalam membangun usaha atau

kegiatan yang berdampak pada pelestarian lingkungan

2. Bagaimanakah keputusan kelayakan Amdal dapat batal dalam

praktek?

3. Bagaimana cara perusahaan melakukan pemulihan lingkungan yang

sudah mengalami kerusakan

4. Apa saja dasar hukum, sanksi pidana dan sanksi lain pelanggaran

hukum lingkungan

5. Bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan

menurut UU.No.32 tahun 2009.

6. Bagaimanakah pertanggungjawaban yuridis (liability) pengusaha dan

pejabat pemberi izin lingkungan

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui hal hal yg harus diperhatikan dalam

membangun usaha atau kegiatan yang berdampak pada pelestarian

lingkungan

2. Untuk mengetahui keputusan kelayakan Amdal dalam praktek.

4

3. Untuk mengetahui cara perusahaan melakukan pemulihan

lingkungan yang sudah mengalami kerusakan

4. Untuk mengetahui dasar hukum, sanksi pidana dan sanksi lain bagi

pemrakarsa dalam pelanggaran hukum lingkungan

5. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa lingkungan diluar

pengadilan menurut UU.No.32 tahun 2009.

6. Untuk mengetahui pertanggungjawaban yuridis (liability)

pengusaha dan pejabat pemberi izin lingkungan

1.4 Manfaat Penulisan

Sesuai dangan latar belakang masalah dan tujuan penelitian, maka

diharapkan dapat memberi Informasi pada masyarakat maupun pengusaha bahwa

banyak pengaruh yang dihasilkan dari sebuah kegiatan yang mungkin berdampak

pada perubahan lingkungan dan hal hal yang wajib diperhatikan oleh masyarakat

maupun pengusaha dalam menjalankan kegiatannya agar sesuai dengan hukum

lingkungan

5

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Lingkungan Hidup

Menurut Prof.Emil Salim: “ secara umum lingkungan hidup diartikan

sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan

kita tempati dan mempengaruhi hal yang tidak termasuk kehidupan manusia”.

( Abdurrahman,1990:7)

Menurut Prof.Otto Soemarwoto: “ Lingkungan adalah jumlah semua

benda kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi

kehidupan kita”. (Abdurrahman,1990:8)

Dalam Penjelasan Umum UU No.32 Tahun 2009 ,” Lingkungan hidup

adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,keadaan, dan makhluk hidup

termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri,

kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

2.2 Keputusan Amdal

Dalam hubungan dengan analisis mengenai dampak lingkungan, Prof. Otto

Soemarwoto mengatakan bahwa salah satu sebab dalam konflik antara

pembangunan versus lingkungan ialah diartikannya dampak

lingkungan(environmental impact) sebagai pengaruh yang merugikan (adverse

effect)

Keputusan Badan atau Pejabat yang menetapkan kelayakan atau

ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya dari tinjauan

kontitusi, maka dapat dijelaskan bahwa hal itu termasuk tugas dari negara dalam

rangka memajukan kesejahteraan umum melalui penetapan kelayakan atau

ketidaklayakan lingkungan lingkungan terhadap dokumen Amdal yang diajukan.

Dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan ”Setiap orang berhak

hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan

6

demikian persoalan hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin

oleh Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.

2.3 Pertanggungjawaban Yuridis Pengusaha Dan Pejabat Pemberi Izin

Lingkungan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup telah mengatur ketentuan pidana yang

termuat dalam Bab XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120.

Dilihat dari jenis pidana, maka ketentuan pidana yang termuat dalam Bab

XV dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 120 termasuk pidana administrasi. Disebut

pidana administrasi karena ancaman pidana yang diatur atau ditetapkan adalah

dikaitkan dengan tidak ditaatinya ketentuan administrasi. Hal ini berbeda dengan

jenis pidana dalam KUHP.

Pertanggungjawaban yuridis (liability) pengusaha dan pejabat pemberi izin

lingkungan dapat berupa pengenaan sanksi pidana administratif. Hal ini terjadi

karena tidak dipenuhinya syarat administratif untuk pengusaha dan

pejabatDpemberi izin. Syarat administratif yang tidak dipenuhi oleh pengusaha

adalah tidak memiliki izin lingkungan. Sementara syarat administratif yang tidak

dipenuhi oleh pejabat pemberi izin adalah tanpa dilengkapi dokumen amdal

dan/atau UKL-UPL

Dalam kesempatan ini penulis mencoba memaparkan beberapa Pasal

untuk menjelaskan tentang pidana admninistratif dan bentuk pertanggung

jawabannya kepada pengusaha dan pejabat pemberi izin lingkungan.

Sebelum terbitnya izin lingkungan maka diawali terlebih dahulu dengan

diajukannya dokumen Amdal oleh pemrakarsa kepada Komisi Penilai Amdal.

Dengan catatan tidak setiap usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal hanya terhadap

setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan yang

wajib Amdal.

Berdasarkan hasil penilaian Komisi Penilai Amdal maka Menteri,

Gubernur, atau Bupati/Walikota menetapkan keputusan kelayakan atau

ketidaklayakan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Keputusan

7

kelayakan lingkungan hidup menjadi dasar untuk diterbitkannya izin lingkungan.

Dengan izin lingkungan inilah maka pemrakarsa memperoleh izin usaha. Hal

inilah yang penulis maksudkan rangkaian penyusunan Amdal sebagaimana tertulis

dalam judul tulisan ini.

Pasal 109 sampai dengan Pasal 114 memberi ancaman kepada setiap orang

yang melakukan usaha dan/atau kegiatan, setiap orang yang menyusun Amdal,

Pejabat pemberi izin lingkungan, setiap pejabat yang berwenang, setiap orang

yang memberi informasi palsu, menyesatkan, setiap penanggung jawab usaha

dan/kegiatan yang tidak mentaati ketentuan administrasi diancam dengan pidana

penjara dan denda.

Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan setiap orang yang melakukan

usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 36 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.

1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah).

Pasal 110 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan

dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan Setiap orang yang menyusun

amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf i dipidana dengan pidana penjara paling

lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar

rupiah).

Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pejabat pemberi

izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal

atau UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 91) dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.

3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah); Ayat (2) menyebutkan pejabat pemberi izin

usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa

dilengkapi dengan izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat

8

910 dipidana dengan pidana penjara paling lam a 3 (tiga) tahun dan denda paling

banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2.4 Dasar Hukum, Sanksi Pidana dan Sanksi Lain Bagi Pemrakarsa

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan

Hidup

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang

Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (berlaku sekarang)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 pasal 65, 67,

68, 69 ,88, 98, 119

4. UUD 1945 Pasal 28H ayat (1) UUD 1945

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1994 tanggal

30 April 1994 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 26, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3551) yang kemudian

direvisi dengan

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3595).

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1994 ini kembali diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 31) dan terakhir diperbaharui kembali melalui

Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 2 tahun 2000

tentang panduan evaluasi dokumen AMDAL


tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan

AMDAL

9


tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan

permukiman terpadu


tentang panduan penyusunan AMDAL kegiatan pembangunan di daerah

lahan basah

12. Keputusan kepala BAPEDAL nomor 08 tahun 2000 tentang keterlibatan

masyarakat dan keterbukaan informasi dalam proses AMDAL

13. Keputusan kepala BAPEDAL nomor 09 tahun 2000 tentang pedoman

penyusunan AMDAL.

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002

tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan

Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

15. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang

Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

16. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994

tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan

2.5 Pengertian Sengketa

Pengertian sengketa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti

pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara

orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek

permasalahan.

Sedangkan menurut Ali Achmad berpendapat :

Sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari

persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat

menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.

Dari kedua pendapat diatas maka dapat dikatakan bahwa sengketa adalah prilaku

pertentangan antara dua orang atau lebih yang dapat menimbulkan suatu akibat

hukum dan karenanya dapat diberi sangsi hukum bagi salah satu diantara

keduanya

10

Pengertian Sengketa Lingkungan menurut UU No.32 Tahun 2009 menurut

Pasal 1 Ketentuan Umum: Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara

dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah

berdampak pada lingkungan hidup.

Sengketa lingkungan hidup di Indonesia dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu

1) sengketa yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan;

2) sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam;

3) sengketa yang muncul akibat pencemaran atau perusakan lingkungan.

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya

terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi

kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau

berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan suber daya alam di sisi lain.

Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya

terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut

terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingungan pada

umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak dengan pihak yang menjadi

korban pencemaran/perusakan.

11

BAB III

KASUS

[SERANG] Pencemaran yang terjadi pada Sungai Ciujung, akibat limbah dari

pabrik kertas yakni PT Indah Kiat Pulp & Paper (IKPP) yang terletak di

Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang semakin membahayakan. Namun

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang sendiri belum memiliki langkah konkrit

untuk mengatasi pencemaran Sungai Ciujung tersebut. Bahkan audit lingkungan

yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup terhadap

beberapa perusahaan yang diduga melakukan pencemaran dianggap tidak akan

objektif. Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Soleh mengaku

sangat pesimistis dengan hasil audit wajib tersebut. Sebab, seluruh pembiayaan

audit ditanggulangi oleh perusahaan yang diaudit, dalam hal ini PT IKPP.

“Kendati diserahkan kepada tim independen, hasilnya tidak akan objektif selama

biaya audit lingkungan itu dibiayai oleh perusahaan yang diaudit. Logikanya,

kalau saya memberikan uang untuk mereka, saya pun bisa memberikan pesanan

terhadap mereka. Artinya hasilnya bisa saja disetir oleh saya meskipun hanya

sekian persennya. Sama halnya dengan yang terjadi pada PT IKPP. Hasilnya

sudah bisa diduga pasti tidak akan objektif,” tegas Ahmad Soleh di Serang, Senin

(10/9). Soleh memaparkan bahwa tempat penampungan limbah yang dimiliki PT

IKPP, tidak cukup untuk menampung seluruh limbah yang dikeluarkan yang

kemudian diproses agar saat dialirkan ke Sungai Ciujung sesuai dengan buku

mutu air yang dapat digunakan. “Faktanya, kekuatan penampung ipalnya hanya

32 ribu meter kubik per hari. Sementara setiap harinya PT IKPP membuang

limbahnya hampir 38 ribu meter kubik,” jelasnya. Dikatakan, berdasarkan hasil

pengamatan yang dilakukannya, saat ini saja bau Sungai Ciujung tercium hingga

satu kilometer. Sementara airnya sendiri sudah tidak dapat digunakan lagi. “Mata

saja sampai berair jika kita terlalu dekat akibat aroma limbah dari PT IKPP yang

begitu menyengat,” katanya. Menurut Soleh, Pemkab Serang dan Pemprov Banten

belum menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi limbah dari PT IKPP

tersebut. Karena itu, masyarakat harus berani bersuara. “Manajemen PT IKPP

secara perlahan telah membunuh masyarakat Serang Timur dan Utara. Sementara

pemerintah tidak pernah tegas menutup perusahaan yang jelas-jelas sudah

12

melanggar undang-undang,” tegasnya. Sementara, Kepala Badan Lingkungan

Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Serang, Anang Mulyana hingga saat ini

masih menunggu hasil audit tim independen dari Kementerian LH. Sebelum

lebaran, kata Anang, pihaknya bersama dewan sudah menanyakan hasil audit

tersebut. “Kita juga sudah melayangkan surat ke Kementerian LH untuk segera

memberitahu hasil auditnya. Katanya, September 2012 ini akan diberikan,”

jelasnya. Dikatakan Anang, audit tersebut merupakan audit wajib karena

pencemaran limbah dari PT IKPP sudah dianggap membahayakan. Anang juga

tidak menyangkalnya jika PT IKPP masih membuang limbahnya ke Sungai

Ciujung meskipun debit airnya saat ini minim akibat musim kemarau.

13

BAB IV

ANALISA dan PEMBAHASAN

Dalam membangun usaha atau kegiatan ada hal hal yg perlu di perhatikan

oleh setiap orang maupun pemarkarsa yaitu mengenai hak setiap orang,

kewajiban dan tanggung jawab yang berhubungan dengan dampak lingkungan

dikemudian hari.

Pada kasus PT IKPP nampak jelas pengusaha tidak menjalankan kewajiban yg

telah diatur dalam UU no 32 tahun 2009:

Pasal 67

Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 68

Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:

1. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;

2. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan

3. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria

baku kerusakan lingkungan hidup.

PT IKPP melanggar (Pasal 69) Setiap orang dilarang:

melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau

perusakan lingkungan hidup;

PT IKPP juga tdk melakukan tanggung jawab nya yg telah diatur dalam UU no 32

tahun 2009:

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 88

14

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3,

menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan

ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas

kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau strict liability adalah

unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar

pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan lex specialis dalam gugatan

tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi

yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup

menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.

Selain itu masyarakat Serang Timur dan Utara tidak mendapat hak nya

untuk dapat hidup di lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana telah diatur

dalam Pasal 65:

1. lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi

manusia.

2. Mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses

partisipasi, dan akses keadilan dalam memenuhi hak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat.

3. Mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau

kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap

lingkungan hidup.

4. Berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

5. Melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan

lingkungan hidup.

juga dalam UUD 1945 dalam pasal 28H khususnya pada ayat (1). Dalam Pasal

28H ayat (1) UUD 1945 disebutkan ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir

dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan

15

sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dengan demikian persoalan

hak atas lingkungan merupakan hak asasi yang sudah dijamin oleh Pasal 28H ayat

(1) UUD 1945. Sehingga apapun keputusan Badan atau Pejabat dalam kaitannya

dengan kelayakan dan ketidaklayakan lingkungan harus dalam mendukung hak

asasi untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan

hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut adalah:

1. Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya.

Pemrakarsa mengubah desain dan/atau proses dan/atau kapasitas dan/atau bahan

baku dan/atau bahan penolong. Perubahan desain dan/atau proses dan/atau

kapasitas dan/atau bahan baku dan/atau bahan penolong bagi usaha dan/atau

kegiatan akan menimbulkan dampak besar dan penting yang berbeda.

2. Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa

alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan

yang bersangkutan dilaksanakan. Terjadinya perubahan lingkungan hidup secara

mendasar berarti hilangnya atau berubahnya rona lingkungan hidup awal yang

menjadi dasar penyusunan Amdal.

3. Disamping keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau

kegiatan menjadi batal oleh faktor-faktor tersebut di atas, keputusan kelayakan

lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila

rencana usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun

sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut. Hal tersebut sejalan dengan

cepatnya pengembangan pembangunan wilayah, dalam jangka waktu 3 tahun

kemungkinan besar telah terjadi perubahan rona lingkungan hidup, sehingga rona

lingkungan hidup yang semula dipakai sebagai dasar penyusunan Amdal tidak

cocok lagi digunakan untuk memprakirakan dampak lingkungan hidup rencana

usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Atas kejadian ini keputusan

kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa.

Amdal sendiri pada dasarnya merupakan suatu kajian mengenai dampak

positif dan negatif dari rencana kegiatan/proyek, yang dipakai oleh pemerintah

dalam memutuskan apakah suatu kegiatan/proyek layak atau tidak layak

lingkungan.

16

Dengan demikian Amdal mampu menjawab tantangan pembangunan,

karena pembangunan tidak hanya menimbulkan dampak positif tetapi

pembangunan juga mempunyai efek negatif bagi lingkungan yang akan

menimbulkan masalah lingkungan. Seperti yang bisa dilihat dalam kasus

pencemaran sungai Ciujung oleh PT. IKPP. Pencemaran itu terjadi karena tidak

adanya manajemen yang baik untuk mengatur kapasitas penampungan limbah

pabrik setiap harinya. Sehingga limbah yang dihasilkan lebih banyak daripada

kapasitas penampungan limbah yang dimiliki oleh perusahaan itu.

Ada beberapa cara pemulihan lingkungan yang sudah mengalami

kerusakan dilakukan dengan tahapan:

1. Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar

2.Remediasi

Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah

yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, yaitu in-situ (atau on-

site) dan ex-situ (atau off-site). Pembersihan on-siteadalah

pembersihan di lokasi. Pembersihan ini lebih murah dan lebih mudah,

terdiri dari pembersihan, venting (injeksi), dan bioremediasi.

Pembersihan off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan

kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu di daerah aman,

tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya yaitu, tanah

tersebut disimpan di bak/tanki yang kedap, kemudian zat pembersih

dipompakan ke bak/tangki tersebut. Selanjutnya zat pencemar

dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi

pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini jauh lebih mahal dan

rumit.

3.Rehabilitasi restorasi adalah pemulihan lahan kembali

4.Dan/atau cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

17

Masalah lingkungan juga bisa muncul melalui praktik menyalin dokumen

Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) bagi rencana kegiatan. Praktik

menyalin dokumen Amdal dilakukan dengan mengganti nama perusahaan, lokasi,

luasan proyek, atau identitas-identitas spesifik lain. Praktik semacam itu sangat

berisiko bagi lingkungan. Daya dukung lingkungan tidak dianggap sebagai satu

hal yang penting dan mutlak dijaga.

Dengan menyadari manfaat Amdal baik bagi pemerintah, pemrakarsa

maupun masyarakat sekiranya para pihak mendukung supaya dapat terwujud

keputusan kelayakan lingkungan hidup dengan cara salah satunya menghindari

keputusan kelayakan lingkungan hidup dinyatakan batal. Manfaat AMDAL secara

umum adalah menjamin suatu usaha atau kegiatan pembangunan agar layak

secara lingkungan. Layak secara lingkungan berarti kegiatan tersebut sesuai

dengan peruntukkannya sehingga dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.

Manfaat Amdal khususnya bagi pemerintah di antaranya sebagai berikut:

mencegah pencemaran dan kerusakan lingkungan; menghindari konflik dengan

masyarakat; menjaga agar pembangunan sesuai dengan prinsip pembangunan

berkelanjutan; perwujudan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan

lingkungan hidup.

Manfaat Amdal bagi pemrakarsa, di antaranya sebagai berikut: Menjamin

keberlangsungan usaha; menjadi referensi dalam peminjaman kredit; interaksi

saling menguntungkan dengan masyarakat sekitar; sebagai bukti ketaatan hukum.

Manfaat Amdal bagi masyarakat mengetahui sejak dini dampak dari suatu

kegiatan; melaksanakan kontrol; terlibat dalam proses pengambilan keputusan.

Namun disamping positifnya AMDAL ada juga kelemahannya yaitu:

Beberapa faktor yang menjadi penyebab pelaksanaan AMDAL atau UKL UPL

kurang optimal adalah sebagai berikut:

1. AMDAL dan implementasinya oleh pemrakarasa masih dipandang sebagai

beban bukan sebagai kewajiban untuk mengelola lingkungan hidup

2. Tidak ada insentif bagi pemrakarasa yang:

a. menyusun atau tidak menyusun AMDAL

b. menyusun AMDAL secara baik dan benar dan yang asal jadi

18

c. mengimplementasikan hasil AMDAL dengan yang tidak berniat

melaksanakan hasil AMDAL

3. AMDAL lebih dipandang sebagai instrumen perijinan daripada sebagai

instrumen pencegahan dampak lingkungan

4. Lemahnya penegakan hukum terhadap:

a. Kegiatan / usaha yang tidak menyusun AMDAL

b. AMDAL disusun pada saat kegiatan sudah mulai

c. Kegiatan / usaha yang tidak mengimplementasikan RKL atau RPL

5. Belum ada integrasi antara AMDAL, ijin lokasi dan ijin operasi

PT IKPP mendapat sanksi pidana menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 98:

1. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang

mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air,

baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00

(tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh

miliar rupiah)

2. Apabila mengakibatkan orang luka dan/atau bahaya kesehatan manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling

lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00

(empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas

miliar rupiah)

3. Apabila mengakibatkan orang luka berat atau mati, dipidana dengan

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima

belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar

rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah)

PT IKPP mendapat sanksi lainnya menurut UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 119:

pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

1. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

2. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan

3. perbaikan akibat tindak pidana;

4. pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

19

5. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

Atau dapat dikaitkan dengan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar

Pengadilan Menurut UU.No.32 Tahun 2009.Penyelesaian sengketa Lingkungan

Hidup pada UU No 32 Tahun 2009 melengkapi dari undang-undang

sebelumnya,sebagaimana yang tercantum pada Bab XIII UU No 32 Tahun 2009

dikatakan bahwa Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dapat ditempuh

melalui pengadilan atau diluar pengadilan (pasal 84 ayat 1).

Pada bagian kedua tentang penyelesaian sengketa Lingkungan Hidup diluar

pengadilan,dikatakan pada pasal 85 (1) bahwa :

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan dilakukan untuk

mencapai kesepakatan mengenai :

a. Bentuk dan besar nya ganti rugi;

b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau peruskan;

c. Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau

d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap

lingkungan hidup.

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini tidak berlaku terhadap tindak pidana

yang diatur dalam UU.No32 Tahun 2009 tersebut hal ini tercantum dalam Pasal

85 ayat 2. Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan

dapat digunakan jasa mediator dan atau arbitrer yang berfungsi untuk membantu

menyelesaikan sengketa lingkungan hidup itu sendiri hal ini menurut Pasal 85

ayat 3. Bentuk-bentuk penyelesaian lingkungan hidup diluar pengadilan ini

menganut konsep Alternative Dispute Resolution (ADR),yang dilakukan dalam

wujud mediasi ataupun arbritasi.Dan pada bagian inilah peran Polri dapat masuk

dan ikut serta menjadi seorang mediator dalam pelaksanaan mediasi.Bentuk-

bentuk penyelesaian sengketa ini memang memperkenankan untuk hadirnya orang

ketiga sebagai penengah dan bukan penentu kebijakan. Masyarakat pun dapat

turut campur dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan ini dengan

20

membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang

bersifat bebas dan tidak berpihak, dalam hal tersebut pemerintah dan pemerintah

daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga tersebut yang ketentuan lebih

lanjutnya akan diatur dalam sebuah Peraturan Pemerintah

Menjadi persoalan selanjutnya adalah bagaimana dengan kesiapan dalam

menegakkan hukum lingkungan ini, karena dari ancaman yang diberikan oleh

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sudah memenuhi rasa keadilan yang

mana ancamannya tidak hanya kepada pengusaha tetapi juga kepada pejabat

pemberi izin lingkungan. Dinantikan peran serta masyarakat, aparat penegak

hukum dan sarana yang memadai untuk menegakkan hukum lingkungan di

Indonesia

21

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan

sebagai berikut :

1. Hal hal yang harus diperhatikan dalam membangun usaha atau kegiatan

yang berdampak pada lingkungan adalah hak setiap orang pasal 65,

kewajiban pasal 67, 68 , hal yang dilarang pasal 69 dan tanggung jawab

pemarkarsa pasal 88 UU no 32 tahun 2009

2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan keputusan kelayakan lingkungan

hidup suatu usaha dan/atau kegiatan menjadi batal, faktor-faktor tersebut

adalah: Pemrakarsa memindahkan lokasi usaha dan/atau kegiatannya.

Terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa

alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu usaha dan/atau

kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan. Keputusan kelayakan lingkungan

hidup suatu usaha dan/atau kegiatan dinyatakan kadaluarsa apabila rencana

usaha dan/atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 tahun

sejak diterbitkannya keputusan kelayakan tersebut.

3. Cara perusahaan melakukan pemulihan lingkungan yang sudah mengalami

kerusaka dilakukan dengan tahapan: penghentian sumber pencemaran dan

pembersihan unsur pencemar; remediasi; rehabilitasi; restorasi; dan/atau

cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi.

4. Dasar hukum, sanksi pidana dan sanksi lain pidana dan sanksi lain bagi

pemrakarsa dalam pelanggaran hukum lingkungan adalah dapat bersumber

dari UUD 1945, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri Negara

Lingkungan Hidup

5. Penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan menurut UU.No.32

tahun 2009 dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai : Bentuk dan

besar nya ganti rugi; Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau

22

peruskan; Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya

pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau Tindakan untuk mencegah

timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

6. Dikenal bentuk pertanggungjawaban yuridis (liability) bagi pengusaha dan

pejabat pemberi izin lingkungan berupa pengenaan sanksi pidana

administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungn Hidup

5.2 Saran

Dalam rangka penegakan hukum lingkungan sesuai dengan teori penegakan

hukum maka, diperlukan peran serta masyarakat, aparat penegak hukum dan

sarana yang memadai.

23

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, Jimly, Green Constitution: Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2009.

Hamzah, Andi, Penegakan Hukum Lingkungan, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

____________, Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. 1. Jakarta: Yarsif Watampone, 2005.

Hardjasoemantri, Koesnadi, Hukum Tata Lingkungan, Cet. 14. Yogyakarta: Gadjah Mada

University Press, 1999.

Kementerian Negara Lingkungan Hidup RI, Eksaminasi Putusan MA N0. 617/K/PID/2004

tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup PT EVERBRIGHT MEDAN-SUMUT.

Raihan, Lingkungan Dan Hukum Lingkungan, Cet. 2. Jakarta: Universitas Islam Jakarta,

2007.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia, 2006.

Siahaan, N.H.T. Hukum Lingkungan, Cet. 2. Jakarta: Pancuran Alam Jakarta, 2009.

Steni, Bernadius, Susilaningtias, Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Sumber Daya

Alam dalam Berbagai Undang-Undang Sektoral Dan Upaya Kodifikasi Ke Dalam

RKUHP, Cet. 1. Jakarta: HUMA dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

24

Makalah Hukum Lingkungan Edit

Documents