23
LINGKUNGAN BISNIS & HUKUM KOMERSIAL HUKUM ASURANSI
MAKALAH
Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Salah Satu Syarat untuk
LulusMata Kuliah Lingkungan Bisnis & Hukum Komersial Pada Studi
Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) pada Fakultas Ekonomi
Universitas WidyatamaDosen Pembimbing : Dr. Nina Nurani, S.H.,
M.Si.
Disusun oleh:Kelompok 2
Erma Purwita15133P037Anwar Setiawan15133P044Ariyo Nur Syuhada
15133P046 Fany Riyantina Oktora15133P047
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS WIDYATAMATerakreditasi
(Accredited)SK Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
(BAN-PT)No. 001/BAN-PT/Ak-I/PP/XII/2009BANDUNG2014BAB
IPENDAHULUAN
Asuransi merupakan salah satu buah peradaban manusia dan
merupakan suatu hasil evaluasi kebutuhan manusia yang sangat hakiki
ialah kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap
kemungkinan menderita kerugian. Salah satu masalah yang ditakuti
manusia adalah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan kehilangan
terhadap barang yang akan dikirim salah satunya denga melalui jalur
laut. Terlebih dengan meningkatnya frekuensi pengangkutan
barang-barang di dalam dan dari/ ke luar negeri, maka pertanggungan
atas barang-barang yang diangkut tersebut merupakan suatu kebutuhan
yang semakin diperlukan. Dengan adanya kemungkinan terjadinya
kecelakaan atau kehilangan barang maka dengan mengalihkan atau
melimpahkan risiko tersebut kepada pihak lain atau badan usaha lain
yaitu dengan asuransi. Perkembangan atas permasalahan yang ada dan
bermunculan sekarang ini, maka banyak perusahaan asuransi yang
menawarkan berbagai macam produk keuntungan yang bermacam-macam,
keuntungan yang diperoleh dari produk asuransi tersebut menimbulkan
pertanggungan resiko yang berbeda pula.Hak dan kewajiban dari pihak
penanggung dan tertanggung dalam perjanjian asuransi dicantumkan
dalam polis. Perjanjian atau kontrak asuransi ini merupakan suatu
perjanjian timbal balik, yang berarti bahwa masing-masing pihak
berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain.Berkaitan dengan
asuransi sebagai suatu perjanjian Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa
asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang
disebut polis dimana menurut Pasal 258 ayat (1) KUHD, polis
merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa
asuransi telah terjadi. Di samping itu, polis juga memuat
kesepakatan mengenai syarat-syarat dan janji-janji khusus yang
menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan
asuransi. Tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap asuransi bukan
berarti tidak ada kekecewaan masyarakat terhadap perusahaan
asuransi.Menurut Emmy Pangaribuan Simanjuntak di Indonesia terdapat
bermacam-macam pertanggungan resiko dilihat berdasarkan jenis
pertanggungan. Pada umumnya asuransi dibedakan menjadi :1.
Pertanggungan kerugianPertanggungan kerugian adalah perjanjian
pertanggungan yang didalam pengertian yang murni harus mengandung
tujuan bahwa kerugian yang sungguh-sungguh diderita oleh pihak
tertanggung akan diganti oleh pihak penanggung, oleh karena
didalamnya terdapat suatu penggantian kerugian.2. Pertanggungan
sejumlah uang.Pertanggungan sejumlah uang adalah merupakan
pertanggungan dimana penggantian kerugian yang diberikan oleh
penanggung sebenarnya tidak dapat dikatakan sebagai suatu ganti
rugi, oleh karena orang yang menerima ganti rugi itu tidak menerima
ganti rugi yang sungguh-sungguh sesuai dengan kerugian yang
dideritanya. Ganti rugi yang diterima itu sebenarnya adalah hasil
penentuan sejumlah uang tertentu yang telah disepakati oleh
pihak-pihak (Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1980 : 8-9).
BAB IITINJAUAN TEORI2.1 Pengertian AsuransiAsuransi adalah
istilah yang digunakan untuk merujuk pada tindakan, sistem, atau
bisnis dimana perlindungan finansial (atau ganti rugi secara
finansial) untuk jiwa, properti, kesehatan dan lain sebagainya
mendapatkan penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat
diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan
atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi secara teratur dalam
jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin
perlindungan tersebut.Menurut ketentuan pasal 246 KUHD, asuransi
atau pertanggungan adalah perjanjian dengan mana penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk
memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin dideritanya
akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti).Pengertian
asuransi terdapat pula pada Pasal 861 The Civil and Commercial Code
yang berbunyi :A contract of insurance is one in which a person
agress to make compensation or to pay a sum of money in case of
continget loss or any other future event specified in the contract,
and another person agreess to pay therefor a sum of many, called
premium.Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur
asuransi seperti yang terdapat pada Pasal 246 KUHD atau Art
7.17.1.1 NBW juga terpenuhi, unsur-unsur yang dimaksud adalah :1.
Perjanjian 2. Kewajiban tertanggung membayar premi3. Kewajiban
penanggung memberikan ganti kerugian atau membayar sejumlah uang.4.
Adanya peristiwa yang belum pasti terjadi.
Unsur-unsur yuridis asuransi dari suatu asuransi adalah :1.
Adanya pihak tertanggung2. Adanya pihak penanggung3. Adanya kontrak
asuransi4. Adanya kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita
tertanggung5. Adanya peristiwa tertentu yang mungkin akan terjadi6.
Adanya uang premi yang dibayarkan oleh penanggung kepada
tertanggung.Mengenai unsur peristiwa yang belum pasti terjadi dalam
The Civil and Commercial Code tertuang melalui kalimat in case of
contingent loss or any other future event specified in the
contract. Apabila dibandingkan dengan rumusan asuransi pada Pasal
246 KUHD yang lebih menekankan kepada golongan asuransi kerugian
(terbukti dari kalimat, karena suatu kerugian kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan), Pasal 861 The Civil and
Commercial Code meliputi baik asuransi kerugian maupun asuransi
jumlah.Menurut undang-undang no. 2 tahun 1992 tentang usaha
perasuransian (UU asuransi), asuransi atau tertanggungan adalah
perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung
mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung
jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau
untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.1. Berdasarkan
definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung empat unsur :a.
Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar uang premi
kepada pihak penanggung, sekaliggus atau secara berangsur-angsur
(asuransi kerugian)b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan
membayar sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung,
sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi sesuatu yang
mengandung unsur tak tertentu (asuransi sejumlah uang).c. Suatu
peristiwa (accident) yang tak tertentu (tidak diketahui
sebelumnya).d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami
kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.Dari definisi diatas,
maka asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian dimana harus
dipenuhi syarat sebagaimanan dalam pasal 1320 KUH Perdata, namun
karakteristik bahwa asuransi adalah persetujuan yang bersifat
untung-untungan sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1774 KUH
Perdata.Dikatakan suatu persetujuan untung-untungan
(kans-overeenkomst) karena suransi dianggap suatu perbuatan yang
hasilnya, mengenai untung rugi, baik bagi semua pihak maupun bagi
sementara pihak, bergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu.
Beberapa hal penting mengenai asuransi :1) Merupakan suatu
perjanjian yang harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata.2) Perjanjian
tersebut bersifat adhesif adalah isi perjanjian tersebut sudah
ditentukan oleh Perusahaan Asuransi (Kontrak standar). Namun
demikian, hal ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tertanggal 20 April tentang
perlindungan konsumen.3) Terdapat 2 (dua) pihak didalamnya yaitu
penanggung dan tertanggung namun dapat juga diperjanjikan bahwa
tertanggung berbeda pihak dengan yang akan menerima tanggungan.4)
Adanya premi sebagai yang merupakan bukti bahwa tertanggung setuju
untuk diadakan perjanjian asuransi.5) Adanya perjanjian asuransi
mengakibatkan kedua belah pihak terikat untuk melaksanakan
kewajibannya.Sehingga dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang
harus ada pada Asuransi adalah :a. Subyek hukum (penanggung dan
tertanggung)b. Persetujuan bebas antara penanggung dan
tertanggungc. Benda asuransi dan kepentingan tertanggungand. Tujuan
yang ingin dicapaie. Resiko dan premif. Evenemen (peristiwa yang
tidak pasti) dan ganti kerugian.g. Syarat-syarat yang berlakuh.
Polis asuransi.2.2 Fungsi Asuransi1) Sebagai pemindahan
resikoSebagaimana diketahui bahwa kehidupan manusia selalu
dihadapkan dengan suatu risiko akibat adanya peristiwa yang tidak
diharapkan terjadi, berupa bencana alam, kecelakaan dan akibat
lainnya. Oleh sebab itu, manusia berusaha untuk mengalihkan risiko
itu dengan membuat perjanjian pertanggungan.Tertanggung kemudian
mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam
harta kekayaan atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah premi kepada
perusahaan asuransi (penanggung), sejak saat itu risiko beralih
kepada penanggung. Dengan membayar premi yang relatif kecil,
seseorang atau perusahaan dapat memindahkan ketidakpastian atas
hidup dan harta bendanya (risiko) ke perusahaan asuransi.2)
Kumpulan danaPremi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan
asuransi sebagai dana untuk membayar risiko atau pembayaran ganti
kerugian yang terjadi.3) Pembayaran ganti kerugian / Pembagian
resikoJika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian (risiko berubah menjadi kerugian), maka kepada
tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang
dengan jumlah asuransinya. Dalam praktiknya kerugian yang timbul
itu dapat bersifat sebagian (partial loss), tidak semuanya berupa
kerugian total (total loss). Dengan demikian, tertanggung
mengadakan asuransi bertujuan untuk memperoleh pembayaran ganti
kerugian yang sunguh-sungguh diderita.Dalam pembayaran ganti
kerugian oleh perusahaan asuransi berlaku prinsip subrogasi (diatur
dalam pasal 1400 KUH Perdata) dimana penggantian hak si berpiutang
(tertanggung) oleh seorang pihak ketiga (penanggung/pihak asuransi)
yang membayar kepada si berpiutang (nilai klaim asuransi) terjadi
baik karena persetujuan maupun karena undang-undang.Ditinjau dari
beberapa sudut, maka asuransi mempunyai tujuan dan teknik pemecahan
yang bermacam-macam, antara lain :a. Dari segi Ekonomi, maka
:Tujuannya : mengurangi ketidakpastian dari hasil usaha yang
dilakukan oleh seseorang atau perusahaan dalam rangka memenuhi
kebutuhan atau mencapai tujuan.Tekniknya : dengan cara mengalihkan
risiko pada pihak lain dan pihak lain mengombinasikan sejumlah
risiko yang cukup besar, sehingga dapat diperkirakan dengan lebih
tepat besarnya kemungkinan terjadinya kerugian.b. Dari segi Hukum,
maka :Tujuannya : memindahkan risiko yang dihadapi oleh suatu objek
atau suatu kegiatan bisnis kepada pihak lain.Tekniknya : mellaui
pembayaran premi oleh tertanggung kepada penanggung dalam kontrak
ganti rugi (polis asuransi), maka risiko beralih kepada
penanggung.c. Dari segi Tata Niaga, maka :Tujuannya : membagi
riisko yang dihadapi kepada semua peserta program
asuransi.Tekniknya : memindahkan risiko dari individu/perusahaan ke
lembaga keuangan yang bergerak dalam pengelelolaan risiko
(perusahaan asuransi), yang akan membagi risiko kepada seluruh
peserta asuransi yang ditanganinya.d. Dari segi Kemasyarakatan,
maka :Tujuannya : menanggung kerugian secara bersama-sama antar
semua peserta program asuransi.Tekniknya : semua anggota kelompok
(kelompok anggota) program asuransi memberikan kontribusinya
(berupa premi) untuk menyantuni kerugian yang dierita oleh
seorang/beberapa orang anggotanya.e. Dari Segi Matematis, maka
:Tujuannya : meramalkan besarnya kemungkinan terjadinya risiko dan
hasil ramalan itu dipakai dasar untuk membagi risiko kepada semua
peserta (sekelompok peserta) program asuransi.2.3 Asas Kontrak
AsuransiSetiap perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus
memenuhi syarat-syarat umum sebagai berikut :1. Sepakat mereka yang
mengikatkan diri.2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. Suatu
hal tertentu4. Suatu sebab yang halal.Syarat khusus bagi perjanjian
asuransi harus memenuhi ketentuan-ketentuan dalam buku I Bab IX KUH
Dagang, ialah :a. Asas indemnitas / principle oleh indemnityb. Asas
kepentingan / principle of insurable interest.c. Asas kejujuran
yang sempurna Ada beberapa prinsip-prinsip pokok asuransi yang
sangat penting yang harus dipenuhi baik oleh tertanggung maupun
penanggung agar kontrak/perjanjian asuransi berlaku (tidak batal).
Adapun prinsip-prinsip pokok asuransi tersebut sebagai berikut :a)
Utmost good faith Utmost good faith bisa diberikan arti bahwa para
pihak memiliki iktikad baik untuk saling menguntungkan dan saling
melindungi secara jujur. Utmost good faith adalah suatu tindakan
untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap, semua fakta yang
material (material fact) mengenai sesuatu yang akan diasuransikan
baik diminta maupun tidak. Artinya adalah : si penanggung harus
dengan jujur menerangkan dengan jelas segala sesuatu tentang
luasnya syarat/kondisi dari asuransi dan si tertanggung juga harus
memberikan keterangan yang jelas dan benar atas objek atau
kepentingan yang dipertanggungkan.KUH Perdata khusus untuk
perjanjian asuransi, masih dibutuhkan penekanan atas iktikad baik
sebagaimana diminta oleh Pasal 251 KUH Dagang. Pasal 251 : Setiap
keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak
memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung,
betapapun iktikad baik ada apanya, yang demikian sifatnya sehingga
seandainya si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya,
perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan
syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya
pertanggungan.Iktikad baik yang sempurna dapat diartikan bahwa
masing-masing pihak dalam suatu perjanjian yang akan disepakati,
menurut hukum mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan atau
informasi yang selengkap-lengkapnya, yang akan dapat mempengaruhi
keputusan pihak yang lain untuk memasuki perjanjian atau tidak,
baik ketenangan yang demikian itu diminta atau tidak.Sedangkan
pasal 251 KUH Dagang secara sepihak hanya memberi kewajiban untuk
memberikan keterangan dan informasi yang benar kepada pihak kedua
yaitu tertanggung atau pengambil asuransi saja. Sedangkan pihak
penanggung sebaliknya mendapat perlindungan terhadap pelanggaran
asas iktikad baik yang sempurna dari tertanggung.b) Insurable
interestInsurable interest, yaitu para pihak memiliki kepentingan,
baik kepentingannya sendiri maupun kepentingan keluarganya atau
kepentingan lain. Insurable interest hak untuk mengasuransikan,
yang timbul dari suatu hubungan keuangan, antara tertanggung dengan
yang diasuransikan dan diakui secara hukum.Insurable interest
(kepentingan yang dapat diasuransikan), yaitu setiap pihak yang
bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai
kepentingan yang dapat diasuransikan, artinya tertanggung harus
mempunyai keterlibatan sedemikian rupa, dengan akibat dari suatu
peristiwa yang belum pasti terjadi dan yang bersangkutan menderita
kerugian akibat dari peristiwa itu. Pasal 250 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang dinyatakan bahwa kepentingan yang diasuransikan
tersebut harus ada pada saat ditutupnya perjanjian asuransi. Syarat
tersebut tidak dipenuhi maka penanggung akan bebas dari
kewajibannya untuk membayar kerugian. Pasal 268 Kitab Undang-undang
Hukum Dagang mensyaratkan kepentingan yang dapat diasuransikan itu
harus dapat dinilai dengan sejumlah uang.
c) Indemnity Indemnity adalah suatu mekanisme dimana penanggung
menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan
tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum
terjadinya kerugian (KUHD Pasal 252, 253 dan dipertegas dalam Pasal
278).Satu asas utama dalam perjanjian asuransi karena merupakan
asas yang mendasari mekanisme kerja dan memberi arah tujuan dari
perjanjian asuransi itu sendiri (khusus untuk asuransi kerugian).
Pengertian kerugian itu tidak boleh menyebabkan posisi keuangan
pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi keuangan
pihak tertanggung menjadi lebih diuntungkan dari posisi sebelum
menderita kerugian.Asas indemnitas ini adalah landasan dasar
sebagai mana dimaksud diatas pada hakikatnya mengandung dua aspek,
yaitu :a. Aspek pertama ialah berhubungan dengan tujuan dari
perjanjian harus ditujukan kepada ganti kerugian, yang tidak boleh
diarahkan bawah pihak tertanggung karena pembayaran ganti rugi
jelas akan menduduki posisi yang lebih menguntungkan.b. Aspek kedua
ialah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi sebagai
keseluruhan yang sah. Untuk keseluruhan atau sebagian tidak boleh
bertentangan dengan aspek pertama.Yang ingin dicapai oleh asas
indemnitas adalah keseimbangan antara risiko yang dialihkan kepada
penanggung dengan kerugian yang diderita oleh tertanggung sebagai
akibat dari terjadinya peristiwa yang secara wajar tidak diharapkan
terjadinya.d) Asas kepentingan yang dapat diasuransikanKepentingan
yang dapat diasuransikan merupakan asas utama kedua dalam
perjanjian asuransi / pertanggungan. Setiap pihak yang bermaksud
mengadakan perjanjian asuransi, harus mempunyai kepentingan yang
dapat diasuransikan, maksudnya ialah bahwa pihak tertanggung
mempunyai keterlibatan sedemikian rupa dengan akibat dari suatu
peristiwa yang belum pasti terjadinya dan yang bersangkutan menjadi
menderita kerugian.Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, mengenai
kepentingan, mengaturnya dalam dua pasal yaitu pasal 250 dan pasal
268.Pasal 250 : Apabila seorang yang telah mengadakan suatu
pertanggungan untuk diri sendiri, atau apabila seorang yang
untuknya telah diadakan suatu pertanggungan, pada saat diadakannya
pertanggungan itu tidak mempunyai suatu kepentingan terhadap barang
yang dipertanggungkan itu, maka si penanggung tidaklah diwajibkan
memberikan ganti rugi. Pasal 250 KUH dagang mengatur bahwa
kepentingan itu harus ada pada saat perjanjian asuransi
ditutup.Pasal 268 : Suatu pertanggungan dapat mengenai segala
kepentingan yang dapat dinilaikan dengan uang, dapat diancam oleh
sesuatu bahaya, dan tidak dikecualikan oleh undang-undang.e)
Subrogation Subrogation adalah suatu pengalihan hak tuntut dari
tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Di dalam KUH
Dagang, asas ini secara tegas diatur di dalam Pasal 284 : Seorang
penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang
dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang
diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan
menerbitkan kerugian tersebut; dan si tertanggung itu adalah
bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak
si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu.Subrogasi hanya dapat
ditegakkan apabila memenuhi dua syarat berikut :1. Apabila
tertanggung di samping mempunyai hak terhadap penanggung masih
mempunyai hak-hak terhadap pihak ketiga.2. Hak tersebut timbul,
karena terjadinya suatu kerugian. Hak subrogasi timbul dengan
sendirinya (ipso facto) sehingga tidak perlu ditentukan dalam polis
sebagai klausula subrogasi.f) Contibution adalah hak penanggung
untuk mengajak penanggung lainnya yang sama-sama menanggung, tetapi
tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut
memberikan indemnity.g) Proximate cause adalah suatu penyebab
aktif, efisien yang menimbulkan rantain kejadian yang menimbulkan
suatu akibat tanpa adanya intervensi suatu yang mulai dan secara
aktif dari sumber yang baru dan independen.2.4 Resiko Dalam
AsuransiAdalah suatu kejadian yang terjadi di luar kehendak
tertanggung yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung, resiko mana
menjadi objek jaminan asuransi.a) Resiko Murni (pure risk)Kejadian
yang masih tidak pasti bahwa suatu kerugian akan timbul, dimana
jika kejadian tersebut terjadi, maka timbullah kerugian itu.b)
Resiko Spekulasi (speculative risk)Kejadian yang terjadi
menimbulkan 2 (dua) kemungkinan, akan menguntungkan atau akan
merugikan.c) Resiko KhususResiko yang terbit dari tindakan individu
dengan dampak hanya terhadap seorang tertentu saja.d) Resiko
FundamentalResiko yang bersumber dari masyarakat umum dan/atau yang
mempengaruhi masyarakat luas.e) Resiko StatisResiko yang tidak
berubah dari masa ke masa.f) Resiko DinamisResiko yang berubah-ubah
mengikuti perkembangan zaman.2.5 Dasar Hukum Kontrak / Perjanjian
AsuransiPerjanjian asuransi adalah perjanjian
untung-untungan/kans-Overenskom (Pasal 1774 KUH Perdata).Suatu
perjanjian untung-untungan adalah : suatu perbuatan yang hasilnya
mengenai untung ruginya baik bagi semua pihak maupun bagi salah
satu pihak tergantung pada suatu kejadian yang belum tentu.a. Pasal
246 sampai dengan Pasal 308 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.b.
Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.c. Pasal 1774 Kitab
Undang-undang Hukum Perdata.d. Peraturan perundang-undangan di luar
Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-undang Hukum
Perdata yaitu Undang-undang No. 2 Tahun 1992, tentang Usaha
Perasuransian.2.6 Jenis-Jenis AsuransiBerdasarkan Undang-undang No.
2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dapat digolongkan sebagai
berikut :a. Usaha asuransi1. Asuransi kerugian (non life insurance)
merupakan usaha memberikan jasa dalam penanggulangan resiko atas
kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak
ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti.2. Asuransi jiwa
(life insurance) merupakan suatu jasa yang diberikan oleh
perusahaan asuransi dalam penanggungan resiko yang dikaitkan dengan
jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan.3.
Reasuransi (reinsurance) merupakan suatu system penyebaran resiko
dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari
pertanggungan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.b. Usaha
penunjang1. Pialang asuransi, merupakan usaha yang memberikan jasa
keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaiaan
ganti kerugian asuransi dengan bertindak untuk kepentingan
tertanggung.2. Pialang reasuransi, memberikan jasa keperantaraan
dalam penempatan reasuransi dan penangganan penyelesaian ganti rugi
reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan
asuransi.3. Penilai kerugian asuransi, memberikan jasa penilaian
terhadap kerugian pada objek asuransi yang dipertanggungkan.4.
Konsultan aktuaria, merupakan usaha memberikan jasa konsultan
aktuaria.5. Agen asuransi, merupakan pihak yang memberikan jasa
keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas
nama penanggung.Dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Pasal 1
ayaat (1) digariskan ada dua jenis asuransi, yaitu :1. Asuransi
kerugian (loss Insurance) dapat diketahuui dan rumusan :Untuk
memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,
kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita
oleh tertanggung.2. Asuransi jumlah (sum insurance) yang meliputi
asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui dari rumusan
Untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal
atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Perbedaan antara
asuransi kerugian dan asuransi jumlah diantaranya :Asuransi
KerugianAsuransi Jumlah
Mengganti kerugian tertentu yang diderita oleh tertanggung
sebesar kerugian yang dideritaPenanggung berjanji akan membayar
sejumlah uang yang sudah ditentukan sebelumnya (tidak distandarkan
pada kerugian tertentu)
Berlaku Pasal 246 KUH DagangPasal 305 KUH Dagang
Rumusan dalam undang-undang di atas searah dengan praktik
Asuransi pada umunya yang dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu
Asuransi Kerugian dan Asuransi Jiwa, yang lebih jauh dijelaskan di
bawah ini :1. Asuransi KerugianAsuransi kerugian adalah suatu
perjanjian yang oleh Tertanggung dan Penanggung (Perusahaan
Asuransi) di mana tertanggung bersedia mewmbeyar sejumlah uang
(premi asuransi) kepada Penanggung untuk jangka waktu tertentu, dan
Penanggung bersedia memberikan ganti kerugian kepada Tertanggung
manakala barang atau obyek yang dipertanggungkan mengalami
kerusakan akibat peristiwa yang tidak diduga-duga.Inti asuransi
kerugian adalah menutup asuransi untuk suatu peristiwa karena
kerusakan atau kemusnahan harta benda yang dipertanggungkan karena
sebab-sebab atau kejadian yang dipertang-gungkan (sebab-sebab atau
bahaya-bahaya yang disebut dalam kontrak atau polis asuransi).
Dalam asuransi kerugian penanggung menerima premi dari tertanggung
dan apabila terjadi kerusakan atau kemusnahan atau harta benda yang
dipertangungkan, maka ganti kerugian akan dibayarkan kepada
tertanggung. Adapun jenis asuransi kerugian adalah :a. Asuransi
Kebakaranb. Asuransi Kehilangan dan Kerusakanc. Asuransi Lautd.
Asuransi Pengangkutane. Asuransi KreditAsuransi ini selalu
berkaitan dengan dunia perbankan yang menitik beratkan pada
asuransi jaminan kredit berupa benda bergerak maupun benda tidak
bergerak yang sewaktu-waktu dapat tertimpa resiko yang dapat
mengakibatkan kerugian bagi pemilik barang maupun pemberi kredit
khususnya bank yang meliputi : asuransi pengangkutan laut, asuransi
kendaraan bermotor, dan sebagainya. Adapun fungsi daripada asuransi
kredit ialah :1) Melindungi pemberi kredit dari kemungkinan tidak
diperolehnya kembali kredit yang diberikan kepada para
nasabahnya.2) Membantu kegiatan keamanan perkreditan baik kredit
perbankan maupun kredit lainya diluar perbankan (Elisa Kartika Sari
dan Edvendi Simangunsong, 2005 : 88-89).f. Asuransi Kendaraan
Bermotorg. Asuransi Kerangka Kapalh. Contrution All Risk (CAR)i.
Property/Industrial All Riskj. Asuransi Customs Bondk. Asuransi
Surety Bond2. Asuransi Jiwa atau Asuransi JumlahAsuransi Jiwa
diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHDagang) hanya
dijumpai tujuh (7) pasal yaitu Pasal 302 sampai Pasal 308. Pasal
302 KUHDagang sebagai dasar asuransi jiwa, yang menyatakan bahwa
:Jika seseorang dapat guna keperluan seseorang yang berkepentingan,
dipertanggungkan, baik untuk selama hidupnya jiwa itu, baik untuk
suatu waktu yang ditetapkan dalam perjanjian.Pengertian asuransi
yang terdapat pada ketentuan Pasal 302 di atas lebih menekankan
kepada suatu waktu yang ditentukan dalam asuransi jiwa. perjanjian.
Selain dari definisi atau pengertian asuransi jiuwa secara formil
yang terdapat dalam undang-undang hukum dagang tersebut, ada juga
pendapat para ahli hukum yang memberikan definisi asuransi jiwa
dimaksud.Berikut pengertian asuransi jiwa menurut Djoko Prakoso dan
I Ketut Murtika yang dikutip dari pendapat Molengraff berpendapat
bahwa : Asuransi jiwa dalam penertian luas memuat semua perjanjian
mengenai pembayaran sejumlah modal atau bunga, yang didasarkan atas
kemungkinan hidup atau mati, dan dripada itu pembayaran premi atau
dua-duanya dengan cara digantungkan pada masa hidupnya atau
meninggalnya seseorang atau lebih. Pada pasal Ia Bab I Staatsblad
1941-101 pengertian asuransi jiwa sebagai berikut :Perjanjian
asuransi jiwa ialah perjanjian tentang pembayaran yang dengn nikmat
dari premi dan yang berhubunagn dengan hidup atau matinya seseorang
termasuk juga perjanjian asuransi kembali/uang dengan
pengertian/catatan bahwa perjanjian dimaksud tidak termasuk
perjanjian asuransi kecelakaanSedangkan menurut H.M.N Purwosutjipto
adalah : Asuransi jiwa dapat diartikan sebagai pertanggungan jiwa
adalah perjanjian timbal balik antara penutup (pengambil) asuransi
dengan mana penutup asuransi mengikat diri selama jalanya
pertanggungan membayar uang premi kepada penanggung, sedangkan
penanggung sebagai akibat langsung dari meninggalnya orang yang
jiwanya dipertanggungkan atau telah lampaunya suatu jangka waktu
yang dngiperjanjikan mengikat diri untuk membayar sejumlah uang
tertentu kepada orang yang ditunjuk untuk penutup asuransi sebagai
penikmatnyaVolmar menyebutkan asuransi jiwa itu dengan istillah
sommen verzekering berpendapat bahwa :Secara luas sommen
verzekering itu dapat diartikan sebagai suatu perjanjian di mana
suatu fihak mengikat dirinya untuk membayar sejumlah uang secara
sekaligus atau periodik, sedangkan pihak mengikat dirinya untuk
membayar premi dan pembayaran itu adalah tergantung kepada hidup
atau matinya seseorang tertentu atau lebihSantoso Poejosoebroto
memberikan pengertian asuransi itu sebagai berikut :Asuransi pada
umumnya adalah suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak
penanggung dengan menerima premi mengikat diri untuk memberikan
pembayaran kepada pengambil asuransi atau orang yang ditunjuk,
karena terjadinya peristiwa yang belum pasti. Yang disebutkan di
dalam perjanjian, baik karena pengambil asuransi atau tertunjuk
menderita kerugian yang disebabkan oleh peristiwa lain, maupun
karena peristiwa tadi mengenai hidup dan kesehatanPenulis
berpendapat bahwa asuransi jiwa adalah suatu perjanjian di mana
Tertanggung menawarkan diri kepada Penanggung untuk membuat
perjanjian pertanggungan, dan Tertanggung bersedia membayar
sejumlah uang pertanggungan kepada Penanggung untuk jangka waktu
tertentu demi kepentingan pihak lain atau tertunjuk bilamana
terjadi peristiwa tidak terduga pada diri Tertanggung.Menutup
pertanggungan untuk membayarkan sejumlah santunan karena meninggal
atau tetap hidupnya seseorang dalam jangka waktu pertanggungan.
Dalam asuransi jiwa, penanggung menerima premi dari tertanggung dan
apabila tertanggung meninggal, maka santunan (uang pertanggungan)
dibayarkan kepada ahli waris atau seseorang yang ditunjuk dalam
polis sebagai penerima santunan. Adapun jenis-jenis pertanggungan
jiwa/jumlah adalah :a. Asuransi Kecelakaanb. Asuransi Kesehatanc.
Asuransi Jiwa Kredit.Produk asuransi jiwa dalam praktik dijumpai
sebagai berikut :a. Prodak Asuransi Jiwa1) Asuransi Jiwa Murini
(Whole Life Insurance)2) Asuransi Jiwa Berjangka Panjang3) Asuransi
Jiwa Jangka Pendek (Term Insurance)b. Prodak Asuransi Jiwa dalam
Program Asuransi Sosial1) Program Dana Pensiun da Tabungan Hari Tua
bagi Pegawai Negeri dan ABRI yang diselenggarakan oleh PT TASPEN
dan PT ASABRI.2) Asuransi Wajib Sosial yang diatur dalam UU NO. 33
Tahun 1964/PP No 17 Tahun 1965 tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan Penumpang dan UU No 34 Tahun 1964/PP No 18 1965 Dana
Kecelakaan Lalu Lintas.3) JAMSOSTEKPerbedaan antara Pertanggungan
Kerugian dan Pertanggungan Jumlah (Jiwa) adalah
:NoMasalahPertanggungan KerugianPertangungan Jiwa/Jumlah
1Para PihakPenanggung dan TertanggungPenutup Asuransi (pembayar
polis), Penanggung dan pemikat
2ObyeknyaBarangJiwa
3KepentinganKewajiban Bernilai UangHubungan kekeluargaan (tidak
bernilai uang)
4EvenemenPeristiwa tertentu yang mengakibatkan kerugianHilangnya
nyawa
2.7 Cara Mengadakan Kontrak / Perjanjian Asuransi Syarat sahnya
kontrak / perjanjian asuransiMenurut ketentuan KUH Perdata bahwa
perjanjian/kontrak harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yaitu
arus memenuhi syarat yang tertuang dalam pasal 1320 KUH Perdata
yaitu :1. Adanya kesepakatan kehendak antara pihak penanggung
dengan tertanggung2. Adanya kecakapan dari kedua belah pihak baik
penanggung maupun tertanggung.3. Adanya objek asuransi disebut
kepentingan.Kepentingan adalah kekayaan atau bagian dari kekayaan
yang apabila terjadi musibah akan menimbulkan kerugian. Kepentingan
tersebut harus memenuhi beberapa syarat antara lain :Kepentingan
materiil / materiil belanga) Asuransi Kerugian Dapat dinilai dengan
uang Dapat diancam bahaya Tidak dikecualikan UUKepentingan : idiil
/ idil belangb) Asuransi JumlahTidak dapat dinilai dengan uang.4.
Adanya causa yang halan dalam perjanjian asuransi disebut bahaya,
misalnya : kebanjiran, kehilangan, kerusakan.Selain keempat syarat
tersebut diatas, khusus untuk perjanjian asuransi perlu dilengkapi
dengan persyaratan tambahan yang tertuang dalam pasal 251 KUH
Dagang disebut mededelingspicht yaitu memberikan keterangan yang
sebenar-benarnya tentang keadaan objek yang diasuransikan dari
pihak tertanggung.Bentuk perjanjian asuransi :1) Formal, dibuat
secara tertulis yaitu dalam bentuk akta, walaupun akta di bawah
tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak saja yaitu pihak
penanggung dan pihak tertanggung disebut polis.2) Konsensual
artinya perjanjian sudah dinyatakan sah sejak ada kesepakatan
antara pihak penanggung dan tertanggung, bahkan sebelum hak dan
kewajiban timbul sejak ada kesepakatan, walau polis dalam belum
ditandatangani.2.8 Polis Asuransi1. Fungsi PolisMenurut ketentuan
Pasal 225 KUHD perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis
dalam bentuk akta yang disebut polis yang memuat kesepakatan,
syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar
pemenuhan hak dan kewajiban para pihak (penanggung dan tertanggung)
dalam mencapai tujuan asuransi. Dengan demikian, polis merupakan
alat bukti tertulis tentang telah terjadinya perjanjian asuransi
antara tertanggung dan penanggung. Akan tetapi pada Pasal 257 dan
Pasal 258 KUH Dagang yang dapat disimpulkan bahwa polis dalam
perjanjian asuransi tidak merupakan syarat multak tetapi hanya
merupakan alat bukti.Polis sebagai suatu akta yang formalitasnya
diatur di dalam undang-undang, mempunyai arti yang sangat penting
pada perjanjian asuransi, baik pada tahap awal, selama perjanjian
berlaku dan dalam masa pelaksanaan perjanjian. Jadi polis tetap
mempunyai arti yang sangat penting di dalam perjanjian asuransi,
meskipun bukan merupakan syarat bagi sahnya perjanjian, karena
polis merupakan satu-satunya alat bukti bagi tertanggung terhadap
penanggung. Undang-undang menentukan bahwa polis dibuat dan
ditandatangani oleh penanggung sebagaimana diatur pada pasal 256
ayat 3 ; Polis tersebut harus ditandatangani oleh tiap-tiap
penanggung.Meskipun kemudian sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak yang disimpulkan dari pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata
diperkenankan saja apabila para pihak memperjanjikan bahwa
perjanjian asueansi baru berlangsung setelah polis selesai atau
setelah diserahkan kepada tertanggung. Dalam hal yang demikian
berarti polis dijadikan sebagai syarat mutlak pada perjanjian
asuransi yang bersangkutan.Mengingat fungsinya sebagai alat bukti
tertulis maka para pihak (khususnya tertanggung) wajib memerhatikan
kejelasan isi polis dimana sebaiknya tidak mengandung kata-kata
atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga
dapat menimbulkan perselisihan (dispute).Upaya pembuktian bahwa
telah ditutupnya suatu perjanjian asuransi/pertanggungan dalam hal
belum dikeluarkannya polis oleh pihak penanggung, satu-satunya
dasar ialah pasal 258 ayat 1 dan 2. Pasal 258 :Untuk membuktikan
hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan
tulisan; namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian
dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian
dengan tulisan. Namun demikian bolehlah ketetapan-ketetapan dan
syarat-syarat khusus, apabila tentang itu timbul suatu
perselisihan, dalam jangka waktu antara penutupan perjanjian dan
penyerahan polisnya, dibuktikan dengan segala alat bukti; tetapi
dengan pengertian bahwa segala hal yang dalam beberapa macam
pertanggungan oleh ketentuan-ketentuan undang-undang, atas
ancaman-ancaman batal, diharuskan dibuktikan dengan tulisan.Dalam
periode setelah penyerahan polis, alat bukti yang sangat penting
ialah tulisan atau surat serta permulaan pembuktian dengan surat.
Dalam arti luas hal ini yang dimaksud tentu saja polis dengan
seluruh persyaratannya. Hal ini berlaku mengenai diadakannya
perjanjian pertanggungan maupun tentang janji-janji khusus.
Keduanya hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti tertulis
(perhatikan pasal 258 KUH Dagang).Polis yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh penanggung sebenarnya hanyalah mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna untuk kepentingan tertanggung
atau orang-orang yang memperoleh hak daripadanya dan hanya
mempunyai kekuatan terhadap penanggungan yang bersangkutan saja.
Artinya penanggung dengan siapa tertanggung mengadakan perjanjian
asuransi/pertanggungan.2. Isi PolisMenurut ketentuan Pasal 256
KUHD, setiap polis kecuali mengenai asuransi jiwa harus memuat
syarat-syarat khusus berikut ini :a. Hari dan tanggal pembuatan
perjanjian asuransib. Nama tertanggung, untuk diri sendiri atau
pihak ketigac. Uraian yang jelas mengenai benda yang
diasuransikan.d. Jumlah yang diasuransikan (nilai pertanggungan)e.
Bahaya-bahaya/evenemen yang ditanggung oleh penanggungf. Saat
bahaya mulai berjalan dan berakhir yang menjadi tanggungan
penanggung.g. Premi asuransi.h. Umumnya semua keadaan yang perlu
diketahui oleh penanggung dan segala janji-janji khusus yang
diadakan antara para pihak, antara lain mencantumkan BANKERS
CLAUSE, jika terjadi peristiwa (evenemen) yang menimbulkan kerugian
penanggung dapat berhadapan dengan siapa pemilik atau pemegang
hak.Beberapa dasar hukum yang menjadi dasar dalam isi polis,
diantaranya : Asuransi ganti rugi : Pasal 564 KUH Dagang Asuransi
Jiwa : Pasal 304 KUH Dagang Asuransi kebakaran : Pasal 287 KUH
Dagang Asuransi Hasil Pertanian : Pasal 299 KUH Dagang Asuransi
Laut : Pasal 592 KUH Dagang Asuransi Pertanggungan : Pasal 686 KUH
DagangUntuk jenis asuransi tertentu, misalnya asuransi kebakaran
Pasal 287 KUHD menentukan bahwa dalam polisnya harus pula
menyebutkan :a. Letak barang tetap serta batas-batasnya.b.
Pemakaiannyac. Sifat dan pemakaian gedung-gedung yang berbatasan,
sepanjang berpengaruh terhadap objek pertanggungan.d. Harga
barang-barang yang dipertanggungkan.e. Letak dan pembatasan
gedung-gedung dan tempat-tempat dimana barang-barang bergerak yang
dipertanggungkan itu berada.Untuk mengetahui perlindungan yang
diberikan oleh suatu polis asuransi, perlu diperhatikan tujuh aspek
penutupannya, yaitu :a. Bencana yang ditutupb. Yang ditutupc.
Kerugian yang ditutupd. Orang-orang yang ditutupe. Lokasi-lokasi
yang ditutupf. Jangka waktu yang ditutupg. Bahaya-bahaya yang
dikecualikan.
Pada dasarnya setiap polis terdiri dari 4 (empat) bagian, yaitu
:1. DeklarasiDeklarasi merupakan suatu pernyataan yang dibuat oleh
calon tertanggung, yang pada dasarnya memberikan keterangan
mengenai beberapa hal baik mengenai jati dirinya maupun yang
mengenai obyek/barang yang dipertanggungkan atau mengenai segala
sesuatu yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi /
pertanggungan.2. Klausula pertanggunganKlausula pertanggungan
merupakan bagian yang utama dari suatu polis. Pada bagian klausula
ini dengan jelas dianut ketentuan mengenai risiko apa saja dari
polis yang bersangkutan, yang ditanggung oleh penanggung,
syarat-syarat yang diminta dan ruang lingkup tanggung jawab
penanggung.Perjanjian asuransi memuat janji-janji khusus dirumuskan
secara tegas dalam polis. Jenis atau kesepakatan itu disebut
klausula asuransi yang maksudnya untuk menentukan batas-batas hak
dan kewajiban para pihak, tanggung jawab penanggung dalam
pembaayaran ganti kerugian apabila terjadi peristiwa yang
menimbulkan kerugian. Jenis-jenis asuransi tersebut ditentukan oleh
sifat obyek asuransi itu, bahaya yang mengamcam dalam setiap
asuransi. Klausula-klausula yang dimaksud antara lain :a. Klausula
Premier RisqueKlusula ini menyatakan bahwa apabila pada asuransi di
bawah nilai benda terjadi kerugian, penanggung akan membayar ganti
kerugian seluruhnya sampai maksimum jumlah yang diasuransikan
(Pasal 253 ayat 3 KUHD). Klausula ini bisa digunakan pada asuransi
pembongkaran dan pencurian, asuransi tanggung jawab.b. Klausula All
RiskKlausula ini menentukan bahwa penanggung segala risiko atau
benda yang diasuransikan. Ini berarti penanggung akan mengganti
semua kerugian yang timbul akibat peristiwa apa pun, kecuali
kerugian yang timbul karena kesalahan tertanggung sendiri (Pasal
276 KUHD).1) Klausula Total Loss Only (TLO)Klausula ini menentukan
bahwa penanggung bahwa menanggung kerugian yang merupakan kerugian
keseluruhan/total atas benda yang diasuransikan.2) Klausula Sudah
Diketahui (All Seen)Klausula yang digunakan pada asuransi
kebakaran. Klausula ini menentukan bahwa penanggung sudah
mengetahui keadaan.3) Klausula Renunsiasi (Renunciation)Menurut
Klausula penanggung tidak akan menggugat tertanggung dengan alasan
Pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan bahwa pasal tersebut
harus diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai dengan
kebiasaan. Berarti apabila timbul kerugian akibat evenemen
tertanggung tidak memberitahukan keadaan benda obyek asuransi
kepada penanggung, maka penanggung tidak akan mengajukan Pasal 251
KUHD dan penanggung akan membayar klaim ganti kerugian kepada
tertanggung.4) Klausula Free Particular Average (FPA)Bahwa
penanggung dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian yang
timbul akibat peristiwa khusus di laut (Particular Average) seperti
ditentukan pada Pasal 709 KUHD dengan kata lain penanggung menolak
kerugian yang diklaim oleh tertanggung yang sebenarnya timbul dari
akibat peristiwa khusus yang sudah dibebaskan klausula FPA.5)
Klausula Riot, Strike & Civil Commetion (RSCC)Riot (kerusuhan)
adalah tindakan suatu kelompok orang, minimal sebanyak 12 orang,
yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana
gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan
serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap
sebagai huru-hara.Strik (pemogokan) adalah tindakan pengrusakan
yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal 12 orang pekerja
atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah selutruh pekerja
kurang dari 24 orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya
dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja
atau dalam melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan
kerja yang diberlakukan oleh majikan.Civil Commotion (huru-hara)
adalah keadaan di suatu kota di mana sejumlah besar massa secara
bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana
gang uan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan
menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar
harta benda, sedimikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang
ditandai dengan berhentinya lebih dari separuh kegiatan normal
pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau
transportasi umum di kota tersebut selama 24 jam secar terus
menerus yang dimulai sebelum, sedang atau setelah kejadian
tersebut.6) Bankers ClauseBankers Clause atau Klausula Bank adalah
suatu klausula yang tercantum dalam Polis yang hanya dicantumkan
atas permintaan pihak Bank di mana dalam polis secara tegas
dinyatakan bahwa Pihak Bank adalah sebagai penerima ganti rugi atas
peristiwa yang terjadi atas obyek pertanggungan sebagaimana
disebutkan dalam perjanjian asuransi (polis). Klausula ini muncul
sebagai akibat adanya hubungan utang piutang antara Debitur dan
Kreditur di mana obyek pertanggungan adalah menjadi jaminan Bank,
sehingga klausula bukan merupakan standar yang pada umumnya
tercantum dalam Polis.3. Pengecualian-pengecualianDalam setiap
polis dengan kondisi apapun juga selalu terdapat bagian yang
mengandung pasal-pasal mengenai pengecualian. Dengan tegas polis
ini menentukan terhadap hal-hal apa saja terdapat pengecualian,
apakah bencana atau bahayanya, ataukah mengenai bendanya atau
mengenai kerugian tertentu yang dikecualikan dari perjanjian
pertanggungan yang dimaksud.4. Kondisi-kondisi.Pada bagian polis
ini dijelaskan tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban para
pihak baik penanggung atau tertanggung. Kondisi-kondisi termaksud,
biasanya mengenai : Pembayaran premi Pertanggungan-pertanggungan
lain Perubahan risiko Kewajiban tertanggung bila terjadi peristiwa
Laporan kerugian Ganti rugi Kerugian atas barang Ganti rugi
pertanggungan rangkap Pertanggungan di bawah harga Laporan waktu
Taksiran harga dalam kerugian Biaya yang diganti Pembayaran ganti
rugi Sisa barang Sisa jumlah pertanggungan Subrogasi Gugurnya hak
ganti rugi Penghentian pertanggungan Pengembalian premi
Perselisihan Penutup2.9 Hak dan Kewajiban Penanggung dan
Tertanggunga) Hak Penanggung Menerima premi Menerima
mededelingsplicht yaitu (keterangan tentang keadaan benda yang
sebenarnya dari benda yang diasuransikan dari tertanggung). Hak-hak
lain sebagai lawan dari kewajiban Penanggungb) Kewajiban Penanggung
Memberikan polis Memberikan ganti rugi terjadi peristiwa yang tidak
boleh bertentangan dengan asas indemtriteit (untuk asuransi ganti
rugi). Memberikan pembayaran sejumlah uang berdasarkan kata sepakat
(untuk asuransi sejumlah uang) Mengembalikan premi restorno
(mengembalikan sebagian atau seluruh premi berhubungan
sebagian/seluruh resiko tak jadi dipertanggungkan).Syarat premi
restorno :a) Itikad baikb) Peristiwa belum terjadic) Perjanjian
seluruh / sebagian tak sah.c) Kewajiban Tertanggung Membayar premi
Memberikan mededelingsplidat Mencegah agar kerugian dapat
diatasi.d) Hak Tertanggung Menerima polis Mendapat ganti kerugian
jika terjadi peristiwa yang belum tentu terjadi Hak-hak lain
sebagai lawan dari kewajiban tertanggung.2.10 Batal & Sanksi
AsuransiSuatu pertanggungan hakikatnya adalah suatu perjanjian maka
ia dapat pula diancam dengan risiko batal atau dapat dibatalkan
apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 1320 PUH Perdata.Selain itu KUHD mengatur
tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi apabila :1.
Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar atau bila
tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya sehingga
apabila hal itu disampaikan kepada pebanggung akan berakibat tidak
ditutupnya perjanjian asuransi tersebut (Pasal 251 KUHD) 2. Memuat
suatu kerugianyang sudah ada sebelum perjanjian asuransi
ditandatangani (Pasal 269 KUHD); memuat ketentuan bahwa tertanggung
dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung
dari segala kewajibannya yang akan datang (Pasal 272 KUHD)3.
Terdapat suatu penipuan atau kecurangan si tertanggung (Pasal 282
KUHD)4. Apabila obyek pertanggungan menurut peraturan
perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal
baik kapal Indonesia atau akal asing yang digunakan untuk
mengangkut obyek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan
tidak boeh diperdagangkan (Pasal 599 KUHD).Di dalam praktik
dijumpai banyak sekali perusahaan yang bergerak di bidang
perasuransian. Ini menunjukkan bisnis asuransi merupakan bisnis
yang menguntungkan. Akan tetapi, bisnis asuransi dapat juga
merugikan masyarakat apabila perusahaan asuransi dikelola secara
tidak profesional. Untuk itulah pemerintah telah menentukan sanksi
bagi perusahaan asuransi yang melakukan pelanggaran.1. Sanksi
AdministratifSetiap perusahaan perasuransian yang tidak memenuhi
ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No, 73 tahun 1992 tertanggal
30 Oktober 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (PP No
73/1992) serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan :a.
Perizinan usahab. Kesehatan keuanganc. Penyelenggaraan usahad.
Penyampaian laporane. Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi
atau tentang pemeriksaan langsung.Dikenakan sanksi peringatan,
sanksi pembatasan kegiatanusaha dan sanksi pencabutan izin usaha
(Pasal 37 PP No 73/1992) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 37, maka
terdapat :1) Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasurransi yang
tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan dan laporan operasional
tahunan dan atau tidak mengumumkan neraca dsan perhuitungan laba
rugi, sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan, dikenakan denda
administratif Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari
keterlambatan.2) Perusahaan Pialang Asuransi atau Perusahaan
Pialang Reasuransi yang tidak menyampaikan laporan operasional
tahunan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dikenakan denda
administratif Rp. 5.00.000,- (lima ratsu ribu rupiah) untuk setiuap
hari keterlambatan (Pasal 38 PP No 73/1992).2. Sanksi PidanaSanksi
pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam
Pasal 21 UU Asuransi, berikut ini;a. Terhadap pelaku utamaOrang
yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian
tanpa izi usaha, menggelapkan premi asuransi, menggelapkan dengan
cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau menggunakan tanpa hak
kekayaan Perasuransi Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi
Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara
paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp
2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).b. Terhadap
pelaku pembantuOrang yang menerima, menadah, membeli, atau
mengagunkan atau menjual kembali kekayaan perusahaan hasil
penggelapan dengan cara tersebut yang diketahuinya atau patutu
diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan
Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau
Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,- (lima ratus juta
rupiah). c. Terhadap pemalsu dokumenOrang yang secara
sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen
Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau
Perusahaan Reasuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 5
tahun dan denda paling banyak Rp 250.000.000,- (dua ratus lima
puluh juta rupiah).
Hal-hal lain yang perlu dikatahui dalam Asuransi :a. Tarif
Asuransi Suatu harga satuan dari suatu kontrak Asuransi tertentu,
untuk obyek penanggungan tertentu, terhadap risiko tertentu, dan
digunakan untuk masa depan tertentu pula.Alat untuk mengukur risiko
yang realistis (eality of risk), yang berkisar dan tertanggung
kepada mutunya, makin besar kemungkinan rugi, makin besar pula
tarifnya.b. Obyek PertanggunganYaitu semua obyek (properti dan
manusia) yang dapat dipertanggungkan aturannya karena kemungkinan
akan mengalami suatu risiko yang dapat menimbulkan kerugian
ditinjau dari segi keuangan. contoh : Rumah tinggal, gedung,
pabrik, tempat usaha,dan lain-lain. Mobil, kapal, pesawat, dan
lain-lain. Jiwa manusia, keehatan, dan lain-lain; Proyek
pembangunan dan pemasangan mesian. Pengangkutan barang dan
lain-lain.c. SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi)SPPA adalah
formulir isian yang harus di isi oleh calon tertanggung dalam
rangka Penutupan Asuransi yang akan digunakan oleh penanggung untuk
mengevaluasi tingkat risiko dari obyek pertanggungan tersebut.
Adapun data yang di isi dalam SPPA adalah seputar obyek
pertanggungan, kondisi sekitar onyek pertanggungan, data
tertanggung, data tertanggung, perincian obyek tertanggung, tingkat
bahaya, dan lain-lain.2.11 Tinjauan tentang Tanggung Jawab Hukum
Perusahaan Asuransi2.11.1 Tanggung Jawab HukumMenurut kamus bahasa
Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala
sesuatu kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan,
diperkarakan dan sebagainya (Novianto HP, 501). Definisi tentang
hukum sangat sulit untuk dibuat, karena tidak mungkin untuk
mengadakan yang sesuai dengan kenyataan. Hampir semua Sarjana Hukum
memberikan pembatasan hukum yang berlainan, diantaranya adalah
sebagai berikut:a. E.M. Meyers mengemukakan hukum ialah semua
aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukan kepada
tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman bagi
penguasapenguasa negara dalam melakukan tugasnya.b. Leon Duguit
mengemukakan hukum ialah aturan tingkah laku para anggota
masyarakat, aturan yang daya penggunaanya pada saat tertentu
diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan
bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap
orang yang melakukan pelanggaran itu.c. Immanuel Kant mengemukakan
hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak
bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak
bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang
kemerdekaan (C.S.T. Kansil, 1989 : 36).Menurut kamus bahasa
Indonesia, hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik
secara tertulis maupun tidak tertulis, peraturan, undangundang yang
mengikat prilaku setiap masyarakat tertentu (Novianto HP, 221).
Tanggung jawab hukum dapat disimpulkan sebagai keadaan wajib
menanggung segala sesuatu hal berdasarkan peraturan yang dibuat dan
disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis.2.11.2
Perusahaan AsuransiPerusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai
dalam KUHD dan perundang-undangan di luar Kitab Undang-undang Hukum
Dagang, tetapi dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang sendiri tidak
dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan
pengertian prusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No. 3
Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWPD), yang berbunyi
sebagai berikut: perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang
menjalankan setiap jenis usaha yang besifat tetap dan terus-menerus
dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara
Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Pengertian asuransi dalam kamus bahasa Indonesia adalah
pertanggungan jiwa maupun benda (Novianto HP, 51). Pasal 246 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang menentukan bahwa asuransi adalah suatu
persetujuan atau perjanjian dimana pihak yang menjamin (penanggung)
berjanji terhadap pihak yang dinjamin (tertanggung) untuk dengan
menerima sejumlah uang premi pengganti kerugian, yang mungkin akan
diderita oleh yang dijamin (tertanggung) akibat dari suatu
peristiwa yang belum terang akan terjadinya. Perusahaan asuransi
diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 1992, yang dimaksud
perusahaan asuransi adalah perusahaan asuransi kerugian, perusahaan
asuransi jiwa, perusahaan reasuransi, perusahaan pialang asuransi,
perusahaan pialang reasuransi, agen asuransi, perusahaan penilai
kerugian asuransi dan purusahaan konsultan akturia. Undang-undang
No. 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi ada dua, yaitu:a. Perusahaan
asuransi kerugian, adalah perusahaan yang memberikan jasa dalam
penanggulangan resiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari
peristiwa yang tidak pasti.b. Perusahaan asuransi jiwa, adalah
perusahaan yang memberikan jasa dalam pertanggungan risiko yang
dikaitkan dengan hidup atau meninggalnya seseorang yang
dipertanggungkan.Kesimpulannya bahwa perusahaan asuransi adalah
suatu badan usaha yang memberikan jaminan pertanggungan jiwa maupun
benda atas peristiwa yang tidak. Pengertian diatas antara definisi
tanggung jawab hukum dan perusahan asuransi, maka tanggung jawab
hukum perusahaan asuransi adalah kewajiban yang harus ditanggung
sesuai dengan peraturan atau kesepakatan yang telah disepakati
bersama oleh suatu badan usaha yang memberikan jaminan
pertanggungan jiwa maupun benda atas peristiwa yang tidak
pasti.
BAB IIISTUDI KASUS
PT. ASURANSI RECAPITAL, atau dikenal dengan nama Reguard adalah
salah satu perusahaan asuransi umum nasional yang bernaung di bawah
Recapital Group. Perusahaan asuransi ini memiliki berbagai macam
produk asuransi, salah satunya adalah produk pengamanan barang
barang berharga. PT. Asuransi Recapital (pihak tergugat) sendiri
memiliki perjanjian dengan salah satu nasbahnya yang bernama
Zainuddin Anshori ( pihak penggugat) dengan nomor polis SMG/ CC-6/
2008/00121 dengan objek pertanggungan berupa 117 ( seratus tujuh
belas) ton konstruksi beton besi tower pemancar dengan nilai
pertanggungan yang telah disepakati antara kedua belah pihak yakni
Rp. 936.000.000 ( Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah).
Objek pertanggungan berupa konstruksi yang akan diangkut dari
pelabuhan searang dengan tujuan pelabuhan Jambi Kalimantan Barat
yang diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana dengan tanggal
keberangkatan 24 Juni 2013.Pihak asuransi sendiri adalah pihak yang
bertanggung jawab antara lain menyiapkan logistik, mengasuransikan
barang angkutan, dan mengirimkan ke lokasi proyek di Jambi
Kalimantan Barat untuk PT. Citra Aditama Indonesia. Objek
pertanggungan asuransi dalam perkara a quo merupakan sebagian dari
barang-barang proyek yang menjadi tanggung jawab penggungat untuk
dikirim sampai dengan saat di lokasi proyek.Pada tanggal 29 Juni
2008, KLM Sinar Bunga Perdana tenggelam di perairan utara Karimun
Jawa sebagaimana laporan kecelakaan No GM.761/01/12 / Ad. Tg 2007
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal.
Ajkibat dari tenggelamnya KLM Sinar Bunga perdana tersebut, pihak
penggugat yakni pihak Bpk. Anshori mengajukan klaim asuransi
sebesar nilai pertanggungan yang telah disepakati sebelumnyaa yakni
Rp. 936.000.000,00 sebagaimana surat yang telah diajukan Pak
Anshori selaku pihak tergugat tertanggal 12 Agustus 2008 kepada
tergugat.Berdasarkan surat tersebut, pihak tergugat meninta agar
penggugat melengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut : a. Invoice
baarangb. Packing listc. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindod.
Kontrak kerja pengiriman barang dengan EMKLe. Dokumen-dokumen
lainnya yang berhubungan dengaan pengiriman barang tersebut.Lalu,
setelah itu, pihak penggugat menanggpi surat tergugat dengan
mengirimkan dokumen-dokumen berupa :a. Invoice barangb. Packing
listc. Kontrak kerja dengan pihak Excelmindod. Kontrak pengiriman
barang dengan EMKLNamun ternyata, berdasarkan surat No 062/
ARC-HDO/ LM / X/08 pihak Tergugat menolak klaim yang diajukan
penggugat dengan alasan yaitu telah terjadi perbedaan mengenai
waktu keberangkatan yang menurut dalil Tergugat disebutkan kapal
tersebut berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 sedangkan
penandatanganan polis pada tanggal 23 Juni 2008. Kemudian, pihak
penggugat menanggapi surat Tergugat sebagaimana bukti
penandatanganan polis tanggal 23 Juni 2008 dengan mengirimkan surat
tertanggal 3 November 2008 yang menyampaikan bahwa tidak mungkin
kapal tersebut bisa berangkat pada tanggal 19 Juni 2008, fakta ini
sesuai degan bukti-bukti lainnya sehingga adalah tidak mungkin
kapal berlayar dengan mengangkut barang milik Penggugat pada
tanggal 19 Juni 2008 sedangkan pembayaran dilakukan tanggal 20 Juni
2008.Pihak tergugat sendiri mengetahui persis bahwa kapal tidak
berangkat tanggal 19 Juni 2008 sebagaimana bukti-bukti yang telah
diajukan penggugat sebelumnya ditambah dengan keterangan dari
Kepala Kantor Administrator Pelabuhan Tegal yang secara jelas
menyebutkan bahwa kapal berangkat dari pelabuhan Tanjung Emas
Semarang pada hari Selasa tanggal 24 Juni 2008 jam 04.00 sehingga
dalil tergugat yang menyatakan menolak klaim karena keberangkatan
kapal sebelum waktu penandatanganan polis asuransi adalah alasan
yang tidak dapat diterima.Berdasarkan bukti-bukti yang tidak
terbantahkan lagi kebenarannya, maka sangat beralasan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerika perkara a quo,
untuk menjatuhkan putusan, putusan yang dijatuhkan adalah sebagai
berikut :a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;b.
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/
wanprestasic. Menghukum tergugat untuk membayar klaim asuransi
kepada Penggugat beserta kerugan dengan rincian sebagai berikut:
Materiil : penggantian klaim atas objek asuransi seharga Rp.
936.000.000 ( Sembilan ratus tiga puluh enam juta rupiah) yang
menjadi hak penggugat sebagai pemegang polis. Immateriil:
Terganggunya roda usaha penggugat serta reputasi dan kreadibilitas
penggugat di mata dunia usaha dapat dinilai sebesar Rp.
10.000.000.000,00 ( sepuluh ilyar rupiah).d. Menghukum tergugat
untuk membayar buga sebesar 10 % per tahun dari nilai pertanggungan
Rp. 936.000.000,00 atau sama dengan Rp. 93.600.000,-e. Menyatkan
sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan.f. Menyatakan putusan
ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada bantahan banding
dan kasasi (Uitvoerbaar bji voorraad).g. Menghukum turut Tergugat
untuk tubduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini.h.
Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkaraNamun, pihak
tergugat yakni pihak asuransi sendiri tidak dapat menerima putusan
hukum yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Oleh karena itu, pihak tergugat mengajukan banding dimana telah
megajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut
:1.Bahwa gugatan Penggugat memiliki cacat formil error in persona
dalam bentuk plurium litis consortium, dimana gugatan Penggugat
tidak lengkap (kurang pihak) dalam menarik dan menempatkan Tergugat
sebagai subyek gugatan dalam gugatan Penggugat.2. Bahwa Tergugat
tidak pernah berhubungan dan menerima pengajuan permohonan
/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi secara langsung dari
Penggugat yang biasanya dikategorikan sebagai direct business dalam
industri asuransi.3. Bahwa Penggugat melakukan pengajuan
permohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi kepada PT.
Ghanie Akbarindo Distributory yang bergerak di bidang Insurance
& Claims Consultans dan berkedudukan hukum di Jalan Sindoro II
No.32 Ungaran. Semarang 51507 melalui saudara Pramudita yang
bekerja sebagai Operational & Marketing Manager di Perusahaan
tersebut.4. Bahwa selanjutnya, Tergugat tidak pernah menerima
pembayaran premi pertanggungan /asuransi secara langsung dari
Penggugat, tetapi Penggugat membayar presmi pertanggungan tersebut
kepada PT. Ghanie Akbarindi Distributory sebagai perusahaan
perantara asuransi independent melalui PT. Cahaya Kalimantan Raya
sebagai turut Tergugat setelah permohonan/permintaan penuntupan
pertanggungan /asuransi Penggugat diterima oleh PT.Ghanie Akbarindo
Distributory;5. Bahwa PT. Ghanie Akbarindo merupakan jasa perantara
asuransi independent dan tidak mempunyai hubungan hukum mengikat
atau perjanjian agen asuransi dengan Tergugat sebagai penanggung;6.
Bahwa PT. Ghanie Akbarindo Distributory sebagai badan hukum
perseroan mempunyai tanggung jawab hukum atas perbuatan hukum dan
hubungan hukum yang telah dilakukannya untuk kepentingan hukum
Penggugat, terkait dengan fakta-fakta hukum yang dicantumkan dalam
pengajuan permohonan/permintaan penutupan pertanggungan/asuransi
tersebut.7. Bahwa Tergugat berpendapat pihak yang ditarik dan
ditempatkan sebagai Tergugat tidak lengkap (kurang pihak/ plurium
litis consortium) karena masih terdapat pihak lain yang harus ikut
ditarik dan ditempatkan sebagai Tergugat lain berdasarkan semua
uraian dan dalil yang Tergugat kemukakan di atas. Oleh karena itu,
gugatan Penggugat memiliki cacat formil error in persona dalam
bentuk plurium litis consortium yang berarti bahwa gugatan yang
diajukan oleh Penggugat kurang pihak, sehingga Penggugat seharusnya
menarik dan menempatkan Direksi PT. Ghanie Akbarindo Distributory
sebagai Tergugat I (pertama) sebagai subyek gugatan dalam gugatan
Penggugat.Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan telah mengambil putusan, yaitu putusannya No.
1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang amarnya
sebagai berikut :DALAM EKSEPSI : Menolak eksepsi Tergugat
tersebut;DALAM POKOK PERKARA : Menolak gugatan Penggugat untuk
seluruhnya; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp.281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu
rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan
Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh
Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya No.290/Pdt/2010/PT.DKI.
tanggal 13 Desember 2010 yang amarnya sebagai berikut : Menerima
permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ZAINUDIN
ANSHORI; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tanggal 03 Pebruari 2010 yang
dimohonkan banding tersebut;MENGADILI SENDIRI :DALAM EKSEPSI :
Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;DALAM POKOK
PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
MenyatakanTergugattelahmelakukanperbuataningkarjanji (wanprestasi)
; Menghukum Tergugat membayar klaim asuransi kepada Penggugat
sebesar Rp.936.000.000,- (sembilan ratus tiga puluh enam juta
rupiah) yang menjadi hak Penggugat sebagai pemegang Polis Nomor :
SMG/CC-06/2008/00121 tanggal 23 Juni 2008; Menghukum Tergugat untuk
membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam
tingkat banding berjumlah Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu
rupiah); Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;Menimbang,
bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Tergugat/Terbanding I pada tanggal 15 Maret 2011 kemudian
terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding I dengan perantaraan kuasanya,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Maret 2011 diajukan
permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 Maret 2011
sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No
1301/PDT.G/2009/PN.JKT.SEL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan
Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti
oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 07 April 2011
;Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 3
Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari
Tergugat/Terbanding I diajukan jawaban memori kasasi yang diterima
di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Selatan pada tanggal
05 Mei 2011;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta
alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan
saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan
kasasi tersebut formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa
alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam
memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :A.I.BAHWA
PERTIMBANGAN HUKUM PUTUSAN JUDEX FACTI TIDAK DILAKUKAN SECARA
SEKSAMA (ONVOLDOENDE GEMOTIVEERD);Bahwa Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) berpendapat putusan judex facti tersebut tidak
secara seksama telah mempertimbangkan semua hal yang relevan dengan
pokok perkara yang bersangkutan, sehingga putusan demikian harus
dikategorikan sebagai putusan yang mengandung kesalahan penerapan
hukum atau bertentangan dengan hukum. Dalam hal putusan judex facti
dikategorikan sebagai putusan judex facti onvoldoende gemotiveerd
adalah apabila pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut
dilakukan secara singkat, kabur, dan tidak konkrit, dimana melalui
pertimbangan hukum yang singkat dan kabur dimaksud diambil suatu
kesimpulan untuk mengabulkan dalil-dalil Termohon Kasasi
(Pembanding) tanpa didasari dan didukung oleh alat-alat bukti yang
memenuhi batas minimal pembuktian. Pada umumnya putusan yang
dikategorikan sebagai onvoldoende gemotiveerd sering bertitik
singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta
yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara
menyeluruh dan komprehensif, dimana yang dipertimbangkan hanya
sebagian saja tanpa adanya penilaian dan pertimbangan alat-alat
bukti relevan lainnya;Hal tersebut dapat terlihat dengan jelas pada
bagian pokok perkara untuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan
judex facti di halaman sampai dengan halaman 5 putusan judex facti
dimaksud sebagai berikut : Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi
sependapat dengan Pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea
ketiga) yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan laporan
Kecelakaan Kapal (bukti P.3), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan
Nahkoda (bukti P-10), Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan Kamar
Mesin (bukti P-11) dan seterusnya.. Menimbang, bahwa dalam
pertimbangan Pengadilan tingkat pertama (halaman 32 alinea
keempat), Pengadilan tingkat pertama juga menyatakan bahwa
berdasarkan bukti-bukti selain dan selebihnya, setelah menunjukkan
formalitas pengiriman barang dan seterusnya.. Menimbang, bahwa
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebutPengadilan Tinggi
berpendapat bahwasannya Penggugat telah berhasil membuktikan
dalil-dalil, yaitu :Dalam hal ini terlihat dengan jelas bahwa
pertimbangan hukum putusan judex facti tersebut dapat dikategorikan
sebagai putusan judex facti onvoldoende gemotiveerd karena
pertimbangan hukum putusan judex facti dimaksud telah dilakukan
secara singkat, kabur dan tidak konkrit, di mana melalui
pertimbangan hukum yang singkat dan kabur itu diambil suatu
kesimpulan untuk mengabulkan dalil-dalil Termohon Kasasi
(Pembanding) tanpa di dasari dan didukung oleh alat-alat bukti yang
memenuhi batas minimal pembuktian. Hal tersebut sangat berbeda
dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang terdapat di halaman 29
sampai dengan halaman 35 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
No.1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel., apabila Majelis Hakim Agung melihat
dan mencermati pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat, di mana
pertimbangan-pertimbangan hukumnya dibuat dan dilakukan secara
menyeluruh, serta komprehensif dengan adanya penilaian dan
pertimbangan alat-alat bukti relevan lainnya;Bahwa selanjutnya,
Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat penerapan onvoldoende
gemotiveerd dapat juga bersinggungan dengan kaidah-kaidah normatif
hukum perjanjian apabila putusan judex facti dimaksud juga tidak
mempertimbangkan dengan saksama kaidah-kaidah normatif hukum
perjanjian secara komprehensif;Hal tersebut dapat terlihat jelas
pada bagian pokok perkara untuk pertimbangan-pertimbangan hukum
putusan judex facti di halaman 5 sampai dengan halaman 6 putusan
judex facti dimaksud sebagai berikut : Menimbang, bahwa berdasarkan
kenyataan di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penggugat
berhak mengajukan klaim asuransi kepada, dan seterusnya Menimbang,
bahwa akan tetapi Pengadilan tingkat pertama ternyata menolak
gugatan Penggugat berkenaan dengan tidak dipenuhinya, dan
seterusnya Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat pertama berpendapat
bahwa Penggugat telah misrepresentasi yang merupakan pelanggaran
terhadap prinsip, dan seterusnya.. Menimbang, bahwa alasan
Pengadilan tingkat pertama tersebut adalah tidak dan tidak benar
karena dalam Polis Asuransi, dan seterusnya. Menimbang, hal
tersebut ditambah diperkuat lagi dengan kenyataan bahwa Polis
Asuransi, dan seterusnya,. Menimbang, bahwa sehingga dengan
demikian perbedaan dokumen tanggal pemberangkatan kapal yang
mengangkut barang tertanggung dan seterusnya.Bahwa Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) berpendapat pertimbangan-pertimbangan hukum yang
dikemukakan dalam putusan judex facti juga tidak mempertimbangkan
dengan saksama kaidah-kaidah normatif hukum perjanjian secara
kompreshensif sebagai berikut :1. Bahwa ketentuan Pasal 251 KUHD
menganut prinsip iktikad baik (principle of utmost good faith),
dimana perjanjian asuransi harus dilaksanakan berdasarkan prinsip
iktikad baik, sehingga prinsip iktikad baik tersebut merupakan
kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon tertanggung atau
tertanggung sebelum perjanjian pertanggungan atau asuransi ditutup,
dan bukan merupakan kewajiban calon tertanggung atau tertanggung
yang harus dipenuhi dalam rangka pelaksanaan perjanjian yang sudah
ditutup sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1338 ayat (3)
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).Selanjutnya menurut
ketentuan Pasal 251 KUHD polis pertanggungan secara otomatis batal
dan penanggung tidak perlu melakukan permintaan untuk pembatalan
dimaksud, baik jika pelanggaran terhadap prinsip iktikad baik
tersebut telah terjadi secara sengaja atau tidak;2. Bahwa Termohon
Kasasi (Pembanding/Tertanggung) memberi keterangan atau fakta
material berbeda di dalam formulir permintaan penutupan
pertanggungan/asuransi yang dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo
Distributory, dimana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar
Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti yang dimiliki oleh
Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk pengakuanTermohon Kasasi
(Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa obyek pertanggungan
diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;3. Bahwa
berdasarkan semua bukti yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi I
(Terbanding I), Termohon Kasasi (Pembanding/Tertanggung) terbukti
secara sah dan meyakinkan memberikan keterangan yang tidak benar
dan tidak jujur dengan cara memanipulasi data atau Termohon Kasasi
(Pembanding/ Tertanggung) telah melakukan misrepresentasi mengenai
tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana kepada Pemohon Kasasi
I (Terbanding I/Penanggung);4. BahwaPemohon Kasasi I
(TerbandingI/Penanggung) berpendapat dan mengkualifikasikan
perbuatan atau misrepresentasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi
(Pembanding /Tertanggung) merupakan pelanggar terhadap prinsip
iktikad baik (principle of utmost good faith) dalam hukum asuransi,
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 251 KUHD yang berdampak
pada pembatalan polis pertanggungan secara otomatis dan Pemohon
Kasasi I (Terbanding I/Penanggung) tidak mempunyai kewajiban hukum
untuk membayar klaim per tanggungan, sebagaimana dikabulkan oleh
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
290/Pdt/2010/PT.DKI;Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon
Kasasi I (Terbanding I) telah kemukakan di atas, Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk
mempertimbangkan semua dalil hukum tersebut, termasuk dan
sebagaimana juga telah diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara
perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel, serta membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 290/Pdt/2010/PT.DKI,
karena putusan judex facti dimaksud terbukti telah melakukan
kesalahan penerapan hukum pembuktian dengan tidak menilai dan
mempertimbangkan secara seksama dan komprehensif semua fakta yang
ditemukan dalam persidangan;A.II.BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH
SALAH DALAM MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN :Bahwa Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) berpendapat kesalahan penerapan hukum pembuktian
dapat terjadi apabila putusan judex facti hanya menilai dan
mempertimbangkan sebagian alat bukti yang diajukan dalam
persidangan, sebagaimana dimuat dalam semua pertimbangan hukum
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor :
290/PDT/2010/PT.DKI.Pertimbangan-pertimbangan hukum judex facti
tersebut tidak dibuat dan dilakukan secara menyeluruh, serta
komprehensif dengan adanya penilaian dan pertimbangan alat-alat
bukti relevan lainnya. Dalam hal ini pembuktian secara tertulis dan
keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I secara
tegas menyatakan sebagai berikut :A. PEMBANDING TELAH MEMANIPULASI
TANGGAL KEBERANGKATAN KAPAL LAUT MOTOR (KLM) SINAR BUNGA PERDANA;1.
Bahwa Pemohon Kasasi I (Terbanding I) berpendapat pertimbangan
hukum judex facti tidak memperhatikan secara seksama bahwa Termohon
Kasasi (Pembanding) telah memberi keterangan atau fakta material
berbeda di dalam formulir permintaan penutupan
pertanggungan/asuransi yagn dibuat oleh PT. Ghanie Akbarindo
Distributory, di mana obyek pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar
Bunga Perdana yang berangkat dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang
pada tanggal 24 Juni 2008, sedangkan bukti-bukti tertulis yang
dimiliki oleh Pemohon Kasasi I (Terbanding I) termasuk pengakuan
Termohon Kasasi (Pembanding) menerangkan secara jelas bahwa obyek
pertanggungan diangkut oleh KLM Sinar Bunga Perdana yang berangkat
dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;2.
Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan Pengadian Negeri Jakarta
Selatan atas perkara perdata Nomor : 1301/PDT.G/2010 /PN.Jkt.Sel.
secara tegas menyatakan sebagai berikut :a. Bahwa berdasarkan bukti
T.7 sampai dengan bukti T.42 dan keterangan saksi Ivandi Yudho
Negoro,SE.MM. Direktur PT. ADJUSTERINDO PRATAMA serta keterangan
ahli Captain Otto K.M. Caloh, Penggugat telah melakukan
misrepresentasi mengenai tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga
Perdana kepada Tergugat (Penanggung), di mana Captain Otto
K.M.Caloh sebagai ahli menerangkan bahwa surat-surat atau
dokumen-dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tidak dibuat dan diperoleh
berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku. Surat atau
dokumen manifest barang-barang yang akan dimuat tidak pernah
dikenal dan atau tidak pernah diakui dalam prosedur kelengkapan
pemuatan barang-barang di kapal laut atau kargo laut, sebagaimana
Penggugat mengajukan bukti mengenai MANIFEST BARANG-BARANG YANG
AKAN DIMUAT (P-12) yang dikeluarkan oleh PT. Cahaya Kalimantan Raya
pada tanggal 24 Juni 2008, karena pengertian Manifest adalah suatu
dokumen yang menjelaskan tentang daftar barang-barang yang telah
dimuat di dalam kapal dan bukan merupakan daftar barang-barang yang
akan dimuat di dalam kapal;b. Bahwa ternyata pula surat atau
dokumen berupa Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearence
No.11.1/KM.17/165/VI/2008 yang dibuat oleh Departemen Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang yang menetapkanbahwa tanggal keberangkatan
KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti
T.15 dan bukti T.7), artinya KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya
berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;c. Bahwa dalam hal ini berdasarkan
dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah diutarakan
di atas, disebutkan bahwa KLM Sinar Bunga Perdana tidak dapat
berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat
pada tanggal 24 Juni 2008, dimana hal tersebut pula dalam surat
Penggugat kepada Tergugat dalam Menanggapi Surat Ref :
042/ARC-HDO/CLM/W/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh
karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan
penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya Pemilik atau Agen KLM Sinar
Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin
Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008, tetapi hal
tersebut tidak dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) maupun
Pemohon Kasasi II (Terbanding II);B. SURAT-SURAT DAN DOKUMEN KLM
SINAR BUNGA PERDANA YANG DIKELUARKAN BERTENTANGAN DENGAN KETENTUAN
HUKUM YANG BERLAKU DAN TELAH HABIS BERLAKUNYA;1. Bahwa Pemohon
Kasasi I (Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum judex facti
tidak memperhatikan secara saksama keterangan ahli saudara Captain
Otto K.M. Caloh yang menyatakan bahwa semua surat atau dokumen KLM
Sinar Bunga Perdana tidak dibuat dan diperoleh berdasarkan prosedur
hukum yang benar dan berlaku, seperti:a. Surat atau dokumen
MANIFEST BARANG2 YANG AKAN DIMUAT tidak pernah dikenal dan atau
tidak pernah diakui dalam prosedur kelengkapan pemuatan
barang-barang di kapal laut atau kargo laut, sebagaimana Termohon
Kasasi (Pembanding) mengajukan buktiP-12mengenai MANIFES BARANG
YANG AKAN DIMUAT yang dikeluarkan oleh Pemohon Kasasi II
(Terbanding II) PT. Cahaya Kalimantan Raya pada tanggal 24 Juni
2008, karena pengertian Manifest menurut saudara Captain Otto K.M.
Caloh adalah suatu dokumen yang menjelaskan tentang daftar
barang-barang yang telah dimuat di dalam kapal dan bukan merupakan
daftar barang-barang yang akan dimuat di dalam kapal;b. Surat atau
dokumen Memorandum Surat-surat Kapal seharusnya memuat keterangan
mengenai jenis surat-surat atau dokumen- dokumen kapal yang masih
baik dan layak laut, serta berlaku (seaworthiness) atau bukti T-41,
tetapi beberapa surat dalam memorandum tersebut, seperti Sertifikat
Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008
sedangkan Sertifikat Radio akan berakhir masa berlakunya pada
tanggal 28 Juni 2008.Oleh karena itu saudara Captain Otto K.M.
Caloh berpendapat seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak
diijinkan berlayar menujuPelabuhan Sukamara KalimantanTengahkarena
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Administrasi Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus memeriksa ulang
terhadap semua perlengkapan dan konstruksi KLM Sinar Bunga Perdana
saat pemilik atau agen KLM Sinar Bunga Perdana memperbaharui kedua
jenis surat tersebut di atas;c. Surat atau dokumen Daftar
Pemeriksaan (Check List) dalam rangka penerbitan SIB (bukti T.42)
seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar
(SIB) (bukti P-15 dan bukti T-7), tetapi daftar pemeriksaan (Check
List) dalam rangka Penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira
Jaga/Pemeriksa dari Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang pada tanggal 20 Juni 2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar
(SIB) (bukti P-15 dan bukti T-7) ditandatangani oleh Syahbandar
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni 2008;d. Surat
atau dokumen SURAT IJIN BERLAYAR/PORT CLEARANCE
No.11.1/KM.17/165/VI/2008yangdibuat oleh Departemen Perhubungan
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administratir Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan
KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (bukti P-15 dan
bukti P.T-7). Hal itu berarti bahwa KLM Sinar Bunga Perdana harus
berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah
Surat Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang, sedangkan Termohon Kasasi
(Pembanding) mendalilkan bahwa KLM Sinar Bunga Perdana tidak dapat
berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat
pada tanggal 24 Juni 2008 sebagaimana pengakuan Termohon Kasasi
(Pembanding) dalam Surat Termohon Kasasi (Pembanding) kepada
Pemohon Kasasi I (Terbanding I) perihal Menanggapi Surat Ref :
02/ARC-HDO/CLM/ IX/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14). Oleh
karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan
penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya pemilik atau Agen KLM Sinar
Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan Surat Ijin
Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008;e. Bahwa KLM
Sinar Bunga Perdana seharusnya tidak diijinkan untuk berlayar dari
dermaga Pelabuhan Tanjung Emas Semarang menuju Pelabuhan Sukamara
KalimantanTengah karena pembuatan dan perolehan surat-surat atau
dokumen-dokumen KLM Sinar Bunga Perdana tersebut di atas tidak
dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang benar dan berlaku atau
tidak layak dan layak laut (sea worthiness), sehingga Pemilik dan
atau Agen KLM Sinar Bunga Perdana, yaitu PT. Cahaya Kalimantan Raya
sebagai Pemohon Kasasi II (Terbanding II) mempunyai tanggung jawab
hukum atas kerugian materiil yang dialami oleh Termohon Kasasi
(Pembanding);2. Bahwa di dalam pertimbangan hukum putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara perdata Nomor :
1301/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel. secara tegas menyatakan bahwa
surat-surat kelengkapan kapal (KLM Sinar Bunga Perdana) telah habis
masa berlakunya, seperti :a. Bukti T.41 berupa surat atau dokumen
Memorandum Surat-surat Kapal seharusnya memuat keterangan mengenai
jenis surat- surat atau dokumen-dokumen kapal yang masih laik dan
layak laut, serta berlaku (sea worthiness) dihubungkan dengan bukti
T.42, bukti T.7 dan bukti T.15, di mana ternyata bahwa beberapa
surat dalam memorandum tersebut antara lain : Sertifikat
Keselamatan telah habis masa berlakunya pada tanggal 19 Juni 2008;
Seritifikat Radio akan berakhir masa berlakunya pada tanggal 28
Juni 2008;Oleh karena itu seharusnya KLM Sinar Bunga Perdana tidak
diijinkan berlayar menuju Pelabuhan Sukamara Kalimantan Tengah
karena Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang harus
memeriksa ulang terhadap semua perlengkapan dan konstruksi KLM
Sinar Bunga Perdana saat pemilikatau agen KLM Sinar Bunga Perdana
memperbaharuinya;Di samping itu, ternyata pula bahwa surat atau
dokumen daftar pemeriksaan (Check List)dalam rangka Penerbitan SIB
seharusnya ditandatangani sebelum pemberian Surat Ijin Berlayar
(SIB), tetapi Daftar Pemeriksaan (Check List) dalam rangka
penerbitan SIB ditandatangani oleh Perwira Jaga/Pemeriksaan dari
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 20 Juni
2008, sedangkan Surat Ijin Berlayar (SIB) ditandatangani oleh
Syahbandar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang pada tanggal 19 Juni
2008;C. BAHWA KLM SINAR BUNGA PERDANA TIDAK MEMILIKI IZIN UNTUK
BERLAYAR KARENA SURAT IZIN BERLAYAR (SIB) TELAH HABIS MASA
BERLAKUNYA PADA TANGGAL 19 JUNI 2008;1. Bahwa Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) berpendapat, pertimbangan hukum judex facti tidak
memperhatikan secara saksama bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar
Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 berdasarkan bukti T.7
berupa Surat Ijin Berlayar (Port Clearance) yang dibuat oleh
Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kantor
Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang menetapkan bahwa
tanggal keberangkatan KLM Sinar Bunga Perdana adalah tanggal 19
Juni 2008;Bahwa didalam ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang
Nomor.21 tahun 1992 Tentang Pelayaran ditetapkan sebagai berikut
:Setiap kapal yang akan berlayar wajib memiliki Surat Ijin Berlayar
yang dikeluarkan oleh Syahbandar setelah memenuhi persyaratan
kelautan kapal;Bahwa Surat Ijin Berlayar KLM Sinar Bunga Perdana
dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan
Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang
menerangkan bahwa Surat Ijin Berlayar tersebut diberikan di
Semarang pada tanggal 19 Juni 2008. Selanjutnya di dalam Surat Ijin
Berlayar dimaksud terdapat ketentuan yang menetapkan sebagai
berikut :Jika terdapat perubahan-perubahan atau coretan-coretan
atau apabila dalam jangka waktu 24 jam (Peraturan Bandar 1925 Pasal
8 ayat 3) setelah ditandatangani kapal tidak berlayar, maka surat
izin berlayar ini tidak berlaku;2. Bahwa ketentuan ini secara tegas
menetapkan KLM Sinar Bunga Perdana harus berangkat pada tanggal 19
Juni 2008 dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat
Ijin Berlayar ditandatangani oleh Departemen Perhubungan Direktorat
Jenderal Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang karena tidak ada perubahan sama sekali yang telah
dilakukan oleh Termohon Kasasi (Pembanding) dan atau Pemohon Kasasi
II (Terbanding II) atas Surat Ijin Berlayar tersebut sampai saat
ini atau di dalam fakta persidangan;3. Bahwa di dalam pertimbangan
hukum putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara
perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel secara tegas menyatakan
sebagai berikut :a. Bahwa ternyata pula surat atau dokumen berupa
Surat Ijin Berlayar (SIB)/Port Clearence No.11.1/KM.17/165/VI/2008
yang dibuat oleh Departemen Perhubungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Laut Kantor Administrator Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang yang menetapkan bahwa tanggal keberangkatan KLM Sinar
Bunga Perdana adalah tanggal 19 Juni 2008 (vide bukti T.15 dan
bukti T.7), artinya KLM Sinar Bunga Perdana seharusnya berangkat
pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung Emas
Semarang dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah Surat
Ijin Berlayar diberikan dan ditandatangani oleh Syahbandar
Pelabuhan Tanjung Emas Semarang;b. Bahwa dalam hal ini berdasarkan
dalil-dalil dan bukti-bukti Penggugat sebagaimana telah diutarakan
di atas, disebutkan bahwa KLM sinar Bunga Perdana tidak dapat
berangkat pada tanggal 19 Juni 2008 dari dermaga Pelabuhan Tanjung
Emas Semarang karena alasan cuaca buruk dan baru dapat berangkat
pada tanggal 24 Juni 2008, di mana hal ini tersebut pula dalam
surat Penggugat kepada Tergugat dalam Menanggapi surat
Ref:042/ARC/HDO/CLM/08 tanggal 16 Oktober 2008 (bukti T.14).Oleh
karena itu Nahkoda KLM Sinar Bunga Perdana harus melaporkan alasan
penundaan keberangkatan tersebut kepada Syahbandar Pelabuhan
Tanjung Emas Semarang dan selanjutnya pemilik atau Agen KLM Sinar
Bunga Perdana harus mengajukan permohonan pembuatan surat Ijin
Berlayar untuk tanggal keberangkatan 24 Juni 2008;c. Bahwa fakta
tersebut ditegaskan pula oleh saksi Ivandi Yudo Negoro,SE,MM.,
Direktur PT. Adjusterindo Pratama selaku adjuster yang melakukan
investigasi di lapangan dengan mencermati segala dokumen yang
berkaitan dengan kapal, pelayaran, asuransi, serta fakta kecelakaan
kapal, dimana ternyata didapat perbedaan tanggal keberangkatan
kapal tanggal 19 Juni 2008 dan tanggal 24 Juni 2008 dengan alasan
tidak mendapat ijin berlayar dari Syahbandar, namun kenyataannya
dokumen yang ada tertera tanggal keberangkatan kapal pada tanggal
19 Juni 2008 sedangkan untuk perubahannya ke tanggal 24 Juni 2008
tidak ditemukan adanya pelaporan lengkap berkenaan dengan dokumen
kapal, muatan dan lain-lain yang berkaitan dengan itu kepada
Penanggung. Hal tersebut dalam hukum asuransi disebut
Misrepresentasi dan merupakan perwujudan dari adanya pelanggaran
terhadap prinsip iktikad baik (principle of utmost good
faith);Bahwa berdasarkan atas hal-hal yang Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) telah kemukakan di atas, Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) memohon kepada Majelis Hakim Agung untuk
mempertimbangkan semua dalil hukum tersebut, termasuk dan
sebagaimana juga telah diperkuat dengan pertimbangan-pertimbangan
hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas perkara
perdata Nomor : 1301/Pdt.G/2009 /PN.Jkt.Sel. serta membatalkan
putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta judex facti dimaksud terbukti
hanya menilai dan mempertimbangkan sebagian alat bukti yagn
diperoleh dalam persidangan;A.III.BAHWA PUTUSAN JUDEX FACTI TELAH
MENERAPKAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN SECARA SEMPIT
ATAU MELAKUKAN KESALAHAN PENAFSIRAN HUKUM :Bahwa Pemohon Kasasi I
(Terbanding I) berpendapat prinsip iktikad baik yang tidak
diperhatikan secara seksama di dalam putusan judex facti merupakan
permasalahan hukum yang tunduk pada pemeriksaan kasasi.Apabila
prinsip iktikad baik telah dikemukakan oleh salah satu pihak dalam
persidangan, tetapi putusan ju