Makalah Asuransi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Asuransi

Banyak definisi yang telah diberikan kepada istilah

asuransi, dimana secara sepintas tidak ada kesamaan antara

definisi yang satu dengan yang lainnya. Hal ini bisa

dimaklumi, karena mereka dalam mendefinisikannya disesuaikan

dengan sudut pandang yang mereka gunakan dalam memandang

asuransi, dimana sesuai dengan uraian diatas bahwa asuransi

dapat dipandang dari beberapa sudut.

Definsi-definisi tersebut antara lain :

a. Definisi asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang

Hukum Dagang (KUHD) Republik Indonesia : "Asuransi atau

pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang

penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan

menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya

karena suatu peristiwa yang tak tertentu" Berdasarkan

definisi tersebut, maka dalam asuransi terkandung 4 unsur,

yaitu :

a. Pihak tertanggung (insured) yang berjanji untuk membayar

uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau

secara berangsur-angsur.

b. Pihak penanggung (insure) yang berjanji akan membayar

sejumlah uang (santunan) kepada pihak tertanggung,

sekaligus atau secara berangsur-angsur apabila terjadi

sesuatu yang mengandung unsur tak tertentu.

c. Suatu peristiwa (accident) yang tak terntentu (tidak

diketahui sebelumnya).

d. Kepentingan (interest) yang mungkin akan mengalami

kerugian karena peristiwa yang tak tertentu.

2. Definisi asuransi menurut Prof. Mehr dan Cammack :

"Asuransi merupakan suatu alat untuk mengurangi resiko

keuangan, dengan cara pengumpulan unit-unit exposure dalam

jumlah yang memadai, untuk membuat agar kerugian individu

dapat diperkirakan. Kemudian kerugian yang dapat

diramalkan itu dipikul merata oleh mereka yang tergabung".

3. Definisi asuransi menurut Prof. Mark R. Green: "Asuransi

adalah suatu lembaga ekonomi yang bertujuan mengurangi

risiko, dengan jalan mengkombinasikan dalam suatu

pengelolaan sejumlah obyek yang cukup besar jumlahnya,

sehingga kerugian tersebut secara menyeluruh dapat

diramalkan dalam batas-batas tertentu".

4. Definisi asuransi menurut C.Arthur William Jr dan Richard

M. Heins, yang mendefinisikan asuransi berdasarkan dua

sudut pandang, yaitu:

a. "Asuransi adalah suatu pengaman terhadap kerugian

finansial yang dilakukan oleh seorang penanggung".

b. “.Asuransi adalah suatu persetujuan dengan mana dua atau

lebih orang atau badan mengumpulkan dana untuk

menanggulangi kerugian finansial".

Berdasarkan definisi-definisi tersebut di atas kiranya

mengenai definisi asuransi yang dapat mencakup semua sudut

pandang : "Asuransi adalah suatu alat untuk mengurangi risiko

yang melekat pada perekonomian, dengan cara manggabungkan

sejumlah unit-unit yang terkena risiko yang sama atau hampir

sama, dalam jumlah yang cukup besar, agar probabilitas

kerugiannya dapat diramalkan dan bila kerugian yang

diramalkan terjadi akan dibagi secara proposional oleh semua

pihak dalam gabungan itu".

Pengertian Asuransi bila di tinjau dari segi hukum

adalah: "Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara

2 (dua) pihak atau lebih dimana pihak tertanggung mengikat

diri kepada penanggung, dengan menerima premi-premi Asuransi

untuk memberi penggantian kepada tertanggung karena kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di

derita tertanggung karena suatu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberi pembayaran atas meninggal atau hidupnya

seseorang yang di pertanggungkan."

2.2 Sejarah Asuransi

a. Tahun 2250 SM

Konsep asuransi bermula dari sekitar tahun 2250 SM

oleh bangsa Babylonia yang hidup di daerah lembah sungai

Euphrat dan Tigris. Pada waktu itu apabila seorang pemilik

kapal memerlukan dana untuk mengoperasikan kapalnya atau

melakukan suatu usaha dagang, ia dapat meminjam uang dari

seorang saudagar (Kreditur) dengan menggunakan kapalnya

sebagai jaminan dengan perjanjian bahwa si Pemilik kapal

dibebaskan dari pembayaran hutangnya apabila kapal

tersebut selamat sampai tujuan, di samping sejumlah uang

sebagai imbalan atas risiko yang telah dipikuloleh pemberi

pinjaman.Kita dapat menganggap tambahan biaya ini dapat

dianggap sama dengan “uang premi” yang dikenal pada

asuransi sekarang. Selain kapal yang dijadikan barang

jaminan, barang-barang muatan (cargo) dapat pula dipakai

sebagai jaminan. Transaksi seperti ini disebut

“RESPONDENT/A CONTRACT”. Kemudian pada akhirnya transaksi

ini semakin berkembang.

b. Tahun 215 SM

Pada tahun 215 SM Pemerintah Kerajaan Romawi didesak

oleh para Supplier pelengkapan dan perbekalan tentara

kerajaan untuk menerima konsep yang melindungi mereka

terhadap segala risiko kerugian yang mereka derita atas

barang-barang mereka yang berada di kapal sebagai akibat

dari bahaya maritim seperti halnya serangah musuh dan juga

badai.

c. Tahun 50 SM

CICERO pada kira-kira tahun 50 SM memberi penjelasan

tentang praktek pemberian proteksi atau jaminan terhadap

keselamatan pengiriman uang dan surat-suratberharga selama

dalam perjalanan. Sebagai imbalan maka pihak yang diberi

proteksi memberikan semacam balas-jasa berupa uang premi

kepada pihak pemberi proteksi.

d. Tahun 50 SM – 200 M

Kaisar CLAUDIUS mengeluarkan suatu jaminan kepada

importir terhadap semua kerugian yang mereka derita akibat

angin badai. Tentunya dalam hal ini dikenakan pula

premi.Pada sekitar tahun 200 ini di Romawi tumbuh

perkumpulan- perkumpulan yang disebut “Collegia” yang

merupakan kegiatan sosial untuk salah satunya,mengumpulkan

dana untuk biaya pemakaman anggotanya yang meninggal atau

gugur di medan perang. Para budak pun membentuk Collegia

dengan tujuan apabila nantinya meninggal dapat dikubur

dengan layak (disebut Collegia Nititum).

Demikian pula para saudara dan para aktor di Italia

membentuk Collegia yang disebut “Collegia Tennorioum”

dengan maksud untuk membantu para janda dan anak-anak

yatim para anggotanya.

e. Tahun 1194-1266 M

Perekonomian manusia dari tahun ke tahun mengalami

perkembangan dan periode ini dikenal dengan “Guild System”

(Sistem Gilda), yaitu perkumpulan dari orang-orang yang

mempunyai profesi sama seperti gilda tukang kayu, gilda

tukang roti dan sebagainya. Tujuannya sama dengan tujuan

Collegia pada zaman Romawi, yakni meningkatkan

kesejahteraan para anggotanya. Sebenarnya, dapat dikatakan

bahwa “Collegia”dan “Sistem Gilda” merupakan penemuan-

penemuan sosial yang memperoleh popularitas dan pengakuan

masyarakat terhadap adanya risiko-risiko yang

harusditanggulangi. Perkembangan lembaga yang mirip dengan

asuransi tumbuh terus dan akhinya pada masa pemerintahan

RATU ELEANOR dari Belgia (1194 – 1266) dibentuk Undang-

Undang Asuransi yang tercantum dalam “ROLE’SDE

OLERON”Tahun 1668 M

Kemudian pada tahun 1668 M di Coffee House London

berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi

konvensional. Sumber hukum asuransi adalah hukum positif,

hukum alami dan contoh yang ada sebelumnya sebagaimana

kebudayaan.

f. Sejarah Asuransi di Indonesia

Bisnis asuransi masuk ke Indonesia pada waktu

penjajahan Belanda dan negara kita pada waktu itu disebut

Nederlands Indie. Keberadaan asuransi di negeri kita ini

sebagai akibat berhasilnya Bangsa Belanda dalam sektor

perkebunan dan perdagangan di negeri jajahannya.Untuk

menjamin kelangsungan usahanya, maka adanya asuransi

mutlak diperlukan. Dengan demikian usaha perasuransian di

Indonesia dapat dibagi dalam dua kurun waktu, yakni zaman

penjajahan sampai tahun 1942 dan zaman sesudah Perang

Dunia II atau zaman kemerdekaan.Perusahaan-perusahaan

asuransi yang ada di Hindia Belanda pada zaman penjajahan

itu adalah:

1. Perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh orang

Belanda.

2. Perusahaan-perusahaan yang merupakan Kantor Cabang

dari Perusahaan Asuransi yang berkantor pusat di

Belanda, Inggris dan di negeri lainnya.

Dengan sistem monopoli yang dijalankan di Hindia

Belanda, perkembangan asuransi kerugian di Hindia Belanda

terbatas pada kegiatan dagang dan kepentingan bangsa

Belanda, Inggris, dan bangsa Eropa lainnya sehingga

manfaat dan peranan asuransi belum dikenal oleh

masyarakat, terutama oleh masyarakat pribumi.

 Jenis asuransi yang telah diperkenalkan di Hindia

Belanda pada waktu itu masih sangat terbatas dan sebagian

besar terdiri dari asuransi kebakaran dan pengangkutan.

Asuransi kendaraan bermotor masih belum memegang peran,

karena jumlah kendaraan bermotor masih sangat sedikit dan

hanya dimiliki oleh Bangsa Belanda dan Bangsa Asing

lainnya.

 Pada zaman penjajahan tidak tercatat adanya

perusahaan asuransi kerugian satupun. Selama terjadinya

Perang Dunia II kegiatan perasuransian di Indonesia

praktis terhenti, terutama karena pemisahaan perusahaan

asuransi milik Belanda dan Inggris.

g. Asuransi zaman kemerdekaan

Setelah Perang Dunia usai, perusahaan-perusahaan

Belanda dan Inggris kembali beroperasi di negara yang

sudah merdeka ini. Sampai tahun 1964 pasar industri

asuransi di Indonesia masih dikuasai oleh Perusahaan

Asing, terutama Belanda dan Inggris.Pada awal mulanya

beroperasi di Indonesia mereka mendirikan sebuah badan

yang disebut “Bataviasche Verzekerings Unie” (BVU) pada

tahun 1946, yang melakukan kegiatan asuransi secara

kolektif.

Kemudian mulailah bermunculan berbagai perusahaan

asuransi baik lokal maupun asing di Indonesia hingga saat

ini.

2.3 Jenis-Jenis Asuransi

Menurut Djojosoedarso (2003 : 74-75) jenis-jenis

asuransi dapat dibedakan menjadi berbagai macam segi, yaitu :

a. Dari segi sifatnya :

a) Asuransi sosial atau asuransi wajib

Dimana untuk ikut serta dalam asuransi tersebut

terdapat unsur paksaan atau wajib bagi setiap warga

negara. Jadi semua warga negara (berdasarkan kriteria

tertentu) wajib menjadi anggota atau membeli asuransi

tersebut. asuransi ini biasanya diusahakan oleh

Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara.

Asuransi Sosial didesain untuk memberikan

manfaat kepada seseorang yang pendapatannya terputus

karena kondisi sosial dan ekonomi atau karena

ketidakmampuan mengendalikan solusi secara individu.

Berikut adalah jenis Asuransi Sosial di Indonesia :

1. Asuransi Sosial Tenaga Kerja

• Untuk Pegawai Negeri

• Dikelola Oleh PT Tabungan dan Asuransi Pegawai

Negeri

• Untuk Pegawai Perusahaan Swasta

• Dikelola oleh PT Jaminan Asuransi Sosial Tenaga

Kerja

• Untuk Anggota ABRI / TNI

• Dikelola oleh Perum Asuransi Sosial ABRI

2. Asuransi Kesehatan

• Dikelola oleh PT Asuransi Kesehatan (dulu PHB)

3. Asuransi Kecelakaan

• Dikelola oleh PT Asuransi Jasa Raharja

b) Asuransi sukarela, dalam asuransi ini tidak ada

paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota/pembeli.

Jadi setiap orang bebas memilih menjadi anggota atau

tidak dari jenis asuransi ini. Jenis asuransi ini

biasanya diselenggarakan oleh pihak swasta, tetapi

ada juga yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Asuransi sukarela dapat dibagi dalam dua jenis

yaitu :

1. Government Insurance, yaitu asuransi yang dijalankan

oleh Pemerintah atau Negara, misalnya : jaminan

yang diberikan kepada prajurit yang cacat sewaktu

peperangan.

2. Commercial Insurance, yakni asuransi yang bertujuan

untuk melindungi seseorang atau keluarga serta

perusahaan dari resiko-resiko yang bisa

mendatangkan kerugian. Tujuan perusahaan asuransi

di sini ialah, komersial dan dengan motif

keuntungan (profit motive).

Commercial Insurance dapat digolongkan lagi

sebagai berikut :

a. Asuransi Jiwa (Personal Life Insurance)

Asuransi ini bertujuan untuk memberikan jaminan

kepada seseorang atau keluarga yang disebabkan

oleh kematian, kecelakaan, serta sakit.

Contoh Perusahaan Asuransi Jiwa yang ada di

Indonesia :

PT. Asuransi Jiwa Raya

Asuransi Jiwa Dharma Nasional

Asuransi Jiwa Bumi Putera 1912

b. Asuransi Kerugian (Property Insurance)

Bentuk ini sama dengan Asuransi Umum di

Indonesia, bertujuan memberikan jaminan kerugian

terhadap harta/hak atau milik kepentingan yang

disebabkan oleh kebakaran, pencurian, asuransi

laut, dan lain-lain. Contohnya :

• PT. Asuransi Umum Indonesia

• PT. Asuransi Kerugian

Jadi perbedaan antara Asuransi Jiwa dengan

Asuransi Kerugian adalah perbedaan terletak pada

obyek pertanggungannya. Dalam asuransi jiwa yang

menjadi obyek pertanggungannya adalah jiwa

manusia, sedangkan dalam asuransi kerugian yang

menjadi obyek pertanggungan adalah barang atau

properti (rumah, mobil, pabrik, dll) dan kewajiban

hukum terhadap pihak ketiga. 

b. Dari segi jenis objeknya, asuransi dapat dibedakan ke

dalam :

a. Asuransi orang, yang meliputi antara lain asuransi

jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan,

asuransi bea siswa, asuransi hari tua dan lain-lain

dimana objek pertanggungannya manusia.

b. Asuransi umum atau asuransi kerugian, yang

meliputi antara lain asuransi kebakaran, asuransi

pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor,

asuransi varia, asuransi penerbangan dan lain-lain,

dimana objek pertanggungannya adalah hak/harta atau

milik kepentingan seseorang.

2.4 Pemahaman Kontrak Asuransi

2.4.1 Definisi Kontrak Asuransi

Banyak definisi mengenai asuransi. Salah satu yang

populer adalah asuransi ialah subsitusi suatu biaya

kecil tertentu dengan suatu kerugian besar yang tidak

tertentu.

Dari pandangan hukum, kontrak dengan mana satu

pihak dengan menerima sesuatu nilai yang dikenal sebagai

premi, memikul suatu risiko kerugian atau tanggung jawab

yang menimpa pihak lain, sesuai dengan suatu rencana

(plan) untuk mendistribusikan risiko tersebut, adalah

kontrak asuransi apapun bentuk atau nama yang

dipakainya. Banyak kontrak yang sepintas lalu tampak

seperti tampak asuransi, tetapi jika diteliti menurut

definisi ini ternyata tidak memenuhi syarat.

2.4.2 Unsur-unsur Esensil Dari Kontrak Asuransi

Walaupun kontrak asuransi mempunyai beberapa ciri

khas, namun ia harus memenuhi bentuk dan syarat umum

yang ditetapkan oleh hukum untuk setiap kontrak. Antara

lain :

a) Perjanjian (penawaran dan penerimaan)

Perjanjian terdiri dari penawaran yang dilakukan

oleh atau pihak dan penerimaannya oleh pihak

kedua. Dalam segala macam asuransi, jenis

penawaran terpenting adalah aplikasi asuransi

dari calon yang ditanggung. Aplikasi ini dapat

secara lisan. Misalnya seseorang yang memutuskan

hendak mengasuransikan rumahnya terhadap

kerugian akibat kebakaran dapat menelpon seorang

agen asuransi. Kontrak lainnya ini orang ini

dengan agen tersebut adalah penerimaan polis dan

rekening premi. Dengan demikian berarti telah

terjadi penawaran dan penerimaan atau perjanjian

antara pihak yang ditanggung dengan perusahaan

asuransi itu karena agen asuransi telah diberi

wewenang oleh perusahaan asuransi tersebut.

b) Pihak-pihak yang Kompeten

Untuk sahnya suatu kontrak asuransi seperti

juga halnya dengan segala kontrak lain, adalah

itu harus dibuat oleh pihak-pihak yang kompeten

(mampu). Ada tiga kelompok orang yang dianggap

tidak kompeten yaitu anak-anak yang belum

dewasa, orang dewasa, orang-orang yang secara

mental tidak kompeten (mampu), dan dewasa

bersuami. Usia dewasa tidak sama di setiap

negara. Di New York usia legal itu adalah 141/2

tahun.

Seseorang yang telah dinyatakan secara

resmi tidak waras adalah tidak kompeten

melakukan perbuatan hukum dan tidak mampu

membuat kontrak asuransi yang sah.

c) Obyek yang Sah atau Legal

Suatu kontrak asuransi biasanya dianggap

bertentangan dengan kebijaksanaan  negara dan

dengan demikian tidak legal adalah jika pihak

yang ditanggung tidak mempunyai kepentingan yang

dapat diasuransikan dalam objek yang

diasuransikan itu. Jika tidak ada kepentingan

yang dapat diasuransikan maka kontrak itu adalah

perjudian.

Sebuah contoh lain dari kontrak yang

bertentangan dengan kebijaksanaan negara adalah

kontrak yang dibuat oleh pihak musuh.

Pasal 208 kitab Undang-undang Hukum

Perniagaan mengatakan bahwa yang dapat menjadi

obyek asuransi ialah semua kepentingan yang :

a) Dapat dinilai dengan sejumlah uang

b) Dapat tertimpa macam-macam bahaya

c)  Tidak dilarang oleh undang-undang

d)  Imbalan (Consideration)

Suatu kontrak hanya sah jika masing-masing

pihak memberikan nilai atau memikul sesuatu

kewajiban terhadap pihak lainnya. Kontrak

asuransi seringkali menyatakan bahwa imbalan

dari pihak yang ditanggung adalah "ketentuan-

ketentuan dan ketetapan-ketetapan yang tersebut

di sini dan premi tertentu". Ini tidak berarti

bahwa premi harus dibayar sebelum polis berlaku.

Kenyataannya banyak polis asuransi harta sudah

berlaku sebelum diterimanya pembayaran premi.

Janji membayar adalah imbalan (consideration).

Sebaliknya pada asuransi jiwa, premi pertama

harus dibayar sebelum berlakunya polis.

Perusahaan asuransi juga memberikan imbalan

yang berupa janji akan melakukan pembayaran jika

terjadi peristiwa tertentu yang telah

ditetapkan.

2.4.3 Ciri-Ciri Kontrak Asuransi

Ada beberapa ciri khas tertentu dalam kontrak

asuransi :

a. Kontrak Untung-untungan (Aleatory Contract)

Kebanyakan kontrak bersifat commutative artinya

masing-masing pihak menyerahkan barang-barang atau

jasa-jasa yang dianggap sama nilainya. Akan tetapi,

kontrak asuransi adalah bersifat aleatory artinya

pihak-pihak yang membuat kontrak menyadari bahwa

jumlah uang yang akan diserahkan oleh masing-masing

pihak tidak akan sama.

Dalam polis asuransi, pihak yang ditanggung

menyerahkan jumlah premi. Jika ia menderita kerugian,

ia mungkin menerima jumlah uang yang jauh lebih besar

daripada premi yang dibayarkannya kepada perusahaan

asuransi. Dan jika ia tidak menderita kerugian (yang

lebih besar kemungkinannya demikian), ia tidak akan

menerima apa-apa dari perusahaan asuransi. Bagi

perusahaan asuransi, ada kemungkinan ia akan harus

melaksanakan pembayaran yang jauh lebih besar

daripada premi yang diterimanya atau (lebih besar

kemungkinannya) ia tidak akan membayar sama sekali.

Ciri-ciri khas dari aleatory contract adalah adanya

untung-untungan (chance).

b. Kontrak Adhesi

Kebalikan dari kontrak tawar-menawar, kontrak

asuransi biasanya merupakan suatu kontrak adhesi.

Perjanjian pada umumnya dibuat oleh para pengacara

dan wakil-wakil lain dari perusahaan asuransi, atau

barangkali oleh wakil-wakil pemerintah. Biasanya

kontrak ini diberikan kepada calon yang ditanggung

dalam semangat "terima atau tolak". Calon pembeli

asuransi tidak bisa mengajukan usul, agar perusahaan

asuransi mengubah sedikit pasal ini atau mengganti

suatu perkataan.

Ciri-ciri ini sebetulnya menguntungkan pihak

yang ditanggung jika kontrak itu menjadi perkara

pengadilan. Pengadilan menentukan bahwa karena

perusahaan asuransi yang menyusun kontrak itu, maka

setiap kekaburan arti (ambiguity = arti dua,

kemenduaan) dalam kontrak itu harus ditafsirkan yang

menguntungkan pihak yang ditanggung terhadap

perusahaan asuransi.

c. Kontrak Sepihak (Unilateral)

Kontrak dapat bilateral atau unilateral.

Pertukaran suatu janji dengan suatu janji adalah

bilateral (belah dua pihak), sedangkan pertukaran

suatu tindakan dengan suatu janji adalah unilateral

(sepihak). Kontrak asuransi pada umumnya adalah

kontrak unilateral artinya pihak yang ditanggung

sudah membayar premi, hanya satu pihak terbuka

terhadap janji sah yang berlaku untuk melaksanakan

sesuatu selanjutnya. Perusahaan asuransi menjanjikan

pelaksanaan (performance).

d. Kontrak Bersyarat (Conditional)

Kontrak asuransi adalah kontrak bersyarat.

Memang benar kontrak itu telah terpenuhi seluruhnya

oleh pihak yang ditanggung dengan telah dibayarnya

premi dan tinggal perusahaan asuransi saja yang

berkewajiban memenuhi janjinya. Akan tetapi, ini

tidak berarti tidak ada lagi syarat-syarat yang harus

dipenuhi pihak yang ditanggung jika ia ingin

memperoleh penggantian atas kerugiannya. Perbedaan

antara janji (promise) dengan syarat (condition) adalah

bahwa janji itu dapat dipaksakan berlakunya secara

hukum, sedangkan syarat (condition) tidak. Pengaruh

dari dilanggarnya suatu syarat adalah pihak yang

ditanggung tidak memperoleh penggantian kerugian dari

perusahaan asuransi. Contoh, pada suatu kontrak

asuransi kebakaran, perusahaan berjanji akan

mengganti kerugian yang diderita pihak yang

ditanggung karena kebakaran. Pihak yang ditanggung

perlu memenuhi beberapa syarat yang berhubungan

dengan pengajuan bukti kerugian karena suatu

kebakaran. Akan tetapi, ia secara hukum tidak wajib

mengajukan bukti-bukti kerugian yang diminta oleh

syarat-syarat itu. Ia hanya perlu mengajukannya kalau

ia ingin memperoleh penggantian kerugian tersebut.

Sebaliknya, perusahaan asuransi kebakaran dapat

dipaksa oleh hukum untuk memenuhi janjinya membayar

ganti rugi, jika pihak yang ditanggung telah memenuhi

semua syarat-syarat yang dicantumkan dalam kontrak.

e. Sepenuhnya Berdasarkan Kepercayaan

Pada umumnya, kontrak-kontrak apa saja adalah

berdasarkan kepercayaan (bonafide, contract, good-faith

contract). Akan tetapi, kontrak asuransi adalah

kontrak yang sepenuhnya berdasarkan kepercayaan.

Dibutuhkan tingkat tertinggi bonafiditas dalam

negosiasi sebelum dikeluarkannya polis. Dalam

mengambil keputusan pertanggungan, perusahaan

asuransi harus mempercayai benar informasi yang

diberikan oleh applicant (pelamar, pembeli asuransi).

f. Kontrak Pribadi

Orang-orang mengatakan bahwa asuransi harta itu

adalah kontrak pribadi seperti halnya kontrak

perkawinan. Baik pihak yang ditanggung maupun

penanggung (perusahaan asuransi) tidak saja

memperhatikan kontrak itu tetapi juga watak, prilaku,

dan bonafiditas, dari masing-masing pihak. Dalam

bahasa biasa dikatakan sesuatu barang diasuransikan.

Tetapi sesungguhnya yang diasuransikan adalah si

pemilik barang itu. Kontrak asuransi tidak terikat

kepada barang itu dan tidak berpindah kepada pembeli

barang itu. Persetujuan penanggung diperlukan untuk

memindahkan sesuatu kontrak asuransi sebelum terjadi

suatu kerugian kecuali dalam hal asuransi jiwa dan

beberapa polis asuransi kesehatan. Oleh karena

asuransi jiwa bukan suatu kontrak pribadi, maka ia

dapat dipindahkan tanpa izin perusahaan asuransi.

Jika telah terjadi kerugian, maka kontrak

asuransi mana saja akan menjadi tidak lebih dari

suatu klaim uang dan karena itu ia dapat dipindah-

tangankan. 

g. Prinsip Ganti Rugi (Principle of Indemnity)

Kontrak asuransi harta dan asuransi tanggung

jawab (liability insurance) pada umumnya adalah kontrak

ganti rugi, artinya ia menyatakan akan mengganti

kerugian atas kerusakan yang diderita oleh pihak yang

ditanggung. Penggantian lebih rendah

(undercompensate) dibolehkan tetapi penggantian lebih

tinggi tidak. Salah satu masalah utama penerapan

prinsip ganti rugi ini adalah bagaimana mengukur

kompensasi yang tepat agar tidak menimbulkan laba

atau rugi. Sehingga di sini,  dibutuhkan tiga doktrin

penting yang timbul dari prinsip indemnity ini

adalah: kepentingan yang dapat diasuransikan,

pembatasan jumlah penggantian atas suatu polis

asuransi, dan subrogation.

2.5 Undang-Undang Asuransi

a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992

Dalam Undang Nomor 2 Tahun 1992, dirumuskan definisi

asuransi yang lebih lengkap jika dibandingkan dengan

rumusan yang terdapat dalam Pasal 246 KUHD. Menurut

ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun

1992:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara

2 (dua) pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi

asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan atau taggung jawab hukum kepada pihak ketiga

yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dan

suatu peristiwa tidak pasti atau untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas rneninggal atau hidupnya

seseorang yang dipertanggungkan.

Ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 ini mencakup 2 (dua) jenis asuransi, yaitu :

a. Asuransi kerugian (loss insurance), dapat

diketahul dan rumusan :

“untuk memberikan penggantian kepada tertanggung

karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan

keuntungan yang dmarapkan, atau tanggung jawab hukuin

kepada pihak ket/ga yang rnungkin ahan diderita oleh

terlanggung”.

b. Ansuransi jumlah (sum insurance), yang meliputi

asuransi jiwa dan asuransi sosial, dapat diketahui

dari rumusan :

“untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

yang dipertanggungkan.”

Dalam hubungannya dengan asuransi jiwa maka

fokus pembahasan diarahkan pada jenis asuransi, butir

(b). Apabila Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 2

Tahun 1992 di persempit hanya melingkupi jenis

asuransi jiwa, maka urusannya adalah:

“Asuransi jiwa adalah perjanjian, antara 2 (dua)

pihak atau lebih dengan mana pihak Penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi untuk memberikan suatu pembayaran yang

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang

yang diasuransikan.”

Definisi inilah yang akan dijadikan titik tolak

pembahasan asuransi jiwa selanjutnya.

Sebelum berlakunya Undang Nomor 2 Tahun 1992,

asuransi jiwa diatur dalam Ordonantie op het

Levensverzekering Bedrijf (Staatsblad Nomor 101 Tahun

1941). Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) huruf

Ordonansi tersebut:

“Ovoroenkomstem van levensvorzekering de

overeenkomsten tot het doon van geldelijke

uitkeringen, tegen genot van premie en in verband met

het leven of den dood van den menschs. Overeenkomsten

van herverzekering daaronder begrepen, met dien

verstande, dat overeenkomsten van

ongevallenverzokerinq niet als overeenkomsten van

levensverzekerinq worden berschouwd”.

Terjemahnnnya.

“Asuransi jiwa adalah perjanjian untuk membayar

sejumlah uang karena telah diterimanya premi yang

herhubungan dengan hidup atau matinya seseorang,

rensuransi termasuk di dalamnya, sedangkan asuransi

kecelakaan tidak termasuk dalam asuransi jiwa”.

Dalam Pasal 27 Undang Nomor 2 Tahun 1992

ditentukan bahwa dengan berlakunya undang-undang ini,

maka Ordonantie op het Levens Verzekering Bedrijf

dinyatakan tidak berlaku lagi. Adapun yang dimaksud

dengan ‘undang-undang ini’ adalah Undang-Undang Nomor

2 Tahun 1992. Oleh karena itu, tidak perlu lagi

membahas asuransi jiwa berdasarkari Ordonansi ini

karena sudah tidak berlaku lagi, dan pengertian

asuransi jiwa sudah tercakup dalam Pasal 1 angka (1)

nomor 2 Undang-Undang Tahun 1992.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Dalam KUHD asuransi jiwa diatur dalam Buku 1 Bab X

pasal 302. pasal 308 KUHD. Jadi hanya 7 (tujuh) pasa. Akan

tetapi tidak 1 (satu) pasalpun yang memuat rumusan

definisi asuransi jiwa. Dengan demikian sudah tepat jlka

definisi asuransi dalam Pasat 1 angka (1) Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 1992 dijadikan titik totak pembahasan dan

ini ada hubungannya dengan ketentuan Pasal 302 dan Pasal

303 KUHD yang membolehkan orang mengasuransikan jiwanya.

Menurut ketentuan Pasal 302 KUHD :

“Jiwa seseorang dapat diasuransikan untuk keperluan

orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidupnya

maupun untuk waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Selanjutnya, dalam Pasal 303 KUHD ditentukan :

“Orang yang berkepentingan dapat mengadakan asuransi

itu bahkan tanpa diketahui atau persetujuan orang yang

diasuransikan jiwanya”.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, jelaslah bahwa

setiap orang dapat mengasuransikan jiwanya, asuransi jiwa

bahkan dapat diadakan untuk kepentingan pihak ketiga.

Asuransi jiwa dapat diadakan selama hidup atau selama

jangka waktu tertentu yang dtetapkan dalam perjanjian.

Sehubungan dengan uraian pasal-pasal perundang-

undangan di atas, Purwosutjipto memperjelas lagi

pengertian asuransi jiwa dengan mengemukakan definisi :

“Pertanggungan jiwa adalah perjanjian timbal balik

antara penutup (pengambil) asuransi dengan penanggung,

dengan mana penutup (pengambil) asuransi mengikatkan diri

selama jalannya pertanggungan membayar uang premi kepada

penanggung, sedangkan penanggung sebagai akibat langsung

dan meninggalnya orang yang jiwanya dipertanggungkan atau

telah lampaunya suatu jangka waktu yang diperjanjikan,

mengikatkan diri untuk membayar sejumlah uang tertentu

kepada orang yang ditunjuk oleh penutup (pengambil)

asuransi sebagai penikmatnya”.

Dalam rumusan definisinya, Purwosutjipto menggunakan

istilah “penutup (pengambil) asuransi dan penangung.

Definisi Purwosutjipto berbeda dengan definisi yang

terdapat dalam Pasal angka (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1 92. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dengan

tegas di nyatakan bahwa pihak-pihak yang

mengikatkan diri secara timbal balik itu disebut

penanggung dan tertanggung, sedangkan Purwosutjipto

menyebutnya penutup (pengambil) asuransi dan

penanggung.

b. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dinyatakan

bahwa “penanggung dengan menerima premi memberikan

pembayaran”, tanpa menyebutkan kepada orang yang

ditunjuk sebagai penikmnya. Purwosutjipto

menyebutkan membayar l orang yang ditunjuk oleh

penutup (pengambil) asuransi sebagai penikmatnya.

Kesannya hanya untuk asuransi jiwa selama hidup,

tidak termasuk untuk yang berjangka waktu tertentu.

2.6 Aplikasi Asuransi dalam Masyarakat

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan

lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan

sosial di Indonesia menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004

dan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011. Sesuai Undang-undang

Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,

BPJS merupakan badan hukum nirlaba.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011, BPJS akan

menggantikan sejumlah lembaga jaminan sosial yang ada di

Indonesia yaitu lembaga asuransi jaminan kesehatan PT. Askes

Indonesia menjadi BPJS Kesehatan dan lembaga jaminan sosial

ketenaga kerjaan PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Transformasi PT Askes dan PT Jamsostek menjadi BPJS dilakukan

secara bertahap. Pada awal 2014, PT Askes akan menjadi BPJS

Kesehatan, selanjutnya pada 2015 giliran PT Jamsostek menjadi

BPJS Ketenagakerjaan.

Lembaga ini bertanggung jawab terhadap Presiden. BPJS

berkantor pusat di Jakarta, dan bisa memiliki kantor

perwakilan di tingkat provinsi serta kantor cabang di tingkat

kabupaten kota.

Setiap warga negara Indonesia dan warga asing yang sudah

berdiam di Indonesia selama minimal enam bulan wajib menjadi

anggota BPJS. Ini sesuai pasal 14 UU BPJS.

Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai

anggota BPJS. Sedangkan orang atau keluarga yang tidak

bekerja pada perusahaan wajib mendaftarkan diri dan anggota

keluarganya pada BPJS. Setiap peserta BPJS akan ditarik iuran

yang besarnya ditentukan kemudian. Sedangkan bagi warga

miskin, iuran BPJS ditanggung pemerintah melalui program

Bantuan Iuran.

Menjadi peserta BPJS tidak hanya wajib bagi pekerja di

sektor formal, namun juga pekerja informal. Pekerja informal

juga wajib menjadi anggota BPJS Kesehatan. Para pekerja wajib

mendaftarkan dirinya dan membayar iuran sesuai dengan

tingkatan manfaat yang diinginkan.

Jaminan kesehatan secara universal diharapkan bisa

dimulai secara bertahap pada 2014 dan pada 2019, diharapkan

seluruh warga Indonesia sudah memiliki jaminan kesehatan

tersebut. Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi menyatakan BPJS

Kesehatan akan diupayakan untuk menanggung segala jenis

penyakit namun dengan melakukan upaya efisiensi.

Di tahap awal program BPJS kesehatan, pemerintah akan

menggelontorkan dana Rp 15,9 triliun dari APBN untuk

menyubsidi asuransi kesehatan 86 juta warga miskin.

Pada September 2012, pemerintah menyebutkan besaran

iuran BPJS Kesehatan sebesar Rp22 ribu per orang per bulan.

Setiap peserta BPJS nanti harus membayar iuran tersebut,

kecuali warga miskin yang akan ditanggung oleh pemerintah.

Namun pada Maret 2013, Kementerian Keuangan dikabarkan

memotong besaran iuran BPJS menjadi Rp15,500, dengan alasan

mempertimbangkan kondisi fiskal negara.

Pemangkasan anggaran iuran BPJS itu mendapat protes dari

pemerintah DKI Jakarta. DKI Jakarta menganggap iuran Rp15

ribu per bulan per orang tidak cukup untuk membiayai

pengobatan warga miskin. Apalagi DKI Jakarta sempat mengalami

kekisruhan saat melaksanakan program Kartu Jakarta Sehat. DKI

menginginkan agar iuran BPJS dinaikkan menjadi Rp23 ribu

rupiah per orang per bulan.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Dr. Zaenal Abidin

menilai bahwa iuran untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI)

sebesar Rp15.500 yang akan dibayarkan pemerintah itu belumlah

angka yang ideal untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang

layak. IDI telah mengkaji besaran iuran yang ideal

berdasarkan pengalaman praktis dari PT Askes, dimana untuk

golongan satu sebesar Rp38.000.

Sementara itu kalangan anggota DPR mendesak pemerintah

agar menaikkan pagu iuran BPJS menjadi sekitar Rp 27 ribu per

orang per bulan.

Direktur Konsultan Jaminan Sosial Martabat Dr. Asih Eka

Putri, menilai bahwa rumusan iuran JKN belum mampu

menyertakan prinsip gotong-royong dan keadilan. Formula iuran

juga belum mampu mengoptimalkan mobilisasi dana publik untuk

penguatan sistem kesehatan, khususnya penyelenggaraan

pelayanan kesehatan perorangan.

Kementerian Sosial mengklaim Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (BPJS) Kesehatan yang berlaku pada awal 2014 akan

menjadi program jaminan sosial terbaik dan terbesar di Asia.

Namun pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional oleh

BPJS pada 2014 diperkirakan terkendala persiapan dan

infrastruktur. Misalnya, jumlah kamar rumah sakit kelas III

yang masih kurang 123 ribu unit. Jumlah kamar rumah sakit

kelas III saat ini tidak bisa menampung 29 juta orang miskin.

Kalangan DPR menilai BPJS Kesehatan belum siap beroperasi

pada 2014 mendatang.